takut ular.............................Re: [ppiindia] Lengkap (was re 16 Ormas Islam Bekasi Menyegel Gereja Galilea)
Ｗalaupun bagi orang-orang yang yang di dalam hatinya terdapat iman, insya Allah suatu saat ia akan di bebaskan dari neraka jahannam. Dan orang-orang kafir akan selamanya berada di neraka? Mungkin mereka harus berdiam didalamnya beribu-ribu tahun . Sebagian ulama berkata bahwa disebutkan dalam hadits,`Barang siapa menjaga sholatnya, niscaya Allah akan memuliakannya dengan lima perkara:(1) dihilangkan kesempitan hidupnya, (2) Diselamatkan dari azab kubur, (3) Diberikan catatan amal melalu tangan kanannya, (4) Melintasi shirat secepat kilat, (5) Masuk surga tanpa hisap. dan barang siapa melalaikan sholatnya, Allah akan menyiksanya dengan lima belas azab di dunia, tiga adzab ketika mati, tiga adzab di dalam kubur, dan tiga adzab saat dibangkitkan. Lima siksa ketika berada didunia yaitu; (1) Dicabut keberkahan umurnya, (2) Terhapus ciri-ciri keshalihan di wajahnya, (3)Seluruh amal perbuatannya tidak diberi pahala oleh Allah, (4) Doanya tidak diangkat kelangit, (5) Tidak mendapat bagian dari doa orang-orang shaleh. Dan tiga siksaan pada saat kematian;(1) Mati dalam kehinaan, (2) Mati dalam kelaparan, (3) Mati dalam kehausan, walau diminumkan air lautan di dunia ini, tidak akan meghilangkan rasa hausnya. Dan tiga siksa di dalam kubur; (1) Dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilangan, (2) Dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia diguling-gulingkan di dalam api itu siang dan malam, (3)Allah memasukan ular berbisa bernama Syuja`ul-Aqra` ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancarkan api, dan kukunya dari besi yang panjang, setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik kepadanya dengan suara seperti halilintar yang menyambar, `Aku adalah Syuja`ul-Aqra. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan shalat Shubuh hingga terbit matahari; karena kamu telah melalaikan shalat Zhuhur hingga Ashar; karena kamu telah melalaikan shalat Ashar hingga Maghrib; karena kamu telah melalaikan shalat Magrib hingga Isya; karena kamu telah melalaikan shalat Isya hingga Shubuh `Setiap pukulan akan membenamkannya ketanah sedalam tujuh puluh hasta, ia terus disiksa seperti ini dalam kuburnya sampai hari kiamat.(Semoga Allah menjauhkan kita dari adzab kubur). Dan tiga siksa pada hari kebangkitan, yaitu (1)Dihisab dengan sangat berat, (2) Dimurkai oleh Allah, (3) Dilemparkan kedalam neraka. Riwayat lain menyebutkan barang siapa melalaikan sholat, ia akan datang pada hari Kiamat dan tertulis diwajahnya tiga baris tulisan, yaitu. Baris pertama: Wahai orang-orang yang menyianyiakan hak Allah. Baris kedua. Wahai orang-orang yang dimurkai Allah. Dan baris ketiga:Sebagaimana kamu telah menyianyiakan hak Allah didunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah (Semua berjumlah 14, satu tertinggal, mungkin parawi lupa-Az-Zawajir) Meskipun saya tidak menjumpai hadits ini dalam semua kitab hadits, namun mengenai pahala dan adzab dalam hadits ini banyak dikuatkan oleh hadits- lainnya dengan riwayat yang berbeda. Sebagian hadits telah disebutkan, dan yang lainnya akan disebutkan di bawah ini. Disebutkan dalam riwayat pertama bahwa barang siapa meninggalkan sholat, maka ia telah keluar sari islam. Dan sebesar atau sekecil apapun adzab yang telah atau akan disebutkan, semuanya merupakan adzab atas perbuatannya. Namun, walaupun ia telah berbuat dosa, Allah berfirman: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki (Q.s. An-Nisaa`:116). --- On Tue, 2/16/10, deep too hansc...@gmail.com wrote: From: deep too hansc...@gmail.com Subject: [ppiindia] Lengkap (was re 16 Ormas Islam Bekasi Menyegel Gereja Galilea) To: ppiindia@yahoogroups.com Date: Tuesday, February 16, 2010, 6:32 PM 16 Ormas Islam Bekasi Menyegel Gereja Galilea Senin, 15 Pebruari 2010 05:52 WIB | Peristiwa | Hukum/Kriminal | Dibaca 4547 kali Bekasi (ANTARA News) - Ratusan umat muslim yang berasal dari 16 Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat, akan menutup paksa aktifitas peribadahan umat kristiani di Gereja Galileo, Perumahan Taman Galaxy, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan. Kagiatan ini akan kami lakukan, Senin (15/2), mulai pukul 08:00 WIB. Karena keberadaannya sudah sangat meresahkan warga setempat yang mayoritasnya beragama muslim, ujar Ketua Front Pembela Islam (FPI) Bekasi Raya, Murhali Barda, kepada ANTARA, di Bekasi, Minggu. Menurut Murhali, keresahan warga muslim sekitar terhadap keberadaan Gereja yang berlokasi di lingkungan Pulau Minas, Perumahan Villa Galxy tersebut karena munculnya dugaan upaya Kristenisasi dari pihak pengelola Gereja. Laporan dari beberapa jemaah kami menyebutkan, internal Gereja kerap menggelar pembagian Sembako murah namun dengan embel-embel mengakui Yesus sebagai Tuhan mereka. Hal itu saya nilai sebagai pelanggaran, katanya. . . . . . . COPYRIGHT © 2010 Baca Juga a.. Mahasiswa di
[ppiindia] 5 sajak heri latief
Memori terhalang pulang menghalang orang baca puisi buat sidik kertapati - Jahat intrik sebagai alat hitam sedalam niat busuk dimakan dengki --- Cengeng dimanja negara, dulunya kaya dikejar ketakutan miskin pergaulan sekuler - Bebekisme arisan sebagai alasan menghina rasa kemanusiaan otak kotor mulut berbisa Delegasi manipulasi kekuasaan tanpa modal menulis haiku langit pun cemburu menghitung hari di kamar isolasi Heri Latief Amsterdam, 16/02/2010 http://herilatief.wordpress.com/ http://akarrumputliar.wordpress.com/ http://sastrapembebasan.wordpress.com/ [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Career Training in Information Technology
Career Training in Information Technology http://www.thecoursesworld.com/Articles/technology/information-technolo\ gy.html Most employers prefer IT workers with some sort of college degree http://www.thecoursesworld.com/Articles/technology/information-technolo\ gy.html --but the specifics can vary dramatically. For example, technical support workers need at least associate degrees http://www.thecoursesworld.com/Articles/technology/information-technolo\ gy.html , while most computer scientists need to hold doctorates. Many entry- and mid-level tech professionals http://www.thecoursesworld.com/Articles/technology/information-technolo\ gy.html hold bachelor's degrees. Most information technology degrees should include coursework in operating systems, security, networking, web design, and databases. Common IT majors include computer science, computer programming, and database management. more. http://www.thecoursesworld.com/Articles/technology/information-technolo\ gy.html Quick Facts: Information Technology http://www.thecoursesworld.com/Articles/technology/information-technolo\ gy.html * Median pay for tech support professionals, 2007: $42,400 per year * Median pay for computer scientists: $97,970 per year * Career prospects for computer and information systems managers: Excellent * Projected number of new jobs in the information sector by 2016: 212,000 * Industries with the highest projected employment growth: * Software publishing: 32 percent * Internet publishing and broadcasting: 44.1 percent * Wireless communication: 40.9 percent More To read, http://www.thecoursesworld.com/Articles/technology/information-technolo\ gy.html [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] 27 Alasan Mengapa Anda Harus Bergabung
27 Alasan Mengapa Anda Harus Bergabung di Pulsa Gram 1. Harga voucher pulsa SANGAT MURAH ! 2. Biaya registrasi GRATIS tanpa dipungut biaya apa pun 3. Biaya SMS reply Rp 0,- ( GRATIS ) 4. Jumlah nominal deposit pulsa BEBAS tanpa ada minimal jumlah deposit 5. Fasilitas jaringan pemasaran dg sistem matahari sampai 10 level 6. Mendapatkan Web Replika http://www.pulsagram.com/?id=user_anda sehingga Anda dapat dengan mudah mengembangkan jaringan 7. Bonus Komisi transaksi Rp 50/transaksi sampai 10 level 8. Transaksi pulsa ONLINE 24 jam sehari NONSTOP 9. Bisa transaksi pengisian pulsa via SMS maupun chat YM dengan cepat gratis 10. Tersedia Web Reporting untuk memantau transaksi dan perkembangan downline 11. 1 Simcard untuk isi pulsa semua HP GSM / CDMA 12. Fasilitas paralel No HP master sampai 5 nomor HP 13. Dukungan penuh customer service 7 hari seminggu tanpa libur jam 08.00-21.00 14. Dukungan penuh kontak layanan melalui telepon, SMS YM 15. Didukung perangkat server terbaru sehingga lebih menjamin transaksi pulsa stabil. 16. Dapat transfer deposit, pencairan komisi dlm bentuk tunai. 17. Tidak ada target penjualan 18. Pendaftaran member baru dapat dilakukan oleh setiap member 19. Peluang usaha yang sangat mudah (produk yg dijual dibutuhkan semua orang) dan resiko rendah 20. Dapatkan berbagai macam tool software gratis di member area 21. Memiliki sistem jaringan pemasaran online yang sangat FAIR 22. Sistem bisnis pulsa dengan formula terbaru yang lebih menguntungkan dan lebih memudahkan Anda 23. Bebas Rugi karena tanpa biaya dan pungutan apa pun sehingga Anda tidak perlu mengeluarkan biaya apa pun untuk bergabung dengan kami 24. Potensi income pasif Anda Milyaran rupiah 25. Meskipun GRATIS Bonus tetap melimpah total Rp 275.250.000,- 26. Real Bisnis, Tidak ada target penjualan karena murni bisnis, hasil yang anda peroleh tergantung dari segi semangat anda berusaha menuju kehidupan yang lebih baik,untuk anda maupun orang-orang yang anda cintai. 27. Jadilah yang pertama. Jangan menunggu menjadi orang terakhir. Karena Anda pasti akan menyesal di kemudian hari. Berikut alamat webnya, jika ingin mempelajari system tersebut. http://www.pulsagram.com/?id=CN020081 atau http://www.pulsagram.com/indexCN020081.htm Mohon maaf jika ada yang tergangu dengan kiriman email ini, Terima kasih Ttd Rahmat.. Yahoo! Toolbar kini dilengkapi Anti-Virus dan Anti-Adware gratis. Download Yahoo! Toolbar sekarang. http://id.toolbar.yahoo.com [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] KELAS BUAT WEB PERCUMA
Anda boleh menjadi pakar buat website mari berlajar di sini secara PERCUMA tiada di tempat lain. http://websegera.ws [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Ulema council mulls ban on aerobic exercise
Talibanisasi NKRI ? http://www.thejakartapost.com/news/2010/02/12/ulema-council-mulls-ban-aerobic-exercise.html Ulema council mulls ban on aerobic exercise The Jakarta Post , Jakarta | Fri, 02/12/2010 11:07 AM | National After proposing bans on pre-wedding photo sessions, ojek (motorcycle taxis) and hair treatments, the Indonesian Ulema Council (MUI) has now set its sights on aerobic exercise. Chairman of the South Sumatra office of the MUI, M. Sodikun, said Friday the council was considering an edict to declare the physical activity haram (forbidden under Islam) if the exercise enthusiasts, who are mostly women, did not change their clothing, which the ulema deem arousing. Sodikun also criticized aerobic moves, which he said tended to spark sexual desire and therefore were contrary to Islamic mores. Exercise is recommended to maintain physical fitness and health but it must be conducted in accordance with our existing social norms and culture,' Sodikun said as quoted by kompas.com. Aerobic exercise must avoid the use of transparent clothing as it does more harm than good. [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Cuba's aid ignored by the media?
