Mas Munir, Saya ndak yakin anda benar-benar tidak setuju liberalisasi di bidang ekonomi. Maksud anda mungkin bukan anti liberalisasi ekonomi per se, tetapi liberalisasi yang tak terkontrol. Jadi yang anda persoalkan mungkin derajat liberalisasi. Mohon dikoreksi kalau saya salah duga.
Fondasi ekonomi liberal adalah ekonomi pasar. Lawannya adalah ekonomi terpimpin yang dikontrol negara seperti dalam sosialisme. Ekonomi terpimpin ambruk semua sekarang, yang terbukti jalan dan masuk akal adalah ekonomi pasar. Dengan mengecualikan kasus Korut dan Kuba, saat ini ekonomi pasar hampir merupakan praktek yang sulit ditolak. Tentu setiap negara menganut variasi yang berbeda dalam menerapkan ekonomi pasar. Tetapi intinya sama: pasar plus kesejahteraan. Ada yang pasarnya 70%, kesejahteraannya 30%, ada yang terbalik, ada yang separoh-separoh, dsb. Sekarang ini di kalangan anak-anak muda NU sedang muncul "trend" anti-globalisasi yang dikombinasi dengan ideologi dan teori macem-macem. Ada anti-globalisasi plus pos-kolonialisme, ada yang plus tradisionalisme, ada yang plus radikalisme dan koservatisme, ada yang plus populisme, ada juga yang plus ideologi kiri-baru (yang sekarang sudah pudar). Ada anti-globalisasi yang motivasinya relijius, ada yang murni sekuler. Pokoknya gerakan anti-globalisasi sekarang ini seperti "keranjang" yang bisa dimasuki apa saja, jadi kayak gado-gado yang kadang-kadang membingungkan. Yang kurang jelas pada penggiat anti-globalisasi adalah bentuk ekonomi yang mereka inginkan. Apakah mereka menginginkan ekonomi terpimpin yang sudah kedaluwarsa itu, atau ekonomi pasar yang kandungan kesejahteraannya lebih besar, atau malah ekonomi Islam, misalnya? Atau mereka ingin menegakkan kembali sosialisme negara a la Soviet atau Cina pra-liberalisasi? Jawabannya tidak jelas, karena yang ikut "menunggangi" gerakan anti-globalisasi datang dari latar ideologi, aspirasi serta kecenderungan intelektual yang berbeda-beda. Karena anda menyebut soal subsidi, saya ingin memberikan komentar sedikit. Meskipun keahian saya selama ini sebatas Taqrib, Tahrir, dan Alfiyyah, ya dikit-dikit bacalah pemikiran ekonomi yang ditulis Hayek, Milton Friedman, atau Amartya Sen--minimal baca daftar isi dan kesimpulan, he he he. Tetapi, sekali lagi, saya bukan ahli ekonomi, jadi pendapat saya ini anggap saja pendapat "kedai kopi". Sama sekali tidak ilmiah. Menurut saya, tidak ada kontradiksi antara ekonomi pasar yang liberal dengan subdisi. Seperti saya katakan di atas, praktek ekonomi pasar di semua negara saat ini selalu dikombinasikan dengan kesejahteraan. Tidak ada yang murni pasar. Kesejahteraan itu tiada lain adalah subsidi atau kebijakan lain yang sifatnya "afirmatif". Yang membedakan antara satu negara dengan negara lain adalah sejauh mana subsidi dilakukan. Tetapi subsidi sendiri sebagai kebijakan, semua pihak sepakat. Apakah suatu subsidi dalam satu bidang tertentu harus dipertahankan atau tidak, itu di luar keahlian saya, sebab ini menyangkut analisa kebijakan yang bersifat mikro dan tidak mudah. Dalam kasus pencabutan subsidi BBM dulu, misalnya, saya melihat argumen yang pro-subsidi BBM cenderung "emosional" seperti diwakili oleh orang-orang macam Revrisond Baswir. Cara argumentasi Revrisond saat itu mengingatkan saya pada cara-cara yang dipakai kalangan Islam fundamentalis dalam mempertahankan syariat Islam, meskipun ya tidak persis demikian. Sementara argumen yang mendukung pencabutan, buat saya, jauh