[GELORA45] Pengamat: Pidato Nadiem Sulit Dijalankan Guru di Daerah

2019-11-24 Terurut Topik ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]


 Pengamat: Pidato Nadiem Sulit Dijalankan Guru di Daerah

CNN Indonesia | Senin, 25/11/2019 06:17 WIB
Bagikan :
Pengamat: Pidato Nadiem Sulit Dijalankan Guru di DaerahMenteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Arahan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan*Nadiem Makarim 
 *dalam*pidatonya* 
dinilai sulit diterapkan oleh 
para*guru *. Pasalnya guru berada 
di bawah kepala daerah, bukan Mendikbud secara langsung. Karena itu guru 
menghadapi birokrasi dalam tugasnya sehari-hari.


Pemerhati pendidikan Indra Charismiadji mengatakan guru akan menghadapi 
tantangan berat dalam melaksanakan arahan Nadiem tersebut, terutama soal 
pemangkasan administrasi yang selama membebani.


Indra mengingatkan Nadiem bahwa urusan administrasi di daerah di luar 
Jakarta lebih rumit. Dia berkata para guru akan berhadapan dengan budaya 
birokrasi yang selama ini sudah terbentuk.



"Tantangan terberat bagi guru dalam menjalankan arahan Mendikbud, karena 
mereka menghadapi atasan mereka yang sayangnya bukan Mas Menteri 
melainkan kepala daerah," kata Indra seperti dikutip/Antara/, Minggu 
(24/11).


Dia mengatakan para guru akan berhadapan dengan setumpuk proses 
administrasi yang merupakan perintah kepala dinas atau kepala daerah. 
Indra menyebut guru tak akan bisa menolak jika dihadapkan pada situasi 
seperti itu.



 Lihat juga:

Pidato Nadiem, IGI Sindir Gaji Guru Kalah dari Buruh Bangunan 



Menurutnya, perlu gebrakan lebih dari sekadar arahan dalam pidato. Dia 
menilai perlu ada rencana strategis lintas kementerian/lembaga, baik di 
pusat dan daerah dalam program pendidikan.


"Pelaksanaan solusi tersebut pun harus berupa kolaborasi bersama bukan 
hanya satu atau dua pihak saja. Kemendikbud dapat ditunjuk presiden 
sebagai sektor yang memimpin, tapi implementasi harus kolaborasi dan 
tidak terbatas anggaran masing-masing," ujarnya.


Selain masalah administrasi, Indra mengatakan masih banyak masalah dalam 
dunia pendidikan. Dia mencontohkan rasio guru terhadap murid.


Selama ini di beberapa daerah ada kekurangan guru, tapi Kemendikbud dan 
Bank Dunia mencatat Indonesia memiliki rasio guru yang lebih tinggi 
dibandingkan Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.


Tak hanya itu, masalah pengupahan guru juga masih jadi pekerjaan rumah 
yang menanti Nadiem. Indra meminta Nadiem membenahi tata kelola guru 
jika ingin menyukseskan visi pembangunan sumber daya manusia yang 
diusung Presiden Joko Widodo.


"Dari sisi pendapatan, terdapat data menunjukkan bahwa banyak guru yang 
pendapatannya jauh di bawah upah minimum, tetapi faktanya juga banyak 
guru yang berpenghasilan belasan bahkan puluhan juta per bulan," tuturnya.


Sebelumnya, naskah pidato Mendikbud Nadiem Makarim dalam rangka Hari 
Guru Nasional 2019 menyita perhatian publik. Dalam naskah yang akan 
dibacakan pada Senin (25/11) itu, Nadiem menyadari selama ini guru 
menghadapi sejumlah masalah yang merintangi mereka menjalankan tugas 
membentuk generasi masa depan.



 Lihat juga:

PGRI Anggap Tak Ada yang Baru dari Pidato Nadiem di Hari Guru 




Salah satu masalah yang ia soroti adalah guru memiliki tugas membentuk 
masa depan bangsa, tapi lebih sering diberi aturan dibandingkan 
pertolongan. Guru juga ingin membantu murid yang tertinggal di kelas, 
namun menurut Nadiem, waktunya habis untuk mengerjakan tugas 
administratif tanpa manfaat yang jelas.


Karenanya, Nadiem meminta para guru untuk memulai perubahan lewat lima 
langkah, yaitu mengajak kelas berdiskusi bukan hanya mendengar, kemudian 
beri kesempatan pada murid untuk mengajar di kelas, cetuskan proyek 
bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas, temukan suatu bakat dalam 
diri murid yang kurang percaya diri, dan tawarkan bantuan kepada guru 
yang sedang mengalami kesulitan.


"Saya tidak akan membuat janji kosong kepada Anda. Perubahan adalah hal 
yang sulit dan penuh ketidaknyamanan. Satu hal yang pasti, saya akan 
berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia," ucap mantan Bos Gojek 
itu seperti dikutip dari 'Pidato Mendikbud pada Upacara Bendera 
Peringatan Hari Guru Nasional 2019' di situs Kemendikbud, Sabtu (23/11).



 Lihat juga:

Nadiem Ajak Guru Lakukan Perubahan Tanpa Tunggu Perintah 



*(dhf/sur)*


[GELORA45] Fraksi PPP Dukung Larangan LGBT Daftar CPNS

2019-11-24 Terurut Topik Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]
Bukankah  sesuai ajaran agama dikatakan bahwa Allah menciptakan bumi dan
langit serta isinya, yaitu antara lain manusia. Mengapa Allah menciptakan
manusia LGBT, kontruksinya keliru?  Apakah diantara kaum muslimin tidak ada
LBGT?

https://suaraislam.id/fraksi-ppp-dukung-larangan-lgbt-daftar-cpns/


Fraksi PPP Dukung Larangan LGBT Daftar CPNS
 25 November 2019

Jakarta (SI Online) – Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mendukung
rencana Kejaksaan Agung yang akan melarang pelamar Lesbian, Gay, Biseksual,
dan Transseksual (LGBT) melamar sebagai calon pegawai negeri sipil.

“Fraksi PPP mendukung penuh rencana Kejagung melarang CPNS yang memiliki
orientasi seksual menyimpang seperti LGBT,” kata Awiek dalam keterangan
tertulisnya di Jakarta, Ahad (24/11) seperti dilansir ANTARA.

Awiek, panggilan akrabnya, menjelaskan kebijakan Kejagung tersebut harus
dimaknai sebagai niatan untuk menjaga Aparatur Sipil Negara (ASN) ke depan
tidak terjangkiti virus LGBT yang bisa mengancam generasi mendatang.

Menurut dia, Indonesia merupakan negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
sebagaimana sila pertama, yang melindungi agama-agama.

“Agama memiliki ajaran dari Tuhan yang wajib diikuti oleh para pemeluknya.
Islam merupakan agama terbesar di Indonesia dan Islam melarang LGBT,”
ujarnya.

Awiek menilai penerapan ketentuan larangan LGBT bagi CPNS Kejagung itu
layak diterapkan di semua instansi pemerintahan di Indonesia.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung ingin fokus menyeleksi CPNS 2019 dan pihaknya
ingin peserta CPNS yang normal.

“Artinya kami ingin yang normal-normal dan wajar-wajar saja. Kami tidak mau
yang aneh-aneh supaya mengarahkannya, supaya tidak ada yang, ya begitulah,”
kata Kapuspen Kejaksaan Agung Mukri.

red: farah abdillah


Re: [GELORA45] Jubir Menhan soal Pidato Komunis: Prabowo Tidak Tahu

2019-11-24 Terurut Topik ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]
Atau, ... ada sementara kelompok yang protes dan cukup serius sehingga 
perlu disangkal kalau itu "pidato resmi Prabowo"???


Belum ketemu naskah asli pidato Prabowo yang dibacakan Letjen TNI Tri 
Legionosuko itu, ...




On 25/11/2019 下午1:36, kh djie wrote:

Lha, nama Prabowo dicatut ?

Pada tanggal Sen, 25 Nov 2019 pukul 04.54 ChanCT sa...@netvigator.com 
 [GELORA45] > menulis:



  Jubir Menhan soal Pidato Komunis: Prabowo Tidak Tahu

CNN Indonesia | Senin, 25/11/2019 09:14 WIB
Bagikan :
Jubir Menhan soal Pidato Komunis: Prabowo Tidak TahuMenteri
Pertahanan Prabowo Subianto. (AP Photo/Vincent Thian)
Jakarta, CNN Indonesia -- Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang
Komunikasi Publik dan Hubungan Antarlembaga, Dahnil Anzar
Simanjutkan memastikan Menteri Pertahanan*Prabowo Subianto
* sama sekali
tak mengetahui isi pidato yang dibacakan Rektor Universitas
Pertahanan Letjen TNI Tri Legionosuko.

Tri sebelumnya memang sempat membacakan pidato Prabowo yang
berhalangan hadir di acara bedah buku bertajuk 'PKI Dalang dan
Pelaku Kudeta G30S/65' di Gedung Lembaga Ketahanan Nasional,
Jakarta, Sabtu (23/11).

"Pak

Prabowotidak
tahu menahu terkait dengan isi pidato tersebut. Menteri Pertahanan
tidak dikonfirmasi terkait isi pidato tersebut," kata Dahnil
melalui pesan singkat, Senin (25/11).


Berlawanan dengan isi pidato yang disampaikan, menurut Dahnil,
Prabowo justru mendorong agar sekolah-sekolah terus mengajarkan
ideologi Pancasila secara intensif.


  Lihat juga:

Mantan Menhan Ryamizard Sebut Tak Pernah Beli Impor Alutsista



Bahkan, kata Dahnil, pria yang juga Ketum Gerindra itu meminta
agar sebisa mungkin dendam sejarah direduksi agar para penerus
bangsa Indonesia yang masih duduk di bangku sekolah bisa bergerak
maju.

"Ideologi apapun yang mengancam Pancasila harus dilawan. Dan
semaksimal mungkin untuk mereduksir dendam sejarah, kita harus
bergerak maju memikirkan kemajuan bersama," kata Dahnil.

Diberitakan sebelumnya dalam pidato yang dibacakan Tri, Menteri
Pertahanan Prabowo Subianto meminta para guru rajin menceritakan
sejarah pemberontakan dan kekejaman Partai Komunis Indonesia (PKI)
kepada siswa-siswi di sekolah. Sebab, ia menduga aliran komunisme
masih ada dan menjadi hal yang perlu diwaspadai, walaupun negara
sumber aliran itu sudah runtuh.

Tri membacakan pidato Prabowo yang berhalangan hadir di acara
bedah buku bertajuk PKI Dalang dan Pelaku Kudeta G30S/65 di Gedung
Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta, Sabtu (23/11).

"Saya harap guru sejarah di sekolah-sekolah menyampaikan sejarah
pemberontakan dan kekejaman PKI yang benar kepada para
siswa-siswi," ujar Tri membacakan pidato tersebut.

Dalam pidato tersebut disebutkan para guru perlu melakukan itu
agar siswa-siswi mengerti mengenai sepak terjang PKI dan dampak
dari gerakan itu di Indonesia.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco pun
mengabarkan bahwa pihaknya pun bergerak untuk mengklarifikasi isi
pidato tersebut.

"Saya klarifikasi seabgai Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat
Partai Gerindra bahwa pada saat acara ini Prabowo sebagai Menhan
tak hadir, tetapi yang membacakan pidato adalah Rektor Universitas
Pertahanan yang mengatasnamakan Prabowo sebagai menhan," ujar
Sufmi lewat keterangannya kepada wartawan.

Sufmi mengatakan setelah mereka cek, tak ada konfirmasi atau juga
persetujuan maupun kewenangan yang mengatasnamakan Prabowo sebagai
menhan yang dibacakan rektor tersebut.

"Oleh karena itu isi pidato ini kami anggap [pandangan] pribadi
daripada rektor universitas pertahanan," pungkas Sufmi.


