[Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Intervensi Asing dalam Pembuatan 79 Undang-Undang di RI
Semuanya demi penguasaan kekayaan alam Indonesia dan bangsa oleh pemerintahan dibiarkan hidup dalam sikon setengah jajahan, merana melata di negeri yang sangat kaya raya. --- On Mon, 8/16/10, Satrio Arismunandar wrote: Beritasatu.com | Senin, 16 Agustus 2010 Asing Turut Campur Pembuatan Undang-Undang http://www.beritasa tu.com/articles/ read/2010/ 8/955/asing- turut-campur- pembuatan- undang-undang Badan Intelijen Negara atau BIN melaporkan, proses pembuatan 79 undang-undang di DPR dikonsep oleh konsultan asing. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Eva Kusuma Sundari, yang mengaku mendapatkan informasi tersebut dari laporan BIN. "Pasca reformasi, berdasarkan hasil laporan BIN, 79 UU kita, dikonsep oleh konsultan asing," kata Eva dalam sebuah acara diskusi di Jakarta. Eva mengatakan, campur tangan asing dalam pembuatan undang-undang itu adalah bentuk subversif terhadap konstitusi karena regulasi yang dibuat dan dihasilkan tidak lagi merujuk konstitusi. "Ke depan, guidance value kebijakan itu harus merujuk pada konstitusi," kata Eva. Sektor Mingas dan Pertanian Menurut Eva, campur tangan asing dalam proses pembuatan undang-undang kebanyakan menyangkut regulasi di sektor strategis. Antara lain undang-undang di sektor minyak dan gas, energi dan pertanian. "Bayangkan saja, sekarang 80 persen tambang kita dikuasai asing. Wajar bila sustaibility energi listrik, pupuk dan energi di dalam negeri tak terpenuhi," kata Eva. Dia memberi contoh, campur tangan asing dalam eksplorasi gas di Sulawesi. "Belum-belum, negara sudah menyatakan 20 persen hanya untuk dalam negeri. Padahal perusahaan gas negara teriak-teriak, " ujar Eva. Dia juga merujuk hasil kajian Serikat Tani yang menyebutkan ada 23 undang-undang yang berhubungan dengan pertanian tidak memihak para petani dalam negeri. "Undang-undang yang terkait migas, energi dan pertanian, sangat pro corporate," kata Eva. Dia menyimpulkan, praktek kekuasaan saat ini jarang sekali menggunakan konstitusi sebagai pegangan karena semua diserahkan kepada selera pasar sehingga yang muncul kemudian adalah negosiasi politik transaksional. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Politik yang di dalamnya ada wacana ambang batas atau parliamentary treshold. "Banyak partai setuju [ambang batas] 5 persen. PDI-P juga. Namun nanti akan ada transaksi, sehingga di dapat angka 3,5 persen," ujarnya. Memukul Kredibilitas DPR Menurut Eva, campur tangan asing dalam proses legislasi di Indonesia bukan saja mengejutkan, tapi juga berbahaya bagi kedaulatan dan kemandirian Indonesia sebagai sebuah bangsa. Menurutnya, campur tangan asing itu juga memukul kredibilitas parlemen sebagai lembaga legislasi. "Anggap saja [laporan BIN] itu otokritik bagi DPR. Ke depan jangan terjadi lagi. Biarlah alon-alon [pelan-pelan- Red] tapi orientasi pembuatan undang-undang benar-benar demi bangsa," kata dia. Rekan Eva di DPR, Teguh Juwarno mengatakan, sebagai sebuah bangsa, Indonesia bisa dikatakan adalah bangsa yang rendah diri karena semua tergantung asing. "Beli susu dari Australia. Padahal kita ini negara besar. Semua berkepentingan dengan Indonesia, misalnya kalau Australia mencoba menekan Indonesia, negara lain seperti Jepang akan bereaksi, karena akan ke mana Honda dan Kawasaki dipasarkan," kata wakil ketua komisi II DPR RI dari Fraksi PAN itu. Menurut Teguh, potensi penduduk yang besar tidak disertai mental pemimpin yang berdaulat. "Kita ini sebagai bangsa terbiasa ditanamkan sebagai bekas jajahan. Jadi mentalnya inlander. Mental penjilat," kata Teguh.*** Satrio Arismunandar Executive Producer News Division, Trans TV, Lantai 3 Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12 - 14 A, Jakarta 12790 Phone: 7917-7000, 7918-4544 ext. 3542, Fax: 79184558, 79184627 http://satrioarismunandar6.blogspot.com HP: 0819 0819 9163 "Janganlah mengira kita semua sudah cukup berjasa dengan turunnya si tigawarna (Belanda). Selama masih ada ratap tangis di gubuk-gubuk, belumlah pekerjaan kita selesai! Berjuanglah terus dengan mengucurkan sebanyak-banyaknya keringat" (Pidato Bung Karno, 17 Agustus 1950)
[Forum-Pembaca-KOMPAS] SBY Dinilai Tak Cocok Jadi Bapak Kesejahteraan- Tokoh-Tokoh Nasional Soroti Kepempinan SBY
SBY Dinilai Tak Cocok Jadi Bapak Kesejahteraan JAKARTA - Legasi atau simbol Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai bapak kesejahteraan ditanggapi berbagai pihak. Legasi yang diberikan Center for Information and Development Studies (Cides) itu dinilai tidak cocok disematkan kepada SBY. ''Saya kira, itu baik-baik saja. Namun, apa sebenarnya indikatornya?'' kata Priyo Budi Santoso, wakil ketua DPR, di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (13/8). Indikator legasi bapak kesejahteraan yang diberikan Cides tersebut adalah SBY merupakan presiden yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Legasi tersebut baru sebatas usul dari Cides. Sebagai anggota kehormatan Cides, Priyo mengaku tidak tahu-menahu legasi bapak kesejahteraan itu telah diberikan. Menurut dia, legasi bagi SBY yang lebih tepat adalah presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Terlebih, SBY juga terpilih selama dua periode berturut-turut dengan perolehan suara yang meyakinkan. ''Kalau saya, cenderung SBY sebagai The Best Son of The Country (Anak Bangsa Terbaik, Red),'' ujar Priyo. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Cides Ricky Rahmadi mengusulkan legasi bapak kesejahteraan diberikan kepada SBY. Menurut dia, dengan dua kali kepemimpinan, sudah saatnya SBY memiliki legasi yang cocok bagi dirinya. Mengingat, para presiden RI sebelumnya juga memiliki legasi yang berbeda-beda. Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo menilai sah-sah saja usul SBY sebagai simbol bapak kesejahteraan itu. Menurut dia, setiap warga berhak mengusulkannya. Tapi, dengan nada menyindir, dia meyakini bahwa SBY masih belum berkenan. ''Sebab, peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana janji kampanye pilpres dan pidato pelantikan presiden periode kedua sampai sekarang belum menunjukkan hasil optimal,'' ungkap ketua Fraksi PDIP di DPR itu. Tjahjo menyatakan bahwa angka kemiskinan masih cukup tinggi. Angka pengangguran juga belum menunjukkan perbaikan dan penurunan yang signifikan. Sementara itu, program-program kesejahteraan rakyat seperti PNPM dan dana BOS masih menggunakan dana utang, belum dana penerimaan mandiri. ''Saya kira, usul tersebut bisa disampaikan lagi saat berakhirnya jabatan beliau pada 2014 sambil kita evaluasi kembali keberhasilannya selama sepuluh tahun pemerintahan ini ke depan,'' ujar Tjahjo. Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie menolak menanggapi wacana yang dilontarkan Cides tersebut. ''Soal itu, biar masyarakat saja yang menilai,'' katanya setelah salat Jumat di masjid DPR kemarin. (bay/pri/c5/agm) [ Sabtu, 14 Agustus 2010 ] Tokoh-Tokoh Nasional Soroti Kepemimpinan SBY BELASAN tokoh nasional kemarin (13/8) menggelar refleksi kritis. Dalam pandangan mereka, selama 65 tahun Indonesia merdeka, rakyat belum terbebaskan dari keterkungkungan, penderitaan, keterbelakangan, dan diskriminasi. ''Justru sekarang lah kita mendapati persoalan semakin meruyak, terus bertambah pula kesusahan rakyat,'' kata mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli di sekretariat Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Jakarta, kemarin. Pembicara lain, Frans Magnis Suseno mengatakan, ada tiga tendensi negatif yang berpotensi mengancam eksistensi bangsa Indonesia di usianya ke -65. Yang pertama adalah kesenjangan kesejahteraan. ''Ada sesuatu yang tidak beres dalam kebijaan ekonomi politik bangsa ini,'' katanya. Tendensi kedua, masih adanya batasan untuk beribadah tanpa rasa takut. Menurut dia, intoleransi terus berkembang di tengah masyarakat. ''Orang yang dulu bisa hidup bersama sekarang dipenuhi rasa benci,'' ujar Frans Magnis. Persoalan ketiga adalah korupsi. Frans Magnis mengingatkan, dalam sepuluh bulan terakhir, rakyat dijejali persoalan Century, Susno, sampai rekening bermasalah di tubuh Polri. (pri/c4/agm)[ Sabtu, 14 Agustus 2010 ] Tokoh-Tokoh Nasional Soroti Kepemimpinan SBY BELASAN tokoh nasional kemarin (13/8) menggelar refleksi kritis. Dalam pandangan mereka, selama 65 tahun Indonesia merdeka, rakyat belum terbebaskan dari keterkungkungan, penderitaan, keterbelakangan, dan diskriminasi. ''Justru sekarang lah kita mendapati persoalan semakin meruyak, terus bertambah pula kesusahan rakyat,'' kata mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli di sekretariat Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Jakarta, kemarin. Pembicara lain, Frans Magnis Suseno mengatakan, ada tiga tendensi negatif yang berpotensi mengancam eksistensi bangsa Indonesia di usianya ke -65. Yang pertama adalah kesenjangan kesejahteraan. ''Ada sesuatu yang tidak beres dalam kebijaan ekonomi politik bangsa ini,'' katanya. Tendensi kedua, masih adanya batasan untuk beribadah tanpa rasa takut. Menurut dia, intoleransi terus berkembang di tengah masyarakat. ''Orang yang dulu bisa hidup bersama sekarang dipenuhi rasa benci,'' ujar Frans Magnis. Persoalan ketiga adalah korupsi. Frans Magnis mengingatkan, dalam sepuluh bulan terakhir, rakyat dijejali persoalan Century, Susno, sampai rekening bermasalah di tubuh Polri. (pri/c4/agm) [Non-t
[Forum-Pembaca-KOMPAS] PDI-P: Kenaikan Gaji Hanya Pencitraan
Sama saja dengan BLT sebelum pemilu dan pilpres yang lalu. Tidak menyelesaikan permasalahan yang lebih menyeluruh! PDI-P: Kenaikan Gaji Hanya Pencitraan Senin, 16 Agustus 2010 | 17:59 WIB KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka peringatan HUT ke-65 RI pada Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/8/2010). JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Oli Dondo Kambey, yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, mengatakan, keputusan pemerintah menaikkan gaji pokok pegawai negeri sipil/TNI/Polri dan pensiun pokok sebesar rata-rata sebesar 10 persen hanya sekadar politik pencitraan SBY. "Tahun depan, inflasi tahun 2011 naik 7 persen. Lalu, tarif dasar listrik naik 8 persen. Jadi, kenaikan gaji hanya lipstik, politik pencitraan," ujar Oli kepada para wartawan di Ruang Fraksi PDI-P DPR RI, Jakarta, Senin (16/8/2010). Selain menaikkan gaji, kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah juga tetap memberikan gaji dan pensiun bulan ke-13 bagi PNS/TNI/Polri dan pensiunan. "Melalui kebijakan ini, penghasilan PNS dengan pangkat terendah meningkat dari Rp 1.895.700 menjadi sekitar Rp 2.000.000. Khusus bagi guru dengan pangkat terendah, pendapatannya meningkat dari Rp 2.496.100 menjadi Rp 2.654.000," kata Presiden. Sementara itu, bagi anggota TNI/Polri dengan pangkat terendah, penghasilannya meningkat dari Rp 2.505.200 menjadi Rp 2.625.000. Perbaikan pendapatan, kata Presiden, dimaksudkan agar guru dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pendidik generasi mendatang. Penulis: Hindra Liauw | Editor: Tri Wahono Dibaca : 1428 [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Pengamat: Pidato SBY Datar
NATO: NO ACTIONS TJITRA ONLY Pengamat: Pidato SBY Datar Headline News / Polkam / Senin, 16 Agustus 2010 11:41 WIB Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato kenegaraan di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta Pusat. Namun, menurut sejumlah pengamat politik, pidato Presiden datar. Cendekiawan Komaruddin Hidayat, misalnya. Harusnya, kata dia, pidato itu lebih menukik kepada substansi masalah. "Tapi tadi SBY bicara normatif. Tidak masuk pada substansi. Datar-datar saja," kata Komaruddin di Jakarta, Senin (16/8). Komaruddin menilai pidato tersebut kurang inspiratif. "Saya berharap ada satu visi, komitmen dan pikiran yang jernih. Tapi pidato tadi tidak membangkitkan suatu optimisme bagi saya," pungkas Komaruddin. Sementara pakar komunikasi politik Effendy Ghazali menilai tidak ada perkembangan dalam pidato presiden dari tahun ke tahun. Menurut Effendi, pidato SBY hanya mengangkat keberhasilan dan tidak menyinggung kegagalan. Kritik keras pun dilontarkan pengamat politik Eep Saefullah Fatah. Menurut Eep, SBY tanpa ekspresi saat berpidato. "Sebagai komunikator, saya tidak tergugah dengan cara berpidato seperti itu," tegas Eep. Dalam pidatonya, menurut Eep, SBY sebagai seseorang yang terus berkampanye sepanjang hayat. "Ketika kampanye, Anda bisa ngomong indah. Saat memerintah, puisi itu harus menjadi prosa. Untuk hal itu, SBY terus berpuisi," kata Eep.(RAS) [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Hati-hati Mengelola Utang
Dengan "banjir bandang" hot money, Indonesia disanjung oleh media Barat (siapa lagi) sebagai ekonomi yang mantap, tentu sesuai tolok ukur neoliberalisme yang predatoris. Sekejap hot money bisa disedot, imbasnya bukan pada yang super kaya, pada semua yang kian melarat. Kita sungguh perlu pemerintah yang pro rakyat. Status quo pelestarian kemiskinan 2004-2014 teramat panjang! Hati-Hati Mengelola Utang Suryopratomo METROTVNEWS Kamis, 12 Agustus 2010 19:09 WIB EKSPOSE utang luar negeri kita yang melewati angka Rp1.600 triliun memang bisa dilihat dari dua sisi yang berbeda. Dilihat dari perbandingannya terhadap produk domestik bruto yang tercatat 25 persen, utang itu masih dalam tingkatan yang aman. Namun dilihat dari sisi nominalnya, angka itu tergolong menakutkan. Mengapa kita katakan seperti itu? Karena dilihat dari sisi perbandingannya terhadap PDB masih dalam batasan wajar. Utang-utang negara lain ada yang di atas 60 persen, bahkan banyak yang di atas 100 persen. Namun melihat kewajiban pembayaran pokok dan bunga yang mencapai Rp110 triliun per tahun, kita pantas untuk berhati-hati. Belum lagi pembayaran bunga obligasi peninggalan krisis keuangan 1998 yang mencapai Rp60 triliun per tahun, artinya hampir 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara habis untuk membayar utang. Hal yang harus kita perhatikan dari utang itu adalah bagaimana penggunaannya. Untuk apa semua utang itu dipergunakan? Apakah utang itu dipakai untuk kepentingan yang produktif ataukah dipakai untuk konsumtif. Menarik penjelasan yang disampaikan Menteri Keuangan Agus Martowardojo pada rapat kerja di Istana Bogor pekan lalu. Menurut Menkeu, APBN yang ada sekarang sekitar 91 persen habis untuk biaya rutin. Anggaran yang tersedia untuk pembangunan hanya sekitar sembilan persen dari APBN sekitar Rp1.000 triliun atau sekitar Rp90 triliun saja. Artinya, APBN yang kita siapkan setiap tahun itu lebih banyak dipakai untuk membayar utang daripada untuk membangun. Lalu dengan kondisi seperti itu, dari mana kita mendapatkan modal untuk membayar kembali utang yang di atas Rp1.600 triliun itu? Inilah yang pantas membuka mata kita. Utang yang kita buat setiap tahun itu lebih banyak dipakai untuk kepentingan yang tidak produktif. Anggaran kita lebih banyak dipakai untuk membiayai provinsi atau kabupaten baru yang terbentuk karena pemekaran. Kita mendukung langkah moratorium pemekaran daerah. Kalau pemekaran hanya sekadar memerbesar biaya dan tidak lebih menyejahterakan kehidupan masyarakat di daerah, lebih pemekaran itu dihentikan dulu sementara. Lebih baik anggaran yang tersedia dipakai dulu untuk membangun negara ini. Kita harus meningkatkan produksi nasional. Kita harus menggerakkan sektor riil agar kita mampu membangun industri yang lebih kokoh. Dengan hadirnya industri yang bisa diandalkan dan membawa keunggulan bagi bangsa dan negara ini, maka kita akan mampu mengakumulasikan modal. Akumulasi modal dari kegiatan usaha itulah yang bisa dipakai untuk melunasi utang negara kita itu. Kalau kita sekadar mengandalkan dari PDB artinya kita hanya mengandalkan kepada sumber daya alam yang kita miliki. Memang dengan menjual hasil tambang, minyak, dan hasil kehutanan dalam bentuk mentah, kita bisa mendapatkan devisa untuk melunasi utang itu. Namun ketika kekayaan alam itu habis, maka kita tinggal gigit jari tidak lagi memiliki apa pun untuk membangun negara kita. Oleh karena itulah kita tidak bosan-bosan mengingatkan agar kita segera mengubah orientasi. Kita tidak bisa hanya mengandalkan kekayaan alam, tetapi secara sungguh-sungguh membangun industri yang berlandaskan kekuatan kita. Apa itu? Industri berbasis pertanian serta tambang dan energi. Kalau kita membangun perkebunan dengan industri pendukungnya, maka kita akan menjadi raksasa yang menakutkan. Mulai dari kelapa sawit, karet, kakao, gula, kita bisa menjadi raksasa dunia. Demikian pula di industri kertas dan bubur kertas, kita seharusnya tidak perlu kalah dari Amerika Serikat yang produksinya bisa mencapai 30 juta ton per tahun. Demikian pula kalau kita mampu membangun industri tambang dan energi. Kita seharusnya menjadi raksasa di industri petrokimia. Kita seharusnya bisa memiliki industri tambang emas, tembaga, timah, bauksit yang besar karena kita memiliki semua sumber alam itu. Sungguh ironis kalau untuk bahan bakar minyak saja kita harus membeli dari Singapura. Bahkan harga BBM yang kita jual menggunakan patokan harga Singapura. Siapa Singapura itu? Apa yang dimiliki oleh negara itu? Mengapa kita yang lebih kaya justru harus berkiblat ke negara kota itu. Ada yang salah dalam pengelolaan negeri ini. Bukan hanya sekarang, tetapi selama 45 tahun ada yang keliru dari arah pembangunan negara kita ini. Kita terlalu terpaku kepada kekayaan alam dan lupa untuk meningkatkan kualitas manusia kita. Akibatnya, kekayaan yang kita miliki tidak membuat kita menjadi kekuatan ekonomi utama dunia. Kita bahkan semakin terperosok ke d
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Turunkan Bendera GAM, Kapolsek Dibacok
Sisa-sisa Separatisme Turunkan Bendera GAM, Kapolsek Dibacok Rabu, 11 Agustus 2010 | 02:39 WIB Serambi Indonesia Kapolsek Iptu M Hasyem Ibrahim saat dirawat di rumah sakit. TERKAIT: Kalla: Tiro Pergi sebagai WNI BERITA FOTO: Hasan Tiro Tinggalkan Aceh TNI Diminta Hentikan Penangkapan Ilegal di Aceh Tim Gegana Polda NAD Temukan Bom di Jembatan Perdamaian Pemerintah dan GAM Ternodai ACEH, KOMPAS.com — Kepala Polsek Madat, Aceh Timur, Iptu M Hasyem Ibrahim (48), dibacok oleh Rusli B (30) gara-gara akan menurunkan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Saat dia hendak membacok lagi, barulah saya tembak kakinya. Selain itu, satu peluru anggota saya mengenai pinggang pelaku. Rusli yang diduga kurang waras itu tiba-tiba membacokkan parang panjang pada kelingking Kapolsek Madat hingga lengan kiri dan kelingking tangan kanan nyaris putus. Peristiwa itu terjadi saat Hasyem melintas di sebuah jembatan yang menguhubungkan Desa Lueng Sa dan Matang Guru. Kapolsek saat itu hendak meminta Rusli agar segera menurunkan bendera GAM yang terpasang sejak 3 hari lalu di pekarangan rumah ibunya. Tiba-tiba, Rusli yang menyembunyikan parang di punggungnya langsung membacok Hasyem yang mendekatinya begitu turun dari mobil dinas. Hasyem langsung dilarikan ke Puskesmas Pantonlabu, Aceh Utara. Namun, karena tidak sanggup ditangani dokter setempat, korban diboyong ke Rumah Sakit PMI Lhokseumawe. Setelah mendapat perawatan sementara, korban dirujuk ke Rumah Sakit Kesrem Lhokseumawe untuk dioperasi. Kejadian ini bermula ketika Kapolsek Hasyem menerima informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mengibarkan tiga bendera GAM di Desa Pante Bayam, kecamatan yang sama. Pengibar bendera bulan bintang bergaris putih hitam itu dipastikan Rusli Basyah, warga Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara. "Saat itu kami mau melihat dan ingin menurunkan bendera GAM yang dia kibarkan. Ketika sampai di jembatan Desa Lueng Sa, pelaku ternyata sudah menunggu sambil menyembunyikan parang di belakang punggungnya. Begitu saya turun dari mobil, langsung dibacoknya," ujar Kapolsek saat terbaring di rumah sakit. Saat bacokan pertama, Kapolsek berhasil menangkis sehingga jari kelingking tangan kirinya putus. Tersangka membacok lagi dan mengenai lengan kiri Kapolsek. "Saat pembacokan kedua, langsung saya tarik pistol dan menembak ke atas. Saya juga perintahkan anggota saya untuk menembak pelaku. Saat dia hendak membacok lagi, barulah saya tembak kakinya. Selain itu, satu peluru anggota saya mengenai pinggang pelaku," sebut Kapolsek. Editor: yuli | Sumber :Serambi Indonesia Dibaca : 26144 [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: [nasional-list] Mbah Tardjo Kesulitan Dana untuk Berobat - Soetardjo Soerjogoeritno Dimakamkan dengan Upacara Militer - Inilah Biodata Mbah Tardjo
Mbah Tardjo Alm yang politisi kaliber nasional kesulitan dana berobat, lalu bagaimana dengan 200 juta lebih rakyat Indonesia? Quo vadis, pemerintah? Kemiskinan mayoritas warga berimbas pada stres massal, yang terpaksa secara naif dilawan dengan merokok karena nikotin konon bisa mendatangkan euforia. Namun paru-paru luluh, dana negara sering bocor, dana pribadi sangat minim atau bahkan nol. Kesehatan masyarakat sangat terlantar. Citra tidak akan menyehatkan bangsa, apalagi memajukannya secara multidimensi! Sedih ... --- On Mon, 8/9/10, GELORA45 wrote: From: GELORA45 Subject: [nasional-list] Mbah Tardjo Kesulitan Dana untuk Berobat - Soetardjo Soerjogoeritno Dimakamkan dengan Upacara Militer - Inilah Biodata Mbah Tardjo To: "GELORA_In" Received: Monday, August 9, 2010, 4:20 AM WAFATNYA MANTAN WAKIL KETUA DPR Mbah Tardjo Kesulitan Dana untuk Berobat Laporan wartawan Persda Network Rachmat Hidayat Minggu, 8 Agustus 2010 | 19:52 WIB PERSDA NETWORK/FX ISMANTO Mbah Tardjo TERKAIT: Soal Merokok, Jangan Tiru Mbah Tardjo Jenazah Mbah Tardjo Diberangkatkan Buku Mbah Tardjo Sedang Dicetak Mbah Tardjo Ingin Pulang ke Yogya Boediono Kenal Mbah Tardjo sejak 1974 JAKARTA, KOMPAS.com - Menyandang status sebagai mantan pejabat negara, sebagai mantan Wakil Ketua DPR, belum tentu menjamin bisa tetap hidup mapan. Hal ini diakui oleh Ribka Tjiptaning, Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan yang mengaku, almarhum Sutardjo Suryoguritno atau Mbah Tardjo kerap kesulitan dana untuk berobat ke rumah sakit Ribka yang akrab dipanggil Mbak Ning ini menuturkan, sebelum dibawa ke rumah sakit, istri almarhum Mbah Tardjo sempat bertanya kepadanya, menanyakan ke mana Mbah Tardjo harus dibawa. Ia kemudian menyarankan agar Mbah Tardjo dibawa ke rumah sakit pemerintah saja. Mbah Tardjo kemudian dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati dan akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Sebelum meninggal, menurut asisten pribadinya, Mbah Tardjo mengalami sesak nafas. "Memang, Mbah Tardjo sudah lama kesulitan keungan untuk berobat. Kerap Bu Tardjo bertanya ke saya sebelum dibawa ke rumah sakit karena kesulitan. Sakitnya memang sudah sejak lama, berobatnya juga sudah lama," kata Mbak Ning saat menghadiri penghormatan terakhir almarhum Setia Permana di DPR, Sabtu (7/8/2010) malam lalu. Seharusnya, kata Mbak Ning, orang seperti Mbah Tardjo harus dibayar oleh negara setiap kali berobat. Apalagi, Mbah Tardjo menyandang sebagai mantan pejabat negara. "Sekarang sudah tau semua kan? Berapa sih pensiunan anggota DPR? Sekitar 3 jutaan. Nah, pensiun yang didapat, kan hanya gaji pokok saja. Sementara untuk berobat berapa, cuma dapat apa," aku Mbak Ning. "Artinya, semua terjadi begitu. Ketika pensiun, ya seperti itu." Mbak Ning kemudian menuturkan lagi, susahnya untuk meminta kepada Mbah Tardjo berhenti merokok. Semasa hidup, Mbak Ning kerap meminta kepada Mbah Tardjo untuk menyudahi kebiasaan merokok, tapi tak kunjung berhasil. "Sudah sering saya nasihati untuk berhenti merokok. Tapi ya, Mbah orangnya lucu gitu, ngeyel. Susah. Terakhir saat ketemu, dia bilang begini, Ning, kalau kamu mau pergi tinggali aku ya. Ya, aku tinggali (kasih uang), tapi jangan untuk beli rokok semua ya. Tapi ya tetep saja ngeyel," cerita Mbak Ning. Soetardjo Soerjogoeritno Dimakamkan dengan Upacara Militer Minggu, 8 Agustus 2010 16:35 WIB | Peristiwa | Umum | Dibaca 623 kali Yogyakarta (ANTARA News) - Jenazah politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Soetardjo Soerjogoeritno atau biasa dipanggil Mbah Tardjo dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara Yogyakarta, Minggu, dengan upacara militer. Jenazah mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu tiba di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusumanegara sekitar pukul 14.55 WIB, setelah disemayamkan di rumah duka Gang Megatruh Jalan Kaliurang Km 5 Yogyakarta. Ketika jenazah penerima penghargaan Bintang Mahaputra Adipradana itu memasuki TMP Kusumanegara disambut tembakan salvo oleh personel Batalyon 403/Wirasada Pratista (WP) Yogyakarta. Tembakan ke udara itu sebagai wujud penghormatan kepada jenazah. Selanjutnya, upacara militer untuk memakamkan jenazah dimulai yang dipimpin Inspektur Upacara Komandan Batalyon 403/WP Letkol Inf Satriyo Pinandoyo dengan Komandan Upacara Kapten Inf Sholeh. Saat jenazah dimasukkan ke liang lahat juga diiringi tembakan salvo dari personel Batalyon 403/WP, dengan disaksikan ratusan pelayat, baik keluarga, kerabat, rekan maupun kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Tampak hadir di pemakaman Mbah Tardjo antara lain Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, anggota DPR dari PDIP Djuwarto dan Edi Mihati, Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung, dan Bupati Bantul Sri Suryawidati. Mbah Tardjo meninggal dunia di usia 76 tahun di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta pada Sabtu (7/8) akibat komplikasi penyakit yang dideritanya. Jenazah kemudian diterbangkan dari rumah duka Lenteng Agung Jakarta Selatan dengan pesawat carteran melalui
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Fw: Kwik: Ekonomi Indonesia Dualistik
--- On Thu, 8/5/10, awind wrote: From: awind Subject: [nasional-list] Kwik: Ekonomi Indonesia Dualistik To: nasional-l...@yahoogroups.com Received: Thursday, August 5, 2010, 9:42 PM http://www.antarane ws.com/berita/ 1281000892/ kwik-ekonomi- indonesia- dualistik Kwik: Ekonomi Indonesia Dualistik Kamis, 5 Agustus 2010 16:34 WIB | Ekonomi & Bisnis | Makro | Dibaca 519 kali Ekonom Kwik Kian Gie. (ANTARA/Ujang Zaelani)Malang (ANTARA News) - Ekonom Kwik Kian Gie menilai, sampai 65 tahun Indonesia merdeka dari belenggu penjajahan, sistem perekonomian negeri ini tetap dualistik seperti diterapkan pemerintahan Hindia Belanda. "Hanya saja kedudukan bangsa penjajah sekarang ini digantikan oleh sekelompok kecil elite bangsa Indonesia, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan mitra asing," tegas Kwik ketika berbicara dalam Seminar Refleksi 65 Tahun Kemerdekaan Ekonomi Indonesia di Malang, Kamis. Dia menilai perusahaan padat modal dan berteknologi, memiliki mitra dari Indonesia yang hanya berfungsi sebagai agen perampokan kekayaan alam di wilayah Republik Indonesia. Dahulu, katanya, dibawah ancaman bayonet dan bedil, rakyat Indonesia dipaksa menanam rempah-rempah dengan upah rendah, tapi sekarang dengan landasan undang-undang yang legal dan praktik KKN, segelintir orang Indonesia dan perusahaan asing mengeruk dan memiliki kekayaan alam negeri ini. Menurutnya, dibandingkan dengan perolehan kolonialis Belanda, nilai yang diambil bangsa asing di masa merdeka justru beribu-ribu kali, bahkan berdampak pada perusakan lingkungan dan terkurasnya mineral tidak terbarukan. Penerapan sistem ekonomi dualistik tersebut, tegasnya, sangat jelas terlihat dari bentuk badan hukum semua kegiatan usaha di Indonesia sudah diatur dalam UUD 1945, yakni koperasi, bukan kumpulan modal, di mana hak suara setiap orang sebanding dengan modal yang dimilikinya. Tapi faktanya, jumlah usaha kecil (UMKM) sebanyak 49.640.469 dan jumlah perusahaan besar hanya 4.527 perusahaan. Namun, dalam sumbangan pendapatan domestik bruto (PDB) sangat tidak seimbang, masing-masing 54 persen (UMKM) dan 46 persen (perusahaan besar). Setiap perusahaan besar mampu menyumbang PDB Rp406 miliar per tahun, sedangkan UMKM hanya Rp43 juta per tahun. Artinya, perusahaan besar mampu menyumbang 9.400 kali lipat dari sumbangan UMKM. "Jadi jangan heran, meskipun kita sudah merdeka 65 tahun lalu, kondisi ekonomi kita tidak pernah beranjak menjadi lebih baik karena dualistik itu menciptakan kesenjangan yang cukup dalam," tegas Kwik. [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Soetardjo Soeryogoeritno Tutup Usia
Semoga arwahnya diterima disisiNya. Perjuangan tak kenal henti untuk bangsa dan wong cilik akan terus berjalan. Soetardjo Soeryogoeritno Tutup Usia Sabtu, 07 Agustus 2010 | 20:57 WIB Soetardjo Soerjogoeritno. TEMPO/Wahyu Setiawan TEMPO Interaktif, Jakarta -Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Soetardjo Soeryogoeritno, tutup usia. Bekas Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini wafat di rumahnya di kawasan Lenteng Agung, Jakarta, sekitar pukul 18.00 tadi. “Beliau wafat karena sudah sepuh,” kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung, saat dihubungi, Sabtu (7/8). Soetarjo atau biasa disapa Mbah Tardjo ini wafat pada usia 76 tahun. Mbah Tardjo meninggalkan istri, Sri Adiati, dan dua anak. Semasa hidupnya, Mbah Tardjo dikenal sebagai tangan kanan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dia bergabung dengan PDIP sejak awal partai ini berdiri. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merasa kehilangan sosok Soetardjo Soerjogoeritno. “Kami kehilangan. Bangsa Indoensia juga kehilangan,” katanya. Menurut Pramono, Mbah Tardjo adalah sosok politikus pintar. “Beliau bisa mempermudah hal-hal yang sulit dengan gayanya yang kocak,” katanya. “Dia sangat handal.” ANTON SEPTIAN [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Megawati Kritik Keras Kebijakan SBY (Jawa Pos)
[ Kamis, 05 Agustus 2010 ] Megawati Kritik Keras Kebijakan SBY Redenominasi Rupiah Dianggap Bingungkan Rakyat BOGOR - Megawati Soekarnoputri membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) I PDIP dengan ekspresi yang sangat lepas. Meskipun tetap melayangkan kritik keras kepada pemerintah, mulai soal ledakan tabung elpiji, kenaikan harga sembako, sampai rencana redenominasi rupiah, ketua umum PDIP itu menyelipkan sentilan-sentilan kocak. Ketika mengkritisi naiknya harga, Megawati menceritakan keluhan seorang ibu kepadanya beberapa waktu lalu. Saat bertemu, ibu tersebut mengeluhkan secara ekstrem melambungnya harga cabai yang per biji saja sudah mencapai Rp 1.000. "Jadi, kalau bikin sambal dan butuh cabai lima, perlu uang Rp 5 ribu," ujar Megawati saat berpidato di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, kemarin (4/8). "Ada yang bilang tidak ada kenaikan harga-harga. Terus, sing naik iku opo yo? Saya baca koran, lho," pancing dia. Megawati juga menyoroti maraknya ledakan tabung gas. Menurut dia, republik ini memang sudah kacau-balau. Sebab, tidak jelas otoritas yang harus mempertanggungjawabkan kondisi itu. "Mengurusi ledakan gas saja susah sekali," papar dia. "Wong cuma 3 kilogram saja, repotnya kok setengah mati," imbuh presiden kelima RI tersebut. Megawati menyatakan terpaksa melayangkan kritik itu. Sebab, dia tidak tega saat melihat banyaknya korban yang telah berjatuhan. Belum tuntas menyampaikan unek-unek, dengan ekspresi yang masih serius tiba-tiba istri Taufik Kiemas itu memandang tajam ke arah sejumlah kamera televisi. Dengan nada setengah bercanda, dia meminta pernyataannya tidak dipotong. "Ayo, saya dimasukin di televisi. Jangan di-cut," ucap Megawati. Spontan, kalimat tersebut membuat ribuan peserta rakornas tergelak, tak terkecuali para kamerawan dan reporter televisi. Megawati menegaskan tidak pernah menolak konversi minyak tanah ke elpiji. Menjelang pilpres lalu, dia hanya meminta kepada pemerintah diterapkan dulu masa transisi dua tahun untuk program konversi tersebut. Sebab, program itu menyangkut perubahan budaya. Dengan masa transisi itu, papar Megawati, masyarakat bisa benar-benar mengerti cara aman menggunakan tabung elpiji. Pemerintah juga bisa lebih siap bertanggung jawab ketika terjadi masalah dalam pelaksanaan program tersebut. "Sudah meledak-meleduk, kok baru sosialisasi," sindirnya. Rencana redenominasi atau penyederhanaan nilai mata uang rupiah juga ditanggapi Megawati dalam pidato itu. Dia mengatakan bahwa rakyat masih bingung dengan konsep redenominasi. Megawati sendiri menuturkan masih sulit menyebut istilah tersebut. "Susah banget mengatakannya. Apa ya istilahnya dalam bahasa Indonesia? Jadi, lebih baik pakai bahasa rakyat saja," katanya. Dengan gaya bahasa sederhana, Megawati menjelaskan, dalam pemahamannya redenominasi itu adalah penghilangan sejumlah angka nol dalam satuan rupiah. Misalnya, nominal rupiah yang awalnya memiliki empat angka nol kemudian hanya mencantumkan satu angka nol. Artinya, tiga angka nolnya dihilangkan. Contohnya, Rp 30 ribu menjadi Rp 30 saja atau Rp 50 ribu menjadi Rp 50. "Nah, kalau seratus perak jadi piro? Apa nggak mumet? Belum lagi pecahannya. Karepe pemerintah iki opo yo? Tolong disosialisasikan lagi biar rakyat mengerti," imbuh dia. Setelah melontarkan banyak kritik, lagi-lagi Megawati bergaya kocak. Dia seolah-olah takut ada intelijen pemerintah yang menyusup di acara itu. "Ada BIN (Badan Intelijen Negara, Red) nggak? Aduh, jadi deg-degan," ujar dia. Selain itu, tiba-tiba dia bertanya kepada belasan pengurus DPP yang duduk di belakangnya, apakah ada saluran televisi yang menyiarkan secara live pembukaan rakornas itu. Beberapa ketua DPP, termasuk Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo, membenarkan hal tersebut. Mendengar itu, Megawati langsung pasang ekspresi kaget. "Lho, ini disiarkan langsung? Saya nggak tahu. Mudah-mudahan banyak yang dengar. Sip," ucap dia sambil mengacungkan jempolnya. (pri/c11/agm) [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Fw: PERNYATAAN SIKAP GERAKAN PEMUDA ANSOR SE-WILAYAH III JAWA BARAT TERKAIT KEKERASAN YANG TERJADI TERHADAP JEMAAT AHMADIYAH DI MANIS LOR
--- On Tue, 8/3/10, Al Faqir Ilmi wrote: From: Al Faqir Ilmi Subject: [nasional-list] PERNYATAAN SIKAP GERAKAN PEMUDA ANSOR SE-WILAYAH III JAWA BARAT TERKAIT KEKERASAN YANG TERJADI TERHADAP JEMAAT AHMADIYAH DI MANIS LOR To: Received: Tuesday, August 3, 2010, 3:22 AM PERNYATAAN SIKAP GERAKAN PEMUDA ANSOR SE-WILAYAH III JAWA BARAT TERKAIT KEKERASAN YANG TERJADI TERHADAP JEMAAT AHMADIYAH DI MANIS LOR, JALAKSANA, KUNINGAN, PADA TANGGAL 29 JULI 2010. Menanggapi peristiwa kekerasan yang terjadi terhadap Jemaat Ahmadiyah pada Kamis, 29 Juli 2010,GP. Ansor Se-Wilayah III Jawa Barat (Kab. Majalengka, Kab. Cirebon, Kota Cirebon, Kab. Kuningan dan Kab. Indramayu), menyatakan: 1. Mengutuk tindak kekerasan yang dilakukan kelompok yang tidak bertanggungjawab. 2. Siap bahu membahu bersama eksponen bangsa untuk membela NKRI, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. 3. Menunggu perintah dari kyai-kyai NU untuk melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan demi pengamanan dan keamanan bangsa serta keutuhan NKRI. 4. Meminta kepada pemerintah, termasuk aparat keamanan untuk menindak tegas pelaku kekerasan dari pihak manapun dan memberikan perlindungan terhadap semua komponen bangsa, tanpa memandang suku, agama, ras, golongan maupun keyakinan. 5. Siap membantu aparat keamanan dalam melakukan pengamanan, dengan mengerahkan 50.000 Barisan Ansor Serba Guna (BANSER) Se-wilayah III Jawa Barat. Tugas ini sebagai kontribusi Gerakan Pemuda Ansor bagi terciptanya kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. 6. Meminta masyarakat untuk mendepankan etika dan supremasi hukum dengan menyerahkan masalah Ahmadiyah kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Agama, Jaksa Agung dan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam SKB 3 Menteri Nomor 3 tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat, tertanggal 9 Juni 2008 Kuningan, 30 Juli 2010 Yang menyatakan: 1. GP. Ansor Kabupaten Kuningan. 1. Emup Muplihudin 2. GP. Ansor Kabupaten Cirebon. 2. M. Nuruzaman 3. GP. Ansor Kabupaten Majalengka. 3. Adhie Patria 4. GP. Ansor Kota Cirebon. 4. Moh. Yani 5. GP. Ansor Kabupaten Indramyu. 5. Asroruddin Marzuki Rais Jl. Raya Tengah Tani Ds. Dawuan Blok Wuni 1 Rt. 02/04 Tengah Tani Kab. Cirebon email: zucky_2...@. .., marzukirais@ ... Hp. 08159829766. [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Dulu Pendukung, Kini Pong Harjatmo Kecewa pada SBY
[ Senin, 02 Agustus 2010 ] Dulu Pendukung, Kini Pong Harjatmo Kecewa pada SBY JAKARTA - Artis senior Pong Harjatmo kemarin (1/8) membeberkan perasaannya di balik aksi mencoret-coret kubah gedung DPR. Menurut bintang film yang sering memainkan peran antagonis itu, pelampiasan emosinya tersebut tak hanya kecewa terhadap kinerja anggota dewan. Namun, itu juga bentuk kekecewaan terhadap Presiden SBY. "Saya kecewa dengan ketidaktegasan beliau (SBY, Red)," kata Pong setelah dialog bersama Petisi 28 di Doekoen Caffe, Jakarta, kemarin. Tiga kata yang ditulis di atas kubah, yaitu Jujur, Adil, Tegas, juga dialamatkan kepada Istana agar SBY mengambil sikap seperti harapannya itu. Aktor kelahiran Solo, 13 September 1942, itu bercerita, pada awalnya dirinya merupakan pendukung sejati SBY. Dia salut dengan sosok SBY saat sebelum menjadi presiden. "Beliau dulu itu dihujat, entah dari Bu Mega atau siapa pun. Gaya beliau untuk menangkis itu kalem," ujarnya menyebut kelebihan SBY. Namun, gaya kalem itu justru yang saat ini tidak disukainya. Menurut Pong, SBY sebagai kepala negara terlalu banyak diam. Padahal, banyak masalah negeri yang akhirnya berhenti di tengah jalan. Sebagai kepala pemerintahan, lanjut Pong, seharusnya gaya kalem tersebut tidak dilakukan dalam menyelesaikan masalah. "Saya itu dulu mengampanyekan beliau. Kok, jagoan saya begini sekarang," kata Pong. Tak lupa, dia menyoroti kinerja pejabat dan staf khusus di sekitar SBY yang dianggap kurang pas. Seharusnya, sebagai menteri, penasihat, ataupun staf khusus presiden, mereka bisa memberikan sumbangsih pemikiran yang kritis. "Kalau tidak berani mengingatkan ada salah, berarti tidak bekerja," kritiknya. Kepada DPR, Pong meminta para wakil rakyat itu bekerja sesuai sumpah mereka. Kritik tersebut ditujukan terutama kepada anggota dewan yang diberitakan suka membolos. Jika bekerja dengan uang rakyat, kata Pong, seharusnya para anggota dewan bisa bekerja sesuai kewajiban mereka. (bay/c6/tof) [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Buku: Pergolakan Kaum Nahdliyin (Jawa Pos)
Tentulah sayang kalau kekuatan yang begitu besar tidak dikelola dan digunakan secara semestinya untuk kebaikan bangsa kita dan terutama wong ciliknya. AS
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Pramono: Kasus Century Tak Bisa Ditutup
Pramono: Kasus Century Tak Bisa Ditutup Laporan wartawan KOMPAS.com Hindra Liauw Senin, 26 Juli 2010 | 15:48 WIB Dhoni Setiawan Pramono Anung TERKAIT: Bambang Bantah Timwas Intervensi Gerindra: Timwas yang Bisa Menentukan Benny: Tutup Kasus Century! Darmin Tidak Ikut Rapat 'Bail Out' Century JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Tim Pengawas kasus Bank Century Pramono Anung, yang juga Wakil Ketua DPR RI, menegaskan, kasus yang diduga merugikan yang negara sekitar Rp 6,7 triliun itu tak serta merta bisa dihentikan. Penutupan Century disampaikan Ketua Komisi III Benny K Harman, yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat, Senin (26/7/2010). "Tidak bisa ditutup serta-merta karena proses di Timwas sedang berjalan," ujar Pramono kepada para wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta. Soal tudingan Benny bahwa Timwas melakukan intervensi dan memiliki dendam politik, Pramono menepisnya. "Pak Benny seharusnya menjadi anggota tim pengawas. Karena Fraksi Partai Demokrat juga bagian dari Timwas dan saya melihat kerja sama di Timwmas sudah berjalan baik," kata Pramono. Ditambahkan mantan Sekjen PDIP ini, Benny sebaiknya tidak terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Secara terpisah, anggota Timwas Bambang Soesatyo, yang juga anggota Fraksi Golkar mengatakan, ada upaya yang seolah-olah hendakk mengaburkan upaya pengungkapan Century. Terlebih, Timwas pada masa sidang ini dipimpin Marzuki Alie dari Fraksi PD. [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: [dpr-indonesia] Presiden Diminta Lindungi Nasib Petani
Tak pelak lagi nasib petani memang dari jaman Orde Baru disengsarakan, harga beras ditekan terus dalam pasar yang sangat di distorsi. Supaya Indonesia dibawah Orba hingga sekarang mempunyai armada buruh murah kendati kebanyakannya unskilled untuk menarik investasi modal asing. Strategi ini tentu saja juga samasekali tidak untuk menaikan mutu kehidupan massa buruh yang terus tak henti harus memperjuangkan nasibnya. Padahal dalam sejarah revolusi kemerdekaan kekuatan kekuatan Republik, termasuk TNI, tidak akan bisa menang dalam peperangan asimeteris, gerilya, dipedesaan andai tidak disuplai bahan makanan dll oleh para petani secara sukarela. Mengenaskan, memang. Habis manis sepah dibuang. Di Jepang, misalnya, 'melupakan' subsidi pada petani telah sempat menjatuhkan pemerintah Japan Liberal Party yang sebelumnya berkuasa hampir 50 tahun. Ini barangkali juga terkait pada evolusi peradaban di masing masing negeri. Jadi permasalahannya bukan meminta, namun rakyat dan partai partai yang pro rakyat harus memperjuangkan nasib rakyat itu sendiri. --- On Wed, 7/21/10, sunny wrote: From: sunny Subject: [dpr-indonesia] Presiden Diminta Lindungi Nasib Petani To: undisclosed-recipi...@yahoo.com Received: Wednesday, July 21, 2010, 11:22 AM Refleksi : Apa saja yang terkandung dalam politik pertanian rezim SBY terhadap kaum tani yang menyebabkan diminta lindungi nasib petani? http://nasional. kompas.com/ read/2010/ 07/20/19325361/ Presiden. Diminta.Lindungi .Nasib.Petani Panen Gagal Presiden Diminta Lindungi Nasib Petani Laporan wartawan KOMPAS Imam Prihadiyoko Selasa, 20 Juli 2010 | 19:32 WIB KOMPAS/IWAN SETIYAWAN Buruh tani memanen padi jenis serang di sawah garapan mereka di daerah Gayung Kebonsari, Surabaya.
