Masih tanya dimana salahnya Deng? Apakah menghancurkan sosialisme dan 
mengembalikan penghisapan dan penindasan kepada rakyat Tiongkok bukan merupakan 
dosa dan pengkhianatan Deng? Jawab dulu, apa hakekat perbedaan sosialisme dan 
kapitalisme? Mana jawabannya atas perbedaan Tkk dan Indonesia yang saya 
ajukan??? Itulah sebetulnya yang menjadi inti perdebatan ini? Jangan dibawa 
masalahnya ke soal lain. Jangan debat kusir!!! 

    On Saturday, September 2, 2017 10:49 AM, "Tatiana Lukman 
[email protected] [temu_eropa]" <[email protected]> wrote:
 

     Begitulah bicaranya orang  remo yang "buta huruf" sejarah dan malas 
belajar!! Persis seperti tuan-tuan imperialisnya, kaum revisionis selalu 
menyalahkan , mensatanisasi Stalin untuk menyembunyikan dosa-dosa besar 
pengkhianatannya terhadap sosialisme. Itulah persis yang dilakukan Khrushchov 
dengan pidato rahasianya tahun 1956: menghujat Stalin, memutar balik 
fakta-fakta sejarah, menipu, dan sebagainya. Sudah dibuktikan dalam sejarah 
dengan gamblang, apa hasil revisionisme Khrustjov di Soviet Uni dan juga hasil 
revisionisme Deng xiao ping di Tiongkok. Kedua-duanya sudah merubah Soviet dan 
Tiongkok menjadi kekuatan imperialis yang sekarang terus berkontradiksi dengan 
kekuatan imperialis AS yang sedang sekarat untuk memperebutkan daerah 
pengaruhnya, daerah untuk melemparkan barang produksinya dan untuk menanamkan 
modalnya !!!Apakah Sosialisme mengijinkan negerinya punya basis militer di luar 
negerinya sendiri???Buat apa sekarang Tkk punya basis militer di luar negerinya 
sendiri??? 

    On Saturday, September 2, 2017 10:31 AM, "'Chan CT' [email protected] 
[GELORA45]" <[email protected]> wrote:
 

     Lalu, ... dimana SALAH Deng yang BERHASIL membangun ekonomi Tiongkok maju 
begitu dahsyatnya yang membuat negara2 Imperialisme merasa terancam dengan 
perkembangan maju Tiongkok itu dan dalam 5 tahun terakhir ini, setiap tahun 
BERHASIL mengentaskan lebih 10 juta rakyatnya dari garis kemiskinan!!! 
Sebaliknya jalan Lenin yang kalian puja-puji itu sudah ROBOH karena kesalahan 
Stalin yg hendak kalian pegang TEGUH sebagai satu-satunya kebenaran!    From: 
Tatiana Lukman Sent: Saturday, September 2, 2017 4:12 PMTo: 
[email protected] ; Jonathan Goeij ; Chan CT Cc: Yahoogroups ; DISKUSI 
FORUM HLD Subject: Re: [GELORA45] Kuasai 51% Saham Freeport, Indonesia Tak 
Memiliki Untung Dasar remo! Yang membedakan Indonesia dan Tkk ketika membuka 
pintu besar-besaran kepada modal asing adalah Indonesia masih tetap negeri 
setengah jajahan dan setengah feodal! Indonesia masih terus dikuasai oleh kaum 
feodal, kabir, komprador yang merupakan kepanjangant angan dari kaum 
imperialis. Sedangkan tiongkok sudah memenangkan perang pembebasan melawan 
semua kaum imperialis, menyelesaikan dengan sukses Revolusi Demokrasi Baru yang 
menghancurkan hubungan produksi feodal dan sudah membangun Sosialisme yang 
telah meletakan dasar kuat bagi industrialisasi modern!!!! Tiongkok sudah siap 
untuk tinggal landas!! Tapi karena kaum remo Deng yang berkuasa, tinggal 
landasnya diarahkan ke kapitalisme!!! Itulah HAKEKAT perbedaan keadaan objektif 
ekonomi dan sosial antara Tkk dan Indonesia!!!

