[GELORA45] Sri Mulyani Bangga Mural Seniman RI Dipajang di Gedung World Bank

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://bisnis.tempo.co/read/1069361/sri-mulyani-bangga-mural-seniman-ri-dipajang-di-gedung-world-bank?

AllUtama=AllUtama_Click_3


 Sri Mulyani Bangga Mural Seniman RI Dipajang di


 Gedung World Bank

Reporter:


   Dewi Nurita

Editor:


   Dewi Rina Cahyani

Selasa, 13 Maret 2018 17:02 WIB
0 komentar 
 


01001
# Font:
# Ukuran Font: - 
 
+ 
 


#

#


Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi sambutan usai menyerahkan piagam 
penghargaan Wajib Pajak kepada di Gedung Radjiman Wedyodiningrat, 
Jakarta, 13 Maret 2018. TEMPO/Tony Hartawan 



Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi sambutan usai menyerahkan piagam 
penghargaan Wajib Pajak kepada di Gedung Radjiman Wedyodiningrat, 
Jakarta, 13 Maret 2018. TEMPO/Tony Hartawan


TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani 
mengaku 
bangga dengan lukisan mural karya perupa Indonesia yang akan dipajang di 
selasar Gedung World Bank. Mural tersebut dipamerkan dalam pertemuan 
musim semi World Bank-International Monetary Fund di Washington D.C., 
April 2018.


"Karya ini merupakan suatu kebanggaan kita, sekaligus menunjukkan wajah 
lain Indonesia kepada dunia. Bukan hanya ekonomi, geografi, tapi juga 
manusia yang kaya dengan seni," kata Sri Mulyani saat membuka pameran 
seni lukisan mural itu di Gedung Jusuf Anwar, Jakarta Pusat pada Selasa, 
13 Maret 2018.


Lukisan berjudul Dinding Konektivitas tersebut nantinya akan ditempatkan 
pada dinding yang berada pada lorong yang biasa dilalui orang yang 
berjalan dari Atrium utama World Bank menuju Gedung IMF. "Saya tahu 
betul lokasi itu sewaktu bekerja di World Bank dulu, sangat strategis 
dan selalu dilewati orang," ujar Sri Mulyani.


Kurator pameran, Amir Sidharta menjelaskan, lukisan mural itu merupakan 
hasil kolaborasi delapan perupa muda Indonesia. Mereka adalah Marishka 
Soekarna, Yudi Andhika, Miko, Rizky Aditya Nugroho, Oldy Jurakli, Adi 
Dharma,  Muchlis Fahri, dan A.A.G. Airlangga. Delapan perupa itu berasal 
dari berbagai macam latar belakang sosial budaya yang kemudian 
bekerjasama menggarap karya seni besar yang penuh makna dan meriah 
secara visual.


*Simak: *Ini Strategi Sri Mulyani Genjot Penerimaan Pajak di 2018 



"Makna karya ini memperlihatkan pentingnya keberagaman, kerjasama, 
komunikasi, serta toleransi dalam membentuk dan membangun masyarakat 
yang damai dan sejahtera," kata Amir.


Sri Mulyani 
beserta 
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo yang pertama kali membuka 
pameran tersebut terlihat takjub saat memandangi lukisan mural penuh 
warna itu. Amir menjelaskan lukisan tersebut dikerjakan di Gedung 
Serbaguna Sekolah Cikal, di Cilandak, Jakarta Selatan pada hari Minggu, 
4 Maret 2018.


Dalam waktu kurang dari 12 jam, jadilah lukisan empat belas kanvas 
dengan ukuran modular yang berbeda-beda, yang disambung-sambung untuk 
menjadi dasar karya itu. "Selain untuk memudahkan pengiriman karya, 
konfigurasi itu sengaja dibuat seperti batu bata yang dipasang membentuk 
dinding, yang bermakna saling keterkaitan, saling melengkapi dan saling 
memperkuat satu sama lain," ujarnya.

Re: [GELORA45] Muslim Cyber Army: a 'fake news' operation designed to bring down Indonesia's leader

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

Dimana permisifnya?
Penyalahgunaan kekuasaan itu acapkali sumir, degree penyalahgunaan akan sangat 
besar sekali bila per-undang2an menunjang untuk itu. Dalam kaitan dgn Indonesia 
banyak hal yg bisa berakibat penyalahgunaan kekuasaan, kalau anda menginginkan 
mengurangi jelas sekali berbagai pasal karet seperti penodaan agama, 
penghinaan, kebencian, dll. itu yang penilaiannya dan penerapannya sangat 
subjektif sekali harus direvisi.

---In GELORA45@yahoogroups.com,  wrote :

Kelihatannya Anda permisif sekali terhadap kesewenangan  
kekuasaan.
Ya sudah, mau bilang apa kalau sudah apatis.
--- jonathangoeij@... wrote:
Dari sejak jaman dulu polisi dan tni dipakai sebagai alat penguasa dengan 
anggapan penguasa itulah negara, sampai kapanpun hal seperti ini tidak akan 
hilang. Apalagi sekarang banyak sekali pasal2 karet yg bisa dgn mudah 
diinterpretasikan seenak udel dan hanya dgn sedikit omongan ataupun postingan 
juga bisa menyeret orang kepenjara atau setidaknya diseret kepengadilan.
Apakah anda membicarakan/mengeritik pemberangusan MCA?
--- ajegilelu@... wrote :

Jadi, apa peran polisi, sebagai alat negara ataudiperalat penguasa?
--- jonathangoeij@... wrote:

ada benarnya juga, yg satu memakai kekuasaan yg ada ditangan utk memberangus, 
yg satunya lagi memakai isue hoax primordial agama.

--- ajegilelu@... wrote :


Artinya betul pemerintah memang bukan sedangmemerangi hoax tapi sekedar 
memberangus lawan-lawanpolitiknya.
Ya mau bilang apa, rezim ini memang dimulai dengainhoax mobil esemka.
--- jonathangoeij@... wrote:

Muslim Cyber Army: a 'fake news' operation designed to bring down Indonesia's 
leader

Police in Indonesia make arrests as Guardian investigation reveals fake Twitter 
accounts and violent propaganda

Fw: [GELORA45] unjuk rasa mahasiswa tolak UU MD3 ricuh

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45] 
Kepada: GELORA45@yahoogroups.com 
Terkirim: Selasa, 13 Maret 2018 18.28.04 GMT+1Judul: 
[GELORA45] unjuk rasa mahasiswa tolak UU MD3 ricuh
     



Kesewenangan penguasa adalah pemicu anarkisme.
Dari dulu begitu, dan akan terus begitu.
Lawanǃ
-


AksiUnjuk Rasa Tolak UU MD3 oleh Mahasiswa UBK Ricuh


|  |  | 
Aksi Unjuk Rasa Tolak UU MD3 oleh Mahas...
 |









MahasiswaDobrak Pintu Gerbang DPRD Sumut




|  |  | 
Tolak UU MD3, Mahasiswa Dobrak Pintu Ge...
 |

[GELORA45] Pelajar Aceh Timur lawan maut ke sekolah

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://aceh.antaranews.com/berita/43878/pelajar-aceh-timur-lawan-maut-ke-sekolah


 Pelajar Aceh Timur lawan maut ke sekolah

Selasa, 13 Maret 2018 15:43 WIB

Sejumlah pelajar menggunakan rakit penyeberangan menuju sekolahnya di 
Kecamatan Simpang Jernih, Aceh Timur, Selasa (13/3/2018). (Foto Antara 
Aceh/Putra Zulfirman).


Sudah sangat mendesak kebutuhannya. Jembatan dan jalan menjadi 
infrastruktur penting bagi masyarakat pedalaman. Kita desak pemerintah 
bisa segera membangunnya


Aceh Timur (Antaranews Aceh) - Lembaga Advokasi Rakyat Aceh (LARA) 
menyatakan ratusan pelajar di Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh 
Timur, Provinsi Aceh, harus melawan maut untuk mencapai ke sekolahnya, 
karena harus menyeberangi sungai dengan rakit.


"Siswa di Simpang Jernih harus naik getek (rakit penyeberangan) untuk 
mencapai sekolahnya. Kondisi seperti ini berlangsung lama tanpa adanya 
perhatian serius pemerintah," ungkap Manager Advokasi dan Kampanye LARA, 
Syahrizal di Peureulak, Selasa.


Menurutnya, kebutuhan jembatan menjadi prioritas utama bagi masyarakat 
di pelosok Kabupaten Aceh Timur itu. Akan tetapi hingga saat ini impian 
tersebut masih sebatas mimpi yang terus terwacanakan.


Syahrizal mengaku miris melihat kondisi pelajar di Simpang Jernih yang 
harus menentang maut dengan menyeberang sungai. Bisa saja, rakit 
penyeberangan karam dan memakan korban jiwa para pelajar tersebut.


Karenanya, ia mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Timur maupun Pemerintah 
Provinsi Aceh untuk segera membangun jembatan penyeberangan di Simpang 
Jernih.


*Baca juga: Simpang Jernih butuh jalan dan jembatan 
*


"Sudah sangat mendesak kebutuhannya. Jembatan dan jalan menjadi 
infrastruktur penting bagi masyarakat pedalaman. Kita desak pemerintah 
bisa segera membangunnya," tutur aktivis muda ini.


Sebelumnya, Anggota DPRK Aceh Timur, Mat Rais juga telah menyuarakan 
pentingnya pembangunan jalan dan jembatan di daerah itu.


"Hasil Musrenbang Kecamatan Simpang Jernih, salah satu poin penting 
adalah keinginan masyarakat agar dibangun jalan dan jembatan," kata dia.


Selain sebagai akses utama menuju kecamatan perbatasan antara Aceh Timur 
dan Gayo Lues serta Aceh Tamiang tersebut. Jalan dan jembatan dipandang 
urgensi untuk meningkatkan pendapatan ekonomi rakyat.


"Bila jalan sudah dibangun, maka jalur transportasi mudah. Harga 
komoditas pertanian stabil dan mudah di pasarkan. Begitu juga jembatan, 
selama ini sangat dibutuhkan sebagai penghubung antar desa dengan ibu 
kota kecamatan, termasuk pelajar yang harus menyeberang menggunakan 
getek saban harinya," urai Mat Rais.


Sebagai wakil rakyat, dia berjanji akan memperjuangkan pembangunan jalan 
dan jembatan di Simpang Jernih melalui APBK Aceh Timur maupun APBA tahun 
2019.

*Pewarta : Putra *
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Cetak

[GELORA45] Kemiskinan tinggi, Tionghoa didiskriminasi

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

 Seorang warga melintas di depan mural bergambar wajah Presiden Abdurrahman 
Wahid di Kampung Kranggan Yogyakarta, Februari 2018. Kampung ini banyak dihuni 
warga keturunan Tionghoa. Beritagar.id / Anang Zakaria

Kemiskinan tinggi, Tionghoa didiskriminasi


| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
Kemiskinan tinggi, Tionghoa didiskriminasi

Anang Zakaria

Handoko, warga keturunan Tionghoa menggugat pemerintah Yogyakarta tentang hak 
kepemilikan tanah, Tapi upayanya k...
 |

 |

 |




Handoko, warga keturunan Tionghoa menggugat pemerintah Yogyakarta tentang hak 
kepemilikan tanah, Tapi upayanya kandas.
   
0SEBARAN   
   - 
   - 
   - 
   - 
Anang Zakaria01:18 WIB - Minggu, 11 Maret 2018
Di akta kelahiran namanya tercatat Li Chuan Shien. Ia lahir tahun 1950 saat 
Indonesia masih balita. Bapaknya tiba dari daratan Tiongkok sebelum masa 
kemerdekaan. Sementara ibunya, perempuan peranakan Tionghoa yang moyangnya 
sudah kawin mawin dengan orang Jawa sejak kolonialisme Belanda bercokol kuat di 
nusantara.

Paska kudeta politik 1965, pemerintah Orde Baru mewajibkan warga keturunan 
Tionghoa mengindonesiakan namanya. Li Chuan Shien mengganti namanya menjadi 
Willie Sebastian.

Meski peranakan Tionghoa, Willie (kini 67 tahun) tak bicara mandarin. Pada 
istri dan tiga anaknya, ia bicara bahasa Jawa. Pada orang kebanyakan, yang tak 
dikenalnya, keluarga ini bicara bahasa Indonesia. Bukan sekadar media 
berkomunikasi, Jawa dan Indonesia, bagi mereka adalah jati diri. "Ini tumpah 
darah saya," kata Willie, Kamis (8/3/2018).

Identitas itu terusik pada 2002. Meski sejak lahir dan beranak-pinak di Jawa, 
ia merasa hidup tanpa kewarganegaraan.

Cerita bermula saat ia mengikuti Proyek Operasi Nasional Agraria. Prona, begitu 
program pemerintah itu biasa disingkat, merupakan proses pensertifikatan tanah 
secara massal. Dalam prosesnya, Willie tak bisa mendapatkan sertifikat hak 
milik untuk 80 meter persegi tanah di Bogem, Sleman yang dibelinya pada 1998.

Badan Pertanahan Nasional, institusi yang berwenang mengatur pertanahan di 
Indonesia, menyebut Willie hanya bisa mendapatkan hak guna bangunan. "Waktu itu 
saya bingung kenapa tak bisa dapat sertifikat hak milik," katanya, mengenang.

Belakangan, terkuak pangkal persoalan datang dari Instruksi Wakil Kepala Daerah 
DIY nomor K.898/I/A/1975 tentang penyeragaman policy pemberian hak atas tanah 
pada warganegara Indonesia non pribumi.

Surat yang diteken Wakil Gubernur Paku Alam VIII pada 5 Maret 1975 itu 
memerintahkan, jika ada WNI non pribumi membeli tanah sebaiknya dilakukan 
proses pelepasan hak dari penjual. Setelah itu tanah dikuasai pemerintah DIY 
dan pembeli (non pribumi) mengajukan permohonan hak atas tanah pada 
pemerintah.. Willie, menurut surat itu, dikategorikan non pribumi.

Bagi Willie, surat instruksi tahun 1975 sama artinya melegalkan diskriminasi 
rasial. "Bukankah sudah ada instruksi presiden yang melarang penggunaan istilah 
pribumi dan non pribumi," katanya.

Instruksi yang ia maksud adalah instruksi presiden nomor 26 tahun 1998. Surat 
instruksi yang diteken Presiden BJ Habibie pada 16 September 1998 itu 
memerintahkan penggunaan istilah pribumi dan non pribumi dalam semua proses 
perumusan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut dia, tidak tepat menempatkan etnis tertentu sebagai pribumi dan etnis 
lain sebagai non pribumi. "Mungkin yang pribumi asli di sini ya itu manusia 
Sangiran," katanya, berkelakar.
 Handoko (35 tahun), seorang pengacara muda keturunan Tionghoa di Yogyakarta, 
menempuh beragam jalur hukum untuk menggugat surat intruksi wakil kepala daerah 
DIY tahun 1975. Namun semuanya kandas. | Anang Zakaria /Beritagar.id
Mereka yang melawan diskriminasi

Pada tahun 2010, dengan lembaga bentukannya, Gerakan Anak Negeri Anti 
Diskriminasi (Granad), Willie berkirim surat ke Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono untuk meminta agar diskriminasi rasial dalam proses pengurusan surat 
kepemilikan tanah itu dihapus. Permintaan itu mendapat balasan, presiden 
memerintahkan Badan Pertanahan Nasional tak membedakan layanan bagi warganegara.

Toh, perintah presiden itu tak berdampak. Pada 8 Mei 2012, Sekretariat Daerah 
Pemerintah DIY berkukuh memberlakukan instruksi wakil kepala daerah DIY tahun 
1975. Alasannya, diskriminasi itu merupakan affimative policy untuk melindungi 
kepentingan ekonomi warga pribumi dari pemodal besar.

Tak patah arang, dua tahun kemudian Granad berkirim surat pada Menteri Agraria, 
Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Dalam 
Negeri hingga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Willie meminta agar negara 
segera menghentikan diskriminasi rasial itu.

Satu dari lembaga negara itu, Komnas HAM, membalas surat Granad. Komnas 
merekomendasikan agar Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X mencabut instruksi 
wakil kepala daerah tahun 1975 karena bertentangan dengan hak asasi manusia.

Affirmative policy boleh-boleh saja. Tapi harus bertujuan memberi kesempatan 
kelompok yang terpinggirkan untuk mendapat 

SV: [GELORA45] Jenggot Bukan Bagian Dari Agama Melainkan Budaya

[S Manap rana...@yahoo.se [GELORA45]]

     Jenggot saja dipelihara. Apalagi. 

Den tisdag, 13 mars 2018 15:44 skrev "Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com 
[GELORA45]" :
 

   Afghanistandibawah kekuasaan Taliban diharuskan kepada orang laki dewasa 
harusberjangut dan diukur panjangnya, kalau tidak mempunyai janggutdihukum 
cambuk. Habib Rizieq berjanggut, apakah janggutnya bahagiadari agama atau 
budaya?http://www.suara-muslim.com/2016/10/jenggot-bukan-bagian-dari-agama.html

Jenggot Bukan Bagian Dari Agama Melainkan Budaya 
  Di antara keutamaan mengaji kitab hadits adalah kita dapat melihat kehidupan 
Nabi Muhammad SAW secara utuh, mulai dari kehidupan beragama, sosial, budaya, 
bahkan bentuk fisiknya. Namun pertanyaannya, apakah semua bentuk kehidupan Nabi 
SAW itu mesti kita amalkan?

Dalam Al-Qur’an disebutkan, “Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. 
Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah” (Surat Al-Hasyar ayat 7). 
Sekilas ayat ini bermakna umum, artinya segala sesuatu yang berasal dari Nabi 
Muhammad harus diamalkan, baik yang bersifat duniawi maupun agama. Akan tetapi, 
menurut Kiai Ali Mustafa Yaqub dalam kitabnya At-Turuqus Shahihah fi Fahmis 
Sunnatin Nabawiyah, ayat ini tidak berlaku umum, karena ada hadits yang 
mengkhususkan keumumannya.   

Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW berkata: إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من 
دينكم فخذوه به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر 
Artinya, “Sesungguhnya aku seorang manusia. Bila aku memerintahkan sesuatu yang 
berkaitan dengan agama maka patuhilah, namun bila aku memerintahkan sesuatu 
yang berasal dari pendapatku, maka bagaimanapun aku juga seorang manusia,” (HR 
Muslim).

Berdasarkan hadits ini, Imam Muslim dalam Shahih Muslim memberi judul salah 
satu babnya dengan redaksi: باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره من معايش 
الدنيا على سبيل الرأي 
Artinya, “Kewajiban mengikuti perintah Rasul selama berkaitan dengan syariat, 
bukan sesuatu yang berkaitan dengan hal keduniawian yang berasal dari pendapat 
pribadi beliau.”

Dari kalimat ini dapat dipahami, tidak semua sesuatu yang berasal dari Nabi 
mesti diamalkan. Karena bagaimanapun beliau juga seorang manusia, yang memiliki 
pandangan pribadi, tinggal di sebuah komunitas yang memiliki sistem sosial dan 
budaya tersendiri.  Maka dari itu, Kiai Ali menyimpulkan bahwa hadits yang 
mengandung unsur budaya Arab tidak wajib untuk diamalkan.

Kedudukan Jenggot
Sebagian orang menganggap bahwa jenggot identik dengan Islam. Sehingga ada 
kesan tidak sempurna keislaman seseorang bila tidak berjenggot. Karena mereka 
meyakini Nabi SAW berjenggot dan kita harus menirunya. Selain itu ada hadits 
yang bersumber dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW bersabda: أحفوا الشوارب وأعفوا 
اللحى 
Artinya, “Potonglah kumismu dan biarkan jenggotmu panjang,” (HR Muslim).

Dalam hadits lain disebutkan: خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى 
Artinya, “Berbedalah dengan orang musyrik, potong kumismu dan biarkan jenggotmu 
panjang” (HR Muslim).

Hadits pertama mengindikasikan kewajiban memotong kumis dan memanjangkan 
jenggot. Sementara hadis kedua juga menyiratkan hal yang sama, namun di sana 
terdapat ‘illat atau alasan mengapa memanjangkan jenggot termasuk kesunahan.

Menurut Kiai Ali Mustafa, hadits tidak dapat dipahami sepotong-sepotong dan 
antara hadis dapat saling menafsirkan antara satu sama lainnya. Terlebih lagi, 
terkadang dalam satu tema yang sama, ada hadits yang diriwayatkan secara utuh 
dan ada yang tidak utuh. Karenanya, hadis yang redaksinya utuh seharusnya 
menjadi acuan untuk memahami hadis yang tidak utuh.

Dengan demikian, hadits kedua menjadi pedoman untuk memahami hadits pertama, 
karena redaksinya lebih lengkap. Implikasinya, aturan memanjangkan jenggot dan 
memotong kumis sangat terkait dengan anjuran mukhalafah lil musyrikin (berbeda 
dengan orang musyrik). Dalam pandangan Kiai Ali, yang menjadi perhatian utama 
dalam hadits ini adalah imbauan untuk berbeda dengan orang kafir, bukan aturan 
memanjangkan jenggotnya.

Akan tetapi perlu digarisbawahi, perintah Nabi SAW agar berbeda dengan orang 
kafir ini sangat terkait dengan konteks perperangan. Supaya bisa membedakan 
mana pasukan musuh dan umat Islam pada waktu perang, perlu diberikan simbol dan 
tanda pada masing-masing pasukan. Di antara tandanya adalah jenggot..

Karena itu, makna hadits ini tidak relevan dengan sendirinya pada masa 
sekarang. Dalam konteks dunia modern, jenggot tidak lagi menjadi simbol pembeda 
antara pasukan Muslim dan musuh. Selain itu, sebagian negara yang dihuni umat 
Islam, mereka dapat hidup berdampingan dengan orang non-Muslim. Sehingga tidak 
dibutuhkan lagi simbol pembeda antara orang Islam dengan non-Muslim..

Kiai Ali mengatakan: ومع ذلك نحن نرى بأن ما يتعلق بالشعر من اللحية والشارب وشعر 
الرأس كل ذلك من باب لتقاليد والعادات وليس من باب الدين والعبادات 
Artinya, “Maka dari itu, kami berpendapat bahwa segala sesuatu yang berkaitan 
dengan rambut, baik jenggot, kumis, dan rambut bagian dari 

[GELORA45] Pelarangan cadar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ditiadakan akibat tekanan sosial?

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

Pelarangan cadar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ditiadakan akibat tekanan 
sosial?
Mehulika SitepuBBC Indonesia   
   - 13 Maret 2018
   
   - Bagikan artikel ini dengan Facebook
    
   - Bagikan artikel ini dengan Twitter
    
   - Bagikan artikel ini dengan Messenger
    
   - Bagikan artikel ini dengan Email
    
   - Kirim
Hak atas fotoAFPImage captionKebijakan pendataan dan pembinaan mahasiswi 
bercadar di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, menuai kontroversi dan menimbulkan 
banyak pandangan publik.
Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yudian Wahyudi, mengeluarkan 
surat edaran yang mencabut kebijakan pembinaan mahasiswi bercadar setelah 
menuai kontroversi di kalangan masyarakat umum.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta lewat Wakil Rektor III 
Bidang Kemahasiswaan Waryono menegaskan tidak pernah melarang penggunaan cadar 
namun hanya ingin melakukan pendataan semata dan 'menutup pintu-pintu yang 
berpotensi negatif".

Meski begitu universitas itu lalu mencabut pendataan dan kebijakan pembinaan 
mahasiswi bercadar pada Sabtu (10/3): "...demi menjaga iklim akademik yang 
kondusif."
   
   - Rektor UIN: Larangan bercadar untuk cegah radikalisme, fundamentalisme
   - Larangan memakai cadar di UIN: Antara kebebasan memilih dan ancaman 
radikalisme
   - Kisah perempuan bercadar: Diteriaki maling, dilempar botol, hingga 
ditawari pekerjaan

"Yah sampeyan baca sendiri situasi sosialnya. Pertama antar dosen.. Yang kedua 
di Facebook teman-teman mahasiswa juga ternyata memperlihatkan keasliannya," 
kata Waryono kepada wartawan di Yogyakarta, Furqon Ulya Himawan, yang 
melaporkan untuk BBC Indonesia.

"Ini kan kalau diteruskan artinya kita membiarkan perilaku negatif. Jadi 
perdebatannya tidak akademik lagi."
Hak atas fotoYAYA ULYAImage captionSurat Edaran mengenai pendataan dan 
pembinaan (kiri) dan Surat Edaran yang mencabut putusan sebelumnya (kanan).
Disebabkan tekanan soosial?

Rabu (07/03) lalu, kampus UIN didatangi puluhan anggota Forum Ukhuwah 
Islamiyyah (FUI) Daerah Istimewa Yogyakarta yang "keberatan jika memang ada 
pelarangan menggunakan cadar" di kampus UIN.

Dan hal ini dipandang menjadi tekanan kepada pihak UIN untuk membatalkan 
kebijakan mereka.

"Ya itu sulit dibantah, bahwa perubahan sikap rektor UIN Sunan Kalijaga 
didasari oleh sejumlah pandangan, jadi saya kira bukan tekanan dari kelompok 
masyarakat," kata Ismail Hasani dari lembaga pegiat hak asasi, Setara 
Institute, kepada BBC Indonesia.

Ditambahkannya bahwa hal itu dapat menjadi 'pelajaran bagi semua pihak' bahwa 
segala persoalan tidak harus selalu diatasi dengan pendekatan regulatif dengan 
melarang atau mengatur, dengan membolehkan dan tidak membolehkan."
Hak atas fotoFURQON ULYA HIMAWANImage captionRombongan anggota FUI mendatangi 
kampus UIN Kalijaga Yogyakarta, pada Rabu (07/03).
Tekanan sosial 'penyebab diskriminasi'

Bagaimanapun pengamat Islam dan kemasyarakatan, Muhammad Abdullah Darraz, 
berpendapat bahwa di sisi lain tekanan sosial memang kerap menyebabkan 
diskriminasi ke kelompok minoritas.

"Misalnya pelarangan jemaat Ahmadiyah, itu kan didasarkan pada tekanan-tekanan 
massa dipicu oleh satu fatwa yang dikeluarkan MUI tahun 2005," kata Darraz 
menjabat Direktur Eksekutif Maarif Institute.

"Nah ini saya kira kasus-kasus seperti ini sering terjadi, seharusnya ini bisa 
dihindari," tambah Darraz.

Meski begitu, Wakil Rektor Waryono menyangkal bahwa pembatalan kebijakan mereka 
disebabkan oleh tekanan sosial.

"Mungkin ada yang mengaitkan setelah kami didatangi oleh FUI. Justru saya 
mengapresiasi FUI. Kenapa? Datang untuk tabayyun," kata Waryono.

Kasus ini sendiri sempat memicup pro dan kontra, namun dengan pencabutan 
pendataan dan pembinaan ini, mungkin kontroversinya berakhir.

[GELORA45] Dalam Survei Prabowo Kalah dari Jokowi, Ini Kata, DPP Gerindra ---- Alasan Prabowo Subianto Tak Hadiri Deklarasi Capres oleh Gerindra

['Karma, I Nengah [PT. BI-POS]' ineng...@chevron.com [GELORA45]]

Wah saya sangat senang mendengar hasil survey ini, mengingat hasilnya sangat 
valid sekali.
Dimana pak jokowi yang sangat iklas membangun negara ini dari jurang kehancuran.
Yang ada saat ini ialah kerja… kerja  dan kerja, tidak ada isitilah curhat dan 
menangis kayak pemimpin sebelumnya

From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com]
Sent: Tuesday, March 13, 2018 1:29 PM
To: Yahoo! Inc. ; Jaringan Kerja 
Indonesia ; Gelora 45 
; Sastra Pembebasan 
; Yahoo! Inc. 
; Yahoo! Inc. ; 
DISKUSI FORUM HLD 
Subject: [**EXTERNAL**] Fw: [GELORA45] Dalam Survei Prabowo Kalah dari Jokowi, 
Ini Kata, DPP Gerindra  Alasan Prabowo Subianto Tak Hadiri Deklarasi Capres 
oleh Gerindra




- Pesan yang Diteruskan -
Dari: 'Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45] 
>
Kepada: GELORA_In >
Terkirim: Selasa, 13 Maret 2018 00.08.03 GMT+1
Judul: Fw: [GELORA45] Dalam Survei Prabowo Kalah dari Jokowi, Ini Kata,DPP 
Gerindra  Alasan Prabowo Subianto Tak Hadiri Deklarasi Capres oleh Gerindra




From: 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl 
[GELORA45]
Sent: Tuesday, March 13, 2018 3:29 AM



https://nasional.tempo.co/read/1069121/dalam-survei-prabowo-kalah-dari-jokowi-ini-kata-dpp-gerindra?

TerkiniUtama=TerkiniUtama_Click_2

Dalam Survei Prabowo Kalah dari Jokowi, Ini Kata
DPP Gerindra
Reporter:
M Yusuf Manurung
Editor:
Juli Hantoro
Selasa, 13 Maret 2018 01:13 WIB
[https://statik.tempo.co/data/2018/03/11/id_690218/690218_720.jpg]

Sekretaris Jendral Partai Gerindra, Ahmad Muzani, memberi sambutan saat 
perayaan puncak ulang tahun ke-10 di Lapangan Arcici di Jakarta, 11 maret 2018. 
Dewan Pimpinan daerah Partai Gerindra DKI Jakarta mendeklarasikan Prabowo 
Subianto sebagai calon Presiden pada pemilihan 2019. TEMPO/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi DPP 
Gerindra Prasetyo Hadi tidak mengkhawatirkan hasil beberapa lembaga survei yang 
menunjukkan elektabilitas Prabowo 
Subianto
 kalah dibanding Jokowi.

Menurut dia, survei itu hanya sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan 
strategi bukan patokan menang atau kalah. "Kita yakin. Insyaallah kita akan 
menang," katanya di DoubleTree Hotel, Jakarta Pusat, Senin, 12 Maret 2018.

Baca juga: Alasan Prabowo Subianto Tak Hadiri Deklarasi Capres oleh 
Gerindra

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan elektabilitas yang 
lebih rendah dari inkumben itu, karena saat ini Prabowo belum melakukan 
gerakan. Dia yakin angka itu akan naik. "Diam aja gak ngapa-ngapain angkanya 
cukup fantastis," katanya.

Simulasi yang dilakukan oleh lembaga survei Poltracking Februari lalu, 
elektabilitas Jokowi masih unggul 55,9 dibandingkan dengan Prabowo di angka 
29,9 persen.

Baca juga: Muzani Teruskan Dukungan Gerindra Jakarta ke Prabowo 
Subianto

Desember 2017, survei Indo Barometer menunjukan elektabilitas Jokowi mencapai 
34,9 persen sedangkan 
Prabowo
 hanya 12,1 persen. Sedangkan dalam Survei PolMark elektabilitas Jokowi 
berkisar 50,2 persen dan Prabowo 22 persen.



 ==

https://nasional.tempo.co/read/1068911/alasan-prabowo-subianto-tak-hadiri-deklarasi-capres-oleh-gerindra


Alasan Prabowo Subianto Tak Hadiri Deklarasi
Capres oleh Gerindra
Reporter:
Arkhelaus Wisnu Triyogo
Editor:
Rina Widiastuti
Senin, 12 Maret 2018 13:25 WIB
[https://statik.tempo.co/data/2017/12/26/id_672208/672208_720.jpg]

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan 
deklarasi Dewan Pimpinan Daerah untuk mengusung Prabowo 
Subianto sebagai calon presiden 
adalah inisiatif daerah. Fadli menyebutkan Prabowo Subianto sedang berada di 
luar negeri ketika deklarasi dukungan itu dilakukan oleh pengurus daerah.

"Kalau deklarasi itu inisiatif dari daerah-daerah dari DPD di seluruh 
Indonesia, tapi memang Pak Prabowonya masih di luar negeri," kata Fadli Zon di 

[GELORA45] dari yogya menyebar ke jateng

[ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]]

Kreasi warga dan murid SMK ini sudah sekitar 5 tahun berguna di Yogya dan terus 
menyebar ke beberapa kota di Jawa-tengah.

becaklistrik kreasi warga


becak tenaga surya kreasimurid SMK

[GELORA45] Titiek Soeharto: Kita Butuh GBHN

['Karma, I Nengah [PT. BI-POS]' ineng...@chevron.com [GELORA45]]

GBHN memang perlu sekali dihidupkan kemabali, tapi jangan lagi membuat program 
repelita yang isinya lepas landas.
Saat ini bukan lendas lagi yang ada tapi tunggang langgang

From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com]
Sent: Monday, March 12, 2018 9:33 PM
Subject: [**EXTERNAL**] [GELORA45] Titiek Soeharto: Kita Butuh GBHN



Apakah Titik Soeharto ini bekas isteri Prabowo?



http://sp.beritasatu.com/home/titiek-soeharto-kita-butuh-gbhn/123161



Titiek Soeharto: Kita Butuh GBHN
Senin, 12 Maret 2018 | 8:40

[Putri kedua mantan Presiden kedua RI, Titiek Soeharto (ANTARA FOTO/Regina 
Safri)]



[JAKARTA] Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Siti Hediati Haryadi (Titiek 
Soeharto) menilai bahwa Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) saat ini kembali 
diperlukan.

Hal tersebut disampaikan Titiek saat memperingati Soeharto sebagai Bapak 
Pembangunan Indonesia sekaligus peringatan diterbitkannya Surat Perintah 
Sebelas Maret (Supersemar) tahun 1965 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), 
Jakarta Timur, Minggu (11/3).

"Saya rasa perlu (diterapkan kembali GBHN), ternyata setelah kita reformasi itu 
kita butuh GBHN," ujar Titiek di lokasi.

Jika tidak ada haluan negara, katanya, perjalanan negara ini justru akan 
melenceng. Hal tersebut karena setiap kepala daerah akan memiliki kebijakan 
sendiri-sendiri.