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Presiden Kecewa Berat dengan Aparat Pajak
Presiden Kecewa Berat dengan Aparat Pajak Rabu, 21 Juli 2010 | 11:33 WIB Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ANTARA/Widodo S. Jusuf TEMPO Interaktif, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku masih kecewa dengan terjadinya sejumlah kasus penyelewengan pajak di Direktorat Jenderal Pajak. "Masih ada petugas pajak yang kejahatannya itu luar biasa, tidak pernah terbayangkan, kreatif tapi kreativitas yang keliru," kata Yudhoyono saat memberi arahan pada jajaran pejabat Dirjen Pajak dan Bea Cuki di Istana Negara, Rabu (20/07). Presiden mengatakan kasus penyelewenangan pajak yang dilakukan sejumlah pejabat pajak membuat masyarakat menghujat institusi pemungut pajak. Hal ini, kata Presiden, "Patutlah saudara berintrospeksi." Presiden mengatakan minggu pertama setelah pelantikannya menjadi Presiden 2004 lalu, Dirjen Pajak menjadi satu dari empat institusi yang ia kunjungi. Saat kunjungan tersebut, kata Presiden, ia meminta dilakukan reformasi. "Yang pertama saya kunjungi Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Kejaksaan, dan Kepolisian. Wilayah-wilayah ini rawan godaan dan prilaku yang menyimpang. Bukan lembaganya, tapi orang seorang," katanya. Presiden meminta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai terus mereformas diri. Rasa kecewa pada kedua Direktorat ini, kata Presiden, akan hilang jika keduanya tersebut kembali menunjukkan integritas. "Banyak billboard besar bertuliskan orang bijak taat pajak, berlaku juga sesungguhnya bagi petugs pajak: petugas pajak yang bijak adalah petugas pajak yang mengelola pajak dengan baik dan benar," katanya. Meski begitu Presiden mengapresiasi prestasi kedua direktorat tersebut yang membuat penerimaan negara terus meningkat. "APBN 2004 misalnya total itu kurang dari Rp 500 triliun, pada 2009 sudah Rp 1000 triliun. Dua kali lipat. Kita tahu 70 persen dikotribusikan dari pajak dan cukai," katanya. DWI RIYANTO AGUSTIAR Topik : Mafia Pajak Komentar (12) Pak sby jangan mengatakan kecewa,tapi tunjukan perbuatan /tindakan bpk atas kecewanya kejadian tersebut,tanpa Pak SUSNO bpk tidak tau,atau pura-pura tidak tau alias kura2 dalam perahu,Seharusnya Pak SUSNO DIBERIKAN penghargaan Karena dia telah mengungkapakan keboborokan Dirjen Pajak,Ini Kok Malah di beri Hadiah HUKUMAN yang bener aja Pak .Ingat Usia pak Ingat Kampung Alam Kubur,Ingat Kampung Akherat,Perjuangan bpk akan sia-sia kalau Rakyatnya Menderita terus menerus. Jelata rakyat, 21/07/2010 15:06:51 wib Saya juga kecewa ama Bapak. Dulu janji mau menjadi terdepan mengurus rakyat. Mana ada itu. Sekarang ledakan gas dimana2, harga melambung tinggi, korupsi dimana2, macet dimana2. Ditambah lagi tiap hari waktu Bapak cuma habis bolak-balik ke cikeas. Kan ada istana negara pak. Kalo bapak lewat maka bertambahlah kemacetan lalin di Jkt. Bakti Sinuraya, 21/07/2010 14:22:30 wib pak sby. klo memang mau memeberantas korupsi akarnya yg di berantas bukan dari rantingnya ayo lanjutkannn itu kan jargon pak sby. jangn tanggung2 sekali berjuang ..ku tau emang berattt untuk indonesia krena akar korupsi di indonesia sebesar negaranya.. semua berkomlottt jadi maling negara saling melindungi Bara, 21/07/2010 14:17:41 wib sebetulnya sih bukan cuman institusi pajak yg mengecewakan . kasus "sencuri",rekening dut gendut polisi,waduh banyak banget kasus2 kalo disampaikan .jangan cuman kecewa kan,langsung aja buat perintah agar ada tindak lanjut segera. Ario, 21/07/2010 13:58:03 wib Ingat Pak SBY..kepemimpinan Bapak bakal dipertanggungjawabkan di akheratberjalan luruslah..sesuaikan pidato Bapak dengan aplikasinya...jgn hanya pidato tapi tidak ada aplikasinya..tindak tegas siapa pun dia.Jangan takut Allah SWT pasti menolong orang2 yang lurus..sudah sangat berakar korupsi di Indonesia,walaupun sulit pasti ada jalan selama kita mau dan terus berusaha... Rakyat kecil, 21/07/2010 13:47:01 wib 1 2 3 [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Fw: [nasional-list] Kami Ingin Membuka Kebohongan SBY
--- On Mon, 7/5/10, awind wrote: From: awind Subject: [nasional-list] Kami Ingin Membuka Kebohongan SBY To: nasional-l...@yahoogroups.com Received: Monday, July 5, 2010, 10:36 AM http://suaramerdeka .com/v1/index. php/read/ layar/2010/ 07/03/568/ Kami-Ingin- Membuka-Kebohong an-SBY Wawancara 03 Juli 2010 | 21:07 wib Haris Rusly: Kami Ingin Membuka Kebohongan SBY Bayu G Murti MENYIKAPI rekomendasi Tim Delapan yang menyebut dugaan adanya praktik mafia hukum dalam kriminalisasi terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009. Belum genap delapan bulan, dari dua tahun masa kerja, keberadaan Satgas digugat. Satgas dinilai hanya membawa kepentingan Presiden dalam penegakan hukum dan menjadi bagian dari politik pencitraan . Kini Kepres pembentukan Satgas di-judicial review atau diuji materi ke Mahkamah Agung (MA) oleh Haris Rusly. Anggota petisi 28 ini menilai, satgas tidak ubah institusi kehumasan yang hanya melakukan konferensi pers. Bagaimana pandangan Haris soal Satgas. Apa alasan apa dia mengajukan judicial review? Berikut petikan wawancaranya. Apa alasan Anda mengajukan uji materi? Ada tiga alasan, yakni filosofos, historis, dan yuridis. Secara filosofis, kita tengah menghadapi persoalan pokok terkait politik kenegaraan. Di antaranya telah terjadi tumpang tinding kewenangan antara institusi kenegaraan, terutama penegak hukum. Jika kita lihat kebelakang lagi, kasus Cicak versus Buaya telah cukup menggambarkan terjadi benturan kepentingan dan kewenangan antarinstitusi penegak hukum. Dan bukan hanya institusi penegak hukum, benturan antara institusi juga terjadi meluas, baik vertikal maupun horizontal. Contoh benturan vertikal terjadi antara presiden dengan gubernur. Ini terjadi saat gubernur tidak menjalankan kebijakan pemerintah pusat dengan alasan otonomi daerah. Seharusnya presiden mampu mengatasi tumpang tindih kewenangan dengan mengambil terobosan drastis dengan menata ulang ketatanegaraan. Mafia kasus makin berkuasa bukan hanya karena kelemahan institusi penegak hukum, tetapi lebih karena terjadi benturan antarinstitusi penegak hukum. Kedua kami menyampaikan kritik politik penegakan hukum di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kami memandang, yang dilakukan SBY melalui Satgas Pemberantasan Mafia Hukum sangat diskriminatif. Satgas hanya bersemangat terhadap kasus-kasus yang tidak melibatkan Istana. Sebaliknya dengan kasus yang diduga melibatkan Istana, mereka diam. Apakah pernah kita dengar Satgas mendorong pembongkaran kasus Century yang menelan uang negara Rp 6,7 triliun? Tidak pernah kita dengar bukan? Kasus dugaan korupsi teknologi informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU)? Juga tidak pernah kita dengar. Kasus yang diduga melibatkan Jhonny Allen Marbun yang sekarang Wakil Ketua Partai Demokrat juga tidak pernah didengungkan oleh Satgas. Aliran dana ke sebuah yayasan yang dipimpin oleh Djoko Suyanto juga tidak pernah diungkap oleh Satgas. Jadi sesungguhnya diskriminasi penegakan hukumlah yang kami kritik dengan mengajukan judicial review Kepres Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Kami menghendaki penegakan hukum yang independen, tanpa pilih kasih dan pandang bulu. Jika kita bicara mafia hukum maka central-nya ada tiga. Pertama, pengambil keputusan di antaranya politikus busuk di parlemen. Kedua, pengusaha hitam yang mengemplang pajak. Dan ketiga penegak hukum yang menjadi bagian dari praktik mafia. Jadi menurut Anda, pembentukan Satgas sama sekali tidak efektif? Menghadapi lawan yang begitu kuat, seharusnya Presiden SBY sebagai Kepala Negara memimpin langsung pemberantasan mafia hukum. Presiden tidak dapat mendelegasikan koordinasi dan kepentingan pada sebuat institusi yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan apa-apa. Namanya saja yang luar biasa hebat, tetapi tidak punya kewenangan apa-apa. Tidak punya kewengan untuk menindak dan menyidik. Padahal di lain sisi, mafia merupakan sesuatu yang konspiratif, tertutup, rahasia, dan ada di semua lini. Bagaimana bisa memberantas mafia hukum jika hanya dengan institusi konferensi pers seperti humas (hubungan masyarakat). Dan ini juga yang menjadi alasan judicial review , yakni kami ingin membuka topeng yang menutupi kebohongan Presiden SBY. Presiden berusaha menutupi seolah-olah berhasil memberantas mafia padahal sesungguhnya sangat diskriminatif. Secara historis, pembentukan Satgas lahir karena ada dugaan kriminalisasi terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah Antasari, dua pimpinan lain, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah juga dikriminalisasikan. Ketika Satgas ini berdiri, maka seharusnya tugas utama adalah mengungkap mafia di balik kriminalisasi pimpinan KPK. Langkah selanjutnya, mengusulkan kepada Presiden untuk men-depoonering kasus Bibit-Chanda agar KPK kuat. Kuatnya KPK, dengan segela kewenangannya akan bisa di
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Golkar Targetkan 30 Persen Suara pada Pemilu 2014
Tentu dengan visi misi dan segala upaya bergaya endusan dan gigitan TIKUS... [ Senin, 05 Juli 2010 ] JAWA POS Golkar Targetkan 30 Persen Suara pada Pemilu 2014 Setelah Menang 43 Persen Pilkada JAKARTA - Untuk kali pertama Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyebut target pada 2014. Tidak tanggung-tanggung, partai berlambang beringin itu mematok 30 persen suara pemilih secara nasional. Target itu sama dengan yang ingin diraih Partai Demokrat. ''Partai Golkar menargetkan 30 persen untuk Pemilu 2014,'' kata Ical -panggilan akrab Aburizal Bakrie- di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin (4/7). Dia kembali menegaskan target besar Golkar itu dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Partai Golkar wilayah Jawa, Bali, dan NTB. Partai Golkar optimistis perolehan suaranya bisa didongkrak sampai dua kali lipat dari hasil Pemilu 2009 yang hanya 14,45 persen. Rasa percaya diri Partai Golkar itu muncul bukan tanpa alasan. Jumlah kemenangan pilkada, mulai provinsi, kabupaten, sampai kota, yang diraih sejauh ini cukup signifikan, yakni mencapai 43 persen. ''Kami targetkan sampai pilkada selesai mencapai 50 persen (kemenangan pilkada, Red),'' ujar Ical. Untuk mencapai kemenangan dalam pemilu dan pilkada, Ical meminta seluruh kader Golkar dan struktur partai mengerjakan permanent campaign. Caranya, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan selalu menyuarakan kepentingan rakyat. ''Golkar harus bisa menarik hati rakyat sehingga mereka memilih Golkar pada 2014,'' tegas Ical. Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hubungan Legislatif dan Lembaga Politik Priyo Budi Santoso mengatakan, Golkar tidak meniru Partai Demokrat yang juga mematok perolehan 30 persen pada 2014. ''Sejak Pak Ical terpilih di Riau, sebelum Demokrat ngomong, kami bicara ini,'' katanya. Priyo mengakui sejak Pemilu 1999, tren suara Golkar memang menurun. Mulai 22,44 persen pada 1999 turun menjadi 21,58 persen pada 2004 dan terjun bebas ke 14,45 persen pada Pemilu 2009. Meski begitu, tegas dia, target 30 persen untuk Pemilu 2014 sangat realistis. Itu mengacu pada jumlah kemenangan pilkada yang diperoleh Golkar. ''Pilkada kali ini, secara nasional, menunjukkan tren yang terus naik bagi Golkar,'' ujar Priyo. Apalagi, Golkar terus menggarap tiga variabel kunci secara optimal. Yakni, konsolidasi, sikap dan pandangan politik, serta kaderisasi. ''Kami perhebat seluruh mesin politik. Yang sudah lemah kami ganti dengan yang lebih kuat sampai ke pengurus desa,'' jelasnya. Dalam sikap dan pandangan politik, lanjut Priyo, partainya juga sengaja memilih sikap yang memihak kepentingan rakyat banyak. ''Meski, kadang terpaksa berserempetan atau berseberangan dengan policy presiden. Misalnya, dalam soal Century,'' tegasnya. (pri/c7/tof) [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Polri-Tempo Tempuh Jalan Damai
Damai itu indah juga untuk meneruskan amburadul penegakan hukum dan semua yang semu dan aneh dalam "demokrasi" kita. Kalau kita lihat di Korsel, Jepang, Australia, NZL dll jelas kecurigaan dengan alasan kuat dalam urusan umum selalu diselesaikan pada jalan hukum secara jujur dan adil. Win-win solution bisa digunakan misalnya dalam soal perdata seperti perceraian dll. Memang lumayan Tempo tidak dibredel seperti dalam kasus kapal kapan perang Jerman Timur dulu, atau dituntut sekian M oleh pembisnis besar. Namun solusi "rekening gendut" adalah tengara bahwa jalan masih sangat panjang bagi bangsa ini untuk menggapai sistem keadilan yang kompatibel untuk abad ke-21 dan kini terpaksa melata terus didalam neokonservatisme feodalistik. Polri VS Tempo Polri-Tempo Tempuh Jalan Damai Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary Kamis, 8 Juli 2010 | 13:25 WIB Inggried Dwi W Suasana mediasi antara Majalah Tempo dan Polri di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Kamis (8/7/2010) TERKAIT: Polri Berharap Dewan Pers Carikan Solusi Dewan Pers Mediasi Polri-"Tempo" 'Tempo' Buka Peluang Hak Jawab Pemred 'Tempo' Ditawari Pengawalan TNI 'Tempo'-Polri Besok Jalani Mediasi JAKARTA, KOMPAS.com — Perselisihan antara Polri dan majalah Tempo akhirnya menemui penyelesaian. Keduanya menempuh jalan damai setelah dilakukan mediasi selama dua jam oleh Dewan Pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Kamis (8/7/2010). Awal perselisihan terjadi karena keberatan Polri atas pemberitaan majalah Tempo dengan judul "Kapolri di Pusaran Mafia Batu Bara" edisi 14-20 Juni 2010 dan sampul edisi 28 Juni-4 Juni mengenai "Rekening Gendut Perwira Polri". "Kita layak mengucapkan syukur bahwa pada hari ini pihak Polri dan Tempo dapat menyepakati persoalan yang selama dua minggu ini jadi pembicaraan. Ini berkat kebesaran hati kedua belah pihak, baik Polri maupun Tempo," kata Ketua Dewan Pers Bagir Manan dalam jumpa pers seusai mediasi. Bagir berharap, ke depan tradisi mediasi melalui Dewan Pers akan terus dibangun untuk menyelesaikan perselisihan atas pemberitaan suatu media. Salah satu butir kesepakatan adalah Polri tidak akan mengajukan tuntutan hukum dan persoalan selesai dengan musyawarah dan mufakat. "Damai itu ternyata indah. Kita tak perlu set back ke belakang. Kami mengharapkan ke depan bisa sama-sama menjaga situasi agar masyarakat kita bisa tenang melaksanakan aktivitas. Kami penjaga keamanan dan media mengawal pembangunan yang butuh ketenangan di masyarakat," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Edward Aritonang. Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Wahyu Muryadi mengatakan, pihaknya menghargai langkah yang ditempuh Polri menyangkut perselisihan pemberitaan yang diselesaikan melalui Dewan Pers. "Kami siap mematuhi kesepakatan dan bersedia melayani hak jawab Polri," ujar Wahyu. Editor: msh Dibaca : 4230 [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Indonesia Bisa Bernasib Seperti Yunani
Krisis Yunani usai 8 tahun pemerintah neoliberal, data statistik aspal. Jebakan utang seperi dinegara kita dijelaskan oleh John Perkins dalam "Confessions of an Economic Hitman" (2004). Pemerintah neko-neko berideologi neokon-neolib-neofeodal tidak pernah akan dapat tuntas membebaskan negeri dari lilitan maut seperti itu. Indonesia Bisa Bernasib Seperti Yunani Rabu, 14 Juli 2010 | 12:23 WIB Aktivitas di pelabuhan petikemas Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta (19/1). Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini diperkirakan 5,5%, dan dapat mencapai 6,5% pada 2011, 7% pada 2012. TEMPO/Subekti TEMPO Interaktif, Semarang- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Arif Budimanta menilai krisis Yunani juga dapat dialami oleh perekonomian Indonesia. Alasannya, defisit Indonesia tahun ini yang naik Rp137 triliun tahun ini , meskipun selisih rasionya menurun. Menurut Arif, Yunani mengalami krisis dikarenakan kecerobohan pemerintahnya dalam anggaran yaitu defisit yang melebihi batas maksimum zona aman sebesar 3 persen, sekarang sudah mencapai 13 persen. "Untuk utang mereka juga gali lubang tutup lubang. Tapi kita susah untuk anggaran bisa berimbang, karena utang diperlukan untuk pembangunan," katanya dalam diskusi terbatas bertajuk Krisis Eropa, Prospek Pemulihan Ekonomi dan Road to Investment Grade di Semarang hari ini. Total utang pokok Indonesia saat ini disebutnya sebesar US$174 miliar. Akan tetapi krisis Eropa dinilai Arif tidak memiliki dampak langsung kepada perekonomian negara kita. "Neraca perdagangan Indonesia ke Yunani tidak terlalu besar,"ucapnya. Salah satu akibat dari krisis tersebut antara lain adalah pengalihan investasi ke pasar di negara berkembang. "Tapi itu bisa berdampak negatif, aliran modal asing masuk bisa inflasi tinggi, inflasi tinggi bubble ekonomi bisa pecah kapan saja kalo eropa bangun lagi."terangnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bank Indonesia harus dapat memperkuat kebijakan fiskal dan moneternya. Menurutnya, yang terjadi di Eropa bisa dijadikan benchmark kebijakan fiskal moneter indonesia. "Kebijakan fiskal dengan asumsi makro (pertumbuhan defisit fiskal,defisit APBN, suku bunga,inflasi) harus mencerminkan keadaan nyata di masyarakat ,"paparnya. Cara lain, papar Arif, adalah dengan memotong anggaran rutin belanja negara yang besarannya adalah 55 persen. RIRIN AGUSTIA [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Fw: Freeport Produksi Uranium Secara Diam-diam
Penguasa terus mengekalkan status quo pengurasan kekayaan alam Indonesia, bukan "dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat", menyalahi UUD RI 1945 Bab XIV, Pasal 33 (3) --- On Wed, 7/14/10, GELORA45 wrote: From: GELORA45 Subject: [nasional-list] Freeport Produksi Uranium Secara Diam-diam To: "GELORA_In" Received: Wednesday, July 14, 2010, 2:18 AM Freeport Produksi Uranium Secara Diam-diam Rabu, 14 Juli 2010 06:50 WIB | Ekonomi & Bisnis | Bisnis | Dibaca 119 kali Jayapura (ANTARA News) - Freeport diduga menggali bahan baku uranium secara diam-diam sejak delapan bulan silam, kata Yan Permenas Mandenas S.Sos Ketua Fraksi Pikiran Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua kepada ANTARA di Jayapura, Selasa, di ruang kerjanya. "Kegiatan ini dilakukan secara tersembunyi dan telah berlangsung cukup lama," ungkapnya yang juga anggota Komisi C DPRDP. Ia menambahkan, Freeport telah mencuri hasil kekayaan masyarakat Papua dan membohongi pemerintah dengan hasil tambang yang disalurkan lewat jaringan pipa-pipa bawah tanah. "Selain emas, uranium juga diproduksi oleh Freeport," tambahnya. Informasi ini menurutnya, didapatkan dari sejumlah masyarakat dan karyawan Freeport di Timika. "Selain karyawan dan masyarakat, saya juga mendapat laporan dari sumber yang dapat dipercaya," tandasnya. Hal ini sangat disayangkan mengingat pajak yang didapatkan dari perusahaan emas terbesar didunia ini, hanya berjumlah Rp30 milyar pada tahun lalu. Mandenas juga mengeluhkan, bahwa dewan belum bisa bergerak karena terkendala masalah klasik, yaitu belum ada alokasi dana untuk turun ke lapangan. "Kami belum bisa ke lapangan karena terkendala dana," katanya. (PSO-185/K004) [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Presiden: Langkah Ekonomi Indonesia Tepat
Setuju sekali Pak Gedearka, sudah dari 1967 RI menjalankan sepenuhnya sistem ekonomi dan politik yang bertentangan dengan UUD 45. Sekarang tetap saja sistem politik neokonservatif diteruskan untuk mengabdi sepenuhnya pada kepentingan modal raksasa global. Neoliberalisme marak terus di negeri ini, isme yang jelas jemelas berdampak pada krisis ekonomi global terkini. Data ekonomi makro dapat tampak indah, namun periuk nasi rakyat kecil akan terus saja melemah kalah karena kesenjangan memang jadi substansi esensial dari sistem yang tidak berkibklat pada bangsa dan rakyat. Bangkit adalah solusi satu-satunya! --- On Tue, 6/29/10, awind wrote: From: awind Subject: [nasional-list] Presiden: Langkah Ekonomi Indonesia Tepat To: nasional-l...@yahoogroups.com Received: Tuesday, June 29, 2010, 7:53 AM Pak SBY benar bahwa langkah ekonomi Indonesia tepat mengikuti komando pemilik modal, Bank Dunia maupun IMF. Sayangnya kalau dilihat dari UUD 45 yang asli justru bertolak belakang. http://www.antarane ws.com/berita/ 128738/ presiden- langkah-ekonomi- indonesia- tepat Presiden: Langkah Ekonomi Indonesia Tepat Selasa, 29 Juni 2010 09:32 WIB | Peristiwa | Umum | Dibaca 383 kali Ankara (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan sejauh ini langkah ekonomi yang diambil oleh Indonesia untuk mengatasi krisis keuangan global 2008 dan mencegah krisis lainnya dinilai sudah tepat. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden dalam keterangan pers kepada wartawan di Ankara, Turki, Senin (29/6) malam pukul 21:00 waktu setempat atau pukul 01:00 WIB Selasa (29/6). "Indonesia meski selama 2009-2010 memberi stimulus fiskal namun tetap dilakukan secara hati-hati. Akibat paduan itu maka keadaan ekonomi baik, tidak terjadi ledakan pengangguran, inflasi terjaga dan demikian indkator ekonomi lainnya," kata Presiden. Penjelasan Presiden tersebut terkait dengan hasil KTT G-20 di Toronto, Kanada yang menyatakan bahwa setiap negara G-20 berkomitmen untuk mencegah dan mengatasi krisis ekonomi melalui berbagai cara yang diserahkan kepada masing-masing negara karena kondisi setiap negara berbeda. "Nampak dalam pembahasan para pemimpin dunia bahwa semangat yang ada adalah benar-benar menuntaskan proses pemulihan ekonomi pasca krisis. karena itu yang seolah-olah akan terjadi dua kubu seperti yang diberitakan, tidak terjadi," kata Presiden. Dua kubu yang dimaksud Presiden adalah adanya kemungkinan negara-negara yang mengatasi krisis dengan melakukan pemotongan anggaran untuk mencegah defisit anggaran yang tajam seperti yang dilakukan Inggris dan beberapa negara Eropa lainnya. Sementara kubu yang lain adalah negara-negara yang tetap memberikan stimulus ekonomi melalui anggarannya meski beresiko anggarannya mencapai defisit yang cukup tinggi atau diatas 2,5 persen dari total anggaran. "Tidak adanya kubu itu karena kita sepakat agar pemulihan ekonomi tuntas dan sukses maka bagi negara masih melakukan stimulus fiskal dengan tujuan agar lapangan pekerjaan tercipta kemudian demand terjaga bisa dibenarkan," katanya. Ia menambahkan, "Demikian pula negara yang melakukan defisit cut tidak di salahkan karena bila belanjut sangat tidak sehat (bila terus defisit-red) ." Presiden mengatakan para pemimpin di G-20 sepakat ada tujuan kembar pemulihan ekonomi sehingga semua sepakat bahwa keadaan masing-masing negara berbeda sehingga untuk mencapai tujuan kembar itu bisa dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kondisi masing-masing negara. "Tujuan pertama pemulihan ekonomi dan satunya adalah upaya mencegah krisis baru," tutur Presiden. Menurut Kepala Negara, forum G-20 juga menyatakan bagi negara maju yang mengalami suprlus ekonomi diminta untuk berkontribusi terhadap upaya global dalam pemulihan dan pencegahan krisis. "Kesimpulan saya, apa yang kita terapkan saat ini sudah tepat," kata Presiden. Kepala Negara mengatakan dalam G-20 di Toronto juga disepakati peran dan fungsi masing-masing negara termasuk tenggat waktu kapan harus dipenuhi. "Semua pemimpin sepakat agar segera menuntaskan perundingan putaran Doha dan juga sepakat agar semua kesepakatan dan konsensus yang telah disepakati pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dapat dijalankan," kata Presiden. (P008/A024) COPYRIGHT © 2010 Ikuti berita terkini di handphone anda http://m.antaranews .com Simpan dan akses berita ini dari HP anda dengan kode QR dibawah ini. [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Fw: Acara Ribka Tjiptaning Dibubarkan Lagi
--- On Tue, 6/29/10, Mira Wijaya Kusuma wrote: From: Mira Wijaya Kusuma Subject: [nasional-list] Acara Ribka Tjiptaning Dibubarkan Lagi To: "sastra pembebasan" , "Wahana News" , inti-...@yahoogroups.com Received: Tuesday, June 29, 2010, 11:47 AM Polhukam Acara Ribka Tjiptaning Dibubarkan Lagi Senin, 28 Juni 2010 - 18:10 wib Ribka Tjiptaning (kanan). (Foto: Koran SI) SUKABUMI – Kegiatan sosial yang digelar Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning kembali dipermasalahkan. Kali ini terjadi di Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi. Tim medis yang diterjunkan Tjiptaning terpaksa menghentikan kegiatan pengobatan gratis karena diduga dipersulit oleh aparat kecamatan dan desa setempat. Keterangan yang dihimpun, menyebutkan penghentian kegiatan pengobatan gratis yang digelar Ribka Tjiptaning itu terjadi di Kampung Cilandak, Desa Sirnajaya, Senin (28/6/2010), sekira pukul 10.00 WIB. Saat dihentikan, kegiatan bakti sosial tengah berlangsung dengan jumlah warga yang berobat mencapai 200 orang. Menurut Humas Tim Pengobatan Gratis, Andi Suherlan, kegiatan pengobatan gratis terpaksa dihentikan, karena pihak pemerintahan kecamatan dan Desa Sirna Jaya meminta tim medis Ribka Tjiptaning menandatangani sebuah surat pernyataan di atas materai. Mendapati hal itu, tim medis menolak memenuhi permintaan Camat Warungkiara Eri Estanto dan memutuskan untuk menghentikan kegiatan pengobaan gratis. “Kami harus menandatangani surat pernyataan bahwa kegiatan yang digelar bukan malapraktik. Ini sangat berlebihan, sebab tim medis yang diterjunkan adalah tenaga profesional yang kegiatannya diawasi serta mendapatkan penugasan langsung Ketua Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan. Kami jelas menolak menandatangani surat itu,” kata Andi. Sementara itu Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tijptaning mengatakan, kegiatan bakti sosial pengobatan gratis ini merupakan ungkapan terima kasih kepada warga Sukabumi yang telah memilihnya kembali menjadi wakil rakyat. Kegiatan tersebut telah berlangsung selama kurang lebih satu bulan dengan target kegiatan seluruh kecamatan di Kabupaten dan Kota Sukabumi. “Apa saya salah jika ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan sesuatu yang terbaik buat warga Sukabumi yang telah memilih saya. Sepertinya berlebihan kalau saja kegiatan bakti sosial ini dianggap salah dan dipersulit. Ini adalah murni niatan saya dalam membantu warga,” paparnya panjang lebar. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Asep Wahyu Nb mengungkapkan, kekecewaannya terhadap sikap dan tindakan Camat Waringkiara yang telah mempersulit pelaksanaan pengobatan gratis. Padahal sejauh kegiatan yang digelar Ribka Tjiptaning tersebut berdasarkan permintaan warga. “Di beberapa kecamatan kegiatan itu sudah berjalan mulus. Saya sangat kecewa jika pemerintah kecamatan dan desa mempersulitnya, sebab kondisi warga saat ini sangat membutuhkan kegiatan-kegiatan seperti itu,” ujarnya. Asep yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Barat mengatakan tindakan camat tersebut diindikasikan telah memarginalkan salah satu partai politik. Sementara itu Camat Warungkiara Eri Estanto mengaku tidak penah membubarkan atau menghentikan kegiatan pengobatan gratis Tjiptaning. Namun dia mengaku, saat kegiatan berlangsung, pihaknya meminta agar ada penjelasan tentang tim medis yang diterjunkan. “Saya hanya ingin ada kejelasan siapa dan dari mana saja tim medis yang diterjunkan, sebab bagaimanpun ini menyangkut nyawa orang banyak. Surat bermaterai yang saya tawarkan itu hanya solusi agar jika terjadi sesuatu dapat dipertanggungjawabk an,” kilah Eri.(Toni Kamajaya/Koran SI/ram) Sumber: http://news. okezone.com/ read/2010/ 06/28/339/ 347511/acara- ribka-tjiptaning -dibubarkan- lagi Information about KUDETA 65/ Coup d'etat '65, click: http://www.progind. net/ http://sastrapembeb asan.wordpress. com/ [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Inilah Polisi yang Disebut Memiliki Rekening Gendut
Inilah Polisi yang Disebut Memiliki Rekening Gendut Selasa, 29 Juni 2010 | 07:58 WIB Polisi yang dituduh memiliki rekening gendut dan melakukan transaksi mencurigakan TEMPO Interaktif, Jakarta - Markas Besar Kepolisian RI menelusuri laporan transaksi mencurigakan di rekening sejumlah perwira polisi yang dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Berikut ini sebagian dari transaksi yang dicurigai PPATK itu. 1. Inspektur Jenderal Mathius Salempang, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Kekayaan: Rp 8.553.417.116 dan US$ 59.842 (per 22 Mei 2009) Tuduhan: Memiliki rekening Rp 2.088.000.000 dengan sumber dana tak jelas. Pada 29 Juli 2005, rekening itu ditutup dan Mathius memindahkan dana Rp 2 miliar ke rekening lain atas nama seseorang yang tidak diketahui hubungannya. Dua hari kemudian dana ditarik dan disetor ke deposito Mathius. "Saya baru tahu dari Anda." Mathius Salempang, 24 Juni 2010 2. Inspektur Jenderal Sylvanus Yulian Wenas, Kepala Korps Brigade Mobil Polri Kekayaan: Rp 6.535.536.503 (per 25 Agustus 2005) Tuduhan: Dari rekeningnya mengalir uang Rp 10.007.939.259 kepada orang yang mengaku sebagai Direktur PT Hinroyal Golden Wing. Terdiri atas Rp 3 miliar dan US$ 100 ribu pada 27 Juli 2005, US$ 670.031 pada 9 Agustus 2005. "Dana itu bukan milik saya." Sylvanus Yulian Wenas, 24 Juni 2010 3. Inspektur Jenderal Budi Gunawan, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Kekayaan: Rp 4.684.153.542 (per 19 Agustus 2008) Tuduhan: Melakukan transaksi dalam jumlah besar, tak sesuai dengan profilnya. Bersama anaknya, Budi disebutkan telah membuka rekening dan menyetor masing-masing Rp 29 miliar dan Rp 25 miliar. "Berita itu sama sekali tidak benar." Budi Gunawan, 25 Juni 2010 4. Inspektur Jenderal Badrodin Haiti, Kepala Divisi Pembinaan Hukum Kepolisian Kekayaan: Rp 2.090.126.258 dan US$ 4.000 (per 24 Maret 2008) Tuduhan: Membeli polis asuransi pada PT Prudential Life Assurance Rp 1,1 miliar. Asal dana dari pihak ketiga. Menarik dana Rp 700 juta dan menerima dana rutin setiap bulan. "Itu sepenuhnya kewenangan Kepala Bareskrim." Badrodin Haiti, 24 Juni 2010 5. Komisaris Jenderal Susno Duadji, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Kekayaan: Rp 1.587.812.155 (per 2008) Tuduhan: Menerima kiriman dana dari seorang pengacara sekitar Rp 2,62 miliar dan kiriman dana dari seorang pengusaha. Total dana yang ditransfer ke rekeningnya Rp 3,97 miliar. "Transaksi mencurigakan itu tidak pernah kami bahas." (M. Assegaf, pengacara Susno, 24 Juni 2010) 6. Inspektur Jenderal Bambang Suparno, Staf pengajar di Sekolah Staf Perwira Tinggi Polri Kekayaan: belum ada laporan Tuduhan: Membeli polis asuransi dengan jumlah premi Rp 250 juta pada Mei 2006. Ada dana masuk senilai total Rp 11,4 miliar sepanjang Januari 2006 hingga Agustus 2007. Ia menarik dana Rp 3 miliar pada November 2006. "Tidak ada masalah dengan transaksi itu. Itu terjadi saat saya masih di Aceh." Bambang Suparno, 24 Juni 2010 [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Politikus PDIP Akan Adukan FPI ke Komnas HAM
Politikus PDIP Akan Adukan FPI ke Komnas HAM Minggu, 27 Juni 2010 | 23:17 WIB Ratusan anggota Front Pembela Islam melakukan long march saat melakukan aksi tolak Ahmadiyah dijalan MH Thamrin, Jakarta, (27/8). Foto: ANTARA/Jefri Aries TEMPO Interaktif, Jakarta --Politikus PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, mengatakan akan melaporkan Front Pembela Islam kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Markas Besar Kepolisian RI besok. Ribka akan mengadukan perlakuan anggota FPI terhadap dirinya dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat lain di Banyuwangi, Kamis (24/6) lalu. Ribka akan mendatangi Komnas HAM pada pukul 10 pagi. Selanjutnya, Ribka akan mengadu ke Markas Besar Polri pada pukul 12.00 siang. "Anggota DPR saja bisa diserang, apalagi rakyat biasa," kata Ribka, yang juga Ketua Komisi Kesehatan DPR kepada Tempo, Minggu (27/6). Pengaduan ke Komnas HAM, menurut Ribka, tujuannya untuk melaporkan dugaan pelanggaran HAM. Sedangkan pengaduan ke Polri untuk memprotes pembiaran polisi atas insiden di Banyuwangi. "Masak polisi kalah wibawa," kata Ribka. Menurut Ribka, pengaduan ini merupakan pengaduan pribadi sebagai warga negara. Meski begitu, Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan juga mendukung langkah Ribka. PDI Perjuangan akan mengusulkan kepada Komisi Hukum DPR untuk memanggil Kepala Kepolisian RI. "DPR sebagai institusi seharusnya merasa dilecehkan," kata Ribka. Anggota FPI Banyuwangi dan sejumlah organisasi lainnya membubarkan acara sosialisasi kesehatan gratis oleh Komisi IX DPR di Banyuwangi. Mereka menuduh acara tersebut merupakan ajang temu kangen mantan anggota Partai Komunis Indonesia. ARYANI KRISTANTI [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Pengamat Sesalkan Masuknya Aktivis ke Demokrat
Dibawah bendera PD Ulil AA akan makin PD untuk (NEO)LIBERALISASI Islam? Pengamat Sesalkan Masuknya Aktivis ke Demokrat Polkam / Jumat, 18 Juni 2010 14:47 WIB Metrotvnews.com, Jakarta: Pengamat Politik dari Universitas Indonesia Boni Hargens menyesalkan banyaknya aktivis lembaga swadaya masyarakat dan pengamat yang masuk dalam kepengurusan Partai Demokrat 2010-2015. Padahal, kata Boni, selama ini Demokrat sering menjadi sasaran kritik mereka. “Mereka yang selama ini berjuang dengan mengatasnamakan rakyat dan kerap mengkritik pemerintahan saat ini justru bergabung dengan pemerintahan tersebut. Saya khawatir mereka selama ini berjuang bukan untuk kepentingan rakyat, tapi hanya untuk mendapatkan jabatan,” ujar Boni ketika dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis (17/6) malam. Kemarin, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengumumkan skuad partainya. Sejumlah aktivis dan pengamat masuk kepengurusan Demokrat. Di antaranya Ulil Abshar Abdalla, Rachland Nashidik, Andi Nurpati dan Ferry Juliantono. Bagi Boni, perjuangan mereka ternyata untuk meraih jabatan. Boni memperkirakan, alasan lain yang mungkin menjadi pertimbangan para aktivis dan pengamat untuk bergabung ke Demokrat karena kebuntuan atas perjuangan selama ini. Mereka kemudian mengalami krisis energi. Ini dimanfaatkan oleh Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat. Melihat struktur kepengurusan partai yang dipimpin duet Anas Urbaningrun-Edhie Baskoro, Boni menilai SBY masih akan berkuasa. Banyaknya orang luar yang masuk ke dalam kepengurusan dipastikan akan membuat loyalitas terhadap partai menjadi minimal. “Memang saat ini semuanya seperti menghamba pada SBY karena kekuasaannya itu. Namun, perilaku orang yang menghamba seperti itu tidak ada bedanya dengan orang-orang yang menjilat Soeharto di era orde baru. Ketika Soeharto dijatuhkan, mereka pun ramai-ramai meninggalkan. Ini nampaknya akan terjadi pada SBY kelak. Bagaimana mereka mau loyal pada SBY, jika pada ideologi yang mereka pegang saja mereka tidak bisa loyal,” kata Boni.(Andhini) KOMENTAR [4] Cecep, Jumat, 18-Juni-2010 Selama negara karut marut dan perut sering larut kurang kenyang ya memang ideologi yang paling pragmatik kan tertuang pada semboyan "MAJU TAK GENTAR MEMBELA YANG BAYAR". Diimbuhi pendidikan dan pelayanan kesehatan yang ditelantarkan makin banyak sesama warga yang pasrah pada penguasa seperti jaman voc dulu yang dibantu oleh penguasa lokal. Tapi baik sekali masih ada pakar, pengamat dan politisi yang ingatkan warga bahwa evolusi sosial yang darwinistik yang penuh banget dengan predator ini tidak baik, tidak sehat, buat warga yang 250 juta. Acungan dua jempol buat pak Boni Hargens!Pasalnya banyak pakar yang juga menghamba dan menyebarkan ideologi perut-karierisme neoliberal demi hidup hedonis konsuntip untuk tujuh turunan kedepan.. miftah, Jumat, 18-Juni-2010 itulah realitas politik, mungkin sudah mnjadi "taqdir", jaman dulupun begitu Karena kata kunci politik itu " tak ada kawan maupun lawan yang abadi". Aan, Jumat, 18-Juni-2010 inilah yang dinamakan perjuangan berdasar IDEOLOGI PERUT ! Aan, Jumat, 18-Juni-2010 inilah yang dinamakan perjuangan berdasar IDEOLOGI PERUT ! [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] BP agrees to $20 billion fund for spill claims
Sikap tegas Obama harusnya menjadi suri teladan untuk para penguasa pengusaha sekarang di Indonesia dalam menangani berbagai bencana ekologi oleh korporasi. Atau memang masih ada "perbedaan peradaban" antara kedua negara? BP agrees to $20 billion fund for spill claims 17 June 2010 | 09:12:49 AM | Source: AFP BP agreed to pay $20 billion into a fund to meet mounting oil spill claims, as US President Barack Obama won key concessions from company bosses in high-stakes talks. Obama demands BP compensation fund Locals welcome Obama's BP condemnation BP to pay for recklessness: Obama Obama compares oil spill to 9/11 attacks Add your comment Flanked by somber looking BP executives on the White House steps, chairman Carl-Henric Svanberg said no more shareholder dividends would be paid this year as the company meets the bill from the Gulf of Mexico disaster. The Swede insisted BP did care about the "small people" most affected by America's worst environmental disaster and in a surprise move announced it would set up a 100-million-dollar foundation to help unemployed rig workers. "We have made clear from the first moment of this tragedy that we will live up to all our legitimate responsibilities," a conciliatory Svanberg said, adding that compensation claims would be handled "swiftly and fairly." "We will look after the people affected, and we will repair the damage to this region, the environmental damage to this region and to the economy." The British energy giant will pay into the escrow account over the next four years, and it will be overseen by prominent lawyer Kenneth Feinberg, who managed compensation claims by victims of the September 11, 2001 terror attacks. A panel of three judges will hear appeals of Feinberg's decisions over the fund, which is designed to meet the claims of all individuals and businesses harmed by the spill. "BP has agreed to contribute 20 billion dollars over a four-year period at a rate of five billion dollars per year, including five billion dollars within 2010," a White House statement said. "This account is neither a floor nor a ceiling on liability," the statement said, adding BP would not seek to take advantage of the 75-million-dollar federal liability cap for oil companies. The announcements represented a major victory for Obama, who has been under fire over his handling of the disaster, which has raised questions about his leadership and threatened to damage his presidency. Reading a statement moments before BP bosses exited the White House, the president stressed that 20 billion dollars was not a cap for the company's liability, but was quick at the same time to try to reassure investors. "I'm absolutely confident BP will be able to meet its obligation to the Gulf Coast and to the American people. BP is a strong and viable company and it is in all of our interests that it remain so." But the scale of the company's financial woes was hinted at by an announcement Wednesday from chief financial officer Byron Grote that it planned to offload 10 billion dollars of assets. Analysts said BP, which has already spent some 1.6 billion dollars battling the spill and made a profit of around 14 billion dollars in 2009, should be strong enough financially to weather the storm even if it has to borrow more. "Regardless how the payments mechanically happen, BP has the financial strength to fund it," said Jason Gammel of Macquarie Research. "They have enough cash flow and quality assets that will allow it to fund that type of liability." US experts estimate between 35,000 and 60,000 barrels of oil a day are still spewing into the waters off the Louisiana coast, after an April explosion sank an exploratory deepwater drilling rig operated by BP. A massive slick is now threatening the coastlines of four southern US states, and has crippled the fishing and tourist industries -- vital economic lifelines for the region. BP is currently containing an average of 15,000 barrels a day of oil, which is now being siphoned up to two processing ships on the surface, but hopes to increase that significantly in the coming weeks. The leak is not expected to be permanently capped until August, when one of two relief wells being drilled is complete. Svanberg attended Wednesday's talks with BP chief executive Tony Hayward, along with a battery of lawyers from both the British energy giant and the US Justice Department and US administration. But White House officials said there was no mention of any Justice Department investigation into the spill. The meeting came the day after Obama used an Oval Office address to the nation to try to persuade Americans to embark on a "national mission" on clean energy and end its century-long addiction to fossil fuels. Oval Office speeches are normally reserved for the nation's most somber moments such as the announcement of war.