  Lihat juga:

Stafsus Milenial Jokowi Yakini Akan Pangkas Birokrasi Rumit



*(tst/kid)*




[GELORA45] GerakanLawan Diabetes Bersama Dia Menggema di Seluruh Indonesia

2019-11-24 Terurut Topik Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]
Kalau tidak keliru diabetes dikenal di kalangan penduduk dengan nama
”kencing manis” atau juga ”sakit gula”. Menurut berita dikatakan bahwa obat
modern ialah pil metformin dan glimepiride, bagaimana hasil penyembuhan,
saya kurang tahu. Dari segi obat tradisional, di Srilangka buah pari
(bitter lemon) diextrakt esensnya dibuat pil yang katanya sesuai resept
Weda (Hindu India) yang telah berumur ribuan tahun. Menurut cerita buah
pari mempunyai kasiat untuk menyembuhkan kencing manis. Selain itu ada yang
bilang bahwa kaktus aloé juga dapat menyembuhkan. Sekarang dijual air minum
dalam botol yang mengandung aloé

Samapai dimana mujarab pil dari bitter lemon and aloé, agaknya belum ada
laporan resmi dari pihak kesehatan yang berwewenang


https://www.suaramerdeka.com/kesehatan/baca/206862/gerakan-lawan-diabetes-bersama-dia-menggema-di-seluruh-indonesia


*Gerakan Lawan Diabetes Bersama Dia Menggema di Seluruh Indonesia*

   -

   *Thu, 14 Nov 2019 - 11:02 WIB*
   



Foto: suaramerdeka.com / dok

*JAKARTA, suaramerdeka.com * - Diabetes adalah
penyakit kronis yang dapat menyebabkan komplikasi masalah kesehatan serius
dan mampu menggerus harapan hidup. Sebenarnya ada banyak cara mengontrol
diabetes, sehingga penyandang diabetes dapat hidup lebih baik dan
berkualitas. Memperingati Hari Diabetes Sedunia setiap tanggal 14 November,

Diabetasol yang merupakan pemimpin pasar dalam kategori pangan nutrisi
untuk diabetes, mengajak masyarakat Indonesia untuk secara bersama-sama
melawan diabetes dengan cara pengaturan pola makan, konsultasi dengan
tenaga medis, olahraga, serta minum obat yang diperlukan. Adapun berbagai
kegiatan ini dilakukan Diabetasol di sepanjang November 2019, melalui
platform online dan on-ground di berbagai daerah di Indonesia.

Indonesia Diabetic Federation (IDF) pada tahun 2017, mencatat Indonesia
masih berada di urutan keenam di dunia yang memiliki sekitar 10,3 juta
penyandang diabetes di rentang usia 20 – 79 tahun. Terkait dengan
prevalensi diabetes di Indonesia, data Riskesdas Litbangkes tahun 2018 dan
Konsensus Perkeni 2015, menyebutkan di Indonesia, sebanyak 75% dari total
penyandang diabetes belum menyadari dirinya menyandang diabetes.

Adapun 25 persen penyandang diabetes yang sudah menyadari dirinya
menyandang diabetes, hanya 17 persen yang menjalani terapi diabetes,
sedangkan delapan persen tidak menjalankannya. Inilah yang bisa menyebabkan
banyaknya penyandang diabetes yang terkena komplikasi.

Data Riset Kesehatan Dasar Dasar (Riskesdas) di Indonesia menunjukkan
peningkatan angka prevalensi Diabetes yang cukup signifikan, yaitu dari 6,9
persen di tahun 2013 menjadi 8,5 persen di tahun 2018; sehingga estimasi
jumlah penyandang diabetes di Indonesia mencapai lebih dari 16 juta orang
yang kemudian berisiko terkena penyakit lain, seperti serangan jantung,
stroke, kebutaan dan gagal ginjal bahkan dapat menyebabkan kelumpuhan dan
kematian.

Ditemui saat media briefing “Gerakan Lawan Diabetes Bersama Dia” di KalCare
Lotte Shopping Avenue, Konsultan Metabolik Endokrin Dr. dr. Fatimah Eliana,
SpPD, KEMD, FINASIM menyatakan bahwa masyarakat harus terus disadarkan akan
horornya diabetes.

“Diabetes adalah silent killer dan ibu dari segala penyakit atau induk dari
berbagai penyakit degeneratif seperti stroke, hipertensi, jantung koroner
dan disfungsi ereksi. Diabetes disebut silent killer karena banyak orang
tidak menyadari bahwa dirinya menyandang diabetes,” ungkap Eliana.

“Masyarakat harus sadar beberapa gejala diabetes karena terkadang tidak
disadari. Beberapa gejala diabetes yang sering muncul antara lain rasa haus
yang berlebihan, sering buang air kecil, sering merasa ngantuk, sering
merasa lapar dan lemas,” papar Eliana lebih jauh.

*Diagnosa dan Tindakan Cepat*

Diagnosa dan tindakan cepat menjadi titik awal untuk hidup sehat dengan
diabetes. Semakin lama diabetesnya terdiagnosis dan diobati, akibatnya akan
lebih buruk bagi penyandang diabetes. Teknologi dasar seperti pemeriksaan
gula darah umumnya telah tersedia di berbagai fasilitas kesehatan di negeri
ini. Jika sudah terdeteksi, maka langsung diskusikan pola perawatan yang
tepat dengan dokter, sehingga semakin kecil kerusakan akibat risiko
diabetes.

“Mengontrol diabetes adalah komitmen harian, mingguan, bulanan, bahkan
tahunan. Karena dengan melakukan pengontrolan dan penanganan diabetes yang
tepat dapat menghindari komplikasi akibat diabetes,” lanjut Eliana.

Adapun menurut Dr. dr. Fiastuti Witjaksono, MS, MSc, SpGK (K), Dokter
Spesialis Gizi Klinik di RSCM, MRCCC dan Jakarta Heart Centre membenarkan
bahwa bagi penyandang diabetes, bijak dalam memilih nutrisi diabetes yang
tepat adalah langkah awal dan penting untuk mengontrol gula darah agar
tetap stabil. “Pola makan untuk penyandang diabetes bukan berarti berbeda
dengan orang pada umumnya.

Tapi sebenarnya berupa panduan pola makan dengan 

[GELORA45] Indonesia darurat utang

2019-11-24 Terurut Topik Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]
https://www.youtube.com/watch?v=D1AAJdo_kQ4


Re: [GELORA45] Jubir Menhan soal Pidato Komunis: Prabowo Tidak Tahu

2019-11-24 Terurut Topik kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]
Lha, nama Prabowo dicatut ?

Pada tanggal Sen, 25 Nov 2019 pukul 04.54 ChanCT sa...@netvigator.com
[GELORA45]  menulis:

>
>
> Jubir Menhan soal Pidato Komunis: Prabowo Tidak Tahu
> CNN Indonesia | Senin, 25/11/2019 09:14 WIB
> Bagikan :
> [image: Jubir Menhan soal Pidato Komunis: Prabowo Tidak Tahu] Menteri
> Pertahanan Prabowo Subianto. (AP Photo/Vincent Thian)
> Jakarta, CNN Indonesia -- Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi
> Publik dan Hubungan Antarlembaga, Dahnil Anzar Simanjutkan memastikan
> Menteri Pertahanan* Prabowo Subianto
> * sama sekali tak
> mengetahui isi pidato yang dibacakan Rektor Universitas Pertahanan Letjen
> TNI Tri Legionosuko.
>
> Tri sebelumnya memang sempat membacakan pidato Prabowo yang berhalangan
> hadir di acara bedah buku bertajuk 'PKI Dalang dan Pelaku Kudeta G30S/65'
> di Gedung Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta, Sabtu (23/11).
>
> "Pak Prabowo
> tidak
> tahu menahu terkait dengan isi pidato tersebut. Menteri Pertahanan tidak
> dikonfirmasi terkait isi pidato tersebut," kata Dahnil melalui pesan
> singkat, Senin (25/11).
>
>
> Berlawanan dengan isi pidato yang disampaikan, menurut Dahnil, Prabowo
> justru mendorong agar sekolah-sekolah terus mengajarkan ideologi Pancasila
> secara intensif.
> Lihat juga:  Mantan Menhan Ryamizard Sebut Tak Pernah Beli Impor Alutsista
> 
> Bahkan, kata Dahnil, pria yang juga Ketum Gerindra itu meminta agar sebisa
> mungkin dendam sejarah direduksi agar para penerus bangsa Indonesia yang
> masih duduk di bangku sekolah bisa bergerak maju.
>
> "Ideologi apapun yang mengancam Pancasila harus dilawan. Dan semaksimal
> mungkin untuk mereduksir dendam sejarah, kita harus bergerak maju
> memikirkan kemajuan bersama," kata Dahnil.
>
> Diberitakan sebelumnya dalam pidato yang dibacakan Tri, Menteri Pertahanan
> Prabowo Subianto meminta para guru rajin menceritakan sejarah pemberontakan
> dan kekejaman Partai Komunis Indonesia (PKI) kepada siswa-siswi di sekolah.
> Sebab, ia menduga aliran komunisme masih ada dan menjadi hal yang perlu
> diwaspadai, walaupun negara sumber aliran itu sudah runtuh.
>
> Tri membacakan pidato Prabowo yang berhalangan hadir di acara bedah buku
> bertajuk PKI Dalang dan Pelaku Kudeta G30S/65 di Gedung Lembaga Ketahanan
> Nasional, Jakarta, Sabtu (23/11).
>
> "Saya harap guru sejarah di sekolah-sekolah menyampaikan sejarah
> pemberontakan dan kekejaman PKI yang benar kepada para siswa-siswi," ujar
> Tri membacakan pidato tersebut.
>
> Dalam pidato tersebut disebutkan para guru perlu melakukan itu agar
> siswa-siswi mengerti mengenai sepak terjang PKI dan dampak dari gerakan itu
> di Indonesia.
>
> Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco pun mengabarkan
> bahwa pihaknya pun bergerak untuk mengklarifikasi isi pidato tersebut.
>
> "Saya klarifikasi seabgai Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai
> Gerindra bahwa pada saat acara ini Prabowo sebagai Menhan tak hadir, tetapi
> yang membacakan pidato adalah Rektor Universitas Pertahanan yang
> mengatasnamakan Prabowo sebagai menhan," ujar Sufmi lewat keterangannya
> kepada wartawan.
>
> Sufmi mengatakan setelah mereka cek, tak ada konfirmasi atau juga
> persetujuan maupun kewenangan yang mengatasnamakan Prabowo sebagai menhan
> yang dibacakan rektor tersebut.
>
> "Oleh karena itu isi pidato ini kami anggap [pandangan] pribadi daripada
> rektor universitas pertahanan," pungkas Sufmi.
>
> Lihat juga:  Stafsus Milenial Jokowi Yakini Akan Pangkas Birokrasi Rumit
> 
> *(tst/kid)*
>
> 
>


[GELORA45] Campur Tangan AS terhadap Urusan HK Langgar Hukum Internasional ; “Long-arm Jurisdiction” ala AS Langgar Hukum Internasional

2019-11-24 Terurut Topik ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]


 Campur Tangan AS terhadap Urusan HK Langgar Hukum Internasional

http://indonesian.cri.cn/20191125/cb195414-dc81-e689-b005-678b26a4fbcf.html
2019-11-25 10:21:37

Baru-baru ini Kongres AS menerima baik apa yang disebut “RUU HAM dan 
Demokrasi Hong Kong 2019” tanpa mengindahkan tentangan keras pemerintah 
Tiongkok. Tindakan AS tersebut telah secara kasar mengintervensi urusan 
intern Tiongkok, secara serius melanggar hukum internasional dan patokan 
pokok hubungan internasional. Tindakannya itu pasti akan dikecam 
masyarakat internasional dan intriknya pasti akan sia-sia belaka.


Tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain adalah isi yang 
tercantum dalam hukum internasional serta patokan pokok hubungan 
internasional yang diakui umum. Deklarasi Prinsip Hukum Internasional 
yang diterima baik dalam Sidang Majelis Umum PBB pada 1970 dengan tegas 
menunjukkan: “Negara atau grup negara mana pun tidak berhak 
mengintervensi urusan intern atau urusan diplomatik negara lain baik 
secara langsung maupun tidak langsung, dan dengan alasan apa pun.” Hong 
Kong adalah daerah administrasi khusus Tiongkok, bukan negara bagian AS. 
Urusan Hong Kong semata-mata adalah urusan intern Tiongkok, pantang 
diintervensi oleh kekuatan asing mana pun. Kongres AS sama sekali tidak 
berhak main tuding dalam masalah Hong Kong.


Rakyat dunia tidak akan terkelabui untuk selama-lamanya. Media utama 
Jerman dalam sebuah komentarnya menyatakan, melalui peningkatan 
ketegangan situasi di Hong Kong dalam jangka panjang, sejumlah politisi 
Barat berencana menjadikan Hong Kong sumber kekacauan permanen untuk 
menghalangi perkasanya Tiongkok.


Menghadapi tindakan-tindakan AS yang merugikan kepentingan Tiongkok, 
pemerintah Tiongkok pasti akan mengambil tindakan setimpal untuk 
membalasnya, dan mutlak tidak akan membiarkan AS terus berbuat 
sewenang-wenang dalam urusan Hong Kong.



 “Long-arm Jurisdiction” ala AS Langgar Hukum Internasional

2019-11-25 09:45:54 
http://indonesian.cri.cn/20191125/d9e723f5-d551-7dfd-93ee-1707dcfb17db.html


Kongres Amerika Serikat (AS) belum lama lalu meluluskan apa yang disebut 
RUU HAM dan Demokrasi Hong Kong 2019, yang secara terang-terangan 
mengintervensi urusan Hong Kong dan urusan intern Tiongkok. Tingkah laku 
AS tersebut telah secara serius melanggar hukum internasional dan 
patokan pokok hubungan internasional, tersingkaplah dengan jelas tampan 
asli AS yang melakukan hegemonisme dan politik kekuatan alias “long-arm 
Jurisdiction” dengan menggunakan nama “demokrasi” dan “kebebasan”.


RUU HAM dan Demokrasi Hong Kong 2019 yang diluluskan Kongres AS meminta 
pemerintah AS setiap tahun melakukan evaluasi terhadap status “otonomi”, 
“demokrasi” dan “HAM” Hong Kong sebelum memberlakukan perlakuan 
preferensi ekonomi dan perdagangan kepada Hong Kong. Tingkah laku AS 
tersebut nyata sekali telah menempatkan undang-undang dalam negerinya di 
atas hukum internasional dan sekali lagi terungkaplah kesombongan 
sejumlah politisi AS yang sengaja melanggar keadilan internasional demi 
kepentingannya diri sendiri. Intriknya pasti ditentang tegas oleh 
seluruh rakyat Tiongkok.


Sejak kembalinya ke pangkuan tanah air Hong Kong sudah tercantum dalam 
sistem pemerintahan negara. Warga Hong Kong sepenuhnya memiliki hak 
pokok dan kebebasan yang dilindungi Undang Undang Dasar, Undang Undang 
Pokok Hong Kong serta hukum lokal Hong Kong tanpa disertai prasangka apa 
pun. Ini adalah kenyataan yang diakui umum di dunia.


Urusan Hong Kong semata-mata adalah urusan intern Tiongkok, yang tidak 
boleh diintervensi oleh negara, organisasi atau individu mana pun 
berdasarkan hukum internasional dan prinsip pokok hubungan internasional.


AS memang sudah terbiasa melakukan intervensi terhadap urusan dalam 
negeri negara lain dengan kedok “demokrasi” dan “HAM”. AS secara 
sewenang-wenang melakukan “long-arm Jurisdiction”, dari menahan 
eksekutif senior perusahaan asing sampai menggencet negara lain dengan 
alasan pemberantasan terorisme, AS berupaya keras untuk menghalangi 
perkembangan negara lain, bahkan menggulingkan pemerintahan negara lain 
dalam rangka memelihara hegemonisme ala AS. Tingkah laku AS sudah lama 
dikritik dan dikecam masyarakat internasional. Belum lama berselang PBB 
dalam sebuah resolusinya meminta AS membatalkan sanksi dan blokadenya 
terhadap Kuba. Sebanyak 187 negara memberikan suara mendukung dalam 
pemungutan suara, yang sekali lagi membuktikan bahwa mereka yang adil 
pasti akan mendapat dukungan, dan yang tidak adil pasti akan ditentang 
secara merata.


Kesombongan dan perbuatan sewenang-wenang AS sudah merugikan reputasi 
dan citranya, bahkan tengah mempercepat kebobrokannya. AS yang bertindak 
nekat dengan melakukan “long-arm Jurisdiction” pasti akan menghadapi 
jalan buntu. Campur tangannya terhadap urusan Hong Kong pasti akan 
dibalas tegas oleh Tiongkok. AS harus menanggung akibatnya diri sendiri.





[GELORA45] Fw: [nasional-list] Stafsus Jokowi Hamburkan Anggaran Negara

2019-11-24 Terurut Topik Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]
 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: 'Lusi D.' lus...@rantar.de 
[nasional-list] Kepada: 
"gelora45@yahoogroups.com" ; 
"nasional-l...@yahoogroups.com" Terkirim: 
Minggu, 24 November 2019 18.01.57 GMT+1Judul: [nasional-list] Stafsus Jokowi 
Hamburkan Anggaran Negara
     
1.:

Merdeka > Politik
Minggu, 24 November 2019 16:00 
Reporter : Intan Umbari Prihatin

Refly Harun Nilai Pengangkatan Stafsus Jokowi Hamburkan Anggaran Negara

Merdeka.com - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyayangkan terkait
Presiden Joko Widodo menunjuk beberapa 7 milenial jadi staf khusus. Dia
menilai beberapa yang diangkat adalah sosok yang sudah mengabdi di
lingkungan masyarakat dan hanya bertugas untuk memberikan opini.
Seharusnya Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut kata dia cari ahli-ahli
profesional dan tidak digaji tetap.

"Padahal pekerjaan mereka hanya memberikan opini dan pendapat saja.
Kalau hanya itu, lebih baik Presiden dibantu oleh ahli-ahli yang tidak
perlu diikat oleh jam kerja, cukup diikat kode etik, tidak perlu
diberikan kompensasi pilihan juta," kata Refly di Kawasan Jakarta
Pusat, Minggu (24/11).

Dia menilai memberikan gaji puluhan juta untuk para stafsus akan
menghamburkan anggaran negara. Rafly pun menilai para stafsus tersebut
tidak perlu dijadikan tetap melainkan diperuntukan untuk honorer saja.

"Anak-anak muda yang jadi stafsus sudah berubah, mungkin mereka dari
kalangan orang yang mampu. Belum tentu presiden dapat masukan yang
sesuai, mereka kan belum tentu ahli dalam bidangnya," ungkap Refly.

Gaji Stafsus Rp 51 Juta

Berdasarkan beleid itu, gaji Staf Khusus Presiden ditetapkan sebesar Rp
51 juta. Gaji itu merupakan pendapatan keseluruhan dan sudah termasuk
di dalamnya gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan pajak
penghasilan.

Berbeda dengan menteri dan wakil menteri, Staf Khusus Presiden tidak
memperoleh rumah dan kendaraan dinas. Gaji dan tunjangan yang diterima
Staf Khusus Presiden sama dengan hak keuangan Staf Khusus Wakil
Presiden.

Sementara tugas, fungsi dan segala hal yang mengatur Staf Khusus
Presiden, diatur dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2018 tentang Utusan
Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden.
[ded]

2.:

Merdeka > Politik
Sabtu, 23 November 2019 21:04 
Reporter : Merdeka

Posisi 7 Stafsus Milenial Dianggap Tak Terlalu Krusial untuk
Pemerintahan Jokowi
 

Merdeka.com - Pengamat politik Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi
Kurnia memandang tujuh staf khusus milenial Presiden Jokowi tak krusial
bagi pemerintahan. Menurutnya, keberadaan para stafsus itu tak akan
berpengaruh banyak untuk mengambil kebijakan.

"Mereka tak bisa mempengaruhi presiden dan hanya sekedar keberadaan
mereka untuk input dan itu juga menunggu saat presiden memerlukan dia.
Menurut saya mereka tak terlalu krusial," kata Dedi saat diskusi
Polemik MNC Trijaya di Hotel Ibis Tamarin Jakarta Pusat, Sabtu (23/11).

Bahkan, dia memandang keberadaan mereka hanya sebagai wadah akomodatif
Presiden Jokowi pasca-kemenangan di Pilpres 2019. Sebab, latar belakang
ketujuh orang ini adalah para kelompok pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf
Amin.

"Saya lihat latar belakang mereka yang justru lebih banyak punya
relevansi pemenangan presiden, ada kader partai dan tim pemenangan
2019," beber Dedi.




[GELORA45] Fw: [nasional-list] Jkw - Ahok - Habib Riziek

2019-11-24 Terurut Topik Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]
 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: 'Lusi D.' lus...@rantar.de 
[nasional-list] Kepada: 
"nasional-l...@yahoogroups.com" ; 
"gelora45@yahoogroups.com" ; Chalik Hamid 
chalik.ha...@yahoo.co.id [nasional-list] 
Terkirim: Minggu, 24 November 2019 21.13.33 
GMT+1Judul: [nasional-list] Jkw - Ahok - Habib Riziek
     

Berita aktual Jkw - Ahok - Habib Riziek dsb.
Salam.

1.:

Law

Sabtu, 23/11/2019 15:15 WIB

Ini Sindiran Telak Denny Siregar ke Habib Rizieq Soal Ahok

law-justice.co - Pegiat media sosial Denny Siregar turut memberikan
komentar di akun Twitternya, @Dennysiregar7 terkait resmi diangkatnya
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Komisaris utama PT Pertamina
(Persero).

"Yang dipenjara sekarang jadi Komisaris Utama minyak. Yang
memenjarakannya sekarang terjebak di negeri minyak.. Cara Tuhan
membalas seseorang memang anggun sekali..," kata Denny dalam cuitan
Twitternya yang dipantau Akurat.co, Jumat (22/11/2019).

Cuitan tersebut berisi sindiran kepada Imam Besar Front Pembela Islam
(FPI) Habib Rizieq Shihab yang masih berada di Negara Arab Saudi
(negara penghasil minyak terbesar). 

Seperti diketahui bahwa Rizieq adalah salah satu orang yang berperan
dalam menjebloskan Ahok ke penjara perihal penistaan agama.

Seperti diketahui, Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
alias Ahok resmi ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina
(Persero).

"Insya Allah sudah putus dari beliau (Presiden Jokowi), Pak Basuki akan
jadi Komut (Komisaris Utama) Pertamina," kata Menteri Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) Erick Thohir di lingkungan istana kepresidenan Jakarta,
Jumat (22/11/2019).

Erick Thohir menyampaikan hal tersebut seusai berbicara empat mata
dengan Presiden Jokowi di beranda Istana Merdeka sekitar 10 menit.

"Nanti akan didampingi pak Wamen (Wakil Menteri BUMN) Pak Budi Sadikin
menjadi wakil Komisaris Utama. lalu, nanti juga ada direktur keuangan
yang baru, Ibu Emma (Emma Sri Martini) dari yang sebelumnya Dirut
Telkomsel," tambah Erick.

Erick menilai bahwa dengan menjadikan Ahok sebagai komut PT Pertamina,
Ahok dapat mendorong perusahaan itu mencapai target
 

(Gumilang Hidayat\Editor)

2.:

Minggu, 24/11/2019 09:15 WIB

Ahok Muncul, Terpuruknya Kondisi Indonesia Teralihkan

Jakarta, law-justice.co - Direktur Gerakkan Perubahan (Garpu), Muslim
Arbi menyebut pengangkatan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja
Purnama (Ahok) sebagai petinggi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
dinilai sengaja dimunculkan untuk menutupi persoalan bangsa yang tidak
mampu diselesaikan Presiden Joko Widodo.

