Melacak Akar Intoleransi di Jawa Barat Oleh ASEP SALAHUDIN
Tulisan Dede Mariana, "Masyarakat Jawa Barat Intoleran, Apa Sebabnya?" di Pikiran Rakyat (11/01/2011) menarik untuk dicermati lebih jauh. Tulisan tersebut berangkat dari temuan Moderate Muslim Society (MMS) yang menunjukkan Jawa Barat berada di peringkat tertinggi dalam urutan wilayah intoleransi di Indonesia. Kekerasan di Bekasi, Bogor, Garut, dan Kuningan dijadikan sampel untuk menyimpulkan hal itu. Temuan itu bagi saya bukanlah hal baru. Dua tahun lalu juga diungkapkan dalam suatu penelitian, Jawa Barat menempati urutan teratas dalam hal hasrat kiblat masyarakatnya memasuki penghayatan keberagamaan yang ditengarai masuk dalam tipologi "garis keras". Kalau ditarik jauh ke belakang, geneologi intoleransi yang berkelindan dengan ideologi kekerasan berjubahkan agama akan kita dapati dalam gerakan Darul Islam (DI). Walaupun pimpinan DI bukan asli orang Jawa Barat, tetapi arus utama pengikutnya datang dari Priangan. Kartosuwiryo telah meninggal dunia, tetapi Kartosuwiryo simbolis diyakini tetap hidup dan menebar daya pikat bagi sekelompok orang yang berkeinginan mendirikan negara di luar haluan yang diikrarkan para pendiri bangsa. Ini juga salah satu akar intoleransi tersembunyi itu. Moderasi Sunda Sesungguhnya, intoleransi itu bukanlah watak asli masyarakat Jawa Barat, bukan tabiat orang Sunda. Hanya cangkokan dari "luar" dan kebetulan masyarakat Sundanya sekarang banyak yang tercerabut dari akar kulturalnya sehingga dengan mudah menerima cangkokan itu. Seandainya kita membuka falsafah yang ada, kita temukan kearifan lokal yang sangat menjunjung tinggi multikulturalisme, memuliakan tamu dari mana pun datangnya dan apa pun agamanya (someah ka semah). Pada zaman keemasan Sunda masa Prabu Siliwangi, rakyat mendapatkan kebebasan penuh memeluk agama yang diyakininya. Ketika agama baru datang (Islam) tidak ada larangan dari Prabu Siliwangi bagi rakyatnya untuk memeluk agama baru tersebut. Salah seorang istriknya memeluk agama Islam, yaitu Nyi Subanglarang. Agama dalam konteks Siliwa-ngi, satu sama lain umatnya silih wangikeun dengan cara menebar kasih sayang dan memunculkan toleransi. Merayakan kebebasan dan toleransi yang luhur di sisi lain mesti diimbangi dengan kesediaan pemerintah membangun kehidupan yang berkeadaban dan berkeadilan. Sebab, tidak menutup kemungkinan kekerasan dan intoleransi itu adalah reaksi dari rasa frustasi masyarakat melihat penguasa yang tidak tegas, ekspresi dari hilangnya elan vital kehidupan. Semangat seperti inilah yang diinjeksikan Prabu Siliwangi: Sangkan hirup panggih jeung huripna toleran dan santun hanya dapat diwujudkan, istilah sekarang, dengan upaya menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, dan jauh dari sifat basilat dan korup. Para pemimpin (dahulu raja) harus bisa mendistribusikan kesejahteraan yang merata kepada semua pihak. Adil palamarta menjadi target utama dalam setiap kebijakan yang hendak diambil. "Hanteu pantes jadi Raja, anu somah sakabéhna, lapar baé jeung balangsak (Tidak pantas jadi raja jika rakyatnya susah dan kelaparan)." Kearifan Sunda itu menunjukkan kesadaran, moderasi, dan toleransi adalah modal dasar membangun kohesivitas sosial tanpa melihat afiliasi kultural, politik, budaya, dan keyakinan, di satu sisi. Di sisi lain, sikap ini akan membuat seseorang (suku atau bangsa) dapat bergaul dengan lentur. Dalam penafsiran filsuf Hasan Mustapa, sikap moderasi ini menjadi pintu masuk guna mewujudkan keadaban hidup, "Kaula ayeuna ngawakcakeun jalan karahayuan, yen urang sugria manusa kajajaden taya nu boga. Pusakana nyaah ka sasama, jadi rapih pada sili pihapekeun diri, rumasa pada dadasar sabar tawekal (Sekarang saya menjelaskan jalan kesejahteraan, yaitu kita merupakan manusia ciptaan tidak ada yang memiliki. Kuncinya kasih kepada sesama, damai saling menitipkan diri, merasa berpijak pada sikap sabar dan pasrah)." Moderasi dan toleransi bagi orang Sunda ternyata tidak berarti seseorang kemudian menjadi bunglon dan selalu cari selamat. Justru, moderasi yang dikembangkan adalah sikap jalan tengah yang ditancapkan di atas pijakan kokoh, keberpihakan. Keberpihakan ini di atas landasan prinsip kebenaran, kejujuran, dan nilai-nilai kebaikan bersama lainnya sebanding lurus dengan falsafah kearifan perenial yang hidup di tatar Sunda, henteu cueut ka nu hideung ulah ponteng kanu koneng. Dari paradigma toleransi dan moderasi ini kita dengan mudah menemukan sosok Mundinglaya di Kusumah, Hariang Banga, Ciung Wanara, Sunan Ambu, Prabu Siliwangi, Ratu Galuh, Dayang Sumbi bisa "berjabat tangan" dengan kisah tokoh-tokoh historis Muslim khas Timur Tengah tanpa satu sama lain kehilangan identitasnya minimal dalam literasi Haji Hasan Mustapa. Merenungkan kembali ajaran keberagamaan yang moderat-toleran seperti dalam filsafat Sunda sangat penting justru di tengah suasana keberagamaan kita yang ditengarai MMS jatuh dalam kutub intoleran itu. Ini secara kultural. Namun tidak adil juga, apabila pada saat yang sama pemerintah pusat dan provinsi justru tidak memiliki langkah sigap dan konsep holistik dalam membungkam setiap potensi intoleransi dan ke-kerasan baik yang mengatasnamakan agama ataupun "ke-kerasan politik" dengan di-biarkannya hukum mewajahkan rupa yang pucat. *** Penulis, kandidat doktor Unpad, dosen di IAILM dan Pascasarjana STIE Latifah Tasikmalaya. http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=171550