"Jadi saya rasa GBHN itu perlu, siapapun presidennya harus mengikuti garis 
besar haluan negara sehingga perlu ada GBHN lagi," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri juga menyampaikan agar 
dihidupkannya kembali GBHN sebagai pedoman negara ini. Ia menilai, arah politik 
pemerintahan yang disusun dengan Pancasila dan UUD 1945 sudah seharusnya 
ditetapkan dalam GBHN tersebut.

GBHN sendiri ditetapkan oleh MPR untuk jangka waktu lima tahun. Namun dengan 
diamandemennya UUD 1945 saat reformasi, maka menyebabkan perubahan peran MPR 
dan Presiden, maka GBHN tidak berlaku lagi. [D-14]

Re: [GELORA45] dari yogya menyebar ke jateng

[ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]]

Masyarakat Lombok, khususnya di Gili Trawangan 

mempertahankan Cidomo (cikar khas Lombok) tetap 

bertenaga kuda sebagai daya tarik / ciri khaswisatanya. 

Di samping itu mereka juga ingin modernisasi jangansampai 

mematikan tradisi / usaha saudara-saudara perternakkuda 

di Sumba.

 --- inengahk@... wrote:


Kalau di Bali sudah ada dokar atau delman/cikar memakai tenaga listrik-surya
From: ajeg

 Kreasi warga dan murid SMK ini sudah sekitar 5 tahun berguna di Yogya dan 
terus menyebar ke beberapa kota di Jawa-tengah.

becaklistrik kreasi warga

becak tenaga surya kreasimurid SMK

[GELORA45] 5 juta tenaga kerja yang diserap lewat program Padat karya

['Karma, I Nengah [PT. BI-POS]' ineng...@chevron.com [GELORA45]]

Saya sempat buka medsos kemarin, katanya tahun 2018 ini pemerintah menyerap 
kurang lebih 5 juta tenaga kerja lewat padat karya dengan memanfaatkan Dana 
Desa.
Katanya sik jenis industrinya berupa UMKM dll
Jika ini benar berarti tidak ada pengangguran lagi dong di indonesia.
Apakah tenaga yang diserap ini, sifatnya permanen atau cuma temporary.
Dan kenapa tahun-tahun kemarin adem ayem saja

[GELORA45] Istri melahirkan, sekarang PNS boleh cuti sebulan

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

Istri melahirkan, sekarang PNS boleh cuti sebulan
 Selasa, 13 Maret 2018 10:53 WIB
 
Aparatur sipil negara berfoot bersama seusai mengikuti upacara peringatan HUT 
ke-46 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), di Monas, Jakarta, Rabu 
(29/11/2017). Dalam pidatonya saat memimpin upacara HUT ke-46 Korpri Presiden 
Joko Widodo menyampaikan, agar aparatur sipil negara harus mampu mengurangi 
ketertinggalan dalam memberikan pelayanan kepada publik. (ANTARA FOTO/Puspa 
Perwitasari)

Jakarta (ANTARA News) - Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria sekarang diijinkan cuti 
paling lama satu bulan untuk mendampingi istrinya yang sedang melahirkan.

Hal itu diatur secara rinci oleh pemerintah di Peraturan Kepala (Perka) Badan 
Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti 
PNS mengenai tata cara pemberian cuti berdasarkan jenis cuti, diantaranya 
adalah cuti alasan penting (CAP), demikian dilansir situs Sekretariat Kabinet 
Republik Indonesia pada Senin (12/3).

Dalam lampiran Perka BKN Nomor 24 Tahun 2017 poin IIE Nomor 3 disebutkan, PNS 
laki-laki yang istrinya melahirkan baik normal maupun melalui operasi sesar 
dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan 
rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan.

Baca juga: Menkeu dukung gaji penuh perempuan cuti melahirkan

“Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh Pejabat Yang Berwenang 
Memberikan Cuti paling lama 1 (satu) bulan,” bunyi poin IIE Nomor 6 Lampiran 
Perka BKN itu.

cuti tahunan utuh

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad 
Ridwan menjelaskan, kebijakan pemberian cuti bagi PNS laki-laki untuk 
mendampingi istrinya melahirkan itu merupakan salah satu bentuk dukungan 
Pemerintah pada pengarusutamaan jender dengan memberikan kesempatan sama kepada 
PNS laki-laki dan wanita dalam mengurus keluarga.

“Dalam Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 disebutkan CAP bagi PNS laki-laki yang 
mendampingi istri bersalin tersebut tidak memotong cuti tahunan dan selama 
menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, PNS yang bersangkutan menerima 
penghasilan PNS,” ujar Moh. Ridwan.

Baca juga: Kak Seto usulkan cuti melahirkan tiga tahun

Penghasilan sebagaimana dimaksud terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, 
tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan sampai dengan ditetapkannya Peraturan 
Pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS.

Diakui Kepala Biro Humas BKN itu, bahwa secara umum pemberian cuti melahirkan 
bagi pekerja laki-laki di Indonesia belum diatur dalam aturan khusus, dan 
jikapun terdapat perusahaan swasta yang memberlakukan kebijakan tersebut, 
jangka waktu cuti yang diberikan beragam.

Baca juga: AIMI perjuangkan cuti melahirkan selama enam bulan

“Sebagai contoh, dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan Pasal 93 Ayat (4) huruf e diatur bahwa pekerja laki-laki di 
Indonesia memperoleh hak cuti mendampingi istri melahirkan hanya selama 2 (dua) 
hari,” ungkap Ridwan.

Sementara itu kebijakan cuti melahirkan bagi PNS laki-laki melalui CAP yang 
diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 24 Tahun 2017 
disebutkan bahwa lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh Pejabat 
Yang Berwenang Memberikan Cuti paling lama 1 (satu) bulan.

Baca juga: Sandiaga Uno akan bikin terobosan cuti melahirkan 
Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: AA Ariwibowo

[GELORA45] Menkeu Sri Mulyani menyebut defisit anggaran akhir Februari Rp48, 9 triliun

['Karma, I Nengah [PT. BI-POS]' ineng...@chevron.com [GELORA45]]

Menurut info di medsos katanya Pulau Bali yang  kecilnya seujung kuku dari luas 
indonesia dan tanpa SDA, katanya bisa menyumbang ke APBN sebesar 60 Triliun
Lantas bagaimana halnya dengan Kalimantan, Sumatra, papua, dan jawa, Sulawesi, 
Maluku yang luasnya 500 kali dari Bali.
Jika misalnya Kalimantan dan Sumatra serta papua, Sulawesi dan maluku yang 
luasnya 500 kali dari pulau bali,
Mestinya hasilnya segini dong 60 T x 500=30.000 triliun.


From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com]
Sent: Monday, March 12, 2018 5:18 PM
Subject: [**EXTERNAL**] [GELORA45] Menkeu Sri Mulyani menyebut defisit anggaran 
akhir Februari Rp48, 9 triliun





https://www.antaranews.com/berita/692312/menkeu-sri-mulyani-menyebut-defisit-anggaran-akhir-februari-rp489-triliun



Menkeu Sri Mulyani menyebut defisit anggaran akhir Februari Rp48,9 triliun

Senin, 12 Maret 2018 16:11 WIB

Menkeu Sri Mulyani Indrawati (REUTERS/Christopher Pike)

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan 
defisit anggaran dalam APBN hingga akhir Februari 2018 mencapai Rp48,9 triliun 
atau sekitar 0,33 persen terhadap PDB.

"Realisasi ini lebih baik dari periode sama pada 2017 sebesar Rp54,7 triliun 
atau 0,40 persen terhadap PDB," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers realiasi APBN 
2018 di Jakarta, Senin.

Sri Mulyani menjelaskan realisasi defisit anggaran tersebut berasal dari 
pendapatan negara yang telah mencapai Rp200,1 triliun dan belanja negara yang 
tercatat sebesar Rp249 triliun.

Ia memaparkan realisasi pendapatan negara terdiri atas penerimaan perpajakan 
yang tercatat sebesar Rp160,7 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar 
Rp39,2 triliun.

"Realisasi penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak ini tercatat 
masing-masing tumbuh 13,6 persen dan 34 persen dibandingkan periode tahun 
lalu," ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, realisasi belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat 
yang telah mencapai Rp127,6 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa 
sebesar Rp121,5 triliun.

Sri Mulyani mengatakan belanja pemerintah pusat tersebut terdiri atas belanja 
Kementerian Lembaga sebesar Rp56,2 triliun dan belanja non Kementerian Lembaga 
Rp72,4 triliun.

"Penyerapan belanja ini lebih cepat karena realisasi belanja Kementerian 
Lembaga dan non Kementerian Lembaga pada akhir Februari 2017 masing-masing 
tercatat Rp43,9 triliun dan Rp59 triliun," katanya.

Untuk pembiayaan anggaran hingga akhir Februari 2018, pemerintah juga telah 
menyerap dana sebesar Rp57,2 triliun yang berasal dari pinjaman, utang, 
investasi maupun pembiayaan lainnya.

"Neraca keseimbangan primer juga tercatat sebesar Rp14,5 triliun, lebih rendah 
dari pencapaian pada akhir Februari 2017 sebesar Rp22,4 triliun," kata Sri 
Mulyani.

Pewarta: Satyagraha
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Re: [GELORA45] Muslim Cyber Army: a 'fake news' operation designed to bring down Indonesia's leader

[ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]]

 Jadi, apa peran polisi, sebagai alat negara ataudiperalat penguasa?
 --- jonathangoeij@... wrote: 
ada benarnya juga, yg satu memakai kekuasaan yg ada ditangan utk memberangus, 
yg satunya lagi memakai isue hoax primordial agama.


--- ajegilelu@... wrote :


Artinya betul pemerintah memang bukan sedang memerangi hoax tapi sekedar 
memberangus lawan-lawan politiknya. 
Ya mau bilang apa, rezim ini memang dimulai dengain hoax mobil esemka.
--- jonathangoeij@... wrote:

Muslim Cyber Army: a 'fake news' operation designed to bring down Indonesia's 
leader



Police in Indonesia make arrests as Guardian investigation reveals fake Twitter 
accounts and violent propaganda


  A screengrab from the Muslim Cyber Army acebook page. Photograph: Facebook



Police in Indonesia believe they have uncovered a clandestine fake news 
operation designed to corrupt the political process and destabilise the 
government.



In a string of arrests across the archipelago in recent weeks, authorities have 
revealed the inner workings of a self-proclaimed cyber-jihadist network known 
as the Muslim Cyber Army (MCA).

The network is accused of spreading fake news and hate speech to inflame 
religious and ethnic schisms; fan paranoia around gay men and lesbians, alleged 
communists and Chinese people; and spread defamatory content to undermine the 
president.

Police say the network was orchestrated through a central Whatsapp group called 
the Family MCA.

One wing was tasked with stockpiling divisive content to disseminate, while a 
separate “sniper” team was employed to hack accounts and spread computer 
viruses on the electronic devices of their opponents.

The arrest of 14 individuals is the second such syndicate police have busted in 
the last year – deepening fears around Indonesia’s vulnerability to the 
pernicious spread of fake news.

False accounts and lies

In the world’s largest Muslim-majority nation, among the top five biggest users 
of Facebook and Twitter globally, some say it is unsurprising that rising 
religiosity and racial division is playing out viciously online..

It is in this environment that the Muslim Cyber Army was born and has since 
thrived, in a digital ecosystem flush with bots, fake accounts and lies.



A Guardian investigation conducted over several months uncovered one 
coordinated cluster of the Muslim Cyber Army on Twitter.
FacebookTwitterPinterest

  Identical tweets from bots. Photograph: Twitter









The investigation identified:
   
   - A matryoshka doll-like system of more than 100 bots or semi-automated 
accounts.   

   - Links between the cyber army and opposition parties, as well as the 
military.
   - Details of 103 cases of brutal “bounty hunting” incited by the 
“cyber-jihadists”.

The network identified by the Guardian was created for the sole purpose of 
tweeting inflammatory content and messages designed to amplify social and 
religious division, and push a hardline Islamist and anti-government line.

Tell-tale signs of a bot

The messaging was cleverly designed to appeal to broad Islamic sympathies.

Posts about the persecution of Muslims in Myanmar and Palestine, for example, 
were mixed in with domestically inspired vitriol, hatred for the Chinese 
minority, or support for hardline Indonesian figures and their protests.

The network, which functioned between July and November 2017, had all the 
tell-tale signs of a bot, or network of semi-automated accounts.

Posts were often identical in nature, with the same text, meme or hashtag 
repeated dozens of times. The accounts would sometimes tweet up to 30 times a 
day. All accounts were opaque, with no name or location, and followed 
identifiable patterns.

One group of 30 accounts, for example, featured striking profile photos of 
bearded, Viking-esque men, with the names of different Indonesian military 
bases or agencies, or government posts. Another set featured accounts with 
pictures of pigs.

The discovery illuminates how different interest groups operated within the MCA 
network for nefarious political ends. It also highlights how easy it is to game 
social media networks, especially Twitter.



With an army of bots, semi-automated and fake accounts, it is relatively simple 
to sway public perception, propel a hashtag into a trending list, or engineer 
an online poll.


  Facebook image from the Muslim Cyber Army. Photograph: Facebook









In the lead-up to what is expected to be a heated 2019 presidential election – 
a likely replay of the bitter 2014 contest – the MCA has regularly generated 
questionable surveys. The polls often feature a picture of the two expected 
candidates, current president Joko Widodo, and his rival, former army general 
Prabowo Subianto.

Under pictures of the two men, users are asked to retweet for Prabowo or “like” 
for Widodo.

The results, retweeted by thousands of seemingly fake accounts and bots, 
invariably sway in the former general’s favour.

Viciously targeted

Last year 

[GELORA45] dari yogya menyebar ke jateng

['Karma, I Nengah [PT. BI-POS]' ineng...@chevron.com [GELORA45]]

Saya kalau kelombok sering naik cidomo, cuma kalau cidomo atau dokar itu 
kotorannya yang menjadi masalah.
Karena kotorannya sering berjatuhan dijalan, walaupun sudah dipasangi karung di 
pantat kudanya.
Mungkin karena penuh atau saat kudanya buang air besar terlalu maju posisinya

From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com]
Sent: Tuesday, March 13, 2018 3:03 PM
To: GELORA45@yahoogroups.com
Subject: [**EXTERNAL**] Re: [GELORA45] dari yogya menyebar ke jateng



Masyarakat Lombok, khususnya di Gili Trawangan

mempertahankan Cidomo (cikar khas Lombok) tetap

bertenaga kuda sebagai daya tarik / ciri khas wisatanya.

Di samping itu mereka juga ingin modernisasi jangan sampai

mematikan tradisi / usaha saudara-saudara perternak kuda

di Sumba.

--- inengahk@... wrote:

Kalau di Bali sudah ada dokar atau delman/cikar memakai tenaga listrik-surya
From: ajeg

Kreasi warga dan murid SMK ini sudah sekitar 5 tahun
berguna di Yogya dan terus menyebar ke beberapa kota
di Jawa-tengah.


becak listrik kreasi warga

becak tenaga surya kreasi murid SMK

Re: [GELORA45] Muslim Cyber Army: a 'fake news' operation designed to bring down Indonesia's leader

[jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

ada benarnya juga, yg satu memakai kekuasaan yg ada ditangan utk memberangus, 
yg satunya lagi memakai isue hoax primordial agama.


---In GELORA45@yahoogroups.com,  wrote :

 Artinya betul pemerintah memang bukan sedang 
 memerangi hoax tapi sekedar memberangus lawan-lawan 
 politiknya. 
 

 Ya mau bilang apa, rezim ini memang dimulai dengain 
 hoax mobil esemka.
 

 --- jonathangoeij@... wrote:
 

 Muslim Cyber Army: a 'fake news' operation designed to bring down Indonesia's 
leader 
https://www.theguardian.com/world/2018/mar/13/muslim-cyber-army-a-fake-news-operation-designed-to-bring-down-indonesias-leader

 
 Police in Indonesia make arrests as Guardian investigation reveals fake 
Twitter accounts and violent propaganda


 
 
https://www.theguardian.com/world/2018/mar/13/muslim-cyber-army-a-fake-news-operation-designed-to-bring-down-indonesias-leader#img-1
  A screengrab from the Muslim Cyber Army acebook page. Photograph: Facebook 

 Police in Indonesia https://www.theguardian.com/world/indonesia believe they 
have uncovered a clandestine fake news operation designed to corrupt the 
political process and destabilise the government.
 
 In a string of arrests across the archipelago in recent weeks, authorities 
have revealed the inner workings of a self-proclaimed cyber-jihadist network 
known as the Muslim Cyber Army (MCA).
 The network is accused of spreading fake news and hate speech to inflame 
religious and ethnic schisms; fan paranoia around gay men and lesbians, alleged 
communists and Chinese people; and spread defamatory content to undermine the 
president.
 Police say the network was orchestrated through a central Whatsapp group 
called the Family MCA.
 One wing was tasked with stockpiling divisive content to disseminate, while a 
separate “sniper” team was employed to hack accounts and spread computer 
viruses on the electronic devices of their opponents.
 The arrest of 14 individuals is the second such syndicate police have busted 
in the last year – deepening fears around Indonesia’s vulnerability to the 
pernicious spread of fake news.
 False accounts and lies In the world’s largest Muslim-majority nation, among 
the top five biggest users of Facebook and Twitter globally, some say it is 
unsurprising that rising religiosity and racial division is playing out 
viciously online.
 It is in this environment that the Muslim Cyber Army was born and has since 
thrived, in a digital ecosystem flush with bots, fake accounts and lies.
 
 A Guardian investigation conducted over several months uncovered one 
coordinated cluster of the Muslim Cyber Army on Twitter.
 
 Facebook 
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=180444840287=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2F2018%2Fmar%2F13%2Fmuslim-cyber-army-a-fake-news-operation-designed-to-bring-down-indonesias-leader%3FCMP%3Dshare_btn_fb%26page%3Dwith%3Aimg-2%23img-2=https%3A%2F%2Fmedia.guim.co.uk%2F0705661b44ec94e2345aa6f618c221ae2772584f%2F0_0_752_683%2F752.jpgTwitter
 
https://twitter.com/intent/tweet?text=Muslim%20Cyber%20Army%3A%20a%20%27fake%20news%27%20operation%20designed%20to%20bring%20down%20Indonesia%27s%20leader=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2F2018%2Fmar%2F13%2Fmuslim-cyber-army-a-fake-news-operation-designed-to-bring-down-indonesias-leader%3FCMP%3Dshare_btn_tw%26page%3Dwith%3Aimg-2%23img-2Pinterest
 
http://www.pinterest.com/pin/create/button/?description=Muslim%20Cyber%20Army%3A%20a%20%27fake%20news%27%20operation%20designed%20to%20bring%20down%20Indonesia%27s%20leader=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2F2018%2Fmar%2F13%2Fmuslim-cyber-army-a-fake-news-operation-designed-to-bring-down-indonesias-leader%3Fpage%3Dwith%3Aimg-2%23img-2=https%3A%2F%2Fmedia.guim.co.uk%2F0705661b44ec94e2345aa6f618c221ae2772584f%2F0_0_752_683%2F752.jpg
 
https://www.theguardian.com/world/2018/mar/13/muslim-cyber-army-a-fake-news-operation-designed-to-bring-down-indonesias-leader#img-2
  Identical tweets from bots. Photograph: Twitter 

 

 

 The investigation identified:
 A matryoshka doll-like system of more than 100 bots or semi-automated accounts.
 Links between the cyber army and opposition parties, as well as the military. 
Details of 103 cases of brutal “bounty hunting” incited by the 
“cyber-jihadists”. The network identified by the Guardian was created for the 
sole purpose of tweeting inflammatory content and messages designed to amplify 
social and religious division, and push a hardline Islamist and anti-government 
line.
 Tell-tale signs of a bot The messaging was cleverly designed to appeal to 
broad Islamic sympathies.
 Posts about the persecution of Muslims in Myanmar and Palestine, for example, 
were mixed in with domestically inspired vitriol, hatred for the Chinese 
minority, or support for hardline Indonesian figures and their protests.
 

 The network, which functioned between July and November 2017, had all the 
tell-tale signs of a bot, or network of semi-automated accounts.
 Posts were often 

[GELORA45] dari yogya menyebar ke jateng

['Karma, I Nengah [PT. BI-POS]' ineng...@chevron.com [GELORA45]]

Kalau di Bali sudah ada dokar atau delman/cikar memakai tenaga listrik-surya

From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com]
Sent: Tuesday, March 13, 2018 2:18 PM
To: GELORA45@yahoogroups.com
Subject: [**EXTERNAL**] [GELORA45] dari yogya menyebar ke jateng


Kreasi warga dan murid SMK ini sudah sekitar 5 tahun
berguna di Yogya dan terus menyebar ke beberapa kota
di Jawa-tengah.


becak listrik kreasi warga


becak tenaga surya kreasi murid SMK

[GELORA45] BU KINAH – AKTIVIS ANTI-POLIGAMI YANG TERHALANG PULANG

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

Evi Sutrisno menambahkan 4 foto baru.
9 Maret pukul 18:21 · 
Mengenang Perempuan Menginspirasi 
BU KINAH – AKTIVIS ANTI-POLIGAMI YANG TERHALANG PULANG

Kami menjumpaimu di pinggiran kota Nanchang saat musim rontok 2015. Engkau 
telah berusia 105 tahun dan tak lagi banyak bicara. Namun, dari beberapa kawan 
lamamu, kudengar kisah dirimu. “Cantik jelita” begitu mereka menggambarkanmu. 
Sebagai perawan muda nan cantik, engkau dinikahkan dengan seorang priyayi. 
Dijadikan istri ke sekian…“Biasalah begitu, apalagi di zaman tahun 30-an,” 
demikian orang memberi permakluman. Seolah wajar bila di balik kecantikan 
seorang perempuan, tersembunyi kutukan.

Namun engkau menolak takluk. Dengan segenap keberanian, kau pergi meninggalkan 
perkawinan walaupun saat itu engkau telah melahirkan seorang bocah laki-laki. 
Ia kau bawa lari. Aku terbayang betapa banyak ejekan, cacian, tekanan yang 
harus kau pikul atas keputusanmu. Tapi kau lebih memilih menghadapi semua itu 
daripada hidup dimadu.

Kemudian kudengar kau menggabungkan diri dalam Gerwani. Bersama kawan-kawan 
aktivis, engkau berjuang demi pendidikan anak perempuan, persamaan upah untuk 
buruh perempuan dan menghentikan praktik poligami.

Engkau memutuskan menikah kedua kali dengan seorang kader PKI Jawa Timur – pak 
Mamat – demikian ia dikenal. Kalian membentuk keluarga baru dengan seorang anak 
laki-laki dan seorang anak perempuan.

Awal September 1965, engkau menemani pak Mamat berkunjung ke Cina sebagai 
“delegasi sakit.” Sebutan ini adalah candaan di antara para kawan bagi mereka 
yang datang ke Cina untuk berobat. Saat itu memang ada banyak yang melawat ke 
Cina dalam berbagai rombongan. Ada delegasi wakil rakyat, guru, pemuda, 
olahragawan, seniman, dan wartawan untuk merayakan 1 Oktober - hari nasional 
Cina. Kunjungan berubah menjadi pengasingan saat meletus G-30-S di tanah air. 
Atas pertimbangan keselamatan, pemerintah Cina memberikan perlindungan bagi 
para tamu yang terhalang pulang.

Tak terbayang deritamu sebagai ibu yang tak dapat mengetahui keselamatan 
anak-anak dan keluarga. Juga, pedihmu saat mendengar teman seperjuangan di 
Gerwani satu demi satu ditangkapi, dianiaya dan diperkosa. Dengan licik Orde 
Bau memutarkan balikkan sejarah perjuangan kalian. Dari pejuang persamaan hak 
perempuan, Gerwani dituduh jadi perempuan pembantai dan penyiksa para jenderal. 
Sebuah pelintiran sejarah yang membuat generasi muda Indonesia menyamakan 
Gerwani dengan kebuasan dan kekejian.

Sekitar tahun ’80-an, pak Mamat meninggal dunia. Engkau melanjutkan hidup 
bersama ratusan kawan yang juga terhalang pulang. Satu demi satu mereka gugur 
di Cina atau mengungsi ke Eropa. Engkau merasa terlalu tua untuk pergi ke 
tempat baru dan memutuskan untuk menetap di pinggiran Nanchang – di sebuah 
pemukiman yg disediakan untuk kaum terhalang pulang. Saat kami mengunjungimu, 
tinggal satu kawan senasib di situ. Sayangnya, ia pun lebih banyak diam membisu.

Anak-anakmu ternyata selamat dari pembantaian massal. Mereka pernah beberapa 
kali datang menengokmu dan membawa serta cucu dan cicitmu. Kunjungan terakhir 
sekitar tahun 2000, saat engkau berulangtahun ke-90. Kemudian putramu meninggal 
dunia.

Saat ragamu tak berdaya, pemerintah Cina menyediakan seorang perawat. Di usia 
tua engkau sulit berbahasa Cina. Sang perawat harus belajar beberapa kata 
Indonesia. “Manti (mandi), makan, titur (tidur), minum” empat kata itu 
dilafalkannya dengan logat yang kental.

Saat kita berjumpa, kau telah banyak lupa Bahasa Indonesia. Hanya dalam Bahasa 
Jawa kau masih mampu bicara walau terbata-bata. Kugenggam tanganmu, antara 
sedih dan haru. Di hari tuamu, engkau harus menghabiskan hidup dalam sunyi. 
Sungguh berat saat kami harus berpamitan. Aku berbisik di telingamu bak 
memanjatkan doa 
“Kulo pamit rumiyin nggih, Bu. (Saya pamit dulu, Bu) 
Mugi-mugi bu Kinah terus kuat, seger lan waras (Semoga bu Kinah terus kuat, 
segar dan sehat)
Kulo nyuwun sun nggih, kersane ketularan awet ayu kados Ibu… (Saya minta cium 
ya, supaya ketularan awet cantik seperti ibu)”

Tak kami sangka, engkau tertawa lebar mendengar kalimat terakhir. Sebuah tawa, 
yang menurut sang perawat, telah bertahun-tahun tak lagi menghias wajahmu. 
Empat bulan kemudian, kami mendengar kabar duka. Engkau pergi menyusul suami 
dan anakmu tercinta.

Ibu Kinah, kami merasa sangat terhormat dapat berjumpa denganmu
Mendengar lika-liku kisah hidup dan perjuanganmu
Pedih mendengar hidupmu berakhir getir seorang diri 
Namun semangat perjuanganmu demi persamaan hak perempuan terus kami warisi.

Seattle, 8 Maret 2018

Photos by: Adrian Sudjono

[GELORA45] West Papua’s enduring struggle for independence

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

http://www.atimes.com/west-papuas-enduring-struggle-independence/
West Papua’s enduring struggle for independence

[image: Giacomo Tognini]
By Giacomo
Tognini  March 13, 2018 4:24
AM (UTC+8)


The next two years could prove to be transformative for Melanesia, a region
of Pacific islands spanning from Papua in the west to Fiji in the east. Two
votes on independence, scheduled in 2018
 and 2019
,
could bring two new nations into the fold and shake up the politics of a
region where decolonization is still a pressing matter.

One more long-running movement hopes to join their ranks: the United
Liberation Movement for West Papua (ULMWP), which seeks independence for
the Indonesian-controlled western half of the island. Unlike their
neighbors in French New Caledonia and the Papuan island of Bougainville,
there is little prospect of a free vote for West Papuans.

The dailyReport 

Must-reads from across Asia - directly to your inbox

In an unprecedented effort organized by ULMWP leader Benny Wenda,
activists in West Papua and among the diaspora worked to collect 1.8
million signatures throughout West Papua’s two provinces for an
independence petition

to be presented to the United Nations last September. Despite receiving the
backing of over 70% of West Papua’s population, the effort to gain a seat
at the UN Decolonization Committee failed — it won the support of only
eight countries, all of them small Caribbean and Pacific island states.



“I think the Indonesian government will increase its efforts to block the
ULMWP,” says Jakarta-based Human Rights Watch researcher Andreas Harsono.
“This could range from increasing bilateral cooperation with Melanesian
states to threatening to boycott some businesses over their support for
West Papua.”

Indonesia’s Papuan provinces were incorporated into the country in 1969,
when Indonesian authorities held a widely disputed referendum that ended
seven years of UN administration following the departure of the Dutch
colonial regime. An on-and-off conflict with local separatists of various
stripes has endured since then, with the Indonesian military accused

of atrocities amounting to genocide against the Papuan population.
*Political prisoners*

The Indonesian authorities aggressively prosecute any actions deemed
supportive of independence, including jailing activists for raising West
Papua’s “Morning Star” flag. The election of Joko Widodo, commonly known as
Jokowi, to the Indonesian presidency in 2014 raised hopes of a thaw in the
conflict. He promised to lift restrictions that forbade journalists from
visiting the region on the campaign trail, but those hopes have largely
been dashed.

While he did lift the bans, it is still difficult for reporters to access
West Papua. Jakarta released several high-profile prisoners that had been
in jail for years, but authorities still imprisoned up to 8,000 Papuans in
mass temporary arrests over the last two years. Political prisoners like
27-year-old Yanto Awerkion, who was arrested

last May in the coastal city of Timika while collecting signatures for the
ULMWP petition, remain in jail with uncertain prospects for release.

“Jokowi would probably like to see these political prisoners released, but
there have been more mass arrests,” says Dr. Jim Elmslie, co-founder of the
West Papua Project at the University of Sydney’s Centre for Peace and
Conflict Studies. Harsono agrees, pointing out that the number of annual
arrests has risen well into the thousands under the Jokowi administration.
*War & peace*

Activists fighting for independence in West Papua have operated under a
variety of different armed and peaceful groups since 1969. While going
through several periods of internal division, most have long operated under
the umbrella of the Free Papua Movement, also known by its Indonesian
acronym, OPM.

Activists fighting for independence in West Papua have operated under a
variety of different armed and peaceful groups since 1969

The OPM’s armed wing, known as the TPN-PB, has long engaged in a low-level
insurgency against the Indonesian military and police. Another target of
its attacks has been the Phoenix-based mining company Freeport-McMoRan,
which operates the enormous Grasberg gold and copper mine in the region’s
western mountains. Indigenous Papuans living in nearby towns have long
protested that they see receive little of the lucrative wealth produced,

[GELORA45] Menlu ajak umat Islam Rusia sebarkan perdamaian

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*Apakah umat Islam di Rusia pasif dalam masalah perdamaian dibandingkan
dengan kaum seagama mereka di NKRI dan oleh karena itu perlu diajak?*

https://www.antaranews.com/berita/692498/menlu-ajak-umat-islam-rusia-sebarkan-perdamaian
Menlu ajak umat Islam Rusia sebarkan perdamaian

Selasa, 13 Maret 2018 07:45 WIB

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam kunjungan
kerja ke Moskow mengajak umat Islam di Rusia untuk bersama-sama menyebarkan
nilai-nilai perdamaian dan toleransi.

Menlu RI mengawali kunjungan kerja ke Moskow dengan menemui Wakil Ketua
Majelis Muslim Federasi Rusia, Damir Gizatullin, di Masjid Agung Moskow,
seperti disampaikan dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri yang
diterima di Jakarta, Selasa.

Dalam pertemuan tersebut, Menlu RI mengajak umat Islam di Rusia untuk
bersama-sama dengan umat Muslim di Indonesia menyebarkan nilai-nilai
perdamaian dan teloransi.

"Indonesia memiliki umat Muslim terbesar dunia dan Rusia jumlah muslimnya
juga cukup banyak, sehingga akan baik apabila hubungan bisa ditingkatkan
dan sama-sama menyebarkan nilai-nilai perdamaian dan toleransi yang saat
ini dibutuhkan," ujar Menlu Retno kepada Wakil Ketua Mejelis Muslim
Federasi Rusia.

Masjid Agung Moskow adalah salah satu masjid terbesar di Rusia dan di
Eropa. Masjid tersebut dibangun pertama kali pada 1904. Pada 1956, Presiden
Soekarno juga sempat berkunjung ke Masjid Agung Moskow.

*Baca juga: Jejak Soekarno di Masjid Agung Moskow
*

Untuk menampung jamaah yang semakin besar, masjid tersebut dibongkar dan
dibangun kembali pada 2011, serta diresmikan sehari sebelum Idul Adha pada
September 2015 oleh Presiden Vladimir Putin.

Masjid Agung Moskow memiliki luas lahan 18.900 meter persegi dengan enam
lantai dan dapat menampung sekitar 10.000 orang. Di Masjid Agung Moskow
juga terdapat sekolah untuk mendidik dan mempersiapkan para imam dan khatib..

Pada kesempatan itu, Menlu RI mengusulkan kepada Wakil Ketua Majelis Muslim
Federasi Rusia untuk mengadakan pertukaran imam antara Indonesia dan Rusia.

Lebih lanjut Menlu Retno menyampaikan rencana pertemuan dialog lintas
kepercayaan antara Indonesia dan Rusia pada akhir tahun ini, dan
mengharapkan dukungan dari Dewan Mufti Rusia.

*Baca juga: Menlu Retno akan berkunjung ke Rusia pada 12-13 Maret
*

Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Fitri Supratiwi
COPYRIGHT © ANTARA 2018

[GELORA45] TNI AD selidiki tenggelamnya kapal Kodam Jaya di Kepulauan Seribu

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*Belum bertempur sudah tenggelam? hehehehehehe*


https://www.antaranews.com/berita/692580/tni-ad-selidiki-tenggelamnya-kapal-kodam-jaya-di-kepulauan-ser

TNI AD selidiki tenggelamnya kapal Kodam Jaya di Kepulauan Seribu

Selasa, 13 Maret 2018 15:02 WIB



Jakarta (ANTARA News) - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI
Mulyono mengatakan akan menyelidiki penyebab tenggelamnya kapal motor cepat
Komando milik Kodam Jaya di perairan Kepulauan Seribu pada Senin (12/3).

"Bukan kita jadikan suatu yang dipersoalkan bahwa alatnya jelek, belum
tentu ya. Semua kita investigasi persoalannya apa, masalahnya apa, dari
permasalahan itulah kita belajar," kata Mulyono di Jakarta, Selasa.

