Bung Raja, Saya setuju bahwa pembangunan ekonomi rakyat harus diutamakan,
dengan affirmative policy yang tetap mengacu kepada mekanisme pasar.
Konglomerasi menurut saya adalah sah-sah saja, sepanjang tumbuh secara wajar
(tidak karena monopoli, konsesi, dan praktek-praktek yang menjurus KKN).
Jangan lupa bahwa dinegara manapun ada konglomerat dan dalam rangka
persaingan global, kita membutuhkan global players yaitu
perusahaan-perusahaan besar yang dapat menjadi MNC negara lain.
Pengusaha sektor informal yang menjadi korban PHK tidak dapat bersaing
karena memang tidak efisien. Pembangunan ekonomi yang terarah adalah
mengembalikan mereka ke tempat kerja semula dengan menciptakan lapangan
kerja sebanyak-banyaknya, yaitu menggairahkan kembali sektor riel dengan
kebijakan ekonomi yang tepat, bukan dengan pengucuran kredit program dengan
harapan mereka rame-rame jadi pengusaha sektor informal (buka warung, jadi
pedagang asongan dll).
Well, berikut ini saya mencoba merangkumkan persamaan dan Perbedaan (1)
Pengembangan Ekonomi era orde baru dengan (2) Pengembangan Ekonomi
Kerakyatan saat ini
Persamaan :
1. Sama-sama mendorong suburnya KKN
Terbukti dengan : Lahirnya sejumlah Koperasi jadi-jadian, Tumbuh
suburnya "LSM" (wadah yang membesarkan Pak Adi Sasono) dengan sasaran utama
mendapat proyek penyaluran kredit program kepada "rakyat kecil",
berkembangnya mentalitas "ngemplang" dsb
2. Sama-sama memanfaatkan Bank (khususnya Bank Sentral) sebagai sapi perah
Terbukti dengan : Pengembangan Ekonomi kerakyatan dilakukan dengan
meluncurkan 17 scheme kredit program dengan beban subsidi yang "luar biasa"
membebani APBN, dan memaksa Depkeu & BI untuk mencetak uang meskipun
menimbulkan dampak inflasi. Coba hitung sendiri berapa besar jumlah subsidi
dan potential write-off yang harus ditanggung APBN, sementara sumber
penerimaan pajak akan seret drastis.
3. Sama-sama menguntungkan segelintir orang
Ekonomi Orde Baru : menguntungkan Kroni dan pengusaha yang punya akses ke
penguasa, meskipun banyak pengusaha merasa "terpaksa" atau bahkan
"terperas". Bukti konkritnya Apakah Sumbangan-sumbangan untuk dana olahraga
(termasuk yang lagi heboh) dilakukan secara sukarela atau "terpaksa".
Ekonomi kerakyatan AS : menguntungkan segelintir LSM kroni, Koperasi
jadi-jadian, petani berdasi maupun petani dadakan.
4. Sama-sama mengangkangi mekanisme pasar
Orde Baru : Pengangkangan mekanisme pasar dilakukan dengan monopoli,
kebijakan yang memihak segelintir orang, pemberian konsesi dan lisensi
secara tidak transparan, tender ecek-ecekan, larangan ekspor yang tidak
transparan dll
Ekonomi kerakyatan AS : pengangkangan mekanisme pasar dilakukan dengan
penyaluran pinjaman bersubsidi secara gampangan secara besar-besaran (17
skim) dan mengabaikan kaidah-kaidah prudent banking, menggagas jaringan
distribusi alternatif sebagai bentuk monopoli baru, anti konglomerasi secara
berlebihan (bukan anti monopoli)
5. Sama-sama menyebabkan fundamen perbankan Indonesia rapuh
Campur tangan dari pemerintah terlampau banyak terhadap penyaluran kredit
bank. Scheme-scheme kredit yang dikembangkan lebih untuk tujuan politis
(ekonomi kerakyatan menurut pengertian penguasa) dan mengabaikan "credit
risk management" yang merupakan "alat vital" perbankan.
6. Sama-sama tidak didukung oleh penegakan sistem hukum yang baik
Reformasi belum menyentuh pembenahan sistem hukum, khususnya mentalitas
aparat penegak hukum.
7. Sama-sama menjadikan kebijakan ekonomi untuk tujuan politik
Contohnya : Terjadinya money politics
8. banyak lagi....
Perbedaannya :
Apa ya?....Kok rasanya nggak ada tuh........ kecuali dalam keadaan ekonomi
lagi lesu, banyak orang begitu bergairah mendirikan koperasi, menjadi petani
dan "aktif" di LSM.
-----Original Message-----
From: Raja Komkom S. <[EMAIL PROTECTED]>
To: [EMAIL PROTECTED] <[EMAIL PROTECTED]>
Date: 09 Juni 1999 22:50
Subject: Re: [Kuli Tinta] Kok "Menurut Saya"?
>Mungkin ada benarnya juga sekarang ini bahwa sitem ekonomi kerakyatannya
>pak Adi Sasono mengalami kegagalan, tapi itu semua kan karena timing,
>dimana yang mengimplementasikan ide tersebut Notabene masih orang-orang
>orba yang sudah belepotan dengan KKN itu, jadi pelaksanaannya jadi
>semrawut dan jadi nggak jelas.
>Tapi konsep ekonomi kerakyatan mutlak mesti di jalankan oleh pemerintahan
>baru hasil pemilu mendatang,siapa pun yang menang. Jangan lagi hanya
>sebatas-batas jargon-jargon politik untuk menarik massa.
>Karena sekarang lah saatnya kedaulatan politik dan kedaulatan ekonomi
>rakyat dikembalikan kepada rakyat. Jangan lagi dibuka peluang terbentuknya
>sistem konglomerasi dan konglomerat. Karena telah terbukti sistem
>Konglomerasi lah yang membangkrutkan ekonomi Negara ini.
>
>
>On Mon, 7 Jun 1999, Joseph Marzuki wrote:
>
>> Memberdayakan pengusaha kecil, khususnya sektor informal tidak dapat
>> dilakukan semudah membalikkan telapak tangan, sebagaimana Jalan pintas
>> "ekonomi kerakyatan" yang ditawarkan Adi Sasono. Bagi saya
program-program
>> Adi Sasono lebih untuk kepentingan politik PDR & juga sekaligus sebagai
>> wujud politik balas dendam. Kalau konglomerat boleh ngemplang dalam
jumlah
>> besar, kenapa rakyat kecil nggak. Nah, Jadilah pengucuran trilyunan
rupiah
>> kepada pihak yang disebut "pengusaha kecil", yang saya perkirakan "satu
>> tahun" dari sekarang akan ter-exposed sebagai project gagal, karena
>> manipulasi data penerima, penyaluran ke sasaran yang salah,
penyalahgunaan
>> lain yang terjadi disana-sini. Yang kasihan sekali adalah petani dan
>> pengusaha kecil sesungguhnya yang memang membutuhkan pertolongan dan juga
>
>
>______________________________________________________________________
>To subscribe, email: [EMAIL PROTECTED]
>To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
>
>Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
>
>
>
>
>
>
>
>
______________________________________________________________________
To subscribe, email: [EMAIL PROTECTED]
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
