Gagasan anda ini sejalan dengan yang saya pikirkan sejak tahun 1990
(saya pernah membuat paper tentang perlu dibubarkannya kantor departemen
kesehatan di tingkat II untuk efisiensi, sewaktu belajar S-2 di UI dan
mendapat banyak pujian dari para profesor), yaitu berangkat dari pola
pikir efisiensi dan memperkuat kemandirian daerah.
Saya optimis bahwa perimbangan pusat-daerah ini semakin lama akan
semakin gencar dan bobotnya akan semakin membesar ke daerah. Dengan
berpindahnya 'kue' ke daerah, para 'pakar'pun akan ngikutin 'kue' tsb ke
daerah, yang pada gilirannya daerah akan semakin kuat dan menginginkan
porsi otonomi yang semakin besar. Semakin besar otonomi daerah, akan
semakin banyak 'pakar' berpindah ke daerah-daerah. Di sisi lain,
daerahpun menjadi semakin mandiri dan bebas mengembangkan ide-ide untuk
kemajuannya. Pada saat inilah peran departemen-departemen di tingkat
pusat menjadi semakin mengecil. Porsi supervisi dan bimbingan tehnis
secara drastis akan menyusut. Tidak ada pilihan lain untuk merampingkan
organisasi operasional di tingkat departemen atau kementerian ini.
Bayangan saya, nantinya cukup ada 10 departemen saja.
Awal-awalnya seperti saat sekarang ini tidak mudah, karena para
'juragan' tetap menginginkan sentralisasi kekuasaan di pegang Jakarta,
termasuk perputaran keuangannya (dengan kata lain, biarlah 'kue'nya
tetap ada di Jakarta, sehingga mudah untuk dapat bagiannya).
Seandainya kita-kita yang sedang berada di 'lapis ke dua atau ke tiga'
di belakang tokoh-tokoh masyarakat di republik kita ini mempunyai
pemikiran yang se arah terhadap dampak positifnya perimbangan
'pusat-daerah' tsb., kelihatannya prospek negara Indonesia akan semakin
cerah dan menjanjikan. Semoga.
Salam,
Budi
Yusuf-Wibisono wrote:
>
> ...
>
> :-)
>
> Dg maraknya perimbangan Pusat-Daerah, mungkin perlu dipikir
> bener: apa Indonesia ini mentrinya perlu ada 30 orang lebih?
> Terus jumlah lembaga non-dep yg jumlahnya juga seabrek-abrek?
> (dan semuanya ngumpul di Jkt?). Partai (calon) pemenang
> rasanya perlu mikir sampe ke sini.
>
> Saya baca Bappenas masih 'maksa' utk tetap eksis (walopun
> dalam masa 'otonomi') sebetulnya cukup ditangani satu dirjen
> aja atau seorang eselon satu (di suatu departemen).
> Mentrans juga. Kalo dipikir bener, depsos itu juga nggak
> harus ada. Fungsinya sih mungkin harus ada, tapi ya, kalo
> pekerjaannya dikit, (dan anggarannya dikit), mbok ya jangan
> jadi departemen sendiri, lah. Biaya satu orang mentri itu
> kan mahal (soalnya ada ikutannya ;-). Apa nggak bisa terjadi
> merger besar-besaran? Wong bank-bank yg 'oplah'-nya triliunan
> aja bisa merger, kok departemen yg gurem-gurem nggak dimerger...
>
> Ada ide lain?
>
> Yw.
