Memberdayakan pengusaha kecil, khususnya sektor informal tidak dapat
dilakukan semudah membalikkan telapak tangan, sebagaimana Jalan pintas
"ekonomi kerakyatan" yang ditawarkan Adi Sasono. Bagi saya program-program
Adi Sasono lebih untuk kepentingan politik PDR & juga sekaligus sebagai
wujud politik balas dendam. Kalau konglomerat boleh ngemplang dalam jumlah
besar, kenapa rakyat kecil nggak. Nah, Jadilah pengucuran trilyunan rupiah
kepada pihak yang disebut "pengusaha kecil", yang saya perkirakan "satu
tahun" dari sekarang akan ter-exposed sebagai project gagal, karena
manipulasi data penerima, penyaluran ke sasaran yang salah, penyalahgunaan
lain yang terjadi disana-sini. Yang kasihan sekali adalah petani dan
pengusaha kecil sesungguhnya yang memang membutuhkan pertolongan dan juga
rakyat pembayar pajak. Mari kita lihat waktu akan membuktikannya !
Saya bukan tidak setuju penyaluran pinjaman kepada petani dan pengusaha
kecil, tetapi yang menjadi concern saya adalah bahwa penyaluran ini harus
dilakukan secara wajar, berdasarkan mekanisme pasar, dengan memperhitungkan
kelayakan usaha yang dibiayai, adanya kewajiban pengembalian yang jelas,
dll. Bila hal-hal ini belum dapat diwujudkan, maka saya kira pilihan yang
lebih baik adalah melakukan "subsidi" sehingga tingkat kebocoran anggaran
dapat ditekan dan tercapai pemerataan dari sisi jumlah penerima subsidi.
Dengan subsidi pupuk misalnya, setiap petani dapat menikmatinya, sementara
dengan pola KUT dan KKOP, hanya dapat dinikmati oleh petani & pengusaha
kecil tertentu, selebihnya oleh koperasi jadi-jadian, petani berdasi atau
petani fiktif. Tidak usah kita sulit-sulit membuktikan terjadinya hal ini.
Berita di Harian Kompas sekitar 3 minggu yang lalu, dimana seorang pejabat
Depkop setempat menyatakan di daerah Serang, terdapat 200 koperasi
"jadi-jadian" yang telah memperoleh status badan hukum dan didirikan untuk
mendapatkan skema pinjaman kredit program.
Kalau satu koperasi bisa mendapatkan Rp. 1 milyar pinjaman, maka dana APBN
akan bocor Rp. 200 milyar hanya untuk 200 koperasi dikota sekecil ini.
Bayangkan penyalahgunaan yang potensial terjadi untuk skala nasional !
Dampak negatif yang terjadi dapat disimpulkan sbb :
1. Penyelewengan yang meluas disana-sini, terutama melalui pembentukan
koperasi jadi-jadian, LSM dadakan, petani fiktif, dll.
2. membentuk budaya "ngemplang" yang meluas, karena disosialisasi sebagai
program pinjaman yang gampang "dipusokan/diputihkan" dan perangkat hukum
yang ada tidak memadai untuk menjamin kepastian pengembalian pinjaman.
Reformasi hukum memang belum dimulai !
3. Penentangan terhadap mekanisme pasar, menyebabkan petani tidak dididik
untuk belajar memahami hukum pasar, tetapi akan senantiasa mengharapkan
"rejeki" yang sama dari waktu ke waktu. Bagi koperasi dan petani
jadi-jadian, tidak ada perbedaan yang berarti antara "pinjaman" dan "hibah".
Melihat dampak-dampak yang terjadi, saya mengusulkan kepada pemerintahan
baru yang akan terpilih dari hasil pemilu jurdil 1999, agar menghentikan
seluruh penyaluran kredit program dan termasuk JPS, dan menggantikannya
dengan program bantuan yang dapat lebih terawasi, terutama dalam bentuk
subsidi. Tentu saja subsidi bukan tanpa dampak negatif, tetapi dari sisi
pengawasan, pemerataan kesempatan dan efektivitas jauh lebih baik. Secara
bertahap subsidi dihapuskan sejalan dengan perkembangan daya beli
masyarakat.
