M. Anjasmara,
Senang sekali saya bahwa anda berminat ikut dalam diskusi kita yang
menarik ini. Saya benar-benar menghargai pemasukan anda.
>Point penting:
>- pengelolaan SDA tidak harus semua di bawah state vs.
> semua dikelola state.
Point ini yang sudah saya tekankan di tulisan terakhir saya bahwa
faktor yang benar-benar strategis dan penting perlu dikuasai oleh pusat.
>- pajak apa saja yg bisa ditarik oleh federal dan berapa persenkah?
Federal bisa menarik pajak yang besarnya ditentukan Congress. Hak ini
sudah diatur dalam US Constitution. State biasanya menarik pajak tambahan
lagi. Kalau anda bekerja di US, anda akan melihat di form W-2 anda tulisan:
federal income tax dan state tax. Beberapa wilayah memiliki city tax tapi
ini jarang sekali. Biasanya untuk bisnis. Selain itu ada juga federal tax buat
social security yang percentagenya fixed.
>- bisa diperinci apa saja pajak yg dapat ditarik state?
Untuk perincian, saya rasa saya kurang berkualifikasi di bidang ini.
Tapi secara garis besar, biasanya membeli barang (sales tax), tol,
gaji, homeowner, dsb.
>- bila suatu state merasa mampu berdiri sendiri, apa konsekuensinya
> bagi bentuk federasi itu? Langsung putus begitu saja?
Untuk bisa berpisah dari federasi, perlu persetujuan dari pusat dan state.
Waktu peristiwa Civil War 1861-65, pemerintah federal menolak keras kepada
usaha state untuk memisahkan diri sehingga terjadi perang.
>
>Point di atas penting mengingat kesan yg didapat bahwa federal hanya
>memajaki saja, tanpa memberi servis lain kecuali pemberian rasa aman
>(pertahanan, tentara). Dengan anggaran belanja pertahanan yg kecil, maka
>pemberian rasa aman sebetulnya tidak pas. Tidak akan mampu menjaga dari
>ancaman dari luar.
Untuk negara sebesar US atau India, federal gov't memiliki anggaran yang cukup
besar dan cukup untuk membiayai angkatan perang. Dalam keadaan darurat,
federal government berhak menjual US bonds (obligasi) untuk membiayai perang.
Hal ini contohnya di Perang Dunia II.
Apalagi kalau state itu lalu bertindak cerdik, lalu
>membuat hubungan perjanjian damai dengan negara lain. Anda bilang hub LN
>urusan pusat, tetapi kan lewat hubungan dagang secara langsung juga dapat
>dipakai untuk membina hubungan keamanan?
State memang bisa menjalin hubungan dagang, contohnya California menjual
agricultural product ke China, tapi hubungan dagang ini ditentukan oleh
perundingan
yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat. Jadi state hanyalah mengikuti
guidelines
saja. Jadi dalam perdagangan internasional, biarpun anggur dari
Californiayang dijual
ke misalnya China, tapi tetap negara asalnya dari US.
Untuk hubungan politik seperti perjanjian damai, state tak berhak
melakukannya,
karena state tak memiliki pengakuan de-jure dari negara-negara lain. Karena
itu
state tak bisa menjain perjanjian damai dengan negara lain karena negara lain
tak akan merasa state memiliki legitimacy jadi otomatis illegal.
>Disebutkan pula bahwa di AS state-state tersebut enggan untuk memisahkan
>diri dari union karena sudah ada agreement dengan federal sehingga tidak ada
>konflik interest. Masalahnya, SDA di AS lumayan terbagi rata. Semua punya
>bahan untuk digali, dan juga hampir semua punya produk unggulan. Belum lagi
>sifat dari perekonomian itu sendiri, di mana hubungan antar state bisa lebih
>murah (dengan moda darat bisa dilakukan).
Faktor-faktor yang anda sebutkan diatas memang mendukung persatuan dalam
US. Tapi kalau soal pembagian sumber daya alam, US dan Indo sebetulnya juga
hampir
sama dari segi diversifikasinya. Texas memiliki banyak minyak, sedangkan
Iowa hanya
punya jagung dan Wisconsin hanya punya sapi. :-)
(Generalization of course).