Mulyono menyebut tenggelamnya kapal milik TNI AD itu merupakan musibah yang
tidak diduga, namun tetap akan melakukan evaluasi menyusul kejadian
tersebut.

Mantan Pangkostrad itu meminta insiden tenggelamnya kapal itu dianggap
sebagai cerminan buruknya alutsista milik TNI AD.

"Jadi jangan kita ngomong berarti alatnya jelek, belum tentu. Jadi ndak
apa-apa. Itu musibah, saya terima ya kalau ada orang bicarakan sebagainya.
Oke enggak apa-apa. Masukan yang positif boleh kita terima tetapi saya
tetap berpedoman kepada hasil investigasi," katanya.

Hingga saat ini, kata Mulyono, dia belum mendapat laporan resmi soal
kejadian yang menimpa kapal milik Kodam Jaya tersebut.

Mulyono berharap kejadian tersebut tidak terulang lagi di tubuh TNI AD.

"Saya tidak bisa mengatakan seperti apa, karena saya belum mendapat
laporannya. Tetapi saya akan belajar dai musibah itu, saya akan
mengevaluasi itu dan ke depan bagaimana tidak boleh terjadi lagi," katanya.

Sebelumnya, Kepala Penerangan Kodam Jaya Kolonel Inf Kristomei Sianturi,
mengatakan kapal yang tenggelam itu mengangkut personel tim pendahulu yang
bertugas menyiapkan perlengkapan dan kesiapan kegiatan Bhakti Sosial TNI di
Kepulauan Seribu.

Menurut dia, ada 115 orang yang berangkat ke Kepulauan Seribu menggunakan
dua kapal yaitu Kapal cepat komando(KMC) AD-04-15 dan Kapal cepat
komando(KMC) AD-16-05.

"Dalam perjalanan Kapal KMC AD- 16-05 mengalami mati mesin . Air mulai
masuk akibat tingginya gelombang dan akibatnya kapal tenggelam pada 11. 10
WIB," tutur Kolonel Kristomei Sianturi.

Kecelakaan tersebut, menurut dia, tidak menimbulkan korban karena semua
personel berhasil dievakuasi ke KMC AD-04-15 dekat Pulau Pari di Kepulauan
Seribu.

*Baca juga: Kapal Kodam Jaya tenggelam di Kepulauan Seribu
*


Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2018

[GELORA45] Alasan Gerindra Belum Deklarasikan Prabowo sebagai Capres

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

Alasan Gerindra Belum Deklarasikan Prabowo sebagai CapresReporter:  Arkhelaus 
Wisnu TriyogoEditor:  Rina WidiastutiSelasa, 13 Maret 2018 14:40 WIB 
Sekretaris Jendral Partai Gerindra, Ahmad Muzani, memberi sambutan saat 
perayaan puncak ulang tahun ke-10 di Lapangan Arcici di Jakarta, 11 maret 
2018.. Dewan Pimpinan daerah Partai Gerindra DKI Jakarta mendeklarasikan 
Prabowo Subianto sebagai calon Presiden pada pemilihan 2019. TEMPO/Fakhri 
Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade 
mengatakan masih menunggu kepastian mitra koalisi partai politik yang bakal 
bergabung bersama Partai Gerindra untuk Pemilihan Presiden 2019 sebelum 
mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

"Simpel saja, kami ingin bersama koalisi dan ingin memastikan koalisi lengkap, 
dengan siapa saja dan siapa cawapres yang tepat," kata Andre saat dihubungi di 
Jakarta, Selasa, 13 Maret 2018. 



Baca: Gerindra: Elektabilitas Rendah karena Prabowo Belum Ngapa-ngapain

Sampai saat ini, kata dia, baru Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyatakan 
bakal bergabung bersama Partai Gerindra. Gerindra, kata dia, masih menunggu 
kepastian sikap arah koalisi dari Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, 
dan Partai Amanat Nasional. Ketiga partai ini belum menentukan sikap apakah 
akan bergabung dalam koalisi pendukung Joko Widodo, koalisi pendukung Prabowo 
Subianto, atau membentuk poros alternatif.

Meski begitu, Andre memastikan Joko Widodo tidak akan berhadapan dengan kotak 
kosong pada Pemilu 2019. "Pilpres nanti akan menjadi ajang rematch untuk Pak 
Prabowo dan Jokowi," katanya.

Ia memastikan Gerindra satu suara untuk mengusung Prabowo. Meski belum ada 
deklarasi resmi, Andre menegaskan pencalonan Ketua Umum Partai Gerindra itu 
sudah final.

Baca: Pengurus Gerindra Sepakat Usung Prabowo Subianto di Pilpres 2019

Prabowo digadang-gadang maju sebagai calon presiden dari Partai Gerindra untuk 
berhadapan dengan Jokowi. Saat ini, Jokowi sudah resmi didukung PDI Perjuangan, 
Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, Partai NasDem, dan Partai Golkar.

Kata Andre, keputusan untuk mencalonkan Prabowo Subianto sebagai capres sudah 
final karena syarat ambang batas pencalonan 20 persen yang sudah dipenuhi 
partainya dan Partai Keadilan Sejahtera. Ia juga menilai kader dan mesin partai 
lebih solid dibandingkan pada Pemilihan Umum 2014. "Koalisi sudah ada, tinggal 
mengajak Demokrat, PKB, PAN mau ikut kami atau enggak," ujarnya.

[GELORA45] Simpan Duit di Dalam Negeri, Sri Mulyani Janjikan Insentif Pajak

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

Simpan Duit di Dalam Negeri, Sri Mulyani Janjikan Insentif PajakReporter:  Dewi 
NuritaEditor:  Rr. Ariyani Yakti WidyastutiSelasa, 13 Maret 2018 11:37 WIB 
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan langsung penghargaan kepada 31 Wajib 
Pajak Besar yang terdaftar di Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Wajib Pajak Besar di 
Aula Gedung Dr. K.R.T Radjiman Widyodiningrat, Kantor Wilayah DJP WP Besar, 
Jakarta, 13 Maret 2018. TEMPO/Dewi Nurita

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali mengingatkan 
para pengusaha untuk menyimpan uang atau surplus usaha di dalam negeri.. Hal 
itu disampaikannya saat memberikan penghargaan kepada 31 wajib pajak (WP) yang  
terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar di lingkungan 
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Jakarta Selatan pada Selasa, 13 Maret 2018.

"Pesan saya, karena perusahaan dan pribadi yang berdiri di sini tajir-tajir, 
tolong surplus usahanya jangan disimpan dalam sekuritas apalagi di luar negeri. 
Tanamkan di dalam negeri dan kami kasih insentif," kata Sri Mulyani disambut 
tepuk tangan para WP yang hadir menerima penghargaan.

Baca: Isi SPT Online, Wajib Pajak Hanya Butuh 20 Menit

Sri Mulyani menjelaskan, pada April mendatang pemerintah menargetkan perubahan 
kebijakan insentif untuk investasi akan selesai. Hal tersebut bertujuan agar 
target penerimaan pajak yang lebih tinggi untuk tahun ini tercapai, yaitu 
sebesar Rp 1.424 triliun. "Jadi nanti akan ada perubahan yang sangat radikal 
dalam desain insentif investasi kita," katanya.

Seperti diketahui, sampai saat ini masih banyak pengusaha yang menyimpan 
uangnya dalam sekuritas atau pun di luar negeri. Sandiaga Uno misalnya, sebelum 
menjabat Gubernur DKI Jakarta, mengaku jika sebagian hartanya disimpan di luar 
negeri.

Menurut Garibaldi Thohir atau biasa dikenal dengan Boy Thohir, CEO dari PT 
Adaro Energy Tbk., saat ini iklim perpajakan Indonesia sudah berubah dan 
mengalami transformasi luar biasa. Dirjen Pajak saat ini dinilai berhasil 
membangun kepercayaan dan kerjasama dengan wajib pajak untuk patuh membayar 
pajak.

Kalangan pengusaha, menurut Boy, melihat transformasi pajak yang luar biasa 
saat ini. "Kalau dulu saya takut, sekarang saya minta waktu untuk bekerja sama 
dengan Pak Dirjen Pajak," kata Boy.

Selain pelayanan, sosialisasi berbagai peraturan pajak baru juga dinilai baik 
sehingga wajib pajakbisa memahami segala peraturan tersebut. "Kami juga sadar 
jika pajak yang kami berikan ini berguna untuk pembangunan Indonesia. Jadi 
kalau bisa, kami jangan dikejar-kejar tapi diberi penjelasan. Kami akan 
memahami," tutur Boy.

[GELORA45] This Is Why I Stopped Attending, Rabbi

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

 This Is Why I Stopped Attending, Rabbi

*Add to Favorites* 



A pious man who had reached the age of 105 suddenly stopped going to
temple. Alarmed by the old fellow's absence after so many years of faithful
attendance the Rabbi went to see him.



He found him in excellent health, so the Rabbi asked, "How come after all
these years we don't see you at services anymore?"

The old man looked around and lowered his voice. "I'll tell you, Rabbi," he
whispered.

"When I got to be 90, I expected God to take me any day. But then I got to
be 95, then 100, then 105. So I figured that God is very busy and must've
forgotten about me."

"So?" the Rabbi asked indignantly.

*"So I don't want to remind him!" *

[GELORA45] Presiden berharap Indonesia-Kazakhstan representasikan Islam damai sejahtera

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*Apakah Surat Tiga Menteri mencerminkan damai sejahtera? Apakah di
Kazakhstan ada surat keputusan demikian?*

https://www.antaranews.com/berita/692567/presiden-berharap-indonesia-kazakhstan-representasikan-islam-damai-sejahtera


Presiden berharap Indonesia-Kazakhstan representasikan Islam damai sejahtera

Selasa, 13 Maret 2018 13:58 WIB

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Wamenlu AM Fachir (kanan),
Mensesneg Pratikno (ketiga kanan), Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen
(BKSAP) DPR Nurhayati Ali Assegaf menerima Ketua Senat Parlemen Republik
Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev (ketiga kiri) bersama delegasi di Istana
Merdeka, Jakarta, Selasa (13/3/2018). Kedatangan delegasi parlemen
Kazakhstan tersebut dalam rangka menyerahkan surat undangan dari Presiden
Kazakhstan Nursultan Nazarbayev kepada Presiden Jokowi untuk berkunjung ke
Kazakhstan guna menghadiri Kongres VI Pemimpin Dunia dan Agama Tradisional
pada Oktober mendatang. (ANTARA/Wahyu Putro A)

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo berharap Indonesia dan
Kazakhstan sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dapat
merepresentasikan Islam damai dan menyejahterakan masyarakat.

"Bisa merepresentasikan, bisa menunjukan Islam yang damai, sejahtera,
memberikan kesejahteraan untuk masyarakatnya," kata Ketua Badan Kerja Sama
Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menjelaskan
perbincangan Presiden Jokowi dengan delegasi Senat Parlemen Kazakhstan di
Istana Merdeka pada Selasa.

Menurut Nurhayati, Presiden menyampaikan kedua negara harus bekerja sama
dalam merealisasikan kemerdekaan Palestina.

Dalam pertemuan itu, Jokowi juga meminta dukungan Kazakhstan dalam
pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB.

"Presiden Jokowi juga mengundang Kazakhstan untuk hadir berpartisipasi
dalam Trade Expo di Indonesia bulan Oktober dan ini juga diberikan
tanggapan positif oleh tamu kita," jelas Nurhayati.

Sementara itu Ketua Senat Parlemen Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev
menyampaikan undangan kepada Presiden Jokowi untuk berkunjung ke Kazakhstan
pada 10 Oktober untuk menghadiri Konferensi Pertemuan Keagamaan Politis di
Astana.

Presiden diminta untuk memberikan sambutan merepresentasikan Indonesia
sebagai negara dengan kekayaan suku budaya yang beragam dengan populasi
muslim terbesar.

Selain itu, Indonesia dan Kazakhstan juga merayakan 25 tahun hubungan
diplomatik kedua negara pada 2018.

Tokayev mengatakan beragam bidang kerja sama antara kedua negara juga masih
sangat potensial untuk ditingkatkan.


Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Heppy Ratna Sari
COPYRIGHT © ANTARA 2018

[GELORA45] SOS Carved Into Indonesian Palm Oil Plantation to Highlight Impact on People and Wildlife

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

http://jakartaglobe.id/business/sos-carved-indonesian-palm-oil-
plantation-highlight-impact-people-wildlife/

*SOS Carved Into Indonesian Palm Oil Plantation to Highlight Impact on
People and Wildlife *

A giant SOS carved into an oil palm plantation in Sumatra by Lithuanian
artist Ernest Zacharevic to draw attention to the damage caused by
deforestation to wildlife and indigenous people in Indonesia. (Photo
courtesy of Ernest Zacharevic)

*By : Rina Chandran * | on
11:05 AM March 12, 2018
*Category : Business , Commodities
*


*Bangkok. *A Lithuanian artist has carved a giant SOS message into an
Indonesian palm oil plantation to draw attention to the damage done by
deforestation.

Ernest Zacharevic curated the "Save Our Souls" project as part of a
campaign on the impact palm oil plantations have on tribal communities and
endangered species such as the orangutan.

"We, as consumers, are so detached from the source of our commodities that
we are no longer able to see the consequences of our daily choices,"
Zacharevic told the Thomson Reuters Foundation by email.

"I wanted to communicate the magnitude of the problem."

The giant SOS signal, which he completed last month, runs for about half a
kilometer inside a plantation in North Sumatra, and can be seen from the
air. The land will be replanted with native tree species, he said.

Environmentalists say land-clearing for agricultural plantations in
Indonesia, the world's biggest palm oil producer, is responsible for forest
destruction. Forest cover has dropped by nearly a quarter since 1990,
according to World Bank data.

Zacharevic's SOS comes amid growing pressure on corporations to adopt
sustainable practices. PepsiCo and British cosmetics firm Lush have
committed to ending the use of palm oil – which is found in products from
soap to cereal – or ensuring their supply is ethical.

Last month, consumer goods giant Unilever said it had laid bare its palm
oil supply chain to boost transparency.

Indonesia has been a focus of global efforts to rein in greenhouse gas
emissions caused by the deforestation of swampy, carbon-rich peatlands to
make way for plantations for industries such as palm oil, pulp and paper.

These forests are often in remote areas long inhabited by indigenous
peoples, who might not have documents proving ownership or be able to
contest land acquisitions in the resource-rich Southeast Asian nation.

The forests are also home to dwindling wildlife populations. There are only
about 14,600 orangutans remaining in the wild in Sumatra, conservationists
estimate.

The Splash and Burn campaign – a play on the slash and burn method used to
clear forests for plantations – is supported by the charity, Sumatran
Orangutan Society, and Lush.

"We are all contributing to the destructive effects of unsustainable palm
oil, whether it is by consuming products or supporting policies that affect
the trade," Zacharevic said.

"This project is an effort to appeal to the consciousness of a wider
audience."

*Thomson Reuters Foundation, is the charitable arm of Thomson Reuters, that
covers humanitarian news, women's rights, trafficking, property rights,
climate change and resilience*

*Reuters*

[GELORA45] Petinggi KRN: Amandemen Konstitusi Akan Tingkatkan Pemerintahan Berdasarkan Hukum

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

  Petinggi KRN: Amandemen Konstitusi Akan Tingkatkan Pemerintahan 
Berdasarkan Hukum 
2018-03-12 16:57:27  CRI 




  Rancangan Amandemen Konstitusi RRT telah diluluskan melalui pemungutan 
suara dalam Rapat Pleno ke-3 Sidang Pertama KRN Tiongkok ke-13 yang berlangsung 
di Balai Agung Rakyat pada hari Minggu (11/3) sore. Ini adalah pertama kalinya 
Konstitusi direvisi dalam waktu 14 tahun terakhir. Ketua Komisi Urusan 
Legislasi di bawah Komite Tetap KRN, Shen Chunyao dalam jumpa pers seusai rapat 
menyatakan, pengamandemenan Konstitusi adalah salah satu peristiwa penting 
dalam kehidupan politik negara, sekaligus prestasi penting yang tercapai dalam 
proses pemerintahan negara berdasarkan hukum, yang dilatarbelakangi oleh 
sosialisme berkarakteristik Tiongkok pada era baru. Diluluskannya proposal 
amandemen Konstitusi dipastikan akan secara kuat mendorong dan menjamin 
perkembangan usaha PKT serta negara, secara kuat mendorong dan memperkuat 
sosialisme Tiongkok yang berlandaskan hukum.



  Shen Chunyao menambahkan, amandemen Konstitusi kali ini dilakukan dengan 
menaati prosedur legislasi secara ketat. Disamping itu, rancangan amandemen 
juga memasukkan teori dan kebijakan penting yang ditetapkan Kongres Nasional 
ke-19 PKT ke dalam Konstitusi. Hal ini telah memanifestasikan hasil baru, 
pengalaman baru dan tuntutan baru dalam perkembangan usaha PKT dan negara, 
secara keseluruhan memelihara kesinambungan, kestabilan dan kewibawaan 
Konstitusi yang melangkah mengikuti kemajuan zaman.

  Mengenai penghapusan aturan mengenai batas waktu jabatan presiden dan 
wakil presiden Republik Rakyat Tiongkok selama dua periode, Shen Chunyao 
menjelaskan, revisi itu akan menyempurnakan sistem kepemimpinan negara 
Tiongkok, juga menguntungkan bagi ketenteraman negara dalam jangka panjang.



  "Pelaksanaan sistem 'tritunggal' antara jabatan kepemimpinan tertinggi 
Komite Tetap PKT, Ketua Komisi Militer Angkatan Bersenjata termasuk Tentara 
Pembebasan Rakyat Tiongkok serta Presiden negara adalah hal yang paling 
esensial dan paling layak bagi PKT dan RRT. Amandemen Konstitusi terbaru 
melakukan revisi terhadap pasal ke-79 ayat ke-3. Revisi ini adalah langkah 
penting untuk menyempurnakan sistem kepemimpinan negara. Amandemen tersebut 
akan membantu menjaga kewibawaan dan kepemimpinan tunggal Komite Sentral PKT 
dengan Xi Jinping sebagai pemimpin tertinggi, juga bermanfaat untuk 
menyempurakan sistem kepemimpinan negara serta menguntungkan bagi ketenteraman 
negara dalam jangka panjang.
 

SV: [GELORA45] BU KINAH – AKTIVIS ANTI-POLIGAMI YANG TERHALANG PULANG

[S Manap rana...@yahoo.se [GELORA45]]

   Saya terharu membaca tulisan tentang Bu Kinah ini. Apalagi melihat fotonya 
di usianya yang sudah diatas 100 tahun. 
   Mau tidak mau saya  menjadi teringat lagi akan suasana dimana kami akan 
meninggalkan Tiongkok  di tahun 80 han abad yang lalu. Sebelum berpisah, Bu 
Kinah berpesan kepada saya dan isteri supaya ditempat baru kami akan ada syarat 
mengurus anak dengan baik. Maksudnya supaya anak-anak kami bisa disekolahkan  
setelah tiba di Eropa.
   Sebetulnya saya masih ingin berkunjung lagi ke pinggiran kota Nanchang 
tempat tinggal kami dulu untuk menemui BU Kinah, Bu Rima  serta kawan-kawan 
lain yang tatap tinggal di situ. Sayangnya keinginan saya itu tidak kesampaian, 
sampai Bu Kinah dan semua kawan lama meninggalkan kita lebih dulu.
   S.Manap. (penghuni tempat tinggal no 8 luaran kota Nanchang). 

Den tisdag, 13 mars 2018 7:38 skrev "Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co..id 
[GELORA45]" :
 

     
Evi Sutrisno menambahkan 4 foto baru.
9 Maret pukul 18:21 · Mengenang Perempuan Menginspirasi 
BU KINAH – AKTIVIS ANTI-POLIGAMI YANG TERHALANG PULANGKami menjumpaimu di 
pinggiran kota Nanchang saat musim rontok 2015. Engkau telah berusia 105 tahun 
dan tak lagi banyak bicara. Namun, dari beberapa kawan lamamu, kudengar kisah 
dirimu. “Cantik jelita” begitu mereka menggambarkanmu. Sebagai perawan muda nan 
cantik, engkau dinikahkan dengan seorang priyayi. Dijadikan istri ke 
sekian…“Biasalah begitu, apalagi di zaman tahun 30-an,” demikian orang memberi 
permakluman. Seolah wajar bila di balik kecantikan seorang perempuan, 
tersembunyi kutukan.Namun engkau menolak takluk. Dengan segenap keberanian, kau 
pergi meninggalkan perkawinan walaupun saat itu engkau telah melahirkan seorang 
bocah laki-laki. Ia kau bawa lari. Aku terbayang betapa banyak ejekan, cacian, 
tekanan yang harus kau pikul atas keputusanmu. Tapi kau lebih memilih 
menghadapi semua itu daripada hidup dimadu.Kemudian kudengar kau menggabungkan 
diri dalam Gerwani. Bersama kawan-kawan aktivis, engkau berjuang demi 
pendidikan anak perempuan, persamaan upah untuk buruh perempuan dan 
menghentikan praktik poligami.Engkau memutuskan menikah kedua kali dengan 
seorang kader PKI Jawa Timur – pak Mamat – demikian ia dikenal. Kalian 
membentuk keluarga baru dengan seorang anak laki-laki dan seorang anak 
perempuan.Awal September 1965, engkau menemani pak Mamat berkunjung ke Cina 
sebagai “delegasi sakit.” Sebutan ini adalah candaan di antara para kawan bagi 
mereka yang datang ke Cina untuk berobat. Saat itu memang ada banyak yang 
melawat ke Cina dalam berbagai rombongan. Ada delegasi wakil rakyat, guru, 
pemuda, olahragawan, seniman, dan wartawan untuk merayakan 1 Oktober - hari 
nasional Cina. Kunjungan berubah menjadi pengasingan saat meletus G-30-S di 
tanah air. Atas pertimbangan keselamatan, pemerintah Cina memberikan 
perlindungan bagi para tamu yang terhalang pulang.Tak terbayang deritamu 
sebagai ibu yang tak dapat mengetahui keselamatan anak-anak dan keluarga. Juga, 
pedihmu saat mendengar teman seperjuangan di Gerwani satu demi satu ditangkapi, 
dianiaya dan diperkosa. Dengan licik Orde Bau memutarkan balikkan sejarah 
perjuangan kalian. Dari pejuang persamaan hak perempuan, Gerwani dituduh jadi 
perempuan pembantai dan penyiksa para jenderal. Sebuah pelintiran sejarah yang 
membuat generasi muda Indonesia menyamakan Gerwani dengan kebuasan dan 
kekejian.Sekitar tahun ’80-an, pak Mamat meninggal dunia... Engkau melanjutkan 
hidup bersama ratusan kawan yang juga terhalang pulang.. Satu demi satu mereka 
gugur di Cina atau mengungsi ke Eropa. Engkau merasa terlalu tua untuk pergi ke 
tempat baru dan memutuskan untuk menetap di pinggiran Nanchang – di sebuah 
pemukiman yg disediakan untuk kaum terhalang pulang. Saat kami mengunjungimu, 
tinggal satu kawan senasib di situ. Sayangnya, ia pun lebih banyak diam 
membisu.Anak-anakmu ternyata selamat dari pembantaian massal. Mereka pernah 
beberapa kali datang menengokmu dan membawa serta cucu dan cicitmu. Kunjungan 
terakhir sekitar tahun 2000, saat engkau berulangtahun ke-90. Kemudian putramu 
meninggal dunia.Saat ragamu tak berdaya, pemerintah Cina menyediakan seorang 
perawat. Di usia tua engkau sulit berbahasa Cina. Sang perawat harus belajar 
beberapa kata Indonesia. “Manti (mandi), makan, titur (tidur), minum” empat 
kata itu dilafalkannya dengan logat yang kental.Saat kita berjumpa, kau telah 
banyak lupa Bahasa Indonesia. Hanya dalam Bahasa Jawa kau masih mampu bicara 
walau terbata-bata. Kugenggam tanganmu, antara sedih dan haru. Di hari tuamu, 
engkau harus menghabiskan hidup dalam sunyi. Sungguh berat saat kami harus 
berpamitan. Aku berbisik di telingamu bak memanjatkan doa 
“Kulo pamit rumiyin nggih, Bu. (Saya pamit dulu, Bu) 
Mugi-mugi bu Kinah terus kuat, seger lan waras (Semoga bu Kinah terus kuat, 
segar dan sehat)
Kulo nyuwun sun nggih, kersane ketularan awet ayu kados Ibu… (Saya minta cium 
ya, supaya ketularan awet cantik seperti ibu)”Tak 

[GELORA45] Habib Rizieq : Lawan Setiap Kebohongan dengan Kebenaran

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

http://www.suara-islam.com/read/kabar/nasional/25377/Habib-Rizieq-Lawan-Setiap-Kebohongan-dengan-Kebenaran
Habib Rizieq : Lawan Setiap Kebohongan dengan Kebenaran

13 Maret 09:10 | Dilihat : 488

[image: Habib Rizieq : Lawan Setiap Kebohongan dengan Kebenaran] Habib
Rizieq (kanan) bersama Munarman,SH

*Jakarta (SI Online)* - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq
Syihab berpesan kepada segenap umat Islam dari berbagai elemen untuk terus
menjaga persaudaraan dan mempertahankan persatuan.

Habib Rizieq juga berpesan agar dalam setiap perjuangan umat Islam, jangan
sekali-kali melawan kebohongan dengan kebohongan, melawan* hoaks* dengan
*hoaks*.

"Kita tetap memegang prinsip bahwa yang batil kita lawan dengan yang hak,
kebohongan lawan dengan kebenaran, berita-berita *hoaks* dan fitnah harus
kita lawan dengan data dan fakta yang nyata untuk menegakkan keadilan dan
kebenaran," tegas Habib Rizieq melalui rekaman suaranya dari kota suci
Mekah yang diperdengarkan saat konferensi pers GNPF Ulama di Jakarta, Senin
(12/3/2018).

Menurutnya, para aktivis di organisasi Islam seperti Gerakan Nasional
Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama dan berbagai organisasi Islam lainnya selama
ini selalu mengikuti prinsip tersebut. "Kami selalu berjuang mengikuti
ajaran Islam yang anti kebohongan, anti *hoaks*, anti fitnah," jelasnya.

Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk mempertahankan sikap
perjuangan tersebut. Dan terus semangat berjuang dalam menegakkan
kebenaran, "Terus berjuang cari ridho Allah SWT," tandas Habib Rizieq.

red: adhila

[GELORA45] Menperin sebut garam komoditas strategis

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*Dari air laut asin bisa mudah garam dibuat, tetapi kalau garam adalah
komoditi strategis maka tidak heran pada zaman pemerintah kolonial Hindia
Belanda pembuatan garam mereka monopoli, jadi pada masa itu barang siapa
membuat garam adalah perbuatan kriminal dan dihukum. Aneh bin ajaib bagi
NKRI dibutuhkan tujuhpuluh tahun untuk diketahui bahwa garam adalah bahan
strategis. Karena sekarang sudah tahu kedudukan strategis dari garam, maka
pertanyaannya ialah apakah pembuatan garam akan dimonopoli oleh negara
ataukah diserahkan kepada sahabat bin sobat dikalangan berkuasa yang
berpanji nasionalis? Jangan khawatir impor lebih murah. *


*Tambang garam di Australia, click :
https://www.youtube.com/watch?v=D9tYFCTW8Lc
*

*Tambang garam di Mali (Afrika), click :
https://www.youtube.com/watch?v=mZ1eQ99Triw
*



https://www.antaranews.com/berita/692405/menperin-sebut-garam-komoditas-strategis
Menperin sebut garam komoditas strategis

Senin, 12 Maret 2018 20:44 WIB

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto memberikan sambutan pada Peresmian
Pabrik Pengolahan Garam Industri dan Konsumsi PT. UNIchemCandi Indonesia di
Gresik, Jawa Timur. (ANTARA News/ Biro Humas Kementerian Perindustrian)

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebut
garam merupakan salah satu komoditas yang strategis karena sangat
dibutuhkan dalam semua sektor kehidupan.

Bagi manusia, digunakan untuk konsumsi, sedangkan industri guna menunjang
proses produksinya, seperti industri kimia, aneka pangan dan minuman,
farmasi dan kosmetika, hingga pengeboran minyak.

“Tanpa garam, industri kertas tidak bisa berproduksi. Tanpa garam, kontak
lensa tidak bisa diproduksi. Jadi, penggunaannya sangat luas. Bahkan, di
Batam, ada perusahaan yang saat ini membutuhkan garam sekitar 2.000 ton,”
kata Airlangga melalui keterangan resmi diterima di Jakarta, Senin.

Menurut Airlangga, kebutuhan garam nasional tahun 2018 diperkirakan sekitar
3,7 juta ton.

Jumlah tersebut menjadi tantangan bagi industri pengolahan garam nasional
agar bisa memenuhi dari produksi dalam negeri sehingga mengurangi
ketergantungan terhadap impor.

“Indonesia memiliki potensi daerah yang perlu dikembangkan menjadi basis
produksi industri garam secara intensifikasi, di antaranya adalah di
Nagekeo, Nusa Tenggara Timur,” ungkapnya.

Perlu diketahui, kualitas garam yang digunakan oleh industri tidak hanya
terbatas pada kandungan natrium klorida (NaCl) yang tinggi, yakni minimal
97 persen.

Namun, masih ada kandungan lainnya yang harus diperhatikan seperti Kalsium
dan Magnesium dengan maksimal 600 ppm serta kadar air yang rendah. Standar
kualitas ini yang dibutuhkan industri aneka pangan dan industri chlor
alkali plan (soda kostik).

Sedangkan garam yang digunakan oleh industri farmasi untuk memproduksi
infus dan cairan pembersih darah, harus mengandung NaCl 99,9 persen.

Airlangga memberi gambaran, industri pengolahan garam mampu berkontribusi
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Misalnya, dari impor bahan baku garam sebesar 3,7 juta ton yang senilai
Rp1,8 triliun, bisa menghasilkan nilai tambah tinggi hingga menjadi Rp1.200
triliun.

“Kemudian, untuk penyerapan tenaga kerja di industri pengolahan garam dan
turunannya sebanyak 3,5 juta orang, serta mampu meningkatkan devisa negara
sebesar USD5,6 miliar dari eskpor produk-produk industri yang menggunakan
bahan baku garam,” jelasnya.

Menperin menyatakan, pemerintahan di bawah kepempinan Presiden Joko Widodo
berkomitmen untuk semakin menciptakan iklim investasi yang kondusif dan
memudahkan para pelaku industri menjalankan usahanya di Indonesia.

“Salah satu upayanya adalah menjaga pasokan bahan baku industri agar tidak
terganggu, sehingga indutri bisa lebih ekspansif dan terus menyerap banyak
tenaga kerja,” ujarnya.

Dirjen Industri Kimia Tekstil dan Aneka (IKTA) Achmad Sigit Dwiwahjono
mengungkapkan, kebutuhan bahan baku garam untuk industri nasional sekitar
3,7 juta ton pada tahun 2018 tersebut, akan disalurkan kepada industri
Chlor Alkali Plant (CAP), untuk memenuhi permintaan industri kertas dan
petrokimia sebesar 2.488.500 ton.

Selain itu, bahan baku garam juga didistribusikan kepada industri farmasi
dan kosmetik sebesar 6.846 ton serta industri aneka pangan 535.000 ton.

Sisanya, kebutuhan bahan baku garam sebanyak 740.000 ton untuk sejumlah
industri, seperti industri pengasinan ikan, industri penyamakan kulit,
industri pakan ternak, industri tekstil dan resin, industri pengeboran
minyak, serta industri sabun dan detergen.

“Beberapa sektor tersebut mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, seperti
industri petrokimia, makanan dan minuman, serta farmasi dan kosmetik,”
ungkap Sigit.

*Baca juga: Pabrik pengolahan garam senilai Rp900 miliar beroperasi di
Gresik
*

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Kunto 

[GELORA45] Utang Kita Hampir Tembus Rp5.000 Triliun, Masih Amankah?

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*Selalu akan aman dijaga oleh pemberi hutang, sebab mereka akan bisa
bangkrut karena yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya.*


http://koransulindo.com/utang-kita-hampir-tembus-rp5-000-triliun-masih-amankah/


Utang Kita Hampir Tembus Rp5.000 Triliun, Masih Amankah?

2 jam lalu

BERBAGI

Facebook


Twitter




*Koran Sulindo* – Bank Indonesia (BI) menyatakan utang luar negeri (ULN)
Indonesia 2017 silam mencapai US$352,2 miliar (Rp4.849 triliun, dengan kurs
Rp13.769). Nilai ini naik sebanyak 10 persen dibandingkan tahun lalu.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Agusman, mengatakan berdasarkan jangka
waktu struktur ULN Indonesia itu masih aman.

Naiknya besaran utang ini terjadi baik di sektor publik maupun swasta,
terutama untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

ULN jangka panjang sebesar 86,1% dari total ULN, tumbuh 8,5%  dibanding
tahun lalu. Sementara ULN jangka pendek tumbuh 20,7% (yoy).

Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di kisaran
34%.Utang tidak boleh melebihi 60% dari PDB negara.

*Masih Amankah?*

Pemerintah berulangkali menegaskan ULN yang hampir tembus Rp5.000 trilun
itu masih aman.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo sering menyatakan untuk membangun
infrastruktur di tanah air antara 2015-2019, Indonesia membutuhkan anggaran
sekitar Rp5.000 triliun. Jumlah yang sama dengan jumlah utang kita kini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan isu utang memang paling sering
dipolitisasi.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan
peningkatan ULN tak harus dikhawatirkan.

“Utang kita enggak ada masalah itu, bahwa utang kita kenaikannya mungkin
lebih cepat dibanding masa lalu, iya. Tetap saja beban utang enggak tinggi
di antara negara manapun, itu seluruh dunia tahu,” kata Darmin, 7 Maret
2018 lalu, seperti dikutip Antaranews.com.