lebih "nuchter", dingin, dan masuk akal. Logika para pendukung pencabutan subsidi saat itu, menurut saya, lebih persuasif: bagaimana mungkin subsidi BBM yang tujuannya untuk menolong orang miskin, tetapi yang menikmati justru para pemilik mobil pribadi dari kalangan kelas menengah perkotaan? Konsumsi BBM lebih banyak di kalangan kelas menengah ketimbang kalangan masyarakat bawah. Apakah ini adil? Memang benar, saat harga BBM naik, terjadi dampak inflatoir yang membuat harga-harga naik, dan ini memberatkan masyarakat miskin. Setelah waktu berlalu, terbukti bahwa inflasinya tidak sebesar yang ditakutkan oleh kalangan pendukung subsidi. Saya sendiri tak hafal angka-angkanya. Sementara itu, subsidi yang sifatnya langsung diberikan kepada masyarakat miskin yang terkena dampak kenaikan harga. Saya sendiri berpendapat bahwa sebaiknya subsidi bersifat langsung, bukan melalui mekanisme harga. Sebab subsidi melalui mekanisme harga akan dinikmati oleh semua orang, termasuk kelas menengah atas yang tidak seharusnya diberikan subsidi. Ini tidak adil. Memang masalah besar kita adalah birokrasi yang korup sehingga subsidi langsung cenderung disunat. Namun, jika birokrasi yang korup ini dijadikan alasan terus untuk menolak suatu kebijakan, kita akhirnya tak bergerak. Buat saya, di tengah serbuan globalisasi ekonomi sekarang, contoh yang patut ditiru adalah Cina dan India. Dua negara ini tidak koar-koar anti Amerika, anti neoliberalisme, dst. Mereka dengan cerdik justru mengambil keuntungan dari globalisasi pasar. Baca laporan majalah Tempo terakhir yang mengulas dengan baik membanjirnya barang-barang dari Cina ke pasar domestik kita. Banjir barang Cina ini bukan saja terjadi di Glodok, tetapi juga di seluruh Amerika. Orang Amerika sendiri juga "nggrundel". Tetapi kalau barang dari Cina jauh lebih murah, mau apa? Perusahaan-perusahaan besar Amerika saat ini mensubkontrakkan pekerjaan-pekerjaan kecil yang sepele ke perusahaan yang berbasis di India. Jika anda menelpon kantor "customer service" suatu perusahaan di Amerika, menanyakan ini atau itu, jangan kaget kalau telpon anda tersambung ke nomor internasional yang terhubung ke India dan dilayani oleh seorang petugas India yang sudah dilatih agar menghilangkan aksen India dan berbicara Inggris dalam aksen Amerika. Sebagian besar perusahaan Amerika saat ini merelokasikan beberapa pekerjaan yang remeh-temeh ke luar negeri, dan kesempatan inilah yang ditangkap oleh India, Cina, Singapura, dan sekarang juga Malasyia. Semua ini terjadi karena globalisasi. Menurut saya tidak ada gunanya koar-koar anti-Amerika seperti Ahmadinejad, Hugo Chaves atau Evo Morales. Omong besar mereka memang enak didengarkan, tetapi setelah itu apa? Sesuai dengan sabda Nabi, "Carilah ilmu hingga ke negeri Cina," saya lebih tertarik mencontoh Cina dan India yang realistis itu, ketimbang menikmati "nyanyian" anti-Amerikanya Hugo Chavez yang tak akan membawa kita ke mana-mana. Di depan kita ada dua pilihan: apakah kita memilih retorika besar yang enak didengar, atau kerja keras a la Cina dan India? Supaya saya tidak pindah profesi menjadi ekonom, sebaiknya saya berhenti di sini saja. Sekali lagi, ini pendapat kedai kopi. Ulil --- Cak Munir <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Saya pribadi masih bisa menoleransi jika ada upaya > liberalisasi di bidang agama dan politik. tetapi > sangat susah menerima liberalisasi ekonomi termasuk > pendidikan! Negara kita saat