http://english.aljazeera.net/focus/2010/01/201013195514870782.html Tuesday, February 16, 2010 11:13 Mecca time, 08:13 GMT Cuba's aid ignored by the media? By Tom Fawthrop in Havana After the quake struck, Haiti's first medical aid came from Cuba [GALLO/GETTY] Among the many donor nations helping Haiti, Cuba and its medical teams have played a major role in treating earthquake victims. Public health experts say the Cubans were the first to set up medical facilities among the debris and to revamp hospitals immediately after the earthquake struck. However, their pivotal work in the health sector has received scant media coverage. special report It is striking that there has been virtually no mention in the media of the fact that Cuba had several hundred health personnel on the ground before any other country, said David Sanders, a professor of public health from Western Cape University in South Africa. The Cuban team coordinator in Haiti, Dr Carlos Alberto Garcia, says the Cuban doctors, nurses and other health personnel have been working non-stop, day and night, with operating rooms open 18 hours a day. During a visit to La Paz hospital in the Haitian capital Port-au-Prince, Dr Mirta Roses, the director of the Pan American Health Organisation (PAHO) which is in charge of medical coordination between the Cuban doctors, the International Committee of the Red Cross (ICRC) and a host of health sector NGOs, described the aid provided by Cuban doctors as excellent and marvellous. La Paz is one of five hospitals in Haiti that is largely staffed by health professionals from Havana. History of cooperation A Cuban doctor working in a Cuban field hospital in Haiti [Prensa Latina Cuba] Haiti and Cuba signed a medical cooperation agreement in 1998. Before the earthquake struck, 344 Cuban health professionals were already present in Haiti, providing primary care and obstetrical services as well as operating to restore the sight of Haitians blinded by eye diseases. More doctors were flown in shortly after the earthquake, as part of the rapid response Henry Reeve Medical Brigade of disaster specialists. The brigade has extensive experience in dealing with the aftermath of earthquakes, having responded to such disasters in China, Indonesia and Pakistan. In the case of Cuban doctors, they are rapid responders to disasters, because disaster management is an integral part of their training, explains Maria a Hamlin Zúniga, a public health specialist from Nicaragua. They are fully aware of the need to reduce risks by having people prepared to act in any disaster situation. Cuban doctors have been organising medical facilities in three revamped and five field hospitals, five diagnostic centres, with a total of 22 different care posts aided by financial support from Venezuela. They are also operating nine rehabilitation centres staffed by nearly 70 Cuban physical therapists and rehab specialists, in addition to the Haitian medical personnel. The Cuban team has been assisted by 100 specialists from Venezuela, Chile, Spain, Mexico, Colombia and Canada and 17 nuns. Havana has also sent 400,000 tetanus vaccines for the wounded. Eduardo Nuñez Valdes, a Cuban epidemiologist who is currently in Port-au-Prince, has stressed that the current unsanitary conditions could lead to an epidemic of parasitic and infectious diseases if not acted upon quickly. Media silence However, in reporting on the international aid effort, Western media have generally not ranked Cuba high on the list of donor nations. One major international news agency's list of donor nations credited Cuba with sending over 30 doctors to Haiti, whereas the real figure stands at more than 350, including 280 young Haitian doctors who graduated from Cuba. The final figure accounts for a combined total of 930 health professionals in all Cuban medical teams making it the largest medical contingent on the ground. Another batch if 200 Cuban-trained doctors from 24 countries in Africa and Latin American, and a dozen American doctors who graduated from Havana are currently en route to Haiti and will provide reinforcement to existing Cuban medical teams. By comparison the internationally-renowned Médecins Sans Frontières (MSF or Doctors without Borders) has approximately 269 health professionals working in Haiti. MSF is much better funded and has far more extensive medical supplies than the Cuban team. Left out But while representatives from MSF and the ICRC are frequently in front of television cameras discussing health priorities and medical needs, the Cuban medical teams are missing in the media coverage. Richard Gott, the
[ppiindia] China leads the world in hacked computers, McAfee study says
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/02/14/AR2010021403817.html?wpisrc=nl_tech China leads the world in hacked computers, McAfee study says By Ellen Nakashima Washington Post Staff Writer Monday, February 15, 2010 More private computers were commandeered by hackers for malicious purposes in China in the last quarter of 2009 than in any other country, including the United States, according to a new study by an Internet security company. These zombie computers are often grouped into botnets, or armies of infected computers that can be used to send spam e-mail or attack Web sites, according to McAfee, a Silicon Valley security firm. The company, which said it collects information about Internet-based threats that target more than 100 million computers in 120 countries, said that in the last three months of 2009, about 1,095,000 computers in China and 1,057,000 in the United States were infected. Those numbers are in addition to 10 million or so previously infected computers in each country, McAfee said. The prevalence of botnets is a sign of how vulnerable computer networks are to infiltration, a subject of increasing international debate as companies and governments seek to defend their computer systems from intruders. Last month, Google announced that its networks had been penetrated by attacks originating in China. The Chinese government denied any involvement, saying that hacking in is against the law. There was no indication that the attack involved botnets, experts said. In a Jan. 21 speech about Internet freedom, Secretary of State Hillary Rodham Clinton advanced the notion of cyberspace as a global networked commons and urged the creation of norms of behavior among states. Echoing a key principle behind NATO, she said: An attack on one nation's networks can be an attack on all. She declared that countries or individuals that engage in cyberattacks should face consequences and international condemnation. Some experts have said that Clinton's call for accountability and norms is complicated by the fact that the United States has so many infected computers. The government could crack down on botnets, but doing so would raise the cost of software or Internet access and would be controversial, Jack Goldsmith, a professor at Harvard Law School, wrote in a recent opinion piece in The Washington Post. So it has not acted, and the number of dangerous botnet attacks from America grows. Indeed, Stewart A. Baker, a cyber expert and former assistant secretary for policy at the Department of Homeland Security, said he would like to see a few leading nations develop effective national norms aimed at eliminating zombie computers. Companies could be encouraged or required to comply, he said. One Internet service provider has begun a voluntary service to notify customers when their computers have been infected by bots, viruses and other online threats. Philadelphia-based Comcast, which has 15 million non-commercial customers, began the program last fall. Such initiatives, some experts said, could start to clear out the noise in the networks and could help in identifying higher-order threats that could compromise critical computer systems. One reason computers in China are so vulnerable to botnets may be that software piracy is common and computer users often have not updated the patches on their machines, said George Kurtz, McAfee's worldwide chief technology officer. In fact, the number of zombie computers in a country says more about the vulnerability of the computers than about who infected them, Baker said. A nation that might want to use botnets as part of an attack probably would want to have its own computers bot-free and commandeer computers in other countries, he said. China has steadfastly denied that it supports or engages in hacking and that it penetrates U.S. firms' computers to steal technology and trade secrets to help state companies -- whether by bots or any other tool. Such remarks are groundless, Peng Bo, an official with the Internet bureau under the Information Office, said in remarks to the New China News Agency. In fact, China is the country worst hit by worldwide hackers. Experts say that the United States, which is highly networked and dependent on the Internet for commerce and the running of industry, is the most vulnerable of all countries to cyberattack. At the same time, the United States is considered the most worrisome potential aggressor, according to McAfee, which in a separate recent survey of 600 technology and security executives of firms around the world found that 36 percent feared the United States and 33 percent feared China as potentially attacking their industries. Russia ran a distant third, at 12 percent. The result might simply be a reflection of the raw capabilities and frankly the raw size of U.S. intelligence agencies, retired Gen. Michael V. Hayden,
[ppiindia] BRIC to discuss coordination expansion at April summit
Refleksi : Brasilia, Rusia, India dan China adalah negeri-negeri Bric yaitu yang diperkirakan akan memainkan peranan penting baik ekonomi maupun politik dunia dalam abad 21. Bagi NRKI, agaknya sudah puas dengan OIC ( baca: Oh I See) http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2010-02/16/c_13176950.htm BRIC to discuss coordination expansion at April summit English.news.cn 2010-02-16 15:41:38 BRASILIA, Feb. 15 (Xinhua) -- Brazil, Russia, India and China will seek to expand coordination beyond the economic realm at their second summit slated for April. The anticipated agenda of the summit, which will be held in Brasilia, was disclosed by Roberto Jaguaribe, assistant secretary-general for political affairs in the Brazilian foreign ministry. The Brazilian ambassador told Xinhua in an interview that the four countries, collectively known under their acronym BRIC, will continue their discussion that started with their inaugural summit held in June 2009 in the Russian city of Yekaterinburg. Jaguaribe had just returned from Russia, India and China, where he went to coordinate the preparation of the Brasilia summit. BRIC is still a group without much consolidation, so it is good to have a perception of each country to make a satisfactory meeting for all. It is necessary to remember that BRIC is not a negotiating group, but a convergence group of four large countries of great importance and with increasing participation in several aspects of international relations, the ambassador said. To better understand the importance of the group, Jaguaribe said, an assessment of the global economy in the past eight years is needed. Such an assessment would reveal that it was the BRIC countries that had contributed toward half of the global growth during that period. The agenda of the (Brasilia) summit is being defined, but it must be remembered that the BRIC was born with an objective