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Peringatan Harlah Pancasila-Megawati Tentang Keras Dana Aspirasi
PERINGATAN HARLAH PANCASILA Megawati Tentang Keras Dana Aspirasi Laporan wartawan KOMPAS.com Hindra Liauw Minggu, 20 Juni 2010 | 10:47 WIB KOMPAS.com/ HINDRA LIAUW Megawati (kiri) dalam acara gerak jalan memeringati hari lahir Pancasila di Plaza Barat Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (20/6/2010). TERKAIT: Megawati Pertanyakan Andi Nurpati Megawati Pun Resah Soal Ariel dan Luna Megawati Canangkan Juni Bulan Bung Karno Tak Ada Koalisi PDIP-Demokrat Banteng Dilepas, Jalan Asia Afrika Macet JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan tegas menentang usulan dana aspirasi yang kini tengah bergulir di Parlemen. "Terang kami menolak karena yang namanya aspirasi itu kan dari bawah. Tetapi ini kok diajukan oleh anggota dewan yang seharusnya mempertanyakan dulu kepada konstituennya kalau sekiranya aspirasi itu memang akan dikeluarkan," ujar Megawati kepada para wartawan di sela-sela acara gerak jalan memperingati hari lahir Pancasila di Plaza Barat Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (20/5/2010). Mega juga mengutarakan pendapat terhadap besaran dana aspirasi yang dipelopori Partai Golkar tersebut. "Saya lihat jumlahnya sudah cukup besar ya? sehingga menurut saya banyak hal yang sebenarnya bisa dipergunakan dengan dana aspirasi," katanya. Baginya, dana aspirasi hanya sebutan belaka. Namun, dia ragu apakah uang tersebut dapat digunakan secara benar sehingga mendatangkan manfaat. "Hanya sebutannya dana aspirasi, tetapi untuk apa kegunaannya? Apakah benar akan tercurahkan ke daerah?" tanyanya. Saat ini dana aspirasi telah masuk dalam catatan Badan Anggaran DPR. Namun, dana tersebut berubah nama menjadi program percepatan dan pemerataan pembangunan daerah melalui kebijakan kewilayahan yang berbasis pada daerah pemilihan. Meskipun demikian, anggota Banggar dari Fraksi PKS, Jazuli Juwaeni, mengatakan, dana aspirasi atau apa pun namanya tidak pernah dibahas bersama Banggar dan pemerintah. Editor: Glo Dibaca : 772 [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Mega Canangkan Juni Bulan Bung Karno
[ Rabu, 02 Juni 2010 ] JAWA POS Mega Canangkan Juni Bulan Bung Karno JAKARTA - Pidato Bung Karno pada 1 Juni memiliki arti sangat penting bagi Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan. Kemarin (1/6) putri Bung Karno itu mencanangkan Juni sebagai Bulan Bung Karno. Sebab, sepanjang Juni terjadi tiga peristiwa penting yang berkaitan dengan Bung Karno. Pada 6 Juni 1901 sang putra fajar dilahirkan, 1 Juni 1945 Bung Karno berpidato tentang Pancasila untuk kali pertama, dan 21 Juni 1970 proklamator itu wafat. Pencanangan tersebut disampaikan dalam acara sarasehan di Gedung Pola, Jakarta. Mega hadir di tempat itu setelah menghadiri perayaan 1 Juni di gedung MPR bersama Presiden SBY. Saat orasi, Megawati menjelaskan pertimbangannya menghadiri peringatan 1 Juni di MPR bersama Presiden SBY. ''Saya datang ke MPR dengan suatu alasan yang kuat karena kongres partai III telah mengukuhkan ideologi partai kita adalah Pancasila 1 Juni,'' katanya. Selain itu, lanjut Megawati, dirinya menghargai undangan Ketua MPR Taufik Kiemas yang notabene suaminya sendiri. ''Baik sebagai Ketum partai maupun mantan presiden, saya sangat berterima kasih. Karena pada waktu-waktu yang lalu, hal itu belum tentu bisa dilakukan dengan baik,'' katanya. Dalam sarasehan tersebut turut berbicara, antara lain, Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y. Tohari, Katib Syuriah PB NU Yahya Cholil Staquf, Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani, sejarawan LIPI Asvi Marwan, dan pakar hukum tata negara Sri Sumantri. Selain di gedung MPR, Senayan, dan Gedung Pola, Jalan Proklamasi, geliat aktivitas dalam peringatan 1 Juni terlihat di Museum Naskah Proklamasi, Jalan Imam Bonjol. Acara bertajuk Hari Peringatan Kelahiran Pancasila, Festival Bung Karno, itu berlangsung cukup meriah. Hadir anggota DPR dari PDIP Rieke Dyah Pitaloka dan mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli. Rieke membacakan pidatonya yang bertajuk Pancasila sebagai Kerangka Aksi Kebudayaan. Meski Megawati hadir di MPR, upacara bendera di Kantor DPP PDIP, Jalan Lenteng Agung, tetap diselenggarakan. Dalam upacara yang diikuti ratusan kader DPD PDIP DKI Jakarta itu, Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan dan Tenaga Kerja Ribka Tjiptaning menjadi inspektur upacara. Dia sekaligus membacakan amanat Megawati. PDIP Ingin Formal Terkait dengan peringatan pidato Bung Karno 1 Juni, Tjahjo menyebut PDIP akan mendorongnya menjadi kegiatan kenegaraan dan dilaksanakan setiap tahun di MPR. ''Pemerintah ke depan diharapkan mempunyai niat diformalkan melalui keppres,'' kata ketua Fraksi PDIP di DPR itu. Mantan Wakil Ketua MPR A.M. Fatwa termasuk yang menolak peringatan 1 Juni dilakukan tiap tahun oleh lembaga negara seperti MPR. Sebab, rumusan Pancasila yang disampaikan Bung Karno dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni berbeda dengan rumusan Pancasila yang menjadi bagian dari UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus. ''Ada prosesnya, 22 Juni penting juga itu,'' kata Fatwa. Pada 22 Juni, tim kecil yang diketuai Soekarno melahirkan rumusan Pancasila yang lebih populer dengan sebutan Piagam Jakarta. ''Jadi, yang memperingati 1 Juni sebaiknya PDIP saja. Saya dari dulu sering hadir, forum marhaenisme dekat, waktu bersama-sama menghadapi otoritarianisme Orba,'' jelasnya. Meski menolak, kemarin Fatwa memutuskan untuk menghadiri acara tersebut. Menurut dia, batalnya penggunaan istilah hari lahirnya Pancasila dan digantikan dengan peringatan pidato Bung Karno 1 Jun itu disebabkan pemerintah mempertimbangkan banyak masukan. ''Itu (penyebutan peringatan pidato Bung Karno 1 Juni, Red) juga termasuk abu-abu. Tapi, perlu saya masuki. Yang penting silaturahmi politik dan persabatan lama saya dengan TK (Taufik Kiemas, Red),'' katanya, lantas tersenyum. (sof/pri/c6/tof) [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Politisi PDIP: Audit Juga Semua Kapolda
Susno Dibungkam Politisi PDIP: Audit Juga Semua Kapolda Rabu, 26 Mei 2010 | 16:42 WIB alie usman/tribunnews.com BUNGA DUKA - Anggota DPD RI membawa bunga duka ketika membesuk Komjen Pol Susno Duadji di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Senin (17/5/2010). TERKAIT: LPSK Temui Susno di Mako Kelapa Dua Susno Tersangka Kasus Pemilukada Jabar Polri: Anggota DPR Usir Penyidik Polri Punya Petunjuk Suap Susno Polri Bacakan Duplik JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kabareskrim Komjen (Pol) Susno Duadji hendak dibungkam dengan lima kasus supaya tidak menanyi terus soal berbagai ketidakberesan di Mabes Polri. Menurut Trimedya Panjaitan, anggota Komisi III DPR RI dari PDI Perjuangan, lima kasus itu, antara lain, pemangkasan dana pengamanan Pilgub Jawa Barat saat Susno jadi Kapolda Jawa Barat. Lantas, kasus arowana, kasus penyuapan Kepala Dinas Pekerjaan Umum di Bengkulu, pengacara, dan lainnya. Menurut Trimedya, tidak dapat disangkal selama 30 tahun bertugas di Polri, Susno Duadji tentu memiliki kesalahan. "Jika misalnya ditarik ke belakang, ada saja kesalahan yang dia lakukan selama 30 tahun bertugas di Polri," kata Trimedya di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Rabu (26/5/2010). Trimedia mengatakan, terkait kasus pemangkasan dana Pilkada, seharusnya Polri tidak hanya mengusut Susno karena seluruh Kapolda di Indonesia juga terlibat mengurusi dana serupa di masing-masing daerahnya. "Saya termasuk orang yang ingin ada audit untuk seluruh Kapolda, bukan hanya Susno. Memang ada anggaran untuk hal tersebut," ungkapnya. Ia merasa prihatin tindakan Mabes Polri terhadap Susno Duadji. "Seharusnya Polri menjunjung tinggi hukum, kasus Susno seperti dipaksakan. Perlu mereka tahu, Susno masih bagian dari Polri," jelasnya. Trimedia menilai, respons dan tindakan Polri saat ini menunjukan adanya upaya balas dendam. "Untuk melakukan perbaikan di institusi Polri, Bambang Hendarso Danuri melakukan keroyok reserse, tapi kenapa di lapangan belum ada yang berubah," sesalnya. (Adi Suhendi) Editor: yuli | Sumber : Tribunnews.com Dibaca : 842 [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Dari pada Mulyani lebih baik Marsinah
Dari pada Mulyani lebih baik Marsinah ANALISA EKONOMI POLITIK Anto Sangaji Mahasiswa Doktoral di York University, Kanada sumber http://indoprogress .blogspot. com/2010/ 05/analisa- ekonomi-politik_ 10.html "9 Mei 1993, di sebuah gubuk di Hutan Wilangan, Nganjuk, ditemukan sebuah mayat yang terkapar dengan kondisi sangat mengenaskan. Vaginanya hancur, tulang panggul dan lehernya hancur, perutnya luka tertusuk sedalam 20 sentimeter, sekujur tubuhnya penuh memar, lengan dan pahanya lecet. Dialah Marsinah…." (sumber: Siaran Pers Front Oposisi Rakyat Indonesia dalam Rangka Memperingati Gugurnya Marsinah, 8/5/2010) Pembunuhan itu berhubungan dengan aktivitas Marsinah (1969 – 1993), seorang buruh dan aktivis buruh di PT, Catur Putra Surya (CPS), Rungkut Surabaya. Dia adalah contoh satu dari jutaan tenaga kerja yang dikonsumsi secara murah oleh kelas kapitalis dalam sejarah industrialisasi Orde Baru. Beda dengan mahasiswa yang perlu mengernyitkan dahi saat mempelajari teori-teori mengeni commodity, labour theory of value, working day, etc, Marsinah berhadapan, merasakan, dan memahami langsung realitas konkret dari teori-teori itu. Dia dan teman-temannya, karenanya, menuntut soal kenaikan upah minimum regional (UMR), cuti haid/hamil, dan hak-hak lainnya. Dalam skala pabrik, mereka menentang eksploitasi buruh oleh pemilik modal. Senjata mereka adalah pemogokan dan demonstrasi. Tuntutan yang secara teoritik akan memangkas keuntungan kelas kapitalis. Tetapi, gadis lulusan SMA itu memahami bahwa pabrik bukan ruang terisolasi dari dunia di luarnya. Dia mendatangi markas Komando Distrik Militer (Kodim) Sidoarjo (5/5/1993), mempersoalkan nasib teman-temannya yang di-PHK di kantor militer itu, setelah pemogokan yang mereka lakukan beberapa hari sebelumnya. Marsinah menunjukkan bahwa pabrik dan komando teritorial tentara adalah satu kesatuan: area di mana perampasan nilai lebih secara terus-menerus hanya dimungkinkan di bawah todongan senapan; tempat dia bekerja, sekaligus kematiannya. Dalam bahasa lebih abstrak, para teknokrat Orde Baru menyebutnya: pertumbuhan (ekonomi) dan stabilitas (politik). Pabrik yang mempekerjakannya adalah buah dari kemajuan-kemajuan strategi industrialisasi berbasis pada keyakinan ini. Strategi yang menghasilkan sumbangan sektor manufaktur sebesar 21 persen kepada GDP (1992) seperti dilaporkan Bank Dunia saat itu. Dan yang dibanggakan dan menjadi legitimasi rejim Orde Baru dan kekuatan-kekuatan imperialis global. Kekerasan terhadap Marsinah adalah salah satu contoh telanjang kebrutalan sistem kapitalisme. Tangan yang terlihat nyata membunuhnya atau pembunuhnya: oknum tentara. Peradilan borjuis tidak akan membuka agen besar, institusi tentara atau negara Orde Baru, bahkan pada pemerintahan kapitalis baru yang menggantikan Orde Baru. Tetapi yang jelas adalah ini: Tangan tersembunyi yang membunuhnya adalah kapitalisme. Inilah kekerasan sistemik yang tidak pernah lekang oleh waktu dan ruang. Bahkan, setelah kita merayakan demokrasi liberal yang menggantikan sebuah pemerintahan paling lalim dalam sejarah dunia abad 20, kekerasan itu terus berlanjut. Karena, sebagai sebuah sistem yang berbasis pada eksploitasi, nafas sistem ini hanya bisa dipertahankan melalui kekerasan yang terus-menerus. *** Apa hubungannya dengan Mulyani? Marsinah adalah buruh, komoditi yang menjadi jantung pertumbuhan kapitalisme. Mulyani adalah ekonom borjuis yang mengesahkan sistem itu. Rumit, tetapi ringkasnya, 17 tahun setelah kematian Marsinah, 12 tahun kediktatoran Orde Baru yang mengeksekusinya sudah tumbang, tetapi sistem ekonomi kapitalis yang mengeksploitasinya bergerak semakin progresif. Krisis ekonomi 1997, resep-resep neoliberal penyelesaiannya, aneka macam konflik, dan ekspansi kapital secara besar-besaran telah melipatgandakan surplus tenaga kerja, yang dapat digunakan untuk re-ekspansi kapital secara tiba-tiba dan cepat. Itulah faktor-faktor yang melanggengkan penghisapan. Tentang Mulyani, berita tentangnya melimpah-ruah akhir-akhir ini. Dialah generasi baru ekonom pelanjut dan penganjur ekonomi kapitalis Orde Baru. Dia dibela mati-matian dalam menghadapi partai-partai politik oportunis di parlemen dalam kasus ‘Bank Century’. Sebagai sosok yang digambarkan bersih dan sukses dalam reformasi birokrasi, Mulyani dibela pasar. Penunjukkannya sebagai salah satu direktur pelaksana Bank Dunia, mengundang reaksi negatif pasar di Jakarta. Di negeri, di mana korupsi, kolusi, dan nepotisme begitu merajalela – tercatat sebagai salah satu negeri terkorup di dunia – dukungan terhadap Mulyani bisa dipahami, kendati bukan di situ duduk perkaranya. Ada tiga soal yang perlu dilihat dalam percakapan tentang Mulyani. Pertama, para pembelanya sebenarnya berasal dari subjek yang sama. Sebagai sistem yang menghisap, salah satu keberhasilan kapitalisme paling vital adalah mencetak subyek-subyek yang menerima eksploitasi sebagai sesuatu yang biasa dan diperlukan. Subyek-s
[Forum-Pembaca-KOMPAS] KAU: Sri Mulyani Mewakili Kepentingan AS
Koalisi Antiutang KAU: Sri Mulyani Mewakili Kepentingan AS Kamis, 6 Mei 2010 | 18:02 WIB Kompas/Riza Fathoni Aksi teatrikal aktivis Koalisi Anti Utang di Bundaran Hotel Indonesia (HI) di Jakarta. TERKAIT: Selamatkan Lingkungan Kok dengan Utang Berutang adalah Praktik Neolib KAU Tuntut G-8 Hapus Utang Indonesia Utang Luar Negeri Sebabkan Kedaulatan Ekonomi Terampas JAKARTA, KOMPAS.com - LSM Koalisi Antiutang (KAU) menilai Bank Dunia telah melecehkan kedaulatan politik dan hukum Indonesia dengan menunjuk Sri Mulyani Indrawati sebagai Managing Director Bank Dunia. Tindakan tidak terhormat Bank Dunia tersebut terjadi di tengah berjalannya proses hukum oleh KPK terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati atas keterlibatannya dalam kasus bailout Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun. Koordinator KAU, Dani Setiawan, dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (6/5/2010), menyebutkan, proses politik di DPR RI tanggal 20 Maret 2010 telah menyatakan ada yang salah dalam kebijakan Sri Mulyani dan bekas Gubernur Bank Indonesia Boediono sehingga harus diproses hukum. "Penunjukan Sri Mulyani merupakan tindakan intervensi yang sangat kasar oleh Bank Dunia untuk menyelamatkan menteri keuangan yang mewakili kepentingan Amerika dan negara-negara G7 di Indonesia," kata Dani Setiawan. Dani menyatakan, Amerika Serikat sebagai pemegang tunggal hak veto di Bank Dunia patut diduga berada di balik keputusan yang merendahkan harkat dan martabat bangsa Indonesia ini. Modus seperti ini bukanlah yang pertama kali. Tindakan serupa dilakukan Bank Dunia pada tahun 2004 terhadap seorang pejabat negara tersangka kasus korupsi proyek privatisasi PT Jakarta International Container Terminal (JICT). Pejabat tersebut diangkat menjadi utusan negara-negara ASEAN di Bank Dunia selama dua tahun hingga akhirnya kasus hukumnya “dipetieskan.” Menurut Dani, Sri Mulyani merupakan bagian dari kelompok Mafia Berkeley yang memiliki jaringan internasional yang kuat dan meluas seperti USAID, IMF, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia. Karena itu, lanjutnya, mudah dimengerti bila keputusan Bank Dunia mengangkat Sri Mulyani sebagai direktur pelaksana erat kaitannya dengan tekanan politik dan kasus hukum yang sedang dihadapi Sri Mulyani di dalam negeri. "Kami mencurigai ada skenario menyelamatkan Sri Mulyani dari jeratan kasus hukum di dalam negeri dengan bantuan Bank Dunia," katanya. KAU juga mendesak agar KPK terus melanjutkan proses hukum terhadap Sri Mulyani dan Boediono serta mengabaikan tekanan dan intervensi dari pihak asing. "Kepada DPR, kami juga mendesak agar menyatakan protes keras atas tindakan Bank Dunia yang telah melecehkan kedaulatan politik dan hukum di Indonesia," ujarnya. KAU juga mendesak agar DPR meminta Presiden SBY menghormati proses hukum terhadap Sri Mulyani dan Boediono. (hasanuddin aco) [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Laporan HRW tentang HAM dan Pasal Pencemaran Nama Baik
http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2010/05/laporan-human-right-watch-tentang-ham.html Rabu, 05 Mei 2010 Laporan Human Right Watch tentang HAM dan Pasal Pencemaran Nama Baik Cabut Undang-undang yang dapat Mempidanakan Kritik! Gugatan pencemaran nama baik merupakan senjata ampuh bagi orang-orang yang ingin membungkam kritik di Indonesia. Seharusnya pemerintah memberikan dukungan kepada para pengungkap fakta dan menjamin kebebasan terhadap mereka yang mengemukakan pendapat secara damai, bukan malah menghukumnya. Elaine Pearson, wakil direktur Asia untuk Human Rights Watch Cabut Undang-Undang yang dapat Mempidanakan Kritik Siaran Pers Human Rights Watch terkait publikasi ”Kritik Menuai Pidana : Konsekuensi Hak Asasi Manusia Dari Pasal Pencemaran Nama Baik di Indonesia” (Turning Critics into Criminals The Human Rights Consequences of Criminal Defamation Law in Indonesia) Sumber : http://www.hrw.org/ Siah unduh pula : Ringkasan dan Rekomendasi : Feature Foto (PDF, 650.3 KB) Laporan selengkapnya Pasal-pasal yang mudah dimanfaatkan untuk membelenggu kebebasan berekspresi May 3, 2010 (Jakarta) - Pemerintah Indonesia harus mencabut sejumlah undang-undang yang memberi peluang gugatan pidana kepada para aktivis, wartawan, konsumen dan lain-lain yang mengkritik pejabat publik dan tokoh masyarakat, menurut Human Rights Watch dalam laporan terbaru yang terbit hari ini. Laporan 91 halaman dengan judul "Kritik Menuai Pidana: Konsekuensi Hak Asasi Manusia dari Pasal Pencemaran Nama Baik di Indonesia," mendokumentasikan berbagai kejadian di mana pasal-pasal pencemaran nama baik, fitnah dan penghinaan digunakan untuk membungkam kritik terbuka. Berbagai tuntutan pidana pencemaran nama baik diajukan kepada mereka yang melakukan demonstrasi menentang korupsi, penulis surat pembaca yang mengeluhkan penipuan, pengaduan resmi terhadap penguasa, serta wartawan yang menerbitkan pemberitaan seputar masalah sensitif. "Gugatan pencemaran nama baik merupakan senjata ampuh bagi orang-orang yang ingin membungkam kritik di Indonesia," ujar Elaine Pearson, wakil direktur Asia untuk Human Rights Watch. "Seharusnya pemerintah memberikan dukungan kepada para pengungkap fakta dan menjamin kebebasan terhadap mereka yang mengemukakan pendapat secara damai, bukan malah menghukumnya." Dari sebagian besar kasus pencemaran nama baik yang diulas dalam laporan ini, gugatan pidana dipakai guna melawan balik terhadap mereka yang mengungkap dugaan korupsi, penipuan atau penyimpangan oleh pejabat pemerintah dan tokoh berpengaruh. Dalam proses penyidikan, pihak berwenang melakukan berbagai taktik intimidasi dan kriminalisasi terhadap para tergugat. Salah satu kasus, Kantor Kejaksaan Agung mengajukan tuntutan pidana kepada aktivis anti-korupsi yang menengarai ada ketakcocokan dalam perhitungan dana yang dihimpun Kejagung dari kasus-kasus korupsi yang ditanganinya. Awalnya polisi tak memproses tuntutan ini, tapi sembilan bulan kemudian, setelah para aktvis menyerukan Kapolri mengundurkan diri dalam kampanye anti-korupsi, mereka kemudian dipanggil terkait pengaduan pencemaran nama baik. Prita Mulyasari dipenjara selama tiga minggu, terpisah dengan anaknya yang masih kecil, dan menghadapi tuntutan penjara selama 12 bulan dalam proses pengadilan pidana, hanya karena mengirim surat elektronik kepada koleganya yang mengeluh layanan medis yang dia terima. Bersihar Lubis, wartawan senior, divonis melakukan pencemaran nama baik dan dijatuhi hukuman percobaan karena menulis kolom opini yang mengkritik keputusan kejaksaan agung melarang buku pelajaran sejarah diedarkan ke sekolah-sekolah. Proses penyidikan dan pengadilan mengakibatkan dampak yang dramatis bagi kehidupan mereka yang dituduh melakukan pencemaran nama baik, menurut Human Rights Watch. Beberapa di antara mereka kehilangan dan kesulitan mencari pekerjaan, bahkan sama sekali tak mendapatkannya. Sebagian lagi mengalami hambatan dalam bekerja selama menjalani proses persidangan, yang dapat berlangsung beberapa tahun. Beberapa mengatakan hubungan pribadi dan profesional menjadi tegang atas stigma yang mereka hadapi dari proses pengadilan atau hukuman. Sementara tergugat seperti wartawan Risang Bima Wijaya harus mendekam di penjara. Human Rights Watch menjabarkan bagaimana pasal-pasal pencemaran nama baik menghantui keinginan masyarakat untuk mengungkapkan pemikiran dan pendapat kritis. Sebagaimana Risang Bima Wijaya mengatakan kepada Human Rights Watch, "Ini menjalar kepada para jurnalis ketika mereka tahu [tentang hukumannya]." Pada 2008, parlemen dan pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengandung ancaman lebih berat terkait pencemaran nama baik melalui internet. Ia mengatur hukuman penjara lebih lama serta jumlah denda lebih besar - meningkatkan ancaman jauh lebih berat bagi warga negara yang mengekpresikan pikiran dan pendapat melalui online. Inilah yang dihadapi Prita M
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Sejuta Facebookers Dukung Susno Duadji
Sejuta Facebookers Dukung Susno Duadji Senin, 12 April 2010 | 21:16 WIB KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN Mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Susno Duadji JAKARTA, KOMPAS.com - Penangkapan mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji tak hanya mendapatkan reaksi dari kalangan politisi. Dukungan deras kepada Susno mengalir melalui Facebook dengan nama "Sejuta Dukungan Untuk Susno Duadji Mereformasi Polri". Kini, Facebookers ramai-ramai mendukung Susno setelah mengetahui Susno ditangkap oleh Propam Polri di Terminal Bandara Internasional Soekarno Hatta saat akan check up kesehatannya ke Singapura. "Woi! Pak Presiden! Punya televisi gak? Pernah lihat berita gak? Tuh liat! Orang yang bener malah dijemput paksa sama Propam! Itu Susno Duaji! Jendral bintang tiga. Masa kayak menangkap rampok saja! Susno itu butuh dilindungi. Presiden punya kuasa penuh, Kalo semau lembaga negara memusuhi, siapa yang bisa melindungi? DPR juga mental. Ayolah! Apa kata masyarakat nanti," ungkap Galuh Sulistyaning dalam wall diskusi "Sejuta Dukungan Untuk Susno Duadji Mereformasi Polri", Senin (12/4/2010) Tidak hanya itu saja, para Facebookers juga memberikan doa kepada Susno Duadji. "Tenang Pak Susno kebenaran pasti akan terungkap, doa masyarakat pasti selalu menyertaimu. Amin," kata seorang pendukung Susno di Facebook. Selain dukungan, ada pula yang menganggap bahwa Susno Duaji adalah pahlawan untuk bangsa ini. "Pak Susno, engkau adalah pahlawan ku juga negeri ku," kata Roman Baihaqie dalam Facebook dukungan tersebut. Sampai berita ini diturunkan,dukungan Facebookers terus mengalir karena keberanian Susno membongkar borok di tubuh Polri, Kejaksaan, hingga hakim. __ Looking for the perfect gift? Give the gift of Flickr! http://www.flickr.com/gift/ [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Oposisi PDI Perjuangan Simbol Kekuatan Rakyat (Suara Pembaruan)
2010-04-06 Oposisi PDI Perjuangan Simbol Kekuatan Rakyat Wacana kini makin termaterialkan. Yakni, wacana oposisi atau koalisi yang sedang melanda PDI-P semakin mengental. Tak hanya sekadar wacana, pertempuran dalam keluarga besar Ir Soekarno pun menjadi situasi nasional yang memanas. Inti dari persoalan adalah tarik-menarik opini yang sengaja dimunculkan oleh partai pendukung pemerintahan ke tengah-tengah masyarakat terhadap partai oposisi, yakni PDI-P. Lahirnya PDI-P merupakan simbol dari kekuatan rakyat (marhaen) yang hendak turut serta dalam menentukan kemana arah masa depan bangsa. Penulis sekadar mengingatkan—PNI yang didirikan oleh (alm) Ir Soekarno lahir atas upaya si tokoh (Soekarno) untuk merangkul suara rakyat, dan marhaenis sebagai ideologinya. Ke depan PNI berubah nama namun masih memegang teguh ideologi marhaenisnya, yaitu PDI. Tapi karena cela politik yang dilakukan (alm) Soeharto untuk membungkam kekuatan rakyat, PDI berubah nama menjadi PDI Perjuangan. Nah, dari situlah penulis mengetuk hati nurani jajaran Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan tetap berpegangan dengan ideologi “oposisi” sebagaimana yang diarahkan Megawati Soekarnoputri. Bang TK, panggilan akrab Taufik Kiemas, dan Mbak Puan Maharani jangan terus menerus menggesek seperti haus kekuasaan. Sangat disayangkan dalam keluarga besar Ir Soekarno ada keretakan akibat ada anggota keluarga ditambah jajaran DPP PDI Perjuangan yang ingin berkoalisi. Oposisi akan selamanya menjadi keluarga rakyat, yang terus menyuarakan hati nurani rakyat—bukan untuk kekuasaan. Apalagi kekuasaannya lalim. Kalaupun takdir Tuhan Yang Maha Kuasa, PDI Perjuangan yang memimpin negeri ini kembali—itu juga sebagai kekuatan rakyat yang sudah menjelma menjadi bom waktu untuk kekuasaan yang zalim kepada rakyat. Grass root tidak perlu kekuasaan yang munafik seperti saat ini, juga tidak akan haus kekuasaan. Rakyat sudah menderita sekali akibat segelintir orang yang haus kekuasaan dengan mengendarai kekuatan hukum sehingga rakyat terbungkam, dan tidak bisa apa-apa. Penulis menjamin bahwa pemerintah saat ini bukalah kekuatan rakyat untuk mengedapankan kepentingan rakyat. Tapi, selebihnya adalah sengaja mempermainkan penderitaan rakyat yang bertindak sebagai eksekutif negeri ini. PDI Perjuangan, teruslah untuk beroposisi! Fadli Eko Setiyawan Masyarakat Pemerhati Sosial, Budaya dan Politik Nusantara Jl Tanah Kusir II Kebayoran Lama, Jakarta Selatan __ The new Internet Explorer® 8 - Faster, safer, easier. Optimized for Yahoo! Get it Now for Free! at http://downloads.yahoo.com/ca/internetexplorer/ [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Seribu Buruh Pabrik Rokok Jambu Bol Kudus Duduki Pabrik
Kamis, 08 April 2010 JAWA POSSeharusnya dalam tripartit, tidak cukup bipartit, dihadirkan wakil pemerintah supaya umum ketahui apa saja yang dikerjakan oleh kabinet SBY untuk memperbaiki nasib buruh industri, buruh tani dan kaum pekerja umumnya di seluruh Indonesia yang sudah amat lama ditindis oleh strategi "pembangunan" ultra kapitalistik neoliberal. Nusantara [ Kamis, 08 April 2010 ] Seribu Buruh Pabrik Rokok Jambu Bol Kudus Duduki Pabrik KUDUS - Sekitar seribu buruh Pabrik Rokok Jambu Bol menduduki pabrik yang berlokasi di Desa Ngembalrejo, Kecamatan Bae, Kudus, itu kemarin (7/4). Mereka mengancam menginap di sana sampai tuntutannya dipenuhi. Para buruh kecewa karena hasil pertemuan bipartit di dinas sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi gagal. Kecewa atas kegagalan perundingan tersebut, mereka meluapkan dengan berjalan kaki dari kantor instansi itu menuju pabrik. Selama perjalanan sejauh 2 kilometer tersebut, sejumlah polisi terus mengawal mereka. Sepanjang perjalanan mereka terus bernyanyi dan meneriakkan yel-yel. Aksi yang dilakukan para buruh tersebut sempat menghambat arus lalu lintas pantura sekitar 30 menit. Hampir separo ruas jalan jurusan Kudus-Pati itu dipenuhi buruh rokok tersebut. Mereka sempat berhenti di depan H Nawawi Rusdi yang merupakan salah seorang direktur perusahaan. Sarmini, salah seorang buruh, menyatakan rela berjalan dan menginap di pabrik demi mengungkapkan tuntutan mereka. ''Sudah sekian lama janji terus diberikan kepada kami. Tapi, janji itu tidak pernah ditepati. Kami ingin semua selesai dan jelas,'' ungkapnya. Selama empat tahun berjalan, dia mengaku nasibnya tidak jelas. Sementara itu, perusahaan tidak memberikan kejelasan apakah mereka terus bekerja atau dirumahkan (PHK, Red). Begitu pula yang diungkapkan Siti Muntaroh, 50. Dia berharap perusahaan segera memperjelas statusnya. ''Kalau memang hendak diberhentikan, semua hak kami harus diberikan,'' tegasnya. Pabrik Rokok Jambu Bol, lanjut dia, mempunyai tanggungan yang cukup besar untuk membayar buruh. Sebab, selama ini mereka masih mempunyai tanggungan membayar upah, premi, serta jaminan kesehatan. ''Terakhir mendapatkan Rp 58.500 saja. Setelah itu tidak mendapatkan lagi. Padahal, kami sudah puluhan tahun bekerja di sana. Kami seperti tidak dihargai lagi,'' paparnya. (ris/c5/ruk) __ The new Internet Explorer® 8 - Faster, safer, easier. Optimized for Yahoo! Get it Now for Free! at http://downloads.yahoo.com/ca/internetexplorer/ [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Putin signs energy deals with Chavez on Venezuela visit
Saturday, 3 April 2010 04:54 UK BBC News Putin signs energy deals with Chavez on Venezuela visit Russia and Venezuela have close ties Russian Prime Minister Vladimir Putin has signed a series of key energy deals with Venezuelan President Hugo Chavez during a visit to the capital, Caracas. Mr Chavez said Russia had agreed to help Venezuela with a nuclear power plant and on building a space industry. However, the Venezuelan leader, a long-time adversary of Washington, insisted that "we are not building an alliance against the United States". Bolivian President Evo Morales was also invited to meet Mr Putin in Caracas. 'Important day' The BBC's Will Grant in Caracas says Mr Putin is perhaps Venezuela's most important visitor since US President Bill Clinton in 1999. Our correspondent says the Venezuelan government is sending a message that it now has other powerful friends who share common bonds in energy, military hardware and international relations. We are prepared to begin drawing up the first project for a nuclear power generator, obviously for peaceful purposes... We aren't going to make an atomic bomb Venezuelan President Hugo Chavez The Russian leader gave Mr Chavez a multi-million-dollar down payment for oil exploration rights in the Orinoco River Belt. Mr Chavez added: "Russia offers help so that Venezuela can have its own industry for the use of outer space. "We could install a satellite launcher here and a factory. We are already doing so with China, but Russia is offering to support Venezuela build its own [space] industry." In a televised speech ahead of Mr Putin's arrival, Mr Chavez said: "This is a truly important day for the country and for Latin America. It is a visit of great importance. We are forging, like steel, a new multi-polar world." At a joint news conference after their meeting, the Venezuelan leader said: "We are prepared to begin drawing up the first project for a nuclear power generator, obviously for peaceful purposes. "We aren't going to make an atomic bomb," he added. Venezuela has recently suffered widespread power cuts and is looking to nuclear power as a solution. US state department spokesman P J Crowley said that "to the extent that Venezuela is going to expend resources on behalf of its people, perhaps the focus should be more terrestrial than extraterrestrial". The US has expressed concern at Venezuela's purchase of weapons from Russia. However, no new deals have yet been announced. Mr Chavez insisted: "We are not building an alliance against the United States. We don't care what Washington thinks." Mr Morales was expected to seek Russian loans to purchase military hardware and to discuss gas and oil exploration in Bolivia. __ The new Internet Explorer® 8 - Faster, safer, easier. Optimized for Yahoo! Get it Now for Free! at http://downloads.yahoo.com/ca/internetexplorer/ [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Ikrar: Pidato Mega Dahsyat
Ikrar: Pidato Mega Dahsyat Laporan wartawan WARTA KOTA Gede Moenanto Soekowati Rabu, 7 April 2010 | 14:07 WIB TRIBUN PONTIANAK/GALIH NOFRIO NANDA Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. TERKAIT: Megawati: Terserah Kehendak Rakyat Effendy: Ketegasan Mega Tergambar Jelas Mega Sentil Politik Pencitraan Lagi-lagi, Pidato Megawati Dapat Pujian Berkali-kali Suara Mega Bergetar DENPASAR, KOMPAS.com — Anggota DPR Shohibul Iman dari Fraksi PKS menyebutkan, untuk menjadi partai ideologis bukan pilihan gampang dan mudah. Mengutip pernyataan pengamat politik LIPI, Ikrar Nusa Bakti, terdapat PKS dan PDI Perjuangan sebagai partai ideologis. Ciri pertama partai ideologis adalah konsistensi untuk menyejahterakan rakyat. "Partai ideologis konsisten dengan posisi itu, bukan kesejahteraan segelintir elite, seperti disampaikan Bu Megawati Soekarnoputri (Mega) penuh tantangan dan godaan," katanya di Hotel Inna Grand Bali Beach Sanur, Bali, Rabu (7/4/2010). Karakter sebagai eksekutif atau anggota parlemen mempunyai karakter berbeda. "Elite cenderung pragmatis, maka yang merawat adalah partai yang bersifat ideologis. Karena, tanpa itu akan terjadi gap yang jauh," katanya. Bertemunya PDI Perjuangan dan PKS dari dua kutub berbeda secara ideologis itu, dinilai Shohibul, merupakan hal positif. Kedua partai itu dianggap sebagai pelopor digulirkannya Pansus Angket Bank Century yang mengakibatkan kerugian negara Rp 6,7 triliun. Sementara itu, Ikrar menyebutkan, pidato yang disampaikan Mega untuk membuka Kongres III PDI Perjuangan adalah pidato yang dahsyat. "Pidato itu jujur, lugas, apa adanya sehingga semuanya bisa memahami," katanya. Ikrar menyatakan, sebuah kenyataan Indonesia masih belum merdeka dan tersandera negara lain untuk sebuah kebijakan sehingga pidato itu sangat relevan untuk menggambarkan situasi terkini. "Sehingga pidato Bu Mega telah menguras emosi, bahkan banyak rakyat, seperti pembantu rumah tangga, tukang becak, buruh, petani, yang menonton secara langsung pidato itu ikut meneteskan air mata," katanya. Dengan demikian, menurut Ikrar, siapa saja bisa menangkap pesan penting pidato yang disampaikan Mega. "Harus dijabarkan secara nyata, bukan sekadar slogan," katanya. Artikel Sebelumnya Artikel Selanjutnya Editor: msh | Sumber : Warkot Dibaca : 9538 __ Yahoo! Canada Toolbar: Search from anywhere on the web, and bookmark your favourite sites. Download it now http://ca.toolbar.yahoo.com. [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Sikap Oposisi Untungkan PDI Perjuangan di 2014
Sikap Oposisi Untungkan PDI Perjuangan di 2014 Rabu, 07 April 2010 | 14:19 WIB Kongres PDIP di Sanur Bali. TEMPO/Subekti TEMPO Interaktif, Denpasar - Sikap oposisi akan menguntungkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Pemilihan Umum 2014. Sebab, sikap itu menunjukkan konsistensi ideologis di tengah godaan yang menggiurkan. Pengamat politik Yudi Latif mengemukakan hal itu dalam Diskusi “Partai Ideologi Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat” di sela-sela Kongres III PDI Perjuangan, di Sanur, Bali, Rabu (7/4). Dia menegaskan, bangsa ini membutuhkan pemimpin yang kokoh dengan pandangan yang konsisten di tengah situasi yang makin pragmatis. “Ibaratnya seperti karang yang kokoh dalam gelombang lautan yang menghempaskan banyak kapal,” ujarnya. Kebutuhan itu sudah terlihat seperti dalam kasus Bank Century dimana partai-partai yang lain menjadikan PDI Perjuangan sebagai referensi untuk menentukan sikap mereka. Yudi bahkan meramalkan, Partai Demokrat sebagai pesaing utama PDI Perjuangan akan mengalami penurunan suara yang sangat drastis karena terlalu sibuk dengan strategi pencitraan. “Pada akhirnya orang akan melihat pada keteguhan hati bukan hanya statistik dan polesan citra yang melankolik,” katanya. Namun Yudi mengingatkan, Pancasila sebagai ideologi partai juga harus diterjemahkan dalam aksi lebih riil dan dimengerti oleh rakyat, yakni melalui keteladanan kader-kader partai dalam membela masyarakat kecil dan merumuskan kebijakan yang pro rakyat. Dia pun mengingatkan, partai harus mampu mengkomunikasikan aksi-aksi mereka agar menarik dan dipahami oleh rakyat. Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Gayus Lumbuun menyebut, pilihan untuk berkoalisi sebagai pilihan strategis memang sempat berkembang. “Itu karena keinginan untuk menterjemahkan ideologi melalui kekuasaan,” ujarnya. Tetapi dengan pidato Megawati saat pembukaan, sudah jelas pilihannya adalah berada di luar pemerintahan dan melakukan kontrol. ROFIQI HASAN Berita terkait Taufiq Kiemas: Wakil Ketua Prioritasnya Kebutuhan Maruarar dan Ganjar Ramai Dibicarakan Dalam Kongres Enam DPD Usulkan Posisi Wakil Ketua Umum Megawati Pukul Telak Kubu Pro Koalisi Mega Sindir Politik Pencitraan __ Ask a question on any topic and get answers from real people. Go to Yahoo! Answers and share what you know at http://ca.answers.yahoo.com [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Fw:Kongres PDIP: Kemenangan Kubu Ideologis Atas Pragmatisme