ini terkesan santai dg > liberalisasi dua bidang terakhir. UGM, tpt sy studi, > sejak jadi BHMN, langsung lifestyle mahasiswa-nya > berubah. selain itu nasi aking sudah jadi konsumsi > sebagian masyarakat kita. kalo tinggal di Boston > pasti tidak akan menemukan fenomena ini. orang tidak > tinggal di Boston aja, mendukung pencabutan subsidi > BBM, he..he..Sorry mas ulil. Diskusinya ngelantur, > ndak fokus ke "sekularisme" sukarela. maklum sy sll > ingat gara-gara BBM dulu! ditambah lagi sy > diprovokasi Cak Anam. > salam jg buat Hillary ya... I'd love to see her as > a president! > Munir, Ansor DIY > > kh anam <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Ada lagi yang "sukarela" mas. Ketika > beberapa gelintir orang > mengagung-agungkan gagasan "liberalisme" secara > "sukarela" mereka juga > mendukung proyek "ekonomi pertumbuhan" yang telah > menyebabkan banjir Jakarta > dan impor beras. Baiklah kalau fikihisme adalah > problem, tapi klaim "agama > untuk kemanusiaan" itu jangan sampai menambah > problem. > > Salam buat tuan Bush, > Anam > > On 2/19/07, Ulil Abshar-Abdalla <[EMAIL PROTECTED]> > wrote: > > > > Salam, > > Seringkali kita melihat kesenjangan antara apa > yang > > diucapkan oleh umat Islam denga apa yang mereka > > lakukan. Mengatakan hal ini sebetulnya tak > menambahkan > > suatu informasi yang baru sama sekali. Yang baru > > adalah contoh yang akan saya berikan berikut ini. > > > > Selama ini umat Islam mencurigai konsep > sekularisme > > yang oleh mereka dimengerti sebagai pemisahan > agama > > dari politik, atau lebih luas lagi antara agama > dan > > kehidupan publik. Tetapi jika kita lihat tindakan > umat > > Islam sendiri, mereka mempraktekkan sekularisme > tanpa > > mereka sadari. Tindakan ini dilakukan bukan saja > oleh > > kalangan awam, tetapi justru oleh kalangan elit > Islam > > yang selalu kita kenal dengan retorikanya yang > > membenci sekularisme. > > > > Marilah kita tengok contoh berikut ini. Karena > saat > > ini isu banjir masih hangat dalam ingatan publik, > maka > > saya akan mengambil contoh yang berkaitan dengan > soal > > banjir. Penanganan banjir jelas mengandaikan > pelbagai > > faktor yang saling berkaitan, mulai dari tata > kota, > > kebijakan kependudukan, rancangan pemukiman, > > peruntukan lahan, hingga ke aspek-aspek yang > > menyangkut dimensi mental dan kebudayaan. > Sikap-sikap > > mental masyarakat dalam menghadapi soal ruang, > > misalnya, tak kalah menentukan dalam penanganan > soal > > banjir. Legislasi saja sama sekali tak cukup. > Seperti > > saya katakan dalam surat yang lalu, kota adalah > > pemukiman berbudaya, bukan sekedar tempat tinggal > > untuk mencari nafkah. Kota bukan sekedar "sapi > perah", > > tetapi adalah "al-madinah" atau polis yang > beradab. > > > > Yang menarik adalah sikap umat Islam serta > tokoh-tokoh > > mereka terhadap masalah kota ini. Selama ini, jika > > perdebatan menyangkut soal jilbab atau perjudian, > > tokoh-tokoh Islam bergitu bersemangat sekali, > sebab > > dua hal itu memang jelas-jelas masuk wilayah > "Islam", > > dalam pengertian ada aturan tekstual dalam kitab > suci > > mengenai masalah tersebut. Tetapi begitu > menyangkut > > masalah yang sama sekali tak disiggung oleh Kitab > Suci > > (Quran atau Hadis), misalnya soal rancang bangun > kota > > yang baik dan "nggenah" sehingga tak menimbulkan > > banjir, kita tak mendengar suara sedikitpun dari > > tokoh-tokoh Islam. Secara tak