Melihat apa yg akan dilakukan dgn divestasi 51% ini, kok sepertinya pihak Indonesia jadinya kayak menyuntik dana. Freeport Indonesia go public di BEJ dan telah terjamin ada yg beli 51% sahamnya.
---In [email protected], <SADAR@...> wrote : Dilihat sepintas apa yang bung ajukan point ketiga itu ada betulnya! Tapi, apakah masalah Freeport, tambang emas terbesar di Nusantara ini begitu sederhana? Kalau begitu sederhana kenapa pula kedua-b elah pihak, RI dan Freeport saling ngotot bertahan pada pendapat masing-masing, dan diahri terakhir pihak Freeport baru ngalah dan bersedia devestasi untuk bisa memperpanjang KK sampai 2041? Apa dan dimana masalahnya? PASTI KEUNTUNGAN yang masih bisa didapat lebih BESAR! Bagi siapa? RI atau Freeport yang lebih diuntungkan, ...? Saya melihat KESALAHAN pihak RI, dari penandatanganan menyerahkan Freeport membuka tambang emas ini di tahun 1967! Dimana Suharto sepenuhnya menyerahkan pada Freeport tanpa ada usaha memperjuangkan keuntungan/kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia sebagai PEMILIK HARTA BUMI kekayaan Nusantara ini! Disini perbedaan PRINSIP antara Suharto dan Deng saat jalankan politik buka-pintu, mengundang masuk MODAL-ASING! Deng b erusaha dengan masuk modal-asing, rakyat TIongkok bisa diuntungkan, belajar dan akhirnya menguasai usaha yang dijalankan itu! Tidak lebih dari 20 tahun, rakyat Tiongkok bisa menguasai dan bikin sendiri segala produksi yang dikerjakan modal-asing itu! Bahkan dengan prinsip BERDIKARI, KREATIF, rakyat Tiongkok berhasil mengembangkan prinsip-prinsip teknologi yang berhasil dikuasai itu! Sedang Suharto, TIDAK! Yang diperhitungkan berapa besar KOMISI yang bisa masuk kantong sendiri, bagaimana kesejahteraan rakyat tidak peduli, ... begitulah akhirnya rakyat banyak tetap menderita kemiskinan, ekonomi nasional belum berhasil keluar dari lembah keterpurukkan sampai sekarang. Yang menjadi problem Freeport kalau dihentikan KK di tahun 2021, sudah bisa dan mampukah RI meneruskannya sendiri? Pertanyaan yang harus diperhitungkan serius oleh pemerintah untuk menjamin kelanjutan kerja buruh Freeport yang jumlahnya belasan atau puluhan ribu itu! Kalau masih belum mampu, tentu ada 2 cara, melanjutkan KK Freeport atau menemukan modal-asing lain. Nampaknya RI memilih Freeport bisa meneruskan dgn bisa memberikan keuntungan LEBIH BESAR pada RI! Saya tidak tahu bagaimana perhitungan rinci RI mengambil cara minta 51% saham dan menaikkan pajak penghasilan/keuntungan Freeport sebagai jalan yang dianggap paling baik, dengan membiarkan Freeport menerusakan usaha sampai 2041. Dan jelas, areal operasi tambang diperluas entah sampai kemana-mana! Dan sangat saya sesalkan, ... dalam perjanjian perpanjangan KK itu, kemungkinan juga tidak menegaskan KEHARUSAN pihak Freeport mengoper teknologi penampangan pada pihak pekerja Indonesia! Agar pihak Indonesia bisa menjalani sendiri usaha tambang emas itu sebelum emasnya habis diangkut ke AS! Salam, ChanCT From: Jonathan Goeij jonathangoeij@... [GELORA45] Sent: Saturday, September 2, 2017 2:59 AM To: Yahoogroups Subject: [GELORA45] Kuasai 51% Saham Freeport, Indonesia Tak Memiliki Untung Kelihatannya banyak yang bermata jernih bisa melihat hal simple seperti ini. --- Ketiga, Redhi menilai pembelian saham divestasi di masa akan berakhirnya Kontrak Karya (KK) merupakan kebijakan yang sesungguhnya merugikan bagi Indonesia, karena tanpa membeli saham divestasi pun maka pada tahun 2021 atau setelah KK berakhir maka wilayah eks PT Freeport menjadi milik Pemerintah Indonesia. ... 30 August 2017 09:10 WITA Kuasai 51% Saham Freeport, Indonesia Tak Memiliki Untung Editor: Adil Patawai Anar RAKYATKU.COM - Pengamat Energi dan Sumberdaya Alam Universitas Tarumanegara, Ahmad Redhi menilai disetujuinya poin kesepakatan melalui perundingan antara PTFI dan Pemerintah, sesungguhnya tidak memberikan keuntungan bagi Pemerintah Indonesia. Hal ini karena, poin-poin kesepakatan perundingan mengandung masalah. Ia menilai, Pemberian IUPK kepada PT Freeport tidak sesuai dengan UU Minerba. Menurut UU Minerba IUPK dapat diberikan melalui penetapan WPN yang harus disetujui DPR. IUPK pun diprioritaskan diberikan kepada BUMN. Kedua, Pembangunan smelter merupakan kewajiban lama PT Freeport yang di waktu yang lalu pun diperjanjikan oleh PT Freeport untuk dibangun. Namun hingga saat ini belum ada progres terkait hal tersebut. "Toh hingga detik ini pun tidak terbangun. Harusnya pemerintah punya langkah strategis untuk bisa menekan Freeport untuk bisa konsekuen dengan janji ini," ujar Redhi, dilansir republika.co.id, Rabu (29/8/2017). Ketiga, Redhi menilai pembelian saham divestasi di masa akan berakhirnya Kontrak Karya (KK) merupakan kebijakan yang sesungguhnya merugikan bagi Indonesia, karena tanpa membeli saham divestasi pun maka pada tahun 2021 atau setelah KK berakhir maka wilayah eks PT Freeport menjadi milik Pemerintah Indonesia. Terkait divestasi saham oleh PT Freeport, sesungguhnya dalam KK perpanjangan 1991 sudah ada kewajiban divestasi saham PT Freeport yang harusnya pada tahun 2011 sudah 51 persen dimiliki pemerintah, namun faktanya hingga detik ini kewajiban divestasi 51 persen ini tidak juga direalisasikan PT Freeport. Ia menilai, hasil perundingan ini malah bentuk mengukuhkan kembali PT Freeport untuk mengeksploitasi SDA Indonesia yang kemanfaatannya bagi bangsa Indonesia sangat rendah. "Pemerintah sekarang pun menjadi pewaris potensi masalah PT Freeport sebagaimana tahun 1967 dan 1991 ketika Orde baru mewariskan masalah PT Freeport kepada generasi saat ini," ujar Redhi.
