>kemarin Yusuf-Wibisono nulis:
>
>> Yw: Utk itu, menurut saya, kondisi monopolis seperti sekarang
>> perlu diubah dg hadirnya kompetitor yg riil (sebagaimana
>> saya tulis di email satu lagi). Dan menurut saya, yg
>> menjadi kompetitor riil itu adalah Indosat (plus sejumlah
>> kekuatan yg ditambahkan ke Indosat; yg selanjutnya saham
>> pemerintah di Indosat jangan dibikin mayoritas). Terus lagi:
>> siapapun boleh bebas menyelenggarakan sistem telekomunikasi.
>>
>> ...
>
>Indi njawap:
>
>Indosat belumlah menjadi saingan dalam palayanan saluran telepon rumah.
Yw: Itu kan sekarang. Kalo misalnya nantinya: let say, divisi jawa
tengah-nya Telkom dijual ke Indosat (dan itu bisa terjadi less than
one month, prosesnya), statement di atas tidak berlaku lagi.
>Mengenai monopoli oleh Telkom:
>Memang monopoli ini ditujukan untuk mencapai "economies of scale", yaitu
>dengan adanya pihak tunggal yang menangani pra-sarana komunikasi oleh
>Telkom dan listrik oleh PLN (seperti halnya "public utlilities"
>lainnya), biaya operasi dan transmisi bisa ditekan serendah mungkin.
Yw: Dulunya begitu, tapi sekarang tidak relevan lagi alasan itu
(menurut saya). Telkom dan PLN itu monopoli tidak lain dan
tidak bukan karena sudah kadung (telanjur) (yg berarti bukan
harus begitu selamanya).
>Contohnya: biaya pemasangan dan pemeliharaan tiang listrik dan kabel
>bawah tanah selalu lebih murah bila ditangani oleh satu pihak. namun ini
>hanya berlaku untuk public utilities.
Yw: Itu kalo di satu lokasi. Tapi kalo yg satu di Irian, yg satu
di Aceh, rasanya malah lebih boros kalo ditangani satu pihak.
Jadi ini sifatnya masih relatif juga.
>Monopoli yang kita alami betul2 unik karena Telkom tidak pernah mampu
>untuk ber-admisnistrasi dan ber-operasi secara efisien karena mereka
>selalu kurang berpikir "jangka panjang" (saya sudah ulas kemarin
>mengenai pavement/trotoir PU yang sering kali dibongkar pasang oleh
>Telkom dan PLN karena planning mereka tidak terpadu, tidak ada integrasi
>dalam perencanaan sama sekali antar mereka sendiri!)
Yw: Ah, ini juga tidak 100% benar (mungkin 75%, lah).
Saya kemukakan alasannya:
1. Kalo mau sip dg rencana jangka pj, Telkom itu harusnya menggelar
sekaligus besar-besaran fasilitas telekomunikasi (kayak di negara-
negara maju), sehingga pada saat ada orang minta Telpon, layanan
bisa tersedia dalam setengah jam (karena tinggal aktivasi).
Masalahnya: utk menggelar itu duitnya nggak cukup. Jadinya
seperti sekarang ini. Ibaratnya: kalo mau efisien dalam
beli mie-instant: belinya itu sekaligus tiga dus besar
(isinya sekitar 100 bungkus); lha tapi, orang miskin kan
mana punya duit beli langsung 100 bungkus gitu... Dan Indonesia
ini miskin-kin (even sebelum krisis), iya kan?
2. Terus lagi: perencanaan Telkom itu sering salah (disebabkan
karena turbulensi faktor eksternal). Di negara lain (misalnya
Singapura), tata kota itu disiplin. Yg direncanakan semula
hutan lindung, ya jadinya hutan lindung, dst. Kalo di kita, kan,...
tahu sendiri, deh... Semula direncanakan jadi daerah resapan air,
eh, tahu-tahu nggak berapa lama udah jadi perumahan! Ya, jaringan
ke sana nggak siap (emangnya gila apa, nyiapin jaringan di daerah
resapan air yg nggak berpenduduk)...
Soal gali menggali itu juga sama: (Ini pas orde baru, lho.
Nggak tahu sekarang). Kalo semua dibikin terpadu, proyek jadi
cuma dikit (dan 'setoran KKN' juga jadi dikit), karena itu
banyak orang (pakar KKN) nggak mau (kalo Telkom, PLN, dlsb, sih
sebenernya mau, tapi apa daya...). Terus lagi ada arogansi
kekuasaan (jaman itu), berupa misalnya: "pokoknya daerah sini
(misalnya di depan kantor Kodam) nggak boleh digali!"
(jadi terpaksalah jalur galian muter secara tidak perlu,
ngabisin uang rakyat). Atau: "Pokoknya selama tiga bulan
kota X ini nggak boleh ada galian sedikit pun!" (karena walikotanya
ambisi banget dapet penghargaan apa tuh namanya, lupa lagi).
Jadinya, ya, orang mau jualan/membangun, macet lama. Atau:
"Pokoknya proyek galian harus melalui anu (kroni KKN-nya
penguasa, yg seringkali kompetensinya cetek, dan tg jwnya
thd kenyamanan masyarakat cetek juga). Dari tulisan anda,
kelihatannya Anda kurang pengalaman dg benang kusutnya
urusan jalanan di kota-kota di Indonesia pada masa orde
lama dan orde baru; andaikan anda tahu, anda pasti
sering tersenyum simpul juga (simpul kusut! Ha, ha, ha...
Seperti saya ini). Ya, kita memang sama-sama prihatin, lah.
Mudah-mudahan setelah jaman geger ini, everything is getting
better,...
>Disamping kurang berlakunya regulation dan price ceiling oleh DPR
>(pemerintah) Telkom sendiri masih agak terbelakang dalam menciptakan
>cross reference kepada instansi lainnya seperti PLN dan PU.
Yw: Sistem KKN justru secara sistematis mencegah (PLN, PAM, Telkom,
PU, dll) melakukan hal itu. ;-)
Saya setuju: ini memang perlu direformasi.
>Sudah saatnya pihak eksekutif dari instansi2 tersebut disekolahkan
>kembali agar mereka bisa bekerja dengan visi jauh ke depan.
>
>INDI
Yw: ;-)