perception of the financial market that the four BRIC countries would have an increasing weight on, the ambassador said. Based on its 'birth' against the financial backdrop, it is natural that the economic-financial theme is to dominate the summit, as it did at the Yekaterinburg summit, he said. Jaguaribe added that there would be many more issues to explore, beyond the existing BRIC coordination among finance ministers and central bank governors. He said it is time for the group to define their cooperation toward specific and concrete lines in agriculture, energy and possibly in science and technology, apart from such major non-economic issues as the international debate on climate change. We are now making room for the cooperation in agriculture and energy, which is so important for all at both BRIC meetings held at the ministerial level. And based on the Yekaterinburg resolution, we are opening a BRIC business forum, which is sure to draw the attention of many entrepreneurs in all countries, the ambassador said. The Brasilia summit will be an opportunity to advance efforts to establish an institutional mechanism for coordination among the four governments. It is also important to begin to identify the form of action of the BRICs -- how they will act, what kind of institutionalization, how often they should meet and at what level. This issue may not be fully defined, but at each meeting there is a closer approach, and the specific nature of this mechanism will be configured, Jaguaribe said. Brazil's relationship with China is very important strictly in the bilateral context, but in truth it transcends this dimension, because both countries are increasingly becoming important players in the international context, he told Xinhua. Brazil and China have a strategic dialogue on issues of mutual concern, and they have coordination on many fronts, particularly in the multilateral arena, the ambassador said. He named the BASIC grouping (Brazil, South Africa, India and China), climate change, the financial G20 and the G20 within the WTO (World Trade Organization) as examples. There are many common interests. Beyond that, there is a strict bilateral relationship of great magnitude. China is the largest trading partner of Brazil, and both sides have great interest in expanding cooperation in all areas. For example, investments are not exploited to due extent, he said. [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Indonesia out of extreme terror risk list
Reflection : How about this head of state : http://www.youtube.com/watch?v=5L-9HcTb1es http://www.thejakartapost.com/news/2010/02/16/indonesia-out-extreme-terror-risk-list.html Indonesia out of extreme terror risk list The Jakarta Post , Jakarta | Tue, 02/16/2010 9:24 PM | World A global ranking, revealing the countries that are most at risk of terrorist attacks, has rated Indonesia outside the extreme risk category despite last year's twin bomb attacks targeting international-chain hotels. The latest Terrorism Risk Index (TRI) developed by London-based Maplecroft, for companies to assess terrorism risks to their international assets, saw Southeast Asian neighbor Thailand join the rank of most dangerous countries for the first time. Thailand ranked 11th last year. Iraq (1), Afghanistan (2), Pakistan (3) and Somalia (4) top the ranking of 162 countries and are rated, along with Lebanon (5), India (6), Algeria (7), Colombia (8) and Thailand (9), as the only extreme risk nations. The index measures the risk of an attack and mass casualties. To provide a comprehensive picture of worldwide terrorism risk, Maplecroft analyses the frequency and intensity of and the number of victims involved in terrorist incidents every six months, plus the proportion of 'mass-casualty' attacks in each nation. A country's history of terrorism also factored in along with threats made against it by groups such as al-Qaeda. Following the Jakarta twin hotel bomb blasts in July last year, Indonesian counterterror squad conducted a thorough crackdown on terror suspects, killing long-time top fugitive Noordin M. Top and his close accomplices in the process. The court is trying two suspects in the terror attacks. [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] US, Pakistan capture top Taliban commander: report
http://www.smh.com.au/world/us-pakistan-capture-top-taliban-commander-report-20100216-o8zw.html US, Pakistan capture top Taliban commander: report February 17, 2010 US and Pakistani spies have captured the Taliban's top military commander, US media reported, but the militia has denied his arrest and said he was still leading the fight in Afghanistan. Mullah Abdul Ghani Baradar was arrested in Pakistan's sprawling port city of Karachi several days ago by US and Pakistani intelligence services, the New York Times and other US media said, citing unnamed US government officials. If confirmed, the arrest would be a huge blow for the Taliban, which have been fighting to bring down the Afghan government and evict Western troops since the 2001 US-led invasion removed them from power for sheltering al-Qaeda. The report emerged as 15,000 US, NATO and Afghan troops press on with a major assault to capture the Taliban bastion of Marjah in southern Afghanistan, key to Washington's new strategy for turning around the costly war. The New York Times billed Afghan-born Baradar as top lieutenant to the Taliban's one-eyed and elusive leader Mullah Mohammad Omar, and said he was currently being interrogated by Pakistani and US officials. But the Taliban denied Baradar's capture, and accused US officials of trying to deflect attention from serious resistance put up by Taliban fighters as the Marjah offensive entered a fourth day. We strongly reject the reports of his arrest, Taliban spokesman Yousuf Ahmadi told AFP by telephone from an undisclosed location on Tuesday. He is currently in Afghanistan, where he is leading all jihadi activities... The sole goal of such baseless reporting and propaganda is to make up for the failure in Marjah. Officials from Pakistan's military and the government were not immediately available for comment on the reports. The US embassy in Islamabad and senior police in Karachi said they had no information. We are unaware of any such operation. We do not know that any such arrest has been made, one Karachi police official told AFP on condition of anonymity. Baradar is in charge of the Taliban's military operations and leadership council, and was a close associate of al-Qaeda leader Osama bin Laden before the September 11, 2001 attacks on the United States, the New York Times said. The details of Baradar's capture were unclear, but the New York Times said it was carried out by Pakistan's Directorate for Inter-Services Intelligence and US Central Intelligence Agency operatives. US television channel ABC also cited a senior official as saying Baradar was captured several days ago and calling it a very big deal. If he were taken off the battlefield, it would deal a major setback to the Afghan Taliban and be a personal blow to Mullah Omar, who has relied heavily on him for years, another unnamed counter-terrorism official told the station. An Interpol profile said 42-year-old Baradar was a senior Taliban military commander, subject to tough UN sanctions and gave his location as the border area between Afghanistan and Pakistan. Many Taliban and al-Qaeda-linked militants seek sanctuary in the rugged and semi-autonomous tribal belt in northwest Pakistan, and Washington has been pressing Islamabad to do more to dismantle the extremist sanctuaries. Although the northwest is the focus of militant activity, analysts have warned that Islamists seek cover among Karachi's 14 million people and are using crime and kidnapping in Pakistan's richest city to fund their attacks. The top leadership of the Afghan Taliban is widely reported to be headquartered in Quetta city, the capital of Pakistan's southwestern Baluchistan province. Baradar is said to be second-in-command of the so-called Quetta Shura -- although Pakistani officials have denied the Taliban presence in the city. Reports of Baradar's capture come as the US military reports slow progress in the ground and air offensive against opium-rich Marjah in the southern Afghan province of Helmand, a Taliban stronghold. The assault is the first major test of US President Barack Obama's strategy to crush the eight-year Taliban insurgency and one of the biggest since the 2001 US-led invasion brought down the Taliban regime. AFP [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Libya bars Europeans over battle with Swiss
http://www.smh.com.au/world/libya-bars-europeans-over-battle-with-swiss-20100216-o8z3.html Libya bars Europeans over battle with Swiss IAN TRAYNOR February 17, 2010 LIBYA'S leader, Muammar Gaddafi, has banned most Europeans from travelling to the country in a sudden escalation of a dispute with Switzerland that has been running for almost two years. The snap decision suspends visits from the 25 countries in Europe that share the visa-free Schengen system. The decision caught European Union officials by surprise. On Monday they were scrambling for more information and seeking to clarify the exact details of the travel ban, including whether diplomats would be expelled and whether business people and other Europeans resident in Libya would have their visas withdrawn and need to leave. The Libyan authorities summoned EU ambassadors in Tripoli on Monday to inform them of the move and the European Commission announced that European travellers arriving in Libya with valid visas were being refused entry. The European Commission did not announce any tit-for-tat moves, perhaps reflecting the difficulty of making quick decisions in a union of 27 countries whose governments have differing views on the Gaddafi regime. ''The issue will be discussed before the end of the week,'' a statement said. The Schengen agreement applies in 23 of the EU's 27 countries as well as in Switzerland and Norway, which are not EU members. Britons, outside the passport-free zone, are still able to travel to Libya. A newspaper in Tripoli this week warned of ''severe measures'' of retaliation after it said that the Swiss government had decided to blacklist more than 180 Libyan leaders, including the Gaddafi family, from entry. The Swiss Foreign Ministry said on Monday that it had tightened its visa requirements for Libyan citizens. The row goes back to 2008 when Colonel Gaddafi's son, Hannibal, was arrested with his wife in a luxury Geneva hotel and accused of beating up their domestic servants. He was released and the charges were dropped. But the Libyans arrested two Swiss businessmen, who have been held in the country since. The Tripoli newspaper said the Libyans had told the Swiss to bin the blacklist or risk the European travel ban. The blacklist is said to include the Gaddafi family, Libyan businessmen and secret service personnel and senior officials in the legislative Libyan People's Congress. Guardian News Media [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] The burqa champions