Menurut Darmin utang naik dengan cepat karena pembangunan infrastruktur.

“Kalau kenaikan utang lebih cepat karena kita mau bangun infrastruktur
banyak. Pilihannya bisa saja enggak usah naik utangnya lebih cepat,
infrastruktur jangan banyak bangun, pilih mana? Enggak ada apa-apa kok.
Kalian merasa sakit kalau utang naik sedikit lebih cepat?” kata Darmin.

*Persentase Naik*

Setahun terakhir, ULN Indonesia naik 10 persen dibandingkan 2016. Sementara
dari 2015 hingga 2016, ULN hanya naik 3 persen.

Setelah lebih 3,5 tahun memerintah, pemerintah menyatakan telah membangun,
antara lain, 2.623 km jalan aspal, sebagian besar di Papua, perbatasan
Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur; lebih dari 560 km jalan tol; lebih
25.000 meter jembatan; sejumlah bandar udara; proyek Light Rail Transit
(LRT) Jabodebek dan Palembang, dan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.

Besarnya kenaikan ULN 2017 dibandingkan 2016, karena dua tahun jelang akhir
pemerintahan Jokowi mempercepat pembangunan.

“Selain itu, yang itu tidak hanya pemerintah, tetapi juga BUMN, misalnya
lewat pencatatan obligasi global, Komodo Bond di London oleh Wijaya Karya,
yang juga bertujuan mengeluarkan surat utang untuk percepatan pembiayaan
infrastruktur,” kata Direktur Institute for Development of Economics and
Finance, INDEF, Enny Sri Hartati, seperti dikutip *bbc.com
.*

Menurut Enny, jumlah utang tersebut pasti tidak aman, karena bunga dan
cicilannya dibayar dengan gali lubang, tutup lubang. Utang baru dianggap
aman kalau pelunasannya tidak mengganggu likuiditas.

Kondisi gali lubang tutup lubang ini muncul akibat rasio penerimaan pajak,
yang merupakan salah satu sumber dana untuk membayar ULN, “juga turun”.
Realisasi penerimaan pajak Indonesia pada 2017 mencapai Rp1.151 triliun
atau ‘hanya’ 89,7% dari target pada APBN-P 2017.

“Kondisi tersebut akan dilihat pasar sebagai risiko fiskal, yang membuat
pasar keuangan Indonesia jadi rapuh dan mudah sekali timbul kekhawatiran.
Kalau dollar menguat, orang akan cepat khawatir akan terjadi aliran dana
keluar,” kata Enny.

Enny juga mengatakan utang itu akan membebani anak-cucu, karena pembayaran
utang dengan menggunakan pajak sehingga beban pajak nantinya tentu akan
ditanggung oleh anak cucu.

*Utang Swasta*

Yang lebih mengkhawatirkan adalah, dari total utang itu, separuh dimiliki
swasta.

“ULN swasta berpotensi menciptakan krisis ekonomi, seperti yang terjadi
pada 1997,” kata ekonom Bank Permata, Josua Pardede.

Pemerintah tak bisa mengontrol utang swasta ini. Pengelolaan dan pembayaran
utang pokok dan bunganya, hanya bergantung pada perusahaan peminjamnya.
*[DAS]*

[GELORA45] Jenggot Bukan Bagian Dari Agama Melainkan Budaya

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*Afghanistan dibawah kekuasaan Taliban diharuskan kepada orang laki dewasa
harus berjangut dan diukur panjangnya, kalau tidak mempunyai janggut
dihukum cambuk. Habib Rizieq berjanggut, apakah janggutnya bahagia dari
agama atau budaya?*

http://www.suara-muslim.com/2016/10/jenggot-bukan-bagian-dari-agama.html


Jenggot Bukan Bagian Dari Agama Melainkan Budaya



Di antara keutamaan mengaji kitab hadits adalah kita dapat melihat
kehidupan Nabi Muhammad SAW secara utuh, mulai dari kehidupan beragama,
sosial, budaya, bahkan bentuk fisiknya. Namun pertanyaannya, apakah semua
bentuk kehidupan Nabi SAW itu mesti kita amalkan?

Dalam Al-Qur’an disebutkan, “Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka
terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah” (Surat
Al-Hasyar ayat 7). Sekilas ayat ini bermakna umum, artinya segala sesuatu
yang berasal dari Nabi Muhammad harus diamalkan, baik yang bersifat duniawi
maupun agama. Akan tetapi, menurut Kiai Ali Mustafa Yaqub dalam
kitabnya *At-Turuqus
Shahihah fi Fahmis Sunnatin Nabawiyah*, ayat ini tidak berlaku umum, karena
ada hadits yang mengkhususkan keumumannya.

Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW berkata:

إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوه به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي
فإنما أنا بشر


Artinya, “Sesungguhnya aku seorang manusia. Bila aku memerintahkan sesuatu
yang berkaitan dengan agama maka patuhilah, namun bila aku memerintahkan
sesuatu yang berasal dari pendapatku, maka bagaimanapun aku juga seorang
manusia,” (HR Muslim).

Berdasarkan hadits ini, Imam Muslim dalam *Shahih Muslim* memberi judul
salah satu babnya dengan redaksi:

باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي


Artinya, “Kewajiban mengikuti perintah Rasul selama berkaitan dengan
syariat, bukan sesuatu yang berkaitan dengan hal keduniawian yang berasal
dari pendapat pribadi beliau.”

Dari kalimat ini dapat dipahami, tidak semua sesuatu yang berasal dari Nabi
mesti diamalkan. Karena bagaimanapun beliau juga seorang manusia, yang
memiliki pandangan pribadi, tinggal di sebuah komunitas yang memiliki
sistem sosial dan budaya tersendiri.  Maka dari itu, Kiai Ali menyimpulkan
bahwa hadits yang mengandung unsur budaya Arab tidak wajib untuk diamalkan.

*Kedudukan Jenggot*
Sebagian orang menganggap bahwa jenggot identik dengan Islam. Sehingga ada
kesan tidak sempurna keislaman seseorang bila tidak berjenggot. Karena
mereka meyakini Nabi SAW berjenggot dan kita harus menirunya. Selain itu
ada hadits yang bersumber dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW bersabda:

أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى


Artinya, “Potonglah kumismu dan biarkan jenggotmu panjang,” (HR Muslim).

Dalam hadits lain disebutkan:

خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى


Artinya, “Berbedalah dengan orang musyrik, potong kumismu dan biarkan
jenggotmu panjang” (HR Muslim).

Hadits pertama mengindikasikan kewajiban memotong kumis dan memanjangkan
jenggot. Sementara hadis kedua juga menyiratkan hal yang sama, namun di
sana terdapat ‘illat atau alasan mengapa memanjangkan jenggot termasuk
kesunahan.

Menurut Kiai Ali Mustafa, hadits tidak dapat dipahami sepotong-sepotong dan
antara hadis dapat saling menafsirkan antara satu sama lainnya. Terlebih
lagi, terkadang dalam satu tema yang sama, ada hadits yang diriwayatkan
secara utuh dan ada yang tidak utuh. Karenanya, hadis yang redaksinya utuh
seharusnya menjadi acuan untuk memahami hadis yang tidak utuh.

Dengan demikian, hadits kedua menjadi pedoman untuk memahami hadits
pertama, karena redaksinya lebih lengkap. Implikasinya, aturan memanjangkan
jenggot dan memotong kumis sangat terkait dengan anjuran *mukhalafah lil
musyrikin* (berbeda dengan orang musyrik). Dalam pandangan Kiai Ali, yang
menjadi perhatian utama dalam hadits ini adalah imbauan untuk berbeda
dengan orang kafir, bukan aturan memanjangkan jenggotnya.

Akan tetapi perlu digarisbawahi, perintah Nabi SAW agar berbeda dengan
orang kafir ini sangat terkait dengan konteks perperangan. Supaya bisa
membedakan mana pasukan musuh dan umat Islam pada waktu perang, perlu
diberikan simbol dan tanda pada masing-masing pasukan. Di antara tandanya
adalah jenggot.

Karena itu, makna hadits ini tidak relevan dengan sendirinya pada masa
sekarang. Dalam konteks dunia modern, jenggot tidak lagi menjadi simbol
pembeda antara pasukan Muslim dan musuh. Selain itu, sebagian negara yang
dihuni umat Islam, mereka dapat hidup berdampingan dengan orang non-Muslim.
Sehingga tidak dibutuhkan lagi simbol pembeda antara orang Islam dengan
non-Muslim.

Kiai Ali mengatakan:

ومع ذلك نحن نرى بأن ما يتعلق بالشعر من اللحية والشارب وشعر الرأس كل ذلك من
باب لتقاليد والعادات وليس من باب الدين والعبادات


Artinya, “Maka dari itu, kami berpendapat bahwa segala sesuatu yang
berkaitan dengan rambut, baik jenggot, kumis, dan rambut bagian dari budaya
dan adat, bukan agama dan ibadah.

Menurut Kiai Ali, jenggot 

Re: [GELORA45] Muslim Cyber Army: a 'fake news' operation designed to bring down Indonesia's leader

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

Dari sejak jaman dulu polisi dan tni dipakai sebagai alat penguasa dengan 
anggapan penguasa itulah negara, sampai kapanpun hal seperti ini tidak akan 
hilang. Apalagi sekarang banyak sekali pasal2 karet yg bisa dgn mudah 
diinterpretasikan seenak udel dan hanya dgn sedikit omongan ataupun postingan 
juga bisa menyeret orang kepenjara atau setidaknya diseret kepengadilan.
Apakah anda membicarakan/mengeritik pemberangusan MCA?

---In GELORA45@yahoogroups.com,  wrote :

Jadi, apa peran polisi, sebagai alat negara ataudiperalat penguasa?
--- jonathangoeij@... wrote:
ada benarnya juga, yg satu memakai kekuasaan yg ada ditangan utk memberangus, 
yg satunya lagi memakai isue hoax primordial agama.


--- ajegilelu@... wrote :


Artinya betul pemerintah memang bukan sedangmemerangi hoax tapi sekedar 
memberangus lawan-lawanpolitiknya.
Ya mau bilang apa, rezim ini memang dimulai dengainhoax mobil esemka.
--- jonathangoeij@... wrote:

Muslim Cyber Army: a 'fake news' operation designed to bring down Indonesia's 
leader



Police in Indonesia make arrests as Guardian investigation reveals fake Twitter 
accounts and violent propaganda


 A screengrab from the Muslim Cyber Army acebook page. Photograph: Facebook



Police in Indonesia believe they have uncovered a clandestine fake news 
operation designed to corrupt the political process and destabilise the 
government.



In a string of arrests across the archipelago in recent weeks, authorities have 
revealed the inner workings of a self-proclaimed cyber-jihadist network known 
as the Muslim Cyber Army (MCA).

The network is accused of spreading fake news and hate speech to inflame 
religious and ethnic schisms; fan paranoia around gay men and lesbians, alleged 
communists and Chinese people; and spread defamatory content to undermine the 
president.

Police say the network was orchestrated through a central Whatsapp group called 
the Family MCA.

One wing was tasked with stockpiling divisive content to disseminate, while a 
separate “sniper” team was employed to hack accounts and spread computer 
viruses on the electronic devices of their opponents.

The arrest of 14 individuals is the second such syndicate police have busted in 
the last year – deepening fears around Indonesia’s vulnerability to the 
pernicious spread of fake news.

False accounts and lies

In the world’s largest Muslim-majority nation, among the top five biggest users 
of Facebook and Twitter globally, some say it is unsurprising that rising 
religiosity and racial division is playing out viciously online..

It is in this environment that the Muslim Cyber Army was born and has since 
thrived, in a digital ecosystem flush with bots, fake accounts and lies.



A Guardian investigation conducted over several months uncovered one 
coordinated cluster of the Muslim Cyber Army on Twitter.
FacebookTwitterPinterest

 Identical tweets from bots. Photograph: Twitter









The investigation identified:
   
   - A matryoshka doll-like system of more than 100 bots or semi-automated 
accounts.   

   - Links between the cyber army and opposition parties, as well as the 
military.
   - Details of 103 cases of brutal “bounty hunting” incited by the 
“cyber-jihadists”.

The network identified by the Guardian was created for the sole purpose of 
tweeting inflammatory content and messages designed to amplify social and 
religious division, and push a hardline Islamist and anti-government line.

Tell-tale signs of a bot

The messaging was cleverly designed to appeal to broad Islamic sympathies.

Posts about the persecution of Muslims in Myanmar and Palestine, for example, 
were mixed in with domestically inspired vitriol, hatred for the Chinese 
minority, or support for hardline Indonesian figures and their protests.

The network, which functioned between July and November 2017, had all the 
tell-tale signs of a bot, or network of semi-automated accounts.

Posts were often identical in nature, with the same text, meme or hashtag 
repeated dozens of times. The accounts would sometimes tweet up to 30 times a 
day. All accounts were opaque, with no name or location, and followed 
identifiable patterns.

One group of 30 accounts, for example, featured striking profile photos of 
bearded, Viking-esque men, with the names of different Indonesian military 
bases or agencies, or government posts. Another set featured accounts with 
pictures of pigs.

The discovery illuminates how different interest groups operated within the MCA 
network for nefarious political ends. It also highlights how easy it is to game 
social media networks, especially Twitter.



With an army of bots, semi-automated and fake accounts, it is relatively simple 
to sway public perception, propel a hashtag into a trending list, or engineer 
an online poll.


 Facebook image from the Muslim Cyber Army. Photograph: Facebook









In the lead-up to what is expected to be a heated 2019 presidential election – 
a likely replay of the 

Re: [GELORA45] Muslim Cyber Army: a 'fake news' operation designed to bring down Indonesia's leader

[ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]]

Kelihatannya Anda permisif sekali terhadap kesewenangan & penyalahgunaan 
kekuasaan. 
Ya sudah, mau bilang apa kalau sudah apatis.
--- jonathangoeij@... wrote:
Dari sejak jaman dulu polisi dan tni dipakai sebagai alat penguasa dengan 
anggapan penguasa itulah negara, sampai kapanpun hal seperti ini tidak akan 
hilang. Apalagi sekarang banyak sekali pasal2 karet yg bisa dgn mudah 
diinterpretasikan seenak udel dan hanya dgn sedikit omongan ataupun postingan 
juga bisa menyeret orang kepenjara atau setidaknya diseret kepengadilan.
Apakah anda membicarakan/mengeritik pemberangusan MCA?
--- ajegilelu@... wrote :

Jadi, apa peran polisi, sebagai alat negara ataudiperalat penguasa?
--- jonathangoeij@... wrote:

ada benarnya juga, yg satu memakai kekuasaan yg ada ditangan utk memberangus, 
yg satunya lagi memakai isue hoax primordial agama.

--- ajegilelu@... wrote :


Artinya betul pemerintah memang bukan sedangmemerangi hoax tapi sekedar 
memberangus lawan-lawanpolitiknya.
Ya mau bilang apa, rezim ini memang dimulai dengainhoax mobil esemka.
--- jonathangoeij@... wrote:

Muslim Cyber Army: a 'fake news' operation designed to bring down Indonesia's 
leader

Police in Indonesia make arrests as Guardian investigation reveals fake Twitter 
accounts and violent propaganda

[GELORA45] Taji Mayoritas, “Penistaan Agama”, dan Demokrasi Setengah Hati

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

Melia HalimFollowInherently curious. Believer in karma. A pragmatist trapped 
within philosophical questions.Nov 6, 2016




Taji Mayoritas, “Penistaan Agama”, dan Demokrasi Setengah Hati


| 
| 
|  | 
Taji Mayoritas, “Penistaan Agama”, dan Demokrasi Setengah Hati

Melia Halim

Belum genap dua dekade sejak Indonesia mengadopsi demokrasi, setelah sebelumnya 
berada selama 32 tahun di bawah ...
 |

 |

 |




Belum genap dua dekade sejak Indonesia mengadopsi demokrasi, setelah sebelumnya 
berada selama 32 tahun di bawah pemerintahan diktator militer. Dalam kurun 
waktu yang relatif singkat tersebut, Indonesia sudah memilih presiden tuna 
netra, presiden wanita, presiden dari rakyat sipil tanpa ikatan dengan dinasti 
elit politik sebelumnya, serta gubernur dari kalangan minoritas untuk Ibu Kota 
— terlepas dari bagaimana cara mereka dipilih. Meski gejolak politik pasti ada, 
tapi itu semua harus diakui merupakan pencapaian tersendiri demokrasi kita yang 
perlu diapresiasi.

Sejak kita sepakat untuk menggunakan demokrasi sebagai cara untuk memerintah, 
maka rakyat Indonesia suka tidak suka harus siap dengan perubahan struktur di 
setiap sendi kehidupan. Jika dulu kritik dan perbedaan pendapat dianggap 
sebagai ancaman, sekarang justru harus diberikan ruang. Jika dulu semua harus 
seragam, sekarang perbedaan justru harus dirayakan. Demokrasi mungkin terlihat 
simpel ketika dituliskan dalam rangkaian kalimat normatif seperti dua kalimat 
saya sebelumnya. “Iya, gue bisa kok menerima perbedaan” — konon, demikianlah 
suara setiap orang Indonesia.

Tapi dalam realitanya, ini bukanlah perkara yang sepele. Ini berarti seorang 
guru, termasuk guru agama, harus siap ditantang dengan pendapat berbeda oleh 
muridnya. Penguasa dan pejabat publik harus legowo menerima kritik, sepedas 
apapun kritik tersebut. Orang tua harus siap menerima bahwa anak berhak 
memiliki pendapatnya sendiri, yang mungkin jauh berbeda dengan pandangan 
mereka. Suami harus tetap rendah hati dan mengayomi meskipun istri bersilang 
pendapat. Dokter paling senior pun harus siap untuk ditantang keputusannya oleh 
perawat ataupun dokter junior. Kalimat klasik otoriter: “Kamu berani nantang 
saya?” atau “Makanya kamu tuh dengerin saya”, harus dihilangkan karena justru 
‘tantangan’ itulah yang menjadi kekayaan dalam demokrasi. Kebebasan berpendapat 
alias ‘free speech’ justru dilindungi, bukan diberangus — asalkan selama masih 
berada di dalam koridor hukum.

“Penistaan Agama” dan Genderang Demokrasi
Namun, ketika berbicara tentang koridor hukum, menjadi menarik untuk berhenti 
merenung dan mengevaluasi: apakah sejatinya hukum kita sudah sejalan dengan 
asas-asas demokrasi? Ataukah jangan-jangan hukum kita masih kental dengan rasa 
rezim otoriter?

Mumpung masih dekat dengan ingatan, mari kita kembali ke Aksi Bela Islam 4 
November lalu. Aksi tersebut berlangsung relatif damai dan sejuk, sehingga 
pantas diberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Walaupun, jika secara 
objektif menilai, kita sama-sama tidak bisa memungkiri bahwa ada anggota massa 
yang melakukan hate speech ataupun upaya pembungkaman media massa — yang tentu 
perlu diproses secara hukum.

Alasan dilakukan Aksi Bela Islam adalah menuntut dilakukannya tindakan hukum 
atas “penistaan agama” oleh Ahok. Namun, aksi tersebut juga bukan berarti lepas 
dari kritik. Tidak jelasnya pesan yang hendak disampaikan karena jenis atribut 
di lapangan, hingga relevansi aksi- mengingat proses hukum terhadap Ahok sudah 
berjalan sejak Oktober. Tetapi bukan itu poin tulisan saya dan biarlah 
kebingungan itu menjadi milik individu yang kebingungan. Toh dalam demokrasi, 
hak berdemonstrasi dilindungi oleh hukum.

Saya tidak tertarik masuk ke dalam polemik berkepanjangan tanpa akhir apakah 
Ahok memang “menista agama” — silahkan pengadilan yang memutuskan. Namun, saya 
ingin fokus membahas apa yang dimaksud dengan “penistaan agama”. Berikut saya 
kutip secara utuh pasal “penistaan agama”.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 156
Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan,kebencian atau 
penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam 
dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak 
empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal 
berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan 
suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, 
asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukanmenurut hukum tata negara.

Pasal 156a
Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan 
sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan 
terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang 
bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jika melihat pasal 156, saya menyimpulkan bahwa, ketika ada 

Fw: [GELORA45] Bulog: Cadangan Beras Pemerintah Minus

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

From: 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45] 
Sent: Wednesday, March 14, 2018 1:56 AM
  



https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3915079/bulog-cadangan-beras-pemerintah-minus


Selasa, 13 Mar 2018 22:00 WIB
Bulog: Cadangan Beras Pemerintah Minus
Puti Aini Yasmin - detikFinance

 Foto: Grandyos Zafna. 
Jakarta - Perum Bulog menyatakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saat ini telah 
melebihi batas dan minus 27.888 ton. Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti 
menjelaskan stok tersebut dapat terisi kembali bila anggaran pemerintah 
sebanyak Rp 2,5 triliun telah cair.

"Stok CBP ini mulai minus tapi minus fisik (berasnya). Kalau anggaran tahun ini 
turun kan berarti positif lagi," katanya di Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian, Jakarta, Selasa (13/3/2018).

  Baca juga: Jokowi Minta Darmin Turunkan Harga Beras, Tapi Tak Rugikan 
Petani 

Dikutip dari situs Bulog, CBP merupakan beras tertentu milik pemerintah dalam 
jumlah tertentu yang sumber dananya berasal dari APBN dan dikelola oleh Bulog. 
Digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan beras dan 
dalam rangka mengantisipasi masalah kekurangan pangan, gejolak harga, keadaan 
darurat akibat bencana dan kerawanan pangan serta memenuhi kesepakatan Cadangan 
Beras Darurat ASEAN (ASEAN Emergency Rice Reserve, AERR).

  Baca juga: Harga Beras di DKI Masih Tinggi, Pasar Jaya: April Baru Stabil 

Djarot enggan mengkaitkan beras impor dengan cadangan stok CBP yang kosong, 
namun ia tidak menutup kemungkinan beras impor digunakan sebagai CBP.

"Belum ada (rencana menggunakan beras impor). Yang pasti beras itu diimpor oleh 
Bulog dengan menggunakan dana Bulog. Nanti apakah itu sebagai beras Bulog atau 
sebagai CBP tergantung dari anggarannya yang akan diturunkan oleh pemerintah," 
jelasnya.

"Kami masih menunggu anggaran CBP turun untuk beli yang mana dengan harga 
berapa. Waktu turun kan ada ketentuannya," terang dia.

Sementara itu, berdasarkan data Bulog per 12 Maret 2018 stok beras di gudang 
Bulog mencapai 642.612 ton. (hns/hns)

[GELORA45] Fw: "Hutang negara itu digunakan untuk Kesejahteraan Rakyat.

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Jimmy Hendrik mengirim 2 status baru.
Maria WiyataKemarin pukul 7:26 · FB 12.03.2018
"Bagaimana ibu menjelaskan kepada masyarakat agar tidak lagi Panik dengan 
meningkatnya Hutang negara untuk membiayai Infrastruktur Indonesia?" tanya 
seorang mahasiswa.

"Hutang negara itu digunakan untuk Kesejahteraan Rakyat. Seperti kesehatan, 
pendidikan, infrastruktur dan lainnya. Kalau berhutang untuk membangun 
masyarakat agar menjadi Pintar seperti kalian ini, saya nggak khawatir.

Jadi kalau kalian nanti di Media sosial melihat ada yang ngomongin soal utang, 
kemudian melintir mengatakan seolah-olah negara kita sedang dilanda Krisis 
hutang.

Itu karena dia punya Motif Politik, saya jamin itu.

Jepang saja yang memiliki utang 200 persen atau dua kali lipat dari GDP 
nasional mereka, tidak bingung karena di sana hutang tak dijadikan komoditas 
politik

Para penyebar Isyu Utang luar negeri ini tahu betul, rakyat tidak mengerti 
tentang itu.

Dia sengaja karena tahu betul tentang APBN kita. Tapi dia hanya melihat 
utangnya saja.

Tujuannya supaya Presiden Joko Widodo hanya dilihat jeleknya saja.

Utang luar negeri itu Instrumen bukan tujuan. Namun mereka bilang kalau utang 
meningkat melebihi Rp 4.000 triliun, maka Indonesia akan runtuh.

Padahal kalau membandingkan nominal Utang luar negeri kita belum ada apa-apanya 
dibanding Jepang dan Amerika. Kedua negara itu punya utang yang sangat besar.

Saya berani menjamin Indonesia tak akan menjadi negara dengan utang yang besar. 
karena Indonesia mengelola Hutang negara seperti diamanatkan oleh undang-undang.

Sesuai UU, Hutang negara tidak boleh lebih dari 60 persen dari Produk domestik 
bruto (PDB). Dan saat ini posisi hutang Indonesia kurang dari 30 persen..

Tapi ada yang mau membuat Provokasi. Bikin Hoaks atau menghasut. Dia hanya 
lihat satu sisi, jumlah hutangnya.

Padahal kalau lihat Hutang negara harus lihat APBN kita secara keseluruhan. 
Lihat juga Rasio utang dengan PDB, karena secara prinsip hutang kita dikelola 
sebaik mungkin.

Nanti akan kelihatan apakah Keuangan Indonesia sehat atau tidak.

Jadi orang yang menyebar isu tentang Hutang luar negeri besar dan Indonesia 
akan runtuh itu sengaja untuk menakut-nakuti orang.

Saya tidak suka Indonesia jadi negara yang tidak Percaya Diri."

Sri Mulyani Indrawati , penerima penghargaan Menteri Terbaik Dunia 2018.

[GELORA45] Mengukur Kerentanan Sektor Rumah Tangga

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

Mengukur Kerentanan Sektor Rumah Tangga

| 
| 
|  | 
Mengukur Kerentanan Sektor Rumah Tangga | Investor Daily

Dari serangkaian bukti empiris, kerentanan sektor rumah tangga ditentukan oleh 
seberapa besar beban utangnya (fi...
 |

 |

 |




Oleh Ardhienus | Selasa, 13 Maret 2018 | 10:11



Ardhienus, Bekerja di DSSK, Bank Indonesia. 


Dalam konteks stabilitas sistem keuangan (financial stability), memahami 
kerentanan sektor rumah tangga terhadap shocks amat penting. Ada beberapa 
alasannya. Pertama, sektor rumah tangga (households) yang merupakan salah satu 
elemen sistem

keuangan memiliki keterkaitan yang erat (interconnectedness) dengan elemen 
sistem keuangan lainnya, yakni institusi keuangan dan korporasi.

 

Oleh karena keterkaitan itulah, maka kerentanan (vulnerabilities) pada sektor 
rumah tangga dapat mengancam kestabilan sistem keuangan (Ampudia et al., 2016).

 

Kedua, ada tendensi utang sektor rumah tangga meningkat. Padahal berbagai studi 
empiris menunjukkan bahwa krisis keuangan dapat dipicu dari tingginya utang 
sektor rumah tangga tersebut. Misalnya, krisis Asia di tahun 1997-1998 
didahului oleh peningkatan utang sektor rumah tangga secara signifikan seperti 
yang terjadi pada negara Korea Selatan, Thailand, dan Malaysia (Buyukkarabacak 
dan Valev, 2010).

 

Begitu juga dengan krisis subprime mortgage yang terjadi di Amerika Serikat 
tahun 2008. Krisis ini sejatinya dipicu oleh kegagalan sektor rumah tangga 
dalam membayar utang KPR (mortgage) ketika suku bunga naik.

 

Tendensi yang sama juga terjadi di Indonesia. Sebagai gambaran saja bahwa pada 
tahun 2004 rasio utang sektor rumah tangga terhadap produk domestik bruto (PDB) 
domestik masih sangat rendah, bahkan belum sampai 5%. Namun pada triwulan 
III-2017, rasio utang terhadap PDB telah meningkat menjadi 17,07%.

 

Selain itu, porsi kredit sektor rumah tangga terhadap total kredit juga 
meningkat. Fenomena ini juga dialami oleh banyak negara, baik negara maju 
maupun berkembang. Hanya saja, pada Negara maju, utang sektor rumah tangga 
mendominasi kredit perbankan. Sebaliknya, pada negara berkembang masih 
terbilang relatif rendah.

 

Untuk perbankan Indonesia sendiri, kredit kepada sektor rumah tangga baru 
mencapai 23,05% dari total kredit per Desember 2017, sedikit meningkat 
dibandingkan Desember 2016 yang mencapai 22,21%.

 

Ketiga, dalam perspektif yang lebih luas, konsumsi sektor rumah tangga ternyata 
berperan besar dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi domestik (PDB). 
Berdasarkan data PDB Triwulan IV-2017, kontribusi konsumsi sektor rumah tangga 
dalam perhitungan PDB masih dominan, yaitu 56,13% terhadap PDB. Kontribusi 
tersebut menurun dari Triwulan IV-2016 (56,56%). Penurunan ini sebagai imbas 
dari konsumsi rumah tangga yang hanya tumbuh sebesar 4,97% (yoy) atau menurun 
dibanding Triwulan IV-2016 (4,99%).

 

Ukuran Kerentanan

Dari serangkaian bukti empiris, kerentanan sektor rumah tangga ditentukan oleh 
seberapa besar beban utangnya (financial leverage). Makin besar utangnya, 
berarti sektor rumah tangga makin rentan terhadap shock, khususnya jenis shocks 
yang berupa suku bunga. Studi Mian dan Sufi (2009), dan Andersen et al. (2016) 
meneguhkan hal ini.

 

Mereka menyimpulkan bahwa utang sektor rumah tangga yang tinggi merupakan 
pemicu atau faktor utama dalam menjelaskan krisis keuangan global 2008/2009. 
Bahkan studi Buyukkarabacak dan Valev (2010) secara spesifik membuktikan bahwa 
pertumbuhan kredit sector rumah tangga dapat digunakan sebagai indikator 
penting dalam memprediksi krisis perbankan ketimbang kredit korporasi.

 

Oleh karena itu, untuk mengukur kerentanan sektor rumah tangga, selain 
menggunakan rasio utang sektor rumah tangga terhadap PDB, juga digunakan 
beberapa indicator lainnya yang umum digunakan. Pertama, debt to income ratio 
(DTI). Rasio ini dihitung dari jumlah total utang yang dimiliki dibagi dengan 
pendapatan. Rasio ini berguna untuk mengukur kemampuan debitur dalam membayar 
seluruh utangnya.

 

Semakin besar rasio, maka semakin besar pula porsi pendapatan debitur untuk 
melunasi seluruh utangnya (makin rentan).

 

Kedua, debt to service ratio (DSR), yakni jumlah angsuran pokok dan bunga 
dibagi dengan total pendapatan. Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa 
besar kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban angsurannya. Semakin besar 
rasio DSR, maka semakin besar pula kerentanannya. Artinya makin besar beban 
kewajiban angsuran yang harus ditanggungnya. Begitu juga sebaliknya.

 

Ketiga, financial margin, yakni pendapatan dikurangi biaya hidup (living cost) 
dan angsuran utang. Bila menghasilkan angka negatif, maka sektor rumah tangga 
tersebut dikategorikan dalam kondisi rentan. Rasio ini memiliki korelasi yang 
positif dengan tingkat kegagalan dalam melunasi kewajibannya (Vatne, 2006). 
Untuk itu, indikator financial margin dapat digunakan sebagai indikator deteksi 
dini (early warning indicators) untuk kredit bermasalah.

 

Untuk menguatkan analisis 

[GELORA45] Utang RI Dijaga Tak Lebih dari 60% PDB

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

Apakah maksudnya masih akan tambah utang lagi sehingga mencapai 60% GDP?Masih 
bisa tambah utang sekitar 25% GDP atau US$250 billion (2017 GDP US1 trilliun) 
lumayanlah.---
Menurut Sri Mulyani, orang yang menganggap utang Indonesia semakin besar hanya 
menakut-nakuti masyarakat. Dia anggap ketika utang meningkat Indonesia sampai 
Rp4.000 triliun bisa menghancurkan negara dan sebagainya. 


“Padahal kalau lihat dibandingkan nominal utang kita dengan negara utang paling 
tinggi Jepang atau AS yang disebut adidaya. Utang kita itu masih aman dengan 
pengelolaan yang benar,” tuturnya. 

Jadi, utang Indonesia dikelola dengan target tidak boleh melebihi 60% terhadap 
GDP dan defisit tetap dijaga.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, Utang Luar Negeri 
(ULN) Indonesia masih berada dalam batas aman di kisaran 35% dari produk 
domestik bruto. Meski membengkak, dia tidak merisaukan perekonomian Indonesia.. 
Pasalnya, perekonomian Indo - nesia masih tetap tumbuh dan mampu bersaing 
dengan negara lain yang juga memiliki ULN tinggi.

Utang RI Dijaga Tak Lebih dari 60% PDB


| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
Utang RI Dijaga Tak Lebih dari 60% PDB : Okezone Economy

Okezone

Pemerintah meyakinkan masyarakat untuk tidak khawatir terhadap utang Indonesia 
meski semakin besar - Fiskal & Mo...
 |

 |

 |



Koran SINDO, Jurnalis · Senin 12 Maret 2018 11:13 WIBIlustrasi: Shutterstock

YOGYAKARTA – Pemerintah meyakinkan masyarakat untuk tidak khawatir terhadap 
utang Indonesia, meski semakin besar. Pasalnya, utang tersebut dikelola dengan 
transparan dan tidak boleh melebihi 60% produk domestik bruto (PDB). 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, jangan melihat utang hanya dari satu 
sisi, tapi lihat utang di dalam APBN secara keseluruhan. 


“Dalam mengelola utang negara, kita menggunakannya dengan hati-hati sesuai 
amanat undang-undang. Seperti kesehatan, kita juga melihat kesehatan keuangan 
negara seperti apa,” ujar Sri Mulyani dalam dialog nasional “Sukseskan 
Indonesia ku” di Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). 

Baca Juga: Pemerintah Lelang SUN 13 Maret, Targetkan Rp25,5 Triliun

Menurut Sri Mulyani, orang yang menganggap utang Indonesia semakin besar hanya 
menakut-nakuti masyarakat. Dia anggap ketika utang meningkat Indonesia sampai 
Rp4.000 triliun bisa menghancurkan negara dan sebagainya. 

