Sahabat-sahabat referensiers ysh,
 
Saya sepakat dengan apa yang dikemukakan oleh Mas Toro dengan adanya indikasi 
politik/kebijakan pembiaran kota. 
 
Menurut saya, kebijakan pembiaran (politique d'ignorance atau ignorance policy) 
ini dilakukan baik oleh pemerintahan di level pusat maupun di daerah secara 
sadar ataupun tak sadar. 
 
Sebagai contoh, dari tahun 60an sejak disusunnya Undang-undang Pokok Agraria, 
hingga kini belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang lahan 
perkotaan dan pengelolaannya. Selain itu, dahulu di tahun 89 pernah ada suatu 
Keputusan Presiden yang mengatur pelarangan alih fungsi lahan-lahan pertanian 
produktif menjadi penggunaan lahan lainnya, termasuk untuk lahan perkotaan. 
Namun, keputusan presiden tersebut tidak pernah disambut oleh kalangan penyusun 
undang-undang (pemerintah pusat dan DPR) untuk mengubahnya menjadi suatu 
undang-undang, seperti undang-undang pelestarian lahan subur, misalnya. 
Akibatnya, keppres tersebut hanya berfungsi efektif dalam beberapa tahun, dan 
akibat lemahnya definisi dari "lahan produktif" di keppres tadi maka disinyalir 
terdapat banyak upaya para developer (besar maupun kecil dan mikro) yang 
"men-tidak-produktif-kan" terlebih dahulu areal lahan yang dikuasainya agar 
bisa dialih-fungsikan menjadi lahan
 non-pertanian (permukiman, industri dan lahan perkotaan lainnya). Ini adalah 
beberapa contoh dari "pembiaran" atau ketidak-pedulian pemerintah terhadap 
ketersediaan sumber daya lahan subur yang terbatas. Akibatnya, hingga kini 
negara kita mengalami proses alih fungsi lahan yang sedemikian besar, dimana 
salah satunya (dalam luasan yang juga sangat signifikan) terjadi di Pulau Jawa 
yang terkenal sebagai salah satu lahan subur utama di Indonesia. Predator dari 
lahan subur ini adalah perkembangan aktivitas perkotaan yang tidak terkendali, 
dimana yang menjadi korban adalah lahan pertanian dan lahan terbuka hijau 
lainnya (termasuk hutan) yang merupakan sumber daya alam yang sediaannya 
terbatas.
 
Pada tingkat daerah, banyak daerah kabupaten di Indonesia terutama di Jawa yang 
berlomba-lomba "mengubah" wilayahnya menjadi wilayah perkotaan. Ini dilakukan 
dengan berusaha menangkap sebesar mungkin aktivitas-aktivitas perkotaan ke 
dalam wilayahnya terutama di bagian wilayahnya yang dilalui oleh jaringan jalan 
regional utama. Selain itu, pada kota-kota kecil di wilayah kabupaten, banyak 
aktivitas pembangunan fasilitas perkotaan, seperti fasilitas perdagangan, rumah 
sakit, sekolah, pasar, perkantoran, dsb yang dibangun di pinggiran-pinggian 
kota kecil tersebut terutama yang dilalui oleh jaringan jalan regional (dengan 
alasan ketersediaan lahan yang ada), tanpa menyadari bahwa fasilitas-fasilitas 
yang dibangun tersebut akan memicu perkembangan kawasan setempat dan mengubah 
kawasan setempat menjadi lebih bercirikan perkotaan. Kondisi ini diperparah 
dengan tidak adanya kebijakan pembatasan pengembangan lahan perkotaan (semacam 
smart growth policy), sehingga
 pada sepuluh atau dua puluh tahun berikutnya ciri perkotaan (dengan rendahnya 
suplay infrastruktur perkotaan) telah menjadi karakter bagi kawasan-kawasan 
seperti ini.
 
Dalam konteksnya di perkembangan penduduk dan aktivitas perkotaan di Pulau 
Jawa, tingginya tekanan perkembangan penduduk dan aktivitas perkotaan di pulau 
ini juga tidak mampu membangkitkan kesadaran pemerintah pusat untuk 
mengembangkan suatu "affirmative actions" bagi pengembangan infrastruktur yang 
baik di luar Jawa (Sumatera, misalnya, sebagai pulau besar yang terdekat kepada 
Pulau Jawa) untuk mencoba menarik besarnya tekanan  dari Pulau Jawa dan 
mengalihkannya ke wilayah-wilayah lainnya. 
 
