http://jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=318338
JAKARTA - Kebijakan pemerintah dalam menjamin kebebasan beragama mendapatkan
sorotan dari beberapa tokoh. Kekerasan terhadap penganut aliran agama tertentu
yang marak akhir-akhir ini dianggap karena ketidakmampuan pemerintah melindungi
warga. "Pemerintah telah gagal," ujar Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB KH
Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di sela diskusi Evaluasi Toleransi Beragama dalam
Pemerintahan SBY-JK di Jakarta kemarin (22/12).
Menurut Gus Dur, pemerintah cenderung membiarkan terjadinya berbagai kekerasan
agama, terutama terhadap kelompok-kelompok minoritas. Para pelaku tidak pernah
diproses, apalagi ditangkap. Padahal, kata dia, UUD 1945 jelas-jelas melindungi
hak beragama warga negara.
"Karena itu, perombakan untuk perbaikan hanya bisa dilakukan dengan mengganti
pemerintahan," tegas mantan ketua umum PB NU tersebut. Menurut Gus Dur, selama
sejarah, baru kali kali ini pemerintah lebih tunduk pada kelompok tertentu,
bukan pada Pancasila atau konstitusi dasar lainnya.
Gus Dur menyebut MUI (Majelis Ulama Indonesia) ikut berperan secara tidak
langsung dalam peristiwa kekerasan terhadap penganut aliran agama itu.
Misalnya, penyerangan dan perusakan masjid milik jamaah Ahmadiyah di Kabupaten
Kuningan, Jawa Barat, Selasa (18/12). "Mereka merusak kan berbekal fatwa sesat
dari MUI. Jadi, bubarkan saja lembaga itu," kritik Gus Dur.
Ungkapan keprihatinan juga disampaikan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden
(Wantimpres) Adnan Buyung Nasution. "Negara hukum kita sudah kacau. UUD bisa
kalah dengan fatwa," tegasnya.
Padahal, kata Adnan, MUI tak ubahnya lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang
dibiayai pemerintah. "Saya turut menyayangkan pemerintah yang bisa begitu lemah
di hadapan MUI," kata pendiri YLBHI itu. Meski demikian, pakar hukum berambut
putih tersebut juga mengkritik Ahmadiyah ataupun beberapa lembaga yang selama
ini menjadi korban kekerasan. Menurut Adnan, mereka tidak boleh hanya bisa
mengeluh. Para korban itu harus bertindak, namun tidak dengan ikut-ikutan
melakukan kekerasan.
"Lawan pemerintah, gugat melalui proses hukum. Saya akan mendampingi di mana
pun berada," tandasnya. Dia mengatakan, pemerintah daerah, kepolisian, hingga
kejaksaan pantas dituntut karena cenderung membiarkan berbagai kekerasan
terjadi.
"Saya ragu, apakah sendi-sendi kebangsaan kita bisa bertahan kalau perbedaan
agama dan kepercayaan masih jadi masalah," tambah Sekretaris Eksekutif PGGI Pdt
Gomar Gultom, yang turut hadir dalam diskusi tersebut. (dyn/oni)
---------------------------------
Bergabunglah dengan orang-orang yang berwawasan, di bidang Anda di Yahoo!
Answers
[Non-text portions of this message have been removed]