--- On Thu, 4/8/10, awind wrote: From: awind Subject: [nasional-list] Kongres PDIP: Kemenangan Kubu Ideologis Atas Pragmatisme To: nasional-l...@yahoogroups.com Received: Thursday, April 8, 2010, 11:21 PM http://www.antarane ws.com/berita/ 1270726289/ kongres-pdip- kemenangan- kubu-ideologis- atas-pragmatisme Kongres PDIP: Kemenangan Kubu Ideologis Atas Pragmatisme Kamis, 8 April 2010 18:31 WIB | Artikel | Pumpunan | Dibaca 372 kali Akhmad Kusaeni Sanur, Bali (ANTARA News) - Terpilihnya kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP periode 2010-2015 dan pilihan tetap di jalur oposisi di tengah godaan untuk berkoalisi, membuktikan kemenangan kubu ideologis atas kubu pragmatis di elite partai banteng moncong putih itu. Jauh-jauh hari sebelum Kongres, sudah tampak adanya pertarungan antara kubu ideologis yang diwakili oleh Megawati yang didukung akar rumput partai dengan kubu pragmatis yang melekat pada sosok Taufiq Kiemas yang didukung sejumlah elite partai. Wacana koalisi atau oposisi menjelang kongres mencerminkan kencangnya pertarungan internal tersebut. Namun, pidato politik Megawati pada pembukaan kongres mengakhiri pertarungan wacana itu. Puteri Proklamator RI Bung Karno itu menegaskan sikapnya pada jalan ideologi kerakyatan, bukan jalan pragmatisme pada kekuasaan. Beberapa pengamat yang hadir di Bali seperti Effendi Gazali, Yudi Latif dan Ikrar Nusa Bhakti, memuji pidato Megawati itu sebagai sebuah proklamasi tentang ideologi kerakyatan. Pidato itu ditindaklanjuti dengan pembentukan Majelis Ideologi PDIP yang beranggotakan tujuh orang yang berasal dari unsur dewan pimpinan pusat dan tokoh partai. PDIP telah menempatkan diri sebagai partai ideologis. Untuk itu diperlukan lembaga yang mewadahi arah gerak dan orientasi serta dinamika PDIP sebagai partai ideologis agar sesuai dengan Pancasila 1 Juni 1945. Majelis ideologi antara lain bertugas untuk menerjemahkan ideologi menjadi program konkret partai. Disambut baik Penegasan PDIP sebagai partai ideologis dan janji elite partai untuk menuangkannya dalam kerja nyata tentu harus disambut baik. Pembentukan Majelis Ideologi dalam struktur baru kepengurusan PDIP juga perlu diapresiasi karena majelis inilah yang bertugas mengejawantahkan prinsip-prinsip partai ideologis itu untuk kesejahteraan rakyat yang dikenal sebagai "wong cilik". Ada sejumlah alasan untuk memberi penghargaan atas keputusan PDIP yang mengukuhkan diri menjadi partai ideologis. Yang utama adalah fakta bahwa hampir tidak ada lagi yang peduli terhadap Pancasila, padahal konstitusi masih menyebut Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa Indonesia. Meminjam istilah Prof Azyumardi Azra, "Pancasila nyaris absen dalam wacana dan diskusi" di tengah hingar bingarnya pragmatisme yang melanda bangsa Indonesia, para elite politik seakan enggan membicarakan Pancasila, apalagi masyarakatnya. Pancasila sebagai dasar dan fondasi bangsa seolah disimpan dalam kotak besi sejarah. Tidak sedikit elite nasional dan calon pemimpin kehilangan jati diri sebagai anak bangsa. Berpikir pragmatis demi kepentingan sesaat, tetapi kehilangan masa depan karena tidak punya idealisme. Mereka silau terhadap budaya materi dari luar dan melupakan keluhuran budaya spiritual bangsa sendiri. Akibatnya, bangsa ini menjadi bangsa yang gaduh. Korupsi terus merajalela meski sudah sedemikian banyak pejabat, anggota DPR, dan tokoh yang ditangkap dan masuk bui. Gebrakan KPK dan Satgas Mafia Hukum bukannya menambah efek jera dan menghasilkan penghargaan atas prestasi memerangi korupsi, tapi justru Indonesia naik menjadi peringkat nomor satu sebagai negara terkorup di Asia. Orang mencibir Sekarang ini berbicara tentang Pancasila bisa membuat sementara orang mencibir. Hal ini karena adanya disparitas dan kesenjangan antara kelima sila Pancasila dan realitas dalam kehidupan sehari-hari. KH Mustofa Bisri pernah melontarkan pernyataan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara semakin menjauh dari Pancasila. Menurut tokoh Nahdlatul Ulama tersebut, kondisi di negeri berketuhanan ini sudah seperti tanpa Tuhan. Negeri yang berkemanusiaan yang adil dan beradab ini, katanya, sudah seperti tidak kenal lagi dengan perikemanusiaan. Persatuan Indonesia sudah seperti dilecehkan. Rakyat seperti tidak terwakili meski selalu diatasnamakan. Keadilan sosial hanya bagi segelintir orang. KH Mustofa Bisri pun bertanya, "Masihkah Pancasila menafasi bangsa ini?". Pertanyaan Mustofa Bisri itu adalah pertanyaan semua anak bangsa ini dan Megawati menjawabnya dengan tegas di Kongres III PDIP di Bali. Megawati menyerukan agar rakyat, setidaknya keluarga besar PDIP, untuk kembali ke ideologi Pancasila. Pada titik inilah Megawati dan PDIP mendapat apresiasi. Tapi, seperti diakui Megawati sendiri, tantangan bagi PDIP untuk kembali ke jalan ideologis juga tidak ringan. PDIP harus bekerja dalam situasi psikopolitik "antipartai" dan "antiideologi" . Partai nasi
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Sikap Politik PDIP Oposisi Lagi
Selain menjalankan fungsi demokratis berupa kontrol dan penyeimbang, PDI-P sangat layak menjelaskan kepada bangsa apa program strategisnya bila menang pada 2014 dan akan "harus" mengemban tanggungjawab pemerintahan. Dengan mengetahui alternatif itu pemilih akan sangat mudah membedakanannya dengan sejumlah program sekarang yang penuh janji gombal dan citra badutan yang nyatanya bertentangan total dengan kepentingan bangsa dan wong cilik. AS Sikap Politik PDIP Oposisi Lagi Kamis, 08 April 2010 | 03:19 WIB Pendukung Megawati Soekarno Putri melakukan aksi demo di Sanur, Bali (7/4). Mereka mendukung Mega untuk kembali menjadi Ketua Umum dan PDI P sebagai partai oposisi. TEMPO/Subekti TEMPO Interaktif, Denpasar - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali memilih oposisi sebagai sikap politiknya lima tahun ke depan. Hal ini dinyatakan Ketua Sidang Komisi Sikap Politik PDI Perjuangan Frans Lebu Raya di Kongres III PDIP, Sanur Bali. "PDIP menyepakati oposisi, yang berfungsi untuk melakukan kontrol dan penyeimbang. Kira-kira redaksinya begitulah," kata dia di arena Kongres III PDIP, Hotel Inna Grand Beach Bali, Sanur, semalam. Menurut Frans, seluruh utusan daerah secara tegas menghendaki oposisi karena sikap itu sudah dinyatakan dalam kongres lima tahun lalu sebagai sikap politik partai. Dan sikap konsisten harus tetap ditunjukkan partai banteng moncong putih ini, yang selama ini direspons baik oleh publik. Karena memilih oposisi, substansinya berarti tidak masuk dalam pemerintahan. Tapi partai tidak akan membabi buta dalam arti tidak semua program dan kebijakan pemerintah itu bisa ditolak. "Manakala kebijakan dianggap tidak berpihak kepada rakyat atau tidak sesuai dengan ideologi partai, PDIP tentu punya kewajiban untuk tetap kritis," ujarnya. Ketua DPD Nusa Tenggara Timur yang sekaligus Gubernur NTT ini menambahkan, dalam sidang komisi tidak muncul soal prokoalisi. "Seluruh peserta menghendaki dan kemudian hasilnya seperti itu," kata dia. Aria Bima, selaku Panitia Organizing Committee sekaligus koordinator persidangan mengatakan penempatan posisi ini penting karena akan lebih mudah mempertanggungjawabkan pada pemilih dan rakyat. "Oposisi tidak dimaknai hanya sekadar asal beda, tetapi lebih memaknai kebijakan dari platform yang cara pandangnya ideologi 1 Juni 1965. "Hal yang berkaitan dengan program prorakyat kita dukung 100 persen," kata dia. MUNAWWAROH __ Looking for the perfect gift? Give the gift of Flickr! http://www.flickr.com/gift/ [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Buruh Tuntut Pengesahan Sistem Jaminan Sosial
90% warga Indonesia yang menderita karena kesenjangan sosial seyogianya bersama dengan buruh menuntut negara untuk meninggalkan neoliberalisme dan mulai sungguh sungguh memperbaiki nasib rakyat Ancam Demo Besar-besaran Buruh Tuntut Pengesahan Sistem Jaminan Sosial Laporan wartawan KOMPAS Hamzirwan Minggu, 4 April 2010 | 16:50 WIB R.A. KHAIRUN NISA Ilustrasi buruh dari berbagai elemen berunjuk rasa. JAKARTA, KOMPAS.com - Isu jaminan kesehatan yang sempat memicu ketegangan namun berakhir dengan pengesahan di Amerika Serikat kini menular ke Tanah Air. Ribuan buruh akan turun ke jalan berunjuk rasa menuntut pengesahan segera sistem jaminan sosial yang komprehensif. Demikian disampaikan Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Said Iqbal di Jakarta, Sabtu (3/4/2010). Sebanyak 46 organisasi serikat buruh dan kemasyarakatan bergabung dalam Komite Aksi Jaminan Sosial turut mendukung aksi nasional yang akan berlangsung di 100 kabupaten/kota dan 20 provinsi tersebut. Aksi akan mengusung tiga isu, yakni menuntut jaminan kesehatan seumur hidup bagi seluruh rakyat Indonesia, jaminan pensiun seumur hidup bagi pekerja formal, dan badan hukum badan penyelenggaran jaminan sosial sebagai wali amanat bukan perseroan terbatas. Aksi akan berlangsung sejak hari Senin (5/4/2010) hingga mencapai puncaknya pada Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2010. Komite Aksi Jaminan Sosial berawal dari keresahan tak kunjung terlaksananya amanat Undang-Undang Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pemerintah terus mengulur pelaksanaan SJSN dan sampai sekarang malah belum menentukan badan penyelenggara jaminan sosial Oktober 2009. Pemerintah dan DPR juga harus mempercepat revisi Undang-Undang Nomor 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pemerintah harus merevisi sanksi bagi pengemplang iuran Jamsostek untuk meningkatkan kepatuhan peserta. Sanksi yang selama ini berbentuk penjara enam bulan atau denda Rp 50 juta bagi pengemplang iuran Jamsostek dinilai tak lagi menimbulkan efek jera. Iqbal mengusulkan agar nilai denda berlipat ganda secara progresif mengikuti jumlah iuran yang tertunggak. Denda yang lebih berat juga harus diberlakukan bagi pemberi kerja yang telah memotong iuran Jamsostek dari pekerja namun tak menyetornya sesuai ketentuan. Menurut Iqbal, pemerintah tak boleh terus berlindung dibalik perekonomian yang belum terlalu menggembirakan untuk menunda pelaksanaan SJSN. Pemerintah harus mencontoh sejumlah negara maju yang menerapkan SJSN saat perekonomian mereka baru tumbuh. Sekretaris Jenderal FSPMI Basril Hendrisman mengatakan, Amerika Serikat memulai SJSN saat pendapatan per kapita baru 600 dollar AS per orang . Korea Selatan yang memulai SJSN saat pendapatan per kapita baru 100 dollar AS per orang kini telah memiliki tabungan dana pensiun 240 miliar dollar AS. Adapun Jerman memulai SJSN saat jumlah pekerja formal baru 10 persen dari angkatan kerja. __ The new Internet Explorer® 8 - Faster, safer, easier. Optimized for Yahoo! Get it Now for Free! at http://downloads.yahoo.com/ca/internetexplorer/ [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Obama Menyesal Tunda Kunjungan ke Indonesia
Obama Menyesal Tunda Kunjungan ke Indonesia
Headline News / Internasional / Jumat, 19 Maret 2010 02:06 WIB
Metrotvnews.com, Washington: Presiden Amerika Serikat Barack Husein Obama
mengaku sangat menyesal atas penundaan kunjungannya ke Indonesia dan Australia
Maret ini. Demikian hal itu dikatakan juru bicara Gedung Putih Robert Gibb,
Kamis waktu setempat atau Jumat (19/3) dini hari. Presiden Obama sangat
menyesalkan penundaannya ke Indonesia dan Australia hingga Juni mendatang.
Kunjungan ke Indonesia dan Australia seharusnya menjadi kunjungan pertama Obama
ke luar negeri pada tahun ini. Kunjungan dimaksudkan untuk memperkuat hubungan
Amerika Serikat dengan negara-negara Asia Pasifik, guna menghadapi pengaruh
China yang semakin kuat.
Penundaan ini merupakan kali kedua. Obama sebelumnya menunda kujungannya ke
Indonesia dan Australia, yang semula dijadwalkan 18 Maret- 24 Maret menjadi 20
Maret hingga 26 Maret. Obama menunda kunjungannya karena tengah berupaya
menggolkan Rancangan Undang-Undang Reformasi Kesehatan di senat dan kongres
Amerika.(RIZ)
DETAIL BERITA [0]
function comment(pages,base_url,id)
{
var xmlHttp;
var frm =
document.getElementById("news-comment-list");
xmlHttp=GetXmlHttpObject()
if (xmlHttp==null)
{
alert ("Your browser does not support
AJAX!");
return;
}
var
url=base_url+"/ajax/newsvideo/ajax_comment.php?";
url=url+"pages="+pages;
url=url+"&url="+base_url;
url=url+"&id="+id;
url=url+"&sid="+Math.random();
//frm.innerHTML = "";
xmlHttp.onreadystatechange=function()
{
if(xmlHttp.readyState==4)
{
frm.innerHTML=xmlHttp.responseText;
navigation(pages,base_url,id);
}
}
xmlHttp.open("GET",url,true);
xmlHttp.send(null);
}
function navigation(pages,base_url,id)
{
var xmlHttp;
var frm =
document.getElementById("navigation");
xmlHttp=GetXmlHttpObject()
if (xmlHttp==null)
{
alert ("Your browser does not support
AJAX!");
return;
}
var
url=base_url+"/ajax/newsvideo/ajax_navigation.php?";
url=url+"pages="+pages;
url=url+"&url="+base_url;
url=url+"&id="+id;
url=url+"&sid="+Math.random();
xmlHttp.onreadystatechange=function()
{
if(xmlHttp.readyState==4)
{
frm.innerHTML=xmlHttp.responseText;
}
}
xmlHttp.open("GET",url,true);
xmlHttp.send(null);
}
function GetXmlHttpObject()
{
var xmlHttp=null;
try
{
// Firefox, Opera 8.0+, Safari
xmlHttp=new XMLHttpRequest();
[Forum-Pembaca-KOMPAS] "Malaysia a Developed Country by 2020"
Kapan Indonesia akan mengejar kemajuan negara jiran ini? Wednesday, March 31, 2010 1:07 AM JAKARTA POST Malaysia plans revamp of affirmative action Eileen Ng , Associated Press , Kuala Lumpur, Malaysia | Tue, 03/30/2010 1:33 PM | Business Malaysia's leader on Tuesday unveiled an ambitious economic reform program to double income levels in the country and overhaul an entrenched affirmative action program for the majority Malays. Prime Minister Najib Razak set out a road map to achieve what he called his "New Economic Model," which if implemented would be his boldest policy move since taking office last year to make Malaysia a developed country by 2020. The plan also proposes reducing subsidies and making great strides in raising education levels. But to achieve all this, Najib, 56, will face enormous political challenges from power brokers within his party, who would be loath to antagonize Malays, especially with elections due in 2013. Malays form 60 percent of the country's 28 million people and have long been used to a host of privileges in jobs, government contracts, businesses, education and housing among others. But critics say the affirmative action program has become a tool for political patronage and has mostly benefited rich and well-connected Malays. Because of its political connotations, the program is also seen as discriminatory by the minority Chinese and Indians. The affirmative action program's original objectives are still relevant, "but it is time to review its implementation," Najib said in a speech at an investment conference. He said it will now be need- and merit-based, rather than race-based. "Our first priority must be to eradicate poverty, irrespective of race," he said, adding that the program would target those who form the bottom 40 percent of the income strata. "So there will be a renewed affirmative action policy ... It will focus on the needs of all our people," he said. Also, the government will no longer tolerate practices that support "the behavior of rent-seeking and patronage," he said. Najib's plan to reform the economy comes at a time when Malaysia is losing its attraction as a low-cost investment destination to other countries in the region such as Vietnam and Indonesia. Malaysia also suffers from cumbersome bureaucratic procedures in doing business. Productivity is falling and there has been little effort to innovate and create high-skill industries. "We want to see a Malaysia that makes a quantum leap from the current $7,000 per capita annual income to $15,000 in 10 years," said Najib, who took power in April 2009. This can be achieved by raising skill and education levels, he said. He said some of the other goals of the reforms are: - re-energizing the private sector to lead growth - develop a quality work force and reducing dependency on foreign labor; - create a competitive domestic economy; - strengthen the public sector; Details on how the goals will be implemented will be announced in the next few months once the government has obtained public feedback, Najib said. The government's plan to cut fuel subsidies and implement a goods and services tax have already been put on hold due to public protests. But Najib said a strong political will and the support of all Malaysians is needed to pull the country out of its "middle-income trap" and make it a developed nation by 2020. __ Looking for the perfect gift? Give the gift of Flickr! http://www.flickr.com/gift/ [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Fw: MEGAWATI DIPREDIKSI MUNDUR JIKA PDIP BERKOALISI
--- On Tue, 3/30/10, GELORA45 wrote: From: GELORA45 Subject: [nasional-list] MEGAWATI DIPREDIKSI MUNDUR JIKA PDIP BERKOALISI To: "GELORA_In" Received: Tuesday, March 30, 2010, 4:16 AM http://www.sinarhar apan.co.id/ berita/content/ read/megawati- diprediksi- mundur-jika- pdip-berkoalisi/ Senin 29. of Maret 2010 16:37 MEGAWATI DIPREDIKSI MUNDUR JIKA PDIP BERKOALISI Palu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Sulawesi Tengah, Lucy Semen, memprediksi Megawati Soekarnoputri kemungkinan akan mengundurkan diri dari pencalonannya sebagai ketua umum jika Kongres di Bali mendatang memutuskan untuk berkoalisi dengan pemerintah. "Saya melihat, kalau ternyata Kongres memutuskan PDI Perjuangan berkoalisi dengan pemerintah, Ibu Mega akan mundur dari bursa pencalonan," kata Lucy Semen, di Palu Senin. Dia mengatakan, tidak menutup kemungkinan desakan agar PDI Perjuangan berkoalisi dengan pemerintah akan muncul di Kongres PDI Perjuangan, 6-9 April mendatang. Gejala itu, kata mantan anggota DPRD Kota Palu itu, sudah mulai muncul menjelang pelaksanaan Kongres. "Kita tidak bisa menutup mata bahwa ada keinginan orang tertentu untuk menjembatani koalisi PDIP dengan pemerintah," katanya. Dia mengatakan, PDI Perjuangan Sulteng saat ini belum berpikir pentingnya koalisi atau tidak, sebab Sulteng kata dia masih fokus ke pemenangan Megawati untuk memimpin PDI Perjuangan lima tahun mendatang. "Kami sampai sekarang belum ada keputusan apakah mendorong koalisi atau tetap oposisi," katanya. Tetapi kata Lucy Semen, jika PDI Perjuangan tetap memutuskan untuk menjadi partai pengontrol (oposisi) hal itu sangat strategis karena tidak ada lagi partai saat ini menjadi partai oposisi. "PDIP sampai sekarang masih tetap kritis, ini yang perlu dipertahankan, dan ibu Mega tetap konsisten dengan perjuangan itu," katanya. Menyinggung soal posisi Taufik Kiemas sebagai ketua MPR, Lucy Semen mengatakan, tidak menurunkan daya kritis kader PDI Perjuangan terhadap pemerintah. "Dan itu terbukti dengan kasus Bank Century misalnya, PDIP yang pertama menyuarakan itu," katanya. (ant) __ Ask a question on any topic and get answers from real people. Go to Yahoo! Answers and share what you know at http://ca.answers.yahoo.com [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] PDIP Lebih Baik Tetap di Luar Pemerintahan
[ Jum'at, 26 Maret 2010 ] JAWA POS PDIP Lebih Baik Tetap di Luar Pemerintahan Koalisi Dianggap Masih Perlu BOGOR - Meski tak menutup pintu pembahasan opsi koalisi dalam kongres PDIP di Bali 6-9 April mendatang, Megawati secara pribadi masih berpegang pada prinsip awal. Bagi Megawati, PDIP lebih baik tetap di luar pemerintahan dengan tidak mendistribusikan kader untuk duduk di kursi kabinet. Ketua umum PDIP itu, tampaknya, belum berminat membangun jembatan koalisi antara partainya dan pemerintahan SBY. ''Kami berpendapat bahwa itu (berkoalisi dengan SBY, Red) bukanlah tujuan,'' kata Megawati setelah menghadiri panen bibit padi di Pusat Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang dikelola PDIP di Desa Sukajadi, Kecamatan Cariu, Bogor, kemarin (25/3). ''Karena itu, saya masih menentukan, kami belum berupaya masuk ke sana,'' imbuhnya. Dalam acara tersebut, Megawati didampingi sejumlah pejabat teras PDIP. Mereka, antara lain, Theo Syafei, Panda Nababan, Mindo Sianipar, dan Agnita Singadikane. Ada juga anggota DPR, seperti Olly Dondokambey, Rieke ''Oneng'' Dyah Pitaloka, dan Arif Budimanta. Megawati merasa kontribusi PDIP dalam mengontrol pemerintahan masih sangat diperlukan. Bila ikut bergabung di pemerintahan, dia khawatir PDIP tidak bisa lagi menjalankan fungsi kritis itu dengan sepenuh hati. ''Tidak terbayangkan kalau semuanya masuk dalam kabinet. Lalu, siapa yang akan menjadi penyeimbang untuk yang namanya check and balances itu,'' tegasnya. Megawati menambahkan, sampai sekarang, tidak ada aturan baku (yang diatur perundang-undangan) mengenai keberadaan koalisi dan oposisi. Karena itulah, pemilahan tersebut kadang lebih terkesan simbolis. ''Hanya, sepertinya, kalau koalisi, dapat bagian di kabinet,'' tuturnya. Berbeda dengan Megawati, sang suami, yakni Taufik Kiemas, justru aktif mendorong agar PDIP berkoalisi dengan pemerintahan SBY. Meski berpandangan seperti itu, Megawati kembali menegaskan bahwa pilihan koalisi atau oposisi pada akhirnya akan ditentukan dalam kongres. ''Proses itu di kongres. Tim kajian telah memberikan masukan. Karena tim tersebut berdiskusi secara tertutup, saya tidak bisa membukanya sekarang,'' tandasnya. Soal posisi wakil ketua umum yang sejauh ini tidak masuk materi kongres, Megawati mengembalikan kepada keinginan peserta kongres. Apakah nanti diusulkan untuk dibahas atau tidak. ''Apa yang dibahas itu hak peserta kongres,'' katanya. Megawati enggan berkomentar saat dimintai pandangan mengenai urgen tidaknya posisi Waketum itu. ''Bukan saya yang seharusnya ditanya. Karena saya penanggung jawab terlaksananya kongres,'' elaknya. Pembahasan tim kajian kongres PDIP memang belum mengarah kepada perlunya jabatan wakil ketua umum. Draf materi sudah mulai diperbanyak sejak Rabu lalu. Terpisah, anggota FPDIP Ganjar Pranowo membenarkannya. ''So far (sampai saat ini, Red) belum ada. Selama ini pengelolaan organisasi sudah cukup sehingga tidak perlu menciptakan (struktur) yang baru,'' kata Ganjar di gedung DPR. Menurut dia, meski posisi Waketum tidak lagi dibahas, bukan berarti pembahasannya akan ditutup rapat. Tinggal menunggu keinginan daerah, apakah memang jabatan itu dibutuhkan oleh PDIP. ''Kalau memang ada, nanti dipertimbangkan. Bisa dilakukan rapat komisi per komisi,'' ujarnya. Jika ada, lanjutnya, tentu saja harus ada perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PDIP. ''Kalau itu (Waketum) diperlukan, bisa saja terjadi,'' jelas Ganjar. (pri/bay/c3/agm) __ Looking for the perfect gift? Give the gift of Flickr! http://www.flickr.com/gift/ [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Megawati: PRESIDEN HARUS SELAMATKAN POLRI
Megawati: Presiden Harus Selamatkan Polri By Hadi Suprapto, Agus Dwi Darmawan - Senin, 22 Maret Megawati Saat Acara Dialog Calon Presiden VIVAnews - Pernyataan mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Komisaris Jenderal Susno Duadji yang mengungkap adanya 'makelar kasus' di tubuh Polri, membuat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri meragukan keabsahan seluruh instansi di negeri ini. Megawati pun menyarankan agar sebaiknya Presiden terjun langsung mengintervensi kebenaran dugaan itu dan membersihkan makelar kasus itu. "Kalau pak Susno sampai menyampaikan hal itu (adanya makelar kasus) harus diambil alih Presiden," kata Megawati usai membuka Kongres Daerah ke III PDI Perjuangan Wilayah Jakarta, di Ancol, Jakarta, Minggu 21 Maret 2010. Megawati melihat pernyataan Susno itu dari dua sisi pandang. Pertama bagaimana Susno sebagai mantan petinggi di Polri dan kedua pandangan secara pribadi. PDI P berharap masalah ini tidak menjadi perdebatan dan kemudian memunculkan istilah-istilah baru seperti cicak vs buaya pada beberapa waktu lalu. Yang terpenting menurut Megawati adalah Presiden harus menyelamatkan instansi itu atas hal-hal yang memang dianggap negatif. "Sebagai mantan Presiden, adanya pernyataan seperti itu maka harusnya instansi seperti Polri diselamatkan," ujar dia. Tapi jangan kemudian hanya terpaku pada satu isntansi saja, karena mungkin saja instansi lain dinegara ini juga harus dipertanyakan statusnya kalau berbicara betul tentang makelar kasus. Seperti ramai diberitakan, Susno beberapa waktu lalu menyebut inisial beberapa pejabat atas adanya dugaan 'jenderal markus' alias makelar kasus di Mabes Polri. Susno mengatakan itu diketahui ketika dirinya masih menjabat sebagai Kabareskrim, pada 2009 lalu, terdapat laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Laporan itu tentang pembengkakan pembengkakan rekening seorang karyawan pajak atas nama Gayus M Tampubolon. Uang dalam rekening itu senilai Rp 25 miliar. Namun, dalam penyidikan, uang yang dinyatakan bermasalah adalah Rp 400 juta. Sedangkan sisanya, kata Susno, yakni sekitar Rp 24,6 miliar tidak diketahui keberadaanya. Namun demikian, Susno menganggap tim propam bentukan Polri yang dipimpin oleh Wakapolri dan Irwasum untuk mengusut kasus ini tidak akan mendapatkan hasil maksimal. Karena, kata dia, kasus ini adalah kasus suap yang harus ditangani oleh penyidik. "Bukan tim (yang dibentuk), kalau tim itu nanti hasilnya akan mengarah pada pelanggaran disiplin," kata dia. Menurut dia, kasus ini bukan menjadi urusan Wakapolri atau pun Irwasum. Sehingga, lanjut dia, tim yang dibentuk untuk mengusut kasus ini tidak akan berhasil mengungkap kasus 'jenderal markus' di Mabes Polri. hadi.supra...@vivanews.com __ Yahoo! Canada Toolbar: Search from anywhere on the web, and bookmark your favourite sites. Download it now http://ca.toolbar.yahoo.com. [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] CAFTA, Sebuah Pembuktian Neoliberalisme
Simpul Untuk Keadilan dan Demokrasi Edisi: 276 Tahun VI - 2010 Sumber: www.prakarsa-rakyat.org CAFTA, SEBUAH PEMBUKTIAN NEOLIBERALISME Oleh Hermawan* “Menghadapi free trade, globalisasi, kita tidak perlu takut, tidak perlu gamang. Globalisasi dan free trade ada ancaman harus kita hadang, kita jawab dengan cerdas dan cekatan. Tetapi free trade bila kita bisa manfaatkan akan bisa mensejahterakan rakyat…… “ (Cuplikan pidato SBY, Metro TV, 30 Januari 2010) Pidato SBY yang disiarkan oleh salah satu stasiun televisi tersebut dengan jelas mengajak seluruh rakyat untuk “menyetujui” perdagangan bebas atau FTA (Free Trade Agreement). Tentunya ini menjawab aksi-aksi massa dari kaum buruh di Indonesia yang menolak pelaksanaan CAFTA (China-Asean Free Trade Agreement/Perjanjian Perdagangan Bebas China dengan ASEAN, termasuk Indonesia) yang muncul secara terus-menerus di Kota Bandung, Surabaya, Semarang, Jakarta dan kota-kota lainnya. Di dalam aksi-aksi ini juga mendesakkan pengusutan kasus Century dan gagalnya SBY-Budiono dalam 5 tahun 100 hari memimpin Indonesia. Makna pidato presiden Bisa kita tangkap dengan jelas, bahwa selain memaksa rakyat untuk menyetujui pasar bebas, ternyata SBY sangat paham apa itu pasar bebas dan hambatannya. Artinya dia telah berbohong pada publik saat kampanye dulu, yang bilang tidak paham akan neoliberalisme. Padahal sangat jelas, pasar bebas adalah ujung tombak dari neoliberalisme (kapitalisme). Pasar bebas sudah dijadikan program oleh kapitalisme internasional untuk menghilangkan hambatan-hambatan bagi akumulasi modal. Salah satu hambatan yang ingin dihilangkan melalui pasar bebas adalah peran-peran negara dalam urusan rakyat. Selain paham akan konsep dan alurnya neoliberalisme, SBY juga paham akan dampaknya kepada rakyat. Pun, kalau tidak tahu tentu sudah sadar, sesadar-sadarnya bahwa akan merugikan rakyat. Seperti yang sudah tergambar di akhir tahun sebelum CAFTA benar-benar dilaksanakan, salah satu media nasional memberitakan dampak dari CAFTA yakni Indonesia berpotensi kehilangan pendapatan sebesar Rp 35 triliun, tempat sekitar 56 persen di antaranya dari sektor tekstil dan produk tekstil. Sementara di Jawa Barat berpotensi kehilangan pendapatan sebesar Rp 5,7 triliun dari sektor perdagangan akibat penghapusan bea masuk tekstil dan produk tekstil (TPT) asal China pada 2010 mendatang. Dampak yang disinyalir tersebut masih dalam tataran makro dan akan terus berlanjut pada kondisi di lapangan. Tentu sangat memberatkan masyarakat dan khususnya kaum buruh Indonesia, karena bagaimanapun CAFTA menjadi pukulan tersendiri dan sebelumnya telah dipukul oleh godam besar bernama krisis ekonomi. Bila dampak krisis ekonomi global mengurangi pasar ekspor internasional dan membuka pasar dalam negeri, maka sebaliknya CAFTA mematikan pasar dalam negeri karena digelontor oleh produksi dari luar. Dengan CAFTA ini pengusaha kecil dan menengah yang berasal serta berpasar lokal dan nasional akan hancur cepat atau lambat. Hanyalah pedagang kelas menengah ke atas dan pasar modern yang bisa mengambil untung dari situasi ini. Karena salah satu klausulnya adalah dihapuskannya Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pasar tradisional dalam CAFTA. Dampak CAFTA Saat sekarang secara nyata telah dirasakan dampak dari CAFTA di keseharian masyarakat, khususnya buruh. Dengan alasan CAFTA beberapa perusahaan telah menyatakan kekurangan order dan kesulitan pemesan dari konsumen dalam negeri. Karena alasan tersebut perusahaan yang memproduksi tekstil, garmen, sepatu dan makanan melakukan kebijakan : Pertama, penangguhan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2010, sehingga perusahaan hanya memberikan upah tahun 2009 kepada buruhnya. Tercatat 81 perusahaan mengajukan penundaan pelaksanaan UMK 2010 dan dari jumlah itu 69 diizinkan serta 12 ditolak. Sementara secara nasional sudah ada 177 perusahaan mendapatkan ijin penangguhan upah dari total 235 perusahaan yang mengajukan penangguhan, 33 perusahaan ditolak dan sisanya masih dalam proses. Ini baru yang terdaftar, sementara banyak perusahaan yang tidak melaporkan kepada dinas tenaga kerja saat melakukan penundaan upah. Kedua, pengurangan jam kerja. Di beberapa perusahaan juga telah menerapkan pengurangan jam kerja kepada buruh dengan dibuat hanya sebatas 40 jam/minggu. Ketiga, pekerja dirumahkan, beberapa perusahaan melakukan kebijakan ekstrim dengan me-rumahkan pekerjanya dengan alasan order berkurang. Dari beberapa kasus menunjukkan perusahaan melakukan ini sebagai awal mem-PHK pekerjanya, sementara beberapa perusahaan melakukan upaya mengalihkan produksi (outsourcing) dan mengganti tenaga kerja menjadi berstatus kontrak. Keempat, pengurangan pekerja/PHK atau efisensi. Inilah dampak paling ekstrim dengan alasan kalah bersaing dan kekurangan order. Tragisnya lagi banyak PHK hanya sebagai alasan untuk merubah sistem kerja tetap menjadi kontrak-outsourcing. Di beberapa kasus suda
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Harta Kepala BPK Melonjak, Terbanyak dari Hibah
Hibahria! Hibahmania! Semua hibah dari ybs berindikasi keras ada penyalahan hukum atau juga yang ia terima harus dilacak rapi dan tuntas oleh penegak hukum. Tidak cuma akta dan notarisnya. Juga bagaimana benda bergerak maupun tak bergerak yang dihibahkan itu telah dimiliki oleh pemberi hibah. Jadi pemeriksaan berlapis! [ Rabu, 24 Maret 2010 ] JAWA POS Harta Kepala BPK Melonjak, Terbanyak dari Hibah JAKARTA - Jajaran pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), termasuk Ketua Hadi Poernomo, mengumumkan harta kekayaan mereka di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin (23/3). Dalam pengumuman tersebut, harta kekayaan Hadi terungkap Rp 38,8 miliar. Jumlah kekayaan Hadi jauh mengungguli rekan-rekannya sesama pejabat tinggi di BPK. Di antara jumlah itu, Rp 36 miliar, kata dia, berasal dari hibah. ''Dari Rp 38,8 miliar, yang hibah adalah harta tidak bergerak berjumlah Rp 36 miliar. Tetapi, itu hibah pada 1983, 1985, 1987, dan 1990. Itu semua sembilan harta berupa tanah dan bangunan,'' papar Hadi saat pengumuman harta kekayaannya. Meski jumlah harta hibah milik Hadi cukup mencengangkan dibandingkan dengan total hartanya, mantan Dirjen pajak itu menuturkan bahwa semua kekayaannya halal. Sebab, semua harta hibah tersebut didapat Hadi dari orang tua, kerabat, dan mertua. ''Semua harta hibah saya ada aktanya. Semua ada notarisnya. Jadi, harta saya ini lebih dari halal,'' ujar Hadi. Selain besarnya harta hibah, jumlah kekayaan Hadi melonjak Rp 12 miliar dalam kurun waktu empat tahun. Berdasar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Hadi yang dilaporkan pada 14 Juni 2006, kekayaannya saat itu Rp 26,6 miliar dan USD 50 ribu. Dalam LHKPN yang dilaporkan pada 9 Februari 2010, total kekayaannya meningkat menjadi Rp 38,8 miliar. Sebelumnya, dalam data LHKPN Hadi Poernomo tertanggal 6 Juli 2001, jumlah kekayaannya tercatat Rp 13,8 miliar dan USD 50 ribu. Sebelumnya, beredar berita bahwa KPK tengah meneliti harta kekayaan Hadi yang dinilai mencurigakan. Itu terkait banyaknya harta hibah yang dia peroleh. Namun, hingga kemarin KPK masih mendalami LHKPN milik Hadi. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar setelah pengumuman harta kekayaan. ''Saya sudah mendapat laporan dari Direktur LHKPN KPK Cahyo Hardianto. Saat ini masih dalam proses verifikasi. Minggu depan akan saya tinjau lagi,'' tuturnya. Sementara itu, jumlah harta kekayaan pejabat BPK yang naik drastis adalah Ali Masykur Musa. Sesuai dengan LHKPN yang dilaporkan pada 5 Februari 2010, harta kekayaan Ali sebesar Rp 4,7 miliar dan USD 5.700. Jumlah itu meningkat tajam jika dibandingkan dengan LHKPN tertanggal 30 April 2002 yang menyebutkan harta kekayaan Ali senilai Rp 803,624 juta dan USD 4.312. Mantan ketua KPK yang kini menjadi anggota BPK, Taufiequrachman Ruki, memiliki kekayaan paling sedikit bila dibandingkan dengan rekan-rekannya. Berdasar LHKPN yang dilaporkan pada 20 Januari 2010, harta kekayaan Ruki tercatat Rp 960,143 juta dan USD 10.000. Sebelumnya, jumlah kekayaan Ruki sesuai dengan LHKPN tertanggal 5 Juni 2008 adalah Rp 956,953 juta dan USD 10.000. Anggota BPK lainnya, Teuku Muhammad Nurlif, juga mengumumkan harta kekayaannya kemarin. Dia sempat dicecar wartawan terkait aliran dana berupa cek perjalanan (travelers cheque) yang diterimanya dari Hamka Yandhu, terdakwa kasus dugaan suap pemenangan Miranda Swaray Goeltom sebagai deputi gubernur senior Bank Indonesia (BI) pada 2004. Cek perjalanan sebanyak 11 lembar dengan total Rp 550 juta itu tidak dilaporkan dalam LHKPN tertanggal 30 September 2009. Nurlif menuturkan, cek perjalanan tersebut tidak perlu dilaporkan karena dia menerima saat menjabat anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004. Selain itu, lanjut Nurlif, uang itu sudah dikembalikan kepada negara melalui KPK pada 2008. ''Saya sudah serahkan itu ke KPK. Jadi, tidak dilaporkan di sini (LHKPN),'' ujarnya. Meski begitu, Nurlif juga tidak melaporkan cek perjalanan itu pada LHKPN Juni 2004. Menanggapi hal tersebut, Nurlif yang kemarin mengenakan kemeja batik biru berkilah. ''Ini sudah tidak sesuai dengan forum,''kelitnya. Nurlif menjadi saksi dalam persidangan dengan terdakwa Hamka Yandhu pada Senin lalu (22/3). Dalam kesaksiaannya, Nurlif mengatakan telah menerima cek perjalanan sebanyak 11 lembar senilai Rp 550 juta. Namun, dia berkilah bahwa cek itu tidak terkait pemenangan Miranda, tapi bantuan keuangan dari Hamka. Pernyataan politikus dari Partai Golkar itu bertentangan dengan berita acara pemeriksaan (BAP) miliknya. (ken/c4/dwi) __ Looking for the perfect gift? Give the gift of Flickr! http://www.flickr.com/gift/ [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Amerika dan Sumber Daya Alam Indonesia
Kalau malaikat pun menjadi presiden AS, beliau tidak akan mengubah sistem yang sangat menguntungkan korporasi raksasa AS. Hanya bangsa Indonesia sendiri yang dapat merebut kembali penggunaan SDA nya sesuai dengan UUD 1945. Lalu kapan bangsa ini mau tanggalkan mindset bangsa jajahan dan berani menguasai aset-asetnya? Bambang Subaktyo - -, Jakarta Jumat, 19 Maret 2010 18:58 WIB Media Indonesia.com AMERIKA dan SUMBER DAYA ALAM INDONESIA Setahu saya, selama puluhan tahun (mungkin sudah 40 tahun) bangsa dan negara Indonesia hanya menerima pembagian dari pengerukan SDA-nya oleh perusahaan-perusahaan asing dalam bentuk ROYALTI!? Kenapa bisa begitu? Kapan bangsa ini bisa menasionalisasikan usaha-usaha pengelolaan SDA-nya? Kenapa setelah puluhan tahun, tidak bisa berganti posisi, Indonesia menerima hampir keseluruhan hasil SDA itu dan hanya membayar perusahaan-perusahaan itu dalam bentuk ROYALTI? ... sampai kapan? Siapakah yg bodoh ... atau dibodohi selama ini dan siapakah yg culas dalam hal ini? Adakah OBAMA berani merubah posisi itu, ataukah dia akan tetap menutup mata atas ketidak-adilan yg telah berjalan berpuluh tahun itu? Yang pernah sy dengar, seorang presiden berencana akan membuat lembaga yg akan membahas perubahan besaran Royalti dari 5% menjadi 20%. Kapan akan sampai 90% kalau cuma rencana-rencana saja. Sy yakin, ada banyak warganegara yg tidak suka akan ketimpangan bagi-hasil selama ini ... dan sy yakin, kalau para wakil rakyat tahu pasti akan hal ini, tetapi kenapa mereka terus berdiam diri? Atau mau dibiarkan terus sampai 100 tahun ... sampai SDA itu habis terkuras? __ Ask a question on any topic and get answers from real people. Go to Yahoo! Answers and share what you know at http://ca.answers.yahoo.com [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Kembali pada Sistem Ekonomi Pancasila