Menurut Muslim, isu Ahok dinilai sengaja dimunculkan untuk mengalihkan
perhatian masyarakat terhadap bobroknya pemerintahan Jokowi di periode
pertama.

"Isu Ahok dimunculkan karena dinilai paling manjur untuk mengalihkan
perhatian masyarakat," kata Muslim Arbi seperti melansir
moeslimchoice.com.

Muslim mencontohkan, saat seperti periode pertama Presiden Jokowi, Ahok
menjadi fokus pembahasan di tengah-tengah masyarakat melalui kasus pada
2016 hingga 2017.

"Nah muncul Ahok, saya berfikir bahwa jangan-jangan Ahok ini
dimunculkan juga untuk menutupi persoalan-persoalan ekonomi nasional
yang sekarang ini kita merasakan," imbuhnya.

"Nah saya khawatir jangan-jangan dimunculkan begini bukan semata-mata
menempatkan dia sebagai dirut bukan," lanjutnya. 

Tudingan tersebut semakin menguat ketika 32 hari pemerintahan Presiden
Jokowi di periode kedua dinilai tidak ada perbaikan terhadap persoalan
bangsa.

"Sekarang ini 32 hari pemerintahan, apa yang kita lihat? Selama 32 hari
ini apa yang diperbuat pemerintah ini untuk memperbaiki ekonomi? Saya
belum ketemu, setiap hari hanya keluhan Menteri Ekonomi, yang ada
adalah urusan radikalisme," sesalnya.

Muslim menegaskan, kontroversi Ahok memang sengaja diangkat agar isu
utama seperti perbaikan ekonomi terlupakan.

"Isu Ahok ini di eksploitasi, dimunculkan agar kontroversi. Padahal isu
utama adalah perbaikan ekonomi dan sebagainya itu akan terlupakan. Jadi
menurut saya kontroversi ini diangkat, sengaja diangkat," pungkasnya.

(Annisa\Editor)

3.:

Minggu, 24/11/2019 10:05 WIB
Alumni ITB: Begitu Besarkah Rahasia Jokowi di Tangan Ahok ?

Jakarta, law-justice.co - Sebagian publik masih terheran-heran dengan
pengumuman yang disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir bahwa Basuki
Tjahaja Purnama alias Ahok bakal menggantikan Tanri Abeng sebagai
komisaris utama Pertamina.

Pasalnya pengumuman itu tetap disampaikan di tengah gelombang penolakan
Ahok. Di mana mantan narapidana penista agama itu masih menyisakan
banyak kasus hukum yang belum tuntas diusut.

Ketua Forum Alumni ITB Angkatan 1973 (Fortuga) Kelana Budi Mulia bahkan
memiliki empat pertanyaan mendasar mengenai penunjukan Ahok tersebut.

Pertama, pria yang akrab disapa Muli itu mempertanyakan alasan Presiden
Joko Widodo tetap memuluskan langkah Ahok. Apakah, katanya, Jokowi
memang menaruh perhatian lebih pada mantan wakilnya saat menjabat
gubernur DKI.

“Sebegitu perhatiannya kah Jokowi terhadap Ahok, sampai 

[GELORA45] Kemdagri Hargai Survei Respons Publik soal Kabinet Jokowi

2019-11-24 Terurut Topik ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]


 Kemdagri Hargai Survei Respons Publik soal Kabinet Jokowi


 




 Suara Pembaruan

Senin, 25 November 2019 - 09:47 




Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin duduk bersama Mentri saat 
memperkenalkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, 
Jakarta, Rabu 23 Oktober 2019.


*Jakarta, Beritasatu.com*– Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) 
Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Bahtiar menegaskan, pemerintah 
menghargai hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) terkait 
respons publik atas susunan Kabinet Indonesia Maju (KIM) bentukan Joko 
Widodo (Jokowi)- Ma'ruf Amin. Meski begitu, survei tersebut tentu tidak 
mewakili masyarakat Indonesia secara keseluruhan.


“Kita hargai survei, survei ini isinya persepsi yang diukur adalah 
orang-orang tertentu saja, bisa jadi yang ditanya adalah orang yang tak 
memahami ketatanegaraan atau yang tak memahami manajemen pemerintahan. 
Jadi survei sangat dangkal, responden belum tentu representasi dari 
masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” kata Bahtiar, Senin (25/11/2019).


Menurut Bahtiar, Presiden Jokowi dalam menentukan jajaran KIM, melalui 
penelitian mendalam. Figur yang dipilih oleh Presiden sesuai kebutuhan, 
tantangan lingkungan, dan tujuan ke depan. Bahtiar menyatakan, sosok 
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, bukan saja sekedar 
mantan anggota Polri profesional dan mantan Kapolri. Tito terbiasa 
mengelola keamanan, ketertiban masyarakat dalam negeri.


Tito pernah menjabat kapolda, dan bersinergi dengan pemerintah daerah 
(pemda). Bahtiar menuturkan, Tito juga merupakan seorang ilmuwan 
bergelar profesor dan PhD. Tito memiliki pemahaman konseptual tentang 
apa dan bagaimana mengelola negara.


Tito pun mempunyai pemahaman Internasional, apa dan bagaimana interaksi 
antar negara dan masyarakat dunia. Aspek pemerintahan dalam negeri yang 
dibina Kemdagri, lanjut Bahtiar, hanya aspek kecil bagian dari tata 
kelola negara. Wawasan Tito berkelas internasional sekaligus memahami 
secara spesifik budaya lokal.


“Pak Tito memahami sistem politik pemerintahan dan memahami sistem 
pemerintahan daerah hingga hal-hal detail di lapangan, termasuk cara 
mengatasinya. Terpilihnya Pak Tito dijadikan peluang bagi Kemdagri untuk 
melakukan reformasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dalam 
negeri,” ujar Bahtiar.


Pelaksana tugas direktur jenderal politik dan pemerintahan umum tersebut 
menyatakan, Tito akan mengubah perilaku birokrasi pemerintahan dalam 
negeri. Selain itu juga menata sistem politik dalam negeri yang 
kompatibel dengan akar budaya bangsa, serta mampu mempercepat pelayanan 
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.


“Menggerakkan roda secara cepat, memperbaiki sistem pelayanan Investasi, 
peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia), dan mempercepat lapangan 
kerja. Jika objektif, Pak Tito baru dua bulan di Kemdagri langsung 
membuat terobosan yang luar biasa membangun sinergi pemerintah pusat dan 
pemda, termasuk forkopimda (forum koordinasi pimpinan daerah),” imbuh 
Bahtiar.


Bahtiar mengungkapkan, Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju 
Pemerintah Pusat dan Forkopimda telah dilaksanakan di Sentul 
International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, pada 13 
November 2019. Semua pihak, menurut Bahtiar, memuji suksesnya acara 
tersebut, dan dampaknya pada perubahan hubungan-hubungan serta tata 
kelola pemerintahan pusat dan daerah. Sebelumnya, IPO mengadakan survei 
pada 30 Oktober- 2 November 2019.


Survei tersebut hanya melibatkan 800 responden untuk mendapatkan 
pertanyaan soal kecocokan antara tokoh dengan kursi menteri yang 
didudukinya. Hasilnya, Tito Karnavian menduduki posisi tiga terbawah 
sebagai orang yang dianggap kurang pas menduduki posisi mendagri. Hasil 
survei tak representatif dan tidak mewakili keseluruhan masyarakat 
Indonesia.




Sumber : Suara Pembaruan



[GELORA45] Tantangan DPR

2019-11-24 Terurut Topik ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]


 Tantangan DPR

Senin , 25 November 2019 | 09:00
Tantangan DPR
Sumber Foto: Istimewa
Paul Sutaryono
POPULER
Kemenkeu Asuransikan Aset dan Barang Milik Negara 
Kebijakan 
Fiskal Pemerintah Tidak Sejalan dengan Kebijakan BI 
BPJS 
Ketenagakerjaan Ubah Nama Panggilan Menjadi BPJAMSOSTEK 
Industri 
Pariwisata Indonesia Lagi Moncer, Siapa yang Panen? 
Tantangan 
DPR 

Listen to this

ANGGOTA MPR, DPR dan DPD periode 2019-20124 telah dilantik pada 1 
Oktober 2019 lalu. Apa saja tantangan DPR ke depan terutama terkait 
dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang ekonomi, keuangan dan 
perbankan?


Apa tugas DPR? Tugas DPR adalah menyusun UU; menyetujui RUU tentang APBN 
yang diajukan Presiden; melakukan pengawasan; dan menyerap, menghimpun 
dan menindaklanjuti aspirasi rakyat.


Bagaimana kinerja DPR? DPR periode 1999-2004 memasang target pembuatan 
300 UU namun hanya tercapai 175 (58%) RUU yang disahkan menjadi UU. DPR 
periode 2004-2009: target 284 hanya tercapai 193 (67,96%) dan periode 
2009-2014: target 247 hanya tercapai 126 (51,01%). DPR periode 
2014-2019: target 189 hanya tercapai 91 (48,15%) (Kompas, 2/10/19). 
Dengan bahasa lebih bening, kinerja DPR makin lama bukannya makin 
membaik tetapi justru makin menurun.


Celakanya, justru banyak anggota DPR yang terjerat korupsi. Indonesia 
Corruption Watch (ICW) mencatat ada 254 anggota Dewan menjadi tersangka 
korupsi sepanjang 2014-2019. Dari angka itu, terdapat 22 orang di 
antaranya adalah anggota DPR. Kini 575 anggota DPR baru memperoleh 
warisan pekerjaan rumah yang berat.


Sejatinya, apa pendapat rakyat? Jajak pendapat yang dilakukan Kompas 
pada 25-27 September 2019 menunjukkan bahwa 53,3% responden tidak yakin 
bahwa anggota DPR 2019-2024 mampu mendengarkan dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat. Secara umum, harapan terbesar bagi DPR saat ini adalah 
keberpihakan pada kepentingan rakyat (34,4%), membawa perubahan (27,2%), 
tidak korupsi (18,1%) serta disiplin dan semangat kerja (16,7%).


*Aneka Tantangan*

Lantas, apa saja tantangan DPR? Langkah strategis apa yang patut diambil?

Pertama, tantangan DPR semakin berat. Terkait dengan legislasi, sudah 
menanti segunung RUU yang harus disahkan terutama RUU warisan DPR lama.


DPR lama mewariskan 9 RUU. Sebut saja, RUU tentang Pertanahan, RUU 
tentang Daerah Kepulauan, RUU tentang Kewirausahaan Nasional, RUU 
tentang Desain Industri, RUU tentang Bea Materai. Juga RUU tentang 
Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, 
RUU tentang Pertembakauan dan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.


Pun RUU terkait dengan rencana perpindahan ibu kota. Katakanlah, revisi 
RUU atau penyusunan UU baru seperti UU tentang Penataan Ruang di Ibu 
Kota Negara, UU tentang Penataan Pertanahan di Ibu Kota Negara, UU 
tentang Kota. Untuk itu, DPR harus bekerja keras.


Kedua, demikian pula revisi UU Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kini 
makin banyak direksi dan/atau komisaris BUMN terpapar kasus korupsi. 
Padahal seharusnya BUMN dikelola oleh profesional dan berintegritas 
tinggi. Bukan justru menjadi parasit negara.


Ini tantangan serius bagi DPR untuk merevisi UU BUMN sebagai dasar 
terbentuknya BUMN yang lebih profesional, maju dan terkemuka. BUMN 
hendaknya mampu menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Terlebih kini 
ada 143 BUMN yang mampu menyerap jutaan tenaga kerja dan berkontribusi 
dalam bentuk pajak, dividen dan pembayaran non pajak.