On Saturday, September 2, 2017 2:14 AM, "'Chan CT' [email protected] 
[GELORA45]" <[email protected]> wrote:


  Dilihat sepintas apa yang bung ajukan point ketiga itu ada betulnya! Tapi, 
apakah masalah Freeport, tambang emas terbesar di Nusantara ini begitu 
sederhana? Kalau begitu sederhana kenapa pula kedua-b elah pihak, RI dan 
Freeport saling ngotot bertahan pada pendapat masing-masing, dan diahri 
terakhir pihak Freeport baru ngalah dan bersedia devestasi untuk bisa 
memperpanjang KK sampai 2041? Apa dan dimana masalahnya? PASTI KEUNTUNGAN yang 
masih bisa didapat lebih BESAR! Bagi siapa? RI atau Freeport yang lebih 
diuntungkan, ...? Saya melihat KESALAHAN pihak RI, dari penandatanganan 
menyerahkan Freeport membuka tambang emas ini di tahun 1967! Dimana Suharto 
sepenuhnya menyerahkan pada Freeport tanpa ada usaha memperjuangkan 
keuntungan/kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia sebagai PEMILIK HARTA BUMI 
kekayaan Nusantara ini! Disini perbedaan PRINSIP antara Suharto dan Deng saat 
jalankan politik buka-pintu, mengundang masuk MODAL-ASING! Deng b erusaha 
dengan masuk modal-asing, rakyat TIongkok bisa diuntungkan, belajar dan 
akhirnya menguasai usaha yang dijalankan itu! Tidak lebih dari 20 tahun, rakyat 
Tiongkok bisa menguasai dan bikin sendiri segala produksi yang dikerjakan 
modal-asing itu! Bahkan dengan prinsip BERDIKARI, KREATIF, rakyat Tiongkok 
berhasil mengembangkan prinsip-prinsip teknologi yang berhasil dikuasai itu! 
Sedang Suharto, TIDAK! Yang diperhitungkan berapa besar KOMISI yang bisa masuk 
kantong sendiri, bagaimana kesejahteraan rakyat tidak peduli, ... begitulah 
akhirnya rakyat banyak tetap menderita kemiskinan, ekonomi nasional belum 
berhasil keluar dari lembah keterpurukkan sampai sekarang.  Yang menjadi 
problem Freeport kalau dihentikan KK di tahun 2021, sudah bisa dan mampukah RI 
meneruskannya sendiri? Pertanyaan yang harus diperhitungkan serius oleh 
pemerintah untuk menjamin kelanjutan kerja buruh Freeport yang jumlahnya 
belasan atau puluhan ribu itu! Kalau masih belum mampu, tentu ada 2 cara, 
melanjutkan KK Freeport atau menemukan modal-asing lain. Nampaknya RI memilih 
Freeport bisa meneruskan dgn bisa memberikan keuntungan LEBIH BESAR pada RI! 
Saya tidak tahu bagaimana perhitungan rinci RI mengambil cara minta 51% saham 
dan menaikkan pajak penghasilan/keuntungan Freeport sebagai jalan yang dianggap 
paling baik, dengan membiarkan Freeport menerusakan usaha sampai 2041. Dan 
jelas, areal operasi tambang diperluas entah sampai kemana-mana! Dan sangat 
saya sesalkan, ... dalam perjanjian perpanjangan KK itu, kemungkinan juga tidak 
menegaskan KEHARUSAN pihak Freeport mengoper teknologi penampangan pada pihak 
pekerja Indonesia! Agar pihak Indonesia bisa menjalani sendiri usaha tambang 
emas itu sebelum emasnya habis diangkut ke AS! Salam,ChanCT  From: Jonathan 
Goeij [email protected] [GELORA45] Sent: Saturday, September 2, 2017 2:59 
AMTo: Yahoogroups Subject: [GELORA45] Kuasai 51% Saham Freeport, Indonesia Tak 
Memiliki Untung   Kelihatannya banyak yang bermata jernih bisa melihat hal 
simple seperti ini. ---Ketiga, Redhi menilai pembelian saham divestasi di masa 
akan berakhirnya Kontrak Karya (KK) merupakan kebijakan yang sesungguhnya 
merugikan bagi Indonesia, karena tanpa membeli saham divestasi pun maka pada 
tahun 2021 atau setelah KK berakhir maka wilayah eks PT Freeport menjadi milik 
Pemerintah Indonesia.
...30 August 2017 09:10 WITA
Kuasai 51% Saham Freeport, Indonesia Tak Memiliki Untung