Sungguh benar! Berdasarkan Pancasila, Indonesia memerlukan berkembangnya ekonomi tukar menukar barang dan jasa yang dilengkapi dengan kepedulian saling menolong secara sosial dan kerukunan antara semua kelompok masyarakat yang diperkuat dalam UU. Suharto, juga sekarang SBY dan nanti mungkin derivat nya seperti Anas U, Andi M ataupun lalu Mas Ibas tidak akan hendak mengembangkan ekonomi Pancasila, atau ekonomi kerakyatan. Karena terbelenggu sangat erat oleh gebyar dan egosentrisme laba sistem kapitalisme ultra-liberal dalam skala global. Disamping pendidikan moral dan lain lain sikap yang positif secara humanistik maupun ekologis, ekonomi kerakyatan Pancasila hanya akan diraih bila ada kekuasaan politik yang pro negeri, pro bangsa, pro rakyat. AS --- On Thu, 4/1/10, Satrio Arismunandar wrote: IDEOLOGI Pancasila sebagai jawaban untuk meluruskan kembali jalan reformasi tidak sebatas ideologi. Sebab, menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta, Prof Dr Mubyarto, Pancasila pun sudah mewarnai sistem ekonomi yang sesungguhnya dirasakan paling tepat untuk mengendalikan sistem perekonomian di negeri ini. Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi etik yang pernah didambakan Prof Ace Partadirdja, yaitu sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai budaya dan ideologi bangsa Indonesia, ialah Pancasila. "Pengalaman pahit krisis moneter mulai tahun 1997 meyakinkan kita semua betapa besar arti perekonomian nasional yang benar-benar mandiri. Ekonomi mandiri adalah ekonomi yang meskipun tumbuh dengan laju relatif rendah, tetapi dalam jangka panjang terjaga keberlanjutannya, " ungkap Mubyarto. Kegagalan Indonesia membangun ekonomi yang berkeadilan- ekonomi Pancasila disebabkan kegagalan "budayawan" kita mempengaruhi sukma pembangunan ekonomi negeri ini yang sudah terlalu berat ditekankan pada pembangunan materi. Selama pemerintahan Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 secara murni dan konsekuen, kata Mubyarto, memang ada keinginan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial. Tetapi, keinginan itu tidak pernah terwujud karena strategi pembangunan dan politik ekonomi yang dikembangkan didasarkan pada liberalisme. Seperti biasa, persaingan pasar yang liberal selalu dimenangi oleh yang kuat (konglomerat) dan melunglaikan yang lemah. Kondisi ini pernah dikritik oleh Muhammad Hatta.Walaupun Presiden Soeharto-saat itu-dalam pidatonya selalu menyebutkan tekad untuk memajukan ekonomi Pancasila, tetapi tegas Mubyarto, keinginan mewujudkan ekonomi Pancasila itu tidak pernah kesampaian. Bahkan, bukan hanya tak mewujud, melainkan sistem ekonomi yang dikembangkan semakin jauh dari cita-cita ekonomi Pancasila sehingga akhirnya meledak dalam bentuk krisis moneter. "Pemikiran kembali ke ekonomi Pancasila yang tertunda selama 16 tahun (1981-1997) terbukti sangat terlambat. Tercemarlah nama Pancasila dan ekonomi Pancasila sehingga orang cenderung alergi dengan istilah ini. Secara keliru,orang beranggapan munculnya berbagai masalah sosial, ekonomi, dan budaya yang bermuara pada krisis moneter adalah justru karena Indonesia telah melaksanakan sistem ekonomi Pancasila. Kesalahkaprahan ini harus diluruskan," ungkap Mubyarto lagi. Ekonomi Pancasila, menurut Mubyarto, bukanlah sistem ekonomi baru yang hendak diciptakan untuk mengganti sistem ekonomi yang kini dianut bangsa ini. Bibit sistem ekonomi Pancasila sudah ada dan sudah dilaksanakan sebagian masyarakat Indonesia, terutama masyarakat pedesaan dalam bentuk usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Mengapa praktik kehidupan riil dan kegiatan ekonomi rakyat yang mengacu pada sistem ekonomi Pancasila ini terseok-seok? "Alasannya jelas, karena politik ekonomi yang dijalankan pemerintah bersifat liberal dan berpihak pada konglomerat, " ujarnya. Sistem ekonomi Pancasila berpihak pada ekonomi rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan subsistem dari sistem ekonomi Pancasila yang diragukan oleh teknokrat yang terlalu silau dengan sistem ekonomi kapitalis liberal. Dan,memang masih diperlukan "perjuangan" untuk mewujudkan sistem ekonomi Pancasila tersebut. PANCASILA memang ditawarkan sebagai "kompas" untuk meluruskan kembali jalannya reformasi. Tetapi, yang ditawarkan adalah Pancasila yang direvitalisasi sebagai landasan ideologis berbangsa yang terbuka dengan tafsiran multikultural dan berasas kerakyatan. Bukan politik dan penyeragaman. Pancasila "baru" ini didukung dengan pengembangan moral melalui pendidikan yang dilandasi kepedulian religius dan pragmatis, sistem pendidikan yang demokratis dan bermartabat, pengembangan intelektual dan massa dalam platform yang jelas di atas nilai yang telah dirintis pendiri bangsa ini. http://www.facebook .com/reqs. phpfriend# !/?page=1&sk=messages&tid=1239888606075
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Tata Cara Pemberhentian Presiden-Wapres
Tata Cara Pemberhentian Presiden-Wapres Senin, 1 Maret 2010 | 12:32 WIB KOMPAS/DANU KUSWORO Gedung DPR TERKAIT: Tatib MPR Sepakati Aturan Penggantian Wapres Sahkan Tatib, MPR Gelar Sidang Paripurna JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah melewati rapat yang dinamis, panitia ad hoc MPR berhasil merampungkan Rancangan Keputusan MPR RI tentang Peraturan Tatib MPR RI dan Kode Etik Anggota MPR. Rancangan ini dinilai strategis karena mengatur tata cara pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Hal ini diatur pada Bab XVII Pasal 102-105 dengan tata cara sebagai berikut: 1. Pertama, MPR wajib menyelenggarakan Sidang Paripurna MPR untuk memutuskan usul DPR mengenai pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden pada masa jabatannya paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usulan. 2. Usulan DPR harus dilengkapi dengan putusan MK bahwa presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden. 3. Kemudian, MPR mengundang presiden dan/atau wakil presiden untuk menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan usulan pemberhentiannya dalam Sidang Paripurna MPR. 4. Apabila presiden dan/atau wakil presiden tidak hadir untuk menyampaikan penjelasan, MPR tetap mengambil putusan terhadap usulan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden. 5. Keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden harus diambil dalam Sidang Paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Penulis: HIN | Editor: Glo | Dibaca : 4792 __ The new Internet Explorer® 8 - Faster, safer, easier. Optimized for Yahoo! Get it Now for Free! at http://downloads.yahoo.com/ca/internetexplorer/ [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] PDI-P Sebut 4 Pihak yang Bertanggung Jawab (Bail Out Century)
BAIL OUT CENTURY PDI-P Sebut 4 Pihak yang Bertanggung Jawab Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary Senin, 22 Februari 2010 | 21:46 WIB KRISTIANTO PURNOMO Wakil Ketua Pansus Hak Angket Century, Gayus Lumbuun, Selasa (16/2/2010). KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO TERKAIT: Pembacaan Pandangan Akhir Fraksi Mundur Lagi Idrus Marham: Pertemuan Cikeas Tak Terkait Pansus Anis Matta: Koalisi untuk Lanjutkan Reformasi Priyo: Lobi Memang Dahsyat Seminggu Ini Politikus Demokrat Temui Presiden di Wisma Negara JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi PDI Perjuangan menyebutkan empat pihak yang dianggap bertanggung jawab atas pengucuran dana talangan Bank Century Rp 6,7 triliun. Hal itu menjadi salah satu bagian yang akan diungkapkan dalam laporan akhir fraksi yang diagendakan pada Selasa (23/2/2010) malam. Anggota Pansus Gayus Lumbuun mengungkapkan, empat pihak tersebut adalah Bank Indonesia, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Komite Koordinasi, dan Lembaga Penjamin Simpanan. "Manajemen Bank Century juga masuk karena kami melihat dugaan kolusi antara Robert Tantular yang mewakili Bank Century dan para pejabat instansi sehingga melanggar peraturan perundang-undangan," kata Gayus sebelum rapat pleno Pansus Angket Kasus Bank Century, Senin (22/2/2010) malam di Gedung DPR, Jakarta. Gayus menjelaskan, kolusi awal dilakukan dengan Bank Indonesia yang berujung pada kebijakan yang menyimpang. "Kemudian lembaga di luar BI memberikan dukungan," ungkapnya. Dia memastikan, PDI Perjuangan akan menyebutkan nama pejabat yang harus bertanggung jawab. Namun, berapa nama yang akan disebutkan, Gayus masih enggan mengungkapkannya. Pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat DPP PDI Perjuangan Taufik Kiemas agar fraksi tak menyebutkan nama, menurutnya, bukan merupakan instruksi. "Pak Taufik kan bukan ketua umum. Pak Taufik di MPR," ujar Gayus singkat. __ The new Internet Explorer® 8 - Faster, safer, easier. Optimized for Yahoo! Get it Now for Free! at http://downloads.yahoo.com/ca/internetexplorer/ [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Bawaslu: SBY-Boediono Terima Miliaran dari PT AJP
Bawaslu: SBY-Boediono Terima Miliaran dari PT AJP Laporan wartawan Persda Network Abdul Qodir Zaelani Kamis, 18 Februari 2010 | 14:03 WIB Sriwijaya Post/Syahrul Hidayat TERKAIT: Bawaslu Siap Bantu Pansus Ungkap Century Kencangnya Lobi Jelang Akhir Pansus Century Pansus Century Harusnya Berani "Tunjuk Hidung" "Curhat Fraksi Kesepuluh" di Pansus Century Donatur Timses Capres Nasabah Bank Century JAKARTA, KOMPAS.com — Pihak Badan Pengawas Pemilu mengungkapkan, hasil audit Komisi Pemilihan Umum terhadap pasangan SBY-Boediono menunjukkan ada sumbangan dari PT Asuransi Jaya Proteksi atau PT AJP yang mencapai miliaran rupiah dalam beberapa tahap. Jika benar terbukti sumbangan tersebut merupakan bagian dari aliran dana talangan Bank Century yang dilakukan secara ilegal, maka itu tergolong dalam tindak pidana pemilihan umum (pemilu). Hal itu diungkapkan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Fridelia seusai menemui pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (18/2/2010). Ia menjelaskan, jika sumbangan dana kampanye PT AJP terkait dengan dana talangan Bank Century, maka hal tersebut melanggar Pasal 103 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres. Di dalam pasal ini disebutkan, peserta Pilpres dilarang menerima sumbangan pihak lain yang berasal dari hasil tindak pidana dan bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana. Terkait dengan data ini, Bawaslu menyatakan kesiapannya untuk membantu Pansus Hak Angket Century DPR RI dalam pengusutan kasus tersebut. "Bahwasanya, kami siap memberikan keterangan dan data jika Pansus menginginkan itu," kata Agustiani. Meskipun Bawaslu telah mengetahui ada beberapa sumber dana pada satu pasangan peserta Pilpres 2009 terkait kasus Century, badan ini belum bisa mengindikasikan bahwa sumber pendanaan tersebut termasuk pelanggaran pemilu. "Pasalnya, Bank Century sendiri tidak dikategorikan sebagai perusahaan asing," sambungnya. Lagi pula, jika ada pelanggaran pidana yang dilakukan peserta pilpres, maka hal itu menjadi domain kepolisian. "Pembuktian sumber pendanaan yang ada tindak pidananya, itu kan penyelidikan dari kepolisian. Kami hanya bisa memberi data, ini loh datanya," katanya. __ The new Internet Explorer® 8 - Faster, safer, easier. Optimized for Yahoo! Get it Now for Free! at http://downloads.yahoo.com/ca/internetexplorer/ [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Megawati: Program Prorakyat Papua Diteruskan
Potensi kekayaan alam Papua termasuk SDA tambangnya, yang luar biasa kaya, juga ekspolitasinya harus cepat dikuasai oleh RI. Hingga bersama dengan SDA diseluruh Nusantara dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh bangsa Indonesia, khususnya penduduk Papua. Tepat sekali kata Megawati Soekarnoputri: "Sangat disayangkan bila kekayaan alam yang besar ini diambil orang lain" Megawati: Program Prorakyat Papua Diteruskan Polkam / Selasa, 16 Maret 2010 17:45 WIB Metrotvnews.com, Timika: Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan, Megawati Sukarnoputri meminta Pemprov Papua di bawah kepemimpinan Gubernur Barnabas Suebu tetap melanjutkan program prorakyat di wilayah itu untuk mengangkat derajat kesejahteraan rakyat Papua. "Pak Bas (Barnabas Seubu) sudah meletakkan dasar-dasar yang kokoh dalam membangun kemandirian rakyat Papua. Kalau rakyat bisa membangun dirinya sendiri, itulah esensi dari kemandirian kita sebagai bangsa," kata Megawati saat membuka kegiatan Konferensi Daerah (Konferda) ketiga PDI Perjuangan Provinsi Papua di Timika, Selasa. Megawati berpesan semua pemerintah daerah di Papua tidak membuat program mimpi-mimpi dan mengawang-awang yang justru pada akhirnya tidak mampu diterapkan secara baik. Yang benar adalah program yang sesuai realita dan kebutuhan masyarakat Papua. Presiden RI kelima itu mengatakan pembangunan rakyat Papua yang bermukim di kampung-kampung terpencil di pedalaman dan pesisir mutlak dilakukan karena di wilayah seperti itulah mayoritas penduduk asli Papua bermukim. "Potensi kekayaan alam Papua sangat luar biasa. Sangat disayangkan jika kekayaaan alam yang besar ini diambil oleh orang lain," ujar putri sulung Proklamator Ir Soekarno itu. Menurut Megawati, jika perekonomian rakyat Papua bisa dibangun dengan baik dan dapat ditingkatkan maka tidak mustahil hasil-hasil komoditi masyarakat setempat bisa dipasarkan ke negara-negara tetangga seperti Papua Nugini (PNG), Australia dan negara-negara di kawasan Pasifik. Ia mencontohkan, komoditi pertanian seperti patatas (ubi jalar), talas, sayuran, udang, kepiting bahkan daging rusa yang banyak terdapat di Wamena, Merauke bisa dipasarkan ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar di negara-negara kawasan Pasifik yang sebagian besar masih kesulitan pangan. "Saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan Gubernur Papua dan saya berharap hal ini dapat diteruskan," ujar Megawati. Konferda PDI-Perjuangan Provinsi Papua diikuti sekitar 300 peserta dari 22 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-Perjuangan setempat. Agenda utama konferda kali ini yaitu memilih Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-Perjuangan Provinsi Papua masa bakti 2010-2015. Ada dua kandidat yang akan bersaing memperebutkan posisi Ketua DPD PDI-Perjuangan Provinsi Papua yakni Komaruddin Watubun yang saat ini menjabat ketua dan Nahor Sibiar yang saat ini menjabat Sekretaris. Rombongan Megawati tiba di Timika pada Selasa siang sekitar pukul 14.50 WIT dengan menggunakan pesawat Airfast dari Manado. Megawati didampingi Sekjen DPP PDI-Perjuangan, Pramono Anung dan sejumlah pengurus partai berlambang banteng moncong putih itu di antaranya Maruarar Sirait.(Ant/BEY) __ Yahoo! Canada Toolbar: Search from anywhere on the web, and bookmark your favourite sites. Download it now http://ca.toolbar.yahoo.com. [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Pendekatan, Danjen Kopassus "Sowan" ke Amerika
Upaya Normalisasi Hubungan Militer RI-AS Pendekatan, Danjen Kopassus "Sowan" ke Amerika Senin, 15 Maret 2010 | 12:44 WIB LEO SUNU Danjen Kopassus Mayjen Lodewijk F Paulus (keempat dari kiri) didampingi sejumlah Komandan Satuan di jajaran Kopassus usai upacara sertijab di Makopassus, Cijantung, Senin (15/3/2010). JAKARTA, KOMPAS.com — Upaya normalisasi hubungan antara Komando Pasukan Khusus atau Kopassus dan militer Amerika Serikat terus dilakukan. Beberapa waktu lalu, Komandan Jenderal atau Danjen Kopassus Mayjen Lodewijk F Paulus mengunjungi AS guna mengklarifikasi sejumlah persoalan di antara kedua belah pihak. "Saya memang kemarin selama 10 hari berada di AS dalam rangka normalisasi hubungan dengan US Special Forces," kata Lodewijk seusai upacara serah terima jabatan sejumlah Komandan Satuan di Makopassus, Cijantung, Senin (15/3/2010). Ia mengatakan, kedatangannya ke AS secara khusus juga menjelaskan dan mengklarifikasi sejumlah reformasi internal di jajaran Kopassus. Hubungan di antara kedua pihak memang sempat mengalami fase buruk. Kasus dugaan pelanggaran HAM oleh Kopassus disebut menjadi alasan blacklist yang dilakukan oleh militer AS. Embargo persenjataan dan ketiadaan kerja sama militer sempat dilakukan AS kepada Kopassus. Meski demikian, Lodewijk mengatakan, penjelasannya kepada militer AS itu dilakukan bukan semata untuk meminta agar hubungan kedua belah pihak dibuka kembali. "Hasil itu pada level yang lebih tinggi masih diproses. Kita tunggu saja," katanya. Menurut Lodewijk, Kopassus merupakan pasukan elite Indonesia yang tidak bergantung pada militer negara lain mana pun. Tanpa AS, kata dia, Kopassus juga masih menjalin kerja sama dengan militer sejumlah negara sahabat lainnya. "Saya kan ke sana hanya jelaskan masalah normalisasi. Partner kita masih ada yang lain, Singapura, Thailand, Australia, Korea, dan China," tuntasnya. Artikel Sebelumnya Artikel Selanjutnya Penulis: C11-09 | Editor: Glo Dibaca : 9042 Sent from Indosat BlackBerry powered by Font: A A A Ada 7 Komentar Untuk Artikel Ini. Kirim Komentar Anda bejo priuk Senin, 15 Maret 2010 | 16:26 WIB kemanapun sebaiknya jangan bermusuhan..Indonesia adalah gerakan non blok. Balas tanggapan fajar nugroho Senin, 15 Maret 2010 | 14:32 WIB ngapain kopasus ke amerika?kita gsah sungkan ma mereka,mreka takut tu ma kita INDONESIA Balas tanggapan srm ahd Senin, 15 Maret 2010 | 14:13 WIB ingat presiden soekarno dulu sangat anti amerikasoekarno dulu lebih suka bekerja sama dengan soviet.jadi russia lebih baik utk indonesia dari pada as Balas tanggapan imam santos Senin, 15 Maret 2010 | 13:14 WIB Kopassus jangan tergantung USA untuk persenjataan. Rusia sanggup menyediakan persenjataan lengkap. Bila perlu dibuat sendiri di dalam negeri. US ARMY juga berbuat kejahatan HAM di Irak, Afghanistan, Vietnam. Danjen Kopassus jangan merendahkan diri dengan berangkat 10 hari ke USA. Balas tanggapan Archie Gnap Senin, 15 Maret 2010 | 14:57 WIB paling ga Amrik ngaku salah dan menghukum orang2 yg terlibat. Pemerintah Indonesia? TNI? yah mana ada yg mau ngaku, selalu kasi alasan yg ngga2, trus yg dihukum cuma prajurit2 kecil, perwira2/jendral2 jarang skali kena sentuh hukum. Merendahkan diri?? BUKAN, ini namanya inisiatif, kopassus dan US SF saling membutuhkan, tp posisi Indonesia jauh lebih rugi sendiri klo hubungan jelek terus. Balas tanggapan __ Looking for the perfect gift? Give the gift of Flickr! http://www.flickr.com/gift/ [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] SBY Bersih dari Bailout Century yang Sedot Uang Negara Rp 6,7 Triliun (Sikap Golkar-PKS Terkait Century)
Persiapan beberapa pakar naif sebagai tumbal sesaji ke altar kekuasaan demi kesinambungan ketidakberdayaan rakyat [ Minggu, 14 Februari 2010 ] JAWA POS SBY Bersih dari Bailout Century yang Sedot Uang Negara Rp 6,7 Triliun Sikap Golkar-PKS Terkait Century JAKARTA - Dua partai politik berpengaruh yang mitra koalisi pemerintah, Golkar dan PKS, menegaskan sikap politiknya terkait posisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam skandal Bank Century. Berdasar pemeriksaan yang dilakukan pansus, kedua partai itu berpandangan bahwa Presiden SBY sepenuhnya bersih dari bailout yang menyedot uang negara Rp 6,7 triliun tersebut. Bahkan, menurut mereka, tidak ada alasan yang cukup penting bagi pansus untuk mendengarkan kesaksian presiden. Namun, kondisi berbeda bisa saja menimpa Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani. ''Golkar menyimpulkan, tidak memandang perlu bagi pansus memanggil presiden untuk urusan skandal Century. Kami tidak menemukan data-data dan fakta sehingga presiden harus dipanggil ke pansus,'' kata Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso dalam diskusi Ketika Koalisi Pecah di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, kemarin (13/2). Priyo menegaskan, kesimpulan itu bukan hasil negosiasi Golkar dengan SBY. Apa lagi dikaitkan dengan isu yang beredar bahwa Golkar memang mengincar posisi Menkeu Sri Mulyani setelah nanti dilengserkan. ''Tidak ada. Ini hanya masalah tidak menemukan data. Golkar sendiri hormat dan merasa nyaman dengan platform Presiden SBY,'' ujar wakil ketua DPR itu. Dalam diskusi tersebut, turut berbicara Ketua DPP PKS yang juga Ketua FPKS di DPR Mustafa Kamal, Ketua DPP Partai Demokrat Jafar Hafsah, dan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Bachtiar Effendy. Priyo kembali menambahkan, Presiden SBY dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie terus membangun komunikasi. Dia mengisyaratkan keduanya sudah bertemu pasca-Ical -panggilan populer Aburizal Bakrie- mengumpulkan para petinggi Golkar yang duduk di pemerintahan dan legislatif di gedung DPR pada Rabu lalu (10/2). ''Keduanya sering komunikasi, rutin komunikasi juga secara fisik,'' kata Priyo yang menolak menjelaskan kapan pastinya pertemuan itu terjadi. Menurut Priyo, SBY dan Ical membicarakan banyak hal. Terutama menyangkut penyelesaian masalah bangsa dan negara, serta membangun ekonomi yang kuat. ''Kami gembira mendapat kesan keduanya ada kedekatan emosional atau personal,'' ujarnya, lantas tersenyum. Persoalan lain yang turut dibicarakan, sambung Priyo, tentunya berkaitan dengan kasus Century. ''Berkaitan dengan pendirian Partai Golkar, mohon dimaklumi peranan instrumen parlemen dari Fraksi Partai Golkar (FPG) untuk menunjukkan kebenaran,'' kata Priyo. Dia menyampaikan, Golkar tetap akan berpegangan pada fakta dan temuan di pansus. Dalam pandangan awal, FPG menyimpulkan bahwa kasus Bank Century merupakan perampokan sistemik. Itu tidak mungkin dilakukan tanpa keterlibatan pejabat otoritas moneter (BI) dan fiskal (Depkeu). ''Pemeriksaan pansus dilihat secara langsung jutaan masyarakat. Makanya, kami tidak akan menghapus beberapa jejak temuan yang kami dapatkan itu,'' ujar Priyo. Priyo menuturkan, partainya mengharapkan bisa mengawal pemerintah dan bergandeng tangan dengan Presiden SBY hingga 2014. Hingga kini, sambung Priyo, Golkar belum yakin bahwa presiden akan melakukan reshuffle terhadap menteri dari beringin karena dianggap membangkang dalam skandal Century. Ketua DPP PKS Mustafa Kemal juga berharap agar koalisi pemerintahan semakin kukuh. Dari hari ke hari PKS semakin meyakini kebijakan SBY sudah tepat dan berhasil membawa bangsa Indonesia keluar dari ancaman krisis. Namun, dalam bailout Bank Century, menurut dia, masih ada persoalan yang harus diselesaikan. Meski begitu, dalam persoalan tersebut, SBY tidak bersalah dan tidak perlu dipanggil pansus. ''Temuan pansus klir, Pak SBY tidak terlibat apa-apa. Kami di koalisi akan menjadi yang terdepan. Pak SBY tidak akan dipanggil parlemen,'' ungkap Mustafa. Bila SBY aman, tidak demikian halnya dengan nama-nama lain, seperti Boediono dan Sri Mulyani. ''Berdasar semua temuan yang semakin dalam dan tajam, kami memang agak sulit menghindari mengarah ke figur-figur tertentu. Bukannya niat pansus menyebut nama, tapi ini fakta yang tidak bisa dimungkiri,'' katanya. Ketua DPP Partai Demokrat Jafar Hafsah kecewa terhadap pandangan Golkar dan PKS. Dia mengingatkan bahwa para anggota koalisi telah membangun komitmen untuk bersama-sama di legislatif membangun pemerintahan yang kuat, stabil, dan efektif. Selain itu, anggota koalisi tidak diperkenankan memberikan support kepada partai-partai yang menyebut dirinya ''oposisi''. ''Apabila ada hal-hal yang sudah tidak proporsional, tidak berimbang cara pandangnya, berkaitan dengan kabinet, Partai Demokrat dapat saja memperbincangkannya (reshuffle, Red). Itu adalah paket koalisi. Bersama fraksi bergabung di legislatif, sementara pemerintah
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Peraturan Menteri Tentang Konten Multimedia Dinilai Berlebihan
Peraturan Menteri Tentang Konten Multimedia Dinilai Berlebihan Sabtu, 13 Februari 2010 | 20:59 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta – Ketua Komunitas Internet Sehat atau ICT Watch, Donny B.U menilai saat ini belum waktunya untuk menerbitkan Peraturan Menteri tentang Pengaturan dan Pengawasan Konten sebuah situs. Ia berpendapat, butir-butir rancangan peraturan yang dirumuskan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkesan tak tepat sasaran. “Ibarat bunuh diri menggunakan cairan racun serangga, kita tidak bisa menyalahkan si penjualnya bersalah kan. Belum saatnya dan harus diubah isinya," ujar Donny ketika dihubungi Tempo, Sabtu (13/2). Rancangan Peraturan Menteri yang baru dua hari diuji publik itu kini menuai banyak penolakan dari berbagai kalangan pengguna internet. Sebab, menurut dia, Peraturan Menteri tersebut merupakan turunan dari Undang-undang Informatika dan Transaksi Elektronik yang masih memuat adanya pelarangan pornografi, SARA, dan peraturan baru tentang pengaturan konten multimedia dalam hal ini tertuju pada penyelenggara layanan internet. “Secara tidak langsung peraturan menteri tersebut mendistribusikan tanggung jawab kepada pengelola internet. Bisa dibilang melepas tanggung jawab. Hal ini juga mematikan penyedia server lokal,” lanjutnya. Donny juga mengkritisi adanya pembentukan sebuah tim evaluasi yang bertujuan mengawasi konten yang dilarang dan diperbolehkan untuk disebarluaskan. Keberadaan tim tersebut dikhawatirkan tidak dapat berjalan secara efektif dan yang paling ditakutkan bakal disalahgunakan atau di monopoli. Dia beranggapan, bila Kementerian Komunikasi dan Informatika berkeras memberlakukan peraturan ini, sebaiknya jangan sampai menimbulkan gugatan dikemudian hari. “Lebih baik direvisi dulu sebelum dikeluarkan dari pada nantinya ditolak masyarakat." Menurut Donny, sebenarnya semangat peraturan menteri itu sangat bagus. Namun alangkah baiknya peraturan itu hanya fokus terhadap konten-konten negatif seperti pornografi dan SARA, bukan menekan kebebasan ekspresi. Pemerintah, lanjut dia, perlu menggalakkan penyebarluasan internet sehat dengan pertumbuhan konten lokal yang positif dengan landasan kebebasan berekspresi ketimbang mengatur soal pembredelan konten. “Saya tidak mendukung dan menolak peraturan tersebut. Pemerintah harus tegas, kalau pihak yang menolak melihat dari sisi kualitas dan kuantitas dan menyerukan penolakan, sebaiknya jangan ditetapkan daripada mubazir dan melempem. Apalagi kalau ternyata rentan digunakan untuk menekan kebebasan ekspresi,” jelasnya. Dia menambahkan, melarang sebuah situs dengan konten 'bahaya' bukan hanya melalui pemblokiran atau filterisasi tetapi dengan cara menggandeng 'masyarakat internet' dengan sosialisasi internet sehat. “Menghabiskan biaya tinggi dan cenderung tidak efektif. Upaya pemerintah lebih baik fokus terhadap pada pemberdayaan pengetahuan masyarakat untuk meningkatkan konten lokal yang positif,” terangnya. APRIARTO MUKTIADI __ Yahoo! Canada Toolbar: Search from anywhere on the web, and bookmark your favourite sites. Download it now http://ca.toolbar.yahoo.com. [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] "Selamat Datang Lembaga Sensor Internet Indonesia"
Mohon dukungan dan dibantu disebarkan Let's ask "Why not?" more often, Enda Nasution. YM: enda_001 | BBM *NEW!*: 2172C0F6 http://enda.goblogmedia.com | http://www.politikana.com » http://www.politikana.com/baca/2010/02/12/selamat-datang-lembaga-sensor-internet-indonesia.html Selamat Datang Lembaga Sensor Internet Indonesia Kalau teman-teman menyambangi situs Dirjen Pos dan Telekomunikasi dari kemarin, maka teman-teman akan menemukan sebuah siaran pers bertanggal 11 Feb dengan judul "Sikap Kementerian Kominfo Dalam Menyikapi Peningkatan Maraknya Penyalah-Gunaan Layanan Internet" Salah satu yang menarik di dalamnya adalah Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Konten Multimedia dimana tanggapan, komentar, kritik, saran hingga tanggal 19 Pebruari 2010 melalui alamat email gato...@postel.go.id Kalau teman-teman membaca Rancangan Peraturan tersebut maka dapat dibaca bahwa Permen ini juga akan membidani apa yang disebut sebagai TIM KONTEN MULTIMEDIA seperti disebutkan dalam Permen: Pasal 22 (1) Tim Konten Multimedia ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan jumlah anggota paling banyak 30 (tiga puluh) orang dan masa kerja 1 (satu) tahun. (2) Tim Konten Multimedia dipimpin oleh seorang Ketua yang dijabat oleh Direktur Jenderal. Dimana TIM ini memiliki peran, tugas dan wewenang untuk: Menerima laporan/pengaduan terhadap adanya KONTEN YANG DILARANG (pasal 21) Memeriksa konten yang dicurigai sebagai KONTEN TERLARANG (pasal 21) Memerintahkan PENGGUNA untuk menghentikan kegiatan pembuatan, pemuatan, pentransmisian, pengumuman, dan/atau penyimpanan Konten dan menghapus Konten yang dimaksud (pasal 28) Melakukan PENGHAMBATAN akses pada Konten yang dimaksud (apakah ini maksudnya BLOKIR?) (pasal 28) Memerintahkan PENYELENGGARA MEM-BLOCK konten yang dilarang (pasal 29) Menjatuhkan SANKSI pada PENYELENGGARA yang lalai atau sengaja mengikuti perintah block di atas (pasal 29) SANKSI ADMINISITRATIF Penyelenggara (penyedia layanan berbasis Teknologi Informasi), termasuk diantaranya POLITIKANA, penyedia layanan blogging, online media yang, aplikasi Web 2.0 lainnya, akan dikenakan sanksi administratif diluar sanksi pidana jika tidak mengikuti PERINTAH diatas berupa teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, dan/atau PENCABUTAN IZIN Penyelenggara juga diwajibkan untuk melakukan PELAPORAN TAHUNAN yang dilaporkan pada Direktur Jendral (pasal 18 ayat 1) dan terakhir peraturan menteri ini haruslah DITEMPELKAN oleh penyelenggara dan diwajibkan untuk dibaca oleh semua penggunanya. Sebagai perbandingan (walau tidak persis) di dalam dunia penyiaran lembaga berfungsi sama adalah Komisi Penyiaran Indonesia, sedang di dunia Media adalah Dewan Pers, keduanya menerima laporan pengaduan dan keluhan masyarakat akan konten, tapi keduanya TIDAK MEMILIKI WEWENANG UNTUK MENJATUHKAN SANKSI apalagi HINGGA MENCABUT IZIN dari penyelenggara. Beberapa hal yang perlu dicermati Rancangan Peraturan Mentri ini sangat bersifat REPRESIF dan mengekang dinamika dan kebebasan berpendapat dan berekspresi di Internet TIM KONTEN MULTIMEDIA akan bertindak sebagai sebuah lembaga sensor internet dengan kekuatan untuk menentukan apa yang DILARANG dan apa yang TIDAK DILARANG di Internet Masih banyak definisi yang terlalu luas dan tidak spesifik dalam Rancangan Peraturan Menteri tersebut, terutama tentang PENYELENGGARA dan keberadaannya Untuk itu mari kita serukan PENOLAKAN terhadap Rancangan Peraturan Menteri ini. Mohon dukungan dan bantuan dari teman-teman semua. Bismillah. Let's ask "Why not?" more often, Enda Nasution. YM: enda_001 | BBM *NEW!*: 2172C0F6 http://enda.goblogmedia.com | http://www.politikana.com » __ Ask a question on any topic and get answers from real people. Go to Yahoo! Answers and share what you know at http://ca.answers.yahoo.com [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Presiden Diminta Tak Kaburkan Persoalan
Modus operandi memang sangat kinclong mencorong dalam tebar pesona namun samar abu abu dalam sikap, kebijakan (Century, CAFTA, lumpur, cicak vs buaya). Talk, talk, talk sampai dekat 2014 lalu mungkin lagi mencuat BLT, DPT, album 10 HUBUNGAN POLITIK-BISNIS Presiden Diminta Tak Kaburkan Persoalan Sabtu, 13 Februari 2010 | 03:07 WIB Jakarta, Kompas - Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai kolusi antara penguasa politik dan pelaku bisnis, seperti dalam kasus pelanggaran pajak, dinilai mengaburkan persoalan. Kolusi pajak yang sebenarnya terjadi adalah antara pelaku bisnis dan aparat birokrasi. Selama aparat birokrasi tangguh dan profesional, potensi pelanggaran perpajakan pun kecil. ”Presiden sungkan untuk menyalahkan aparatnya (birokrasi) sendiri yang gagal dalam mengelola pajak,” kata pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, di Jakarta, Jumat (12/2). Jika pemerintah peduli mengatasi pelanggaran perpajakan karena pajak merupakan sumber pendanaan utama negara, lanjut Andrinof, Presiden harus membuat sistem pendataan perpajakan yang mampu mengatasi kemungkinan kolusi perpajakan itu utuh, bukan kasus per kasus. Celah kemungkinan terjadinya pelanggaran perpajakan dan kolusi antara pengusaha dan pejabat perpajakan itu harus ditutup. Sistem audit internal lembaga pajak juga harus diperkuat. Peran Badan Pemeriksa Keuangan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perlu ditingkatkan. Andrinof berharap Presiden secara arif menyelesaikan berbagai persoalan publik, termasuk pelanggaran pajak, tanpa tanggung-tanggung. Bagi peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bhakti, politik ancam-mengancam yang belakangan terlihat dari permintaan Presiden Yudhoyono untuk mengusut pengemplang pajak adalah tidak baik. Apalagi itu terjadi di antara sesama partai koalisi. ”Saya setuju masalah pengemplang pajak harus diselesaikan. Namun, mengapa wacana yang diduga banyak orang mengarah ke Aburizal Bakrie baru disampaikan sekarang, tidak diselesaikan saat Aburizal masih menjadi menteri pada 2004-2009?” ujar Ikrar. Menurut dia, pendekatan ancam-mengancam hanya memunculkan perasaan sakit hati atau terjepit. ”Mengapa Presiden tidak menggunakan jalur lain, seperti bicara dengan pimpinan parpol?” kata Ikrar. Namun, Ramadhan Pohan, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, menegaskan, permintaan Presiden untuk mengusut pengemplang pajak tidak dimaksudkan untuk mengancam. ”Pernyataan itu dilihat dari segi hukum saja, bahwa aturan harus ditegakkan dan untuk meningkatkan pendapatan dari pajak,” tutur Ramadhan. Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan Korupsi dan Nepotisme Denny Indrayana mengatakan, penegak hukum yang menjalankan praktik mafia hukum biasanya juga memanipulasi pembayaran pajak. Karena itu, penegak hukum, termasuk advokat, yang memanipulasi pembayaran pajak menjadi target Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Terkait penanganan kasus pajak, Kepala Divisi Humas Polri Edward Aritonang menegaskan, kepolisian hanya menangani unsur pidana umum. Pidana perpajakan diserahkan kepada Ditjen Pajak. Polri hingga kini belum menerima limpahan kasus laporan pidana umum perpajakan dari Ditjen Pajak. (sf/mzw/nwo/day) Artikel Sebelumnya Artikel Selanjutnya Dibaca : 158 Ada 10 Komentar Untuk Artikel Ini. Kirim Komentar Anda Nisrina Nadia Sabtu, 13 Februari 2010 | 11:40 WIB Sejak kampanye SBY sudah mengingatkan jangan dicampur aduk antara bisnis dan jabatan. Jadi mereka yang lurus-lurus tidak usah tersinggunglah. Harus diingat mengapa GOLKAR sangat ngotot di Pansus DPR, karena ingin menurunkan Bu Ani, sehingga nanti terbebas dari pajak, ha... ha... Dasar dari dulu watak orang GOKAR itu kan seperti itu. Balas tanggapan rakyat Sabtu, 13 Februari 2010 | 10:02 WIB sby salah ngomong lagi SARAN RAKYAT bicara setiap hari:mamurkan rakyat,tegakan hukum brantas korupsi. DIJAMIN TIDAK AKAN SALAH NGOMONG LAGI(99%seperti hsl kerja Balas tanggapan Santoso Sabtu, 13 Februari 2010 | 09:25 WIB Apapun komentar dari partai demokrat selalu tendensius sungguh memuakan, tidak bisa diterima dengan logika rakyat rendahan alias dimarginalkan, tragis, miris. Balas tanggapan SiBuYa Sabtu, 13 Februari 2010 | 08:48 WIB gue pernah nganter Wajib Pjk Persh.Asing ketr pjk ,dmna laporannya dibuatkan oleh oknum pjbt pjk ( Rahasia umum ), Orang Asing tersebut hanya byr 30 % nya WP. Balas tanggapan tobing Jr Sabtu, 13 Februari 2010 | 08:44 WIB 1. Mengeluh 2. bikin album2 3. mengadu 4. mengancam 5. .. Balas tanggapan __ Looking for the perfect gift? Give the gift of Flickr! http://www.flickr.com/gift/ [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Polisi Larang Pendemo Bawa Hewan
Tentu ada kekecualian karena Lambang Negara RI adalah Garuda! Selamat tinggal kebebasan berekspresi? Merpati sang simbol perdamaian juga dilarang? Supaya lebih aneh harus ada daftar hewan mana dilarang dan diperboleh diajak demo. Disisi lain pemerintah juga diharuskan santun dan rajin serta giat transparan berantas korupsi, tegakkan HAM dan hukum, makmur dan sehatkan rakyat. No Action Talks Only juga tidak sopan dan tidak etis dihadapan kemiskinan dan keterbelakangan bangsa Polisi Larang Pendemo Bawa Hewan Jumat, 12 Februari 2010 | 16:55 WIB KOMPAS/YUNIADHI AGUNG Ilustrasi TERKAIT: Wah! Anjing dan Babi Duduki Poster Bergambar SBY Unjuk Rasa Arak Kambing Amien: Demo Bawa Kerbau Tindakan Immoral Tjipta: SBY Mestinya Bangga Dianalogikan Kerbau Polda Metro Imbau Hewan Tak Dibawa JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian secara tegas melarang para pendemo membawa alat peraga berupa hewan dalam melalukan aksi unjuk rasa karena dinilai melanggar hak-hak orang lain. Setiap warga negara diberikan hak untuk berekpresi asal tidak mengganggu hak orang lain. Hal itu dikatakan Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Edward Aritonang di Mabes Polri, Jumat (12/2/2010), menyikapi maraknya pendemo membawa serta binatang. "Alat peraga dilegalkan digunakan sepanjang tidak melanggar peraturan. Membawa binatang itu diatur di dalam Perda di DKI, tidak boleh binatang dibawa ke jalan raya. Yah jangan di langgar," tegas dia. Untuk itu, kata Edward, pihaknya akan menertibkan aksi pendemo yang membawa serta hewan."Kalau melanggar yah ditertibkan polisi supaya ketertiban umum tidak terganggu. Seperti di KPK kemarin, babi itu sangat sensitif," tambah dia. Ketika ditanya mengapa kepolisian tidak menindak pelaku pembakar simbol negara seperti membakar foto Presiden dan Wakil Presiden saat demonstran, Edward menjawab, kepolisian mempertimbangkan berbagai hal dalam mengambil tindakan. "Kami menginginkan tindakan polisi yang dilakukan tidak mengganggu ketertiban umum yang lebih luas. Kalau ada pelanggaran pasti ditindak. Ada yang langsung ditertibkan, tapi ada yang dicatat dan mengusut kemudian," jelas dia. Seperti diketahui, akhir-akhir ini para pendemo kerap membawa serta hewan dalam aksinya. Contohnya saat menyambut 100 hari pemerintahan, satu organisasi membawa serta kerbau ke Bundaran Hotel Indonesia. Kemarin, pendemo membawa Babi dan Anjing dibawa ke Gedung KPK. __ Yahoo! Canada Toolbar: Search from anywhere on the web, and bookmark your favourite sites. Download it now http://ca.toolbar.yahoo.com. [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Dideklarasikan
Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Dideklarasikan Selasa, 9 Februari 2010-18.45 WIB | Bravo JAKARTA, Berdikari Online: Sejumlah ekonom kritis dan progressive kembali mendengungkan perlawanan terhadap hegemoni neoliberalisme. Ini dilakukan melalui deklarasi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) di Aula Perpustakaan Nasional, Jakarta, Selasa (9/2). AEPI dideklarasikan oleh ratusan ekonom, akademisi, dan aktivis pergerakan dari berbagai wilayah di Indonesia. Dalam pidato sambutannya, Revrisond Baswir, seorang deklarator, tujuan dari pendirian perkumpulan kaum terpelajar ini dimaksudkan untuk memperkuat perjuangan melawan imperialisme ekonomi modern, neoliberalisme. AEPI, kata Revrisond, menyatakan keberpihakan kepada rakyat yang terpinggirkan dan cita-cita proklamasi kemerdekaan. "Indonesia tidak akan pernah keluar dari penghisapan, jika ekonomi masih didikte oleh ekonom-ekonom dan intelektual pro-neoliberal," ujarnya. Deklarator dari perkumpulan ini berjumlah 11 orang ekonom dan akademisi progressive dari berbagai kampus di Indonesia, seperti Syamsul Hadi (UI), Deliarnov (UNRI), M. Yunus (Unhas), Hendri Saparini (Econit), Rustiati (UKSW), Ahmad Daryoko (SP PLN), Ichsanuddin Noersy (UGM), Fahmi Radhi (Mubyarto Institute), Ignatius Wibowo (UI), Ridwan Rangkuti (USU), dan Hendri Saragih (La Via Campesina). Hadir pula sejumlah ekonom senior dan intelektual seperti Prof. Kwik Kian Gie, Prof. Sri Edi Swasono, Prof. Dr. Muchtar Mas'oed, Prof. Sediono Tjondronegoro (IPB), Prof. Zulhasril Nasir, dan Prof. M. Mustafa. "Kalau dulu di jaman orde baru disebutkan adanya bahaya laten komunisme, maka sekarang ini ada bahaya laten yang jauh lebih berbahaya bagi masyarakat kita; bahaya neoliberalisme, " ujar Fahmi Radhi selaku direktur Mubyarto Institute dan pengajar di Universitas Gajah Mada (UGM). Ekonomi neoliberalisme, menurut Fahmi Radhi, merupakan faham ekonomi kolonialisme yang hanya memikirkan kemakmuran segelintir korporasi di negeri kapitalis maju. "ekspor kita dari jaman kolonial hingga sekarang tetap sama, yakni ekspor bahan mentah. Ini menjelaskan struktur ekonomi kolonialisme," tegasnya. Dalam pernyataan deklarasinya, AEPI telah menegaskan tujuannya untuk melanjutkan tujuan pendiri bangsa dalam mewujudkan perekonomian yang mandiri, demokratis, dan berkeadilan sosial sebagaimana digariskan dalam pasal 33 UUD 11945 beserta penjelasannya. Selain itu, AEPI akan menyebar-luaskan gagasan ekonom kerakyatan dan anti-imperialisme, baik kepada mahasiswa di universitas maupun rakyat banyak. Perkumpulan ini juga akan mengkaji dan mengoreksi setiap kebijakan ekonomi-politik Indonesia agar sejalan dengan konstitusi. (Ulf). __ Yahoo! Canada Toolbar: Search from anywhere on the web, and bookmark your favourite sites. Download it now http://ca.toolbar.yahoo.com. [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Deklarasi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)