“Padahal kalau lihat dibandingkan nominal utang kita dengan negara utang paling 
tinggi Jepang atau AS yang disebut adidaya. Utang kita itu masih aman dengan 
pengelolaan yang benar,” tuturnya. 

Jadi, utang Indonesia dikelola dengan target tidak boleh melebihi 60% terhadap 
GDP dan defisit tetap dijaga.

“Lihat apakah keuangan kita sehat apa tidak, kalau rasio utang terhadap PDB dan 
kemampuan bayar. Jadi, jangan menakut-nakuti dan provokasi masyarakat,” 
tandasnya. 

Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Masih Batas Aman

Sri Mulyani mengajak masyarakat untuk lebih percaya kepada pemerintah. Dengan 
begitu, Indonesia bisa menjadi negara yang kuat. 

“Saya tidak senang kalau tidak percaya diri, jangan jadi orang yang hanya 
menakut-nakuti. Jadi, kita harus menjadi negara yang percaya diri,” tandasnya. 

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai 
dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap utang luar negeri tidak ada 
masalah. Menurut dia, beban utang Indonesia jika dibandingkan negara lain di 
dunia tidak terlalu tinggi.

“Utang kita gak ada masalah, bahwa utang kita kenaikannya mungkin sedikit lebih 
cepat dibandingkan masa lalu, iya. Tapi, tetap saja beban utang kita tidak 
tinggi di antara negara mana pun,” katanya. 

Baca Juga: Ketua OJK: Tak Perlu Khawatir dengan Utang Luar Negeri Indonesia

Darmin melanjutkan, kenaikan utang Indonesia memang terjadi lebih cepat karena 
pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur. Penambahan nilai utang ini, 
menurut Darmin, justru akan membawa dampak positif. “Kita tidak menggunakan 
utang untuk konsumsi. Kita gunakan utang untuk investasi infrastruktur. Jadi, 
jangan menakut-nakuti diri,” tuturnya. 

Darmin menuturkan, penambahan nilai utang Indonesia tetap diiringi indikator 
fiskal yang baik. “Indikator fiskalnya mulai menunjukkan defisit primer kita 
sudah mulai habis. Artinya, kita tidak meminjam untuk bayar utang lagi. Dulu 
sempat begitu karena warisan krisis tahun 1998. Tapi, sekarang mulai mengarah 
ke positif,” ujarnya. 

Menurut Darmin, dampak dari upaya pemerintah mendongkrak pembangunan 
infrastruktur akan mulai terasa pada tahun depan. Hal ini akan berdampak 
positif pada perekonomian.

“Kita bangun infrastruktur di mana-mana, mungkin sebagian besar belum selesai 
tapi sebagian kecil sudah. Tahun depan semakin banyak yang selesai dan tentunya 
ekonomi akan menjadi lebih baik. Hasilnya akan lebih banyak dari utangnya,” 
ungkapnya.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, Utang Luar Negeri (ULN) 
Indonesia masih berada dalam batas aman di kisaran 35% dari produk domestik 
bruto. 

[GELORA45] Pelajar Aceh Timur lawan maut ke sekolah

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

Pelajar Aceh Timur lawan maut ke sekolah
 Selasa, 13 Maret 2018 15:43 WIB
 
Sejumlah pelajar menggunakan rakit penyeberangan menuju sekolahnya di Kecamatan 
Simpang Jernih, Aceh Timur, Selasa (13/3/2018). (Foto Antara Aceh/Putra 
Zulfirman).

Sudah sangat mendesak kebutuhannya. Jembatan dan jalan menjadi infrastruktur 
penting bagi masyarakat pedalaman. Kita desak pemerintah bisa segera 
membangunnya
Aceh Timur (Antaranews Aceh) - Lembaga Advokasi Rakyat Aceh (LARA) menyatakan 
ratusan pelajar di Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi 
Aceh, harus melawan maut untuk mencapai ke sekolahnya, karena harus 
menyeberangi sungai dengan rakit.

"Siswa di Simpang Jernih harus naik getek (rakit penyeberangan) untuk mencapai 
sekolahnya. Kondisi seperti ini berlangsung lama tanpa adanya perhatian serius 
pemerintah," ungkap Manager Advokasi dan Kampanye LARA, Syahrizal di Peureulak, 
Selasa.

Menurutnya, kebutuhan jembatan menjadi prioritas utama bagi masyarakat di 
pelosok Kabupaten Aceh Timur itu. Akan tetapi hingga saat ini impian tersebut 
masih sebatas mimpi yang terus terwacanakan.

Syahrizal mengaku miris melihat kondisi pelajar di Simpang Jernih yang harus 
menentang maut dengan menyeberang sungai. Bisa saja, rakit penyeberangan karam 
dan memakan korban jiwa para pelajar tersebut.

Karenanya, ia mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Timur maupun Pemerintah 
Provinsi Aceh untuk segera membangun jembatan penyeberangan di Simpang Jernih..

Baca juga: Simpang Jernih butuh jalan dan jembatan

"Sudah sangat mendesak kebutuhannya. Jembatan dan jalan menjadi infrastruktur 
penting bagi masyarakat pedalaman. Kita desak pemerintah bisa segera 
membangunnya," tutur aktivis muda ini.

Sebelumnya, Anggota DPRK Aceh Timur, Mat Rais juga telah menyuarakan pentingnya 
pembangunan jalan dan jembatan di daerah itu.

"Hasil Musrenbang Kecamatan Simpang Jernih, salah satu poin penting adalah 
keinginan masyarakat agar dibangun jalan dan jembatan," kata dia.

Selain sebagai akses utama menuju kecamatan perbatasan antara Aceh Timur dan 
Gayo Lues serta Aceh Tamiang tersebut. Jalan dan jembatan dipandang urgensi 
untuk meningkatkan pendapatan ekonomi rakyat.

"Bila jalan sudah dibangun, maka jalur transportasi mudah. Harga komoditas 
pertanian stabil dan mudah di pasarkan. Begitu juga jembatan, selama ini sangat 
dibutuhkan sebagai penghubung antar desa dengan ibu kota kecamatan, termasuk 
pelajar yang harus menyeberang menggunakan getek saban harinya," urai Mat Rais.

Sebagai wakil rakyat, dia berjanji akan memperjuangkan pembangunan jalan dan 
jembatan di Simpang Jernih melalui APBK Aceh Timur maupun APBA tahun 2019..
Pewarta : Putra 

[GELORA45] Jokowi Makin Pede, Prabowo Perlu,Gaet Dukungan Lagi

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://news.detik.com/berita/d-3914999/jokowi-makin-pede-prabowo-perlu-gaet-dukungan-lagi?_ga=2.47559911.1352927792.1520963455-29108164.1520963455

Selasa 13 Maret 2018, 21:49 WIB


 Jokowi Makin Pede, Prabowo Perlu Gaet


 Dukungan Lagi

Danu Damarjati - detikNews
Share *0* 
 
Tweet 
 
Share *0* 
 
40 komentar 
 

Jokowi Makin Pede, Prabowo Perlu Gaet Dukungan Lagi Ilustrasi Jokowi dan 
Prabowo (Ray Jordan/detikcom)
 
 
 
 

*Jakarta* - Joko Widodo (Jokowi) seolah semakin mantap menuju 
pencapresan. Dia sudah mendapat dukungan dari PDIP, Partai NasDem, PPP, 
Partai Hanura, dan Partai Golkar. Adapun Prabowo juga mantap mendapat 
dukungan partainya sendiri, Partai Gerindra.


Partai Hanura mendeklarasikan dukungan untuk pencapresan Jokowi saat 
Rapimnas pada 4 April 2017. PPP mendeklarasikan dukungan ke Jokowi lewat 
forum penutupan Mukernas PPP pada 21 Juli 2017. NasDem melakukannya via 
Rapat Kerja Nasional IV pada 15 November 2017. Pada Rapimnas III Partai 
Golkar pada 18 Desember 2017, dukungan kepada Jokowi juga dideklarasikan 
oleh partai berlambang pohon beringin ini.


*Baca juga: *Peta Kekuatan Sementara Jokowi Vs Prabowo untuk Pilpres 
2019 





PDIP, partai asal Jokowi, mendukung pencapresan pria asal Solo itu lewat 
forum Rakernas III pada 23 Februari 2018. Tentu jumlah minimal kursi 
parlemen sebagai syarat pencapresan bisa dengan mudah dipenuhi pihak Jokowi.


Terakhir, Jokowi semakin dekat dengan Partai Demokrat. Bahkan Ketua Umum 
Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendoakan Jokowi sukses 
di Pilpres 2019 serta membuka lebar kemungkinan berjuang bersama Jokowi. 
Tentu ini menambah /pede/ pihak Jokowi.


"Memang inkumben tingkat elektabilitasnya paling tinggi. Biasanya memang 
demikian, sama seperti SBY pada Pemilu 2009 itu juga didukung koalisi 
besar," kata pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif 
Hidayatullah, Gun Gun Heryanto, kepada *detikcom*, Selasa (13/3/2018).


Di sisi lain, bakal calon presiden Prabowo Subianto juga mendapatkan 
dukungan untuk maju ke Pilpres 2019. DPD Gerindra DKI Jakarta 
mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo di Lapangan Arcici, Rawasari, 
Jakarta Pusat, Minggu (11/3). Sehari kemudian, pada Senin (12/3) 
kemarin, giliran pengurus 34 DPD Gerindra mendeklarasikan Prabowo 
sebagai capres. Deklarasi digelar di Hotel DoubleTree Cikini, Jakarta 
Pusat. Prabowo tak hadir di kedua acara deklarasi dukungan itu.


Selain Gerindra sendiri, ada PKS yang tampak kompak dalam satu haluan. 
Bila kedua partai ini bersatu mendukung Prabowo, mereka sudah bisa 
melampaui ambang batas pencapresan sebesar 20% kursi DPR. Jumlah kursi 
Gerindra dan PKS sebesar 20,1%.


"Mereka perlu berupaya mempersuasi partai lain," kata Gun Gun.

Untuk menjamin kemenangan di akar rumput, koalisi yang lebih besar bisa 
lebih berguna. Yang potensial digaet Gerindra, menurut Gun Gun, adalah 
PAN selaku partai yang belum mendeklarasikan dukungan pencapresan.


*Baca juga: *Duet Jokowi-AHY Bakal Akhiri Perang Dingin Mega-SBY? 





Namun masih ada pula kemungkinan poros ketiga, yang diisi partai-partai 
yang sampai saat ini belum mendeklarasikan dukungan ke bakal calon 
tertentu. Mereka adalah Partai Demokrat, PKB, dan PAN. Apalagi Partai 
Demokrat, meski belakangan mesra dengan Jokowi, punya tokoh yang 
belakangan sering disorot, yakni Agus Harimurti Yudhoyono. Menurut Gun 
Gun, belum tentu Partai Demokrat benar-benar berlabuh ke koalisi 
pendukung Jokowi.


"Sekalipun saya melihat Partai Demokrat semakin membuka diri pada kubu 
Jokowi, tapi kata kuncinya ada di PDIP dan 

[GELORA45] Begini Kronologi Penangkapan Hakim PN,Tangerang oleh KPK

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://nasional.tempo.co/read/1069477/begini-kronologi-penangkapan-hakim-pn-tangerang-

oleh-kpk?TerkiniUtama=TerkiniUtama_Click_2


 Begini Kronologi Penangkapan Hakim PN


 Tangerang oleh KPK

Reporter:


   Alfan Hilmi

Editor:


   Rina Widiastuti

Selasa, 13 Maret 2018 23:47 WIB
0 komentar 
 


0
# Font:
# Ukuran Font: - 
 
+ 
 


#

#


Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, menyaksikan penyidik menunjukkan 
barang bukti uang hasil operasi tangkap tangan (OTT) pegawai Pengadilan 
Negeri (PN) Tangerang, di gedung KPK, Jakarta, 13 Maret 2018. Dalam OTT 
tersebut, KPK menetapkan 4 tersangka terdiri dari hakim Wahyu Widya 
Nurfitri, panitera pengganti Tuti Atika, dua penasehat hukum AGS dan 
HMS, terkait kasus suap dengan nilai total uang suap sebesar Rp30 juta 
untuk pengurusan perkara perdata wanprestasi yang disidangkan di PN 
Tangerang. TEMPO/Imam Sukamto 



Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, menyaksikan penyidik menunjukkan 
barang bukti uang hasil operasi tangkap tangan (OTT) pegawai Pengadilan 
Negeri (PN) Tangerang, di gedung KPK, Jakarta, 13 Maret 2018. Dalam OTT 
tersebut, KPK menetapkan 4 tersangka terdiri dari hakim Wahyu Widya 
Nurfitri, panitera pengganti Tuti Atika, dua penasehat hukum AGS dan 
HMS, terkait kasus suap dengan nilai total uang suap sebesar Rp30 juta 
untuk pengurusan perkara perdata wanprestasi yang disidangkan di PN 
Tangerang. TEMPO/Imam Sukamto


*TEMPO.CO*, *Jakarta* - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan hakim PN 
Tangerang 
, 
Wahyu Widya Nurfitri dan panitera pengganti yakni Tuti Atika sebagai 
tersangka dugaan penerimaan suap. Dalam kasus yang sama, KPK 
 juga menetapkan dua pengacara yaitu Agus 
Wiratno dan HM Saipudin sebagai tersangka.


“Terjadi pemberian sejumlah uang kepada hakim melalui panitera yang 
sedang menangani kasus perdata. Uang diberikan agar kasusnya 
dimenangkan,” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan di kantornya, 
Selasa 13 Maret 2018.


*Baca: KPK Tetapkan Hakim dan Panitera PN Tangerang sebagai Tersangka 
*


Wahyu diduga menerima suap sebesar Rp 30 juta. Uang itu diduga diberikan 
sebagai imbalan untuk pengurusan gugatan perkara wanprestasi di PN 
Tangerang. Dengan pemberian uang itu, penyuap berharap putusan hakim 
berubah dan pengacara memenangkan gugatannya.


Awalnya Tuti diduga menyampaikan informasi kepada Agus bahwa hakim 
berencana mengambil putusan ‘menolak gugatan’. Mengetahui hal tersebut, 
pada 7 Maret 2018, Agus memberikan uang Rp 7,5 juta kepada Wahyu melalui 
perantara Tuti sebagai hadiah. Namun Wahyu menilai jumlah uang tersebut 
kurang, sehingga disepakati menjadi Rp 30 juta.


Pada, Senin, 12 Maret 2018, Agus menyerahkan Rp 22,5 juta ke Tuti di PN 
Tangerang. Setelah penyerahan uang tersebut, tim KPK langsung menangkap 
Agus di parkiran PN Tangerang. Kemudian tim KPK membawa Agus ke ruangan 
Tuti. Selanjutnya, Tuti dan tiga pegawai PN Tangerang lainnya, dibawa ke 
gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan awal.


*Baca: Kata Ketua KY, Hakim PN Tangerang sudah Lama Masuk Radar KPK 
*


Setelah itu, tim KPK  bergerak ke kawasan 
Kebon Jeruk, Jakarta Barat, menciduk HM Saipudin di kantornya pada pukul 
20.00. Di hari yang sama, KPK menangkap Wahyu yang baru kembali dari 
Semarang, di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.


Atas perbuatannya, Wahyu sebagai penerima disangkakan dengan melanggar 
Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pidana Korupsi sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001/juncto/ Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


Sementara itu, pihak pemberi yakni AGS dan HMS disangkakan dengan Pasal 
6 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 /juncto/ Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

[GELORA45] unjuk rasa mahasiswa tolak UU MD3 ricuh

[ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]]

Kesewenangan penguasa adalah pemicu anarkisme.
Dari dulu begitu, dan akan terus begitu.
Lawanǃ
-


AksiUnjuk Rasa Tolak UU MD3 oleh Mahasiswa UBK Ricuh


|  |  | 
Aksi Unjuk Rasa Tolak UU MD3 oleh Mahas...
 |









MahasiswaDobrak Pintu Gerbang DPRD Sumut




|  |  | 
Tolak UU MD3, Mahasiswa Dobrak Pintu Ge...
 |

[GELORA45] Bulog: Cadangan Beras Pemerintah Minus

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3915079/bulog-cadangan-beras-pemerintah-minus?_ga=2.85293273.1352927792.1520963455-29108164.1520963455

Selasa, 13 Mar 2018 22:00 WIB


 Bulog: Cadangan Beras Pemerintah Minus

Puti Aini Yasmin - detikFinance
Share *0* 
 
Tweet *0* 
 
Share *0* 
 
0 Komentar 
 


Foto: Grandyos Zafna. Foto: Grandyos Zafna.
 

*Jakarta* - Perum Bulog menyatakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saat 
ini telah melebihi batas dan minus 27.888 ton. Direktur Utama Bulog 
Djarot Kusumayakti menjelaskan stok tersebut dapat terisi kembali bila 
anggaran pemerintah sebanyak Rp 2,5 triliun telah cair.


"Stok CBP ini mulai minus tapi minus fisik (berasnya). Kalau anggaran 
tahun ini turun kan berarti positif lagi," katanya di Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (13/3/2018).


*Baca juga: *Jokowi Minta Darmin Turunkan Harga Beras, Tapi Tak Rugikan 
Petani 




Dikutip dari situs Bulog, CBP merupakan beras tertentu milik pemerintah 
dalam jumlah tertentu yang sumber dananya berasal dari APBN dan dikelola 
oleh Bulog. Digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap 
kebutuhan beras dan dalam rangka mengantisipasi masalah kekurangan 
pangan, gejolak harga, keadaan darurat akibat bencana dan kerawanan 
pangan serta memenuhi kesepakatan Cadangan Beras Darurat ASEAN (ASEAN 
Emergency Rice Reserve, AERR).


*Baca juga: *Harga Beras di DKI Masih Tinggi, Pasar Jaya: April Baru 
Stabil 




Djarot enggan mengkaitkan beras impor dengan cadangan stok CBP yang 
kosong, namun ia tidak menutup kemungkinan beras impor digunakan sebagai 
CBP.


"Belum ada (rencana menggunakan beras impor). Yang pasti beras itu 
diimpor oleh Bulog dengan menggunakan dana Bulog. Nanti apakah itu 
sebagai beras Bulog atau sebagai CBP tergantung dari anggarannya yang 
akan diturunkan oleh pemerintah," jelasnya.


"Kami masih menunggu anggaran CBP turun untuk beli yang mana dengan 
harga berapa. Waktu turun kan ada ketentuannya," terang dia.


Sementara itu, berdasarkan data Bulog per 12 Maret 2018 stok beras di 
gudang Bulog mencapai 642.612 ton. *(hns/hns)*

[GELORA45] PBB Terima Bacaleg dari Eks-HTI dan FPI, Yusril: Asal Bukan PKI

['Karma, I Nengah [PT. BI-POS]' ineng...@chevron.com [GELORA45]]

cuucook

From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com]
Sent: Wednesday, March 14, 2018 11:15 AM
To: GELORA_In 
Subject: [**EXTERNAL**] [GELORA45] PBB Terima Bacaleg dari Eks-HTI dan FPI, 
Yusril: Asal Bukan PKI



PBB Terima Bacaleg dari Eks-HTI dan FPI, Yusril: Asal Bukan PKI
Rabu, 14 Maret 2018 | 7:52

http://sp.beritasatu.com/home/pbb-terima-bacaleg-dari-eks-hti-dan-fpi-yusril-asal-bukan-pki/123209
[Yusril Ihza Mahendra [B1]]Yusril Ihza Mahendra [B1]


Berita Terkait
?  Soal Putusan PBB, KPU Masih Kaji Langkah ke 
PTUN
?  PBB Tak Terima Tudingan 
Ahok
?  Proses Seleksi Calon Kepala Daerah yang Diusung PBB Hampir 
Rampung
?  Beberapa Tokoh Nasional Siap Bergabung Ke Partai Bulan 
Bintang
?  Temui Wapres, Ketum DPP PBB Undang 
Muktamar

[JAKARTA] Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengatakan partainya menerima 
bakal calon legislatif dari berbagai latar belakang. Yusril mengatakan 
partainya terbuka kepada siapa saja, asalkan bukan PKI dan kalangan penista 
agama.

"PBB ingin jadi partai besar dan karena itu kami terbuka menerima siapa saja 
untuk mendaftar sebagai Bacaleg sesuai syarat yang ditetapkan undang-undang" 
kata Yusril di Jakarta, Selasa (13/3).

Penegesan itu dikemukakan Yusril menanggapi luasnya pemberitaan bahwa PBB 
menerima bacaleg mantan anggota HTI dan anggota Front Pembela Islam (FPI). 
"Kami menerima bacaleg bukan saja eks HTI dan anggota FPI, tapi dari semua 
latar belakang ormas Islam di tanah air," kata dia.

Bahkan, menurut Yusril, sesuai anjuran Ketua Umum PB NU KH Said Agil Sirodj, 
para kiyai NU dan warga Nahdliyyin yang belum masuk partai apapun untuk 
bergabung ke PBB. Ajakan KH Said Agil disambut baik oleh Yusril.

"PBB ini partai Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) dalam arti bukan Syi'ah bukan 
Wahabi, karena itu saya menjamin warga Nahdliyin akan betah dan kerasan di PBB. 
Kalau mau tahlilan atau berzanjen, bagi warga PBB itu hal yang biasa. Kakek 
saya dulu mbahnya tahlil dan talqin," tutur dia.

KH Said Agil, menurut Yusril, juga sudah menegaskan bahwa PBB adalah partai 
Islam moderat, bukan partai atau gerakan radikal, apalagi partai para 
ekstrimis. PBB, kata dia, partai yang mempertahankan Pancasila, UUD 1945 dan 
NKRI.

"Bagi mereka yang berminat untuk mendaftar sebagai Bacaleg, kami mempersilahkan 
untuk menghubungi Dewan Pimpinan Wilayah PBB di setiap provinsi dan Dewan 
Pimpinan Cabang PBB di setiap kabupaten dan kota," pungkas dia. [YUS]

[GELORA45] Rizal Ramli: Ekonomi Indonesia Mandek Karena Utang

[ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]]

BankDunia Tempatkan Utang Indonesia di Level Bahaya




|  |  | 
Bank Dunia Tempatkan Utang Indonesia di...
 |



-
"pembangunan diIndonesia tak lepas dari model Bank Dunia yang berbau neoliberal"

Rizal Ramli: Ekonomi Indonesia Mandek Karena Utang

JUM’AT 06 OKTOBER 2017 , 21:46 | LAPORAN : SAMRUT LELLOLSIMA

RMOL. Ada sejumlah persoalanyang membuat perekonomian Indonesia sulit bangkit. 
Salah satunya adalahkorupsi.

Begitudikatakan ekonom senior, Rizal Ramli dalam kuliah umum bertema ‘Potensi 
EkonomiIndonesia dalam Membangun Bangsa secara Mandiri’ di Ruang Soetandyo, 
Gedung C,FISIP Universitas Airlangga, Surabaya (Jumat, 6/12).

KualitasSumber Daya Manusia juga memiliki pengaruh kuat. "Orang Indonesia 
inipintar-pintar tapi kurang ulet. Mereka ini manja-manja,” sambung Rizal Ramli.

Persoalanlain yang tak kalah pentingnya adalah utang. Menurut dia, pembangunan 
diIndonesia tak lepas dari model Bank Dunia yang berbau neoliberal.

MenkoPerekonomian era mendiang Presiden Abdurrahman Wahid ini merasa, kondisi 
saatini makin parah ketika mahasiswa dicekoki dengan jargon penguatan mata 
uangyang bisa menopang perekonomian negara.

"Jepangsaat tahun 1980-an melemahkan mata uangnya. Akibatnya, barang-barang 
luarnegeri menjadi mahal. Penduduknya beralih ke produk dalam negeri. 
Pelemahanmata uang Yen ini membuat AS dan negara-negara Eropa kelimpungan,” 
jelas dia.

Rizal Ramlimenjelaskan, saat ini ada 20 persen rakyat Indonesia berada di 
posisi atas dansudah makmur. 40 persen lainnya hidupnya masih pas-pasan. 
Sedangkan 40 persenterakhir belum menikmati hasil kemerdekaan.

"Tugassejarah kita untuk membuat 40 persen yang paling bawah ini bisa menikmati 
artikemerdekaan. Bisa punya jaminan kesehatan, bisa sekolah, punya tempat 
tinggal,dan sebagainya,” katanya.

Rizal Ramlimenjelaskan, pandangan tersebut menggunakan pendekatan historis. 
Sedangkanpendekatan komparatif, ia melihat Indonesia, Korea, Malaysia, 
Singapura, Chinadan negara lainnya 45 tahun lalu kondisi hampir mirip. Termasuk 
pendapatanmaupun kondisi sosial masyarakatnya. Tapi, setelah 45 tahun 
kemudian,negara-negara ini lebih maju dari Indonesia.

"Kokbisa negara-negara ini terbang lebih tinggi. Ini tak lain karena mereka 
menjadibangsa yang ulet. Sedangkan Indonesia saat ini seperti mobil 
berpresneling 1yang susah menambah kecepatan. Jika tetap dipacu, mesin pun 
akankepanasan," tandasnya. [sam]

[GELORA45] Cina Pangkas 8 Kementerian, Ada Apa dengan Xi Jinping?

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

Cina Pangkas 8 Kementerian, Ada Apa dengan Xi Jinping?Reporter:  
Tempo.coEditor:  Suci SekarwatiRabu, 14 Maret 2018 08:00 WIB 
Xi Jinping. REUTERS/Jason Lee

TEMPO.CO, Jakarta - Cina akan memangkas sejumlah institusi pemerintahan, 
termasuk penggabungan bank-bank milik negara dan regulator penjamin serta 
menyusun agen khusus untuk mengawasi masalah-masalah yang tekait imigrasi dari 
para veteran militer.

Imbas dari perombakan ini, sebanyak delapan kementerian akan dikurangi menjadi 
26 dan tujuh lembaga-lembaga non-kementerian akan dipangkas. Rencana ini 
menandai salah satu perubahan terbesar di tubuh pemerintah pusat dalam sejarah 
Cina.

Baca: Pemerintah Cina Klaim Reformasi BUMN Berjalan Baik

Xi Jinping. REUTERS/Jason Lee

Perombakan semacam ini pernah terjadi pada 1998 ketika Perdana Menteri Zhu 
Rongji menutup atau menggabungkan 15 kementerian dan komisi dalam suatu dewan 
negara. 

Sebelumnya beredar luas kabar akan ada perombakan di kantor urusan Hong Kong 
dan Macau, namun ternyata tidak terbukti. Kementerian Energi, yang semula 
dikabarkan akan terkena perombakan, juga tidak terjadi.

Baca: Presiden Cina Xi Jinping, Mao Zedong Abad 21?

Perombakan besar ini adalah bagian dari rencana Presiden Cina Xi Jinpin untuk 
melengkapi kembali pemerintahan agar bisa memberikan Partai Komunis Cina 
kendali yang lebih besar dan sarana yang lebih efektif dalam memerintah negara 
dengan jumlah populasi terbanyak di dunia.

Seperti diwartakan www.scmp.com pada Selasa, 13 Maret 2018, Xi dikabarkan juga 
akan memangkas birokrasi, yang tugas dan tanggung jawabnya tumpang-tindih. 
Contohnya, pembentukan Kementerian Manajemen Darurat akan memusatkan segala 
administrasi terkait masalah bencana alam dan bencana yang disebabkan manusia, 
mulai dari gempa bumi sampai kebakaran hutan.

Kondisi saat ini, ada sistem yang terputus sehingga ketika musibah terjadi 
lembaga pemerintah Cinaharus berhadapan dengan sistem terputus tersebut. 
Misalnya, kebakaran hutan perlindungannya ada di bawah Kementerian Kehutanan, 
tetapi ketika yang terbakar padang rumput, maka masalah ini ditangani oleh 
Kementerian Pertanian.

Fw: Re: [GELORA45] wiranto x kpk-kpu

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45] 
Kepada: GELORA45@yahoogroups.com 
Terkirim: Rabu, 14 Maret 2018 04.07.39 GMT+1Judul: 
Re: [GELORA45] wiranto x kpk-kpu
     

Itulah politik sandera andalan parpol-parpol untuk menggiatkan politik 
transaksional. Semua pegang kartu jeblok lawan sambil sesekali injak kaki.

Rakyat harus berbuat sesuatu untuk membersihkan negara ini dari rimbunan 
parasit jeblok itu.

--- jonathangoeij@... wrote:
benar, hal inilah yang menimbulkan tanda tanya, sudah kedengaran 2 th lalu 
kenapa kok penetapan tersangkanya pd waktu pemilu.
note: saya tidak tahu dan tidak kenal kedua pasangan pilgub bali itu.

  On Tuesday, March 13, 2018, 7:19:59 PM PDT, Karma, I Nengah wrote:
Melihat calon pilgug bali hanya ada 2 pasang, jika salah satu menjagi tersangka 
apa pemilihan tetap jalan.
 
Ini fenomena, jika salah satu menjadi tersangka otomatis suaranya akan beralih 
kepada pasangan  yang bersih. Mestinya KPU memperhatikan hal ini sebelum 
diikutkan menjadi calon pilgub.
 
Padahal hal ini sudah kedengaran 2 tahun yang lalu

From: Jonathan Goeij
Melihat asas praduga tidak bersalah penetapan tersangka pada pemilu sudah 
hampir sama dgn me-vonis calon itu, secara normal masyarakat sudah melihat 
calon tsb dgn pandangan miring, pemilih pasti anjlok dan jadinya kalah. 
Contoh terjelas pd Ahok petetapan tersangka oleh kepolisian dan kemudian 
kepengadilan sbg terdakwa sdh tentu menggerus suara beliau, belum lagi narasi 
tersangka dan/atau terdakwa penista agama di-ulang2 tanpa habis oleh lawan 
politik. Jadinya begitulah.
Demikian juga pemerintah atau unsur pemerintah bisa menyalah gunakan kekuasaan 
dgn penetapan tersangka oleh KPK atau penegak hukum lain pd calon2 yg tidak 
disukai, yg berakibat calon tsb tersingkir/kalah walaupun kemudian ternyata 
kasusnya dicabut atau di SP3-kan.

--- ajegilelu@ wrote :

Pemerintah (baca: kumpulan parpol) pasti membantah dibilang mengintervensi KPK, 
mengintervensi hukum.
Selalu begitu.

-

WirantoBujuk KPK Tunda Pengumuman Tersangka Peserta Pilkada



KPU:Kami Dukung Penegakan Hukum


KPK Diminta Kesampingkan “Ocehan” Menko Wiranto SoalIni


Oleh Andy Abdul Hamid - Maret 13, 2018 23:46

Jakarta, Aktual.com – Indonesian Corruption Watch (ICW) memintak KPKmenolak 
permintaan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wirantountuk menunda 
penetapan tersangka bagi para calon kepala daerah yang sedangberkompetisi di 
Pilkada 2018.

“Permintaan Menkopolhukam tersebutharus diabaikan oleh KPK. Pada saat yang 
sama, ICW juga meminta KPK untuk lebihberhati-hati dalam memproses calon kepala 
daerah yang terindikasi korupsi dantidak terbawa dalam arus politik. Jika 
memang telah memiliki dua alat bukti,segera tetapkan pelaku menjadi tersangka,” 
demikian siaran pers ICW yangditerima, di Jakarta, Selasa (13/3).

ICW menilai ada tiga alasan bagi KPKuntuk mengabaikan dan menolak permintaan 
Menkopolhukan tersebut. Pertama, KPKadalah Lembaga Negara Independent yang 
dalam melaksanakan tugas dankewenangannya bebas dari intervensi kekuasaan mana 
pun (Pasal 3 UU KPK).Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tidak 
dapat meminta untuk mempercepat,menunda atau bahkan menghentikan proses hukum 
yang dilakukan KPK.

Kedua, Pemerintah telahmencampuradukkan proses politik dengan proses hukum. 
Penyelengaraan pilkadamerupakan proses politik yang tidak boleh menegasikan dan 
menyampingkan proses hukum.Sebab konstitusi menyebutkan bahwa Indonesia adalah 
negara hukum.

Ketiga, Proses hukum oleh KPK bagiandari cara untuk menghadirkan para calon 
pemimpin daerah yang berkualitas danberintegritas. Sebab mekanisme ini yang 
tidak dilakukan oleh partai dalammenjaring kandidat yang akan mereka usung.

(Andy AbdulHamid)

  

[GELORA45] Fw: [nasional-list] Cina Pangkas 8 Kementerian, Ada Apa dengan Xi Jinping?

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: 'Chan CT' sa...@netvigator.com 
[nasional-list] Kepada: GELORA_In 
Terkirim: Rabu, 14 Maret 2018 04.31.26 GMT+1Judul: 
[nasional-list] Cina Pangkas 8 Kementerian, Ada Apa dengan Xi Jinping?
     


Cina Pangkas 8 Kementerian, Ada Apa dengan Xi Jinping?
Reporter:  
Tempo.co
Editor:  
Suci Sekarwati
Rabu, 14 Maret 2018 08:00 WIB  
Xi Jinping. REUTERS/Jason Lee

TEMPO.CO, Jakarta - Cina akan memangkas sejumlah institusi pemerintahan, 
termasuk penggabungan bank-bank milik negara dan regulator penjamin serta 
menyusun agen khusus untuk mengawasi masalah-masalah yang tekait imigrasi dari 
para veteran militer.

Imbas dari perombakan ini, sebanyak delapan kementerian akan dikurangi menjadi 
26 dan tujuh lembaga-lembaga non-kementerian akan dipangkas. Rencana ini 
menandai salah satu perubahan terbesar di tubuh pemerintah pusat dalam sejarah 
Cina.

Baca: Pemerintah Cina Klaim Reformasi BUMN Berjalan Baik

Xi Jinping. REUTERS/Jason Lee

Perombakan semacam ini pernah terjadi pada 1998 ketika Perdana Menteri Zhu 
Rongji menutup atau menggabungkan 15 kementerian dan komisi dalam suatu dewan 
negara. 