Program subsidi yang dapat menggantikan JPS :
1. Subsidi biaya pendididikan. Kalau perlu biaya pendidikan dari SD hingga
SMA di sekola negeri gratis. Dengan cara ini, terhindar pengiriman dana JPS
pendidikan yang sangat rawan terkena sunatan dibanyak titik.
2. Subsidi pupuk.
Dengan demikian, penyaluran KUT, KKOP dan lain-lain yang rawan
penyalahgunaan dapat terhindar.
Secara bertahap persentase subsidi diturunkan sejalan dengan kemajuan petani
di masing-masing sektor pertanian.
3. Subsidi harga beras dan sembako lainnya.
Ini untuk menolong rakyat-rakyat miskin agar dengan penghasilan yang minim,
harga sembako setelah subsidi masih terjangkau. Tentu saja tidak dapat
dihindarkan subsidi terhadap orang kaya, akan tetapi perlu diingat orang
kaya tidak makan beras satu ton perhari. Subsidi yang mereka terima tidak
ada artinya bagi mereka dan diharapkan dengan sistem ekonomi dan hukum yang
lebih sehat, orang-orang kaya dapat membayar pajak yang lebih besar. Kalau
perlu tarif pajak ditentukan lebih progressif lagi.
4. dan seterusnya.
Dengan sekian program subsidi, anggaran negara akan tersedot banyak, tetapi
dengan proper budgeting terutama dari sisi penerimaan negera (terutama
pajak) dan penghindaran kebocoran disana-sini, saya yakin akan terujud
pengembangan ekonomi yang lebih baik, yang meskipun tidak dengan embel-embel
"ekonomi kerakyatan", akan mewujudkan bagi kemakmuran rakyat
sebanyak-banyaknya. Dengan tingkat kemakmuran para petani dan pengusaha
kecil, maka tanpa dikomando oleh pemerintah, lembaga-lembaga keuangan
terutama BPR dan Bank UMUM akan mendatangi mereka baik untuk tujuan
penghimpunan dana maupun untuk penyaluran pinjaman. Tentu saja kita ini baru
terwujud kalau reformasi ekonomi diikuti oleh reformasi hukum, yang
memberikan jaminan bagi pengembalian pinjaman sekecil apapun, tanpa pandang
bulu.
-----Original Message-----
From: Raja Komkom S. <[EMAIL PROTECTED]>
To: Kuli Tinta List <[EMAIL PROTECTED]>
Date: 07 Juni 1999 1:19
Subject: Re: [Kuli Tinta] Kok "Menurut Saya"?
>OK bung Martin,
>Mungkin saya kurang mengerti ekonomi secara mendalam, tapi dari yang saya
>tangkap selama ini adalah bahwa pak kwik itu cendrung menganggap bahwa
>krisis ekonomi yang terjadi sekarang ini ditengarai oleh dollar AS, apakah
>pak kwik tidak ada keinginan untuk membela masyarakat pedesaan yang
>agriculture, saya rasa kondisi sekarang ini adalah berkah bagi ekonomi
>kecil.
>
>Saya lebih setuju dengan model ekonomi-nya Adi Sasono, karena konsepnya
>jelas lebih memberdayakan ekonomi kecil. Anda bisa bayangkan bahwa sekitar
>20 jutaan unit usaha di Indonesia ini, sekitar 95% nya adalah pedagang
>kecil macam tukang baso,pedagang es, dll,dll. Tapi mereka ini alangkah
>susahnya untuk mendapatkan kredit hanya sebesar Rp. 1 juta saja.
>
>Nah bung Martin, yang saya tangkap itu selama rezim soeharto pak kwik itu
>banyak menulis di sebuah harian, dan apa yang saya tangkap itu bahwa
>ide-2x pak kwik itu tak jauh beda dengan implementasi yang dilakukan oleh
>rezim orba.