Ketiga, terkait dengan bidang ekonomi, keuangan dan perbankan, DPR wajib 
merevisi UU Bank Indonesia. Kini masih berlaku UU Nomor 23 Tahun 1999 
tentang Bank Indonesia. Padahal tugas mengatur dan mengawasi bank Bank 
Indonesia (BI) sudah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 1 
Januari 2014.


Untuk itu, OJK mengawasi perbankan dan lembaga keuangan non-bank seperti 
perusahaan asuransi, pembiayaan dan sekuritas. Kini BI dan OJK 
masing-masing memiliki kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial.


Namun saat ini BI masih memiliki tugas menetapkan dan melaksanakan 
kebijakan moneter (seperti mengendalikan inflasi dan stabilitas nilai 
tukar, mengatur giro wajib minimum/GWM dan suku bunga acuan) dan tugas 
mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Apalagi muncul 
ekonomi digital sehingga perlu diatur sistem pembayaran ekonomi digital. 
Maka, revisi itu amat diharapkan dapat memperkuat BI.


DPR juga perlu merevisi UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Mengapa? Lantaran 
industri perbankan 

[GELORA45] Jubir Menhan soal Pidato Komunis: Prabowo Tidak Tahu

2019-11-24 Terurut Topik ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]


 Jubir Menhan soal Pidato Komunis: Prabowo Tidak Tahu

CNN Indonesia | Senin, 25/11/2019 09:14 WIB
Bagikan :
Jubir Menhan soal Pidato Komunis: Prabowo Tidak TahuMenteri Pertahanan 
Prabowo Subianto. (AP Photo/Vincent Thian)
Jakarta, CNN Indonesia -- Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang 
Komunikasi Publik dan Hubungan Antarlembaga, Dahnil Anzar Simanjutkan 
memastikan Menteri Pertahanan*Prabowo Subianto 
* sama sekali tak 
mengetahui isi pidato yang dibacakan Rektor Universitas Pertahanan 
Letjen TNI Tri Legionosuko.


Tri sebelumnya memang sempat membacakan pidato Prabowo yang berhalangan 
hadir di acara bedah buku bertajuk 'PKI Dalang dan Pelaku Kudeta 
G30S/65' di Gedung Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta, Sabtu (23/11).


"Pak 
Prabowotidak 
tahu menahu terkait dengan isi pidato tersebut. Menteri Pertahanan tidak 
dikonfirmasi terkait isi pidato tersebut," kata Dahnil melalui pesan 
singkat, Senin (25/11).



Berlawanan dengan isi pidato yang disampaikan, menurut Dahnil, Prabowo 
justru mendorong agar sekolah-sekolah terus mengajarkan ideologi 
Pancasila secara intensif.



 Lihat juga:

Mantan Menhan Ryamizard Sebut Tak Pernah Beli Impor Alutsista 



Bahkan, kata Dahnil, pria yang juga Ketum Gerindra itu meminta agar 
sebisa mungkin dendam sejarah direduksi agar para penerus bangsa 
Indonesia yang masih duduk di bangku sekolah bisa bergerak maju.


"Ideologi apapun yang mengancam Pancasila harus dilawan. Dan semaksimal 
mungkin untuk mereduksir dendam sejarah, kita harus bergerak maju 
memikirkan kemajuan bersama," kata Dahnil.


Diberitakan sebelumnya dalam pidato yang dibacakan Tri, Menteri 
Pertahanan Prabowo Subianto meminta para guru rajin menceritakan sejarah 
pemberontakan dan kekejaman Partai Komunis Indonesia (PKI) kepada 
siswa-siswi di sekolah. Sebab, ia menduga aliran komunisme masih ada dan 
menjadi hal yang perlu diwaspadai, walaupun negara sumber aliran itu 
sudah runtuh.


Tri membacakan pidato Prabowo yang berhalangan hadir di acara bedah buku 
bertajuk PKI Dalang dan Pelaku Kudeta G30S/65 di Gedung Lembaga 
Ketahanan Nasional, Jakarta, Sabtu (23/11).


"Saya harap guru sejarah di sekolah-sekolah menyampaikan sejarah 
pemberontakan dan kekejaman PKI yang benar kepada para siswa-siswi," 
ujar Tri membacakan pidato tersebut.


Dalam pidato tersebut disebutkan para guru perlu melakukan itu agar 
siswa-siswi mengerti mengenai sepak terjang PKI dan dampak dari gerakan 
itu di Indonesia.


Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco pun mengabarkan 
bahwa pihaknya pun bergerak untuk mengklarifikasi isi pidato tersebut.


"Saya klarifikasi seabgai Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai 
Gerindra bahwa pada saat acara ini Prabowo sebagai Menhan tak hadir, 
tetapi yang membacakan pidato adalah Rektor Universitas Pertahanan yang 
mengatasnamakan Prabowo sebagai menhan," ujar Sufmi lewat keterangannya 
kepada wartawan.


Sufmi mengatakan setelah mereka cek, tak ada konfirmasi atau juga 
persetujuan maupun kewenangan yang mengatasnamakan Prabowo sebagai 
menhan yang dibacakan rektor tersebut.


"Oleh karena itu isi pidato ini kami anggap [pandangan] pribadi daripada 
rektor universitas pertahanan," pungkas Sufmi.



 Lihat juga:

Stafsus Milenial Jokowi Yakini Akan Pangkas Birokrasi Rumit 



*(tst/kid)*


[GELORA45] Tanggapi santai penolakan SP Pertamina, Ahok: Dia belum kenal saya

2019-11-24 Terurut Topik ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]


 Tanggapi santai penolakan SP Pertamina, Ahok: Dia belum kenal saya

Senin, 25 November 2019 10:08 WIB

Tanggapi santai penolakan SP Pertamina, Ahok: Dia belum kenal saya

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat tiba di Kementerian BUMN, Jakarta 
pada Senin (25/11/2019). ANTARA/Aji Cakti


Dia belum kenal saya
Jakarta (ANTARA) - Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok 
menanggapi santai terkait penolakan Serikat Pekerja (SP) Pertamina 
mengenai pelantikan dirinya sebagai Komisaris Utama perusahaan migas 
pelat merah tersebut.


"Dia belum kenal saya," ujar Ahok di Kementerian BUMN, Jakarta pada Senin.

Ahok tiba Kementerian BUMN pada pukul 09.24 WIB dengan mengenakan batik 
berwarna cokelat.


Kedatangan Ahok dalam rangka untuk menerima Surat Keputusan (SK) 
pengangkatan dirinya sebagai Komisaris Utama Pertamina.


Sebelumnya Pertamina akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 
atau RUPSLB untuk mengangkat Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai 
Komisaris Utama dan Budi Gunadi Sadikin sebagai Wakil Komisaris Utama 
pada Senin 25 November 2019.


Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengatakan RUPSLB tersebut 
untuk mengangkat dewan komisaris dan dewan direksi Pertamina.


Menteri BUMN, lanjutnya, telah mengusulkan nama-namanya kepada Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden kemudian telah mengeluarkan suratnya 
yang menyetujui usulan dewan komisaris serta dewan direksi yang telah 
diusulkan oleh Menteri BUMN.


Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok resmi 
ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).


Erick Thohir menyampaikan hal tersebut seusai berbicara empat mata 
dengan Presiden Jokowi di beranda Istana Merdeka sekitar 10 menit.


Ahok nantinya akan didampingi pak Wamen (Wakil Menteri BUMN) Pak Budi 
Sadikin menjadi wakil Komisaris Utama, serta direktur keuangan yang baru 
Emma Sri Martini) dari yang sebelumnya menjabat Dirut Telkomsel.


Menurut Erick, baik direksi maupun komisaris BUMN pun tidak boleh 
terafiliasi dengan partai politik. Terkait konsekuensi itu, Erick 
mengaku sudah membicarakannya dengan Ahok.


*Baca juga:Ahok tiba untuk dilantik sebagai Komisaris Utama Pertamina 
*


Pewarta: Aji Cakti
Editor: Risbiani Fardaniah



[GELORA45] Kapasitas Bandara Internasional Ngurah Rai perlu segera diperluas

2019-11-24 Terurut Topik ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]


 Kapasitas Bandara Internasional Ngurah Rai perlu segera diperluas

Senin, 25 November 2019 10:13 WIB

Kapasitas Bandara Internasional Ngurah Rai perlu segera diperluas

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio 
menyampaikan "keynote speech" saat kegiatan Indonesia Tourism Outlook 
2020 di Nusa Dua, Bali, Jumat (22/11/2019). Antaranews Bali/Fikri Yusuf


Singapura punya masterplan untuk 90 tahun. Bali harus punya juga, dengan 
penekanan yang jelas, bukan parsial
Jakarta (ANTARA) - Kapasitas Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di 
Denpasar, Bali, perlu segera diperluas dalam rangka untuk mengantisipasi 
potensi peningkatan wisatawan, baik mancanegara maupun domestik, yang 
berkunjung ke Pulau Dewata tersebut.


Wakil Ketua Komisi VI DPR Gde Sumarjaya Linggih, dalam rilis yang 
diterima di Jakarta, Senin, mengingatkan bahwa kapasitas Ngurah Rai saat 
ini sudah penuh yaitu hampir mencapai 24,5 juta penumpang per tahunnya.


"Sehingga, mendesak untuk diadakannya penambahan kapasitas Bandara 
Ngurah Rai ini menjadi 28 juta dalam tahap pertama dan kemudian menjadi 
kapasitas 37 juta penumpang tahap berikutnya," katanya.


*Baca juga:Tim Kemenhub tinjau calon lahan Bandara Buleleng 
*


Untuk itu, ujar dia, Komisi VI DPR RI juga menilai perlunya untuk segera 
diambil langkah kebijakan strategis dalam rangka mendorong pengembangan 
kapasitas Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menjadi 37 juta 
penumpang per tahunnya.


Meskipun demikian, politisi Partai Golkar itu mengingatkan bahwa target 
kapasitas 37 juta itu diperkirakan hanya bertahan sampai lima tahun ke 
depan.


Ia juga menyoroti bahwa saat ini masih terjadi adanya perang tarif 
antara pihak pengelola hotel yang dapat mengindikasikan sinyal 
kewaspadaan bagi pariwisata Bali.


Terkait dengan pariwisata Bali, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
Wishnutama Kusubandio mengatakan Bali memerlukan sebuah masterplan atau 
rancangan besar untuk keberlanjutan pariwisata ke depan.


"Singapura punya/masterplan/untuk 90 tahun. Bali harus punya juga, 
dengan penekanan yang jelas, bukan parsial," kata Wishnutama.


*Baca juga:AP I miliki fasilitas pemeriksaan penumpang canggih di Bali 
*


Menurut dia, meskipun telah ada rencana pengembangan destinasi bertajuk 
"10 Bali Baru" namun tetap saja perlu waktu untuk menjadi seperti Bali.


Kemenparekraf, lanjut dia, sangat mendukung pengembangan pariwisata Bali 
termasuk infrastruktur hingga pendidikan guna menguatkan SDM jasa 
pariwisata.


"Kami sangat/support/, masih banyak ruang dan kawasan yang bisa 
dikembangkan di Bali. Seperti di Bali Utara, masih banyak yang 
potensial. Ini jauh lebih mudah dibandingkan merancang destinasi wisata 
dari nol di daerah lain," ucapnya.


*Baca juga:Menhub tunda rencana perpanjangan landasan Bandara Ngurah Rai 
Bali 
* 



Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Faisal Yunianto



[GELORA45] Menhan peringatkan semua pihak tak terlibat rente di sektor pertahanan

2019-11-24 Terurut Topik ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]


 Menhan peringatkan semua pihak tak terlibat rente di sektor pertahanan

Senin, 25 November 2019 10:13 WIB

Menhan peringatkan semua pihak tak terlibat rente di sektor pertahanan

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. (ANTARA/Desca Natalia)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan Letjen TNI Purn Prabowo Subianto 
memperingatkan semua pihak untuk tidak terlibat dalam praktik rente di 
sektor pertahanan.