Sebelumnya beredar luas kabar akan ada perombakan di kantor urusan Hong Kong 
dan Macau, namun ternyata tidak terbukti. Kementerian Energi, yang semula 
dikabarkan akan terkena perombakan, juga tidak terjadi.

Baca: Presiden Cina Xi Jinping, Mao Zedong Abad 21?

Perombakan besar ini adalah bagian dari rencana Presiden Cina Xi Jinpin untuk 
melengkapi kembali pemerintahan agar bisa memberikan Partai Komunis Cina 
kendali yang lebih besar dan sarana yang lebih efektif dalam memerintah negara 
dengan jumlah populasi terbanyak di dunia.

Seperti diwartakan www.scmp.com pada Selasa, 13 Maret 2018, Xi dikabarkan juga 
akan memangkas birokrasi, yang tugas dan tanggung jawabnya tumpang-tindih. 
Contohnya, pembentukan Kementerian Manajemen Darurat akan memusatkan segala 
administrasi terkait masalah bencana alam dan bencana yang disebabkan manusia, 
mulai dari gempa bumi sampai kebakaran hutan.

Kondisi saat ini, ada sistem yang terputus sehingga ketika musibah terjadi 
lembaga pemerintah Cinaharus berhadapan dengan sistem terputus tersebut. 
Misalnya, kebakaran hutan perlindungannya ada di bawah Kementerian Kehutanan, 
tetapi ketika yang terbakar padang rumput, maka masalah ini ditangani oleh 
Kementerian Pertanian.

Fw: #sastra-pembebasan# Fw: [GELORA45] Utang RI Dijaga Tak Lebih dari 60% PDB

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: 'Chan CT' sa...@netvigator.com 
[sastra-pembebasan] Kepada: GELORA_In 
Terkirim: Rabu, 14 Maret 2018 01.26.05 GMT+1Judul: 
#sastra-pembebasan# Fw: [GELORA45] Utang RI Dijaga Tak Lebih dari 60% PDB
     

  From: Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45] Sent: Wednesday, 
March 14, 2018 6:19 AM  

Apakah maksudnya masih akan tambah utang lagi sehingga mencapai 60% GDP?Masih 
bisa tambah utang sekitar 25% GDP atau US$250 billion (2017 GDP US1 trilliun) 
lumayanlah.--- Menurut Sri Mulyani, orang yang menganggap utang Indonesia 
semakin besar hanya menakut-nakuti masyarakat. Dia anggap ketika utang 
meningkat Indonesia sampai Rp4.000 triliun bisa menghancurkan negara dan 
sebagainya. 


“Padahal kalau lihat dibandingkan nominal utang kita dengan negara utang paling 
tinggi Jepang atau AS yang disebut adidaya. Utang kita itu masih aman dengan 
pengelolaan yang benar,” tuturnya. 

Jadi, utang Indonesia dikelola dengan target tidak boleh melebihi 60% terhadap 
GDP dan defisit tetap dijaga.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, Utang Luar Negeri 
(ULN) Indonesia masih berada dalam batas aman di kisaran 35% dari produk 
domestik bruto. Meski membengkak, dia tidak merisaukan perekonomian Indonesia.. 
Pasalnya, perekonomian Indo - nesia masih tetap tumbuh dan mampu bersaing 
dengan negara lain yang juga memiliki ULN tinggi.

Utang RI Dijaga Tak Lebih dari 60% PDB
 
|  
|  
|  
|  |   |

 |

 |
|  
|  |  
Utang RI Dijaga Tak Lebih dari 60% PDB : Okezone Economy
 
Okezone
 
Pemerintah meyakinkan masyarakat untuk tidak khawatir terhadap utang Indonesia 
meski semakin besar - Fiskal & Mo...
 |

 |

 |

  Koran SINDO, Jurnalis · Senin 12 Maret 2018 11:13 WIBIlustrasi: Shutterstock

YOGYAKARTA – Pemerintah meyakinkan masyarakat untuk tidak khawatir terhadap 
utang Indonesia, meski semakin besar. Pasalnya, utang tersebut dikelola dengan 
transparan dan tidak boleh melebihi 60% produk domestik bruto (PDB). 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, jangan melihat utang hanya dari satu 
sisi, tapi lihat utang di dalam APBN secara keseluruhan. 


“Dalam mengelola utang negara, kita menggunakannya dengan hati-hati sesuai 
amanat undang-undang. Seperti kesehatan, kita juga melihat kesehatan keuangan 
negara seperti apa,” ujar Sri Mulyani dalam dialog nasional “Sukseskan 
Indonesia ku” di Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). 

Baca Juga: Pemerintah Lelang SUN 13 Maret, Targetkan Rp25,5 Triliun

Menurut Sri Mulyani, orang yang menganggap utang Indonesia semakin besar hanya 
menakut-nakuti masyarakat. Dia anggap ketika utang meningkat Indonesia sampai 
Rp4.000 triliun bisa menghancurkan negara dan sebagainya. 

“Padahal kalau lihat dibandingkan nominal utang kita dengan negara utang paling 
tinggi Jepang atau AS yang disebut adidaya. Utang kita itu masih aman dengan 
pengelolaan yang benar,” tuturnya. 

Jadi, utang Indonesia dikelola dengan target tidak boleh melebihi 60% terhadap 
GDP dan defisit tetap dijaga.

“Lihat apakah keuangan kita sehat apa tidak, kalau rasio utang terhadap PDB dan 
kemampuan bayar. Jadi, jangan menakut-nakuti dan provokasi masyarakat,” 
tandasnya. 

Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Masih Batas Aman

Sri Mulyani mengajak masyarakat untuk lebih percaya kepada pemerintah. Dengan 
begitu, Indonesia bisa menjadi negara yang kuat. 

“Saya tidak senang kalau tidak percaya diri, jangan jadi orang yang hanya 
menakut-nakuti. Jadi, kita harus menjadi negara yang percaya diri,” tandasnya. 

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai 
dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap utang luar negeri tidak ada 
masalah. Menurut dia, beban utang Indonesia jika dibandingkan negara lain di 
dunia tidak terlalu tinggi.

“Utang kita gak ada masalah, bahwa utang kita kenaikannya mungkin sedikit lebih 
cepat dibandingkan masa lalu, iya. Tapi, tetap saja beban utang kita tidak 
tinggi di antara negara mana pun,” katanya. 

Baca Juga: Ketua OJK: Tak Perlu Khawatir dengan Utang Luar Negeri Indonesia

Darmin melanjutkan, kenaikan utang Indonesia memang terjadi lebih cepat karena 
pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur.. Penambahan nilai utang ini, 
menurut Darmin, justru akan membawa dampak positif. “Kita tidak menggunakan 
utang untuk konsumsi. Kita gunakan utang untuk investasi infrastruktur. Jadi, 
jangan menakut-nakuti diri,” tuturnya. 

Darmin menuturkan, penambahan nilai utang Indonesia tetap diiringi indikator 
fiskal yang baik. “Indikator fiskalnya mulai menunjukkan defisit primer kita 
sudah mulai habis. Artinya, kita tidak meminjam untuk bayar utang lagi. Dulu 
sempat begitu karena warisan krisis tahun 1998. Tapi, sekarang mulai mengarah 
ke positif,” ujarnya. 

Menurut Darmin, dampak dari upaya pemerintah mendongkrak pembangunan 
infrastruktur akan mulai terasa pada tahun depan. Hal ini akan berdampak 
positif pada 

Re: [GELORA45] Hutang negara itu digunakan untuk Kesejahteraan Rakyat.

[ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]]

 Petugas Bank Dunia kok dipercaya. 

Ada-ada saja.


   --- SADAR@... wrote:
From: 'K. Prawira'


Maria Wiyata Kemarin pukul 7:26 · FB 12.03.2018
"Bagaimana ibu menjelaskan kepada masyarakat agar tidak lagi Panik dengan 
meningkatnya Hutang negara untuk membiayai Infrastruktur Indonesia?" tanya 
seorang mahasiswa.

"Hutang negara itu digunakan untuk Kesejahteraan Rakyat. Seperti kesehatan, 
pendidikan, infrastruktur dan lainnya. Kalau berhutang untuk membangun 
masyarakat agar menjadi Pintar seperti kalian ini, saya nggak khawatir.

Jadi kalau kalian nanti di Media sosial melihat ada yang ngomongin soal utang, 
kemudian melintir mengatakan seolah-olah negara kita sedang dilanda Krisis 
hutang.

Itu karena dia punya Motif Politik, saya jamin itu.

Jepang saja yang memiliki utang 200 persen atau dua kali lipat dari GDP 
nasional mereka, tidak bingung karena di sana hutang tak dijadikan komoditas 
politik

Para penyebar Isyu Utang luar negeri ini tahu betul, rakyat tidak mengerti 
tentang itu.

Dia sengaja karena tahu betul tentang APBN kita. Tapi dia hanya melihat 
utangnya saja.

Tujuannya supaya Presiden Joko Widodo hanya dilihat jeleknya saja.

Utang luar negeri itu Instrumen bukan tujuan. Namun mereka bilang kalau utang 
meningkat melebihi Rp 4.000 triliun, maka Indonesia akan runtuh.

Padahal kalau membandingkan nominal Utang luar negeri kita belum ada apa-apanya 
dibanding Jepang dan Amerika. Kedua negara itu punya utang yang sangat besar.

Saya berani menjamin Indonesia tak akan menjadi negara dengan utang yang besar. 
karena Indonesia mengelola Hutang negara seperti diamanatkan oleh undang-undang.

Sesuai UU, Hutang negara tidak boleh lebih dari 60 persen dari Produk domestik 
bruto (PDB). Dan saat ini posisi hutang Indonesia kurang dari 30 persen..

Tapi ada yang mau membuat Provokasi. Bikin Hoaks atau menghasut. Dia hanya 
lihat satu sisi, jumlah hutangnya.

Padahal kalau lihat Hutang negara harus lihat APBN kita secara keseluruhan. 
Lihat juga Rasio utang dengan PDB, karena secara prinsip hutang kita dikelola 
sebaik mungkin.

Nanti akan kelihatan apakah Keuangan Indonesia sehat atau tidak.

Jadi orang yang menyebar isu tentang Hutang luar negeri besar dan Indonesia 
akan runtuh itu sengaja untuk menakut-nakuti orang.

Saya tidak suka Indonesia jadi negara yang tidak Percaya Diri."

Sri Mulyani Indrawati , penerima penghargaan Menteri Terbaik Dunia 2018.
 
  

Re: [GELORA45] wiranto x kpk-kpu

[ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]]

Itulah politik sandera andalan parpol-parpol untuk menggiatkan politik 
transaksional. Semua pegang kartu jeblok lawan sambil sesekali injak kaki.

Rakyat harus berbuat sesuatu untuk membersihkan negara ini dari rimbunan 
parasit jeblok itu.

--- jonathangoeij@... wrote:
benar, hal inilah yang menimbulkan tanda tanya, sudah kedengaran 2 th lalu 
kenapa kok penetapan tersangkanya pd waktu pemilu.
note: saya tidak tahu dan tidak kenal kedua pasangan pilgub bali itu.

  On Tuesday, March 13, 2018, 7:19:59 PM PDT, Karma, I Nengah wrote:
Melihat calon pilgug bali hanya ada 2 pasang, jika salah satu menjagi tersangka 
apa pemilihan tetap jalan.
 
Ini fenomena, jika salah satu menjadi tersangka otomatis suaranya akan beralih 
kepada pasangan  yang bersih. Mestinya KPU memperhatikan hal ini sebelum 
diikutkan menjadi calon pilgub.
 
Padahal hal ini sudah kedengaran 2 tahun yang lalu

From: Jonathan Goeij
Melihat asas praduga tidak bersalah penetapan tersangka pada pemilu sudah 
hampir sama dgn me-vonis calon itu, secara normal masyarakat sudah melihat 
calon tsb dgn pandangan miring, pemilih pasti anjlok dan jadinya kalah. 
Contoh terjelas pd Ahok petetapan tersangka oleh kepolisian dan kemudian 
kepengadilan sbg terdakwa sdh tentu menggerus suara beliau, belum lagi narasi 
tersangka dan/atau terdakwa penista agama di-ulang2 tanpa habis oleh lawan 
politik. Jadinya begitulah.
Demikian juga pemerintah atau unsur pemerintah bisa menyalah gunakan kekuasaan 
dgn penetapan tersangka oleh KPK atau penegak hukum lain pd calon2 yg tidak 
disukai, yg berakibat calon tsb tersingkir/kalah walaupun kemudian ternyata 
kasusnya dicabut atau di SP3-kan.

--- ajegilelu@... wrote :

Pemerintah (baca: kumpulan parpol) pasti membantah dibilang mengintervensi KPK, 
mengintervensi hukum.
Selalu begitu.

-

WirantoBujuk KPK Tunda Pengumuman Tersangka Peserta Pilkada



KPU:Kami Dukung Penegakan Hukum


KPK Diminta Kesampingkan “Ocehan” Menko Wiranto SoalIni


Oleh Andy Abdul Hamid - Maret 13, 2018 23:46

Jakarta, Aktual.com – Indonesian Corruption Watch (ICW) memintak KPKmenolak 
permintaan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wirantountuk menunda 
penetapan tersangka bagi para calon kepala daerah yang sedangberkompetisi di 
Pilkada 2018.

“Permintaan Menkopolhukam tersebutharus diabaikan oleh KPK. Pada saat yang 
sama, ICW juga meminta KPK untuk lebihberhati-hati dalam memproses calon kepala 
daerah yang terindikasi korupsi dantidak terbawa dalam arus politik. Jika 
memang telah memiliki dua alat bukti,segera tetapkan pelaku menjadi tersangka,” 
demikian siaran pers ICW yangditerima, di Jakarta, Selasa (13/3).

ICW menilai ada tiga alasan bagi KPKuntuk mengabaikan dan menolak permintaan 
Menkopolhukan tersebut. Pertama, KPKadalah Lembaga Negara Independent yang 
dalam melaksanakan tugas dankewenangannya bebas dari intervensi kekuasaan mana 
pun (Pasal 3 UU KPK).Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tidak 
dapat meminta untuk mempercepat,menunda atau bahkan menghentikan proses hukum 
yang dilakukan KPK.

Kedua, Pemerintah telahmencampuradukkan proses politik dengan proses hukum. 
Penyelengaraan pilkadamerupakan proses politik yang tidak boleh menegasikan dan 
menyampingkan proses hukum.Sebab konstitusi menyebutkan bahwa Indonesia adalah 
negara hukum.

Ketiga, Proses hukum oleh KPK bagiandari cara untuk menghadirkan para calon 
pemimpin daerah yang berkualitas danberintegritas. Sebab mekanisme ini yang 
tidak dilakukan oleh partai dalammenjaring kandidat yang akan mereka usung.

(Andy AbdulHamid)

  

Fw: [GELORA45] Kemiskinan tinggi, Tionghoa didiskriminasi

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: 'Chan CT' sa...@netvigator.com 
[GELORA45] Kepada: GELORA_In 
Terkirim: Rabu, 14 Maret 2018 01.11.48 GMT+1Judul: 
[GELORA45] Kemiskinan tinggi, Tionghoa didiskriminasi
     

LAPORAN KHAS 
Kemiskinan tinggi, Tionghoa didiskriminasi

Handoko, warga keturunan Tionghoa menggugat pemerintah Yogyakarta tentang hak 
kepemilikan tanah, Tapi upayanya kandas.
   
https://beritagar.id/artikel/laporan-khas/kemiskinan-tinggi-tionghoa-didiskriminasiSEBARAN
 Anang Zakaria 01:18 WIB - Minggu, 11 Maret 2018   Seorang warga melintas di 
depan mural bergambar wajah Presiden Abdurrahman Wahid di Kampung Kranggan 
Yogyakarta, Februari 2018. Kampung ini banyak dihuni warga keturunan Tionghoa. 
Beritagar.id / Anang Zakaria 
Di akta kelahiran namanya tercatat Li Chuan Shien. Ia lahir tahun 1950 saat 
Indonesia masih balita. Bapaknya tiba dari daratan Tiongkok sebelum masa 
kemerdekaan. Sementara ibunya, perempuan peranakan Tionghoa yang moyangnya 
sudah kawin mawin dengan orang Jawa sejak kolonialisme Belanda bercokol kuat di 
nusantara.

Paska kudeta politik 1965, pemerintah Orde Baru mewajibkan warga keturunan 
Tionghoa mengindonesiakan namanya. Li Chuan Shien mengganti namanya menjadi 
Willie Sebastian.

Meski peranakan Tionghoa, Willie (kini 67 tahun) tak bicara mandarin. Pada 
istri dan tiga anaknya, ia bicara bahasa Jawa. Pada orang kebanyakan, yang tak 
dikenalnya, keluarga ini bicara bahasa Indonesia. Bukan sekadar media 
berkomunikasi, Jawa dan Indonesia, bagi mereka adalah jati diri. "Ini tumpah 
darah saya," kata Willie, Kamis (8/3/2018).

Identitas itu terusik pada 2002. Meski sejak lahir dan beranak-pinak di Jawa, 
ia merasa hidup tanpa kewarganegaraan.

Cerita bermula saat ia mengikuti Proyek Operasi Nasional Agraria. Prona, begitu 
program pemerintah itu biasa disingkat, merupakan proses pensertifikatan tanah 
secara massal. Dalam prosesnya, Willie tak bisa mendapatkan sertifikat hak 
milik untuk 80 meter persegi tanah di Bogem, Sleman yang dibelinya pada 1998.

Badan Pertanahan Nasional, institusi yang berwenang mengatur pertanahan di 
Indonesia, menyebut Willie hanya bisa mendapatkan hak guna bangunan. "Waktu itu 
saya bingung kenapa tak bisa dapat sertifikat hak milik," katanya, mengenang.

Belakangan, terkuak pangkal persoalan datang dari Instruksi Wakil Kepala Daerah 
DIY nomor K.898/I/A/1975 tentang penyeragaman policy pemberian hak atas tanah 
pada warganegara Indonesia non pribumi.

Surat yang diteken Wakil Gubernur Paku Alam VIII pada 5 Maret 1975 itu 
memerintahkan, jika ada WNI non pribumi membeli tanah sebaiknya dilakukan 
proses pelepasan hak dari penjual. Setelah itu tanah dikuasai pemerintah DIY 
dan pembeli (non pribumi) mengajukan permohonan hak atas tanah pada 
pemerintah.. Willie, menurut surat itu, dikategorikan non pribumi.

Bagi Willie, surat instruksi tahun 1975 sama artinya melegalkan diskriminasi 
rasial. "Bukankah sudah ada instruksi presiden yang melarang penggunaan istilah 
pribumi dan non pribumi," katanya.

Instruksi yang ia maksud adalah instruksi presiden nomor 26 tahun 1998. Surat 
instruksi yang diteken Presiden BJ Habibie pada 16 September 1998 itu 
memerintahkan penggunaan istilah pribumi dan non pribumi dalam semua proses 
perumusan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut dia, tidak tepat menempatkan etnis tertentu sebagai pribumi dan etnis 
lain sebagai non pribumi. "Mungkin yang pribumi asli di sini ya itu manusia 
Sangiran," katanya, berkelakar.
  Handoko (35 tahun), seorang pengacara muda keturunan Tionghoa di Yogyakarta, 
menempuh beragam jalur hukum untuk menggugat surat intruksi wakil kepala daerah 
DIY tahun 1975. Namun semuanya kandas. | Anang Zakaria /Beritagar.id 
Mereka yang melawan diskriminasi

Pada tahun 2010, dengan lembaga bentukannya, Gerakan Anak Negeri Anti 
Diskriminasi (Granad), Willie berkirim surat ke Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono untuk meminta agar diskriminasi rasial dalam proses pengurusan surat 
kepemilikan tanah itu dihapus. Permintaan itu mendapat balasan, presiden 
memerintahkan Badan Pertanahan Nasional tak membedakan layanan bagi warganegara.

Toh, perintah presiden itu tak berdampak. Pada 8 Mei 2012, Sekretariat Daerah 
Pemerintah DIY berkukuh memberlakukan instruksi wakil kepala daerah DIY tahun 
1975. Alasannya, diskriminasi itu merupakan affimative policy untuk melindungi 
kepentingan ekonomi warga pribumi dari pemodal besar.

Tak patah arang, dua tahun kemudian Granad berkirim surat pada Menteri Agraria, 
Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Dalam 
Negeri hingga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Willie meminta agar negara 
segera menghentikan diskriminasi rasial itu.

Satu dari lembaga negara itu, Komnas HAM, membalas surat Granad. Komnas 
merekomendasikan agar Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X mencabut instruksi 
wakil kepala daerah tahun 1975 karena bertentangan dengan hak asasi manusia.

[GELORA45] Setelah dipecat sebagai Menlu AS, Rex Tillerson peringatkan publik soal ‘aksi Rusia’

[jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

 Trump menyulap para pelanggar HAM jadi patriot.
 

 ---
 Laporan Senat AS menyatakan Haspel pernah mengelola penjara CIA di Thailand. 
Pada 2002, para tahanan di tempat itu diinterogasi dengan metode waterboarding.
 Haspel juga dituding menghancurkan puluhan rekaman video interogasi di penjara 
tersebut.
 Adapun Pompeo adalah mantan anggota Kongres AS dari Kansas yang beraliran 
Konservatif. Dia adalah seorang loyalis Trump.
 
 Pada 2014, dia membela para pejabat CIA yang melakukan waterboarding dengan 
menyebut mereka "para patriot".
 ...
 Setelah dipecat sebagai Menlu AS, Rex Tillerson peringatkan publik soal ‘aksi 
Rusia’ http://www.bbc.com/indonesia/dunia-43395571 1 jam lalu

 Bagikan artikel ini dengan Facebook 
http://www.bbc.com/indonesia/dunia-43395571#  Bagikan artikel ini dengan 
Twitter http://www.bbc.com/indonesia/dunia-43395571#  Bagikan artikel ini 
dengan Messenger http://www.bbc.com/indonesia/dunia-43395571#  Bagikan artikel 
ini dengan Email 
mailto:?subject=Shared%20from%20BBC%20Indonesia=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Findonesia%2Fdunia-43395571
  Kirim http://www.bbc.com/indonesia/dunia-43395571#share-tools




 
 Hak atas fotoEPAImage captionRex Tillerson dipecat dari jabatannya sebagai 
menlu AS. Rex Tillerson dipecat dari jabatannya sebagai menteri luar negeri 
oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Sebelum resmi meninggalkan kantor 
Departemen Luar Negeri AS, Tillerson mewanti-wanti soal "aksi dan perilaku 
bermasalah Rusia".
 Kepada para wartawan di kantor Departemen Luar Negeri AS, Tillerson sama 
sekali tidak mengucapkan terima kasih kepada Trump atau menyanjung 
kebijakan-kebijakannya.
 Alih-alih, dia mengatakan upaya telah dilakukan untuk menjalin hubungan yang 
lebih baik dengan Cina sekaligus membuat Korea Utara patuh pada sanksi terkait 
program nuklir.
 Namun, menurutnya, "Banyak pekerjaan untuk merespons aksi dan perilaku 
bermasalah pemerintah Rusia."
 "Rusia harus meninjau secara hati-hati bagaimana aksinya sesuai dengan 
kepentingan rakyat Rusia dan dunia secara luas. Melanjutkan pada jalur yang 
ditempuh saat ini kemungkinan akan berujung pada semakin terisolasinya mereka, 
situasi yang tidak diminati siapapun," lanjut Tillerson.
 Menteri Luar Negeri Rex Tillerson dipecat Presiden Donald Trump 
http://www.bbc.com/indonesia/dunia-43389324 Direktur CIA: Rusia 'incar pemilu 
sela AS' dan nuklir 'Korut mungkin bisa menghantam AS' 
http://www.bbc.com/indonesia/dunia-4280 Rusia didakwa mempengaruhi 
pemilihan AS 2016 http://www.bbc.com/indonesia/dunia-43095218 Mantan orang 
nomor satu di ExxonMobil itu mengaku telah berbincang dengan Presiden Trump 
untuk memastikan kejelasan pada masa mendatang.
 Meski Tillerson baru meninggalkan pekerjaannya pada 31 Maret, Wakil Menlu John 
Sullivan akan mengambil alih tugas-tugasnya sampai menlu baru dilantik.
 "Yang terpenting adalah memastikan transisi mulus dan teratur pada saat negara 
in menghadapi tantangan keamanan nasional dan kebijakan yang signifikan," 
ujarnya.
 Lompati Twitter pesan oleh @realDonaldTrump 
http://www.bbc.com/indonesia/dunia-43395571#jump-linkhttps://twitter.com/realDonaldTrump/status/973540316656623616
 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/973540316656623616
 Donald J. Trump ✔@realDonaldTrump https://twitter.com/realDonaldTrump

 
 Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He 
will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina 
Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. 
Congratulations to all!
 05.44 - 13 Mar 2018 
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/973540316656623616
 104 rb https://twitter.com/intent/like?tweet_id=973540316656623616 75,3 rb 
orang memperbincangkan tentang ini 
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/973540316656623616

 Info dan privasi Iklan Twitter https://support.twitter.com/articles/20175256

 

 




 Hentikan Twitter pesan oleh @realDonaldTrump




 Secara terpisah, Trump mengatakan ketidaksepakatannya dengan Tillerson 
menyangkut "beragam hal".
 "Jika Anda lihat kesepakatan Iran, saya pikir itu hal yang buruk. Saya kira 
dia pikir itu OK," ujar Trump.
 "Dengan Mike, Mike Pompeo, kami punya proses pemikiran yang sangat mirip. Saya 
pikir ini akan berjalan sangat baik," lanjutnya.
Hak atas fotoREUTERSImage captionDirektur CIA, Mike Pompeo, dicalonkan untuk 
menjadi menlu AS, menggantikan Rex Tillerson. Siapa calon Menlu AS selanjutnya? 
Dalam cuitannya di Twitter, Trump menyebut Direktur CIA Mike Pompeo sebagai 
pengganti Tillerson.
 Adapun untuk menggantikan posisi Pompeo, Trump mencalonkan Gina Haspel. Jika 
dilantik, Haspel akan menjadi direktur perempuan pertama CIA.
 Laporan Senat AS menyatakan Haspel pernah mengelola penjara CIA di Thailand. 
Pada 2002, para tahanan di tempat itu diinterogasi dengan metode waterboarding.
 Haspel juga dituding menghancurkan puluhan rekaman video interogasi di penjara 
tersebut.
 Adapun Pompeo adalah mantan anggota Kongres AS dari 

Fw: [GELORA45] Ahok Bisa Rayakan Natal Bareng Keluarga Tahun Ini

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: Jonathan Goeij 
jonathango...@yahoo.com [GELORA45] Kepada: 
Yahoogroups Terkirim: Selasa, 13 Maret 2018 20.25.18 
GMT+1Judul: [GELORA45] Ahok Bisa Rayakan Natal Bareng Keluarga Tahun Ini
     





Ahok Bisa Rayakan Natal Bareng Keluarga Tahun Ini


| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
Ahok Bisa Rayakan Natal Bareng Keluarga Tahun Ini

Masa hukuman Ahok akan segera berakhir, paling cepat pada Agustus 2018 atau 
setidaknya awal tahun 2019.
 |

 |

 |




Selasa, 13 Maret 2018 11:01 WIB 
Editor : Wahyu AH | Sumber : DBS




Istimewa

Foto : istimewa

Masa hukuman Ahok akan segera berakhir, paling cepat pada Agustus 2018 atau 
setidaknya awal tahun 2019.



JAKARTA – Popularitas Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak meredup meski telah 
menjadi terpidana kasus penistaan agama. Namanya terus dielu-elukan untuk bisa 
kembali menjadi pemimpin. Entah gubernur atau bahkan presiden.

Ya, Ahok memang memiliki pendukung setia. Peluang dia untuk kembali ke panggung 
politik masih sangat besar. Apalagi, Ahok bukanlah seorang koruptor dan kerap 
dianggap hanya korban ‘keganasan’ politik pada Pilgub DKI Jakarta lalu.

Pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe memprediksi, setelah bebas Ahok 
pasti akan segera mengambil langkah masuk ke partai politik. Kemungkinan, 
Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sebab, sejumlah rekannya seperti Sunny 
Tanuwidjaja dan Tsamara Amany sudah bergabung terlebih dahulu.

Namun, ini masih praduga. Dunia politik selalu dinamis. “Lagi-lagi perlu 
dilihat lebih jauh seperti apa manuver politik Ahok ketika bebas nanti. Tinggal 
menunggu waktu,” ucap pria yang menjabat juga sebagai Direktur eksekutif 
Lembaga Analisis Politik Indonesia ini.

Berdasar pengakuan pengacara Ahok dalam kasus penistaan agama, I Wayan Sudirta, 
Ahok bisa bebas paling cepat pada Agustus 2018 atau awal 2019. karena sudah 
berhak atas remisi Natal dan HUT RI, serta ketentuan menjalani dua pertiga 
hukuman. Ini sesuai dengan aturan yang berlaku.

Misalnya, remisi khusus terkait hari raya agama, dalam hal ini Natal. Aturannya 
sudah ada dalam Keppres 1999 sebanyak 15 hari. Begitupun, remisi umum HUT RI 17 
Agustus. “Kalau ini (remisi umum) syaratnya sudah menjalani 1 tahun penjara. 
Pada 2017, Ahok belum mendapatkannya karena masuk penjara pada 9 Mei 2017. Baru 
dapat pada 2018,” tuturnya.

Selain kedua remisi tersebut, Ahok juga berpeluang mendapat remisi lain semisal 
berkelakuan baik, berjasa bagi negara, bermanfaat untuk sesama napi, dan 
lainnya. Ada pula ketentuan tentang pembebasan bersyarat setelah dua pertiga 
masa hukuman.

Ahok divonis selama dua tahun dan ditahan pada 9 Mei 2017. Bila mengacu hal 
itu, Ahok baru bisa mengajukan pembebasan bersyarat paling cepat pada 17 
Agustus 2018 plus remisi umum hari kemerdekaan selama 1 bulan,” tuturnya.

[GELORA45] wiranto x kpk-kpu

['Karma, I Nengah [PT. BI-POS]' ineng...@chevron.com [GELORA45]]

Melihat calon pilgug bali hanya ada 2 pasang, jika salah satu menjagi tersangka 
apa pemilihan tetap jalan.
Ini fenomena, jika salah satu menjadi tersangka otomatis suaranya akan beralih 
kepada pasangan  yang bersih. Mestinya KPU memperhatikan hal ini sebelum 
diikutkan menjadi calon pilgub.
Padahal hal ini sudah kedengaran 2 tahun yang lalu

From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com]
Sent: Wednesday, March 14, 2018 9:59 AM
To: GELORA45@yahoogroups.com
Subject: [**EXTERNAL**] [GELORA45] Re: wiranto x kpk-kpu



Melihat asas praduga tidak bersalah penetapan tersangka pada pemilu sudah 
hampir sama dgn me-vonis calon itu, secara normal masyarakat sudah melihat 
calon tsb dgn pandangan miring, pemilih pasti anjlok dan jadinya kalah.

Contoh terjelas pd Ahok petetapan tersangka oleh kepolisian dan kemudian 
kepengadilan sbg terdakwa sdh tentu menggerus suara beliau, belum lagi narasi 
tersangka dan/atau terdakwa penista agama di-ulang2 tanpa habis oleh lawan 
politik. Jadinya begitulah.

Demikian juga pemerintah atau unsur pemerintah bisa menyalah gunakan kekuasaan 
dgn penetapan tersangka oleh KPK atau penegak hukum lain pd calon2 yg tidak 
disukai, yg berakibat calon tsb tersingkir/kalah walaupun kemudian ternyata 
kasusnya dicabut atau di SP3-kan.


---In GELORA45@yahoogroups.com, 
> wrote :
Pemerintah (baca: kumpulan parpol) pasti membantah dibilang
mengintervensi KPK, mengintervensi hukum.

Selalu begitu.

-

Wiranto Bujuk KPK Tunda Pengumuman Tersangka Peserta 
Pilkada

KPU: Kami Dukung Penegakan 
Hukum


KPK Diminta Kesampingkan “Ocehan” Menko Wiranto Soal Ini

Oleh Andy Abdul Hamid - Maret 13, 2018 23:46

Jakarta, Aktual.com – Indonesian Corruption Watch (ICW) memintak KPK menolak 
permintaan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto untuk 
menunda penetapan tersangka bagi para calon kepala daerah yang sedang 
berkompetisi di Pilkada 2018.

“Permintaan Menkopolhukam tersebut harus diabaikan oleh KPK. Pada saat yang 
sama, ICW juga meminta KPK untuk lebih berhati-hati dalam memproses calon 
kepala daerah yang terindikasi korupsi dan tidak terbawa dalam arus politik. 
Jika memang telah memiliki dua alat bukti, segera tetapkan pelaku menjadi 
tersangka,” demikian siaran pers ICW yang diterima, di Jakarta, Selasa (13/3).

ICW menilai ada tiga alasan bagi KPK untuk mengabaikan dan menolak permintaan 
Menkopolhukan tersebut. Pertama, KPK adalah Lembaga Negara Independent yang 
dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari intervensi kekuasaan mana 
pun (Pasal 3 UU KPK). Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tidak 
dapat meminta untuk mempercepat, menunda atau bahkan menghentikan proses hukum 
yang dilakukan KPK.

Kedua, Pemerintah telah mencampuradukkan proses politik dengan proses hukum. 
Penyelengaraan pilkada merupakan proses politik yang tidak boleh menegasikan 
dan menyampingkan proses hukum. Sebab konstitusi menyebutkan bahwa Indonesia 
adalah negara hukum.

Ketiga, Proses hukum oleh KPK bagian dari cara untuk menghadirkan para calon 
pemimpin daerah yang berkualitas dan berintegritas. Sebab mekanisme ini yang 
tidak dilakukan oleh partai dalam menjaring kandidat yang akan mereka usung.