Editor: Adil Patawai AnarRAKYATKU.COM - Pengamat Energi dan Sumberdaya Alam 
Universitas Tarumanegara, Ahmad Redhi menilai disetujuinya poin kesepakatan 
melalui perundingan antara PTFI dan Pemerintah, sesungguhnya tidak memberikan 
keuntungan bagi Pemerintah Indonesia. Hal ini karena, poin-poin kesepakatan 
perundingan mengandung masalah. Ia menilai, Pemberian IUPK kepada PT Freeport 
tidak sesuai dengan UU Minerba. Menurut UU Minerba IUPK dapat diberikan melalui 
penetapan WPN yang harus disetujui DPR. IUPK pun diprioritaskan diberikan 
kepada BUMN. Kedua, Pembangunan smelter merupakan kewajiban lama PT Freeport 
yang di waktu yang lalu pun diperjanjikan oleh PT Freeport untuk dibangun. 
Namun hingga saat ini belum ada progres terkait hal tersebut. "Toh hingga detik 
ini pun tidak terbangun. Harusnya pemerintah punya langkah strategis untuk bisa 
menekan Freeport untuk bisa konsekuen dengan janji ini," ujar Redhi, dilansir 
republika.co.id, Rabu (29/8/2017). Ketiga, Redhi menilai pembelian saham 
divestasi di masa akan berakhirnya Kontrak Karya (KK) merupakan kebijakan yang 
sesungguhnya merugikan bagi Indonesia, karena tanpa membeli saham divestasi pun 
maka pada tahun 2021 atau setelah KK berakhir maka wilayah eks PT Freeport 
menjadi milik Pemerintah Indonesia. Terkait divestasi saham oleh PT Freeport, 
sesungguhnya dalam KK perpanjangan 1991 sudah ada kewajiban divestasi saham PT 
Freeport yang harusnya pada tahun 2011 sudah 51 persen dimiliki pemerintah, 
namun faktanya hingga detik ini kewajiban divestasi 51 persen ini tidak juga 
direalisasikan PT Freeport. Ia menilai, hasil perundingan ini malah bentuk 
mengukuhkan kembali PT Freeport untuk mengeksploitasi SDA Indonesia yang 
kemanfaatannya bagi bangsa Indonesia sangat rendah. 
"Pemerintah sekarang pun menjadi pewaris potensi masalah PT Freeport 
sebagaimana tahun 1967 dan 1991 ketika Orde baru mewariskan masalah PT Freeport 
kepada generasi saat ini," ujar Redhi.

  