http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2010\02\16\story_16-2-2010_pg3_2 Tuesday, February 16, 2010 view: The burqa champions -Ishtiaq Ahmed When Field Marshal Ayub Khan introduced the Muslim Family Laws Ordinance, he was assailed by all the reactionary ulema because it regulated polygamy, introduced a minimum age for marriage and gave a share in property to grandchildren from their grandfather's property even when their own father had passed away My recent op-ed, 'The French burqa ban' (Daily Times, February 2, 2010), has elicited spirited responses in the Pakistani English-language newspapers. That is a sign of healthy exchange of views. As always the liberal-left defence of reactionary practices is the most hypocritical because it derives from not some deeply held commitment to reactionary culture. When the Taliban or al Qaeda defend the burqa as obligatory dress for pious women and then use the same to carry out terrorist attacks in their twisted reasoning, the burqa has served a double purpose: it has preserved the chastity of their female suicide bombers while enabling them to fight in the jihad. Additionally, if the burqa can be used by men to evade inspection then too it has served a 'noble' purpose. In 'The French burqa ban', I had based my opposition to it on two factual bases: one, that it can be used to mortally harm other, innocent human beings, and two, that it was a later accretion to the Muslim female dress code and was not part of the pristine Islamic community founded by the Prophet (PBUH). Nobody challenged my second argument, so I will not go over it again. I will address the first argument because on that occasion I only mentioned that the burqa can be used for terrorist activities. Now, I will give concrete evidence that should incontrovertibly establish the burqa as a dress code that has been used in recent times on a number of occasions to carry out terrorist acts in not only Pakistan and Afghanistan but elsewhere too. The Kuwait Times of December 12, 2009, under the caption 'Veiled suicide bomber was Danish says Somali Speaker' (http://www.kuwaittimes.net/read_news.php?newsid=MTE5Mjc4MzEwOA) narrates the tragic story of a suicide bomber, allegedly a 26-year-old Danish citizen of Somali descent, who killed 22 people including three government ministers in Mogadishu disguised as a veiled woman. The Speaker of the Somalian Parliament, Sheikh Aden Mohamed Madobe, remarked: It is unfortunate that a child whose parents escaped Somalia's conflict and raised him in Europe came home with extremist ideologies and blew himself and innocent people up. His father denied the charges, but the fact remains that whosoever succeeded in getting close to the Somalian politicians was wearing a burqa. The Daily Times of February 9, 2010, informed that the Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP) has dispatched eight female suicide bombers to target Punjab. Intelligence reports suggested that they were veiled and wore gloves and socks to conceal their identity. During 2007-2009, the Afghan and Pakistani media have reported several cases of burqa-clad terrorists. I need not labour the point that a similar crime can be committed anywhere in the world, including Europe, with the help of a burqa. Some years earlier, the French had banned the headscarf in school for girls because it was realised that a concerted campaign of the ulema in combination with mainly young male adults from families were preventing Muslim girls getting a modern education and developing awareness about their rights under French secular law, which upholds equality of both the sexes. The ban did not apply to girls who had become majors or when they were not at school. There were protests on that occasion but when the French government (a socialist one at that time) did not give in, the protests petered out quickly because by and large the young Muslim girls favoured an end to their inferior status in the conservative Maghreb culture. Another time when the sob-story about a powerless minuscule minority did not hold much water was when cases of female genital mutilation or female circumcision were reported from all over Europe. This barbaric practice was found among both Muslim and Christian immigrants in France from sub-Saharan Africa. I remember some crazy female American postmodernist freak protesting that it was white European men interfering in the cultural autonomy of African immigrants! When Field Marshal Ayub Khan introduced the Muslim Family Laws Ordinance, he was assailed by all the reactionary ulema because it regulated polygamy, introduced a minimum age for marriage and gave a share in property to grandchildren from their grandfather's property even when their own father had passed away. The government stood its ground and the first step towards social reform was taken after 1,400 years. I am reminded of the Shah Bano Case (1985) in India in which
[ppiindia] Idea of women-only public transport vehicles mooted
Refleksi: Apa pendapat Anda bila sistem transport yang diusulkan untuk di Arab Saudia juga dijalankan di NKRI (Indonesia)? http://arabnews.com/saudiarabia/article17648.ece Idea of women-only public transport vehicles mooted By GALAL FAKKAR | ARAB NEWS Published: Feb 16, 2010 12:16 AM Updated: Feb 16, 2010 12:16 AM JEDDAH: The Dubai-based Saudi Center for Studies and Media has presented a proposal to the Shoura Council to introduce a nationwide public transport system for women, said Jamal Banoun, its chairman. Speaking to Arab News, Banoun said the project would benefit about two million female workers in the Kingdom, including Saudis and foreigners, adding that it would reduce the money that families spend on drivers. The Shoura Council will soon discuss the project before passing it to higher authorities for approval and to draft its executive bylaws, Banoun said. He said the proposal has not been submitted as an alternative to women driving in the Kingdom. Saudi women have been demanding the right to drive for several years. The Council of Senior Islamic Scholars issued a ruling in 1990 banning women from driving in the Kingdom. Our proposal provides the most suitable solution to the social environment of Saudi Arabia and its culture and traditions, said the center's chairman. He said women using private taxis face a lot of difficulties, in addition to harassment. The operation of women-only public transport vehicles will cut the amount spent on drivers, he pointed out. He said the proposal gives preference to the economic aspect of employing drivers. We believe that once the project is approved by Saudi authorities it would save working women 35 percent of what they spend. Women using the public transport system to travel to their work places and return home would spend only SR4 whereas they currently spend SR20 on taxis, he said. We are sure the project would encourage more Saudi women to work as it provides them with a safe and secure transport service, Banoun said. The project aims to serve 15 percent of working women in the first phase. Once successful, more buses would be operated to serve all working women. Banoun said the project would help Saudi families get rid of foreign drivers and save them a lot of money. At present they need separate cars and drivers to transport working women, he said. The project has won the support of Sheikh Abdul Mohsen Al-Obaikan, an Islamic scholar and member of the Shoura Council. A similar system is currently underway to transport female students and teachers. There is nothing wrong in this system, he said. Lama Suleiman, deputy chairman of Jeddah Chamber of Commerce and Industry, also backed the project, saying it would benefit Saudi women. What will a divorcee do if she wants to take her child to hospital and if she does not have a car and driver, she asked [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Plans for Iceland to become 'haven' for journalism
http://arabnews.com/world/article18131.ece Plans for Iceland to become 'haven' for journalism By SYLVIA HUI GUDJON HELGASON | AP Published: Feb 16, 2010 9:00 PM Updated: Feb 16, 2010 9:00 PM REYKJAVIK: Hoping to make Iceland a global home for freedom of speech, lawmakers were asking the government Tuesday to implement a journalist's dream package of legislation - promising a safe haven for reporters who want to dig deep, hit hard and avoid being sued. The idea has found traction with Icelanders after last year's devastating economic collapse, during which the public saw firsthand the drawbacks of a too-cozy relationship between government and media. The economic crisis itself was partly traced to corruption unearthed by reporters abroad, prompting calls for improving information access and protecting whistle-blowers. Being a really small country, especially after the financial crisis, we saw the world is connected - all intertwined, said Birgitta Jonsdottir, one of the lawmakers behind the measures. Our problems do not just affect us locally, they affect us globally. Iceland's Parliament began considering the measures, aimed at improving the Nordic nation's own transparency while also luring Internet-based media and data centers to use it as a base for investigative journalism. Becoming a global home for freedom of speech would be a new role for Iceland, which in its 1,000 years of human settlement has been known as a hardy North Atlantic fishing outpost, an unlikely capitalist crusader - fueled by Viking confidence and easy credit - and most recently, an economic basket-case. Amid the 2008 economic crash, investigative website WikiLeaks.org published internal documents on loans that had been made by Kaupthing Bank, one of several Icelandic banks that collapsed with the global crisis. The story shocked the nation of 320,000, and was among the factors leading to demands for more transparency in public institutions. Iceland also has a long history in direct democracy, and thousands held angry protests against the pro-business government in late 2008, clattering pots and kitchen utensils in what some have called the Saucepan Revolution. The popular anger forced the government to resign. It was replaced after a national election by a coalition of Prime Minister Johanna Sigurdardottir's pro-European Social Democrats and the Left Greens - both of which have lawmakers sympathetic to the media freedom project. The project's proposals also aim to counteract challenges to media freedom from other countries -- such as Britain, which has become a center for libel tourism with laws that heavily favor the plaintiff. British courts now play host to grievances that would likely have failed in the countries where they originated. The proposed measures would also protect journalists against libel judgments issued in other countries - similar to US legislation now being considered to shield American reporters from court judgments abroad. All of these good laws exist in countries like Sweden, Belgium and the United States, but no single country has implemented all of them, project spokesman Smari McCarthy said. There are a lot of journalist organizations that are being forced to jump between jurisdictions, seeking certain sets of protections. The set of proposals - collectively called the Icelandic Modern Media Initiative - was drafted by lawmakers across parties in Iceland with help from international experts, lobby groups and WikiLeaks. The nonprofit site claims to have posted 1.2 million leaked government and corporate documents that it says expose unethical behavior, including a 2003 operation manual for the US prison at Guantanamo Bay, Cuba. Project supporters say stronger protections for journalists are needed amid increasingly aggressive attempts by powerful corporations and wealthy individuals to suppress sensitive information with legal threats. McCarthy said international publishers and news providers might benefit by registering in Iceland or gathering their news from there, while online publishers could also be protected just by hosting their servers in the country. He acknowledged potential problems, however, particularly with competing jurisdictions. Jonathan Zittrain, a Harvard University law professor specializing in cyber law, said it was unclear how broadly the laws could be applied should they pass. Unless the executives behind a particular media company are themselves prepared to move to Iceland, I'm not sure how substantial the protections can be, he said. A state can still demand that someone on its territory answer questions or turn over information on pain of fines or imprisonment. Experts say the proposals would be most useful to small-scale, independent publishers and online whistle-blowers like WikiLeaks, but doubted whether they would offer enough protection to bring in foreign media organizations. I can imagine Iceland