Terimakasih sekali ada pertanyaan Bung Kusmayanto dan penjelasan oleh Bung Faisal yang menarik. Siapa yang tidak senang bila sekali-kali ada pakar seleb yang menyempatkan diri terjun ke dunia maya? Teori ekonomi tampak mempunyai berragam mazab juga warna warni. Indonesia sangat memerlukan strategi kebijakan ekonomi yang mengacu pada kepentingan bangsanya. Disini para pakar dituntut untuk memihak. Namun yang terpenting ialah perlunya ada kekuataan politik yang berkuasa yang akan dapat membanting setir politik perekonomian negeri. Orba Suharto punya "Berkeley Mafia", kini SBY dan KIB II punya Boediono dkk. Bila nanti akan terbangun kekuasaan politik yang pro bangsa dan warganya pasti akan sangat dibutuhkan pula kerja nyata para pakar yang sesuai mindsetnya. AS --- On Sat, 2/6/10, Faisal Basri wrote: Bung AS menulis: "Marilah kita sambut semua langkah yang menuju ke sistem ekonomi yang kondusif untuk kepentingan bangsa dan berlandaskan keadilan dan solidaritas sosial." Rasanya "political economy" dalam artian netral terdiri dari berbagai aliran pemikiran, dari yang radical (Marxist) hingga yang klasik libertarian. Sebagai asosiasi, idealnya memiliki spektrum yang luas. Kecuali, memang sejak awal telah memilih mazhab tertentu. Setuju dengan Bung AS bahwa kalau dari pergumulan pemikiran di antara komunitas asosiasi nantinya melahirkan pemikiran yang cocok untuk membangun negeri tercinta. Pak KK menulis: "Saya tahu ada istilah political economy. Sesuai aturan m-d maka ekonomi yang menjadi pokok dan poilitik sebagai pemberi warna. Ini sebagai wujud dari litas disiplin dimana ilmu politik mempengaruhi ekonomi. Untuk istialh ekonomi politik, apakah juga seperti political economy? Bahasa Indonesia menganut cara d-m, misalnya nanas besar, kepala batu, kerbau gemuk. Atau, ini ilmu baru yang merupakan perpaduan seimbang anatar ekonomi dengan ilmu politik?" Semula, ekonomi dan politik menyatu. Karena analisis ekonomi klasik sejak Adam Smith senantiasa mengandung pilihan-pilihan, siapa dapat berapa. Dalam fungsi produksi, ada Kapital dan ada Labor. Marx juga memosisikan seperti itu. Karena itu, economics is political economy (atau political economics). Dalam perjalanannya lebih dikenal political economy ketimbang political economics. Ada baiknya menggunakan political economy karena kurang tendensius dari segi pendekatan ilmu. Political economy bisa berupa the economics of politics; bisa cuma the politics of economics. Yang pertama melihat political economy dari pendekatan ekonomi dengan perangkat analisis ekonomi dalam melihat fenomena politik. Sedangkan yang kedua melihat political economy dari pendekatan ilmu politik dengan menggunakan perangkat analisis ilmu politik. Yang pertama misalnya adalah persoalan rent-seeking; yang kedua misalnya adalah persoalan patron-client. Itu semata-mata pendekatan teoretis. Dalam kenyataan kita sulit membedakan di antara keduanya. Political economy diharapkan jadi semacam jembatan antara ilmu politik dan ilmu ekonomi, sebagaimana sedemikian dekat dan menyatunya seperti di abad ke-18. Selamat untuk perkumpulan baru ekonomi politik. Semoga melahirkan pemikiran2 brilian bagi kemajuan bangsa. Tabik, faisal basri --- On Fri, 2/5/10, Kusmayanto Kadiman wrote: From: Kusmayanto Kadiman Subject: Re: [Forum-Pembaca- KOMPAS] Re: Undangan Deklarasi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Date: Friday, February 5, 2010, 2:44 AM Saya tahu ada istilah political economy. Sesuai aturan m-d maka ekonomi yang menjadi pokok dan poilitik sebagai pemberi warna. Ini sebagai wujud dari litas disiplin dimana ilmu politik mempengaruhi ekonomi. Untuk istialh ekonomi politik, apakah juga seperti political economy? Bahasa Indonesia menganut cara d-m, misalnya nanas besar, kepala batu, kerbau gemuk. Atau, ini ilmu baru yang merupakan perpaduan seimbang anatar ekonomi dengan ilmu politik? Mohon pencerahan, KK
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Megawati: CAFTA Ancam Produk Dalam Negeri
Megawati: CAFTA Ancam Produk Dalam Negeri Kupang, 8 Pebruari 2010 17:04 GATRA Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menilai, kesepakatan perdagangan bebas Cina-ASEAN (CAFTA) akan mengancam produk manufaktur di dalam negeri Indonesia. "Ini risiko dari sebuah kesepakatan perdagangan bebas. Dan, saya melihat, kita belum siap untuk menghadapi CAFTA," kata Mega, yang mantan presiden RI itu, ketika membuka Konferensi Daerah III DPD PDIP Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kupang, Senin (8/2). Hadir dalam acara tersebut, Ketua DPD PDIP NTT yang juga Gubernur NTT Frans Lebu Raya, Wakil Gubernur NTT Esthon L Foenay, Ketua DPRD NTT yang juga Ketua DPD Partai Golkar NTT Ibrahim Agustinus Medah, Wali Kota Kupang Daniel Adoe dan Bupati Kupang Ayub Titu Eki. Dari unsur DPP PDIP, nampak Sekjen DPP PDIP Pramono Anung, Tjahjo Kumolo, mantan Menteri Lingkungan Hidup Sony Keraf dan Herman Herry anggota F-PDIP DPR-RI asal NTT. Putri proklamator Bung Karno itu mencontohkan, NTT dengan produk kain tenun ikat yang luar biasa, bisa kalah bersaing dengan produk serupa dari Cina atau kawasan ASEAN lainnya di pasaran jika tidak dikemas dengan lebih baik dan profesional. "Kain Batik khas Indonesia saja sudah bisa ditiru oleh negara lain dengan mengklaim sebagai produk negaranya. Ini sebuah ancaman yang serius bagi industri manufaktur di dalam negeri," katanya dan meminta perhatian pemerintah daerah untuk memperhatikan masalah ini dengan lebih serius. "Jangan kita hanya mengutak-atik anggaran belanja dalam APBD saja, tetapi bagaimana kita mempersiapkan masyarakat kita untuk menghadapi perdagangan global ini," ujarnya. Dalam hubungan dengan itu, mantan wakil presiden itu juga meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan produk lokal yang menjadi unggulan daerahnya masing-masing. "Jika produk unggulan NTT adalah kain tenun ikat, misalnya, maka produk tersebut harus tetap dipertahankan kualitas dan performanya agar tetap diminati di pasar bebas. Di sinilah letak peran pemerintah daerah dalam melindungi usaha rakyatnya," kata Megawati. Ketika menjabat sebagai presiden, Megawati mengatakan bahwa saat itu ia melarang impor beras, gula dan tekstil agar tetap melindungi hasil petani di dalam negeri sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki ekonomi petani. "Jika semua serba impor, apa jadinya dengan para petani tebu, beras dan tekstil di Indonesia? Kondisi semacam ini yang perlu diperhatikan sehingga tidak mengorbankan rakyat," katanya menambahkan. [TMA, Ant] __ Connect with friends from any web browser - no download required. Try the new Yahoo! Canada Messenger for the Web BETA at http://ca.messenger.yahoo.com/webmessengerpromo.php [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] PDI-P Gagas Posisi Wakil Ketua Umum//PDI-P Pastikan Indikasi Pelanggaran 'Bailout' Century
PDI-P Gagas Posisi Wakil Ketua Umum Senin, 8 Februari 2010 | 15:46 WIB KOMPAS/ TOTOK WIJAYANTO Megawati Soekarnoputri TERKAIT: Risma Terima Tawaran PDI-P Guruh Tetap Maju Meski Didukung Hanya Satu DPC PDI-P Akan Bahas "Reshuffle" di Kongres Megawati Buka Konferda PDI-P Bali Megawati Hadiri Konferda PDI-P di Bali JAKARTA, KOMPAS.com — Salah satu bahasan penting Kongres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sedianya akan digelar di Bali, April mendatang, adalah penentuan posisi wakil ketua umum atau waketum untuk mendampingi ketua umum yang diprediksi akan tetap dipegang oleh Megawati Soekarnoputri. Ketua Deperppu PDI-P Taufik Kiemas kepada wartawan di Gedung DPR/MPR, Senin (8/2/2010), mengungkapkan bahwa posisi waketum kemungkinan akan diisi oleh kader muda. "Saya rasa ada keinginan untuk waketum dari bawah karena regenerasinya sudah jelas, tidak usah ditutup-tutupi. Regenerasinya kan memang harus dari waketum. Saya rasa iya karena anak sekarang itu lebih gaul," kata Taufik Kiemas. Taufik tidak menjelaskan, siapa saja para kandidat calon wakil ketua umum partainya. Taufik kemudian menjawab diplomatis ketika ditanya apakah figur Puan Maharani termasuk salah satu yang akan dijadikan sebagai waketum PDI-P untuk periode mendatang? "Terserah Ibu Mega. Anak muda itu kan ... lebih fleksibel dalam dialog," ujarnya. Saya rasa iya, karena anak sekarang itu lebih gaul. PDI-P Pastikan Indikasi Pelanggaran "Bailout" Century Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik Senin, 8 Februari 2010 | 15:54 WIB KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Century Bank TERKAIT: Golkar Tambah Daftar Pelanggaran Century Jadi 59 Demokrat Nilai BPK Tak Kredibel Tak Ada yang Salah dalam "Bail Out" Century Pansus Century Bakal "Jalan-jalan" ke Lima Daerah Pandangan Sementara, Indikator Komitmen Fraksi JAKARTA, KOMPAS.com — Pada pembacaan pandangan sementara fraksi pada rapat Pansus Hak Angket Pengusutan Kasus Bank Century DPR RI, Senin (8/2/2010), Fraksi PDI-P memastikan banyaknya indikasi pelanggaran dalam proses bailout untuk Bank Century, baik dalam merger maupun akuisisi, pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek, serta penyertaan modal sementara sesuai dengan audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dalam pandangan sementara fraksi yang dibacakan oleh Eva Sundari, PDI-P mengatakan bahwa hal ini diperkuat dengan berbagai temuan selama pemeriksaan Pansus berlangsung. Dalam merger dan akuisisi, PDI-P menemukan data dan fakta yang menunjukkan pemberian kemudahan, kelonggaran, dan ketidaktegasan BI terhadap pelanggaran yang dilakukan terutama oleh Bank CIC. Sementara itu dalam pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP), BPK menemukan adanya perubahan PBI No. 10/26/PBI/2008 menjadi PBI No. 10/30/PBI/2008 yang dilakukan beberapa jam menjelang pencairan FPJP."Namun Fraksi menemukan fakta bahwa akad perikatan agunan masih merujuk pada PBI No. 10/26/2008," ujar Eva. PDI-P juga mengatakan bahwa BI baru menetapkan secara tegas ketentuan atas aktiva produktif setelah Bank Century diserahkan penanganannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Fraksi juga setuju bahwa keberadaan Komite Koordinasi (KK) belum dibentuk berdasarkan UU LPS. Sebelumnya, Eva juga mengatakan bahwa terdapat sejumlah tambahan 25 catatan pelanggaran yang diberikan oleh Hendrawan Supratikno sehingga pelanggaran menurut PDI-P mencapai sekitar 70 pelanggaran. Dalam merger dan akuisisi, PDI-P menemukan data dan fakta yang menunjukkan pemberian kemudahan, kelonggaran, dan ketidaktegasan BI terhadap pelanggaran yang dilakukan terutama oleh Bank CIC. __ Get the name you've always wanted @ymail.com or @rocketmail.com! Go to http://ca.promos.yahoo.com/jacko/ [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Ongkos Politik Century Rp 14 Triliun Per Hari
Silakan Dr PR Silalahi juga Ketum PD Anas U yang juga menakut-nakuti Pansus untuk menghitung ongkos politik KKN sejak 1967. Imbuhkan ekspolitasi tanpa henti SDA Indonesia oleh asing. Angka yang didapat akan sangat sangat kolosal. Penegakan hukum, mencapai pemerintahan yang bersih, pengkokohan HAM dan sebagainya yang layak untuk sebuah demokrasi memang butuh biaya. Namun bila berhasil negeri dan bangsa bisa adil dan makmur. Jangan membodohi terus. Ongkos Politik Century Rp 14 Triliun Per Hari Minggu, 07 Februari 2010 | 07:48 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta - Potensi kerugian akibat memanasnya suhu politik oleh kasus Century diperkirakan mencapai Rp 14 triliun per hari. "Angka itu dihitung berdasarkan angka produk domestik bruto (PDB) dalam setahun dibagi 365 hari," ujar pengamat ekonomi dari Center for Strategic and International Studies, Pande Radja Silalahi, kemarin. Saat ini PDB Indonesia pada posisi Rp 5.981,37 triliun, meningkat dari 2009 sebesar Rp 5.401,6 triliun. PDB diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu (per tahun). Pande menjelaskan, potensi kerugian investasi sebesar Rp 14 triliun per hari hanya dari kegiatan dalam negeri. "Tidak termasuk dari luar negeri," katanya. Dengan potensi kerugian sebesar itu, kata dia, pertumbuhan ekonomi akan menurun. Negara bisa kehilangan penciptaan lapangan pekerjaan yang menggerakkan ekonomi dalam negeri. "Pengusaha domestik yang takut akan ketidakpastian memilih menanamkan uangnya di bank atau bermain saham ketimbang berinvestasi menghasilkan lapangan pekerjaan," ujar Pande. Padahal, menurut Pande, pemerintah sudah sangat berhati-hati menaikkan target pertumbuhan ekonomi dari 5 persen menjadi 5,5 persen. "Satu persen pertumbuhan itu bisa menciptakan 200 ribu lapangan kerja. Jika turun menjadi 5 persen, berarti kita kehilangan 100 ribu lapangan pekerjaan," katanya. Menurut Pande, kerugian lainnya adalah hijrahnya investor asing ke negara pesaing Indonesia. "Asing sangat sensitif dengan situasi politik dalam negeri, mereka tidak akan ambil risiko." Karena itu, Pande mengingatkan kalangan politikus agar mementingkan masa depan bangsa. Tugas Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, kata dia, jangan diganggu oleh kepentingan politik. "Karena akan menyebabkan perekonomian tak berjalan efektif," kata dia. Pande menambahkan, kalangan pebisnis menilai kinerja Sri Mulyani bagus. Namun isu yang menggoyang Menteri Keuangan membuat dunia usaha khawatir. "Pengusaha menjadi takut mengambil risiko bisnis," ujar dia. "Yang bakal rugi rakyat kecil," dia menambahkan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi membenarkan penilaian Pande soal kekhawatiran pengusaha. "Daripada mengambil risiko tinggi, kami memilih wait and see," ujarnya kemarin. Dia menilai program ekonomi yang dibuat pemerintah sudah baik. "Tapi pelaksanaannya, program tidak berjalan efektif," tutur dia. Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia Eddy Widjanarko membenarkan bahwa banyak investor menunda investasinya di Indonesia. Menurut dia, seharusnya pemerintah menjamin kepastian hukum sehingga dapat menarik lebih banyak investor . ● ALI NUR YASIN | PUTI NOVIYANDA | NALIA RIFIKA
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Adnan Buyung: Kenapa Harus Takut sama SBY?
Dalam demokrasi dan negara hukum, bukan kerajaan despotik, warga memang tidak usah takut pada Presiden atau siapa saja. Bahkan seyogianya menghormati semua jajaran kenegaraan yang nyata berupaya memaslahatkan bangsa. Menggapai kebenaran dan menterminasi "unclean and inactive government, or governance" adalah syah dan sangat terpuji! Namun bangsa yang punya harga diri harus menolak diperlakukan "bak kerbau dicocok hidung". Adnan Buyung: Kenapa Harus Takut sama SBY? Laporan wartawan Persda Network Rachmat Hidayat Minggu, 7 Februari 2010 | 14:04 WIB KOMPAS/AGUS SUSANTO Adnan Buyung Nasution. JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Adnan Buyung Nasution secara tegas menyatakan tidak takut dengan siapa pun dalam mengungkap kebenaran. Kenapa mesti takut dengan SBY. Saat menjadi Wantimpres, saya tidak takut dengan SBY. Yang penting tujuannya buat bangsa dan negara. Dalam diskusi di Rumah Perubahan bertajuk "Memprediksi Rekomendasi Pansus Century Apakah Demokrasi Terancam?", Minggu (7/2/2010), dirinya juga secara tegas menyatakan tak pernah merasa takut dengan Presiden SBY, bahkan saat masih menjabat anggota Wantimpres. Apa yang diungkapkan Adnan Buyung terlontar saat salah seorang pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens bertanya, apakah Pansus Angket Kasus Bank Century DPR harus berani memanggil Presiden SBY. "Bisa saja mengapa tidak?" kata Adnan Buyung. "Kalau mau jujur, harus berani. Kenapa mesti takut dengan SBY. Saat menjadi Wantimpres, saya tidak takut dengan SBY. Yang penting tujuannya buat bangsa dan negara," katanya lagi. Dalam diskusi, Adnan menyatakan setuju bahwa kebijakan memang tidak bisa dipidanakan. Akan tetapi, bila kebijakan itu dipakai sebagai bungkus atau cover niat untuk kepentingan-kepentingan tertentu, tentu menjadi lain. "Jika benar untuk kepentingan Presiden SBY dan tim suksesnya, maka hal itu menjadi haram dan salah," tandasnya. Dalam kesempatan itu, Adnan Buyung juga menyindir institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terkesan masih loyo. Dengan alasan, KPK tidak pro-aktif terhadap Pansus. "Kalau KPK melihat adanya pelanggaran dari hasil penyelidikan Pansus, maka usut dan tangkap Sri Mulyani dan Boediono. Itu (pelanggaran) terlihat dari periode merger dan rapat KSSK," imbuhnya. __ Looking for the perfect gift? Give the gift of Flickr! http://www.flickr.com/gift/ [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] PDI-P: Ada 45 Indikasi Pelanggaran "Bail Out" Century (Kompas)
PDI-P: Ada 45 Indikasi Pelanggaran "Bail Out" Century Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary Selasa, 2 Februari 2010 | 15:20 WIB KOMPAS/ RIZA FATHONI TERKAIT: Deputi Gubernur BI: Ditanya Itu Bikin Mulas Fachri: Kalau ke Ruhut, Tanya Kuncir dan Antingnya! KPK Siap Ladeni Pansus Century KPK Periksa Robert Tantular Kesimpulan Pansus Century Pertaruhan Citra DPR JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR asal Fraksi PDI Perjuangan yang duduk di Pansus Angket Kasus Bank Century mengungkapkan kesimpulan sementara atas proses pemeriksaan saksi dan dokumen selama dua bulan terakhir. Sementara ini, PDI Perjuangan menemukan 45 indikasi pelanggaran hukum dari kebijakan bail out Rp 6,7 triliun untuk Bank Century. Anggota Pansus, Hendrawan Supratikno menjelaskan, 45 temuan tersebut merupakan jabaran dari sembilan temuan yang dirumuskan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam audit investigatifnya. "Kami mengembangkan sembilan temuan BPK menjadi 45 temuan yang dibagi dalam tiga kelompok, diantaranya merger dan akusisi, juga FPJP (fasilitas pinjaman jangka pendek)," kata Hendrawan, dalam jumpa pers di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/2/2010). Pada laporan kesimpulannya, disebutkan, ada empat lembaga yang terkait dengan permasalahan hukum yaitu Bank Indonesia, Komites Stabilitas Sistem Keuangan, Komite Koordinasi, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Secara rinci, berikut dugaan pelanggaran yang dilakukan masing-masing lembaga : 1. Bank Indonesia Diskresi terhadap aturan. Banyak aturan internal BI yang dilanggar dalam proses akuisi dan merger tiga bank (Bank Pikko, Danpac dan CIC). Aturan yang dilanggara antara lain: * Mengubah peraturan BI tentang penentuan capital adequacy ratio (CAR) demi memfasilitasi pemberian FPJP * Ketidakkonsistenan BI terhadap PBI (peraturan Bank Indonesia) tentang CAR dalam pemberian informasi penggelontoran penyertaan modal sementara (PMS) tahap ketiga dan keempat untuk mencapai CAR 10 persen, sementara PBI yang berlaku mensyaratkan agar CAR positif belum dicabut. * Tidak memiliki data pendukung yang memadai tentang kondisi Bank Century saat ditetapkan sebagai bank gagal, sementara Bank Century dalam status SSU (dalam pengawasan intensif BI). * Tidak memberikan hitungan yang pasti saat memutuskan biaya penyelamatan Bank Century, dan perhitungan tersebut banyak tergantung pada asumsi-asumsi yang mudah berubah * Akad perikatan agunan untuk FPJP yang tidak akurat dan masih mengacu pada PBI yang telah diubah 2. Komites Stabilitas Sistem Keuangan * Tidak menggunakan indikator yang jelas dan model yang terukur dalam menentukan Bank Century sebagai bank gagal (pertimbangan faktor psikologis yang tidak terukur) * Tidak melakukan koreksi kebijakan terutama terhadap perubahan biaya penyelamatan Bank Century * Ketua KSSK tidak mengadakan pengawasan kinerja LPS, terutama berkaitan dengan tidak dilaksanakannya assessment LPS sebelum mengucurkan biaya sebagaimana diperintahkan UU LPS 3. Komite Koordinasi * Status pembentukannya tidak berdasar hukum * Pengambilan keputusan tidak sesuai prinsip good governance * Pada saat menyerahkan penanganan Bank century ke LPS tidak disertai penentuan angka penyelamatan Bank Century 4. Lembaga Penjamin Simpanan * Merubah peraturan LPS untuk memfasilitasi pengucuran dana Rp 6,7 triliun dengan cara yang menyalahi prinsip good governance * Tidak melaksanakan assessment (financial and legal) awal sebelum mengucurkan dana penyelamatan Bank Century sebagaimana diatur dalam perundangan * Tetap memberikan dana talangan ke Bank Century sebesar Rp 2,8 triliun walaupun DPR tidak menyetujui Perppu No. 4 tahun 2008 tentang JPSK pada tanggal 18 Desember 2008 Salah seorang pimpinan Pansus asal F-PDIP Gayus Lumbuun mengungkapkan, pejabat yang bertanggungjawab atas kebijakan-kebijakan tersebut bisa dimintakan pertanggungjawaban jika terbukti kebijakan yang diambilnya melanggar hukum dan perundang-undangan. Akan tetapi, PDI Perjuangan masih enggan menyebutkan nama pejabat yang harus dimintakan pertanggungjawaban. Editor: mbonk Loading... __ Looking for the perfect gift? Give the gift of Flickr! http://www.flickr.com/gift/ [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Undangan Deklarasi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)
Marilah kita sambut semua langkah yang menuju ke sistem ekonomi yang kondusif untuk kepentingan bangsa dan berlandaskan keadilan dan solidaritas sosial. AS
[Forum-Pembaca-KOMPAS] SBY-Boediono Kecanduan Utang Asing?
SBY-Boediono Kecanduan Utang Asing? Minggu, 31 Januari 2010 | 19:36 WIB Kompas/Riza Fathoni Aktivis yang menamakan diri Koalisi Anti Utang menggelar aksi teatrikal menolak utang luar negeri di Bundaran Hotel Indonesia (HI) di Jakarta. TERKAIT: Peringkat Naik berkat Tepat Tangani Century Peringkat Utang Indonesia Naik 2014, Rasio Utang Turun ke 24 Persen Wow! Surat Utang Indonesia Nyaris Rp 1.000 T Utang Pemerintah "Tinggal" Rp 1.618 Triliun GramediaShop: Balanced Scorecard To Functional Scorecard GramediaShop: Modal Untuk Bisnis Ukm JAKARTA, KOMPAS.com - Bukannya menghapuskan utang, pemerintah SBY-Boediono justru menambah utang baru. Ironisnya ini sudah terlaksana dalam program 100 harinya. Wajar jika International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menilai Kabinet Indonsia Bersatu II sudah kecanduan utang baik bilateral maupun multilateral. Demikian dikatakan Koordinator Advokasi INFID Wahyu Susilo dalam diskusi 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono: Timpangnya Kebijakan Makroekonomi dengan Kesejahteraan Rakyat. "Selama 100 hari, diplomasi ekonomi yang dilakukan semakin menambah utang. Sementara politik luar negeri tidak diarahkan pada pengurangan utang," ujar Wahyu saat jumpa pers, Minggu (31/1/2010). Dalam tahun 2009 saja, sambung Wahyu, total keseluruhan utang pemerintah pusat mencapai Rp. 1.618 triliun. Padahal beban utang tersebut dapat mengganggu anggaran pendapatan dan belanja negara. Utang baru itu terlihat dari program pengentasan kemiskinan seperti PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), PKH (Program Keluarga Harapan), dan BOS (Bantuan Operasional Sekolah), yang dilanjutkan dengan biaya utang luar negeri. Program ini sebelumnya menjadi program independen pemerintah tapi diserahkan ke asing. Belum lagi beban utang kebijakan yang diberi nama Development Program Policy Support Program. Tambahan hutang ini didapat dari Bank Pembangunan Asia senilai 200 juta dollar AS dan Bank Dunia senilai 600 juta dollar AS. Ironisnya lembaga donor tersebut sekaligus mendirikan lembaga baru untuk mempercepat program di atas. Direktur Eksekutif INFID Donatus K. Marut menambahkan kecanduan pemerintah SBY pada utang nampak ketika memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan puncak perubahan iklim di Kopenhagen, Denmark, pertengahan Desember 2009. "Presiden SBY telah mendapatkan komitmen utang baru untuk perubahan iklim," ujar Donatus. Penulis: YOG,MUN | Editor: Edj | Sumber : Persda Network __ Looking for the perfect gift? Give the gift of Flickr! http://www.flickr.com/gift/ [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Rezim SBY Sukses Hantar RI Dililit Gurita Perdagangan Bebas
--- On Tue, 1/26/10, andre andreas wrote: From: andre andreas Subject: #sastra-pembebasan# Rezim SBY Sukses Hantar RI Dililit Gurita Perdagangan Bebas To: forum-pembaca-kompas@yahoogroups.com Received: Tuesday, January 26, 2010, 8:29 PM Siaran Pers FOR Indonesia (Front Opisisi Rakyat Indonesia) 25/01/10 Jakarta Baca juga Maklumat FOR-Indonesia Diserukan pada saat Deklarasi Front Oposisi Rakyat Indonesia 21 Desember Januari 2010 “Rezim SBY Gagal” http://lenteradiata sbukit.blogspot. com/2010/ 01/maklumat- front-oposisi- rakyat-indonesia .html Saat ini mata kita mengarah ke angka kalender “28” Januari, yang akan terjadi dalam dua hari ke depan, di mana Rezim SBY genap berusia Lima Tahun Seratus Hari (1900 Hari). Dalam kekuasaannya untuk yang kedua kalinya ini, negeri Indonesia telah mengalami reorganisasi wilayah melalui berbagai macam undang-undang yang mengubah Indonesia sebagai negara pasar bebas dalam hal investasi, perdagangan dan keuangan negara. Banyak orang tidak menyadari hal ini, karena disangkanya telah hadir demokrasi dengan simbol keterbukaan di Indonesia, padahal itulah negara pasar bebas. Begitu negara ini telah alih fungsi sebagai pasar bebas, maka kedaulatan ekonomi-politik ada di tangan pedagang dan investor besar, dan rakyat Indonesia teralienasi dari tanah, kerja, dan identitas kesejarahan lokal/kebangsaannya nya. Inilah titik kritis Rezim SBY. Mari kita simak hantaran Rezim SBY menuju pasar bebas. Hal ini memang berhubungan dengan konsep unipolar dari penguasaan dunia yang didominasi oleh sebuah negara, dan agar efisien, dunia unipolar ini harus membentuk globalisasi. Globalisasi perdagangan bebas merupakan modus operandi yang banyak dipakai untuk mempercepat ekspansi rezim neoliberal. Mulanya WTO (World Trade Centre Organization) yang mengatur perdagangan bebas dunia, dan kemudian diciptakan FTA (Free Trade Agreement) yang cakupan peraturannya lebih menyeluruh dalam mengatur hubungan perdagangan regional ketimbang WTO. Indonesia telah terikat WTO sejak 1994, kemudian diatur oleh FTA (melalui AFTA 2002). FTA Indonesia telah menjalin dengan China-Asean FTA (CAFTA) sejak 2004, Jepang-Indonesia EPA pada 2007, dengan New Zealand-Australia (NZFTA,) dengan Uni-Eropa dan juga dengan AS. Dengan FTA, Rezim SBY membuka pintunya terbuka lebar bagi invasi ekonomi kapitalis. Dalam situasi krisis ekonomi global ini, FTA seperti konstitusi dunia yang menentukan kedaulatan ekonomi sebuah negara. Sebagai negara pasar bebas, rakyat pun dimobilisasi ke dalamnya sebagai “kuli-kuli pasar bebas” yang dibuat saling bersaing dengan sesamanya dalam sistem kerja outsourcing, ekspor tenaga kerja domestik, yang semuanya tanpa jaminan keselamatan dan kesejahteraan. Petani dan nelayan dibiarkan bersaing dengan pengusaha yang menguasai tanah hingga lautnya dengan teknologi dan modal besar, tanpa perlindungan. Layaknya, dalam persaingan yang tidak seimbang, maka posisi petani, nelayan yang diusir dari tanah dan lautnya serta dibuat terasing sebagai buruh adalah yang mengalami kehancuran fatal selama pemerintahan Rezim SBY. Kami menegaskan, terdapat tiga sokoguru Indonesia yang saat ini hancur fatal, yakni petani, nelayan dan buruh, serta kaum perempuan dari ketiga sokoguru tersebut. Kaum perempuan mempunyai beban masalah yang bertambah karena diperlakukan sebagai tenaga kerja (alat produksi kapitalis) sekaligus konsumen dalam pasar bebas. Runyamnya, pada saat pemerintahan SBY menyusun rencana strategis yang dinamakan National Summit 2009, malahan berisi tentang proyek yang tetap menguntungkan pengusaha besar, yakni pembangunan infrastuktur untuk menunjang industri strategis, proyek peningkatan pengusaha dalam negeri agar mampu bersaing dengan modal bebas, dan pembenahan birokrasi sipil dan militer yang mendukung pasar bebas agar bejalan efektif. Tak ada political will yang kuat untuk mensejahterakan dan melindungi rakyatnya dari gurita pasar bebas. Ketiga rencana strategis yang diprioritaskan Rezim SBY selama masa pemerintahannya ini benar-benar hanya menjadikan Indonesia sebagai polisi pasar bebas yang berjaga pada rute produksi, distribusi hingga reproduksi sosial –yang dibebankan utama kepada kaum perempuan, agar tidak ada yang luput dari hukum pasar bebas FTA. FTA akan semakin meningkatkan impor berbagai produk industri dan pertanian pada tingkat tarif bea masuk yang sangat rendah bahkan dapat mencapai nol persen. Saat ini saja Indonesia telah mengimpor hampir seluruh produk pertanian, beras, kedelai, produk peternakan seperti 30 persen kebutuhan daging nasional, sebanyak 70 persen dari total konsumsi susu, bahkan jeroan. Kecenderungan pada impor yang terus membesar semakin menyebabkan sektor pertanian dan industri dalam negeri terpuruk. Lebih ironi lagi, ketika impor perikanan dalam 5 tahun terakhir terus mengalami pertumbuhan Kecenderungan pada impor yang terus membesar semakin menyebabkan sektor pertanian, perikanan dan industri dalam
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Bijak Menghadapi Kritik Media
Lain Bang Ali, lain pula sekarang. Memang tidak mudah dari semifeodal ber metamorfosis menjadi seorang yang sungguh demokratis apalagi bersikap kerakyatan. AS --- On Tue, 1/26/10, Agus Hamonangan wrote: From: Agus Hamonangan Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Bijak Menghadapi Kritik Media To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Received: Tuesday, January 26, 2010, 2:26 AM Oleh Agus Sudibyo http://cetak. kompas.com/ read/xml/ 2010/01/26/ 03292328/ bijak.menghadapi .kritik.media Ali Sadikin adalah gejala tersendiri dalam konteks relasi antara pejabat publik dengan unsur masyarakat dan pers. Meski bukan figur yang tergolong ramah terhadap LSM dan media, Bang Ali selalu berusaha terbuka dan berpikiran positif terhadap kritik. Sebagai gubernur DKI, Bang Ali bahkan merasa terbantu oleh kritik LSM dan media. Kritik membantunya mendapat gambaran sesungguhnya tentang kualitas pemerintahannya: pelayanan publik serta kelemahan dan penyelewengan di lapangan. Dari anak-buahnya, para birokrat yang alergi kritik, hanya ada laporan bertipe asal bapak senang. Isinya, penyelenggaraan pemerintahan berjalan baik, normal, meski yang terjadi sebaliknya: sarat pelanggaran dan penyelewengan. Bang Ali paham laporan seperti ini hanya membuatnya keliru menganalisis keadaan dan mengambil keputusan. Ia justru mengandalkan masukan dan kritik eksternal saat mengevaluasi pemerintahannya. Mentalitas Bang Ali sangat relevan ketika kita menghadapi respons negatif pemerintah terhadap kritik media belakangan ini. Tak diragukan lagi, peran media sungguh signifikan mengangkat kontroversi cicak versus buaya, kriminalisasi KPK, penalangan Bank Century, dan mafia peradilan. Pemberitaan media mampu meletakkan opini publik sebagai faktor determinan dalam pengambilan putusan di tingkat eksekutif ataupun legislatif. Dihadapkan pada situasi seperti ini, yang diperagakan para pemimpin kita bukan mentalitas Bang Ali. Sebaliknya malah sikap reaktif dan tidak proporsional. Secara apriori dan tanpa rujukan yang jelas, mereka gemar melontarkan penilaian, seperti "kebebasan pers telah kebablasan", "media melakukan tirani opini", "pers jangan menjadi provokator", dan "masyarakat makin kreatif memfitnah". Efek delegitimasi Muncul kepanikan ketika kritik media menimbulkan efek delegitimasi signifikan terhadap unsur politik tertentu. Yang mengemuka bukan mawas diri dan kreativitas menghadapi paparan media, namun justru praduga, bahkan niat buruk. Ini terjadi ketika Wapres Boediono melontarkan gagasan sinergi TVRI, RRI dan Antara ke dalam satu institusi untuk membantu pemerintah mengimbangi kritik media massa. Tersirat keinginan menjadikan tiga lembaga itu sebagai instrumen politik pemerintah. Gagasan ini jelas kontroversial dan kontraproduktif. Pertama, UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 menegaskan TVRI-RRI adalah lembaga penyiaran publik yang independen, netral, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Salah besar membayangkan fungsinya sebagai organ pemerintah guna mengimbangi kritik media komersial. Fungsi penyiaran publik di mana pun menjalankan keutamaan publik: pendidikan kewargaan, ruang publik budaya, pemberdayaan sosial ekonomi. TVRI-RRI tak dapat diidentifikasi sebagai lembaga milik pemerintah sebab didanai APBN yang adalah dana publik, bukan dana pemerintah. Gagasan menjadikan TVRI-RRI instrumen politik pemerintah hanya lazim muncul dalam rezim otoriter. Gagasan ini menunjukkan ketakpahaman terhadap spirit kelembagaan penyiaran publik. Kontrol Kedua, dalam rezim yang demokratis, sudah pada tempatnya pers mengontrol pemerintah. Pers adalah perangkat masyarakat guna mengawasi penyelenggaraan kekuasaan dalam berbagai bentuk. Cara efektif menghadapi kritik pers bukanlah dengan menciptakan tandingannya atau mencoba membungkamnya melalui produk kebijakan. Satu-satunya cara: mereduksi tindakan, kebijakan, dan situasi yang dapat memicu kontroversi. Agar terhindar dari paparan negatif media, pemerintah jangan membuat kesalahan. Penuhi harapan publik akan pemerintahan efektif dan bersih! Tentu ini tak berarti pemberitaan media sama sekali tak menguntungkan pemerintah. Pemberitaan media tentang fasilitas mewah narapidana berduit jelas memperkuat alasan Menhuk dan HAM menertibkan jajarannya. Kontroversi media tentang cicak versus buaya menghindarkan Presiden dari kesalahan fatal melemahkan KPK dan mengkriminalkan anggotanya. Pemberitaan intensif tentang dana talangan Century pada sisi lain juga mengondisikan DPR benar-benar mengusut tuntas kasus ini. Persoalannya, apakah pejabat kita bermental Bang Ali. Apakah mereka mau melihat pers secara kritis, proporsional, dan konstruktif? Dalam beberapa kasus, pers masih mengabaikan etika dan profesionalisme. Kelemahan ini cukup menuntut perbaikan kualitas pemberitaan media, tetapi jelas tak memadai mengintroduksi kebijakan yang antikebebasan pers. Keberatan pemerintah dan unsur politik terhadap pemberitaan media seharusnya
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Front Tunarungu Tuntut Mundur SBY
Front Tunarungu Tuntut Mundur SBY Laporan wartawan KOMPAS Ingki Rinaldi Sabtu, 23 Januari 2010 | 22:16 WIB KOMPAS/ALIF ICHWAN Susilo Bambang Yudhoyono TERKAIT: Anas: Tak Ada Alasan SBY untuk Khawatir Jangan Tergesa-gesa "Reshuffle" Kabinet Menkominfo: Kerja Kabinet Tak Terganggu Isu Cara SBY Khas Indonesia, Urun Rembuk Wakil Ketua DPR "Protes"! JAKARTA, KOMPAS.com — Puluhan orang yang tergabung dalam Front Tunarungu se-Jabodetabek, Sabtu (23/1/2010), menuntut dengan keras agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono mundur dari jabatannya. Tuntutan itu dibacakan di Rumah Benteng Demokrasi Rakyat atau Bendera di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat. Ketua Front Tunarungu se-Jabodetabek Michael Harding membakar sejumlah foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dicetak di atas kertas, seusai membacakan tuntutan. Sejumlah orang lalu menunjukkan jari tertentu yang dimaksudkan sebagai tanda mencemooh ke arah foto Sri Mulyani, Boediono, dan Susilo Bambang Yudhoyono yang dicetak dalam kertas tersendiri. Artikel Sebelumnya Artikel Selanjutnya Editor: hertanto | Dibaca : 2009 Sent from Indosat BlackBerry powered by 0 0 Ada 8 Komentar Untuk Artikel Ini. Kirim Komentar Anda karya abdillah Minggu, 24 Januari 2010 | 00:51 WIB yang tunarungu aja mengerti,bgtu jg yg normal...kasihan ibu pertiwi dipimpin anak2 bedebah,ada apakah? Balas tanggapan Alie AnWaR Minggu, 24 Januari 2010 | 00:31 WIB Saya rasa rakyat bangsa ini tidaklah bodoh untuk terpengaruh oleh aksi puluhan tunarungu tsb!!! namun mungkin saja momen ini akan dimanfaat kan oleh sebagian orang2 pintar yang memperbodoh kan bangsa nya sendiri.!!! Balas tanggapan Aan Ns Minggu, 24 Januari 2010 | 01:36 WIB ya betul pak rakyat nggak bodoh lagi. kemana larinya bail out BC 6700M pun sudah bisa di tebak rakyat, hanya yang bodohlah yang nggak tau. Balas tanggapan Iwan Murtiono Minggu, 24 Januari 2010 | 00:08 WIB Mereka yg nggak pernah dengart isu dan gosip politikpun sampai bisa denger riuh rendahnya topan badai yg melanda negri korup ini. Keterlaluan SBY ini yang nyantai aja lihat rakyatnya hampir jadi Haiti. Mereka digaji buat nyejahterakan rakyat bukan buat masalah! Balas tanggapan ridwan hanif Minggu, 24 Januari 2010 | 00:02 WIB lebih baik punya presiden tuna rungu daripada punya presiden buta hati yang maunya cari selamet di tengah carut marut bangsa ini Balas tanggapan 1 2 » Kirim Komentar Anda __ Get the name you've always wanted @ymail.com or @rocketmail.com! Go to http://ca.promos.yahoo.com/jacko/ [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: SBY penggemar Kompasiana !.
