----- Original Message -----
From: Tunggal C <[EMAIL PROTECTED]>
.... disetip.....
Tetapi, apakah dg proses politik itu harus membentuk
departemen/menteri yg mubazir, seperti Menteri Urusan HAM,
kelautan,
hukum dan perundang2an (bisa dimasukkan ke Dep/Inst lain) lantas
mengorbankan dep lain yg notabene memang benar2 dibutuhkan masy
(Depsos).
------------
aku sering bingung dengan satu kata pungut SOSIAL ini.
dalam suatu tugas dari departemen pertanian (pusat) yang bekerja
sama dengan dep-dagri, aku harus mengetahui data iklim di suatu
kabupaten SUL-SEL tempat dibuatnya kapal PHINISI, Bulukumba,
untuk menyusun POLA TANAM PADI YANG DISESUAIKAN DENGAN
USAHA BAHARI.
ingat kata phinisi mengenangkan aku pada dunia bahari suku
bangsa bugis dan makasar, hingga "bangun kapalnya" yang tanpa
logam itu menjadi kajian menarik sarjana-sarjana bahari manca
negara sampai mensimulasi pembuatannya lengkap dengan
acara-acara ritualnya. pada sisi lain juga melambungkan ingatan
pada "cekokan" pelajaran sejarah kebangsaan yang "konon"
mengabarkan bahwa pada periode dimana bangsa inggris dan
eropa lainnya masih dalam abad kegelapan, bangsa nusantara
telah mengarungi samudera. beberapa pangeran Caylendra di jawa
berhasil melayari lautan nusantara mencapai pamalayu (sumatra)
bahkan cempa (kambodia).
kerajaan sriwijaya pun terkenal dengan "kampus" spiritualnya,
justru bertempat di Nalanda (sekitar burma?). mahapatih manca-
negara, MPU NALA dari Wilwatikta, berhasil mengirimkan kerabat
keraton untuk menjadi adipati-adipati di kepulauan nusantara
(mirip yang diperbuat kalifah 4 dari jazirah arab dalam
menentukan
pemerintahan daerah)
semuanya menunjukkan dunia bahari jaman baheula yang
"kelihatannya" ingin diulang (diraih lagi) oleh pemerintahan
wahid.
jadi, apakah kementerian kelautan bukan hal yang penting?
gusdur masa lalu adalah juga ketua fordem. padanan kata
demokrasi adalah autonomy (dalam beberapa thesaurus dan kamus
synonim-antonim), suatu sistem pemerintahan lawan dari monarchi,
aristokrasi atau theokrasi. suatu sistem yang dilawankan dengan
banyak sistem yang menafikkan peran rakyat atau daerah.
kelihatannya pemerintah wahid ingin dinilai sebagai pemerintahan
yang serius mewujudkan cita-cita demokrasi. bahkan dengan kata
demokrasi ini sebenarnya bukan masalah lagi apakah bentuk negara
nanti tetap kesatuan (unity?) maupun federasi (united?), toh
kedua-
duanya mengandungi kata-kata UNI yang bermakna TUNGGAL atau SAT.
mungkin setara pula pengertian persatuan dan serikat, hanya
bergantung
pada "apa" yang menyebabkan perbuatan "menyatu" itu.
karena hakekatnya mengandungi kata SATU, maka kini orang
kebingungan
"karepe dhewe" menyoal masalah sistem bernegara. ada yang
menolak nasionalisme, sementara mendukung faham non sekuler.
yang ujung-ujungnya tetap membawa sifat SATU. sampai pening
mengikuti tayangan posting yang semangkin tidak daripada jelas.
ah, ngomong-ngomong kok aku tadi kani bingung dengan kata tadi
itu ya?
itu lho, yang disebut dengan sosial. kalau kita pelit, disebut
"ah, ente
nggak SOSIAL .. sama temen sendiri saja pelit"
suatu ketika oleh orang kampung sosial ini bahkan diplesetkan
menjadi
sok-sial atau dalam bahasa mayoritas, jawa, sosial diartikan
sebagai
sek-sial, atau sedang sial... ini gara-gara depsos dulu mengurus
SDSB.
di kesempatan aku tugas di bulukumba tadi, dinas pertaniannya
tidak
berani memberikan data iklim, karena aku tidak membawa surat
penunjukkan dari KANTOR SOSIAL. padahal sudah aku tunjukkan
surat tugas dari kementerian dalam negeri yang bergambar GARUDA.
tidak laku di kepala dinas pertanian, aku beralih ke pekerjaan
umum.
di situ, justru aneh. humas-nya menanyakan lampiran
(persetujuan)
dari kantor penerangan.... alasannya, kalau dia memberikan data
iklim, berarti menyiarkan data daerah, dan itu harus
sepengetahuan
kantor penerangan. nah lo....
mentok lagi pekerjaan sepele ini. akhirnya aku menuju departemen
baru (kala itu), kehutanan. kepalanya hanya mampu memberikan
peta-peta kasar penyebaran musim, tanpa boleh difotokopi.
akhirnya
muncul ide gilaku. aku tunjukkan surat tugas bergambar GARUDA,
sambil berkata, "Pak, saya ini bertugas sebenarnya bukan untuk
instansi saya (IPB), tetapi atas surat tugas ini. Ini berarti
tugas
negara. Kalau tidak bersedia memberikan data, ya tidak mengapa,
saya cukup menulisnya di dalam laporan nanti. Terimakasih sudah
diperlihatkan peta tadi". dan ketika bersalaman, ada terasa
basah
dan dingin telapak tangan pak kepala dinas.... (aku membatin,
wah kurang SOSIAL juga aku ini).
dan memang semua pekerjaan menjadi beres, setelah aku memilih
seorang PPL yang punya famili di kantor SOSIAL. dengan membawa-2
kepala kantor sosial, semua data datang sendiri ke
penginapan....
hahahahaaaa.... setelah memberi imbalan sekedarnya kepada pak
PPL utu... (ini gejala orde baru lho sumpah.... sekarang?)
dan sampai sekarang aku masih pusing, apa bedanya kata SOSIAL
dari DEPARTEMEN SOSIAL dan KANTOR SOSIAL DAN POLITIK.
wassalam,
mbah soeloyo
------------
lagi mabok referendum
-= Dual T3 Webhosting on Dual Pentium III 450 - www.indoglobal.com =-
Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI
dengan mengirim e-mail kosong ke alamat;
Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
Keluar: [EMAIL PROTECTED]
Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