[ppiindia] Jakarta Cannot Afford 12-Year Education Plan, Official Says
http://www.thejakartaglobe.com/home/jakarta-cannot-afford-12-year-education-plan-official-says/359088 February 16, 2010 Arientha Primanita Jakarta Cannot Afford 12-Year Education Plan, Official Says A plan for 12-year compulsory education proposed by the Jakarta administration is not possible because of budget constraints, a city official said on Tuesday, noting that the current budget was only sufficient for the existing nine-year policy. Taufik Yudhi Mulyanto, Jakarta Education Agency chief, said that with Rp 6 trillion ($648 million) allocated for education in the 2010 city budget, the only way the administration's plan could come to fruition was with help from wealthy donors. The amount allocated for education accounted for about a quarter of the total city budget, which stands at Rp 24.67 trillion. Ideally, for a 12-year compulsory education program, we would need at least Rp 9.5 trillion. This would mean a total city budget of Rp 40 trillion [if education accounts for about 25 percent of the total] to ensure that other city projects continue uninterrupted, including those aimed at curbing flooding and transportation problems. He said that all elements of society needed to have a strong will in regard to educating the city's children, and that help from the wealthy in particular was needed to educate Jakarta's poor. Triwisaksana, City Council deputy chairman, told the Jakarta Globe that the administration should start the plan gradually while improving the existing nine-year program. Compulsory education is no achievement. It is the duty of the city toward the people, Triwisaksana said. He added that education within state schools in Jakarta should set the standards for state schools in other parts of the nation, considering Jakarta is the capital. Before 2012, the city should have a clear-cut program to achieve the 12-year compulsory education plan, Triwisaksana said. Governor Fauzi Bowo's term ends in 2012. The city administration needs to strategize and make cuts, Triwisaksana said. Triwisaksana added that from the current cheap tuition fees charged at state high schools and vocational schools, the city could later provide children with free education. The deputy council chairman said the council would also push for the plan and it should be reflected in the city's budget next year. Triwisaksana said that strong commitment from all parties, budget efficiency, an increase in regional income and evaluation on the city administration's stock in city-owned companies and joint-venture companies were critical to make the plan work. Fauzi said the city would work toward clearing the path to making the 12-year plan work. It is far more complex than the existing nine-year compulsory education plan, and it will not just be a continuity of the existing plan, Fauzi said. He added that his team was researching the issue and was scheduled to discuss the matter with the Jakarta Education Council, which provides expert advice and recommendations to the administration in matters of education. Fauzi said he believed that additional studies on the matter would provide the answer as to when was the best time to implement the plan and how much it would really cost the city. The condition of education in state schools [in Jakarta] is vastly different from other regions, the governor said. [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Crimes are Not All Equal: SBY
http://www.thejakartaglobe.com/home/crimes-are-not-all-equal-sby/359098 February 17, 2010 President Susilo Bambang Yudhoyono talking to boys at a juvenile detention center in Tangerang on Tuesday. He called for a more rehabilitative approach in dealing with young offenders. (Rumgapres Photo) Crimes are Not All Equal: SBY Banten. Indonesia needs a more compassionate justice system that takes into account the circumstances of the poor, children and the elderly who are forced into breaking the law, President Susilo Bambang Yudhoyono said on Tuesday. I've said that we need to present a form of justice that does not necessarily go along with the law, he said during an impromptu visit to a juvenile detention center. Though the law is supposed to embrace justice, there's always a gap between the two and we need to improve it. His high-profile visit with ministers to the Tangerang Juvenile Boys Penitentiary comes amid rising political heat in the run-up to an expected conclusion of the probe into the bailout of Bank Century in 2008. The House of Representatives' special committee report on the bailout was due on Monday but has been postponed until today. Yudhoyono said treatment of juvenile prisoners should be different, and called for a more rehabilitative approach. For example, the violation might be the same, such as stealing, he said. But we should consider whether stealing that is carried out by an adult and by a 12-year-old child is the same. The concept of justice should be different. We need to review the regulation that says prisoners have to serve half of their punishment before they can apply for probation and remission, he said. Should this be the same for children and adults? I'm not deciding now, but I think it should be different. He cited the fact that as many as 70 percent of the more than 100 juvenile inmates in the Tangerang prison were sorry for what they had done and did not want to repeat their crimes. The president said that especially for those under 15 years old, the concept of correction should be changed into special guidance and education to help them return to the right path. He also cited people who steal to survive amid abject poverty, as opposed to thieves who steal for profit. A light violation by an elderly person should be dealt with differently than a violation by a healthy adult, Yudhoyono said, in an apparent reference to the recent case of Minah, a 55-year-old illiterate grandmother arrested for stealing three cocoa pods. There should be fair sanction, justice for the weak and the marginalized who commit crimes. Yudhoyono said he would carry out a concrete effort to improve regulations, especially regarding juvenile prisoners. Police, prosecutors and judges should have one mind in bringing justice for these children, he said. However, Adrianus Meliala, a criminologist at the University of Indonesia, said the president's call was a political statement that was unlikely to result in change. The president has good rhetoric in his speech, but he has not had a strong willingness to turn it into reality, Adrianus said. He said that if Yudhoyono really wanted to introduce changes, he should revise the Criminal Code as well as laws and regulations related to the judicial system. Seto Mulyadi, the chairman of the National Commission on Child Protection (Komnas Anak), said attention must be paid to the poor condition of children in most juvenile penitentiaries. I am very concerned with the condition of our children in juvenile penitentiaries as they are ill-treated by the system as well as their friends, Seto said. They are living in inhumane conditions as most of them have to share a cramped room with 20 other prisoners. He added that the children bullied each other because they were under stress from being incarcerated. They need to express themselves, they need education, and punishing them in jail is not the answer. Although he acknowledged that the Tangerang facility was better than other similar institutions, jails are not the answer to juvenile crimes. The best place for children is in their home with their family. According to the State Ministry for Women's Empowerment and Child Protection, there are 5,760 children currently in jail. [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Batam Lawmaker Suggests Income Tax on Prostitutes
http://www.thejakartaglobe.com/home/batam-lawmaker-suggests-income-tax-on-prostitutes/358938 February 16, 2010 Batam Lawmaker Suggests Income Tax on Prostitutes A Regional House of Representatives member from Indonesia's Batam island has suggested that the municipal government apply a 10 percent income tax on prostitutes. Riky Solihin from the National Awakening Party (PKB) said that the income tax should be applied to prostitutes at rehabilitation centers, which he claimed had turned into brothels. He said the tax could be used for the development of the region. I'm sure tax from prostitutes would boost Batam's regional income, which in the end could prove to be useful for development, Riky said on Monday, as quoted by Berita Lampung Online. The rehabilitation center that he referred to was located at Teluk Pandan, Batam. The Sintam Rehabilitation Center houses 1200 prostitutes who worked in 40 bars around the area. The prostitutes were forced to go to the center after being arrested, however Riky alleged that many who lived there were still working, and suggested that the 10 percent tax be applied to each short-term transaction. The suggestion sparked instant controversy. Yudy Kurnia, the head of Commission II at the Batam's Regional House of Representatives, said Riky's suggestion was insane. If we applied income tax for prostitutes, it means we would be legalizing adultery. I think the idea is insane. It's very wrong, Yudi said. Meanwhile, the chairman of the PKB's central executive board, Marwan Ja'far, said the proposal was only Riky's personal opinion and not that of the party. Batam, located near Malaysia and Singapore, is notorious for its night life. On almost every corner, there are karaoke or disco bars that lure many prostitutes to make their living on the tiny island. [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Pansus Century Terkepung