Baik KOMPASIANA maupun FPK saya nilai sebagai HydeParknya Mayantara, dimana siapapun boleh mengutarakan pendapat, apalagi semuanya yang ikut menformulasikan pendapatnya secara santun. Silakan memihak siapapun karena itulah memang salah satu hak warga. Bila orang sanggup dan mau berpikiran kritis, terpaksalah ia memihak dan kadang harus meresist seseorang atau sesuatu, misalnya pendapat atau kebijakan. Memang sering dikatakan bahwa bersifat dan berpikiran kritis ialah salah satu atribut dari mereka yang berpendidikan, terutama mereka yang sudah termasuk diantara cendikiawan, intellectuals. Para cerdik pandai, memang, sering sukar diatur oleh penguasa. Apalagi mereka yang masih punya hati nurani dan common sense ... --- On Thu, 1/21/10, pahalahutabarat wrote: From: pahalahutabarat Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: SBY penggemar Kompasiana !. To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Received: Thursday, January 21, 2010, 2:11 PM Rupanya kita-kita ini juga kelihatannya sudah terjangkit 'sindrom jangan-jangan' . Tempo hari saya juga didakwa oleh seorang keluarga milis kita ini melalui japri, seolah-olah bin jangan-jangan saya ini tidak peduli pada rakyat miskin. Getirnya, saya justru sangat miskin saat ini. Internet-an aja numpang di Speedy saudara. Saya juga pernah didakwa membela SBY ( yang gendut itu ! - maaf ya Pak SBY ). Padahal saya tidak pun memilih SBY saat pemilu, tetapi saya memilih presiden RI. Tapi ketika SBY itu jadi presiden Republik Indonesia ini ( dimana ayah saya ikut berkeringat dan berdarah mendirikannya ), maka sebagai warga negara Republik Indonesia saya mengakui beliau sebagai presiden saya. Jadi presiden saya adalah SBYoedhoyono yang menang pemilu, karena saya warga negara sebuah negara yang presidennya adalah beliau. Sederhana aja . Secara manajemen kantor - ini kata saya lho ya..- kalau pimpinan nya membentuk suatu tim utk suatu issue, orang-orangnya ya itu juga. Andaikan saya kepala kantor dengan staf A, B, C, D, E, F. Semua sdh punya job-list. Tapi ketika ada issue baru yang timbul, saya sebagai kepala kantor, boleh saja membentuk sebuah tim, kombinasi dari ke-enam staf yang ada, utk mengamati perkembangan issue itu. Nothing special - lah ! Sekarang saya bertanya dalam hati, begini. Mana lebih bodoh, seorang presiden - yang bersedia memberi perhatian pada suatu issue - dengan membentuk tim utk mencermati issue itu atau, seorang presiden yang tidak memberi hati pada suatu issue yang hangat di tengah masyarakat ?. Apakah seorang prsiden tidak boleh mencermati perkembangan sesuatu issue di negeri yang dipimpin-nya ? Sayangnya, kebanyakan masyarakat baca-tulis Indonesia sudah terbiasa merasa nikmat kalau mengkritik pemerintahnya sendiri. Cara berpikir yang sudah dibentuk dengan sangat baik oleh 'setan gundul' yang pernah diungkapkan Pak Harto dulu. Belakangan kita semakin sadar bahwa, PRRI ternyata didalangi setan gundul. G-30-S ( lebih cocok Gestok ! ) juga didalangi setan gundul. Lalu Gerakan Reformasi juga didalangi oleh setan gundul (Ingat ketika pejabat IMF melecehkan Presiden Republk Indonesia ketika menandatangani dokumen sejanis Supersemar !). Lalu sekarang ada Sri Mulyani yang 'well awarded' oleh bangsa-bangsa, lalu - mungkin ! - melakukan mis-lead, dengan target untuk meminimkan secara nasional, akibat-akibat yang mungkin timbul oleh kerakusan seorang/sekelompok bankir mafia. Tentu saja dengan otoritas yang dipegangnya, sebagai menteri keuangan . Lalu timbul gerakan untuk kalau bisa (mulanya) mengganti presiden. Atau setidaknya mengganti Menteri Keuangan dan Wakil Presiden. Ada lagi yang meneriakkan bila perlu 'Pemilu harus diulang !'. (Ongkosnya berapa boo...! ). Saya termasuk 0rang yang percaya - karena saya miskin - bahwa, seandainya waktu 2008 itu sedikit saja ada terkabar bahwa ada bank yang gagal kliring (?) atau gagal apalah, akibatnya harga Indo Mie dan Teh manis panas akan naik banyak, sehingga saya harus makan Indo Mie dan Teh manis panas 3 kali seminggu saja lagi. Tidak soal bank besar, bank mini, atau bank kerut (baca : bankrut !). Kebetulan saja Bank Century yang jadi objek, karena di dalamnya sudah 'terlanjur' masuk uang beberapa BUMN. Pilih mana. Biarkan Bank Century nyungsep - dengan resiko-resiko yang mungkin timbul atau, mencoba memelihara nafasnya yang bau itu, dengan kemungkinan uang BUMN bisa ditarik kembali, lalau kalau beruntung nilai jualnya suatu waktu akan cukup bagus untuk melegakan pikiran ?. Dagang - sebagai bagian dari perekonomian - ya memang begitu kan ?. Persyaratan administratif bisa dibereskan belakangan. Yang penting - setidaknya bagi saya - harga Indo Mie dan Teh manis panas jangan naik gila-gila an. Kalau Sri Mulyani melakukan blitzkierk (maaf kalau salah tulis) waktu itu, ya naluri Menteri Keuangan Republik Indonesia nya yang mengemuka. Bukan naluri Sri Mulyani alumni UI (maaf saya bukan alumni UI lho..), atau naluri dosen UI atau naluri istri si suami, atau naluri perempuan, atau naluri apalah itu namanya. S
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Gubernur Sumsel Rapat Gunakan Bahasa Inggris
Dengan sedikit sarkasme dapat diusulkan kepada Pak Gub supaya rapat mulai memakai Standard Mandarin karena ACFTA apalagi China diperkirakan sudah menyalip Jepang menjadi ekonomi no. 2 didunia dan 20 tahun lagi USA dijadikannya runner up. So what? AS --- On Fri, 1/22/10, Kicky wrote: From: Kicky Subject: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Gubernur Sumsel Rapat Gunakan Bahasa Inggris To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Received: Friday, January 22, 2010, 6:19 AM Pak Pudimartini, Bener pak, saat itu Sumpah Pemuda ditelurkan karena perlu adanya pengakuan de facto dan de jure. Tapi kalao konteks sekarang, apakah dengan menggunakan bahasa Inggris selain bahasa Indonesia artinya melanggar Sumpah Pemuda? Maaf pak, maksud pak Godlip bukan semua orang di Filipina lantas meninggalkan bahasa Tagalok. Tapi banyak orang Filipina fasih berbahasa Inggris tentunya mereka juga fasih berbahasa ibu. Kicky nama yang tidak saya pakai kalau ke Filipina hehehe cari sendiri deh arti kata yang mirip nama saya di bahasa tagalok.
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Menunggu Giliran SBY
Banyak setuju dengan ulasan bpk Prof Saldi Isra. Namun bagaimanapun pentingnya presiden dalam sistem presidensial, tetap harus ada equlibrium antara ranah eksekutif, legislatif dan yudisial. Dua yang pertama mempunyai mandat dari rakyat, yang ketiga harus independen. Semuanya harus memegang akhlak dan etika yang tinggi. Kini pertanyaan yang menggelitik ialah apa yang bisa diperbuat oleh negara dan masyarakat bila Presiden tidak berkenan juga untuk hadir dalam sidang Pansus Angket BC? AS --- On Fri, 1/22/10, Agus Hamonangan wrote: From: Agus Hamonangan Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Menunggu Giliran SBY To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Received: Friday, January 22, 2010, 5:02 AM Oleh SALDI ISRA http://cetak. kompas.com/ read/xml/ 2010/01/21/ 04473081/ menunggu. giliran.sby. Sejak terbentuk pada awal Desember 2009, Pansus Bank Century telah memanggil sejumlah tokoh penting yang dinilai berperan dalam pengucuran dana talangan senilai Rp 6,7 triliun ke Bank Century. Di antara figur sentral itu adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mantan Gubernur Bank Indonesia (saat ini Wakil Presiden) Boediono, mantan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Darmin Nasution, dan Marsillam Simanjuntak. Selama pemanggilan tokoh sentral tersebut, suasana riuh rendah benar-benar menyelimuti Pansus. Selain karena posisi politik mereka, terdapat pertentangansejumla h keterangan yang dikemukakan. Bahkan ada keterangan yang menunjukkan pergeseran drastis. Ada kecurigaan, pergeseran keterangan sengaja dilakukan untuk menyulitkan Pansus dalam pena- rikan kesimpulan akhir. Salah satu contoh pergeseran itu terkait peran Marsillam Simanjuntak dalam skandal pengucuran dana talangan kepada Bank Century. Keterangan Marsillam pada 13 Desember 2009 menyatakan, kehadirannya dalam rapat-rapat Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) sesuai tugas yang diberikan Presiden kepada Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R). Marsillam secara tegas menyatakan, Presiden meminta dirinya bekerja sama dengan KSSK dalam kapasitas sebagai Kepala UKP3R. Penegasan Marsillam dibenarkan Sekretaris KSSK Raden Pardede (Republika, 19/1). Namun, dalam perkembangannya, Istana membantah keterangan Marsillam dan Raden Pardede. Bantahan disampaikan Juru Bicara Presiden. Tegasnya, kehadiran Marsillam adalah dalam kapasitas penasihat Menteri Keuangan dan bukan perintah Presiden. "Suara sumbang" Istana itu menyulut perdebatan luas di kalangan masyarakat. Apalagi, pascabantahan istana, sejumlah aktor yang dinilai berperan penting dalam skandal Century "memperbaiki" keterangan mereka. Berdasarkan perkembangan ini, beberapa anggota Pansus mengusulkan agar Presiden juga dihadirkan untuk memberikan keterangan. Dalam berbagai perspektif, usul menghadirkan Presiden jadi masuk akal. Paling tidak, usul ini sejalan dengan pernyataan Presiden untuk menyelesaikan kasus ini sampai ke akarnya. Apalagi, mantan Wapres Jusuf Kalla juga telah hadir memberikan kesaksian. Posisi Presiden Sebetulnya, jika semua anggota Pansus mau dan mampu menempatkan secara benar posisi presiden dalam sistem presidensial, seharusnya sejak awal sudah disepakati dan diagendakan kehadiran Presiden. Dalam sistem presidensial, presiden tidak hanya sebagai pusat kekuasaan eksekutif, tetapi juga pusat kekuasaan negara. Itulah sebabnya rentang kekuasaan presiden tidak hanya menyentuh wilayah kekuasaan eksekutif, tetapi juga merambah ke kekuasaan lain di luar eksekutif. Dengan rentang kekuasaan yang begitu luas, jika dalam sistem parlementer obyek utama yang diperebutkan adalah parlemen, dalam sistem presidensial obyek utamanya adalah presiden (Hendarmin D, 2007). Bahkan, Douglas Verney (1992) menyatakan, meski dalam sistem presi- densial tak satu pun lembaga negara yang menjadi fokus kekuasaan, peran dan karakter individu presiden lebih menonjol dibandingkan peran kelompok, organisasi, atau parpol yang ada dalam negara. Dalam kekuasaan eksekutif, sebagai kepala pemerintah, presiden adalah pemegang kekuasaan tunggal dan tertinggi. Presiden tak hanya sekadar memilih anggota kabinet, tetapi juga punya peran sentral dalam pengambilan keputusan di kabinet. Terkait hal tersebut, Arend Lijphart (1999) menyatakan, keputusan-keputusan penting dalam sistem presidensial dapat saja dibuat oleh presiden dengan atau tanpa pertimbangan anggota kabinet. Merujuk pendapat itu, dalam sistem presidensial menjadi tidak masuk akal jika anggota kabinet dapat mengambil keputusan sendiri di luar pengetahuan presiden. Apalagi kalau keputusan yang diambil sangat strategis serta punya implikasi politik dan memberikan dampak luas bagi masyarakat. Jika diletakkan dalam kerangka sistem pemerintahan, posisi presiden berbeda dengan perdana menteri dalam sistem parlementer yang tidak memungkinkan perdana menteri membuat semua keputusan penting tanpa melibatkan anggota kabinet. Kehadiran SBY Sesuai dengan sistem pemerintahan yang dianut,
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Presiden: Politik Tidak Sehat
Bila kita cermati semua tengara yang disebut tentang tidak sehatnya politik kita akan sangat mencolok bahwa sebab musababnya ialah tidak adanya transparansi dalam perpolitikan yang dijalankan dipuncak kekuasaan. Transparansi adalah substansi yang sangat didambakan oleh masyarakat. Ini sangat tampak dalam pendapat yang beredar berhubungan dengan interaksi 'cicak vs buaya', apalagi dalam masalah skandal Bank Century. Sebab kedua ialah penguasa yang dalam sistem pemerintahan kita sangat kuat posisinya dan dipilih langsung serta mengantongi mandat 60% ternyata dalam real politics sangatlah pasif, terlalu sering merintih, tidak menggelar kepemimpinan yang tegas pro demokrasi dan pro rakyat kecil. Politik remang remang begini dengan banyak masalah yang tidak dituntasi, seperti Lumpur Lapindo, tentu saja mengundang banyak teka teki, spekulasi, konstruksi, juga fabulasi. Parahnya hanya selalu di counter pula dengan keluh kesah tanpa perbuatan nyata yang berarah ke perbaikan. Diam dan hanya menerbitkan kabut politik juga sangat dapat menimbulkan dugaan bahwa ybs-ybs mungkin terlibat-libat. Kiranya dapat dimengerti bahwa gaya kekuasaan yang berjiwa fiksi dan melankoli tanpa kerja nyata begini mulai disarankan untuk lebih baik terminasi saja, supaya bangsa dapat maju. AS --- On Thu, 1/21/10, yuliati_s...@yahoo.com wrote: From: yuliati_s...@yahoo.com Subject: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Presiden: Politik Tidak Sehat To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Received: Thursday, January 21, 2010, 11:47 AM Saya rasa sejak Pemilu dan Pilpres tahun yl "Politik Tidak Sehat" tersebut SUDAH DITABUR, jadi siapa MENABUR akan MENUAI. Gitu aja kok repot? Siapa yg merasa menuai? Apa karma itu datang lebih "instant" ya? Soalnya sekarang ini jaman serba instant, maka alam juga mengikuti sistem instant tsb. Salam, Yuli Sent from my AXIS Worry Free BlackBerry® smartphone
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Bagaimana SBY dan Mari Pangestu?> Chavez takes control of foreign supermarket
Page last updated at 04:34 GMT, Monday, 18 January 2010 Chavez takes control of foreign supermarket By Will Grant BBC News, Caracas Chavez issued stern warnings to businesses not to raise prices Venezuelan leader Hugo Chavez has seized control of a foreign supermarket chain, Exito, after he accused the company of hiking its prices. The joint French-Colombian supermarket chain was guilty of breaking Venezuelan law on price controls and would now pass into state hands, Mr Chavez said. He said any other company increasing prices also risked nationalisation. Exito was among more than 200 stores accused of raising prices during the country's recent currency devaluation. The supermarket chain had already passed under temporary government control after the devaluation. But now President Chavez has taken it a step further. Accusing the Exito group of "violating numerous Venezuelan laws", Mr Chavez said he had ordered the expropriation of the supermarket chain. 'Socialist' supermarkets "How much longer are we going to allow transnational companies to come here to speculate with our prices?" the Venezuelan leader asked viewers of his weekly TV programme, Alo Presidente. He went on to say that fines and temporary closures were not sufficient to prevent such alleged abuses and that the country's commerce minister, Eduardo Saman, should consider expropriating more frequently as a deterrent. So far there has been no comment on the move from the Exito supermarket chain, which is a joint French and Colombian-owned company. It comes as Venezuela's trade relations with Colombia are particularly poor following a dispute over Colombia's decision to grant the US access to seven military bases on its soil, something Mr Chavez strongly opposes. Mr Chavez suggested that Exito's hypermarkets in Venezuela could become part of a newly announced "Corporation of Socialist Markets" which is intended to provide everything from restaurants to car dealerships at heavily subsidised prices. __ Yahoo! Canada Toolbar: Search from anywhere on the web, and bookmark your favourite sites. Download it now http://ca.toolbar.yahoo.com. [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Pansus Mulai Dimandulkan
2010-01-14 Pansus Mulai Dimandulkan [JAKARTA] Penggantian sejumlah anggota Pansus Hak Angket Kasus Bank Century dinilai sebagai upaya pemandulan agar Pansus tidak bisa mengungkap tuntas skandal perbankan tersebut. Hal tersebut dikhawatirkan membuat hasil kerja Pansus bertentangan harapan rakyat. Demikian rangkuman pendapat yang dihimpun SP, Kamis (14/1), dari inisiator hak angket dari Fraksi PPP Kurdi Mukri, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, dan Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif. Kurdi Mukri menyatakan, sejak awal dirinya sudah memprediksi ada upaya pemandulan Pansus. "Saya sangat prihatin terhadap pencopotan anggota Pansus yang kritis," katanya. Dengan dicopotnya sejumlah anggota Pansus yang kritis, lanjutnya, dikhawatirkan tujuan untuk mengungkap skandal Bank Century, tidak akan tercapai. "Ini semua karena kuatnya kepentingan partai politik," katanya. Sedangkan, pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi mengemukakan penarikan anggota Pansus dari PAN dan PKB membuktikan telah terjadi "perang psikologis" antara Presiden SBY sebagai pengendali koalisi dengan mitranya. Penarikan itu juga membuktikan pernyataan SBY mengenai evaluasi mitra koalisi. Tujuannya agar mitra koalisi tidak kritis dan tajam menyikapi kasus Bank Century. Pimpinan Parpol Ditekan Ia menegaskan, SBY tidak bisa mengintervensi Pansus Century. Karena itu, cara yang diambil adalah dengan menekan elite-elite partai politik peserta koalisi. "Tekanan itu membuat pimpinan parpol tidak bisa tidur nyenyak, sehingga mengganti anggotanya di Pansus Century. Tindakan mereka seperti mencari muka terhadap SBY," katanya. Tindakan pimpinan parpol itu, lanjut Burhanuddin, menunjukkan mereka masih loyal terhadap SBY, sekaligus menunjukkan koalisi parpol tetap solid. Meski demikian, dia menyayangkan penggantian itu karena menghilangkan daya kritis dalam Pansus, karena anggota yang menggantikannya tidak paham skandal Century. "Saya ragu hasil Pansus Century sesuai harapan rakyat. Pansus pada akhirnya hanya menjadi ladang bargaining politik," katanya. Senada dengannya, Yudi Latif menyatakan, tindakan menekan mitra koalisi terlihat sangat vulgar. "Pansus sebaiknya tetap fokus menyelesaikan skandal Century. Sangat berbahaya kalau hasilnya tidak sesuai harapan masyarakat," ujarnya. Sementara itu, sejumlah anggota Pansus dari partai koalisi telah diganti dan dikabarkan masih ada yang akan dicopot karena tekanan Partai Demokrat sebagai pimpinan koalisi. Dari informasi yang dihimpun SP, sedikitnya lima anggota Pansus yang telah dan akan diganti. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) akan mencopot Marwan Ja'far dan Anna Mu'awanah, Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) akan menarik Chandra Tirta Widjaya dan Catur Sapto Edi, sedangkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) akan mengganti Andi Rahmat. Pada umumnya mereka melontarkan pertanyaan tajam terhadap mantan Gubernur BI, Boediono dan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati. Terkait hal itu, beberapa anggota Pansus mengaku mendengar desas-desus pergantian rekan mereka sejak pekan lalu. Sebagian anggota menyatakan pergantian itu merupakan hal wajar dan ditentukan fraksi, tetapi beberapa di antaranya mengakui adanya tekanan dari Partai Demokrat. "Penggantian tersebut merupakan bentuk tekanan koalisi terhadap Pansus Century yang sudah dikhawatirkan sejak awal. Tapi kita harapkan PDI-P, Hanura, dan Gerindra, serta para inisiator hak angket tetap kompak," kata anggota Pansus yang menolak disebut namanya. Sejak Rabu (13/1), Marwan Ja'far, telah diganti oleh Agus Sulistiono dan Chandra Tirta Widjaya telah resmi diganti Asman Abnur, sejak Senin (11/1). Sedangkan, Anna Mu'awanah mengakui ada pergantian anggota Pansus dan hal itu diberitahukan langsung Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. "Saya dikasih tahu ketua umum secara langsung, kemarin (Selasa, 12/1) malam. Katanya, ada pembagian tugas jadi saya akan diganti supaya lebih fokus ke komisi. Tapi SK-nya sampai sekarang belum turun," ujar Anna. Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Mustafa Kamal mengatakan, pihaknya belum berencana mengganti anggota di Pansus Hak Angket Century. Berdasarkan evaluasi intenal terhadap empat anggota di Pansus, mereka telah menjalankan tugas dengan baik dan normal. "Jadi tidak ada rencana untuk mengganti mereka. Soal penggantian Andi Rahmat, itu hanya isu," kata Mustafa. Ketika ditanya isu penggantian tersebut terkait dengan tekanan koalisi seiring dengan evaluasi kabinet yang akan dilakukan Presiden SBY, Mustafa menampiknya. "Evaluasi kabinet tidak akan pengaruhi anggota DPR dari FPKS dalam menjalankan fungsinya, termasuk di Pansus Century. Kami percaya Presiden bijak dan bisa membedakan kabinet tidak berhubungan dengan DPR," ujarnya. [J-9/J-11/R-14] __ Be smarter than spam. See how smart SpamGuard is at giv
[Forum-Pembaca-KOMPAS] "Bail OUT" Untungkan Rakyat, Sri Mulyani Dikritik
Bersama yang berkuasa para pakar neoliberal harus tuntas beberkan kerjanya dan memikul tanggungjawabnya. Pikiran dan tindak neoliberal biasanya hanya dinikmati para pemain di bursa efek. 99,99% rakyat terus saja menderita. AS "Bail Out" Untungkan Rakyat, Sri Mulyani Dikritik Rabu, 13 Januari 2010 | 20:51 WIB KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat pengambilan sumpah di hadapan Tim Pansus Hak Angket Bank Century di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu 13/1/2010. JAKARTA, KOMPAS.com — Pernyataan mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani Indrawati, bahwa kebijakan pengucuran dana talangan untuk Bank Century senilai Rp 6,7 triliun menguntungkan rakyat Indonesia, langsung mendapat kritikan tajam dari anggota Pansus Hak Angket Kasus Bank Century Gayus Lumbuun dari Fraksi PDI-P. 'Bail out' sebesar Rp 6,7 triliun hanya dinikmati segelintir orang. Ini ironis karena uang yang digunakan adalah uang rakyat. "Bail out sebesar Rp 6,7 triliun hanya dinikmati segelintir orang. Ini ironis karena uang yang digunakan adalah uang rakyat," ujar Gayus pada pemeriksaan terhadap Sri Mulyani, yang juga Menteri Keuangan, Rabu (13/1/2010) di DPR. Terlebih, lanjut Gayus, indikator yang digunakan untuk mendukung pernyataan Sri Mulyani adalah nilai tukar rupiah, pasar modal, dan suku bunga Bank Indonesia. "Ini realita empiris atau imajinasi? Apa Anda tidak membaca ada orang yang bunuh diri karena tidak memiliki keyakinan (pengembalian tabungan)?" tanya Gayus. Gayus menambahkan, pernyataan Sri Mulyani sangat mengganggu. Terlebih jika mempertimbangkan besaran dana yang dikucurkan. Sayangnya, Sri Mulyani tidak menjawab lugas pertanyaan ini. Penulis: HIN | Editor: made | Dibaca : 42485 Sent from Indosat BlackBerry powered by 0 5 Ada 98 Komentar Untuk Artikel Ini. Kirim Komentar Anda suaib muhammad Kamis, 14 Januari 2010 | 14:27 WIB rakyat yang mana yang di untungkan. rakyat besar atau rakyat kecil Balas tanggapan Zhul Doangan Kamis, 14 Januari 2010 | 13:52 WIB Dari pada memamerkan panggung politik yg mempertontonkan sikap saling membusukkan diri, jauh lebih baik MENCARI SOLUSI utk mengejar uang yg di rampok Robert Tantular. Apakah ini konsekuensi demokrasi yg biayanya mahal ?.. omong kosong !. kalo ada yg murah biaya-nya, kenapa harus pakai jalan yg mahal dgn mengadu-domba sesama anak bangsa ?? Balas tanggapan Tempurung PLN Kamis, 14 Januari 2010 | 13:43 WIB buat Bapak2 Pansus Century, panggil aja Uya (emang) Kuya untuk pemeriksaan.., karena di Indonesia ini nyari orang jujur itu lebih susah daripada nyari Emas..., "Bohong itu Dosa.." Balas tanggapan neurysm ajah Kamis, 14 Januari 2010 | 13:19 WIB h,... berpikir positive ajah dulu,... Balas tanggapan Suryadi Alamsyah Kamis, 14 Januari 2010 | 13:09 WIB ha..ha..., karena jd boneka neoliberal en saking tulusnya...duit negara dimanfaatin ama perampok. Balas tanggapan __ Yahoo! Canada Toolbar: Search from anywhere on the web, and bookmark your favourite sites. Download it now http://ca.toolbar.yahoo.com. [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Ruhut: Dibawa ke Neraka Pun Aku Siap!Ruhut: Dibawa ke Neraka Pun Aku Siap!
Tantrum atau murkanya kiranya dimaksudkan untuk mengalihkan kerja dan perhatian Pansus A BC dan para pengawalnya dimasyarakat luas dari permasalahan substantif ke pertengkaran mulut seperti di kedai bir saja. Tidaklah usah diperhatikan, apalagi ditanggapi berlebihan. Masyarakat juga heran bahwa kelompok yang memerintah kok memakai cara cara sangat murahan seperti itu. Atau memang budaya politik kita masih begitu rendah? AS --- On Thu, 1/7/10, Yuliati Soebeno wrote: From: Yuliati Soebeno Subject: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Ruhut: Dibawa ke Neraka Pun Aku Siap!Ruhut: Dibawa ke Neraka Pun Aku Siap! To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Received: Thursday, January 7, 2010, 11:18 PM He...he...he. ..dan emangnya siapa yang mau "membawa" dia ke neraka? PERGILAH SENDIRI, siapa mau nenteng-nenteng orang lain?! Apalagi ke kok neraka? Kita berdoa kan agar bisa pergi ke surga, bukan? Ya begitulah bung Indra, ada pengacara yang begitu sich, makanya banyak para "markus" berkeliaran. Caranya "pokrol bambu", dan adu suara siapa yang paling lantang, dan selalu menabrak-nabrak pendapat orang lain sebelum menyelesaika n dan mengutarakan pendapatnya. Yuli
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Megawati: Gus Dur Laik Menjadi Pahlawan
Megawati: Gus Dur Laik Menjadi Pahlawan Headline News / Sosbud / Senin, 4 Januari 2010 04:06 WIB Metrotvnews.com, Denpasar: Dua tokoh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Sukarnoputri dan Taufik Kiemas menyatakan almarhum Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sudah selaiknya diberi gelar pahlawan. Tapi itu tergantung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Berbicara di Denpasar, Bali, Ahad (2/1). Megawati mengaku Gus Dur memenuhi kriteria untuk diberi gelar pahlawan karena pemikiran dan sikapnya dalam membangun bangsa. PDIP, dalam waktu dekat, akan meminta pemerintah menetapkan Gus Dur sebagai pahlawan. Hal serupa juga ditegaskan Ketua MPR dan juga petinggi PDIP, Taufik Kiemas. Menurut suami Megawati itu, pemerintah seharusnya sudah memberikan gelar kehormatan kepada Gus Dur sebagai pahlawan.(RAS) KOMENTAR [9] Ali Ghafour, Senin, 4-Januari-2010 Gus Dur sangat layak jadi Pahlawan Nasional. Mega dan TKiemas benar. Kepicikan luar biasa dipamerkan oleh "kamandanu" yang tidak tahu sejarah kendati baru terjadi beberapa tahun yang lalu. PDIP yang 1999 menang pemilu. Sebetulnya MSP dan GD bisa kerjasama sangat elegan dan produktif. Kamandanu ingin mengadudomba saja. Sayang masih ada yang begitu rendah level persepsinya. Maaf kamandanu, Senin, 4-Januari-2010 Banyak bacot kau MegawatiBUKANKAH ANDA YG MENUSUK GUS DUR DARI BELAKANG DEMI JABATAN PRESIDENBUKANKAH ANDA YG MENGKUDETA GUS DUR DEMI JABATAN PRESIDENBUKANKAH ANDA YG MENGHIANATI GUS DUR DEMI JABATAN PRESIDEN .,tahukah anda Megawati...kalau gusdur itu percaya dan ikhlas bekerja sama dgn anda.TETAPI APA BALASAN ANDA TERHADAP GUS DUR??anda DZOLIMIN GUS DUR...anda ANIAYA GUS DURITU SEMUA FAKTAFAKTA SEJAH . SEMUA ORANG TAHU BETAPA TEGA DAN KEJAMNYA ANDA TERHADAP GUS DURDITENGAH KETERBATASAN DAN TEKANAN POITIK YG HEBATBUKANYA ANDA MEMBANTU GUS DUR TETAPI ANDA JERUMUSKAN KE JURANG GUS DUR.INI FAKTA SEJARAH. Widayanti Bandia, Senin, 4-Januari-2010 Saya salah satu Pengagum Gus Dur yang mimpuni akan Pengetahuan dan Ilmu yang dia kuasai. Tidak hanya Agama Islam saja yang dia ketahui tetapi juga Agama-agama lain Dia kuasai sebatas sebagai Ilmu. Banyak sekali teladan yang harus kita ikuti, hanya Dia yang berani melakukan Dialog antar Agama kalau ada masalah Khilafiyah tidak dengan Polemik, tetapi dibicarakan secara terbuka dalam satu forum resmi. Belum lagi bahasa yang Dia kuasai, Aku mengenal Beliau dari Orang asing yang menanyakan Mr. Wahid dari indonesia, dimana saat itu belum jadi seorang Presiden tapi Dia lebih dahulu dikenal sebagai ILMUWAN. biarlah bergulir dan Beliaupun yakin tidak mau menerima Penghargaan apapun selain Karyanya dan Upayanya bisa lebih bermanfaat dan dirasakan oleh rakyat dan Bangsa Indonesia. Apalah arti Gelar itu dibanding dengan PENGAKUAN RAKYAT hitam, putih dan abu-abu, Senin, 4-Januari-2010 kalau saja Gusdur bisa mengadili dan membawa balik kembali uang negara yg di colong dan dibawa kabur ke luar negeri oleh orang2 keturunan cina indonesia yg katanya di bela sama Gusdur dan disebut kaum marjinal, baru saya anggap dia pahlawan, kalau saja Gusdur pada saat menjabat president bisa mengambil keputusan dengan tegas, tanpa berkata "yg bisa menyelesaikan masalah adalah rakyat setempat " atas kejadian pertikaian saudara di ambon dan poso yg memakan korban anak bangsa sendiri dari kedua belah pihak,... baru saya anggap dia pahlawan, kalau saja gusdur bisa mendapatkan formula atau solusi baru dimana departemen sosial dibubarkan oleh beliau dan akhirnya terjadi kerisis kelaparan di belahan bumi indonesia,... baru saya anggap dia pahlawan,... kalau saja gusdur bisa mendapatkan formula atau solusi baru dimana posyandu dibubarkan dari Depkes dan akhirnya terjadi kerisis kesehatan " lumpuh layu " di belahan bumi indonesia,... baru saya anggap dia pahlawan,.. kalau saja gusdur bisa mendapatkan formula atau solusi baru dimana departemen penerangan dibubarkan oleh beliau dan akhirnya terjadi kerisis informasi yg kebablasan hingga pornografi bisa di dapat di pinggir2 jalan raya dan dengan mudahnya diakses oleh anak dibawah umur,... baru saya anggap dia pahlawan,... Gusdur hadir dikarenakan ketidak adaannya pilihan anak bangsa yg sedang bersitegang pada saat itu, dan beliau terpilih atas kondisi yg tiada pilihan lain dimana saat itu bangsa dan negara NKRI berada di ujuk tanduk perpecahan dan dis integrasi. Ditubuh aparat TNI, POLRI, dan POLITISI semuanya terpecah. Gusdur adalah sosok dimana kalau bisa disebut (maaf berkali kali maaf, ini hanya sebagai perumpaan) sebagai obat penetralisir dari racun mematikan didalam tubuh orang yg keracunan, yg sifatnya sementar sebelum obat yg benar2 menyembuhkan di berikan. Dan tubuh ini adalah NKRI dimana penetralisirnya adalah Gusdur. Mungkin itu yg disebut takdir, yg diberikan oleh Tuhan YME / Allah SWT, untuk jalan yg harus dilalui oleh bangsa
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Selamat Ayu Azhari!
Horas! Juga kita kenal Arnold Schwarzenegger, bodybuilder dan aktor film laris yang keturunan Austria Yahudi itu tetap sukses sebagai Gubernur California. Di Partai Republik tetapi berani berbeda pendapat dengan presiden G Bush Jr. Ayu seorang WNI, ingin sumbangkan tenaga dan pikiran buat daerah dan masyarakat, siapa tahu mungkin seperti Rieke Diah Pitaloka nanti bisa ke DPR RI. So what gitu loh.. AS --- On Sat, 1/2/10, Dharma Hutauruk wrote: From: Dharma Hutauruk Subject: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Selamat Ayu Azhari! To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Received: Saturday, January 2, 2010, 5:24 AM Saya selalu senang membaca kalimat "Pilihan Rakyat" Jadi ketika terjadi berbagai peristiwa, entah itu tsunami, maupun bencana alam lainnya (Nusantara Center menyebutkan Presiden pilihan Rakyat tapi ditolak oleh bumi) kita pun hanya ngedumel saja. Ayu Azhari jadi pilihan Rakyat Sukabumi ?? ya oke oke saja. Tokh sudah ada DD Yusuf maupun Rano Karno. Bahkan sudah ada Ronald Reagan kan
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Mega: Om Frans Selalu Bilang Jangan Menyerah
Mega: Om Frans Selalu Bilang Jangan Menyerah
KOMPAS/ TOTOK WIJAYANTO
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Pramono Anung.
Artikel Terkait:
Inilah Rangkaian Upacara Pemakaman Frans Seda
SBY Datang, Pelayat Minta Foto Bareng
BJ Habibie: Frans Pemikir Yang Perjuangkan Persatuan
Presiden: Frans Tokoh Tiga Zaman
Jumat, 1 Januari 2010 | 20:06 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com- Ada nasihat yang selalu diingat oleh Ketua Umum PDI
Perjuangan Megawati Soekarnoputri dari almarhum Franciscus Xaverius Seda atau
Frans Seda.
"Om Frans selalu bilang saya enggak boleh menyerah," kata mantan Presiden
Megawati Soekarnoputri seusai melawat ke rumah duka Jalan Metro Kencana V
Pondok Indah, Jakarta Selatan, Jumat (1/1/2010) malam ini.
Mega tiba di rumah duka sekitar pukul 19.00 dengan mengenakan kemeja berwarna
hitam. Dia mengaku merasa kehilangan Frans Seda yang juga merupakan sesepuh PDI
Perjuangan ini.
Bagi Megawati, Frans merupakan sosok PDI Perjuangan sejati yang selalu aktif
berjuang sampai akhir hayatnya. "Sampai akhir hayatnya, om Frans tetap PDI
Perjuangan," tuturnya.
Mega mengaku bertemu terakhir kali dengan Frans saat Rakernas PDI Perjuangan
tahun lalu. Saat itu, Frans masih semangat memberi masukan bagi partai. Menurut
Mega, Frans masih memiliki ingatan yang cukup tajam.
Selain Mega, beberapa tokoh dan mantan pejabat pemerintahan juga tampak melayat
di rumah duka. Di antaranya, mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini
Suwandi, mantan Menteri Negara Perumahan Rakyat Siswono Yudo Husodo, dan mantan
Wakil Presiden Try Sutrisno.
Kepada wartawan Try menyebut Frans sebagai sosok yang selalu memikirkan ekonomi
kerakyatan. "Beliau selalu memikirkan perekonomian yang ditata sesuai dengan
aturan ekonomi kerakyatan yang berdasar Pancasila itu," tandasnya.
.indosat {font: bold italic 12px Tahoma;}
Sent from Indosat BlackBerry powered by
ANI
Editor: msh
__
Make your browsing faster, safer, and easier with the new Internet Explorer® 8.
Optimized for Yahoo! Get it Now for Free! at
http://downloads.yahoo.com/ca/internetexplorer/
[Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] PDI-P: Data "Gurita Cikeas" Bukan Barang Baru
PDI-P: Data "Gurita Cikeas" Bukan Barang Baru
KOMPAS/ KRIS R MADA
Ketua Fraksi PDIP DPR RI Tjahjo Kumolo.
Artikel Terkait:
Mahfud: "Gurita Cikeas", jika Fitnah Bisa Dipidanakan
Ratu Hemas Cari Buku "Gurita Cikeas"
Dirut BNI: Gurita Cikeas, Buku Stensilan
Jika "Gurita Cikeas" Tak Dipajang, maka Galangpress Minta Buku Dikembalikan
George Junus Aditjondro Tantang SBY Berdebat
Selasa, 29 Desember 2009 | 14:38 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, data-data
yang dipaparkan dalam buku Membongkar Gurita Cikeas bukanlah barang baru.
Setidaknya inilah yang disampaikan Ketua DPP PDI-P Tjahjo Kumolo. "Itu memang
isu lama yang sudah banyak saya dengar, tapi belum tahu akan kebenarannya,"
ujar Tjahjo, yang juga Ketua Fraksi PDI-P, kepada para wartawan, Selasa
(29/12/2009) di Jakarta.
Terkait pelarangan buku tersebut, Tjahjo mengatakan, sepanjang ada UU yang
dengan tegas mengatur hal itu, silakan saja. "Tapi kalau Jaksa Agung main
larang tanpa klarifikasi dan penjelasan dari pihak George Tjondro selaku
penulis maupun pihak-pihak yang disebutkan dalam buku tersebut, maka langkah
Kejaksaan Agung justru akan membuat pembenaran tentang isi buku tersebut,"
ujarnya.
Tjahjo menambahkan, pengarang buku yang kini laris manis bak kacang goreng itu
pasti telah memiliki data yang cukup hingga dirinya berani menerbitkan buku
kontroversial tersebut. "Soalnya, ancamannya jelas, fitnah dan pencemaran nama
baik," tambahnya.
