...
>Gagasan anda ini sejalan dengan yang saya pikirkan sejak tahun 1990
>(saya pernah membuat paper tentang perlu dibubarkannya kantor departemen
>kesehatan di tingkat II untuk efisiensi, sewaktu belajar S-2 di UI dan
>mendapat banyak pujian dari para profesor), yaitu berangkat dari pola
>pikir efisiensi dan memperkuat kemandirian daerah.
Yw: Setuju seratus persen (dg para profesor anda itu).
Dg pemikiran begini, anda harusnya jadi wakil presiden. :-)
(Dan kalo anda jadi wakil, jangan lupa, saya jadiin
presidennya, ya :-).
>Saya optimis bahwa perimbangan pusat-daerah ini semakin lama akan
>semakin gencar dan bobotnya akan semakin membesar ke daerah. Dengan
>berpindahnya 'kue' ke daerah, para 'pakar'pun akan ngikutin 'kue' tsb ke
>daerah, yang pada gilirannya daerah akan semakin kuat dan menginginkan
>porsi otonomi yang semakin besar. Semakin besar otonomi daerah, akan
>semakin banyak 'pakar' berpindah ke daerah-daerah. Di sisi lain,
>daerahpun menjadi semakin mandiri dan bebas mengembangkan ide-ide untuk
>kemajuannya. Pada saat inilah peran departemen-departemen di tingkat
>pusat menjadi semakin mengecil. Porsi supervisi dan bimbingan tehnis
>secara drastis akan menyusut. Tidak ada pilihan lain untuk merampingkan
>organisasi operasional di tingkat departemen atau kementerian ini.
>Bayangan saya, nantinya cukup ada 10 departemen saja.
Yw: Estimasi saya: 15 Departemen (dan sejumlah non-dep
harus hapus/lebur. Kayak Bapennas, BKKBN, BPPT, etc.).
>Awal-awalnya seperti saat sekarang ini tidak mudah, karena para
>'juragan' tetap menginginkan sentralisasi kekuasaan di pegang Jakarta,
>termasuk perputaran keuangannya (dengan kata lain, biarlah 'kue'nya
>tetap ada di Jakarta, sehingga mudah untuk dapat bagiannya).
Yw: Justru menurut saya timingnya sekarang tepat.
Asumsinya tentu: pemerintahan berganti.
Ibukota (--saya nggak mau menggunakan kata Jakarta, karena
menurut ide saya ibukota itu lokasinya juga nggak harus di Jkt--)
tetap memiliki arti strategis. Biarpun dep. nya dikit.
Contoh: Kalo Depsos, DepAg, DepKes, DepKop, DepNaker,
Urusan Peranan Wanita, Pemuda & Olahraga, dihapus.
Diganti Departemen Kesejahteraan. Si Mentri Kesejahteraan
ini akan jadi 'super' (dibanding Mentri Sosial sekarang
atau menperta sekarang). Iya nggak? Justru kalo sekarang
ini, ada mentri yg powernya demikian seupilnya sehingga
kalah jauh dg gubernur di propinsi termiskin (powernya)
atau suatu perusahaan kecil (di Singapur); yg demikian
sebenernya lebih tepat disebut mentri urusan upil. ;-)
Lainnya itu KKN dan pemborosan (kalo jumlah instansinya
dikit), pasti berkurang.
>Seandainya kita-kita yang sedang berada di 'lapis ke dua atau ke tiga'
>di belakang tokoh-tokoh masyarakat di republik kita ini mempunyai
>pemikiran yang se arah terhadap dampak positifnya perimbangan
>'pusat-daerah' tsb., kelihatannya prospek negara Indonesia akan semakin
>cerah dan menjanjikan. Semoga.
>
>Salam,
>Budi
Yw: Menurut saya, ide anda itu (yg dibackup dg riset/tulisan ilmiah)
bisa dijual (ke pemenang pemilu). Dan dalam waktu dekat, kita
akan melihat perubahan (insya Allah); yg sifatnya senada dg
riset yg pernah anda lakukan.
Berani tarohan?
:-)