Menurut pendapat saya, kesadaran akan fenomena seperti ini perlu dikembangkan 
agar kita tidak kembali mengulangi kesalahan "pembiaran" di masa depan. Apabila 
kesalahan "pembiaran" ini dilakukan saya yakin bahwa bencana-bencana perkotaan 
perkotaan seperti banjir, kemacetan, DBD muntaber dan kolera, dsb, yang pada 
saat ini telah akrab di kota-kota besar kita, juga akan menjadi "teman 
seperjalanan" pada kota-kota kecil kita termasuk kota-kota kecil di kabupaten. 
Selain itu, apabila "pembiaran" ini terus berlanjut, saya juga yakin bahwa 
Pulau Jawa akan menjadi suatu "Kampung Besar Jawa" dalam waktu sekitar 50 
tahunan mendatang. Bisa jadi, pada saat itu puisi Ronggo Warsito tentang "wong 
Jowo keri separo" yang konon diyakini sebagai suatu ramalan, akan benar-benar 
terjadi sebagai akibat dari bencana perkotaan yang terjadi di mana-mana di 
Pulau Jawa.
 
Mohon tanggapan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sahabat-sahabat referensiers atas 
"dobosan kosong" saya ini.... Terima kasih sebelumnya...
 
Salam,
 
Fadjar Undip
 
 


--- On Tue, 2/2/10, [email protected] <[email protected]> wrote:


From: [email protected] <[email protected]>
Subject: Re: [referensi] Wajah Kota Indonesia
To: [email protected]
Date: Tuesday, February 2, 2010, 7:27 AM


  



Bapak Ibu Referenciers,
Ijinkan saya untuk komentar juga ya.

Saya melihat perkembangan Kota ini tidak mengikuti perkembangan teknologi yang 
berkaitan dengan perkembangan jumlah penduduk. Cerita Mas Eko, tentu berkaitan 
erat dengan teknologi pada waktu itu. Jaman Bung Karno yang dibutuhkan adalah 
sepeda, dan ini adalah simbol kelas menengah. Mobil hanya trrjangkau untuk Para 
administratur Perkebunan ataupun Sultan. Untuk ra'yat jelata cukup jalan kaki.

Cerita Pak BTS tentang pertumbuhan penduduk kota tentu saja benar. Yang tidak 
benar adalah adanya "pembiaran" ra'yat jelata dari jalan kaki ke angkot yang 
amburadul.

Ketika Singapora di tahun 1974 memutuskan untuk membangun MRT system, 
seharusnya Jakarta juga memutuskan hal yang sama. Ketika Bangkok dan 
Kualalumpur memutuskan membangun MRT sistem dan memperbaiki sistem transportasi 
metropolitannya, seharusnya Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Makassar juga 
melakukan hal yang sama. 

Kecuali sindroma inferiority para pengambil keputusan masih melekat, keputusan 
semacam itu tidak akan terjadi. Sindroma ini adalah: elite di atas adalah 
proyeksi dari para administratur Onderneming yang selalu naik mobil, 
berkacamata cengdem, tongkat Sulaiman, dan topi oval. Sementara ra'yat jelata 
silakan menikmati apapun yang tersedia di kota, mau jalan kaki, naik sepeda, 
naik angkot-- terserah. Mau tinggal di gubuk reyot pinggir kali, mau jualan di 
trotoar, mau ngemis, silakan. Pokoknya kota ya seperti itu.. Kota adalah milik 
elite yang telah "menyediakan" ruang untuk ra'yat jelata. Silakan dinikmati. 
Pada waktunya kalau elite butuh ruang, ya jangan protes, karena atas nama kota 
akan dibutuhkan ruang untuk jalan tol baru, apartemen baru, mall baru, dst.. 
Maka ruang itu akan diambil. 
Epilogue: ini adalah penyakit sindroma inferiority, yang mempromosikan 
pembiaran kota, dan tidak perlu perencanaan. Please jangan diikuti. Ini 
menyesatkan.
Salam
Toro 
Powered by Telkomsel BlackBerry®


From: Eko B K <ekobu...@yahoo. com> 
Date: Mon, 1 Feb 2010 19:30:06 +0000 (GMT)
To: <refere...@yahoogrou ps.com>
Subject: Re: [referensi] Wajah Kota Indonesia

  





Pak Iman, Pak Ibn, Pak BTS ysh.,


Kuliah di Bandung era 70 an mungkin masih enak ya pak? Pdhal penduduknya saat 
itu sudah sekitar 1,3 juta jiwa, kendaraan bermotor tidak sebanyak sekrg, udara 
sejuk... apalagi kalau kuliahnya tahun 1920 an, jaman Bung Karno, ketika 
penduduk Bdg masih 94 ribu jiwa, dan masih pd jalan kaki, naik andong nampaknya 
enak sekali....terlebih lagi tahun 1846 ketika penduduk Bdg hanya 11 ribu jiwa, 
sayangnya waktu itu belum ada universitas. ..


