In a message dated 6/21/00 5:49:24 PM Eastern Daylight Time,
[EMAIL PROTECTED] writes:
> Kayaknya di sini nih belokannya.
> Kalau saya sih mikirnya begini, karena MPR itu lembaga, maka omongan
> satu atau dua orang anggota atau bahkan ketua lembaga tsb TIDAK BERARTI
> sebagai atau mengatasnamakan lembaga ybs. Kalau 'omongan' lembaga tsb,
> selalu akan disebut sebagai Keputusan MPR (tidak peduli siapapun anggota
> MPR yang membacakannya). Dengan kata lain, biarpun ketua MPR ngomong apa
> saja (di koran, di rumah, di warung, di pesantren, dll), tidak berarti
> bahwa itu adalah 'produksi' lembaga MPR.
> Kelihatan khan bedanya?
> Saya rasa, hampir semua orang tahu posisi ini. Lha kok Irwan punya
> pemikiran yang aneh gini?
Apakah seperti itu pula pemikiran umum?
Pernah lihat atau baca tulisan wawancara dengan Amien
Rais? Saya beberapa kali menemukan hasil wawancara
dengan Amien Rais dimana dia memposisikan dirinya
seperti MPR itu sendiri, orang yg berkuasa alias bisa
mengatur semua keputusan MPR dengan kata lain
terdengar MPR seperti berada dibawah kekuasaannya.
Nanti deh, kalau saya ketemu lagi wawancara yg bernada
seperti itu akan saya kirimkan ke milis ini.
Orang luar pun saya perhatikan sangat memperhatikan
ucapan2 dari seorang Ketua MPR.
Ngomong2, menurut anda lazim ngga sih seorang presiden
mengeluarkan suatu pendapat ke publik dengan mengatas
namakan pribadi misalnya Clinton ngomong "Maunya
saya sih suku bunga jangan dinaikin lagi deh"
tanpa memikirkan resiko bahwa ucapannya tersebut
bisa membawa dampak karena membawa bobot
atas siapa yg mengucapkannya.
Oh ya, ngomong2 rekan Budi selama di AS pernah ngga
mendengar seorang menteri dalam kabinet di AS
mengomentari status hukum presidennya.
Nah, di Indonesia sekarang mau jadi trend. Lihat saja,
seorang menteri hukum dan perundang2an bisa
ngomentari status hukum atas Gus Dur yg notabenet
adalah atasannya....:)
http://www.detik.com/peristiwa/2000/06/21/2000621-165613.shtml
Khan ini jelas sudah diluar kapasitasnya sebagai seorang
menteri. seharusnya yg boleh komentari hal2 seperti itu adalah
pihak kejaksaan atau pun DPR. Bukan seorang menteri.
Inilah salah satu contoh akibat sistem dan prosedur yg masih
semrawut seperti yg sudah berkali2 saya ungkapkan di milis ini.
Mudah2an kabinet baru yg akan dibentuk nantinya setelah SU
oleh Gus Dur akan benar2 kabinet yg berisikan orang2 yg
sungguh2 loyal terhadap kepemimpinan Gus Dur agar proses
pemulihan ekonomi ini bisa berjalan dengan lebih baik.
Saya dengar Mega dan Akbar Tandjung sudah setuju dengan
rencana ini.
Amien Rais juga sudah setuju menyerahkan hal tersebut
kepada Gus Dur sepenuhnya, cuma saja kalau sampai
ada orang dari poros tengah di depak, Amien Rais
akan menagkisnya.....:)
http://www.detik.com/peristiwa/2000/06/20/2000620-173227.shtml
Lha, ini kira2 gaya bahasa apa ya? Ngancem?....:)
ngomong2 anda suka mengikuti celetukan Wimar Witoelar
di detik.com?
Kalau belum, coba deh iseng2 lihat di:
http://www.detik.com/kolom/wimar/soundbyte/
Komentar2nya ditulis dengan sangat pendek,
tapi menurut saya cukup mengena juga....:)
jabat erat,
Irwan Ariston Napitupulu