langsung, > tokoh-tokoh > > Islam itu ingin mengatakan bahwa ada wilayah yang > > jelas berkenaan dengan agama (baca: Islam), ada > > wilayah yang sama sekali di luar pembicaraan > Islam. > > Soal jilbab adalah soal Islam sebab ada aturan > yang > > jelas (menurut mereka) dalam Kitab Suci, sementara > > soal penanganan banjir adalah di luar wilayah > agama, > > sebab tak ada ketegasan mengenai hal itu dalam > Kitab > > Suci. Jika pun ada hal yang berkenaan dengan > masalah > > itu dalam Kitab Suci, maka sifatnya tak langsung, > > tetapi hanya bersifat tersurat. > > > > Sikap semacam ini adalah sekularisme itu sendiri > dalam > > bentuk yang lain. Saya menyebut hal ini sebagai > > "sekularisme sukarela" (dalam pengertian > > "self-secularizing"). Sikap tokoh-tokoh Islam yang > > sama sekali kurang menunjukkan keprihatinan yang > > mendalam terhadap soal tata-kota dengan anggapan > bahwa > > masalah itu kurang langsun berkenaan dengan > masalah > > Islam, jelas mengandaikan adanya wilayah agama dan > > non-agama. Dengan kata lain, ada wilayah di mana > agama > > mempunyai wewenang, dan ada wilayah lain lagi di > mana > > agama sama sekali tak memiliki wewenang yang > bersifat > > langsung. > > > > Dualisme wilayah semacam ini sebetulnya terjadi > pada > > banyak kasus, dan kesadaran mengenai hal ini bukan > tak > > ada di kalangan intelektual Muslim. Contoh yang > baik > > dan kerapkali didiskusikan adalah dualisme antara > > ilmu-ilmu agama dan ilmu sekuler. Menyadari bahwa > > dualisme semacam ini sama sekali tak ideal, banyak > > kalangan intelektual Muslim yang mengusahakan > adanya > > integrasi antara kedua wilayah itu. Saya sendiri > > mempunyai kritik mendasar atas "proyek integrasi" > itu, > > tetapi hal itu di luar pokok pembicaraan saya. > Yang > > ingin saya tunjukkan adalah kemenduaan sikap umat > > Islam dalam menghadapi sebuah konsep. Suatu konsep > > disangkal pada level retorika, tetapi diterima > tanpa > > suatu keberatan dalam praktek. > > > > Yang mengherankan adalah bahwa di tengah > bangkitnya > > kesadaran beragama di kalangan Islam saat ini, > > "sekularisme sukarela" semacam itu justru makin > > berkembang luas. Adalah suatu paradoks yang > > mencengangkan bahwa di satu pihak umat Islam > > "gembar-gembor" bahwa Islam adalah agama yang > > memberikan solusi atas semua hal, agama yang > lengkap > > (syamil, kamil, mutakamil), tetapi di pihak lain > umat > > Islam sama sekali mengabaikan soal-soal publik > yang > > sangat mendesak seperti penanganan kota, misalnya. > > > > Sumber utama dari masalah ini, saya kira, karena > > lemahnya dimensi kemanusiaan dalam pemahaman Islam > > yang berkembang di umat saat ini. Hilangnya > dimensi > > kemanusiaan itu menimbulkan suatu sikap yang amat > > menggelikan, yakni bahwa ajaran agama ditaati > > semata-mata kerena itu adalah perintah Tuhan. Jika > > suatu masalah tidak memiliki ketentuan yang jelas > dari > > Tuhan, meskipun menyangkut kepentingan kemanusiaan > > yang luas, maka umat Islam diam saja, atau pun > jika > > ikut berbicara tidak dengan derajat semangat yang > sama > > seperti mereka perlihatkan dalam kasus-kasus yang > > jelas-jelas bersifat "Islam". > > > > Untuk mengatasi sikap mendua semacam ini, sejumlah > > langkah penting harus dilakukan oleh umat Islam: > > > > Pertama, umat Islam harus berani melakukan > "lompatan > === message truncated === Ulil Abshar-Abdalla Department of Religion Boston University