Yg mungkin tidak enak adalah hidup di Bdg tahun 1488 ketika masih hutan semua 
hehe....


salam...








--- En date de : Lun 1.2.10, Bambang Tata Samiadji <btsamia...@yahoo. com> a 
écrit :


De: Bambang Tata Samiadji <btsamia...@yahoo. com>
Objet: Re: [referensi] Wajah Kota Indonesia
À: refere...@yahoogrou ps.com
Date: Lundi 1 Février 2010, 16h42


  






dear all
 
Sudah jelas bahwa persentase penduduk perkotaan semakin meningkat dibanding 
dengan persentase penduduk diperdesaan.
 
Berdasarkan data statistik :
 
Tahun 1970, jumlah penduduk  119 juta, kota : desa = 17% : 83% =   20,23 jt :   
98,77 jt
Tahun 1980, jumlah penduduk  147 juta, kota : desa = 23% : 77% =   33,81 jt : 
113,19 jt
Tahun 1990, jumlah penduduk  179 juta, kota : desa = 30% : 70% =   53,70 jt : 
125,30 jt
Tahun 2000, jumlah penduduk  205 juta, kota : desa = 43% : 57% = 116,85 jt :   
88,15 jt
Tahun 2010, jml pddk (proy)     233 juta, kota : desa = 55% : 45% = 104,85 jt : 
128,15 jt
 
Walaupun persentase penduduk perdesaan terus menurun dari tahun ke tahun, 
tetapi jumlah nominalnya  tidak mengalami banyak pengurangan, yaitu sekitar 100 
juta sejak tahun 1970 hingga proyeksi tahun 2010. Lihat fakta di atas.
 
Perlu diketahui bahwa pertambahan jumlah penduduk perkotaan  bukan hanya karena 
migrasi ke kota dan pertumbuhan natural di kota, tetapi juga perubahan wilayah 
desa menjadi kota sehingga wilayah perdesaan semakin berkurang. Mengingat 
jumlah nominal penduduk perdesaan sekitar 100 juta dalam wilayah perdesaan yang 
semakin berkurang, berarti kepadatan penduduk di perdesaan semakin padat.
 
Jadi salah besar bila ada kebijakan untuk kembali  ke desa.
 
Thanks. CU. BTS.


--- On Mon, 2/1/10, isoedradjat@ yahoo.com <isoedradjat@ yahoo.com> wrote:


From: isoedradjat@ yahoo.com <isoedradjat@ yahoo.com>
Subject: [referensi] Wajah Kota Indonesia
To: refere...@yahoogrou ps.com
Date: Monday, February 1, 2010, 12:51 AM


Sekarang penduduk Indonesia, separo di kota separo di desa
Nanti,  20 tahun lagi, 3/4nya atawa 200 juta tinggal di kota.
Dulu ngga macet, sekarang macet, apalagi nanti, baru keluar rumah udah macet.
Dulu naik motor bisa sambil indehoy, sekarang baru pegangan udah diklakson.
Dulu orang tua bisa tidur siang, sekarang boro boro. Pergi Subuh, pulang Isya.
Dulu main dilapangan, sekarang di jalanan
Dulu kriminil cuma ada maling, sekarang mutilasi,  sodomi, PIN diintip orang.
Dulu kota yg banjir ke itung ama jari, sekarang susah deh banjir dimana mana.
Dulu sungai msh bisa dipake buat sikat gigi, sekarang semerbak harum mewangi.
Dulu tempat sampah sedikit, sekarang dimana mana tempat sampah.
Dulu rumah kumuh cuma ada di Balubur, sekarang sekota kumuh semua.
Sabtu dan Minggu, Dago, Gasibu, Punclut amit2 deh. Terlalu (baca pake Dialek 
Roma Irama)
Dulu kencing gratis, sekarang pake tarip, BAK, BAB dan Mandi beda hargenye.
Dulu masih banyak Burung Gereja, sekarang jarang  terdengar. 
Dulu sedikit orang Kampungan, sekarang Kampungan semua..
Dulu bisa bikin Gelora, Monas dan Taman Mini, sekarang cuma bisa bikin PNPM 
busway, eh Suramadu bisa deng. 

Iman tea.
Powered by Telkomsel BlackBerry®

------------ --------- --------- ------

Komunitas Referensi
http://groups. yahoo.com/ group/referensi/ Yahoo! Groups Links













      

Kirim email ke