Refleksi : Siapa kepung siapa? http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2010021701173011 Rabu, 17 Februari 2010 UTAMA Pansus Century Terkepung JAKARTA (Lampost): Menjelang berakhir masa kerjanya pekan depan, Pansus Angket Century terkepung. Lingkaran dalam kekuasaan gencar bergerilya menjinakkan koalisi. Di tengah gencarnya politik premanisme yang diramu dengan politik transaksi, semua bisa berubah. Perubahan itulah yang membayangi sikap partai koalisi. Pansus dalam titik kritis, dua hari ini mendekati titik puncak, pandangan akhir fraksi akan disampaikan hari Rabu, kata anggota Pansus Century dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo, Selasa (16-2). Menurut Bambang, tekanan kepada Pansus Century datang dari banyak kalangan. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu rata-rata dirugikan jika skandal Century terungkap. Banyak praktek kotor dari pihak yang berkepentingan, kata dia. Bambang menjelaskan tekanan tidak hanya dari penguasa, tetapi juga Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Komite Stabilitas Sektor Keuangan, Bank Mutiara (dulu Bank Century), dan pihak-pihak lain. Bambang berharap masyarakat mendukung penuh Pansus Century. Masyarakat juga dewasa melihat mana tingkah laku politik kotor dan mana yang murni, ujarnya. Agenda Pansus hari ini ialah penyampaian pandangan fraksi atas aliran dana Bank Century setelah pengucuran dana talangan Rp6,7 triliun. Pansus telah membuat kesimpulan awal atas kebijakan bailout. Skor sementara 7-2, yaitu tujuh fraksi meliputi Golkar, PDIP, PKS, PAN, PPP, Gerindra, dan Hanura yang menyatakan kebijakan itu melanggar undang-undang. Hanya dua fraksi yang menyetujui, yakni Demokrat dan PKB. Penyampaian pandangan fraksi akan diikuti pembentukan tim kecil yang bertugas menyusun rumusan dan hasil kerja Pansus. Tim bekerja selama empat hari dan masa tugas Pansus pun berakhir pada 24 Februari sehingga keesokannya dibawa ke Badan Musyawarah DPR untuk menetapkan jadwal rapat paripurna pada 2 Maret mendatang. Hari ini hingga seminggu ke depan itulah masa paling kritis. Orang-orang dari lingkaran kekuasaan gencar bergerilya menjinakkan koalisi, bahkan partai oposisi pun didatangi. Staf Khusus Presiden Bidang Bencana Alam, Andi Arief kemarin mendatangi Sekjen PDIP Pramono Anung. Kendati peristiwa itu disebut sebagai pertemuan dua sahabat lama, aroma lobi tidak terhindarkan. Pramono menegaskan lobi sudah tidak mampu membendung arus besar fraksi di DPR yang menyebutkan telah terjadi pelanggaran dalam pengambilan kebijakan bailout. Akan tetapi, tanda-tanda pergeseran sikap fraksi mulai tampak. Semula PAN berada dalam arus besar bahwa kebijakan bailout salah. Sikap PAN berubah. Ketua Umum PAN Hatta Rajasa mengingkari kesimpulan awal fraksinya. Menurut dia, PAN belum mengambil kesimpulan. Perubahan sikap PAN bisa dipahami sebab rumah Hatta menjadi tempat konsolidasi koalisi. Konsistensi Golkar Konsolidasi koalisi sesekali dilakukan di kediaman Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan dari Partai Demokrat. Hasan mengakui sudah ada dua kesepakatan penting yang dicapai koalisi dalam pertemuan terakhir di kediaman Hatta pada Minggu (14-2). Pertama, kebijakan yang diambil pemerintah soal Century adalah penyelamatan ekonomi. Koalisi sepakat langkah tersebut tidak bisa diseret ke arah kriminalisasi. Kedua, kata Hasan, jika dalam pelaksanaanya ada unsur melanggar hukum, koalisi sepakat menyerahkan masalah ke ranah hukum. Intinya, koalisi tetap solid, kata dia. Di partai koalisi, sejauh ini hanya Golkar yang masih enggan terikat dengan kesepakatan itu. Saya sebagai Sekjen Golkar ingin mempertegas bahwa Golkar tetap konsisten menjadikan data dan fakta sebagai instrumen, kata Idrus Marham yang juga ketua Pansus. Sikap Golkar itu sejalan dengan testimoni Achsanul Qosasih, anggota Pansus dari Demokrat. Di antara partai-partai koalisi, Golkar yang paling keras. Partai lain relatif bisa memahami kebijakan soal Century. Sri Sultan Hamengku Buwono X, salah seorang inisiator Nasional Demokrat, mengingatkan Pansus untuk menghindari politik transaksi yang pada akhirnya membohongi rakyat. Ia mengajak rakyat mengawal fraksi. Jangan biarkan Pansus mendekati ajal. n U-1 [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Pidana Nikah Siri Jadi Polemik
http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2010021701173142 Rabu, 17 Februari 2010 NASIONAL Pidana Nikah Siri Jadi Polemik JAKARTA (Lampost): Pemidanaan pelaku nikah siri ditanggapi pro-kontra. Pada satu sisi nikah siri dianggap sebagai hak asasi manusia, sementara sejumlah pihak beranggapan nikah siri justru menindas hak perempuan. RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang memuat ketentuan pidana bagi pelaku nikah siri ditentang. Pernikahan dipandang sebagai hak asasi manusia, bukan urusan pemerintah. Itu kan hak asasi sesorang, ujar pakar hukum J.E. Sahetapy usai peluncuran buku SETARA institute di Hotel Athlete Senayan, Jakarta, Selasa (16-2). Menurut dia, untuk soal seperti ini, agama yang harus melarang, bukan pemerintah. Kalau saya tidak sepakat. Itu kan hak seseorang, kata Sahetapy. Karena urusan agama, kata dia, sanksinya pun bukan pidana berupa denda atau penjara. Itu harus agamanya yang mengatur, sanksinya harus dari agama. Dalam draf RUU yang telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010 itu memuat ketentuan pidana terkait perkawinan siri, perkawinan mutah, perkawinan kedua, ketiga, dan keempat. RUU itu juga mengatur mengenai perceraian yang dilakukan tanpa di muka pengadilan, melakukan perzinaan dan menolak bertanggung jawab, serta menikahkan atau menjadi wali nikah, padahal sebetulnya tidak berhak. Ancaman hukuman untuk tindak pidana itu bervariasi, mulai dari 6 bulan hingga 3 tahun dan denda mulai dari Rp6 juta hingga Rp12 juta. Sementara pemerintah membantah ingin ikut campur dalam masalah agama dengan akan memidanakan pernikahan yang tidak memiliki dokumen resmi. Pernikahan diatur agar kehidupan masyarakat tidak kacau. RUU Perkawinan justru untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat akan arti pernikahan. Ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi pria dan wanita. Ada hak dan kewajiban. Jadi jangan hanya, maaf ya, dalam tanda kutip laki-laki jangan sekadar makai saja dong. Tanggung jawabnya di mana dong, lahir batin dong, ujar Patrialis di sela kunjungan SBY ke LP Perempuan Tangerang, kemarin. Tertibkan Penyimpangan Kemudian anggota legislatif memandang pernikahan tanpa disertai dokumen resmi seperti nikah siri, kawin kontrak dan sebagainya sudah seharusnya ditiadakan. RUU Nikah Siri dibuat untuk tertibkan penyimpangan perkawinan. Kita perlu minta masukan orang yang ahli, karena aturan ini juga dibuat untuk menertibkan penyimpangan terjadi selama ini, ujar anggota Komisi VIII Jazuli Juwaini kepada wartawan di DPR, Jakarta, kemarin. Aturan mengenai nikah siri ini, menurut dia, bagian undang-undang agama dan perkawinan di era Presiden Soeharto dulu. Saya setuju dengan undang-undang itu, aturan itu boleh dibuat agar tidak ada pihak yang dirugikan, kata dia. 2 Juta Nikah Tingginya angka perceraian di Indonesia menjadi alasan akan diaturnya pencatatan pernikahan secara resmi. Setiap tahun 200 ribu orang cerai. Dari 2 juta orang nikah setiap tahun se-Indonesia, orang cerai 200 ribu per tahun se-Indonesia, ujar Dirjen Bimas Islam Kemennag Nasaruddin Umar, kemarin. Menurut Nasaruddin, RUU sudah dirancang sebelum tahun 2006. Kemennag juga sudah berkonsultasi dengan para tokoh. Ya itu kan baru draf, nanti disepakati, kata dia. n DTC/U-3 [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Tanah dalam Konflik
http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2010021701173162 Rabu, 17 Februari 2010 OPINI Tanah dalam Konflik Safari Daud Dosen IAIN Raden Intan Lampung SENGKETA tanah di Indonesia bukanlah persoalan sederhana, berbagai kasus kekerasan dalam usaha pemilikan tanah telah menimbulkan keresahan sosiologis. Sebagaimana data yang diberitakan media massa, sengketa tanah telah menjadi warisan konflik yang berkepanjangan dan melelahkan, belum ada solusi tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Ketidaksetaraan selalui mewarnai akhir sengketa tanah, ranah ini terus dipertahankan dan jauh dari mainstream keadilan dan kemanusiaan. Penulis mempelajari 13 data berita dari media massa nasional selama kurun waktu 2005--2009, dari 13 berita tersebut ditemukan lima jenis konflik tanah dalam kurun waktu tersebut. Konflik masyarakat dengan pemerintah sebanyak 3 kasus, konflik masyarakat dengan perusahaan dan pemerintah sebanyak 3 kasus, konflik masyarakat dengan militer sebanyak 4 kasus, konflik antarmasyarakat sebanyak 2 kasus, konflik masyarakat dengan perusahaan sebanyak 1 kasus. Terkait dengan hal ini, penulis memaparkan keterkaitan sosiologis antara sengketa tanah dan teori konflik dan apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini. Aspek Teoritis Akar historis teori konflik dapat ditarik dari Marx yang menghasilkan tesis adanya kesenjangan di bawah kapitalisme dan bagaimana upaya menghilangkan kesenjangan tersebut (George Ritzer Douglas J. Goodman: 2009). Materialisme historis Marx sesungguhnya menjelaskan kontradiksi-kontradiksi historis. Pengaruh Marx dalam sosiologi disebabkan ia membawa teori dialektika dari lingkup filsafat ke lingkup studi relasi-relasi sosial yang tumbuh di dunia material. Materialisme historis sebenarnya lebih mengarah kepada konsep sejarah manusia dan tidak mengenal blok kanan dan blok kiri. Kalangan sosiolog berpendapat bahwa teori Marx meyakinkan dan dapat diterima secara rasional. Tanah adalah basis analisis materialisme historis Marx, menurut dia tidak ada status kepemilikan tanah dalam masyarakat awal, perkembangan sejarah manusia akhirnya menghasilkan relasi-relasi sosial yang ditandai tumbuhnya beberapa golongan tuan tanah dan sejumlah besar penggarap tanah yang mengolah tanah tersebut dan memperoleh sebagian hasil panen sebagai pengganti jerih payah mereka. Penemuan teknologi yang lebih tinggi dalam kapitalisme berhubungan dengan beberapa orang kapitalis yang mampu menginvestasikan mesin-mesin yang mahal, pabrik-pabrik dan sejumlah besar pekerja yang diupah. Secara eksplisit teori ini menggambarkan dua kelompok; zaman feodal melahirkan kelompok pemilik dan kelompok penggarap, zaman teknologi melahirkan kelompok pemodal dan kelompok pekerja. Analisis pergulatan dua kelompok inilah yang selanjutnya memunculkan penamaan teori konflik yang sebelumnya belum disebutkan sebagai nama teori. Salah satu kontribusi utama teori konflik adalah bagaimana ia meletakkan dasar bagi teori yang lebih setia pada karya Marx. Konflik Tanah Terkait dengan sengketa tanah, teori materialisme historis Marx masih relevan dalam proses sejarah sengketa tanah di Indonesia. Secara kronologis, tanah mulai menjadi kendali dalam kekuasaan ketika dipegang oleh kalangan adat (tuan tanah) yang dikemudian dikenal dengan feodalisme. Feodalisme dalam perangkat yang sama diteruskan dalam kendali kolonialisme yang kadangkala keduanya bekerja sama dan kadangkala berkonflik. Periode kemerdekaan, tanah masuk dalam kendali negara. Periode pasar bebas, tanah berada di bawah kendali negara dan pasar (kapitalisme). Apabila dibuat periodisasi, sejarah kendali tanah dapat dijelaskan dalam periode kendali tuan tanah, periode kendali kolonial, periode kendali negara dan periode kendali negara dan pasar. Dalam hal ini, dasar kepemilikan tanah lebih didasarkan atas struktur kekuasaan. Sebuah disertasi yang ditulis oleh Mustain menjelaskan tentang sejarah sengketa tanah di Indonesia secara spesifik antara petani di Desa Tirtoyudo, Simojayan dan PTPN XII Kalibakar. Menurut Mustain, konflik berlangsung sejak beroperasinya perkebunan zaman kolonial Belanda, Jepang, agresi Belanda, kemerdekaan, Orde Lama, dan Orde Baru serta era Reformasi. Konteks konflik di sini menurut penulis Disertasi disebabkan oleh problematika dualisme hukum (legal gaps) yang dalam prosesnya menyebabkan cultural conflict. Ia menemukan konflik antara rakyat petani dan PTPN XII yang didukung negara bersumber dari persoalan konsep tentang hak kepemilikan atau penguasaan tanah dengan justifikasi yang didasarkan pada dasar logika hukumnya sendiri. Hukum negara yang positivistik. Legal formal, prosedural berhadapan dengan hukum rakyat yang lokal dan nonformal. Dilihat dari konflik kelas yang dicetuskan Marx, konflik tanah di Indonesia dalam kurun 2005--2009 dapat dijelaskan terjadi
[ppiindia] TAJUK: Listrik Naik untuk Siapa?