.indosat {font: bold italic 12px Tahoma;}
Sent from Indosat BlackBerry powered by
HIN
Editor: Edj
__
Looking for the perfect gift? Give the gift of Flickr!
http://www.flickr.com/gift/
[Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Selamat Jalan Gus dan Frans
Kamis, 31 Desember 2009 Selamat Jalan Gus dan Frans REPUBLIK kita sedang berduka. Dua tokoh nasional berpulang hanya berselang satu hari, yakni Presiden RI ke-4 yang juga mantan Ketua PB Nahdlatul Ulama KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan mantan menteri sekaligus tokoh senior PDI Perjuangan, Franciscus Xaverius Seda (Frans Seda). Gus Dur wafat sekitar pukul 18.45 WIB, Rabu (30/12) di RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Sementara, Frans Seda meninggal sekitar pukul 05.00 WIB, Kamis (31/12) di rumahnya, kawasan Pondok Indah Jakarta. Bagi kader dan jajaran struktural PDI Perjuangan, Gus Dur merupakan tokoh penting dalam perjalanan berbangsa dan bernegara. "Selain kita kehilangan sosok ulama yang demokratis, masih banyak pemikiran-pemikiran Gus Dur yang berharga bagi bangsa ini dan belum sempat tersampaikan," ungkap Ketua DPP PDI Perjuangan Tjahyo Kumolo, Kamis (31/12). Jajaran pengurus PDI Perjuangan, kata Tjahyo, menyampaikan duka dan merasa kehilangan yang mendalam atas wafatnya Gus Dur. Menurut dia, saat masih dalam perawatan di RSCM, dia bersama Taufik Kiemas atas nama PDI Perjuangan menengok Gus Dur. Sebagai Ketua MPR, Taufik Kiemas mewakili negara menerima jenazah Gus Dur dari pihak keluarga dalam upacara serah terima jenazah di rumah duka, kawasan Ciganjur, Kamis (31/12) pagi. Sebelumnya, pada Rabu (30/12) malam, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama Taufik Kiemas melayat di rumah duka. Sementara, soal berpulangnya Frans Seda, anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) DPP PDI Perjuangan, Sabam Sirait menilai Frans Seda sebagai sosok sederhana. "Dia juga pekerja keras serta figur yang rendah hati dan suka menolong," ucap Sabam. Frans Seda meninggal di rumahnya di Jalan Metro Kencana V, Pondok Indah, Jakarta Selatan, dalam usia 83 tahun. Menurut informasi anggota keluarga, kata Sabam, Frans Seda ditemukan dengan kondisi tubuh yang dingin sekitar pukul 5.00 WIB. Sabam juga mengatakan keluarga besar PDI Perjuangan berduka dan merasa kehilangan atas berpulangnya tokoh senior partai itu. Saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka di Jalan Metro Kencana V, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan sejumlah tokoh PDI Perjuangan lainnya dijadwalkan melayat di rumah duka. Frans Seda merupakan salah satu anggota Deperpu DPP PDI Perjuangan yang diketuai oleh Taufik Kiemas. Frans Seda lahir di Flores, Nusa Tenggara Timur, 4 Oktober 1926. Ia pernah menjadi Ketua Seksi Penerangan Kongres Pemuda Indonesia (1950), Penasihat Ekonomi Gubernur Militer Nusa Tenggara, Denpasar, Bali (1956), Ketua Partai Katolik Indonesia (1961-1968), Menteri Perkebunan (1964-1966). Kemudian, Menteri Pertanian (1966), Menteri Keuangan (1966-1968), serta Menteri Perhubungan dan Pariwisata (1968-1973). Selain itu, dia pernah menjadi Duta Besar RI untuk Belgia dan Luksemburg/Kepala Perwakilan RI pada Masyarakat Ekonomi Eropa, Brussel (1973-1976), Anggota DPA (1976-1978). (pri) __ The new Internet Explorer® 8 - Faster, safer, easier. Optimized for Yahoo! Get it Now for Free! at http://downloads.yahoo.com/ca/internetexplorer/ [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Candi di Kampus UII Lengkapi Peradaban Bangsa
Sikap luhur UII yang sangat menghargai heritage bangsa menunjukan beda keadaban yang tinggi dan yang rendah dengan pendinamitan sampai hancur arca raksasa Budha yang sangat tua dan langka di Afganistan beberapa tahun yang lalu oleh Taliban. AS --- On Sat, 12/26/09, awind wrote: From: awind Subject: [nasional-list] Candi di Kampus UII Lengkapi Peradaban Bangsa To: nasional-l...@yahoogroups.com Received: Saturday, December 26, 2009, 11:47 PM http://www.antarane ws.com/berita/ 1261864873/ candi-di- kampus-uii- lengkapi- peradaban- bangsa Candi di Kampus UII Lengkapi Peradaban Bangsa Minggu, 27 Desember 2009 05:01 WIB | Artikel | Spektrum | Dibaca 42 kali Bambang Sutopo Hadi (ANTARA/Noveradika)Yogyakarta (ANTARA News) - Para pekerja tidak pernah menduga ketika menggali tanah untuk fondasi gedung perpustakaan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pada Jumat (10/12) mereka menemukan batu berukir yang diperkirakan merupakan bagian dari struktur candi. Mereka kemudian melaporkan kepada pimpinan UII yang kemudian menghentikan sementara proyek pembanguan gedung perpustakaan untuk memberikan kesempatan kepada Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Yogyakarta untuk meneliti keberadaan struktur candi tersebut. Menurut pengamat budaya dari Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta Prof Ki Supriyoko, jika struktur candi yang ditemukan di kampus UII Jalan Kaliurang Km 14 itu benar-benar candi kuno tentu akan menjadi bagian dari benda cagar budaya yang keberadaannya dilindungi oleh undang-undang (UU). "Jika candi kuno yang ditemukan di kampus UII benar-benar merupakan benda cagar budaya tentu kita gembira karena akan melengkapi peradaban bangsa. Selama ini bangsa kita telah memiliki ratusan candi kuno yang menjadi benda cagar budaya," katanya. Saat ini pihak BP3 Yogyakarta bekerja sama dengan UII sedang meneliti lebih lanjut tentang temuan struktur candi kuno tersebut dan dalam waktu dekat segera diperoleh kepastian "kecandian" dan "kekunoan" atas temuan yang relatif mengejutkan itu. Atas penemuan tersebut UII sebagai institusi pendidikan tinggi yang peduli pada kepentingan bangsa mendukung sepenuhnya upaya perlindungan terhadap artefak budaya, termasuk bangunan yang diyakini merupakan candi di lokasi pembangunan perpustakaan pusat universitas itu. "UII sebagai lembaga pendidikan tinggi sangat menghargai heritage, dan berharap agar tidak terjadi kerusakan pada bangunan peninggalan sejarah," kata Rektor UII Prof Edy Suandi Hamid. Untuk itu, proses pembangunan sementara dihentikan dan UII mempersilakan tim arkeolog dari BP3 Yogyakarta untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Selain itu, sejak penemuan bagian candi tersebut UII telah memperketat keamanan di sekitar lokasi sebagai upaya mengantisipasi banyaknya masyarakat yang ingin melihat ke lokasi. "Pengamanan kami maksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Masyarakat tetap diberi kesempatan untuk melihat ke lokasi," katanya. Rektor mengharapkan agar proses penelitian, identifikasi, dan ekskavasi lokasi penemuan candi dapat dilangsungkan tidak dalam waktu yang lama. "Semakin cepat proses penelitian oleh BP3 Yogyakarta, maka semakin cepat pula kami menentukan keputusan terkait bangunan perpustakaan pusat," katanya. Mataram Kuno Menindaklanjuti penemuan itu BP3 Yogyakarta menurunkan tim untuk meneliti lebih lanjut dan melakukan ekskavasi. Sampai saat ini dari hasil ekskavasi baru ditemukan 16 potongan batu bagian candi. Ekskavasi juga menemukan arca Ganesha berukuran 52 cm dengan tinggi dari timbunan tanah sekitar 42 cm dan lingga-yoni berukuran atas 67x67 cm. Lingga berdiameter 16 cm dan panjang 30 cm. Selain itu, juga ditemukan relief bunga padma di dinding pintu masuk bagian dalam persis di pojok yang menempel dengan tanah yang belum digali. "Penemuan arca Ganesha menunjukkan candi itu merupakan candi Hindu. Namun, kami tetap belum bisa membandingkan usianya dengan Candi Prambanan karena banyak hal yang berbeda seperti dari sisi ornamen," kata Ketua Tim Ekskavasi BP3 Yogyakarta Indung Panca Putra. Menurut dia, bangunan candi itu lebih sederhana dilihat dari ornamennya. Kesederhanaan itu tidak lepas dari fungsinya di masa lalu, status ekonomi masyarakat sekitar, dan sumber daya manusia yang membuat kawasan tersebut. Meskipun memiliki ornamen lebih sederhana BP3 Yogyakarta tidak bisa memastikan candi yang ditemukan di kampus UII lebih tua daripada Candi Prambanan. Apalagi, di kawasan tersebut belum ditemukan prasasti yang bisa menunjukkan hal itu. Ia mengatakan, dari sisi ornamen, rambut yang tampak pada arca Ganesha di Candi Prambanan bergelung tingkat tiga dan bermahkota, sedangkan candi di kampus UII memakai satu gelung dengan dua ikatan. "Berhubung prasasti belum ditemukan untuk sementara lebih aman menyebut candi itu sebagai peninggalan Mataram Kuno. Dengan prasasti bisa saja terungkap detil waktu pembuatan candi dan mungkin juga siapa raja
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Diplomasi Kuat Harus Ditopang Kekuatan Senjata
Khawatir siswa SMU pun bisa sakit perut tertawa! Diplomasi kuat harus ditopang
sistem sospolekbudham yang maju dan beradab, strategi pertahanan tentu
untuk pertahankan negara bukan melindungi suatu kekuasaan. Senjata harus dibeli
dengan uang dari ekonomi yang mulus, bukan berutang, SDA harus memakmurkan
bangsa. KKN di minimumkan, keadilan dan hukum ditegakan. Jangan malu lirik
sistem di Negeri Jiran, Thailand atau Venezuela dengan Hugo Chavez
dan di region Amerika Selatan lainnya.
AS
Diplomasi Kuat Harus Ditopang Kekuatan Senjata
Artikel Terkait:
Menhan ke Menko Polhukam Paparkan Produk Legislasi Usungannya
Revitalisasi Industri Pertahanan Jadi Prioritas Program 100 Hari
Purnomo Akan Prioritaskan Optimalisasi Anggaran
Dephan Resmi Ambil Alih Bisnis TNI
DPR Minta Dephan Paparkan Audit Senjata
Minggu, 27 Desember 2009 | 10:07 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar politik pertahanan, Dr Yusron Ihza Mahendra,
menyatakan, diplomasi suatu negara akan kuat jika ditopang oleh kekuatan
senjata.
"Bagi saya, pertahanan tidaklah hanya bermakna bagi pertahanan itu sendiri,
melainkan sekaligus juga bermakna sebagai alat utama dalam menopang diplomasi,
baik diplomasi politik maupun diplomasi ekonomi," kata Yusron di Jakarta,
Minggu (27/12/2009).
Paradigma pertahanan oleh mantan Wakil Ketua Komisi I DPR RI (Bidang
Pertahanan) periode 2004-2009 tersebut dikemukakannya dalam sebuah buku terbaru
hasil karyanya yang diluncurkan awal pekan lalu di Jakarta.
"Artinya, memang ada beberapa gagasan menarik yang saya coba angkat lagi dalam
buku ini, yang merupakan tawaran untuk dijadikan sebagai paradigma dalam
memandang dan mengelola sistem pertahanan nasional. Antara lain bahwa
pertahanan tidaklah hanya bermakna bagi pertahanan itu sendiri," ungkapnya.
Jadi, menurut doktor lulusan Universitas Tsukuba, Jepang, ini, pertahanan itu
sekaligus juga bermakna sebagai alat utama dalam menopang diplomasi. "Baik
diplomasi politik maupun diplomasi ekonomi. Karenanya, diplomasi yang kuat
harus ditopang oleh kekuatan senjata," katanya.
Hal ini, lanjut Yusron, sesungguhnya telah berlaku sejak dulu hingga kini,
yakni mulai pada zaman Pax Romana, Pax Britanica, Pax Americana, sampai ke
persoalan Blok Ambalat sekarang di Indonesia.
Tragedi pertahanan
Yusron dalam bukunya yang berjudul Tragedi & Strategi Pertahanan Nasional yang
diluncurkan di Ballroom Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, antara lain
mengupas masalah pertahanan nasional secara komprehensif itu.
Mulanya merupakan Laporan Tim Alutsista Komisi I DPR RI periode 2004-2009,
yaitu sebuah tim yang digagas dan diketuai oleh Yusron Ihza Mahendra, terkait
rentetan kecelakaan (terutama pesawat udara) di lingkungan TNI pada tahun 2009.
Sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI (Bidang Pertahanan), ia mengerjakan,
menyusun, dan menulis laporan itu. "Saya kemudian mengolah kembali naskah
tersebut, termasuk melakukan wawancara secara lebih dalam ke
perusahaan-perusahaan BUMN industri strategis yang relevan.
Terutama sekali, menurutnya, dalam rangka mengetahui permasalahan serta potensi
industri pertahanan nasional. Penulisan ulang dalam bahasa yang lugas dan
kasual menjadikan buku ini sebagai bacaan mengasyikkan serta mudah dipahami
masyarakat luas, khususnya bagi mereka yang berminat terhadap isu-isu
pertahanan.
.indosat {font: bold italic 12px Tahoma;}
Sent from Indosat BlackBerry powered by
Editor: acandra
Sumber : Ant
__
Looking for the perfect gift? Give the gift of Flickr!
http://www.flickr.com/gift/
[Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] REPDEM Curigai Rencana Pertemuan SBY-Tim 9
Repdem Curigai Rencana Pertemuan SBY-Tim 9
RUMGAPRES/ABROR RIZKI
Konferensi pers Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai perkembangan UNFCCC
di Kopenhagen, Denmark, Jumat (18/12/2009) siang waktu setempat.
Artikel Terkait:
Presiden Siap Bertemu Tim 9
Bambang: Idrus Bisa Lebih "Kenceng" dari Tim 9
Tim 9 Angket Century "Roadshow" ke Tokoh Nasional
Sabtu, 26 Desember 2009 | 20:38 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) - merupakan sebuah
sayap organisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang fokus pada
basis masa pekerja - mencurigai niat yang akan dilakukan Tim 9 bertemu dengan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini dikatakan oleh salah satu Ketua
Repdem Masinton Pasaribu yang juga salah seorang anggota Petisi 28, Sabtu
(26/12/2009).
"Bagi kami, tidak ada guna sama sekali pertemuan itu. Selain tidak ada
urgensinya, rencana pertemuan itu dikhawatirkan akan digunakan oleh Presiden
SBY sebagai ajang penyelamatan dirinya," tandas Masinton.
Menurut Masinton, bisa saja, rencana pertemuan itu malah menggagalkan
kemungkinan pemanggilan Presiden SBY oleh Pansus Hak Angket Bank Century DPR.
"Kami, yang sejak awal mendukung pengusutan dugaan skandal aliran dana ke Bank
Century, yang nilainya Rp 6,7 triliun berharap kepada Pansus untuk fokus saja
agar dugaan ini benar-benar terungkap," kata Masinton.
Fokus, katanya lagi, pada upaya penyelidikan terhadap pejabat negara yang
terlibat dalam skandal aliran dana Century yang merugikan uang negara triliunan
rupiah. "Termasuk, rencana pemanggilan Presiden SBY untuk diperiksa di hadapan
Pansus terkait kebijakannya di dalam bailout dana ke Bank Century. Kerja
Pansus, jangan sampai mengecewakan masyarakat. Kami berharap, jangan sampai ada
dusta diantara kita," katanya.
Sebelumnya, melalui Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengungkapkan
Presiden SBY menyatakan siap bertemu dengan para inisiator Hak Angket Kasus
Bank Century atau Tim 9. "Tentu. Kalau sifatnya hanya silaturahmi atau untuk
melaporkan kepada Presiden, tentu beliau senantiasa bersedia. Tinggal mengatur
waktunya," ujar Julian.
.indosat {font: bold italic 12px Tahoma;}
Sent from Indosat BlackBerry powered by
YAT
__
Yahoo! Canada Toolbar: Search from anywhere on the web, and bookmark your
favourite sites. Download it now
http://ca.toolbar.yahoo.com.
[Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] PDIP Jatim Kembali Dukung Megawati Soekarnoputri
PDIP Jatim Kembali Dukung Megawati Soekarnoputri Kamis, 24 Desember 2009 22:29 WIB | Peristiwa | Politik/Hankam | Dibaca 419 kali Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri (ANTARA) Trenggalek (ANTARA News) - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur kembali mengusulkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum partai berlambang banteng moncong putih itu untuk periode 2010-2015. Penegasan itu disampaikan Sekretaris DPD PDIP Jatim Kusnadi, Kamis, usai menghadiri rapat kerja cabang khusus (Rakercabsus) DPC PDIP Trenggalek. "Sekarang kami tengah melakukan konsolidasi organisasi untuk menyosialisasikan kebijakan DPD PDIP Jatim tersebut," kata Kusnadi. Selain mendukung pencalonan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDIP untuk periode kepengurusan 2010-2015, PDIP Jatim juga kembali mengusulkan Sirmaji sebagai ketua DPD PDIP. Kusnadi menjelaskan, mengerucutnya nama Megawati sebagai calon Ketua Umum DPP PDIP serta Sirmaji sebagai calon Ketua DPD PDIP untuk masa kepengurusan 2010-2015 merupakan keputusan internal DPD PDIP. Nama keduanya akan diusulkan saat Kongres PDIP yang rencananya digelar pertengahan Maret 2010. Untuk mendukung keputusan itu, saat ini pengurus DPD PDIP terus melakukan "gerilya politik" ke daerah-daerah untuk menyatukan persepsi dukungan hingga ke tingkat pengurus anak cabang (PAC) yang ada di setiap kecamatan. "Kami sudah melakukan konsolidasi di 23 cabang di kabupaten/kota dan semuanya sepakat untuk mengusung Bu Mega dan Pak Sirmaji," kata Kusnadi. Mengenai kepemimpinan di tingkat dewan pimpinan cabang (DPC), Kusnadi mengatakan bahwa DPD menyerahkan sepenuhnya keputusan di masing-masing kepengurusan yang ada di daerah. Dia hanya mengisyaratkan bahwa DPD PDIP akan mendukung apapun yang menjadi keinginan massa PDIP di daerah. "Jika kepemimpinan yang lama sudah baik, maka tidak masalah untuk dipilih kembali, tetapi seandainya memang ada yang lebih baik lagi tentu juga tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan pergantian. Semua kami serahkan pada keputusan masing-masing daerah," katanya. Konferensi cabang PDIP se-Jatim sesuai jadwal akan digelar selama sepuluh hari, yakni mulai tanggal 17 Januari hingga 27 Januari 2010. Konfercab itu rencananya diselenggarakan secara bergilir. Dari 38 DPC PDIP yang ada di kabupaten/kota se-Jatim, diperkirakan setiap hari akan digelar konfercab DPC PDIP di tiga sampai empat daerah berbeda.(*) __ Looking for the perfect gift? Give the gift of Flickr! http://www.flickr.com/gift/ [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Saatnya Presiden Menengahi
Yak, tepat sekali. Apalagi soal tersebut datang dari "kubu" yang itu itu juga, yang berdampak pada kelangsungan situasi amburadul yang ada sudah puluhan tahun. Juga kalau yang bisa menengahi bahkan sudah ada yang mengatakan telah melanggar UUD 45 jadi apa itu tengah, apa itu dan siapa itu sisi sisi yang sedang berseteru? Sebagai sebuah masalah, layaknya tiba waktunya untuk semuanya bersama lengser keprabon saja kan? AS --- On Thu, 12/17/09, bimo_nugr...@yahoo.com wrote: From: bimo_nugr...@yahoo.com Subject: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Saatnya Presiden Menengahi To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Received: Thursday, December 17, 2009, 1:54 AM Saya pikir SBY tak perlu menengahi. Kalau tiap soal macam Ical vs Ani harus ditengahi presiden, kapan SBY punya waktu untuk merealisasikan rencana presiden sendiri? Soal baku pukul elit gini, biasa dalam demokrasi, tidak punya dampak sistemik!-) Baik kita kembali ke fokus asal soal: Bank Century. Ke mana "dana" mengalir? Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Mbak Ani, Bukalah Siapa yang Menekanmu
Mbak Ani, Bukalah Siapa yang Menekanmu
Persda/Bian Harnansa
Fadjroel Rachman
Artikel Terkait:
Menkeu Dituduh Bertemu Robert
Sri Mulyani Akan Ambil Langkah Hukum
Sri Mulyani Bantah Ada Pembicaraan dengan Robert Tantular
Ssst, Ada Rekaman Pembicaraan Sri Mulyani dengan Direktur Century...
Sabtu, 12 Desember 2009 | 11:39 WIB
Laporan wartawan Persda Network Rachmat Hidayat
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Masyarakat Sipil Antikorupsi (Kompak)
Fadjroel Rahman menyatakan, publik sekarang makin merasa muak dengan dugaan
skandal pencairan dana talangan ke Bank Century, pasca-terungkapnya isi
percakapan antara Menkeu Sri Mulyani dan Robert Tantular.
Fadjroel kemudian menyayangkan sikap Menkeu Sri Mulyani yang akan menempuh
jalur hukum kepada salah seorang anggota Pansus skandal Bank Century, Bambang
Soesatyo, yang mengungkap percakapan itu.
"Bau busuk apakah dari Bank Century yang ingin dilindungi rezim pemerintahan
ini? Rakyat semakin muak dan marah dengan semakin besarnya tekenan politik para
pejabat rezim pemerintah kepada semua yang berupaya membongkar perampokan uang
rakyat di Bank Century," kata Fadjroel, Sabtu (12/12/2009).
Fadjroel mengakui, tekanan terhadap upaya membongkar kasus ini kerap
dilakukan. Kompak, termasuk dirinya, kerap mendapatkan ancaman, termasuk
tuduhan makar pada gerakan 9 Desember lalu. Hingga yang terkini, ada upaya
dengan cara melakukan somasi kepada anggota Pansus, Bambang Soesatyo, yang
mengungkapkan isi rekaman Sri Mulyani dengan Robert Tantular.
"Bagi saya, daripada bersilat lidah dan hantam kromo, lebih baik pemerintah dan
Sri Mulyani mendukung upaya membongkar perampokan Century ini. Misalnya, Sri
Mulyani berani membuka, siapa saja yang menekannya sehingga membuat policy
keliru Bank Century," saran Fadjroel.
"Siapakah sosok yang ditakuti Sri Mulyani? Yang jelas, pasti lebih berkuasa
daripada sosok Aburizal Bakrie yang dulu dilawannya ketika minta keistimewaan
terhadap Bumi Resources di pasar modal," Fadjroel menambahkan.
Menurut Fadjroel, Kompak kemudian berharap lagi kepada Sri Mulyani untuk mau
membuka sosok penguasa yang menekannya. Adapun kepada Bambang Soesatyo, ia
berharap Bambang mau membuka isi percakapan Sri Mulyani-Robert Tantular kepada
publik agar tidak ada dusta serta fitnah di antara rezim pemerintah dan rakyat.
.indosat {font: bold italic 12px Tahoma;}
Sent from Indosat BlackBerry powered by
Editor: msh
Sumber : Persda Network
__
Connect with friends from any web browser - no download required. Try the new
Yahoo! Canada Messenger for the Web BETA at
http://ca.messenger.yahoo.com/webmessengerpromo.php
[Non-text portions of this message have been removed]
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Berita Duka: Vincentia Hanni Sulistyaningtyas meninggal dunia
Ikut berdua dan mendoakan semoga almarhumah diterima disisiNya. Alex S --- On Fri, 12/11/09, Agus Hamonangan wrote: From: Agus Hamonangan Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Berita Duka: Vincentia Hanni Sulistyaningtyas meninggal dunia To: "FPK Yahoogroups" Received: Friday, December 11, 2009, 9:57 AM Telah Meninggal dunia Vincentia Hanni Sulistyaningtyas member milis FPK yang juga wartawati Harian Kompas, di RS Medistra, Jakarta, karena kanker paru-paru yang diidapnya, hari ini Jumat 11 Desember 2009. Vincentia Hanni Sulistyaningtyas Peraih Suardi Tasrif Award AJI tahun 2008. Teringat sekitar awal tahun ini saya ketemu Vin di Bandara Soekarno hatta dan ikut mengantar Vincentia Hanni yang hendak berobat ke China. Selamat jalan Vin ... -- Salam, Agus Hamonangan agus.hamonangan@ gmail.com Indonesia Google Technology User Group http://groups. google.com/ group/id- gtug/ Indonesia Android Community http://groups. google.com/ group/id- android/ [Non-text portions of this message have been removed] __ Looking for the perfect gift? Give the gift of Flickr! http://www.flickr.com/gift/ [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Wapres: Kami Bukan Malaikat
Pak Boed ada benarnya. Namun ... Investasi sekadar investasi seperti sejak Orba akhirnya keropos, hanya menguntungkan investasi asing dan sekelompok yang terkaya (the affluent few) di Indonesia. Inilah garis neoliberalisme yang harus diubah menjadi strategi ekonomi pro-rakyat. Bangsa ini juga samasekali tidak membutuhkan malaikat untuk memimpin penyelenggarakan negara. Cukup manusia biasa saja tetapi yang mumpuni dan berlandaskan moral, budi dan etika serta ber akal sehat. Juga punya secukupnya rasa solidaritas dengan ratusan juta warga yang duafa. Nah Pak Boed dan seluruh jajaran Kabinet terkini mempunyai peluang untuk sesegera mungkin membuktikan cocoknya kata dan perbuatan. Rakyat tidak akan pernah kenyang dan pintar hanya dari ribuan pidato dan retorik saja. AS --- On Thu, 12/10/09, Agus Hamonangan wrote: From: Agus Hamonangan Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Wapres: Kami Bukan Malaikat To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Received: Thursday, December 10, 2009, 11:59 PM Laporan wartawan KOMPAS Suhartono JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Boediono menyatakan, manusia memiliki kelemahan, apalagi manusia bukan malaikat. Oleh sebab itu, manusia satu sama lainnya harus saling mengawasi. "Pengawasan birokrasi menjadi sangat penting, apakah di tingkat bawah maupun di tingkat paling atas untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang baik, efisien dan efektif," kata Wakil Presiden Boediono saat memberikan pembekalan kepada peserta Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Internal Pemerintah Tahun 2009 di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (10/12/2009) siang. Acara itu dihadiri Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara E Mangindaan dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPM) Kuswono Soeseso. "Untuk meningkatkan investasi agar kegiatan baru perekonomian tercipta, dibutuhkan birokrasi dan aturan main yang baik sehingga berbondong-bondong investasi masuk. Karena itu, dua-duanya, yaitu birokrasi dan aturan main, harus jalan," tandas Boediono. Menurut Boediono, "Manusia itu memiliki kelemahan. Oleh sebab itu, pengawasan sangat diperlukan. Kami bukan malaikat, tampaknya, sehingga harus diawasi. Satu sama lainnya jadi harus saling mengawasi," tambahnya. Menurut Boediono, kunci peningkatan ekonomi adalah investasi. Tanpa investasi, tidak akan muncul kegiatan ekonomi baru serta tidak akan ada lapangan kerja dan pendapatan yang baru. "Akan tetapi, investasi tidak akan bertambah jika tidak ada aparat birokrasi yang baik dan aturan yang menopangnya, " lanjut Boediono. http://nasional. kompas.com/ read/xml/ 2009/12/10/ 14041891% 20/wapres. kami.bukan. malaikat. __ Be smarter than spam. See how smart SpamGuard is at giving junk email the boot with the All-new Yahoo! Mail. Click on Options in Mail and switch to New Mail today or register for free at http://mail.yahoo.ca [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Ssst, Ada Rekaman Permbicaraan Sri Mulyani dengan Direktur Century...
Ssst, Ada Rekaman Pembicaraan Sri Mulyani dengan Direktur Century...
DHONI SETIAWAN
Aksi menuntut mundur Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani di depan Istana
Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (2/12/09). Mereka
mendesak kedua tokoh tersebut mundur dari jabatan karena diduga terlibat
skandal Bank Century.
Artikel Terkait:
JK Tak Puas dengan Vonis Robert Tantular
Mantan Pemilik Bank Century Dituntut 8 Tahun
Polisi Kembali Sita Aset Robert Tantular dan Tariq Khan
31 Rekening Pemilik Century Diblokir
Mabes Polri Tahan Mantan Dirut Bank Century
Jumat, 11 Desember 2009 | 12:28 WIB
Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik
JAKARTA, KOMPAS.com — Pansus Angket Bank Century DPR memperoleh rekaman
pembicaraan antara Menkeu Sri Mulyani dan Direktur Bank Century Robert Tantular.
Rekaman resmi, bukan penyadapan, itu adalah rekaman rapat Komite Stabilitas
Sistem Keuangan (KSSK) pada 21 November 2008. Anggota Pansus Angket Century,
Bambang Susatyo, merahasiakan dari mana rekaman itu didapatnya.
Namun, Bambang memastikan bahwa rekaman itu dapat menunjukkan kedekatan antara
Sri Mulyani dan Robert Tantular. "Ada patut diduga dia (Robert) yang turut
memengaruhi alasan penetapan sistemik bagi Bank Century," ujarnya seusai rapat
konsultasi Pansus dengan perwakilan fraksi, Jumat (11/12/2009).
Bambang mengatakan, Robert hadir dalam rapat KSSK itu. Menurut Bambang, Robert
memang menunggui rapat itu dari awal hingga berakhir saat subuh menjelang.
"Kira-kira demikian intinya. Sri Mulyani mengatakan, "Pak Robert, ini kami
bakal adakan rapat tertutup untuk menentukan bailout." Terus Robert jawab, "Iya
Bu, silakan kalau tertutup, tapi kesimpulannya kita pakai saja bahwa keadaan
ekonomi sedang krisis," bebernya.
Selain Sri Mulyani dan Robert Tantular, Bambang mengatakan terdapat pula suara
Deputi Gubernur Senior BI Miranda Gultom dalam rekaman rapat itu. "Nanti kami
perdengarkan dalam rapat Pansus. Silakan kalian dengar sendiri," tandasnya.
.indosat {font: bold italic 12px Tahoma;}
Sent from Indosat BlackBerry powered by
Editor: Glo
__
Ask a question on any topic and get answers from real people. Go to Yahoo!
Answers and share what you know at http://ca.answers.yahoo.com
[Non-text portions of this message have been removed]
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Presiden Perlu Tahan Diri Mengeluarkan Pernyataan
Ada juga yang dinamakan psychological warfare, dengan segala motif dan modus operandi yang serba remang remang. Kebijakan kenegarawanan yang sungguh mumpuni dan bestari harus kiranya jauh lebih tinggi level dan takaran bobot moralnya ketimbang psywar. Atau Nicolo Machiavelli harus menjadi bacaan wajib di SMP kelas 3? AS --- On Fri, 12/11/09, Arief Budiman wrote: From: Arief Budiman Subject: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Presiden Perlu Tahan Diri Mengeluarkan Pernyataan To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Received: Friday, December 11, 2009, 4:00 AM Ikutan nimbrung yah... Klo menurut sy...pernyataan2 SBY yang sering membuat kontra tersebut adalah strategi SBY agar apa yg disampaikan itu tidak akan terjadi karena pihak2 yg akan berniat melakukan apa yg disampaikan SBY merasa rencana sudah terbaca oleh intelejen... dan dengan alasan demi menyelamatkan negara SBY mempertaruhkan reputasinya. .karena dinilai pernyataan2 itu malah membuat rakyat bingung/khawatir bahkan menjadi cibiran para lawan politiknya.. Seringnya pernyataan2 kontra yg disampaikan SBY inilah alasan kuat taktik SBY dalam manajemen konflik...namun yang menjadi pertanyaan ..jika SBY tidak mengeluarkan pernyataan dalam menyikapi suatu gerakan2 tsb apakah kemungkinan terjadi apa yg disampaikan intelejen??? Sent from my BlackBerry Bold 9000® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss... !
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] DPR Tak Boleh Gagal
Dalam sikon dan terutama konstelasi kekuatan di DPR RI sesuai adanya koalisi dan non-koalisi, legislatif didalam ranah politik kini harus dikawal dan didukung sangat ketat oleh masyarakat madani dan juga oleh media sebagai "the watchdog of democracy". Contoh terkini ialah dalam penuntasan Skandal Bank Century. Peran media kini harus sangat aktif dan dalam upaya penegakan hukum, HAM, good governance dan lain lain aspek positif sistem demokrasi yang harus dikembangkan. Untuk mengalahkan aspek aspek yang bersifat laksana "perompak lanun". Terkait itu semua marilah kita ucapkan salut setinggi-tingginya untuk KOMPAS yang kiprahnya menjulang dalam upaya nasional demi emansipasi bangsa Indonesia menjadi nasion yang modern pada abad XI ini! Alex S --- On Thu, 12/10/09, Agus Hamonangan wrote: From: Agus Hamonangan Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] DPR Tak Boleh Gagal To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Received: Thursday, December 10, 2009, 1:21 AM Jakarta, Kompas - Hak angket Century, bila gagal, bisa menjadi lonceng kematian bagi Dewan Perwakilan Rakyat dan juga partai politik. Karena itu, anggota DPR dan semua partai politik harus bersungguh-sungguh dan tak terjebak pragmatisme dalam penyelidikan kasus Bank Century tersebut. Pandangan itu mengemuka dalam Dialog Kenegaraan yang diadakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Rabu (9/12), di Jakarta. Hadir dalam dialog tersebut anggota DPD dari Maluku, John Pieris; anggota DPR dari Partai Golkar, Bambang Soesatyo; pengamat politik, Arbi Sanit; dan pengamat hukum tata negara, Irman Putra Sidin. John Pieris, yang juga ahli hukum administrasi negara, menilai anggota DPR dan partai politik harus menjadikan angket Century bukan sebagai alat untuk bagi-bagi kekuasaan, politik kekuasaan, tetapi benar-benar untuk menegakkan politik hukum yang elegan dan beretika. "Kebenaran harus dibuka terang benderang. Siapa yang jadi interlevel dader, pelaku utama," katanya Arbi juga mengingatkan, DPR harus mewakili rakyat. Namun, faktanya sering kali anggota DPR mewakili partai, diri sendiri, atau kelompoknya saja. DPR juga kerap mengabaikan substansi dan mengutamakan prosedur. "Secara struktural juga kompromistik pragmatik sehingga ujung-ujungnya adalah persekongkolan, bukan persetujuan yang sesungguhnya, " ujarnya. Arbi juga belum yakin, meskipun banyak diisi orang baru dan lebih banyak orang yang bersekolah tinggi, anggota DPR periode 2009-2014 bisa membuat perbedaan dengan DPR periode sebelum-sebelumnya. Sebagai ahli hukum tata negara, Irman mengingatkan, angket adalah penyelidikan rakyat yang tertinggi yang dipercayakan kepada wakil rakyat hasil pemilu. Karena itu, ia mengharapkan kerja angket Century selama dua bulan ini benar-benar difokuskan untuk mengumpulkan fakta hukum, khususnya pada kemungkinan adanya pelanggaran yang dilakukan presiden atau wakil presiden. Pejabat negara lain bisa diserahkan kepada aparat penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, atau kejaksaan. Karena itu, hak angket pun harus memfokuskan pada blok masalah penyalahgunaan kekuasaan, bukan persoalan perbankan atau aliran dana. Bambang Soesatyo menegaskan, Partai Golkar pun menyadari angket Century bisa menjadi lonceng kematian bagi partai. Terlebih Partai Golkar mengambil posisi Ketua Panitia Khusus Angket. Karena itu, Partai Golkar tak akan main-main. "Golkar tidak akan tunduk kepada kekuasaan, tetapi tunduk kepada rakyat," katanya. (sut) http://cetak. kompas.com/ read/xml/ 2009/12/10/ 02472738/ dpr.tak.boleh. gagal __ Connect with friends from any web browser - no download required. Try the new Yahoo! Canada Messenger for the Web BETA at http://ca.messenger.yahoo.com/webmessengerpromo.php [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Ribut, Jaksa Agung Tegur Jaksa dan Pegawai
Simbolisasi dari keamburadulan? Apalagi bagaimana dalam bidang pelaksanaanya? --- On Wed, 12/9/09, Agus Hamonangan wrote: From: Agus Hamonangan Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Ribut, Jaksa Agung Tegur Jaksa dan Pegawai To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Received: Wednesday, December 9, 2009, 3:30 AM Laporan wartawan KOMPAS Dewi Indriastuti JAKARTA, KOMPAS.com — Jaksa Agung Hendarman Supandji menegur jaksa dan pegawai kejaksaan yang hadir dalam acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Kejaksaan Agung, Rabu (9/12). Pasalnya, pegawai kejaksaan dan jaksa yang hadir sangat ribut, saling bercakap-cakap sendiri. Teguran itu disampaikan Hendarman saat akan membacakan sambutannya dalam acara itu. "Tadi waktu Pak Jamintel membacakan laporan, saya dengar bagian belakang ribut, seperti berdengung. Bagaimana bisa melaksanakan, kalau mendengarkan saja susah," kata Jaksa Agung. Saat Jaksa Agung Muda Intelijen Iskamto membacakan laporannya sebagai Ketua Panitia Hari Antikorupsi Sedunia di Kejaksaan, suasana di dalam Sasana Andrawina—tempat berlangsungnya acara—memang sangat berisik. Sebagian yang duduk di bagian belakang saling berbincang satu dengan yang lainnya. Jaksa dan pegawai kejaksaan yang hadir langsung terdiam mendengar teguran Hendarman. "Saya minta didengarkan, direnungkan, lalu dilaksanakan, " tutur Hendarman. http://nasional. kompas.com/ read/xml/ 2009/12/09/ 08551047/ ribut.jaksa. agung.tegur. jaksa.dan. pegawai __ Looking for the perfect gift? Give the gift of Flickr! http://www.flickr.com/gift/ [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Temukan Tindak Pidana, BPK Undang KPK, Jakgung dan Polri
Temukan Tindak Pidana, BPK Undang KPK, Jakgung dan Polri
RUMGAPRES/ABROR RIZKI
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (23/11) sore menerima laporan audit
Bank Century dari Ketua BPK Hadi Poernomo di kantor Presiden, Jakarta.
Artikel Terkait:
Ribuan Mahasiswa Tumpah di Depan KPK
Anies Harapkan KPK Ambil Peran Usut Century
LPS: Soal Century, Kami Tidak Bersalah
Bambang Susatyo Siap Mundur jika Pansus Hilang Arah
Kamis, 10 Desember 2009 | 01:05 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com -
Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya sejumlah indikasi dugaan tindak
pidana korupsi dalam pengelolaan dan penanganan penyehatan Bank Century senilai
Rp 6,7 triliun. Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Senin (14/12), BPK
menjadwalkan mengundang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian
Negara RI dan Kejaksaan Agung.
Ketua BPK Hadi Purnomo, saat dikonfirmasi Kompas, Rabu (9/12), membenarkan
adanya undangan tersebut terkait dengan temuan sejumlah indikasi dugaan tindak
pidan korupsi di Bank Century.
"Betul," tandas Hadi singkat saat ditanya. Pertemuan BPK, KPK, Kejaksaan Agung
dan Polri dijadwalkan dilakukan di Gedung BPK, Jakarta. Namun, Hadi tidak
merinci lebih jauh temuan indikasi dugaan tindak pidana saat pengelo laan dan
penanganan penyehatan Bank Century yang telah disuntik dengan dana segar
senilai Rp 6,7 triliun.
Sementara, menurut informasi yang diterima Kompas di BPK, setidaknya terdapat
lima indikasi dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dan penanganan
penyehatan Bank Century yang kini dibidik dalam kasus Bank Century.
Pelanggaran BMPK
Indikasi pertama, tindak pidana yang terkait dalam pengelolaan Bank Century
seperti pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) di mana Bank
Indonesia tidak me ngambil tindakan tegas. Pelanggaran di antaranya melalui
pembelian Surat-Surat Berharga (SSB) valas yang berkualitas rendah.
Pelanggaran BMPK diatur melalui Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005
tentang BMPK Bank Umum di mana bentuk sanksinya selain administratif, juga
sanksi pidana dengan merujuk Undang-Undang No. 7 Tahun 1992.
Indikasi tindak pidana kedua, di antaranya dilakukan oleh pemegang saham,
pengurus bank dan pihak-pihak terkait di Bank Century, yang menyebabkan
kerugian Bank Century se perti pemberian kredit dan fasilitas surat kredit
(L/C) yang melanggar ketentuan dan pengeluaran biaya-biaya fiktif.
Disebutkan lagi, indikasi tindak pidana ketiga adalah penyalahgunaan wewenang
terkait dengan kebijakan pengucuran dana Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek
(FPJP), yaitu perubahan PBI No.10/26/PBI/2008 tertanggal 30 Oktober 2008 di
mana menurut PBI tersebut untuk memperoleh FPJP bank harus memiliki Rasio
Kecukupan Modal (CAR) 8 persen.
Namun, pada tanggal 14 November 2008, BI mengubah PBI mengenai persyaratan
pemberian FPJP dari semula CAR 8 persen menjadi CAR positif. Padahal, menurut
data BI posisi CAR bank umum per 30 September 2008 berada di atas 8 persen,
yaitu berkisar 10,39 persen hingga 476,34 persen. Sementara, satu-satunya bank
yang CAR-nya di bawah 8 persen adalah Bank Century.
Laporan audit investigasi BPK, menyatakan perubahan persyaratan CAR dalam PBI
tersebut patut diduga dilakukan untuk merekayasa agar Bank Century dapat
memperoleh FPJP.
Adapun indikasi tindak pidana beri kutnya adalah pengucuran dana penyehatan
senilai Rp di mana peraturan pemerintah pengganti undnag-undang (Perppu) No. 4
Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) sudah ditolak DPR dan
dinyatakan harus ditarik pemerintah sehingga pengucuran dana Rp 2,88 triliun
setelah tanggal 18 Desember atau ditolaknya Perppu dinyatakan tidak memiliki
dasar hukum.
Indikasi tindak pidana kelima adalah penyerahan Bank Century ke Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS) pada tanggal 21 Novwember 2008 tidak didasa rkan pada
ketentuan hukum, karena lembaganya yaitu Komite Koordinasi (KK) belum pernah
dibentuk berdasarkan undang-undang. Belum dibentuknya KK, dinilai BPK akan
mempengaruhi status hukum atas keberadaan lembaga KK dan penanganan Bank
Century.
.indosat {font: bold italic 12px Tahoma;}
Sent from Indosat BlackBerry powered by
HAR
Editor: tof
http://m.kompas.com di mana saja melalui ponsel, Blackberry, iPhone, atau
Windows Mobile Phone Anda
.bgkolomfb
{background-image:url(http://www.kompas.com/data/images/shareon/tg_fb.jpg);background-repeat:repeat-x;padding:4px
2px 2px 7px}
.bgkolomt
{background-image:url(http://www.kompas.com/data/images/shareon/tg_t.jpg);background-repeat:repeat-x;padding:4px
2px 2px 7px}
.jumlah {font:normal 11px Arial; color:#ff;}
function fbs_click() {
u=location.href;t=document.title;
window.open('http://www.facebook.com/sharer.php?u='+encodeURIComponent(u)+'&t='+encodeURIComponent(t),'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');return
false;
}
2
0
- Beri Rating Artikel - -- Sangat Baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang
A A A
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Mega, Prabowo, JK, dan Wiranto Diminta Tidak Hadir
Kita bangga para aktivis yang muda muda itu sangat arif dan politisi juga bijak untuk tidak hadir. Disamping bisa dituduh macam macam, juga bisa muncul provokasi. Inilah ciri demokrasi sangat dini, jalan berkerikil tajam masih sangat panjang kearah Rule of Law --- On Wed, 12/9/09, Agus Hamonangan wrote: From: Agus Hamonangan Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Mega, Prabowo, JK, dan Wiranto Diminta Tidak Hadir To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Received: Wednesday, December 9, 2009, 3:27 AM Laporan wartawan KOMPAS.com Hindra Liauw JAKARTA, KOMPAS.com — Tim teknis aksi moral dan sosial antikorupsi, melalui rapat, sepakat agar Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, Jusuf Kalla, dan Wiranto sebaiknya tidak hadir dalam aksi di Monumen Nasional, Jakarta, Rabu (9/12). Tim teknis ini di antaranya terdiri atas Effendi Gazali, Ray Rangkuti, Yudi Latief, dan Usman Hamid. Demikian disampaikan aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, Fadjroel Rahman, kepada Kompas.com, kemarin. "Salah satu pertimbangannya, jika bergabung, dikhawatirkan mereka dianggap terlibat dalam gerakan ini," ujar Fadjroel. Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang sempat menuding, aksi yang yang digelar bertepatan dengan Hari Antikorupsi Sedunia ini bermuatan politis. Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Pol (Purn) Sutanto mengatakan, ada kemungkinan aksi tersebut ditunggangi oleh para koruptor. Beberapa politisi parpol pun sebenarnya telah menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengerahkan massa dalam aksi yang berlangsung di Monas tersebut. "Kami tidak akan mengerahkan massa," ujar Sekretaris Jenderal PDI-P Pramono Anung. Sementara itu, Ketua MPP PAN Amien Rais mengatakan, "Saya memilih di belakang Skandal Bank Century seperti bisul. Bisa sembuh kalau pecah." Masalah campur tangan politisi sempat memanas ketika berembus kabar bahwa para tokoh di atas melakukan pertemuan di Dharmawangsa guna merencanakan perbuatan makar pada 9 Desember seiring dengan beredarnya notulen rapat di Dharmawangsa. Belakangan, hal ini dibantah oleh para tokoh tersebut. Fadjroel menilai, isi notulen tersebut berbau fitnah. "Ini mirip cara Orde Baru menjatuhkan lawan politiknya," ujarnya. Hal senada disampaikan Yuddy Chrisnandy, mantan bakal calon presiden dari jalur independen. "Pemerintah melakukan provokasi dan menebarkan fitnah. Ini mirip Orde Baru. Jadi, wajar jika kita mengatakan, pemerintah sekarang adalah Orba jilid kedua," ujar Yuddy. http://nasional. kompas.com/ read/xml/ 2009/12/09/ 05264194% 20/mega.prabowo. jk.dan.wiranto. diminta.tidak. hadir. __ Yahoo! Canada Toolbar: Search from anywhere on the web, and bookmark your favourite sites. Download it now http://ca.toolbar.yahoo.com. [Non-text portions of this message have been removed]