(Andy Abdul Hamid)

[GELORA45] PBB Terima Bacaleg dari Eks-HTI dan FPI, Yusril: Asal Bukan PKI

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

PBB Terima Bacaleg dari Eks-HTI dan FPI, Yusril: Asal Bukan PKI
Rabu, 14 Maret 2018 | 7:52

http://sp.beritasatu.com/home/pbb-terima-bacaleg-dari-eks-hti-dan-fpi-yusril-asal-bukan-pki/123209

Yusril Ihza Mahendra [B1] 

Berita Terkait

  a.. Soal Putusan PBB, KPU Masih Kaji Langkah ke PTUN 
  b.. PBB Tak Terima Tudingan Ahok 
  c.. Proses Seleksi Calon Kepala Daerah yang Diusung PBB Hampir Rampung 
  d.. Beberapa Tokoh Nasional Siap Bergabung Ke Partai Bulan Bintang 
  e.. Temui Wapres, Ketum DPP PBB Undang Muktamar
[JAKARTA] Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengatakan partainya menerima 
bakal calon legislatif dari berbagai latar belakang. Yusril mengatakan 
partainya terbuka kepada siapa saja, asalkan bukan PKI dan kalangan penista 
agama.

“PBB ingin jadi partai besar dan karena itu kami terbuka menerima siapa saja 
untuk mendaftar sebagai Bacaleg sesuai syarat yang ditetapkan undang-undang” 
kata Yusril di Jakarta, Selasa (13/3).

Penegesan itu dikemukakan Yusril menanggapi luasnya pemberitaan bahwa PBB 
menerima bacaleg mantan anggota HTI dan anggota Front Pembela Islam (FPI). 
“Kami menerima bacaleg bukan saja eks HTI dan anggota FPI, tapi dari semua 
latar belakang ormas Islam di tanah air," kata dia.

Bahkan, menurut Yusril, sesuai anjuran Ketua Umum PB NU KH Said Agil Sirodj, 
para kiyai NU dan warga Nahdliyyin yang belum masuk partai apapun untuk 
bergabung ke PBB. Ajakan KH Said Agil disambut baik oleh Yusril.

“PBB ini partai Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja) dalam arti bukan Syi’ah bukan 
Wahabi, karena itu saya menjamin warga Nahdliyin akan betah dan kerasan di PBB. 
Kalau mau tahlilan atau berzanjen, bagi warga PBB itu hal yang biasa. Kakek 
saya dulu mbahnya tahlil dan talqin," tutur dia.

KH Said Agil, menurut Yusril, juga sudah menegaskan bahwa PBB adalah partai 
Islam moderat, bukan partai atau gerakan radikal, apalagi partai para 
ekstrimis. PBB, kata dia, partai yang mempertahankan Pancasila, UUD 1945 dan 
NKRI.

"Bagi mereka yang berminat untuk mendaftar sebagai Bacaleg, kami mempersilahkan 
untuk menghubungi Dewan Pimpinan Wilayah PBB di setiap provinsi dan Dewan 
Pimpinan Cabang PBB di setiap kabupaten dan kota," pungkas dia. [YUS]

[GELORA45] Anggota MPPR Usulkan Tingkatkan Fasilitasi Perdagangan Tiongkok-ASEAN

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

  Anggota MPPR Usulkan Tingkatkan Fasilitasi Perdagangan Tiongkok-ASEAN 
 
2018-03-14 10:42:13  CRI 
  Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang dalam laporan kerja pemerintah yang 
disampaikan pada 5 Maret lalu berjanji akan memperluas keterbukaan terhadap 
investor asing, secara lebih lanjut meningkatkan liberalisasi dan fasilitasi 
perdagangan dan investasi. Anggota MPPR Tiongkok, selaku Wakil Ketua Liga 
Demokratis Daerah Guangxi, Xia Fei berpendapat, laju pertumbuhan perdagangan 
Tiongkok-ASEAN saat ini lebih rendah daripada yang diperkirakan, maka ia 
mengusulkan untuk meningkatkan fasilitasi perdagangan Tiongkok-ASEAN dengan 
semaksimal mungkin. 
  Xia Fei, yang juga menjabat sebagai Rektor Institut Keuangan dan Ekonomi 
Guangxi mengajukan 5 butir usulan. Pertama, memprakarsai pembentukan rantai 
industri yang dipartisipasi negara-negara terkait, meningkatkan kerja sama 
kapasitas produksi Tiongkok-ASEAN, mengembangkan sepenuhnya keunggulan 
komparatif berbagai negara, dan memerinci pembagian kerja internasional. Kedua, 
membentuk zona ujicoba komprehensif E-bisnis lintas wilayah (Teluk Beibu) 
Tiongkok-ASEAN, menutupi kelemahan pola perdagangan tradisional dan membentuk 
tenaga penggerak baru bagi pertumbuhan perdagangan. Ketiga, membentuk 
lingkungan yang efektif, mudah dan aman, meningkatkan kerja sama pabean dengan 
negara-negara ASEAN, menyusun sistem dan standar yang tunggal, menyesuaikan 
diri dengan standar internasional dan menyelesaikan hambatan perdagangan 
non-tarif dari akar permasalahan. Ke-empat, membentuk mekanisme konsultasi 
perundingan bilateral dan multilateral, menyeimbangkan kepentingan berbagai 
pihak dalam proses perundingan dan semaksimal mungkin meredakan pergesekan 
perdagangan. Kelima, membentuk sistem standar logistik yang tunggal, mendirikan 
Komite Sistem Standar Tiongkok-ASEAN, meningkatkan efisiensi logistik, 
menurunkan biaya logistik dan pada akhirnya merealisasi "sinergi tak bercelah" 
antara pasar Tiongkok dengan berbagai negara ASEAN.
 

Fw: [GELORA45] Setelah dipecat sebagai Menlu AS, Rex Tillerson peringatkan publik soal ‘aksi Rusia’

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: jonathango...@yahoo.com [GELORA45] 
Kepada: "GELORA45@yahoogroups.com" 
Terkirim: Rabu, 14 Maret 2018 05.45.55 GMT+1Judul: 
[GELORA45] Setelah dipecat sebagai Menlu AS, Rex Tillerson peringatkan publik 
soal ‘aksi Rusia’
     





Trump menyulap para pelanggar HAM jadi patriot.




---

Laporan Senat AS menyatakan Haspel pernah mengelola penjara CIA di Thailand.. 
Pada 2002, para tahanan di tempat itu diinterogasi dengan metode waterboarding.

Haspel juga dituding menghancurkan puluhan rekaman video interogasi di penjara 
tersebut.

Adapun Pompeo adalah mantan anggota Kongres AS dari Kansas yang beraliran 
Konservatif. Dia adalah seorang loyalis Trump.



Pada 2014, dia membela para pejabat CIA yang melakukan waterboarding dengan 
menyebut mereka "para patriot".



Setelah dipecat sebagai Menlu AS, Rex Tillerson peringatkan publik soal ‘aksi 
Rusia’
   
   - 1 jam lalu
   
   - Bagikan artikel ini dengan Facebook
    
   - Bagikan artikel ini dengan Twitter
    
   - Bagikan artikel ini dengan Messenger
    
   - Bagikan artikel ini dengan Email
    
   - Kirim


Hak atas fotoEPAImage captionRex Tillerson dipecat dari jabatannya sebagai 
menlu AS.
Rex Tillerson dipecat dari jabatannya sebagai menteri luar negeri oleh Presiden 
Amerika Serikat, Donald Trump. Sebelum resmi meninggalkan kantor Departemen 
Luar Negeri AS, Tillerson mewanti-wanti soal "aksi dan perilaku bermasalah 
Rusia".

Kepada para wartawan di kantor Departemen Luar Negeri AS, Tillerson sama sekali 
tidak mengucapkan terima kasih kepada Trump atau menyanjung 
kebijakan-kebijakannya.

Alih-alih, dia mengatakan upaya telah dilakukan untuk menjalin hubungan yang 
lebih baik dengan Cina sekaligus membuat Korea Utara patuh pada sanksi terkait 
program nuklir.

Namun, menurutnya, "Banyak pekerjaan untuk merespons aksi dan perilaku 
bermasalah pemerintah Rusia."

"Rusia harus meninjau secara hati-hati bagaimana aksinya sesuai dengan 
kepentingan rakyat Rusia dan dunia secara luas. Melanjutkan pada jalur yang 
ditempuh saat ini kemungkinan akan berujung pada semakin terisolasinya mereka, 
situasi yang tidak diminati siapapun," lanjut Tillerson.
   
   - Menteri Luar Negeri Rex Tillerson dipecat Presiden Donald Trump
   - Direktur CIA: Rusia 'incar pemilu sela AS' dan nuklir 'Korut mungkin bisa 
menghantam AS'
   - Rusia didakwa mempengaruhi pemilihan AS 2016

Mantan orang nomor satu di ExxonMobil itu mengaku telah berbincang dengan 
Presiden Trump untuk memastikan kejelasan pada masa mendatang.

Meski Tillerson baru meninggalkan pekerjaannya pada 31 Maret, Wakil Menlu John 
Sullivan akan mengambil alih tugas-tugasnya sampai menlu baru dilantik.

"Yang terpenting adalah memastikan transisi mulus dan teratur pada saat negara 
in menghadapi tantangan keamanan nasional dan kebijakan yang signifikan," 
ujarnya.
Lompati Twitter pesan oleh @realDonaldTrump
Donald J. Trump✔@realDonaldTrump
Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He 
will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina 
Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. 
Congratulations to all!
05.44 - 13 Mar 2018   
   - 104 rb
   - 75,3 rb orang memperbincangkan tentang ini

Info dan privasi Iklan Twitter
Hentikan Twitter pesan oleh @realDonaldTrump

Secara terpisah, Trump mengatakan ketidaksepakatannya dengan Tillerson 
menyangkut "beragam hal".

"Jika Anda lihat kesepakatan Iran, saya pikir itu hal yang buruk. Saya kira dia 
pikir itu OK," ujar Trump.

"Dengan Mike, Mike Pompeo, kami punya proses pemikiran yang sangat mirip. Saya 
pikir ini akan berjalan sangat baik," lanjutnya.
Hak atas fotoREUTERSImage captionDirektur CIA, Mike Pompeo, dicalonkan untuk 
menjadi menlu AS, menggantikan Rex Tillerson.
Siapa calon Menlu AS selanjutnya?

Dalam cuitannya di Twitter, Trump menyebut Direktur CIA Mike Pompeo sebagai 
pengganti Tillerson.

Adapun untuk menggantikan posisi Pompeo, Trump mencalonkan Gina Haspel. Jika 
dilantik, Haspel akan menjadi direktur perempuan pertama CIA.

Laporan Senat AS menyatakan Haspel pernah mengelola penjara CIA di Thailand.. 
Pada 2002, para tahanan di tempat itu diinterogasi dengan metode waterboarding.

Haspel juga dituding menghancurkan puluhan rekaman video interogasi di penjara 
tersebut.

Adapun Pompeo adalah mantan anggota Kongres AS dari Kansas yang beraliran 
Konservatif. Dia adalah seorang loyalis Trump.

Pada 2014, dia membela para pejabat CIA yang melakukan waterboarding dengan 
menyebut mereka "para patriot".

Pengangkatan Pompeo dan Haspel kini harus menunggu konfirmasi dari Senat AS..

[GELORA45] Re: wiranto x kpk-kpu

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

 benar, hal inilah yang menimbulkan tanda tanya, sudah kedengaran 2 th lalu 
kenapa kok penetapan tersangkanya pd waktu pemilu.
note: saya tidak tahu dan tidak kenal kedua pasangan pilgub bali itu.

On Tuesday, March 13, 2018, 7:19:59 PM PDT, Karma, I Nengah [PT. BI-POS] 
 wrote:  
 
  
Melihat calon pilgug bali hanya ada 2 pasang, jika salah satu menjagi tersangka 
apa pemilihan tetap jalan.
 
Ini fenomena, jika salah satu menjadi tersangka otomatis suaranya akan beralih 
kepada pasangan  yang bersih. Mestinya KPU memperhatikan hal ini sebelum 
diikutkan menjadi calon pilgub.
 
Padahal hal ini sudah kedengaran 2 tahun yang lalu
 
  
 
From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com]
Sent: Wednesday, March 14, 2018 9:59 AM
To: GELORA45@yahoogroups.com
Subject: [**EXTERNAL**] [GELORA45] Re: wiranto x kpk-kpu
 
  
 
  
 
  
 
Melihat asas praduga tidak bersalah penetapan tersangka pada pemilu sudah 
hampir sama dgn me-vonis calon itu, secara normal masyarakat sudah melihat 
calon tsb dgn pandangan miring, pemilih pasti anjlok dan jadinya kalah. 
 
  
 
Contoh terjelas pd Ahok petetapan tersangka oleh kepolisian dan kemudian 
kepengadilan sbg terdakwa sdh tentu menggerus suara beliau, belum lagi narasi 
tersangka dan/atau terdakwa penista agama di-ulang2 tanpa habis oleh lawan 
politik. Jadinya begitulah.
 
  
 
Demikian juga pemerintah atau unsur pemerintah bisa menyalah gunakan kekuasaan 
dgn penetapan tersangka oleh KPK atau penegak hukum lain pd calon2 yg tidak 
disukai, yg berakibat calon tsb tersingkir/kalah walaupun kemudian ternyata 
kasusnya dicabut atau di SP3-kan.
 


---In GELORA45@yahoogroups.com,  wrote :
 
Pemerintah (baca:kumpulan parpol) pasti membantah dibilang
 
mengintervensi KPK, mengintervensi hukum.
 
  
 
Selalu begitu.
 
  
 
-
 
Wiranto Bujuk KPK Tunda Pengumuman Tersangka Peserta Pilkada
 
KPU: Kami Dukung Penegakan Hukum
 
  
 
KPK Diminta Kesampingkan “Ocehan” Menko Wiranto Soal Ini
 
Oleh Andy Abdul Hamid - Maret 13, 2018 23:46
 
Jakarta, Aktual.com – Indonesian Corruption Watch (ICW) memintak KPK menolak 
permintaan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto untuk 
menunda penetapan tersangka bagi para calon kepala daerah yang sedang 
berkompetisi di Pilkada 2018.
 
“Permintaan Menkopolhukam tersebut harus diabaikan oleh KPK. Pada saat yang 
sama, ICW juga meminta KPK untuk lebih berhati-hati dalam memproses calon 
kepala daerah yang terindikasi korupsi dan tidak terbawa dalam arus politik. 
Jika memang telah memiliki dua alat bukti, segera tetapkan pelaku menjadi 
tersangka,” demikian siaran pers ICW yang diterima, di Jakarta, Selasa (13/3).
 
ICW menilai ada tiga alasan bagi KPK untuk mengabaikan dan menolak permintaan 
Menkopolhukan tersebut. Pertama, KPK adalah Lembaga Negara Independent yang 
dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari intervensi kekuasaan mana 
pun (Pasal 3 UU KPK). Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tidak 
dapat meminta untuk mempercepat, menunda atau bahkan menghentikan proses hukum 
yang dilakukan KPK.
 
Kedua, Pemerintah telah mencampuradukkan proses politik dengan proses hukum.. 
Penyelengaraan pilkada merupakan proses politik yang tidak boleh menegasikan 
dan menyampingkan proses hukum. Sebab konstitusi menyebutkan bahwa Indonesia 
adalah negara hukum.
 
Ketiga, Proses hukum oleh KPK bagian dari cara untuk menghadirkan para calon 
pemimpin daerah yang berkualitas dan berintegritas. Sebab mekanisme ini yang 
tidak dilakukan oleh partai dalam menjaring kandidat yang akan mereka usung.
 
(Andy Abdul Hamid)
 
  
 

   

[GELORA45] Fw: [nasional-list] Alasan Gerindra Belum Deklarasikan Prabowo sebagai Capres

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: 'Chan CT' sa...@netvigator.com 
[nasional-list] Kepada: GELORA_In 
Terkirim: Selasa, 13 Maret 2018 09.42.06 GMT+1Judul: 
[nasional-list] Alasan Gerindra Belum Deklarasikan Prabowo sebagai Capres
     


Alasan Gerindra Belum Deklarasikan Prabowo sebagai Capres
Reporter:  
Arkhelaus Wisnu Triyogo
Editor:  
Rina Widiastuti
Selasa, 13 Maret 2018 14:40 WIB 
Sekretaris Jendral Partai Gerindra, Ahmad Muzani, memberi sambutan saat 
perayaan puncak ulang tahun ke-10 di Lapangan Arcici di Jakarta, 11 maret 
2018.. Dewan Pimpinan daerah Partai Gerindra DKI Jakarta mendeklarasikan 
Prabowo Subianto sebagai calon Presiden pada pemilihan 2019. TEMPO/Fakhri 
Hermansyah
 
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade 
mengatakan masih menunggu kepastian mitra koalisi partai politik yang bakal 
bergabung bersama Partai Gerindra untuk Pemilihan Presiden 2019 sebelum 
mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

"Simpel saja, kami ingin bersama koalisi dan ingin memastikan koalisi lengkap, 
dengan siapa saja dan siapa cawapres yang tepat," kata Andre saat dihubungi di 
Jakarta, Selasa, 13 Maret 2018. 
 


Baca: Gerindra: Elektabilitas Rendah karena Prabowo Belum Ngapa-ngapain

Sampai saat ini, kata dia, baru Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyatakan 
bakal bergabung bersama Partai Gerindra. Gerindra, kata dia, masih menunggu 
kepastian sikap arah koalisi dari Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, 
dan Partai Amanat Nasional. Ketiga partai ini belum menentukan sikap apakah 
akan bergabung dalam koalisi pendukung Joko Widodo, koalisi pendukung Prabowo 
Subianto, atau membentuk poros alternatif.

Meski begitu, Andre memastikan Joko Widodo tidak akan berhadapan dengan kotak 
kosong pada Pemilu 2019. "Pilpres nanti akan menjadi ajang rematch untuk Pak 
Prabowo dan Jokowi," katanya.

Ia memastikan Gerindra satu suara untuk mengusung Prabowo. Meski belum ada 
deklarasi resmi, Andre menegaskan pencalonan Ketua Umum Partai Gerindra itu 
sudah final.

Baca: Pengurus Gerindra Sepakat Usung Prabowo Subianto di Pilpres 2019

Prabowo digadang-gadang maju sebagai calon presiden dari Partai Gerindra untuk 
berhadapan dengan Jokowi. Saat ini, Jokowi sudah resmi didukung PDI Perjuangan, 
Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, Partai NasDem, dan Partai Golkar.

Kata Andre, keputusan untuk mencalonkan Prabowo Subianto sebagai capres sudah 
final karena syarat ambang batas pencalonan 20 persen yang sudah dipenuhi 
partainya dan Partai Keadilan Sejahtera. Ia juga menilai kader dan mesin partai 
lebih solid dibandingkan pada Pemilihan Umum 2014. "Koalisi sudah ada, tinggal 
mengajak Demokrat, PKB, PAN mau ikut kami atau enggak," ujarnya.

[GELORA45] Tiongkok Akan Terus Mainkan Peranan dalam Penyelesaian Masalah Nuklir Semenanjung Korea

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

  Tiongkok Akan Terus Mainkan Peranan dalam Penyelesaian Masalah Nuklir 
Semenanjung Korea
 
2018-03-14 10:32:42  CRI 
  XINHUA: Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lu Kang di depan 
jumpa pers hari Selasa (13/3) mengatakan, Tiongkok akan terus memainkan peranan 
uniknya demi menyelesaikan masalah nuklir Semenanjung Korea. 
  Utusan Khusus Presiden Korea Selatan, Chung Eui-yong dalam kunjungannya 
ke Tiongkok pada hari Senin (12/3), telah mengadakan pertukaran secara mendalam 
dengan pihak Tiongkok mengenai keadaan kunjungannya ke Korea Utara dan Amerika. 
Chung Eui-yong mengadakan pertemuan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, 
Anggota Dewan Negara Tiongkok Yang Jiechi, dan Menteri Luar Negeri Tiongkok 
Wang Yi secara terpisah.

  Atas undangan Presiden Amerika Donald Trump, Presiden Tiongkok Xi Jinping 
mengadakan pembicaraan telepon dengannya pada hari Jumat (9/3) lalu. Pemimpin 
kedua negara tersebut telah melakukan komunikasi mengenai situasi terbaru 
Semenanjung Korea.

  Berkaitan dengan situasi Semenanjung Korea dewasa ini, Jubir Lu Kang 
mengatakan bahwa kesempatan perundingan kembali untuk menyesaikan masalah 
nuklir Semenanjung Korea telah muncul, dan kita harus mendukung hal tersebut.. 
Tiongkok sangat gembira mendengar pernyataan Presiden Donald Trump yang 
mengharapkan masalah nuklir Semenanjung Korea dapat diselesaikan secara damai, 
karena hal itu sesuai dengan pandangan konsisten Tiongkok. Chung Eui-yong 
menyatakan bahwa Korea Selatan berterima kasih kepada Tiongkok yang selalu 
mempertahankan penyelesaian masalah nuklir Korea Utara secara damai, 
mempertahankan denuklirisasi di Semenanjung Korea, dan mendukung dialog 
Selatan-Utara, sehingga penyelesaian masalah Semenanjung Korea mengalami 
kemajuan yang positif.

  Lu Kang menambahkan, pada akhirnya Amerika dan Korea Utara menyatakan 
keinginan politiknya untuk mengadakan dialog langsung, dan kita harus mendukung 
hal tersebut. Tiongkok menantikan pertemuan antara Korea Utara dan Korea 
Selatan, serta dialog antara Korea Utara dan Amerika untuk dapat diadakan 
secara lancar. Kepada Presiden Donald Trump, Presiden Xi Jinping menyatakan 
bahwa Amerika dan Korea Utara diharapkan dapat segera mengadakan dialog, dan 
berupaya untuk mencapai hasil positif. Presiden Donald Trump menyatakan bahwa 
fakta telah membuktikan, pendirian Presiden Xi yang mempertahankan bahwa 
Amerika harus berdialog dengan Korea Utara adalah benar. Utusan Khusus Chung 
Eui-yong juga menyatakan terima kasih kepada Tiongkok yang selalu 
mempertahankan Amerika dan Korea Utara untuk melakukan dialog langsung, 
pihaknya menantikan Tiongkok untuk dapat terus memainkan peranan pentingnya.
 

Fw: [GELORA45] Anggota MPPR Usulkan Tingkatkan Fasilitasi Perdagangan Tiongkok-ASEAN [1 Attachment]

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: 'Chan CT' sa...@netvigator.com 
[GELORA45] Kepada: GELORA_In 
Terkirim: Rabu, 14 Maret 2018 04.37.10 GMT+1Judul: 
[GELORA45] Anggota MPPR Usulkan Tingkatkan Fasilitasi Perdagangan Tiongkok-ASEAN
     


|     Anggota MPPR Usulkan Tingkatkan Fasilitasi Perdagangan Tiongkok-ASEAN 
 |
|   2018-03-14 10:42:13  CRI |
|  Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang dalam laporan kerja pemerintah yang 
disampaikan pada 5 Maret lalu berjanji akan memperluas keterbukaan terhadap 
investor asing, secara lebih lanjut meningkatkan liberalisasi dan fasilitasi 
perdagangan dan investasi. Anggota MPPR Tiongkok, selaku Wakil Ketua Liga 
Demokratis Daerah Guangxi, Xia Fei berpendapat, laju pertumbuhan perdagangan 
Tiongkok-ASEAN saat ini lebih rendah daripada yang diperkirakan, maka ia 
mengusulkan untuk meningkatkan fasilitasi perdagangan Tiongkok-ASEAN dengan 
semaksimal mungkin.  
Xia Fei, yang juga menjabat sebagai Rektor Institut Keuangan dan Ekonomi 
Guangxi mengajukan 5 butir usulan. Pertama, memprakarsai pembentukan rantai 
industri yang dipartisipasi negara-negara terkait, meningkatkan kerja sama 
kapasitas produksi Tiongkok-ASEAN, mengembangkan sepenuhnya keunggulan 
komparatif berbagai negara, dan memerinci pembagian kerja internasional. Kedua, 
membentuk zona ujicoba komprehensif E-bisnis lintas wilayah (Teluk Beibu) 
Tiongkok-ASEAN, menutupi kelemahan pola perdagangan tradisional dan membentuk 
tenaga penggerak baru bagi pertumbuhan perdagangan. Ketiga, membentuk 
lingkungan yang efektif, mudah dan aman, meningkatkan kerja sama pabean dengan 
negara-negara ASEAN, menyusun sistem dan standar yang tunggal, menyesuaikan 
diri dengan standar internasional dan menyelesaikan hambatan perdagangan 
non-tarif dari akar permasalahan. Ke-empat, membentuk mekanisme konsultasi 
perundingan bilateral dan multilateral, menyeimbangkan kepentingan berbagai 
pihak dalam proses perundingan dan semaksimal mungkin meredakan pergesekan 
perdagangan. Kelima, membentuk sistem standar logistik yang tunggal, mendirikan 
Komite Sistem Standar Tiongkok-ASEAN, meningkatkan efisiensi logistik, 
menurunkan biaya logistik dan pada akhirnya merealisasi "sinergi tak bercelah" 
antara pasar Tiongkok dengan berbagai negara ASEAN.
 |

[GELORA45] wiranto x kpk-kpu

[ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]]

Pemerintah (baca: kumpulan parpol) pasti membantah dibilang mengintervensi KPK, 
mengintervensi hukum.
Selalu begitu.

-

WirantoBujuk KPK Tunda Pengumuman Tersangka Peserta Pilkada



 

KPU:Kami Dukung Penegakan Hukum




KPK Diminta Kesampingkan “Ocehan” Menko Wiranto SoalIni


Oleh Andy Abdul Hamid - Maret 13, 2018 23:46

Jakarta, Aktual.com – Indonesian Corruption Watch (ICW) memintak KPKmenolak 
permintaan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wirantountuk menunda 
penetapan tersangka bagi para calon kepala daerah yang sedangberkompetisi di 
Pilkada 2018.

“Permintaan Menkopolhukam tersebutharus diabaikan oleh KPK. Pada saat yang 
sama, ICW juga meminta KPK untuk lebihberhati-hati dalam memproses calon kepala 
daerah yang terindikasi korupsi dantidak terbawa dalam arus politik. Jika 
memang telah memiliki dua alat bukti,segera tetapkan pelaku menjadi tersangka,” 
demikian siaran pers ICW yangditerima, di Jakarta, Selasa (13/3).

ICW menilai ada tiga alasan bagi KPKuntuk mengabaikan dan menolak permintaan 
Menkopolhukan tersebut. Pertama, KPKadalah Lembaga Negara Independent yang 
dalam melaksanakan tugas dankewenangannya bebas dari intervensi kekuasaan mana 
pun (Pasal 3 UU KPK).Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tidak 
dapat meminta untuk mempercepat,menunda atau bahkan menghentikan proses hukum 
yang dilakukan KPK.

Kedua, Pemerintah telahmencampuradukkan proses politik dengan proses hukum. 
Penyelengaraan pilkadamerupakan proses politik yang tidak boleh menegasikan dan 
menyampingkan proses hukum.Sebab konstitusi menyebutkan bahwa Indonesia adalah 
negara hukum.

Ketiga, Proses hukum oleh KPK bagiandari cara untuk menghadirkan para calon 
pemimpin daerah yang berkualitas danberintegritas. Sebab mekanisme ini yang 
tidak dilakukan oleh partai dalammenjaring kandidat yang akan mereka usung.

(Andy AbdulHamid)

[GELORA45] Re: wiranto x kpk-kpu

[jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

 Melihat asas praduga tidak bersalah penetapan tersangka pada pemilu sudah 
hampir sama dgn me-vonis calon itu, secara normal masyarakat sudah melihat 
calon tsb dgn pandangan miring, pemilih pasti anjlok dan jadinya kalah. 
 

 Contoh terjelas pd Ahok petetapan tersangka oleh kepolisian dan kemudian 
kepengadilan sbg terdakwa sdh tentu menggerus suara beliau, belum lagi narasi 
tersangka dan/atau terdakwa penista agama di-ulang2 tanpa habis oleh lawan 
politik. Jadinya begitulah.
 

 Demikian juga pemerintah atau unsur pemerintah bisa menyalah gunakan kekuasaan 
dgn penetapan tersangka oleh KPK atau penegak hukum lain pd calon2 yg tidak 
disukai, yg berakibat calon tsb tersingkir/kalah walaupun kemudian ternyata 
kasusnya dicabut atau di SP3-kan.
 

---In GELORA45@yahoogroups.com,  wrote :

 Pemerintah (baca: kumpulan parpol) pasti membantah dibilang 
 mengintervensi KPK, mengintervensi hukum.
 

 Selalu begitu.

 

 -

 Wiranto Bujuk KPK Tunda Pengumuman Tersangka Peserta Pilkada
 
 
 KPU: Kami Dukung Penegakan Hukum

 
 KPK Diminta Kesampingkan “Ocehan” Menko Wiranto Soal Ini

 Oleh Andy Abdul Hamid - Maret 13, 2018 23:46
 Jakarta, Aktual.com – Indonesian Corruption Watch (ICW) memintak KPK menolak 
permintaan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto untuk 
menunda penetapan tersangka bagi para calon kepala daerah yang sedang 
berkompetisi di Pilkada 2018.
 “Permintaan Menkopolhukam tersebut harus diabaikan oleh KPK. Pada saat yang 
sama, ICW juga meminta KPK untuk lebih berhati-hati dalam memproses calon 
kepala daerah yang terindikasi korupsi dan tidak terbawa dalam arus politik. 
Jika memang telah memiliki dua alat bukti, segera tetapkan pelaku menjadi 
tersangka,” demikian siaran pers ICW yang diterima, di Jakarta, Selasa (13/3).
 ICW menilai ada tiga alasan bagi KPK untuk mengabaikan dan menolak permintaan 
Menkopolhukan tersebut. Pertama, KPK adalah Lembaga Negara Independent yang 
dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari intervensi kekuasaan mana 
pun (Pasal 3 UU KPK). Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tidak 
dapat meminta untuk mempercepat, menunda atau bahkan menghentikan proses hukum 
yang dilakukan KPK.
 Kedua, Pemerintah telah mencampuradukkan proses politik dengan proses hukum. 
Penyelengaraan pilkada merupakan proses politik yang tidak boleh menegasikan 
dan menyampingkan proses hukum. Sebab konstitusi menyebutkan bahwa Indonesia 
adalah negara hukum.
 Ketiga, Proses hukum oleh KPK bagian dari cara untuk menghadirkan para calon 
pemimpin daerah yang berkualitas dan berintegritas. Sebab mekanisme ini yang 
tidak dilakukan oleh partai dalam menjaring kandidat yang akan mereka usung.
 (Andy Abdul Hamid)
 

[GELORA45] Ahok Bisa Rayakan Natal Bareng Keluarga Tahun Ini

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

Ahok Bisa Rayakan Natal Bareng Keluarga Tahun Ini


| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
Ahok Bisa Rayakan Natal Bareng Keluarga Tahun Ini

Masa hukuman Ahok akan segera berakhir, paling cepat pada Agustus 2018 atau 
setidaknya awal tahun 2019.
 |

 |

 |




Selasa, 13 Maret 2018 11:01 WIB 
Editor : Wahyu AH | Sumber : DBS




Istimewa

Foto : istimewa

Masa hukuman Ahok akan segera berakhir, paling cepat pada Agustus 2018 atau 
setidaknya awal tahun 2019.



JAKARTA – Popularitas Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak meredup meski telah 
menjadi terpidana kasus penistaan agama. Namanya terus dielu-elukan untuk bisa 
kembali menjadi pemimpin. Entah gubernur atau bahkan presiden.

Ya, Ahok memang memiliki pendukung setia. Peluang dia untuk kembali ke panggung 
politik masih sangat besar. Apalagi, Ahok bukanlah seorang koruptor dan kerap 
dianggap hanya korban ‘keganasan’ politik pada Pilgub DKI Jakarta lalu.

Pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe memprediksi, setelah bebas Ahok 
pasti akan segera mengambil langkah masuk ke partai politik. Kemungkinan, 
Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sebab, sejumlah rekannya seperti Sunny 
Tanuwidjaja dan Tsamara Amany sudah bergabung terlebih dahulu.

Namun, ini masih praduga. Dunia politik selalu dinamis. “Lagi-lagi perlu 
dilihat lebih jauh seperti apa manuver politik Ahok ketika bebas nanti. Tinggal 
menunggu waktu,” ucap pria yang menjabat juga sebagai Direktur eksekutif 
Lembaga Analisis Politik Indonesia ini.

Berdasar pengakuan pengacara Ahok dalam kasus penistaan agama, I Wayan Sudirta, 
Ahok bisa bebas paling cepat pada Agustus 2018 atau awal 2019. karena sudah 
berhak atas remisi Natal dan HUT RI, serta ketentuan menjalani dua pertiga 
hukuman. Ini sesuai dengan aturan yang berlaku.

Misalnya, remisi khusus terkait hari raya agama, dalam hal ini Natal. Aturannya 
sudah ada dalam Keppres 1999 sebanyak 15 hari. Begitupun, remisi umum HUT RI 17 
Agustus. “Kalau ini (remisi umum) syaratnya sudah menjalani 1 tahun penjara. 
Pada 2017, Ahok belum mendapatkannya karena masuk penjara pada 9 Mei 2017. Baru 
dapat pada 2018,” tuturnya.

Selain kedua remisi tersebut, Ahok juga berpeluang mendapat remisi lain semisal 
berkelakuan baik, berjasa bagi negara, bermanfaat untuk sesama napi, dan 
lainnya. Ada pula ketentuan tentang pembebasan bersyarat setelah dua pertiga 
masa hukuman.

Ahok divonis selama dua tahun dan ditahan pada 9 Mei 2017. Bila mengacu hal 
itu, Ahok baru bisa mengajukan pembebasan bersyarat paling cepat pada 17 
Agustus 2018 plus remisi umum hari kemerdekaan selama 1 bulan,” tuturnya.