http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2010021701173164 Rabu, 17 Februari 2010 OPINI TAJUK: Listrik Naik untuk Siapa? PEMERINTAH akhirnya merespons permintaan penundaan kenaikan tarif listrik untuk pelanggan daya 6.600 volt ampere (va) ke atas. Seharusnya, tarif bagi pelanggan kaya itu naik per 1 Januari 2010. Rencananya pada 2014, subsidi listrik hanya diberikan kepada pelanggan 450 dan 900 va. Kita menghargai alasan utama penundaan tersebut karena diprediksi dapat mengganggu daya saing dunia industri, khususnya dalam menghadapi penerapan kebijakan perdagangan bebas atau ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) justru berasal dari kondisi eksternal. Seperti, tingginya struktur biaya listrik, ketersedian gas, suku bunga tinggi, dan ekonomi biaya tinggi. Selain itu, penundaan dilakukan karena belum ada persetujuan DPR. Pelanggan 6.600 va memang didominasi sektor industri. Kenaikan tarif ini merupakan upaya pemerintah mengurangi beban subsidi, sebagaimana dilakukan pada bahan bakar minyak (BBM) industri. Terlepas dari dua alasan itu, mestinya setiap kenaikan tarif yang berasal dari pengurangan subsidi, harus dijelaskan secara transparan ke publik. Pemerintah harus menjelaskan apa manfaat pengurangan subsidi itu terhadap peningkatan pelayanan listrik. Dari sisi golongan tarif yang dinaikkan, jelas pemerintah ingin memberikan porsi lebih besar ke golongan rumah tangga yakni pelanggan 450 dan 900 va. Golongan inilah yang mendominasi pelanggan listrik. Di Lampung, misalnya, masih menjadi provinsi yang memiliki rasio elektrifikasi terendah di Indonesia. Rasio elektrifikasi Lampung hingga akhir 2009 baru mencapai 71,07% atau merupakan yang paling rendah di Sumatera. Rasio elektrifikasi (RE) 71,07% menandakan hanya 71,07% dari seluruh rumah tangga se-Provinsi Lampung yang dialiri listrik. Padahal, angka pertumbuhan kebutuhan listrik di Lampung cukup pesat, yakni mencapai 7% per tahun. Namun, pertumbuhan itu tidak diimbangi dengan tersedianya pembangkit listrik, terutama pembangkit listrik lokal yang ada di Lampung. Saat ini, Lampung memiliki 29 unit pembangkit listrik yang terdiri empat PLTA, empat PLTU, satu PLTG, dan 22 buah PLTD dengan total daya mampu mencapai 337,89 mw. Pada beban puncak, daya yang dibutuhkan pembangkit di Lampung untuk menyediakan sambungan listrik bagi 914.708 pelanggan sebesar 442 mw. Krisis ini membuat sekecil apa pun masalah di sistem interkoneksi membuat pasokan listrik langsung memble. Kasus teranyar, sejak awal triwulan III-2009 hingga akhir triwulan IV-2009, Lampung terus mengalami pemadaman bergilir karena pembangkit listrik di Lampung tidak dapat menghasilkan daya secara optimal. Pasalnya, PLTU Unit III dan IV di Tarahan dalam kondisi major overhaul (perbaikan). Jika pengurangan subsidi yang berakibat kenaikan tarif golongan atas ditarik, dan dikonversi ke pelanggan rumah tangga baru seperti kasus Lampung, tentu masyarakat akan berterima kasih. Jika pemerintah mengalirkan subsidi ke masyarakat yang belum memiliki listrik dan memelihara pembangkit demi kenyamanan pelanggan listrik, tak akan ada pro dan kontra. n [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Palm estate is forest, says ministry
Refleksi : Apakah pernyataan sang menteri ini didasarkan kepandaian atau kebodohannya? http://www.thejakartapost.com/news/2010/02/16/palm-estate-forest-says-ministry.html Palm estate is forest, says ministry Adianto P. Simamora , The Jakarta Post , Jakarta | Tue, 02/16/2010 10:09 AM | National The Forestry Ministry is drafting a decree to include oil palm plantations in the forest sector to comply with international standards in mitigating climate change. The ministry said it believed the policy would not lead to massive forest conversion into palm oil plantations as many critics feared. By definition, oil palm plantations will be defined as forest, but its management will be under the Agriculture Ministry, head of research and development at the ministry, Tachrir Fathoni told The Jakarta Post on Monday. He argued that many countries such as Malaysia, the world's second biggest palm oil producer after Indonesia, had included oil palm plantations in its forest sector. By doing so, Malaysia can reap financial incentives from the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) of carbon trade, he said. He said that the UN only categorized trees with a certain height as forest trees, without identifying their species. It is to anticipate the implementation of the REDD scheme, he said. Reducing emissions from deforestation and degradation (REDD) allows forestry countries to receive financial benefits by stopping tree lopping. Indonesia is home to the world's third largest forest nation after Brazil and the Republic of Congo. But the deforestation rate in Indonesia is the highest on the planet with more than 1 million hectares cleared per year due to illegal logging and massive forest conversion, including creating oil palm plantations. Activists have said poor environmental management of oil palm plantations in Indonesia has led to the increase of greenhouse gas emissions. But the Agriculture Ministry, managing the sector, insisted that the oil palm industry did not relate to deforestation. It said that palm oil trees covered only 7 million hectares or 6 percent of the country's total forest area. Agriculture Minister Suswono earlier claimed that oil palm plantations utilized critical or marginal land into productive land. The Agriculture Ministry issued a 2009 decree to allow oil palm plantations to be developed in Indonesia's peat land. The Greenomics Indonesia urged the Forestry Ministry to focus on its core business including managing industrial forest concessions (HTI) and forest concession holders. The ministry's much-promoted sustainable forest management also remains in question. The Forestry Ministry should focus on its main core business, Greenomics executive director Elfian Effendi told the Post. He said that the Forestry Ministry should also resolve its different opinion of plantations to the Environment Ministry. Greenpeace Indonesia media campaigner Hikmat Soeriatanuwijaya warned that the policy involving converting palm oil plantations into forest could lead to massive forest conversion. [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Five food companies fail to get halal label in S. Sumatra
Refleksi : Kalau dikasi bahsishi, mungkin sekali dikeluarkan sertifikat halal tanpa perlu tunggu lama malah bila perlu diantarkan ke rumah pengusaha. Makin besar bakshishi makin cepat jalan prosedur sertifikat untuk disejui oleh penguasa langit di bumi. Amin. http://www.thejakartapost.com/news/2010/02/16/five-food-companies-fail-get-halal-label-s-sumatra.html Five food companies fail to get halal label in S. Sumatra Khairul Saleh , The Jakarta Post , Palembang, South Sumatra | Tue, 02/16/2010 3:56 PM | National The South Sumatra Indonesian Ulema Council (MUI) on Tuesday refused to grant halal (permissible) certificates to five food producers as the companies refuse to alter some haram (prohibited) ingredients in their products. The five companies produce various food products, including pastries, chocolates, 'pempek' (fishcake) and fried tofu. South Sumatra MUI officer Mahmud Jumhur said that the pastries and chocolate producers refused to scrap rum ingredient for fear to change special flavor of their products, while the fried tofu producer declined to alter the type of salt and cooking oil for making its product. We also cannot give halal certificates to some companies which produce their goods in unhygienic place, such as near poultry cages, he said. On the same day, the MUI issued halal labels to 18 food companies in the province. [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] 20 Koruptor Century bakal ditangkap
Refleksi : Hanya 20 koruptor? Kelas kakap ataukah kelas teri? Kalau kelas teri mudah saja ditangkap dan dipenjarakan, tetapi kalau koruptor kelas atas mungkin tak bisa dihukum. http://www.harianterbit.com/artikel/fokus/artikel.php?aid=87454 20 Koruptor Century bakal ditangkap Tanggal : 16 Feb 2010 Sumber : Harian Terbit JAKARTA - Dua hari menjelang masa tugas berakhir, Pansus Century memastikan lebih 20 nama orang dan perusahaan yang terlibat dan bertangungjawab dalam pengucuran dana talangan (bailout) Bank Century. Meski tak menyebut nama, Pansus mengatakan, mereka adalah para pejabat Bank Indonesia, Bank Century, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Selanjutnya, 20 nama yang dituduh melakukan kejahatan perbankan dan tindakpidana korupsi ini akan dilaporkan Pansus ke lembaga penegak hukum, seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk segera di proses secara hukum. Dihubungi Harian Terbit, Selasa pagi (16/2), anggota Pansus Angket Bank Century, Romahurmuziy, antara lain menyebut Direktur Pengawasan Bank Indonesia (BI) berinitial 'SAT'dan adik Robert Tantular 'DT', yang bertanggungjawab. SAT terindikasi kuat telah memanipulasi disposisi Gubernur BI. Sedangkan 'DT' terindikasi melanggar tindak pidana perbankan dan korupsi karena melakukan penggelapan valas dan pencucian uang, ujarnya. Saat SAT diperiksa pansus dan dikonfirmasi soal dugaan manipulasi itu SAT mengaku hanya salah kutip (misquote). Aneh. Masa menyangkut dana Rp 6,7 triliun bisa salah kutip, ujar Romi, nama panggilan akrab Romahurmuziy. Dari informasi yang diperoleh, inisial Sabar Anton T. Secara umum, tambah Romi, semua fraksi yang duduk dalam pansus sudah sepakat untuk merekomendasikan hasil temuan yang terindikasi kuat memenuhi unsur pidana diserahkan kepada lembaga penegak hukum. Namun siapa saja mereka masih akan kita bahas lagi dalam internal pansus, Romi mengatakan, memberikan rekomendasi kepada lembaga penegak hukum menjadi satu-satunya cara penyelesaian bagi pihak yang diduga terlibat kasus Bank Century kecuali menyangkut mantan Gubernur BI Boediono yang kini Wapres. Khusus menyangkut Wapres mekemanismenya tidak melalui rekomendasi ke lembaga penegak hukum tapi tergantung hasil paripurna DPR nanti. Anggota pansus lain Eva Sundary mengakui temuan pansus telah terjadi tindak pidana korupsi, pidana perbankkan dan pidana umum sejak proses merger, pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek hingga bailout Bank Century. Dihubungi terpisah, anggota pansus Century dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo menemukan adanya berbagai macam pelanggaran terutama telah terjadinya kejahatan perbankan dalam pengucuran dana Bank Century, setelah melakukan