     #yiv7043373549 #yiv7043373549 -- #yiv7043373549ygrp-mkp {border:1px solid 
#d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv7043373549 
#yiv7043373549ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv7043373549 
#yiv7043373549ygrp-mkp #yiv7043373549hd 
{color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 
0;}#yiv7043373549 #yiv7043373549ygrp-mkp #yiv7043373549ads 
{margin-bottom:10px;}#yiv7043373549 #yiv7043373549ygrp-mkp .yiv7043373549ad 
{padding:0 0;}#yiv7043373549 #yiv7043373549ygrp-mkp .yiv7043373549ad p 
{margin:0;}#yiv7043373549 #yiv7043373549ygrp-mkp .yiv7043373549ad a 
{color:#0000ff;text-decoration:none;}#yiv7043373549 #yiv7043373549ygrp-sponsor 
#yiv7043373549ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv7043373549 
#yiv7043373549ygrp-sponsor #yiv7043373549ygrp-lc #yiv7043373549hd {margin:10px 
0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv7043373549 
#yiv7043373549ygrp-sponsor #yiv7043373549ygrp-lc .yiv7043373549ad 
{margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv7043373549 #yiv7043373549actions 
{font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv7043373549 
#yiv7043373549activity 
{background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv7043373549
 #yiv7043373549activity span {font-weight:700;}#yiv7043373549 
#yiv7043373549activity span:first-child 
{text-transform:uppercase;}#yiv7043373549 #yiv7043373549activity span a 
{color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv7043373549 #yiv7043373549activity span 
span {color:#ff7900;}#yiv7043373549 #yiv7043373549activity span 
.yiv7043373549underline {text-decoration:underline;}#yiv7043373549 
.yiv7043373549attach 
{clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px 
0;width:400px;}#yiv7043373549 .yiv7043373549attach div a 
{text-decoration:none;}#yiv7043373549 .yiv7043373549attach img 
{border:none;padding-right:5px;}#yiv7043373549 .yiv7043373549attach label 
{display:block;margin-bottom:5px;}#yiv7043373549 .yiv7043373549attach label a 
{text-decoration:none;}#yiv7043373549 blockquote {margin:0 0 0 
4px;}#yiv7043373549 .yiv7043373549bold 
{font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv7043373549 
.yiv7043373549bold a {text-decoration:none;}#yiv7043373549 dd.yiv7043373549last 
p a {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv7043373549 dd.yiv7043373549last p 
span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv7043373549 
dd.yiv7043373549last p span.yiv7043373549yshortcuts 
{margin-right:0;}#yiv7043373549 div.yiv7043373549attach-table div div a 
{text-decoration:none;}#yiv7043373549 div.yiv7043373549attach-table 
{width:400px;}#yiv7043373549 div.yiv7043373549file-title a, #yiv7043373549 
div.yiv7043373549file-title a:active, #yiv7043373549 
div.yiv7043373549file-title a:hover, #yiv7043373549 div.yiv7043373549file-title 
a:visited {text-decoration:none;}#yiv7043373549 div.yiv7043373549photo-title a, 
#yiv7043373549 div.yiv7043373549photo-title a:active, #yiv7043373549 
div.yiv7043373549photo-title a:hover, #yiv7043373549 
div.yiv7043373549photo-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv7043373549 
div#yiv7043373549ygrp-mlmsg #yiv7043373549ygrp-msg p a 
span.yiv7043373549yshortcuts 
{font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;}#yiv7043373549 
.yiv7043373549green {color:#628c2a;}#yiv7043373549 .yiv7043373549MsoNormal 
{margin:0 0 0 0;}#yiv7043373549 o {font-size:0;}#yiv7043373549 
#yiv7043373549photos div {float:left;width:72px;}#yiv7043373549 
#yiv7043373549photos div div {border:1px solid 
#666666;min-height:62px;overflow:hidden;width:62px;}#yiv7043373549 
#yiv7043373549photos div label 
{color:#666666;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;}#yiv7043373549
 #yiv7043373549reco-category {font-size:77%;}#yiv7043373549 
#yiv7043373549reco-desc {font-size:77%;}#yiv7043373549 .yiv7043373549replbq 
{margin:4px;}#yiv7043373549 #yiv7043373549ygrp-actbar div a:first-child 
{margin-right:2px;padding-right:5px;}#yiv7043373549 #yiv7043373549ygrp-mlmsg 
{font-size:13px;font-family:Arial, helvetica, clean, sans-serif;}#yiv7043373549 
#yiv7043373549ygrp-mlmsg table {font-size:inherit;font:100%;}#yiv7043373549 
#yiv7043373549ygrp-mlmsg select, #yiv7043373549 input, #yiv7043373549 textarea 
{font:99% Arial, Helvetica, clean, sans-serif;}#yiv7043373549 
#yiv7043373549ygrp-mlmsg pre, #yiv7043373549 code {font:115% 
monospace;}#yiv7043373549 #yiv7043373549ygrp-mlmsg * 
{line-height:1.22em;}#yiv7043373549 #yiv7043373549ygrp-mlmsg #yiv7043373549logo 
{padding-bottom:10px;}#yiv7043373549 #yiv7043373549ygrp-msg p a 
{font-family:Verdana;}#yiv7043373549 #yiv7043373549ygrp-msg 
p#yiv7043373549attach-count span {color:#1E66AE;font-weight:700;}#yiv7043373549 
#yiv7043373549ygrp-reco #yiv7043373549reco-head 
{color:#ff7900;font-weight:700;}#yiv7043373549 #yiv7043373549ygrp-reco 
{margin-bottom:20px;padding:0px;}#yiv7043373549 #yiv7043373549ygrp-sponsor 
#yiv7043373549ov li a {font-size:130%;text-decoration:none;}#yiv7043373549 
#yiv7043373549ygrp-sponsor #yiv7043373549ov li 
{font-size:77%;list-style-type:square;padding:6px 0;}#yiv7043373549 
#yiv7043373549ygrp-sponsor #yiv7043373549ov ul {margin:0;padding:0 0 0 
8px;}#yiv7043373549 #yiv7043373549ygrp-text 
{font-family:Georgia;}#yiv7043373549 #yiv7043373549ygrp-text p {margin:0 0 1em 
0;}#yiv7043373549 #yiv7043373549ygrp-text tt {font-size:120%;}#yiv7043373549 
#yiv7043373549ygrp-vital ul li:last-child {border-right:none 
!important;}#yiv7043373549 

   

Kirim email ke