[GELORA45] Kemiskinan tinggi, Tionghoa didiskriminasi

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

LAPORAN KHAS 
Kemiskinan tinggi, Tionghoa didiskriminasi
Handoko, warga keturunan Tionghoa menggugat pemerintah Yogyakarta tentang hak 
kepemilikan tanah, Tapi upayanya kandas.

  
https://beritagar.id/artikel/laporan-khas/kemiskinan-tinggi-tionghoa-didiskriminasiSEBARAN
 
Anang Zakaria 
01:18 WIB - Minggu, 11 Maret 2018

  Seorang warga melintas di depan mural bergambar wajah Presiden Abdurrahman 
Wahid di Kampung Kranggan Yogyakarta, Februari 2018. Kampung ini banyak dihuni 
warga keturunan Tionghoa. Beritagar.id / Anang Zakaria
Di akta kelahiran namanya tercatat Li Chuan Shien. Ia lahir tahun 1950 saat 
Indonesia masih balita. Bapaknya tiba dari daratan Tiongkok sebelum masa 
kemerdekaan. Sementara ibunya, perempuan peranakan Tionghoa yang moyangnya 
sudah kawin mawin dengan orang Jawa sejak kolonialisme Belanda bercokol kuat di 
nusantara.
Paska kudeta politik 1965, pemerintah Orde Baru mewajibkan warga keturunan 
Tionghoa mengindonesiakan namanya. Li Chuan Shien mengganti namanya menjadi 
Willie Sebastian.
Meski peranakan Tionghoa, Willie (kini 67 tahun) tak bicara mandarin. Pada 
istri dan tiga anaknya, ia bicara bahasa Jawa. Pada orang kebanyakan, yang tak 
dikenalnya, keluarga ini bicara bahasa Indonesia. Bukan sekadar media 
berkomunikasi, Jawa dan Indonesia, bagi mereka adalah jati diri. "Ini tumpah 
darah saya," kata Willie, Kamis (8/3/2018).
Identitas itu terusik pada 2002. Meski sejak lahir dan beranak-pinak di Jawa, 
ia merasa hidup tanpa kewarganegaraan.
Cerita bermula saat ia mengikuti Proyek Operasi Nasional Agraria. Prona, begitu 
program pemerintah itu biasa disingkat, merupakan proses pensertifikatan tanah 
secara massal. Dalam prosesnya, Willie tak bisa mendapatkan sertifikat hak 
milik untuk 80 meter persegi tanah di Bogem, Sleman yang dibelinya pada 1998.
Badan Pertanahan Nasional, institusi yang berwenang mengatur pertanahan di 
Indonesia, menyebut Willie hanya bisa mendapatkan hak guna bangunan. "Waktu itu 
saya bingung kenapa tak bisa dapat sertifikat hak milik," katanya, mengenang.
Belakangan, terkuak pangkal persoalan datang dari Instruksi Wakil Kepala Daerah 
DIY nomor K.898/I/A/1975 tentang penyeragaman policy pemberian hak atas tanah 
pada warganegara Indonesia non pribumi.
Surat yang diteken Wakil Gubernur Paku Alam VIII pada 5 Maret 1975 itu 
memerintahkan, jika ada WNI non pribumi membeli tanah sebaiknya dilakukan 
proses pelepasan hak dari penjual. Setelah itu tanah dikuasai pemerintah DIY 
dan pembeli (non pribumi) mengajukan permohonan hak atas tanah pada 
pemerintah.. Willie, menurut surat itu, dikategorikan non pribumi.
Bagi Willie, surat instruksi tahun 1975 sama artinya melegalkan diskriminasi 
rasial. "Bukankah sudah ada instruksi presiden yang melarang penggunaan istilah 
pribumi dan non pribumi," katanya.
Instruksi yang ia maksud adalah instruksi presiden nomor 26 tahun 1998. Surat 
instruksi yang diteken Presiden BJ Habibie pada 16 September 1998 itu 
memerintahkan penggunaan istilah pribumi dan non pribumi dalam semua proses 
perumusan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut dia, tidak tepat menempatkan etnis tertentu sebagai pribumi dan etnis 
lain sebagai non pribumi. "Mungkin yang pribumi asli di sini ya itu manusia 
Sangiran," katanya, berkelakar.

  Handoko (35 tahun), seorang pengacara muda keturunan Tionghoa di Yogyakarta, 
menempuh beragam jalur hukum untuk menggugat surat intruksi wakil kepala daerah 
DIY tahun 1975. Namun semuanya kandas. | Anang Zakaria /Beritagar.id
Mereka yang melawan diskriminasi
Pada tahun 2010, dengan lembaga bentukannya, Gerakan Anak Negeri Anti 
Diskriminasi (Granad), Willie berkirim surat ke Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono untuk meminta agar diskriminasi rasial dalam proses pengurusan surat 
kepemilikan tanah itu dihapus. Permintaan itu mendapat balasan, presiden 
memerintahkan Badan Pertanahan Nasional tak membedakan layanan bagi warganegara.
Toh, perintah presiden itu tak berdampak. Pada 8 Mei 2012, Sekretariat Daerah 
Pemerintah DIY berkukuh memberlakukan instruksi wakil kepala daerah DIY tahun 
1975. Alasannya, diskriminasi itu merupakan affimative policy untuk melindungi 
kepentingan ekonomi warga pribumi dari pemodal besar.
Tak patah arang, dua tahun kemudian Granad berkirim surat pada Menteri Agraria, 
Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Dalam 
Negeri hingga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Willie meminta agar negara 
segera menghentikan diskriminasi rasial itu.
Satu dari lembaga negara itu, Komnas HAM, membalas surat Granad. Komnas 
merekomendasikan agar Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X mencabut instruksi 
wakil kepala daerah tahun 1975 karena bertentangan dengan hak asasi manusia.
Affirmative policy boleh-boleh saja. Tapi harus bertujuan memberi kesempatan 
kelompok yang terpinggirkan untuk mendapat kesetaraan. Semisal anak-anak, kaum 
perempuan, dan penyandang disabilitas. Pembatasan berdasarkan etnis seseorang 
tidak tepat karena tak semua warga keturunan Tionghoa 

Fw: [GELORA45] Jokowi Makin Pede, Prabowo Perlu Gaet Dukungan Lagi

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

From: 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45] 
Sent: Wednesday, March 14, 2018 1:54 AM
  





https://news.detik.com/berita/d-3914999/jokowi-makin-pede-prabowo-perlu-gaet-dukungan-lagi


Selasa 13 Maret 2018, 21:49 WIB
Jokowi Makin Pede, 
Prabowo Perlu Gaet Dukungan Lagi
Danu Damarjati - detikNews

 Ilustrasi Jokowi dan Prabowo (Ray Jordan/detikcom) 

Jakarta - Joko Widodo (Jokowi) seolah semakin mantap menuju pencapresan. Dia 
sudah mendapat dukungan dari PDIP, Partai NasDem, PPP, Partai Hanura, dan 
Partai Golkar. Adapun Prabowo juga mantap mendapat dukungan partainya sendiri, 
Partai Gerindra.

Partai Hanura mendeklarasikan dukungan untuk pencapresan Jokowi saat Rapimnas 
pada 4 April 2017. PPP mendeklarasikan dukungan ke Jokowi lewat forum penutupan 
Mukernas PPP pada 21 Juli 2017. NasDem melakukannya via Rapat Kerja Nasional IV 
pada 15 November 2017. Pada Rapimnas III Partai Golkar pada 18 Desember 2017, 
dukungan kepada Jokowi juga dideklarasikan oleh partai berlambang pohon 
beringin ini.

  Baca juga: Peta Kekuatan Sementara Jokowi Vs Prabowo untuk Pilpres 2019 


PDIP, partai asal Jokowi, mendukung pencapresan pria asal Solo itu lewat forum 
Rakernas III pada 23 Februari 2018. Tentu jumlah minimal kursi parlemen sebagai 
syarat pencapresan bisa dengan mudah dipenuhi pihak Jokowi.

Terakhir, Jokowi semakin dekat dengan Partai Demokrat. Bahkan Ketua Umum Partai 
Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendoakan Jokowi sukses di Pilpres 2019 
serta membuka lebar kemungkinan berjuang bersama Jokowi. Tentu ini menambah 
pede pihak Jokowi.

"Memang inkumben tingkat elektabilitasnya paling tinggi. Biasanya memang 
demikian, sama seperti SBY pada Pemilu 2009 itu juga didukung koalisi besar," 
kata pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Gun 
Gun Heryanto, kepada detikcom, Selasa (13/3/2018).

Di sisi lain, bakal calon presiden Prabowo Subianto juga mendapatkan dukungan 
untuk maju ke Pilpres 2019. DPD Gerindra DKI Jakarta mendeklarasikan dukungan 
untuk Prabowo di Lapangan Arcici, Rawasari, Jakarta Pusat, Minggu (11/3). 
Sehari kemudian, pada Senin (12/3) kemarin, giliran pengurus 34 DPD Gerindra 
mendeklarasikan Prabowo sebagai capres. Deklarasi digelar di Hotel DoubleTree 
Cikini, Jakarta Pusat. Prabowo tak hadir di kedua acara deklarasi dukungan itu.

Selain Gerindra sendiri, ada PKS yang tampak kompak dalam satu haluan. Bila 
kedua partai ini bersatu mendukung Prabowo, mereka sudah bisa melampaui ambang 
batas pencapresan sebesar 20% kursi DPR. Jumlah kursi Gerindra dan PKS sebesar 
20,1%. 

"Mereka perlu berupaya mempersuasi partai lain," kata Gun Gun.

Untuk menjamin kemenangan di akar rumput, koalisi yang lebih besar bisa lebih 
berguna. Yang potensial digaet Gerindra, menurut Gun Gun, adalah PAN selaku 
partai yang belum mendeklarasikan dukungan pencapresan.

  Baca juga: Duet Jokowi-AHY Bakal Akhiri Perang Dingin Mega-SBY? 


Namun masih ada pula kemungkinan poros ketiga, yang diisi partai-partai yang 
sampai saat ini belum mendeklarasikan dukungan ke bakal calon tertentu. Mereka 
adalah Partai Demokrat, PKB, dan PAN. Apalagi Partai Demokrat, meski belakangan 
mesra dengan Jokowi, punya tokoh yang belakangan sering disorot, yakni Agus 
Harimurti Yudhoyono. Menurut Gun Gun, belum tentu Partai Demokrat benar-benar 
berlabuh ke koalisi pendukung Jokowi.

"Sekalipun saya melihat Partai Demokrat semakin membuka diri pada kubu Jokowi, 
tapi kata kuncinya ada di PDIP dan di Ibu Megawati Soekarnoputri selaku ketua 
umum," kata Gun Gun. 
(dnu/jbr)

Fw: [GELORA45] Begini Kronologi Penangkapan Hakim PN Tangerang oleh KPK

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

From: 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45] 
Sent: Wednesday, March 14, 2018 2:05 AM
  



https://nasional.tempo.co/read/1069477/begini-kronologi-penangkapan-hakim-pn-tangerang-oleh-kpk

Begini Kronologi Penangkapan Hakim PN 

Tangerang oleh KPK 
Reporter: 
Alfan Hilmi
Editor: 
Rina Widiastuti
Selasa, 13 Maret 2018 23:47 WIB 
 
Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, menyaksikan penyidik menunjukkan barang 
bukti uang hasil operasi tangkap tangan (OTT) pegawai Pengadilan Negeri (PN) 
Tangerang, di gedung KPK, Jakarta, 13 Maret 2018. Dalam OTT tersebut, KPK 
menetapkan 4 tersangka terdiri dari hakim Wahyu Widya Nurfitri, panitera 
pengganti Tuti Atika, dua penasehat hukum AGS dan HMS, terkait kasus suap 
dengan nilai total uang suap sebesar Rp30 juta untuk pengurusan perkara perdata 
wanprestasi yang disidangkan di PN Tangerang. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan hakim PN Tangerang, 
Wahyu Widya Nurfitri dan panitera pengganti yakni Tuti Atika sebagai tersangka 
dugaan penerimaan suap. Dalam kasus yang sama, KPK juga menetapkan dua 
pengacara yaitu Agus Wiratno dan HM Saipudin sebagai tersangka.

“Terjadi pemberian sejumlah uang kepada hakim melalui panitera yang sedang 
menangani kasus perdata. Uang diberikan agar kasusnya dimenangkan,” kata Wakil 
Ketua KPK, Basaria Panjaitan di kantornya, Selasa 13 Maret 2018.

Baca: KPK Tetapkan Hakim dan Panitera PN Tangerang sebagai Tersangka

Wahyu diduga menerima suap sebesar Rp 30 juta. Uang itu diduga diberikan 
sebagai imbalan untuk pengurusan gugatan perkara wanprestasi di PN Tangerang. 
Dengan pemberian uang itu, penyuap berharap putusan hakim berubah dan pengacara 
memenangkan gugatannya.

Awalnya Tuti diduga menyampaikan informasi kepada Agus bahwa hakim berencana 
mengambil putusan ‘menolak gugatan’. Mengetahui hal tersebut, pada 7 Maret 
2018, Agus memberikan uang Rp 7,5 juta kepada Wahyu melalui perantara Tuti 
sebagai hadiah. Namun Wahyu menilai jumlah uang tersebut kurang, sehingga 
disepakati menjadi Rp 30 juta.

Pada, Senin, 12 Maret 2018, Agus menyerahkan Rp 22,5 juta ke Tuti di PN 
Tangerang. Setelah penyerahan uang tersebut, tim KPK langsung menangkap Agus di 
parkiran PN Tangerang. Kemudian tim KPK membawa Agus ke ruangan Tuti. 
Selanjutnya, Tuti dan tiga pegawai PN Tangerang lainnya, dibawa ke gedung KPK 
untuk menjalani pemeriksaan awal.

Baca: Kata Ketua KY, Hakim PN Tangerang sudah Lama Masuk Radar KPK

Setelah itu, tim KPK bergerak ke kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, menciduk 
HM Saipudin di kantornya pada pukul 20.00. Di hari yang sama, KPK menangkap 
Wahyu yang baru kembali dari Semarang, di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Atas perbuatannya, Wahyu sebagai penerima disangkakan dengan melanggar Pasal 12 
huruf c atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pidana Korupsi 
sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, pihak pemberi yakni AGS dan HMS disangkakan dengan Pasal 6 ayat 
1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

[GELORA45] Utang RI Dijaga Tak Lebih dari 60% PDB

['Karma, I Nengah [PT. BI-POS]' ineng...@chevron.com [GELORA45]]

Kalau tidak salah pemerintah sudah mencicil uang negara sebesar 250 T setiap 
tahun , tapi hutang negara kok tambah tinggi terus
Kalau Pak Jokowi sudah membayar sebesar 750 T selama tiga tahun mesti uang 
negara sudah menurun tapi kenyataan kok meningkat

From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com]
Sent: Wednesday, March 14, 2018 6:19 AM
To: Yahoogroups 
Subject: [**EXTERNAL**] [GELORA45] Utang RI Dijaga Tak Lebih dari 60% PDB


Apakah maksudnya masih akan tambah utang lagi sehingga mencapai 60% GDP?
Masih bisa tambah utang sekitar 25% GDP atau US$250 billion (2017 GDP US1 
trilliun) lumayanlah.
---

Menurut Sri Mulyani, orang yang menganggap utang Indonesia semakin besar hanya 
menakut-nakuti masyarakat. Dia anggap ketika utang meningkat Indonesia sampai 
Rp4.000 triliun bisa menghancurkan negara dan sebagainya.


“Padahal kalau lihat dibandingkan nominal utang kita dengan negara utang paling 
tinggi Jepang atau AS yang disebut adidaya. Utang kita itu masih aman dengan 
pengelolaan yang benar,” tuturnya.

Jadi, utang Indonesia dikelola dengan target tidak boleh melebihi 60% terhadap 
GDP dan defisit tetap dijaga.
...
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, Utang Luar Negeri (ULN) 
Indonesia masih berada dalam batas aman di kisaran 35% dari produk domestik 
bruto. Meski membengkak, dia tidak merisaukan perekonomian Indonesia. Pasalnya, 
perekonomian Indo - nesia masih tetap tumbuh dan mampu bersaing dengan negara 
lain yang juga memiliki ULN tinggi.
...
Utang RI Dijaga Tak Lebih dari 60% 
PDB





Utang RI Dijaga Tak Lebih dari 60% PDB : Okezone Economy

Okezone

Pemerintah meyakinkan masyarakat untuk tidak khawatir terhadap utang Indonesia 
meski semakin besar - Fiskal & Mo...





Koran SINDO, Jurnalis · Senin 12 Maret 2018 11:13 WIB
[https: img.okeinfo.net content 2018 03 12 20 1871287 
utang-ri-dijaga-tak-lebih-dari-60-pdb-hLXl9A48jT.jpg]Ilustrasi: Shutterstock

YOGYAKARTA – Pemerintah meyakinkan masyarakat untuk tidak khawatir terhadap 
utang Indonesia, meski semakin 
besar. Pasalnya, utang tersebut dikelola dengan transparan dan tidak boleh 
melebihi 60% produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, jangan melihat utang hanya dari satu 
sisi, tapi lihat utang di dalam APBN secara keseluruhan.


“Dalam mengelola utang negara, kita menggunakannya dengan hati-hati sesuai 
amanat undang-undang. Seperti kesehatan, kita juga melihat kesehatan keuangan 
negara seperti apa,” ujar Sri Mulyani dalam dialog nasional “Sukseskan 
Indonesia ku” di Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Baca Juga: Pemerintah Lelang SUN 13 Maret, Targetkan Rp25,5 
Triliun

Menurut Sri Mulyani, orang yang menganggap utang Indonesia semakin besar hanya 
menakut-nakuti masyarakat. Dia anggap ketika utang meningkat Indonesia sampai 
Rp4.000 triliun bisa menghancurkan negara dan sebagainya.

“Padahal kalau lihat dibandingkan nominal utang kita dengan negara utang paling 
tinggi Jepang atau AS yang disebut adidaya. Utang kita itu masih aman dengan 
pengelolaan yang benar,” tuturnya.

Jadi, utang Indonesia dikelola dengan target tidak boleh melebihi 60% terhadap 
GDP dan defisit tetap dijaga.

“Lihat apakah keuangan kita sehat apa tidak, kalau rasio utang terhadap PDB dan 
kemampuan bayar. Jadi, jangan menakut-nakuti dan provokasi masyarakat,” 
tandasnya.

Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Masih Batas 
Aman

Sri Mulyani mengajak masyarakat untuk lebih percaya kepada pemerintah. Dengan 
begitu, Indonesia bisa menjadi negara yang kuat.

“Saya tidak senang kalau tidak percaya diri, jangan jadi orang yang hanya 
menakut-nakuti. Jadi, kita harus menjadi negara yang percaya diri,” tandasnya.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai 
dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap utang luar negeri tidak ada 
masalah. Menurut dia, beban utang Indonesia jika dibandingkan negara lain di 
dunia tidak terlalu tinggi.

“Utang kita gak ada masalah, bahwa utang kita kenaikannya mungkin sedikit lebih 
cepat dibandingkan masa lalu, iya. Tapi, tetap saja beban utang kita tidak 
tinggi di antara negara mana pun,” katanya.

Baca Juga: Ketua OJK: Tak Perlu Khawatir dengan Utang Luar Negeri 
Indonesia

Darmin melanjutkan, kenaikan utang Indonesia memang terjadi lebih cepat karena 
pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur.. Penambahan nilai utang ini, 
menurut Darmin, justru akan membawa dampak positif. “Kita tidak menggunakan 
utang untuk konsumsi. Kita 

[GELORA45] Re: Utang RI Dijaga Tak Lebih dari 60% PDB

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

 Ini yg namanya Fisher Effect atau Fisher Paradox yg tempo hari coba dijelaskan 
bung Roeslan.Bahasa Indonesianya "gali lubang tutup lubang" sementara lubang yg 
digali makin besar saja.
On Tuesday, March 13, 2018, 5:03:09 PM PDT, Karma, I Nengah [PT. BI-POS] 
 wrote:  
 
  
Kalau tidak salah pemerintah sudah mencicil uang negara sebesar 250 T setiap 
tahun , tapi hutang negara kok tambah tinggi terus
 
Kalau Pak Jokowi sudah membayar sebesar 750 T selama tiga tahun mesti uang 
negara sudah menurun tapi kenyataan kok meningkat
 
  
 
From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com]
Sent: Wednesday, March 14, 2018 6:19 AM
To: Yahoogroups 
Subject: [**EXTERNAL**] [GELORA45] Utang RI Dijaga Tak Lebih dari 60% PDB
 
  
 
  
 
Apakah maksudnya masih akan tambah utang lagi sehingga mencapai 60% GDP?
 
Masih bisa tambah utang sekitar 25% GDP atau US$250 billion (2017 GDP US1 
trilliun) lumayanlah.
 
---
 
  
 
Menurut Sri Mulyani, orang yang menganggap utang Indonesia semakin besar hanya 
menakut-nakuti masyarakat. Dia anggap ketika utang meningkat Indonesia sampai 
Rp4.000 triliun bisa menghancurkan negara dan sebagainya. 
 
  
 
“Padahal kalau lihat dibandingkan nominal utang kita dengan negara utang paling 
tinggi Jepang atau AS yang disebut adidaya. Utang kita itu masih aman dengan 
pengelolaan yang benar,” tuturnya. 
 
Jadi, utang Indonesia dikelola dengantarget tidak boleh melebihi 60% terhadap 
GDP dan defisit tetap dijaga.
 

 
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, Utang Luar Negeri (ULN) 
Indonesia masih berada dalam batas amandi kisaran 35% dari produk domestik 
bruto. Meski membengkak, dia tidak merisaukan perekonomian Indonesia. Pasalnya, 
perekonomian Indo - nesia masih tetap tumbuh dan mampu bersaing dengan negara 
lain yang juga memiliki ULN tinggi.
 

 
Utang RI Dijaga Tak Lebih dari 60% PDB
 
  
 
| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
Utang RI Dijaga Tak Lebih dari 60% PDB : Okezone Economy
 
Okezone
 
Pemerintah meyakinkan masyarakat untuk tidak khawatir terhadap utang Indonesia 
meski semakin besar - Fiskal & Mo...
  |

 |

 |


  
 
  
 
Koran SINDO, Jurnalis · Senin 12 Maret 2018 11:13 WIB
 
Ilustrasi: Shutterstock
 
YOGYAKARTA – Pemerintah meyakinkan masyarakat untuk tidak khawatir terhadap 
utang Indonesia, meski semakin besar. Pasalnya, utang tersebut dikelola dengan 
transparan dan tidak boleh melebihi 60% produk domestik bruto (PDB). 
 
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, jangan melihat utang hanya dari satu 
sisi, tapi lihat utang di dalam APBN secara keseluruhan. 
 
  
 
“Dalam mengelola utang negara, kita menggunakannya dengan hati-hati sesuai 
amanat undang-undang. Seperti kesehatan, kita juga melihat kesehatan keuangan 
negara seperti apa,” ujar Sri Mulyani dalam dialog nasional “Sukseskan 
Indonesia ku” di Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). 
 
Baca Juga: Pemerintah Lelang SUN 13 Maret, Targetkan Rp25,5 Triliun
 
Menurut Sri Mulyani, orang yang menganggap utang Indonesia semakin besar hanya 
menakut-nakuti masyarakat. Dia anggap ketika utang meningkat Indonesia sampai 
Rp4.000 triliun bisa menghancurkan negara dan sebagainya. 
 
“Padahal kalau lihat dibandingkan nominal utang kita dengan negara utang paling 
tinggi Jepang atau AS yang disebut adidaya. Utang kita itu masih aman dengan 
pengelolaan yang benar,” tuturnya. 
 
Jadi, utang Indonesia dikelola dengan target tidak boleh melebihi 60% terhadap 
GDP dan defisit tetap dijaga.
 
“Lihat apakah keuangan kita sehat apa tidak, kalau rasio utang terhadap PDB dan 
kemampuan bayar. Jadi, jangan menakut-nakuti dan provokasi masyarakat,” 
tandasnya. 
 
Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Masih Batas Aman
 
Sri Mulyani mengajak masyarakat untuk lebih percaya kepada pemerintah. Dengan 
begitu, Indonesia bisa menjadi negara yang kuat. 
 
“Saya tidak senang kalau tidak percaya diri, jangan jadi orang yang hanya 
menakut-nakuti. Jadi, kita harus menjadi negara yang percaya diri,” tandasnya. 
 
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai 
dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap utang luar negeri tidak ada 
masalah. Menurut dia, beban utang Indonesia jika dibandingkan negara lain di 
dunia tidak terlalu tinggi.
 
“Utang kita gak ada masalah, bahwa utang kita kenaikannya mungkin sedikit lebih 
cepat dibandingkan masa lalu, iya. Tapi, tetap saja beban utang kita tidak 
tinggi di antara negara mana pun,” katanya. 
 
Baca Juga: Ketua OJK: Tak Perlu Khawatir dengan Utang Luar Negeri Indonesia
 
Darmin melanjutkan, kenaikan utang Indonesia memang terjadi lebih cepat karena 
pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur.. Penambahan nilai utang ini, 
menurut Darmin, justru akan membawa dampak positif. “Kita tidak menggunakan 
utang untuk konsumsi. Kita gunakan utang untuk investasi infrastruktur. Jadi, 
jangan menakut-nakuti diri,” tuturnya. 
 
Darmin menuturkan, penambahan nilai utang Indonesia tetap 

Fw: [GELORA45] Utang RI Dijaga Tak Lebih dari 60% PDB

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

From: Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45] 
Sent: Wednesday, March 14, 2018 6:19 AM
  

Apakah maksudnya masih akan tambah utang lagi sehingga mencapai 60% GDP?
Masih bisa tambah utang sekitar 25% GDP atau US$250 billion (2017 GDP US1 
trilliun) lumayanlah.
---

Menurut Sri Mulyani, orang yang menganggap utang Indonesia semakin besar hanya 
menakut-nakuti masyarakat. Dia anggap ketika utang meningkat Indonesia sampai 
Rp4.000 triliun bisa menghancurkan negara dan sebagainya. 



“Padahal kalau lihat dibandingkan nominal utang kita dengan negara utang paling 
tinggi Jepang atau AS yang disebut adidaya. Utang kita itu masih aman dengan 
pengelolaan yang benar,” tuturnya. 

Jadi, utang Indonesia dikelola dengan target tidak boleh melebihi 60% terhadap 
GDP dan defisit tetap dijaga.


Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, Utang Luar Negeri (ULN) 
Indonesia masih berada dalam batas aman di kisaran 35% dari produk domestik 
bruto. Meski membengkak, dia tidak merisaukan perekonomian Indonesia. Pasalnya, 
perekonomian Indo - nesia masih tetap tumbuh dan mampu bersaing dengan negara 
lain yang juga memiliki ULN tinggi.


Utang RI Dijaga Tak Lebih dari 60% PDB


 
   
 Utang RI Dijaga Tak Lebih dari 60% PDB : Okezone Economy
  Okezone

  Pemerintah meyakinkan masyarakat untuk tidak khawatir 
terhadap utang Indonesia meski semakin besar - Fiskal & Mo...
 
   
 



Koran SINDO, Jurnalis · Senin 12 Maret 2018 11:13 WIB
Ilustrasi: Shutterstock

YOGYAKARTA – Pemerintah meyakinkan masyarakat untuk tidak khawatir terhadap 
utang Indonesia, meski semakin besar. Pasalnya, utang tersebut dikelola dengan 
transparan dan tidak boleh melebihi 60% produk domestik bruto (PDB). 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, jangan melihat utang hanya dari satu 
sisi, tapi lihat utang di dalam APBN secara keseluruhan. 



“Dalam mengelola utang negara, kita menggunakannya dengan hati-hati sesuai 
amanat undang-undang. Seperti kesehatan, kita juga melihat kesehatan keuangan 
negara seperti apa,” ujar Sri Mulyani dalam dialog nasional “Sukseskan 
Indonesia ku” di Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). 

Baca Juga: Pemerintah Lelang SUN 13 Maret, Targetkan Rp25,5 Triliun

Menurut Sri Mulyani, orang yang menganggap utang Indonesia semakin besar hanya 
menakut-nakuti masyarakat. Dia anggap ketika utang meningkat Indonesia sampai 
Rp4.000 triliun bisa menghancurkan negara dan sebagainya. 

“Padahal kalau lihat dibandingkan nominal utang kita dengan negara utang paling 
tinggi Jepang atau AS yang disebut adidaya. Utang kita itu masih aman dengan 
pengelolaan yang benar,” tuturnya. 

Jadi, utang Indonesia dikelola dengan target tidak boleh melebihi 60% terhadap 
GDP dan defisit tetap dijaga.

“Lihat apakah keuangan kita sehat apa tidak, kalau rasio utang terhadap PDB dan 
kemampuan bayar. Jadi, jangan menakut-nakuti dan provokasi masyarakat,” 
tandasnya. 

Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Masih Batas Aman

Sri Mulyani mengajak masyarakat untuk lebih percaya kepada pemerintah. Dengan 
begitu, Indonesia bisa menjadi negara yang kuat. 

“Saya tidak senang kalau tidak percaya diri, jangan jadi orang yang hanya 
menakut-nakuti. Jadi, kita harus menjadi negara yang percaya diri,” tandasnya. 

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai 
dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap utang luar negeri tidak ada 
masalah. Menurut dia, beban utang Indonesia jika dibandingkan negara lain di 
dunia tidak terlalu tinggi.

“Utang kita gak ada masalah, bahwa utang kita kenaikannya mungkin sedikit lebih 
cepat dibandingkan masa lalu, iya. Tapi, tetap saja beban utang kita tidak 
tinggi di antara negara mana pun,” katanya. 

Baca Juga: Ketua OJK: Tak Perlu Khawatir dengan Utang Luar Negeri Indonesia

Darmin melanjutkan, kenaikan utang Indonesia memang terjadi lebih cepat karena 
pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur.. Penambahan nilai utang ini, 
menurut Darmin, justru akan membawa dampak positif. “Kita tidak menggunakan 
utang untuk konsumsi. Kita gunakan utang untuk investasi infrastruktur. Jadi, 
jangan menakut-nakuti diri,” tuturnya. 

Darmin menuturkan, penambahan nilai utang Indonesia tetap diiringi indikator 
fiskal yang baik. “Indikator fiskalnya mulai menunjukkan defisit primer kita 
sudah mulai habis. Artinya, kita tidak meminjam untuk bayar utang lagi. Dulu 
sempat begitu karena warisan krisis tahun 1998. Tapi, sekarang mulai mengarah 
ke positif,” ujarnya. 

Menurut Darmin, dampak dari upaya pemerintah mendongkrak pembangunan 
infrastruktur akan mulai terasa pada tahun depan. Hal ini akan berdampak 
positif pada perekonomian.

“Kita bangun infrastruktur di mana-mana, mungkin sebagian besar belum selesai 
tapi sebagian kecil sudah. Tahun depan semakin banyak yang selesai dan tentunya 
ekonomi akan menjadi lebih baik. Hasilnya akan 

Fw: [GELORA45] Hutang negara itu digunakan untuk Kesejahteraan Rakyat.

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

From: 'K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45] 
Sent: Wednesday, March 14, 2018 5:21 AM
 
"Hutang negara itu digunakan untuk Kesejahteraan Rakyat.”


Maria Wiyata 
Kemarin pukul 7:26 · FB 12.03.2018
"Bagaimana ibu menjelaskan kepada masyarakat agar tidak lagi Panik dengan 
meningkatnya Hutang negara untuk membiayai Infrastruktur Indonesia?" tanya 
seorang mahasiswa.

"Hutang negara itu digunakan untuk Kesejahteraan Rakyat. Seperti kesehatan, 
pendidikan, infrastruktur dan lainnya. Kalau berhutang untuk membangun 
masyarakat agar menjadi Pintar seperti kalian ini, saya nggak khawatir.

Jadi kalau kalian nanti di Media sosial melihat ada yang ngomongin soal utang, 
kemudian melintir mengatakan seolah-olah negara kita sedang dilanda Krisis 
hutang.

Itu karena dia punya Motif Politik, saya jamin itu.

Jepang saja yang memiliki utang 200 persen atau dua kali lipat dari GDP 
nasional mereka, tidak bingung karena di sana hutang tak dijadikan komoditas 
politik

Para penyebar Isyu Utang luar negeri ini tahu betul, rakyat tidak mengerti 
tentang itu.

Dia sengaja karena tahu betul tentang APBN kita. Tapi dia hanya melihat 
utangnya saja.

Tujuannya supaya Presiden Joko Widodo hanya dilihat jeleknya saja.

Utang luar negeri itu Instrumen bukan tujuan. Namun mereka bilang kalau utang 
meningkat melebihi Rp 4.000 triliun, maka Indonesia akan runtuh.

Padahal kalau membandingkan nominal Utang luar negeri kita belum ada apa-apanya 
dibanding Jepang dan Amerika. Kedua negara itu punya utang yang sangat besar.

Saya berani menjamin Indonesia tak akan menjadi negara dengan utang yang besar. 
karena Indonesia mengelola Hutang negara seperti diamanatkan oleh undang-undang.

Sesuai UU, Hutang negara tidak boleh lebih dari 60 persen dari Produk domestik 
bruto (PDB). Dan saat ini posisi hutang Indonesia kurang dari 30 persen..

Tapi ada yang mau membuat Provokasi. Bikin Hoaks atau menghasut. Dia hanya 
lihat satu sisi, jumlah hutangnya.

Padahal kalau lihat Hutang negara harus lihat APBN kita secara keseluruhan. 
Lihat juga Rasio utang dengan PDB, karena secara prinsip hutang kita dikelola 
sebaik mungkin.

Nanti akan kelihatan apakah Keuangan Indonesia sehat atau tidak.

Jadi orang yang menyebar isu tentang Hutang luar negeri besar dan Indonesia 
akan runtuh itu sengaja untuk menakut-nakuti orang.

Saya tidak suka Indonesia jadi negara yang tidak Percaya Diri."

Sri Mulyani Indrawati , penerima penghargaan Menteri Terbaik Dunia 2018.