Tapi perbedaan US dengan Indo terletak dari faktor check dan balance
seperti menurut
pendapat Mme. Ida, negara-negara bagian di US relatif memiliki posisi cukup
kuat dalam
federasi berhubung sistem senatnya. Dari sejarah juga, imigran US yang ke
barat
kebanyakan berasal dari Timur dan perlahan-lahan bergerak ke barat
sehinggak sampai
sekarang misalnya dosen saya yang di Wisconsin memiliki sanak saudara di
California
sedangkan yang di California memiliki sanak keluarga di Massachussets. Jadi
hubungan
tiap daerah cukup kuat.
Selain itu tak seperti di Indonesia dimana penduduk lokal merasa 'ditekan'
oleh pusat
(contohnya Timor Timur) karena sistem sentralisasinya; di US karena lokal
memiliki
perwakilan yang tak berdasarkan KKN, hubungan pusat dan daerah tidak parah.
>Kalau di Indonesia, hubungan
>dagang antara NTT dengan Kalbar misalnya, bisa jadi jauh lebih mahal (tidak
>ekonomis), sehingga Kalbar lebih senang menyalurkan produksinya ke Malaysia.
>Lalu apa yang terjadi dengan wilayah lain yang membutuhkan produk tersebut?
>Belum lagi produknya yg rata-rata cuma produk pertanian, yang bisa didapat
>lebih murah dari LN. Toh sama-sama harus lewat laut dan udara.
Soal ini mungkin lebih baik berdiskusi dengan M. Irwan, habis dia yang
ekonomis,
sedangkan saya dan Mme. Mandica khan political scientists... :-)
Tapi saya akan berusaha menjawab sebisa saya:
Tergantung produknya. Kalau NTB bisa mensubstitusi Kalimantan, apa salahnya
NTB yang dagang dengan NTT? Hanya hubungan dagang Kalimantan dengan
Malaysia perlu diatur, jadi Kalimantan memiliki bagian besar dari revenue,
sedangkan
pusat menarik sedikit pajak. Sampai sekarang yang terjadi justru
kebalikannya....
Tapi masalahnya sebetulnya dari segi efisiensi, Indonesia masih sangat parah,
karena itu biaya transport ke propinsi lain masih sangat mahal. Karena itu
salah
satu projek pemerintah yang baru adalah mempertinggi efisiensi perhubungan
antar
propinsi dan memberantas KKN.
>
>Kesan yang didapat, federalism di jaman globalisasi ini akan makin
>menghilangkan keterikatan antar state. Bisa jadi semua yg ada di wilayah
>barat dan utara akan lebih bergeser ke negara-negara macam Malaysia,
>Singapura, dan Thailand. Yang di timur akan makin lebih dekat ke Philipina
>dan Australia.
Malaysia, Jerman, dan India sebetulnya adalah negara-negara federasi.
Federasi justru bukan ide jelek dan kita tak bisa langsung mendiscount ide itu
sebagai jelek. Kita justru yang belum pernah merasakan federasi dan merasakan
negara persatuan melihat negara kita porak poranda seperti ini karena
mismanagement
dan kurang check and balance.
>
>Contoh, produk beras. Tentu wilayah yg di atas lebih senang kalau mengimpor
>langsung dari Thailand. Meng-impose tax tinggi untuk produk pertanian
>(selagi masih boleh) tentu akan dipandang sebagai penyunatan dan pemaksaan
>kehendak oleh beberapa state yg punya jalur ekonomi lebih baik dengan luar
>negeri. Kelihatannya kok nantinya akan balapan berhubungan dengan LN, dan
>bukannya makin merasa sebagai satu bangsa, tetapi malah menjadi sesama
>pesaing.
>
Karena itu dalam memberikan pajak seperti itu, pemerintah pusat perlu
mengadakan
konsultasi dengan state. Kalau di US, sebelum pemerintah US memberlakukan
pajak baru atau memberikan MFN, eksekutif perlu berdiskusi dulu dengan
kongress
yang merupakan wakil-wakil dari pemerintah negara bagian.
Anyway, senang berdiskusi dengan anda. Tulisan anda sangat bagus dan kritis
dan
enjoyable. I hope to hear from you soon.
YS