>
>Atau mungkin bung Martin bersedia menjelaskan kepada saya apa bedanya
>konsep ekonomi pak kwik dengan konsep nya suharto, serta konsep ekonominya
>terhadap kerakyatan dengan konpsep nya pak Adi Sasono.
>
>-=Raja Komkom Siregar=-
>
>On Sun, 6 Jun 1999, Martin Manurung wrote:
>
>> Agak memihak konglomerasi..? Wah..., saya yakin anda tidak banyak
menyimak
>> tulisan Kwik Kian Gie. Model ekonomi Kwik yang mana yang anda golongkan
>> memihak konglomerasi.. saya tertarik untuk berdiskusi dengan anda tentang
>> model ekonominya Kwik (meskipun mungkin saya banyak berbeda dengan dia).
>> Tetapi tentunya diskusinya harus positive economics, teknis dan tidak
>> ngambang dengan jargon-jargon seperti PK, PBB, PDR dan Golkar.
>>
>> Martin Manurung <http://www.cabi.net.id/users/martin>
>> ____________________________________________
>> Dukunglah Kampanye AGAMA untuk PERDAMAIAN!
>> Forum Mahasiswa untuk Kerukunan Umat Beragama (FORMA-KUB)
>> Kunjungi http://come.to/forma-kub E-mail: [EMAIL PROTECTED]
>>
>>
>> -----Original Message-----
>> From: Raja Komkom S. <[EMAIL PROTECTED]>
>> To: [EMAIL PROTECTED] <[EMAIL PROTECTED]>
>> Cc: [EMAIL PROTECTED] <[EMAIL PROTECTED]>; [EMAIL PROTECTED]
>> <[EMAIL PROTECTED]>
>> Date: 05 Juni 1999 17:16
>> Subject: Re: [Kuli Tinta] Kok "Menurut Saya"?
>>
>>
>> > Kwik Kwan Gie yang mewakili PDI Perjuangan dalam acara Kampanye
Dialogis
>> di
>> > RCTI, Rabu tanggal 2 Juni kemarin, sungguh-sungguh menunjukkan bobotnya
>> > sebagai seorang politikus ulung. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan
>> > kepadanya dapat ditangkis dengan sungguh akurat dan seolah-olah
>> > "membungkamkan" para penanyanya.
>> >
>> Jelas nggak imbang toh karena PDR sudah berkesan sebagai partai "money
>> politics", Dan acara kemarin sama sekali belum menunjukkan kualitas
>> apa-apa, karena anak-anak mahasiswa tingkat 2 pun bisa melakukannya,
>> masalahnya bagaimanakah "kualitas" bung kwik ini kalau di pertemukan
>> dengan orang-orang partai gede macam PBB,PAN,PK atau PPP.
>>
>> Any way kualitas bung kwik sepertinya sudah teruji dari
tulisan-tulisannya
>> di harian "kompas", meskipun ide-ide dalam tulisannya tersebut setali
>> tiga uang sama persis dengan ide dan strategi orde baru, yaitu
>> kurang memberdayakan ekonomi rakyat dan "agak" memihak kepada
>> konglomerasi.
>>
>> -=thx=-
>>
>>
>>
>>
>> ______________________________________________________________________
>> To subscribe, email: [EMAIL PROTECTED]
>> To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
>>
>> PEMILU 7 Juni 1999: Pilih MASA DEPAN BARU bagi Indonesia!
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>
>
>______________________________________________________________________
>To subscribe, email: [EMAIL PROTECTED]
>To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
>
>PEMILU 7 Juni 1999: Pilih MASA DEPAN BARU bagi Indonesia!
>
>
>
>
>
>
>
______________________________________________________________________
To subscribe, email: [EMAIL PROTECTED]
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
PEMILU 7 Juni 1999: Pilih MASA DEPAN BARU bagi Indonesia!