"Tidak boleh ada kebocoran di belanja alutsista dan hak-hak 
kesejahteraan prajurit TNI," kata Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang 
Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak 
kepada wartawan, di Jakarta, Senin.


Menurut dia, belanja pertahanan harus digunakan semaksimal mungkin untuk 
kepentingan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 
dengan minimalisasi kebocoran.


"Sejak awal duduk sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto sudah 
memperingatkan semua pihak di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan, 
jangan main-main dengan pertahanan dan kedaulatan negara, oleh sebab itu 
melanjutkan perintah Presiden Joko Widodo," kata Dahnil.


*Baca juga:Upaya pemerintah tingkatkan kecanggihan alutsista 



Baca juga:Menhan Prabowo "sisir" belanja alutsista berorentasi proyek 



Baca juga:Anggaran pertahanan negara diminta tak dimaknai alutsista saja 
*


Belanja alutsista juga akan diarahkan untuk perimbangan kekuatan 
pertahanan khususnya kapal-kapal perang Angkatan Laut, pesawat tempur 
Angkatan Udara dan kendaraan tempur Angkatan Darat.


"Jadi keliru bila ada yang menilai perspektif dan program Menteri 
Pertahanan bias Angkatan Darat," kata Dahnil.


Menurut dia, Menhan paham betul bahwa kondisi alutsista yang sudah baik 
harus ditingkatkan terus dan dimodernisasi tanpa henti baik angkatan 
laut, udara maupun angkatan darat.


"Oleh sebab itu, beliau melakukan review secara langsung terkait harga 
dan spesifikasi belanja-belanja alutsista yang sudah dialokasi pada 
tahun 2019 dan riview alokasi 2020 agar tepat sasaran, ekonomis, efisien 
dan efektif, agar mampu memberikan efek positif memperkuat pertahanan 
dan bebas kebocoran serta perburuan rente," jelas Dahnil.


Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas mengenai 
pertahanan meminta Kementerian Pertahanan dalam melakukan pengadaan 
alutsista tidak lagi berorientasi pada proyek semata.


"Orientasi belanja pengadaan alutsista harus pada kemitraan strategis 
dalam meningkatkan kemandirian produksi dan daya saing bangsa. Dengan 
demikian, Indonesia memiliki kemampuan untuk memproduksi alutsista," 
tuturnya.


Prabowo Subianto sendiri berjanji akan mencari celah kebocoran di 
anggaran pertahanan, termasuk dalam pengadaan alutsista.


"Ya, kita akan review semua, akan lihat. Beliau sangat tegas kepada 
saya, tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada penyimpangan, 
penyelewengan. Uang sangat berat didapat, uang rakyat, dari pajak," kata 
Prabowo, Jumat (22/11).


Presiden Jokowi sendiri telah menekankan kepadanya agar menjaga dan 
menggunakan anggaran pertahanan dengan sebaik-baiknya tanpa terjadinya 
mark up.


Ia benar-benar ingin menjaga tidak ada kebocoran, tidak ada 
penggelembungan, mark up yang tidak masuk akal.


Anggaran Kementerian Pertahanan pada APBN 2020 mencapai Rp 127,36 
triliun. Anggaran itu meningkat daripada anggaran pertahanan 2019 yang 
mencapai Rp121 triliun. Anggaran tersebut merupakan anggaran terbesar 
dibandingkan kementerian/lembaga lainnya.


Kementerian Pertahanan sendiri menganggarkan program modernisasi alat 
utama sistem senjata (alutsista) pada tahun 2020 sebesar Rp10,86 
triliun, naik 20 persen dari anggaran tahun sebelumnya. Nilai tersebut 
terdiri atas Rp4,59 triliun untuk modernisasi alutsista matra darat, 
matra laut Rp4,16 triliun, dan matra udara Rp2,11 triliun.


Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ruslan Burhani



[GELORA45] Mengejutkan

2019-11-24 Terurut Topik Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]
https://www.youtube.com/watch?v=10eo7t6A9EA


[GELORA45] the most expensive meal

2019-11-24 Terurut Topik Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]
https://www.youtube.com/watch?v=eMF9tfxigGw


[GELORA45] Jkw - Ahok - Habib Riziek

2019-11-24 Terurut Topik 'Lusi D.' lus...@rantar.de [GELORA45]

Berita aktual Jkw - Ahok - Habib Riziek dsb.
Salam.


1.:

Law

Sabtu, 23/11/2019 15:15 WIB

Ini Sindiran Telak Denny Siregar ke Habib Rizieq Soal Ahok

law-justice.co - Pegiat media sosial Denny Siregar turut memberikan
komentar di akun Twitternya, @Dennysiregar7 terkait resmi diangkatnya
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Komisaris utama PT Pertamina
(Persero).

"Yang dipenjara sekarang jadi Komisaris Utama minyak. Yang
memenjarakannya sekarang terjebak di negeri minyak.. Cara Tuhan
membalas seseorang memang anggun sekali..," kata Denny dalam cuitan
Twitternya yang dipantau Akurat.co, Jumat (22/11/2019).

Cuitan tersebut berisi sindiran kepada Imam Besar Front Pembela Islam
(FPI) Habib Rizieq Shihab yang masih berada di Negara Arab Saudi
(negara penghasil minyak terbesar). 

Seperti diketahui bahwa Rizieq adalah salah satu orang yang berperan
dalam menjebloskan Ahok ke penjara perihal penistaan agama.

Seperti diketahui, Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
alias Ahok resmi ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina
(Persero).

"Insya Allah sudah putus dari beliau (Presiden Jokowi), Pak Basuki akan
jadi Komut (Komisaris Utama) Pertamina," kata Menteri Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) Erick Thohir di lingkungan istana kepresidenan Jakarta,
Jumat (22/11/2019).

Erick Thohir menyampaikan hal tersebut seusai berbicara empat mata
dengan Presiden Jokowi di beranda Istana Merdeka sekitar 10 menit.

"Nanti akan didampingi pak Wamen (Wakil Menteri BUMN) Pak Budi Sadikin
menjadi wakil Komisaris Utama. lalu, nanti juga ada direktur keuangan
yang baru, Ibu Emma (Emma Sri Martini) dari yang sebelumnya Dirut
Telkomsel," tambah Erick.

Erick menilai bahwa dengan menjadikan Ahok sebagai komut PT Pertamina,
Ahok dapat mendorong perusahaan itu mencapai target
 

(Gumilang Hidayat\Editor)



2.:

Minggu, 24/11/2019 09:15 WIB

Ahok Muncul, Terpuruknya Kondisi Indonesia Teralihkan

Jakarta, law-justice.co - Direktur Gerakkan Perubahan (Garpu), Muslim
Arbi menyebut pengangkatan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja
Purnama (Ahok) sebagai petinggi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
dinilai sengaja dimunculkan untuk menutupi persoalan bangsa yang tidak
mampu diselesaikan Presiden Joko Widodo.

Menurut Muslim, isu Ahok dinilai sengaja dimunculkan untuk mengalihkan
perhatian masyarakat terhadap bobroknya pemerintahan Jokowi di periode
pertama.

"Isu Ahok dimunculkan karena dinilai paling manjur untuk mengalihkan
perhatian masyarakat," kata Muslim Arbi seperti melansir
moeslimchoice.com.

Muslim mencontohkan, saat seperti periode pertama Presiden Jokowi, Ahok
menjadi fokus pembahasan di tengah-tengah masyarakat melalui kasus pada
2016 hingga 2017.

"Nah muncul Ahok, saya berfikir bahwa jangan-jangan Ahok ini
dimunculkan juga untuk menutupi persoalan-persoalan ekonomi nasional
yang sekarang ini kita merasakan," imbuhnya.

"Nah saya khawatir jangan-jangan dimunculkan begini bukan semata-mata
menempatkan dia sebagai dirut bukan," lanjutnya. 

Tudingan tersebut semakin menguat ketika 32 hari pemerintahan Presiden
Jokowi di periode kedua dinilai tidak ada perbaikan terhadap persoalan
bangsa.

"Sekarang ini 32 hari pemerintahan, apa yang kita lihat? Selama 32 hari
ini apa yang diperbuat pemerintah ini untuk memperbaiki ekonomi? Saya
belum ketemu, setiap hari hanya keluhan Menteri Ekonomi, yang ada
adalah urusan radikalisme," sesalnya.

Muslim menegaskan, kontroversi Ahok memang sengaja diangkat agar isu
utama seperti perbaikan ekonomi terlupakan.

"Isu Ahok ini di eksploitasi, dimunculkan agar kontroversi. Padahal isu
utama adalah perbaikan ekonomi dan sebagainya itu akan terlupakan. Jadi
menurut saya kontroversi ini diangkat, sengaja diangkat," pungkasnya.

(Annisa\Editor)



3.:

Minggu, 24/11/2019 10:05 WIB
Alumni ITB: Begitu Besarkah Rahasia Jokowi di Tangan Ahok ?


Jakarta, law-justice.co - Sebagian publik masih terheran-heran dengan
pengumuman yang disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir bahwa Basuki
Tjahaja Purnama alias Ahok bakal menggantikan Tanri Abeng sebagai
komisaris utama Pertamina.

Pasalnya pengumuman itu tetap disampaikan di tengah gelombang penolakan
Ahok. Di mana mantan narapidana penista agama itu masih menyisakan
banyak kasus hukum yang belum tuntas diusut.

Ketua Forum Alumni ITB Angkatan 1973 (Fortuga) Kelana Budi Mulia bahkan
memiliki empat pertanyaan mendasar mengenai penunjukan Ahok tersebut.

Pertama, pria yang akrab disapa Muli itu mempertanyakan alasan Presiden
Joko Widodo tetap memuluskan langkah Ahok. Apakah, katanya, Jokowi
memang menaruh perhatian lebih pada mantan wakilnya saat menjabat
gubernur DKI.

“Sebegitu perhatiannya kah Jokowi terhadap Ahok, sampai keukeuh untuk
memaksakan Ahok punya suatu jabatan dalam perusahaan besar sehingga
bisa punya income resmi yang lumayan,” tanyanya seperti melansir
rmol.id.

Kedua, Muli mempertanyakan kekuatan yang dimiliki Ahok hingga Jokowi
tidak berdaya menolak. Ketua Tim Jurdil 2019, itu menduga Ahok
menyimpan rahasia besar Jokowi, 

AW: [GELORA45] Burhan Azis: Mungkinkah Indonesia Mencapai Target Menjadi Negara Maju Tahun 2045 ?

2019-11-24 Terurut Topik Roeslan roesla...@googlemail.com [GELORA45]
REFLEKSI : Menurut pengamatan saya sampai saat ini (Jokowi periode ke-II) 
Indonesia masih terus menempatkan dirinya pada posisi ketergantung pada pihak 
asing. Ketergantungan pada pihak asing itu tercermin dalam bentuk pembayaran 
pembangunan, dimana modal asing dan utang luar negeri sangat memainkan peranan. 
Kecuali itu, juga tercermin dalam bentuk import dan ekspor. Bisa dipercaya 
bahwa industri-industri substansi ekspor tidak bisa jalan tanpa adanya dukungan 
kuat dari impor. Sangat disayangkan bahwa pemerintah Jokowi periode ke-II ini 
justru membuka Investasai Asing secara besar-besaran, tentu saja kebijakkan ini 
 akan bisa menyababkan semakin banyak masuknya para investor asing dari 
negara-negara kapitalis neoliberal. Dahulu kita berjuang mengusir penjajah, 
tapi sekarang kita justru mengundang sekelompok penjajah baru, yaitu 
negara-negara Neolibiberal pimpinan imperialisme Amerika Serikat.

