--- Yusuf-Wibisono <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> ...
>
> Yw: Gile, nih... Subjek ame isinye udah beda banget, Mas.
> Tapi biarin aja, deh.
Ya kalo gitu balik lagi ke permasalahan semula aja deh, efisiensi
departemen.
Saya juga mikir kalo jumlah menteri dan departemennya kebanyakan justru
malah ndak efisien, apalagi ditambah dengan lembaga2 non-departemen
yang jumlahnya juga kebanyakan. Terlalu banyak nantinya budget yang
dialokasikan untuk departemen dan no-dep yang kurang berfungsi
tersebut.
Kalo emang pembagian pusat-daerah nanti sudah berjalan dengan baik,
maka sudah menjadi suatu keharusan adanya penyusutan jumlah departemen
dan no-dep kepada hal2 yang memang menyangkut urusan nasional dan tidak
mungkin didelegasikan kepada daerah, contohnya urusan dalam negeri
(internal affairs), urusan luar negeri, serta urusan Hankam. Tapi saya
juga tidak punya estimasi tentang jumlah yang efektif, yang jelas,
perlu di perkecil, sisanya serahkan aja kepada daerah.
Tapi saya juga merasa bahwa untuk saat ini, dimana ekonomi kita masih
babak bunyak, kita belum cukup siap untuk melakukan efisiensi
departemen, atau perampingan jumlah departemen, karena berkaitan dengan
masalah ketenaga kerjaan.
Lha kalau sekarang, dengan jumlah departemen yang banyak, dan banyak
mempekerjakan karyawan saja, angka pengangguran kita masih tinggi,
gimana kalau tiba2 dilakukan perampingan...? apa nggak semakin meroket
jumlah pengangguran kita?
Jadi ya meskipun efisiensi departemen merupakan suatu keharusan, tapi
nggak boleh dilakukan dengan terburu buru karena akan membawa dampak
negatif di sisi yang lain.
ini cuman pendapat doang, lha ane bukan tukang ekonomi kok..
_________________________________________________________
Do You Yahoo!?
Get your free @yahoo.com address at http://mail.yahoo.com