 

Harap dipahammi bahwa prinsip utama dalam kampanye neoliberal adalah pasar 
bebas, selain itu juga disiplin anggaran, stabilitas moneter dan relokasi 
produksi (industri) ke negara-negara dengan upah buruh murah, seperti yang 
terjadi di Indonesia, yang tercermin dalam penomena arus masuk investasi asing 
yang deras untuk menfaatkan buruh murah bangsa Indonesia; Yang dampaknya telah 
memperbesar kekuasaan pihak asing dalam sektor ekspor Indonesia. Jadi adalah  
merupakan suatu elusi, bahwa ekspor yang terjadi di Indonesia, terutama ekspor 
non migas, telah dan akan meninggalkan nilai tembah yang substansial di 
Indonesia. Dalam konteks ini sungguh relevan apabila kita melontarkan 
pertanyaan:``Espor kita siapa yang punya???``.

Sampai sekarang ini saya belum yakin bahwa strategi industrialisasi Indonesia 
yang didasarkan atas pengembangan jenis-jenis industri yang padat teknologi, 
yang tentunya juga padat modal, dapat membawa Indonesia kearah perkembangan 
ekonomi yang adil dan makmur untuk seluruh rakyat Indonesia. Selain itu saya 
juga belum pecaya bahwa akumulasi human capital yang bermutu, yang juga 
melandasi strategi industrialisasi ini dapat meluas secara effektif sehingga 
dapat menimbulkan spil-overs dalam ekonomi, sehingga Indonesia dapat Mencapai 
Target untuk Menjadi Negara Maju 2045.

Pesimisme ini didasarkan atas kenyataan bahwa sistem ekonomi Indonesia yang 
ekarang ini masih sangat beraroma kebijakakn ekonomi neoliberal; yang para 
pelakunya adalah kelompok oligarki ekonomi yang berideologi  neoliberalisme, 
yang cengkaramannya sangat kuat dalam pemerintahan era Jokowi periode ke-II 
sekarang ini.

Sehingga Indonesia tidak akan dapat mempunyai political will, untuk melakuan 
reformasi sosial yang mendasar, sebagai syarat mutlak bagi emamsipasi sosial 
yang masif, yang bisa menjadi dasar yang kuat untuk mengantar Indonesia Menjadi 
Negara Maju Tahun 2045.

 

Mengapa harus diawali oleh reformasi sosial yang mendasar ?

 

Menurut pengamatan saya unit-unit ekonomi yang sekarang ini,selalu melakukan 
kegiatan-kegiatan pencarian dan penumpukan ``rente ekonomi`` yang intensitas 
cengkeramannya cukup tinggi dalam realitas sosial kita; Tidak akan dapat 
dirangsang, untuk melakukan akumulasi human capital yang bermutu. Ini tidak 
akan dapat dirangsang oleh  karena keberhsilan unit-unit ekonomi ini hampir 
sepenuhnya ditentukan oleh pemanfaatan socially unproductive human capital 
dengan bayaran murah, yang diatur dengan sistem upah minimum yang sangat 
rendah, yang tidak mencukupi kebutuhan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

 

Kesimpulan akhir:.

 

Kebangkitan suatau bangsa adalah merupakan fungsi dari sistem sosial bangsa ini 
secara keseluruhan!

Jika kita memang sunguh-sungguh secara iklas berkeinginan untuk Menjadi Negara 
Maju Tahun 2045, maka  kita harus kembali ke UUD 45 naskah asli, dan seiring 
dengan itu GBHN perlu ditegakkan; dalam konteks ini, kita harus mempunyai  
political will , dan political courage dari pemerintah untuk melakukan 
reformasi sosial secara mendasar; dalam konteks ini yang perlu dirombak adalah 
struktur sosial yang pincang, yang merefleksikan dirinya dalam dialektik 
hubungan ekonomi yang eksploitatif, yang menghasilkan berakumulasinya apa yang 
disebut ``rente ekonomi``ditangan sekelompok anggota masyarakat.  Reformasi 
sosial yang mendasar telah mendahului perkembangan ekonomi diseluruh 
negara-negara maju yang ada sekarang ini; dimulai dari kawasan Amerika Utara, 
Eropa Barat dan Timur jauh seperti Tiongkok, Jepang dan Korea selatan..

 

Roeslan.

 

Von: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] 
Gesendet: Samstag, 16. November 2019 07:28
An: GELORA_In
Betreff: [GELORA45] Burhan Azis: Mungkinkah Indonesia Mencapai Target Menjadi 
Negara Maju Tahun 2045 ?

 

  

  Mungkinkah Indonesia Mencapai Target

 Menjadi Negara Maju Tahun 2045 ?

Burhan Azis

   Jakarta, 16 November 2019

 

  Dalam pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 

Re: [GELORA45] Tinju perempuan di Pakistan

2019-11-24 Terurut Topik 'tmaslam.2...@yahoo.com' tmaslam.2...@yahoo.com [GELORA45]
Olah raga bela diri yang dilakukan wanita satu hal positif  menambah percaya
diri pun bermanfaat bagi keamanannya.

salam,

Titiek Maslam
 

 
 
---Oorspronkelijk bericht---
 
Van: Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]
Datum: 24-11-2019 00:02:12
Aan: undisclosed-recipients:,
Onderwerp: [GELORA45] Tinju perempuan di Pakistan
 
  
https://rtd.rt
com/films/knockout-girls/?utm_source=newsletter-1650_medium=email_cam
aign=mail  


 

[GELORA45] Stafsus Jokowi Hamburkan Anggaran Negara

2019-11-24 Terurut Topik 'Lusi D.' lus...@rantar.de [GELORA45]
1.:

Merdeka > Politik
Minggu, 24 November 2019 16:00 
Reporter : Intan Umbari Prihatin

Refly Harun Nilai Pengangkatan Stafsus Jokowi Hamburkan Anggaran Negara

Merdeka.com - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyayangkan terkait
Presiden Joko Widodo menunjuk beberapa 7 milenial jadi staf khusus. Dia
menilai beberapa yang diangkat adalah sosok yang sudah mengabdi di
lingkungan masyarakat dan hanya bertugas untuk memberikan opini.
Seharusnya Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut kata dia cari ahli-ahli
profesional dan tidak digaji tetap.

"Padahal pekerjaan mereka hanya memberikan opini dan pendapat saja.
Kalau hanya itu, lebih baik Presiden dibantu oleh ahli-ahli yang tidak
perlu diikat oleh jam kerja, cukup diikat kode etik, tidak perlu
diberikan kompensasi pilihan juta," kata Refly di Kawasan Jakarta
Pusat, Minggu (24/11).

Dia menilai memberikan gaji puluhan juta untuk para stafsus akan
menghamburkan anggaran negara. Rafly pun menilai para stafsus tersebut
tidak perlu dijadikan tetap melainkan diperuntukan untuk honorer saja.

"Anak-anak muda yang jadi stafsus sudah berubah, mungkin mereka dari
kalangan orang yang mampu. Belum tentu presiden dapat masukan yang
sesuai, mereka kan belum tentu ahli dalam bidangnya," ungkap Refly.


Gaji Stafsus Rp 51 Juta

Berdasarkan beleid itu, gaji Staf Khusus Presiden ditetapkan sebesar Rp
51 juta. Gaji itu merupakan pendapatan keseluruhan dan sudah termasuk
di dalamnya gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan pajak
penghasilan.

Berbeda dengan menteri dan wakil menteri, Staf Khusus Presiden tidak
memperoleh rumah dan kendaraan dinas. Gaji dan tunjangan yang diterima
Staf Khusus Presiden sama dengan hak keuangan Staf Khusus Wakil
Presiden.

Sementara tugas, fungsi dan segala hal yang mengatur Staf Khusus
Presiden, diatur dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2018 tentang Utusan
Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden.
[ded]



2.:


Merdeka > Politik
Sabtu, 23 November 2019 21:04 
Reporter : Merdeka

Posisi 7 Stafsus Milenial Dianggap Tak Terlalu Krusial untuk
Pemerintahan Jokowi
 

Merdeka.com - Pengamat politik Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi
Kurnia memandang tujuh staf khusus milenial Presiden Jokowi tak krusial
bagi pemerintahan. Menurutnya, keberadaan para stafsus itu tak akan
berpengaruh banyak untuk mengambil kebijakan.

"Mereka tak bisa mempengaruhi presiden dan hanya sekedar keberadaan
mereka untuk input dan itu juga menunggu saat presiden memerlukan dia.
Menurut saya mereka tak terlalu krusial," kata Dedi saat diskusi
Polemik MNC Trijaya di Hotel Ibis Tamarin Jakarta Pusat, Sabtu (23/11).

Bahkan, dia memandang keberadaan mereka hanya sebagai wadah akomodatif
Presiden Jokowi pasca-kemenangan di Pilpres 2019. Sebab, latar belakang
ketujuh orang ini adalah para kelompok pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf
Amin.

"Saya lihat latar belakang mereka yang justru lebih banyak punya
relevansi pemenangan presiden, ada kader partai dan tim pemenangan
2019," beber Dedi.






 


[GELORA45] Why China grows faster than US

2019-11-24 Terurut Topik b...@yahoo.com [GELORA45]
Pendapat dari Professor of Economics dari New York (jadi pendapatnya tidak 
bias).
 

 Dulu (dan juga sekarang) Tiongkok membuka negara utk investor2 asing utk ke 
Tkk dimana  dgn perjanjian bhw Tkk bisa belajar and mendapat knowhow mereka. 
Sekarang mereka memutar-balikkan perjanjian2 dgn tuduhan pencurian rahasia 
teknologi.
 

 Di Indonesia, orang2 tertentu sudah gemba-gembor banyak utang, neoliberalisme, 
kapitalisme dll. yg tentunya akan menghambat kemajuan negara. Apa2 takut, 
inferiority complex (takut bersaing dgn orang asing)? Ditambah di dua segi, 
Indonesia telah ada faktor utk penghambatan kemajuan yaitu faktor agama (yg 
berlawanan dgn STEM prinsip) dan sedikitnya student2 dari bagian STEM yg 
belajar di institusi2 terkemuka di dunia (tidak seperti student2 dari Korea 
Selatan, India dan Tiongkok yg juga majoritas di Silicon Valley).
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=i0rFoaxTDt4=TLPQMjQxMTIwMTntbHr-aRs4lQ=2
 
https://www.youtube.com/watch?v=i0rFoaxTDt4=TLPQMjQxMTIwMTntbHr-aRs4lQ=2



[GELORA45] China’s Mega Projects: Manufacturing ===> Luar biasa

2019-11-24 Terurut Topik b...@yahoo.com [GELORA45]
China’s Mega Projects: Manufacturing 

 Macam2 kemajuan teknologi di Tiongkok, yg barangkali mengalahkan semua negara 
di dunia, dari pembangunan kapal raksasa (yg mengalahkan Korea Selatan), 
nuclear reactor, bullet train (yg berangkali mengalahkan Jepang), robot membuat 
robot dll. Juga kemajuan pembuatan pakaian (clothing) yg berubah dari produksi 
masa (mass production)  ke ukuran setiap individu dgn teknologi tinggi.
 

 Sangat menarik utk siapa yg mengagumi teknologi dan bekerja di bidang STEM.  
 

 Juga bisa diperhatikan kota2 dan lungkungannya dgn green revolution dgn pohon2 
nya kalau ada pemandangan diluar.
 

 Silahkan nikmati video yg mencerahkan ini.

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=_bVaMUds5gw 
https://www.youtube.com/watch?v=_bVaMUds5gw

 

 



[GELORA45] ttg peristiwa Wiranto

2019-11-24 Terurut Topik 'Lusi D.' lus...@rantar.de [GELORA45]
Berikut Video komentar RG ttg peristiwa Wiranto.

https://www.youtube.com/watch?v=zJn_Q9yrqCg


Re: [GELORA45] Stafsus Presiden: Tidak Berkantor bukan Berarti tidak Bekerja

2019-11-24 Terurut Topik ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]
Membantu Jokowi keluar dari kebingungan. Antara lain, bagaimana mengurangi 
kecanduan utang, menaikkan gaji Guru, dan menyehatkan BPJS.

--- ilmesengero@... wrote:
Sangat bagus gaji stafsus Rp 51 juta. Apa tugas stafsus?



Re: [GELORA45] Fahri Hamzah Sebut Ahok Harus Dibela Jadi Bos

2019-11-24 Terurut Topik ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]
Makanya bingung melulu.
--- jonathangoeij@... wrote:
anda kok gobloknya bukan main sih?

--- nesare1@... wrote :


Lah gimana sih ente ini?

Sekarang bela ahok! 

Barusan saling saut sama siajeg bilang Jokowi lemah dan Jokowi balas budi ke 
ahok. Dulunya ente bilang Jokowi yg penjarakan ahok.

Sebetulnya apa sih pendapat ente itu?

Bela ahok atau tidak?

Kalau bela ahok, kenapa ente mengiyakan siajeg yg jelas2 anti ahok?

Ngaco aja ente ini!!!

Gak ngerti tulisan orang atau memang OON nya sudah gak ketulungan hahahaha!!!

Nesare




From: Jonathan Goeij

si Fahri kelihatannya lebih genah daripada Jokowi

---

"Ya apabila status hukumnya bersih, maka siapapun yang dipilih, termasuk 
saudara Ahok harus dibela oleh pemerintah supaya tak jadi bulan-bulanan. Itu 
yang saya katakan dari awal," kata Fahri kepada CNNIndonesia.com, Selasa 
(19/11).



"Enggak boleh ada diskriminasi terhadap orang yang memang secara hukum 
mendapatkan kepastian sesuai pasal 27 UUD 1945, tiap warga negara bersamaan 
dalam hukum dan pemerintahan, itu yang perlu kita jamin. Bukan soal lain-lain," 
kata dia.

Fahri Hamzah Sebut Ahok Harus Dibela Jadi Bos di BUMN


  

#yiv5889832886 -- #yiv5889832886ygrp-mkp {border:1px solid 
#d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv5889832886 
#yiv5889832886ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv5889832886 
#yiv5889832886ygrp-mkp #yiv5889832886hd 
{color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 
0;}#yiv5889832886 #yiv5889832886ygrp-mkp #yiv5889832886ads 
{margin-bottom:10px;}#yiv5889832886 #yiv5889832886ygrp-mkp .yiv5889832886ad 
{padding:0 0;}#yiv5889832886 #yiv5889832886ygrp-mkp .yiv5889832886ad p 
{margin:0;}#yiv5889832886 #yiv5889832886ygrp-mkp .yiv5889832886ad a 
{color:#ff;text-decoration:none;}#yiv5889832886 #yiv5889832886ygrp-sponsor 
#yiv5889832886ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv5889832886 
#yiv5889832886ygrp-sponsor #yiv5889832886ygrp-lc #yiv5889832886hd {margin:10px 
0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv5889832886 
#yiv5889832886ygrp-sponsor #yiv5889832886ygrp-lc .yiv5889832886ad 
{margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv5889832886 #yiv5889832886actions 
{font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv5889832886 
#yiv5889832886activity 
{background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv5889832886
 #yiv5889832886activity span {font-weight:700;}#yiv5889832886 
#yiv5889832886activity span:first-child 
{text-transform:uppercase;}#yiv5889832886 #yiv5889832886activity span a 
{color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv5889832886 #yiv5889832886activity span 
span {color:#ff7900;}#yiv5889832886 #yiv5889832886activity span 
.yiv5889832886underline {text-decoration:underline;}#yiv5889832886 
.yiv5889832886attach 
{clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px 
0;width:400px;}#yiv5889832886 .yiv5889832886attach div a 
{text-decoration:none;}#yiv5889832886 .yiv5889832886attach img 
{border:none;padding-right:5px;}#yiv5889832886 .yiv5889832886attach label 
{display:block;margin-bottom:5px;}#yiv5889832886 .yiv5889832886attach label a 
{text-decoration:none;}#yiv5889832886 blockquote {margin:0 0 0 
4px;}#yiv5889832886 .yiv5889832886bold 
{font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv5889832886 
.yiv5889832886bold a {text-decoration:none;}#yiv5889832886 dd.yiv5889832886last 
p a {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv5889832886 dd.yiv5889832886last p 
span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv5889832886 
dd.yiv5889832886last p span.yiv5889832886yshortcuts 
{margin-right:0;}#yiv5889832886 div.yiv5889832886attach-table div div a 
{text-decoration:none;}#yiv5889832886 div.yiv5889832886attach-table 
{width:400px;}#yiv5889832886 div.yiv5889832886file-title a, #yiv5889832886 
div.yiv5889832886file-title a:active, #yiv5889832886 
div.yiv5889832886file-title a:hover, #yiv5889832886 div.yiv5889832886file-title 
a:visited {text-decoration:none;}#yiv5889832886 div.yiv5889832886photo-title a, 
#yiv5889832886 div.yiv5889832886photo-title a:active, #yiv5889832886 
div.yiv5889832886photo-title a:hover, #yiv5889832886 
div.yiv5889832886photo-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv5889832886  
div#yiv5889832886ygrp-mlmsg #yiv5889832886ygrp-msg p a 
span.yiv5889832886yshortcuts 
{font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;}#yiv5889832886 
.yiv5889832886green {color:#628c2a;}#yiv5889832886 .yiv5889832886MsoNormal 
{margin:0 0 0 0;}#yiv5889832886 o {font-size:0;}#yiv5889832886 
#yiv5889832886photos div {float:left;width:72px;}#yiv5889832886 
#yiv5889832886photos div div {border:1px solid 
#66;min-height:62px;overflow:hidden;width:62px;}#yiv5889832886 
#yiv5889832886photos div label 
{color:#66;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;}#yiv5889832886
 #yiv5889832886reco-category {font-size:77%;}#yiv5889832886  
#yiv5889832886reco-desc {font-size:77%;}#yiv5889832886 .yiv5889832886replbq 

Re: [GELORA45] Politisi Australia: Pengungkapan mata-mata China oleh media meresahkan

2019-11-24 Terurut Topik ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]
Boleh jadi Wang Liqiang betul penipu. Yang jelas, penyusupan RRC ke Pasifik 
selatan sudah menjadi rahasia umum. Setelah "memborong" Timor Leste serta gugus 
Melanesia (PNG, Solomon, Vanuatu, hingga Fiji), maka gugus berikutnya di 
Polynesia hanya semudah membalik telapak tangan, kata Sheri Yan. Terbongkarnya 
kedok Sheri Yan yang disusupkan ke markas PBB itu merepotkan Beijing karena 
terungkaplah pula siasat operasi "Uyghurphobia" di Australia dan Selandia Baru.
---SADAR@... wrote:
       
 

Tapi perlu diketahui, ... ternyata Wang Liqiang kelahiran HK, yang dibilang 
mata-mata China ini hanyalah "PENIPU" saja, sedang passport Tiongkok 
ditangannya juga PALSU! Apa yang diungkapkan sebagai mata-mata sekadar modal 
untuk mendapatkan suaka politik Australia saja, ... 
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/24/defecting-former-chinese-spy-a-convicted-fraudster-shanghai-police-claim
 

 
 On 24/11/2019 上午2:45, j.gedearka wrote:
  

 
https://www.antaranews.com/berita/1177643/politisi-australia-pengungkapan-mata-mata-china-oleh-media-meresahkan
 
 
Politisi Australia: Pengungkapan 
 
 
mata-mata China oleh media meresahkan
 
  Sabtu, 23 November 2019 22:43 WIB 
 Melbourne (ANTARA) - Para politisi Australia pada Sabtu menyebut 
laporan-laporan media tentang seorang pria pencari suaka yang mengklaim sebagai 
agen dinas rahasia China yang merinci usaha-usaha Beijing untuk menyusupi 
sistem politik di Australia, Hong Kong dan Taiwan sebagai meresahkan.
 
 Hubungan Australia yang kaya sumber daya dengan China telah memburuk dalam 
beberapa tahun belakangan, di tengah-tengah tuduhan-tuduhan bahwa mitra 
dagangnya yang paling penting itu campur tangan dalam urusan domestik, 
sementara Canberra khawatir bahwa China berusaha menanamkan pengaruh di kawasan 
Pasifik.
 
 "Ini laporan-laporan yang sangat meresahkan," ujar Menteri Keuangan  Australia 
Josh Frydenberg, seraya menambahkan lembaga-lembaga hukum pemerintah sedang 
menangani hal itu dan tidak akan berkomentar mengenai kasus-kasus individu.
 
 Pembelot itu, yang diidentifikasi sebagai Wang "William" Liqiang oleh jejaring 
surat kabar Nine, memberikan pernyataan berdasarkan sumpah kepada Organisasi 
Intelijen Keamanan Australia (ASIO). Ia  mengidentifikasi pejabat-pejabat 
intelijen senior militer di Hong Kong.
 
 Dia juga mengungkap rincian-rincian bagaimana mereka mendanai dan melakukan 
operasi campur tangan politik di Taiwan dan Australia, kata surat kabar the Age.
 
 Reuters melaporkan bahwa intelijen Australia meyakini China bertanggung jawab 
atas serangan siber atas parlemen nasional dan tiga partai politik terbesar 
sebelum pemilihan umum pada Mei, China membantah tuduhan-tuduhan tersebut.
 
 Wang mengatakan ia bagian dari operasi intelijen di sebuah perusahaan yang 
terdaftar di bursa Hong Kong, yang menyusupi universitas-universitas dan media, 
kata the Age.
 
 "Saya pribadi terlibat dan ikut serta dalam serangkaian kegiatan mata-mata," 
kata Wang yang dikutipnya dalam pernyataan pada Oktober kepada lembaga 
intelijen itu.
 
 ASIO menolak berkomentar, hanya mengatakan bahwa pihaknya tidak mengomentari 
hal-hal operasional dan individu.
 
 Departemen Dalam Negeri Australia menyatakan pihaknya tidak memberikan 
komentar mengenai kasus-kasus individual.
 
 Sumber: Reuters
 
 Baca juga: China sebut dua anggota parlemen Australia harus mengakui kesalahan
 
 Baca juga: Pesisir timur Australia diamuk kebakaran hutan
 
 Baca juga: Protes di Hong Kong mereda menjelang pemilihan lokal  
Penerjemah: Mohamad Anthoni
 Editor: Gusti Nur Cahya Aryani
 COPYRIGHT © ANTARA 2019
 



#yiv1459913157 #yiv1459913157 -- #yiv1459913157ygrp-mkp {border:1px solid 
#d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv1459913157 
#yiv1459913157ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv1459913157 
#yiv1459913157ygrp-mkp #yiv1459913157hd 
{color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 
0;}#yiv1459913157 #yiv1459913157ygrp-mkp #yiv1459913157ads 
{margin-bottom:10px;}#yiv1459913157 #yiv1459913157ygrp-mkp .yiv1459913157ad 
{padding:0 0;}#yiv1459913157 #yiv1459913157ygrp-mkp .yiv1459913157ad p 
{margin:0;}#yiv1459913157 #yiv1459913157ygrp-mkp .yiv1459913157ad a 
{color:#ff;text-decoration:none;}#yiv1459913157 #yiv1459913157ygrp-sponsor 
#yiv1459913157ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv1459913157 
#yiv1459913157ygrp-sponsor #yiv1459913157ygrp-lc #yiv1459913157hd {margin:10px 
0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv1459913157 
#yiv1459913157ygrp-sponsor #yiv1459913157ygrp-lc .yiv1459913157ad 
{margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv1459913157 #yiv1459913157actions 
{font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv1459913157 
#yiv1459913157activity 
{background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv1459913157
 #yiv1459913157activity span {font-weight:700;}#yiv1459913157 
#yiv1459913157activity span:first-child 
{text-transform:uppercase;}#yiv1459913157 #yiv1459913157activity span a 

[GELORA45] UMAT ISLAM BISA JADI MOMOK KEMAJUAN BANGSA

2019-11-24 Terurut Topik Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]
https://www.youtube.com/watch?v=QvvD4dTsvXE