investigasi di lima kota selama lima hari. Rekomendasi FPG ke KPK tersebut ada 20 lebih nama yang harus diperiksa oleh KPK. Dari 20 lebih nama tersebut, diantaranya yang pernah dipanggil dan diperiksa oleh pansus, kata Bambang. Diungkapkan, 20 nama tersebut merupakan pejabat dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank Indonesia (BI), sejumlah Direksi dan Direksi Bank Century baik dari manajemen yang lama maupun yang baru serta dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Dia mengatakan, dari investigasi di lapangan banyak sekali temuan Pansus yang semakin memperlihatkan bahwa Kasus Bank Century merupakan kejahatan yang terorganisir. Dia mencontohkan, ditemukan fakta-fakta adanya penggunaan identitas palsu dalam melakukan penarikan cash dana di Bank Century, transaksi mencurigakan dalam tabungan, pencairan dana berlebihan dan tidak jelas atau palsu. Penarikan dana dengan menggunakan identitas palsu seperti ini kan melanggar Undang-Undang Perbankan. Dan tidak mungkin hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan dari orang dalam Bank tersebut, apalagi penarikan tersebut ada yang mencapai Rp 2 miliar, ujarnya. Dari berbagai temuan tersebut, jelasnya, semakin membuka jalan untuk membongkar kasus Century. Sementara itu, Wakil Ketua Pansus dari fraksi PDI Perjuangan, Prof Dr Gayus Lumbuun menolak menyebutkan nama-nama pihak yang bertanggung jawab tentang aliran dana fiktif yang ditemukan tim lima dalam investigasi itu. Saya belum bisa sebutkan nama-nama siapa yang bertanggungjawab tentang aliran dana fiktif yang ditemukan Pansus. Masalah itu, kami bicarakan dalam rapat tertutup, Selasa sore. Nanti setelah rapat kami beri keterangan untuk pers, kata Gayus. Yang pasti, lanjut dia, untuk sementara tim menyimpulkan bahwa memang terjadi sejumlah pelanggaran pidana perbankan dalam kasus aliran dana Bank Century seperti adanya nasabah fiktif, pemecahan sejumlah rekening besar serta penggandaan rekening. Ini harus kita perdalam lagi, kata dia. Kita belum tetapkan siapa saja mereka. Yang pasti, pejabat Bank Indonesia (BI), KSSK, LPS dan pimpinan Bank Century harus bertanggungjawab. Nanti pada kesimpulan akhir baru kita umumkan nama-nama pihak yang
[ppiindia] Peristiwa Luapan Lumpur Sidoarjo, Ilmuwan Asing Sebut Kesalahan Pengeboran
Refleksi : Ilmuwan asing bilang kesalahan pengeboran, ilmuwan Indonesia bilang kesalahan alam dan sesudah itu membisu seribu bahasa. bravo http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detailnid=117611 [ Selasa, 16 Februari 2010 ] Peristiwa Luapan Lumpur Sidoarjo, Ilmuwan Asing Sebut Kesalahan Pengeboran JAKARTA - Peristiwa luapan Lumpur Sidoarjo tetap dibahas ilmuwan internasional. Kemarin (15/2) ilmuwan dan pakar geologi dari Australia dan Inggris memaparkan hasil analisisnya secara terpisah. Berdasar keterangan The Journal Marine and Petroleum Geology dari Universitas Durham di Inggris, ditemukan bukti baru bahwa melubernya lumpur panas itu disebabkan kesalahan manusia. ''Pekerja yang menggali sumber gas telah membuat kesalahan fatal. Mereka meremehkan tekanan sumur saat penggalian. Kami menemukan para pekerja tidak menggunakan pengamanan di sekitar sumur saat proses penggalian,'' kata Profesor Richard Davies dari Universitas Durham dalam rilis yang diterima Jawa Pos dari KBRI London. Menurut Davies, setelah gagal menemukan sumber gas, pekerja menarik bor keluar. Ketika itu kondisi lubang bekas pengeboran sangat tidak stabil. Dengan menarik bor itu, sumur menjadi rentan terhadap tekanan air dan gas dari formasi batuan di sekitar sumur. Hasilnya, lumpur meluap keluar seperti sebuah letusan gunung berapi. ''Meskipun pengebor mencoba mati-matian untuk menghentikannya, tidak ada hasilnya,'' ungkap Davies. Secara terpisah, juga diselenggarakan diskusi yang bertajuk Living with the Earth pada Sabtu kemarin di Museum Contemporary Art, Sydney, Australia. Dalam notula diskusi yang diterima Jawa Pos, forum itu menyimpulkan bahwa yang terpenting adalah mengatasi persoalan lumpur, bukan mencari kambing hitam atas insiden itu. Diskusi tersebut menghadirkan pakar-pakar geologi dari Universitas Arizona Amerika Serikat (AS), yakni Profesor Jonathan Fink, Profesor Amanda Clarke, dan Prof Hilairy Harrtnett Phd. Hadir juga periset dari Universitas Oslo Dr Adriano Mazzini serta Kepala Penelitian Geofisika dan Ilmu Bumi Universitas Nasional Australia Profesor Ross Griffiths. Amanda mengatakan, lumpur Sidoarjo terjadi dengan atau tanpa kesalahan dari PT Lapindo Brantas. Menurut dia, materi lumpur itu sudah ada di bumi, tersimpan dalam ratusan tahun, dan senantiasa akan keluar cepat atau lambat. Tentu, pemicunya sebuah kejadian, baik karena fenomena alam ataupun karena manusia. ''Lumpur itu menyembur karena ada pemicunya. Kami yakin, pemicunya berkaitan dengan gempa Jogjakarta yang terjadi dua hari sebelum lumpur itu menyembur,'' ujar Amanda. Fink menambahkan, yang diperlukan sekarang adalah belajar untuk mengatasi lumpur Sidoarjo. Mempelajari gejala alam itu, kata dia, akan mengajarkan kepada manusia mengatur hidup bersama dengan bencana. Konjen RI di Sydney Sudaryomo Hartosudarmo menambahkan, para ahli dari seluruh dunia perlu lebih banyak mempelajari fenomena alam dahsyat yang sudah memorak-porandakan kehidupan lebih dari 100 ribu orang di Jatim tersebut. ''Karena itu, mewakili pemerintah, kami selalu berupaya menjalin komunikasi dengan ilmuwan dunia agar solusi masalah ini bisa ditemukan,'' ujar dia. (zul/agm) [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] PDIP: Lobi-lobi Tertutup tak akan Efektif
http://www.republika.co.id/berita/104198/pdip-lobi-lobi-tertutup-tak-akan-efektif PDIP: Lobi-lobi Tertutup tak akan Efektif Selasa, 16 February 2010, 18:30 WIB JAKARTA--Lobi-lobi tertutup terkait Pansus dianggap PDIP tidak akan efektif. Sekjen PDIP, Pramono Anung, meyakini partai politik tidak berani mengambil sikap yang bertentangan dengan apa yang telah diutarakannya dalam Pansus. Apalagi opini masyarakat sudah telanjur terbentuk. ''Maka lobi tertutup sulit mengubah keputusan Pansus,'' kata Pramono, Selasa (16/2). Pemahaman serta persepsi sebagian besar anggota masyarakat pun dianggap luas dan dalam akan perkara ini. Pramono bahkan mengatakan anggota Pansus jauh lebih terkenal dari artis yang saban hari diberitakan di infotainment. ''Saya berkeyakinan bahwa akan ada kesamaan keputusan dari fraksi koalisi maupun luar koalisi,'' sambungnya, Selasa (16/2). Pendapat Pramono didasarkan alasan bahwa setiap fraksi pasti memikirkan kelangsungan partainya. Hingga mereka akan mengorbankan masa depan partainya jika pada kesimpulan akhir fraksi tidak berdasarkan pada data dan fakta di lapangan. ''Mereka tidak bisa berbalik dari penilaian publik, apalagi sampai bertolak belakang,'' ujar Pramono. Pertimbangan itu yang meyakinkan PDIP bahwa lobi-lobi tertutup tidak akan efektif. Pramono menganalisa kalau Partai Demokrat mungkin saja melakukan kompromi. Tetapi posisi pandangan awal dengan tujuh fraksi rata-rata sepakat kalau ada pelanggaran dalam Bank Century melawan Partai Demokrat dan PKB menandakan lobi itu tidak berjalan baik. Pada akhirnya yang mungkin terjadi adalah sikap kuat-kuatan pandangan. Pramono pun percaya Demokrat telah memikirkan itu. ''Bahwa keinginan publik tidak bisa dilawan,'' katanya. Soal hasil akhir Pansus yang mungkin menyeret pejabat negara dikatakan Pramono harus berdasar pada fakta dan bukti yang kuat. PDIP sendiri memiliki sikap untuk tidak mau terseret dalam keputusan demi menjatuhkan seseorang. Fakta yang kuat namun sudah pasti harus diikuti oleh ketentuan hukum. ''Kalau memang salah ya salah, siapapun harus bertanggungjawab,'' ujar dia. Ketika ditanya mengenai sikap presiden, yang terbaik adalah tetap fokus pada masalah. Untuk berdiri pada fakta sampai Pansus selesai. [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Menkominfo Berulah Lagi, SOS Kebebasan Berpendapat
Dukung Gerakan Melawan (TOLAK) Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Konten Multimedia karena berbahaya bagi kehidupan Internet Indonesia. Akankah paradigma represif dan total control seperti di jaman Soeharto bakal kembali terulang? Simak pandangan Enda Nasution (Presiden Blogger Indonesia), Onno Purbo, ICT Watch, Aliansi Jurnalis Independen hingga Ketua MK Mahfud MD. Tentunya juga sumber ancamannya (baca Siaran Pers No. 22/PIH/KOMINFO/2/2010 : Sikap Kementerian Kominfo Dalam Menyikapi Peningkatan Maraknya Penyalah-Gunaan Layanan Internet ) disini http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2010/02/sos-kebebasan-berpendapat-menteri.html [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Re: Lengkap (was re 16 Ormas Islam Bekasi Menyegel Gereja Galilea)
Gimana klo pembagian sembako dibalas dengan pembagian sembako lagi, di kantung2 miskin komunitas Kristen seperti yang mungkin ada di NTT, Ambon, Poso, Palu... itu baru namanya penyelesaian secara gentle dan macho Bung FPI! --- In ppiindia@yahoogroups.com, Kartono Mohamad kmj...@... wrote: Kalau umat lain menyegel masjid, boleh gak? Negara ini makin menjauh dari cita cita awal pendiriannya. Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT -Original Message- From: deep too hansc...@... Date: Tue, 16 Feb 2010 10:32:28 To: ppiindia@yahoogroups.com Subject: [ppiindia] Lengkap (was re 16 Ormas Islam Bekasi Menyegel Gereja Galilea) 16 Ormas Islam Bekasi Menyegel Gereja Galilea Senin, 15 Pebruari 2010 05:52 WIB | Peristiwa | Hukum/Kriminal | Dibaca 4547 kali Bekasi (ANTARA News) - Ratusan umat muslim yang berasal dari 16 Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat, akan menutup paksa aktifitas peribadahan umat kristiani di Gereja Galileo, Perumahan Taman Galaxy, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan. Kagiatan ini akan kami lakukan, Senin (15/2), mulai pukul 08:00 WIB. Karena keberadaannya sudah sangat meresahkan warga setempat yang mayoritasnya beragama muslim, ujar Ketua Front Pembela Islam (FPI) Bekasi Raya, Murhali Barda, kepada ANTARA, di Bekasi, Minggu. Menurut Murhali, keresahan warga muslim sekitar terhadap keberadaan Gereja yang berlokasi di lingkungan Pulau Minas, Perumahan Villa Galxy tersebut karena munculnya dugaan upaya Kristenisasi dari pihak pengelola Gereja. Laporan dari beberapa jemaah kami menyebutkan, internal Gereja kerap menggelar pembagian Sembako murah namun dengan embel-embel mengakui Yesus sebagai Tuhan mereka. Hal itu saya nilai sebagai pelanggaran, katanya. .. . . . . . COPYRIGHT © 2010 Baca Juga a.. Mahasiswa di Mamuju Desak Pemerintah Turunkan Harga Sembako b.. Ormas Islam Akan Demo Depan Mahkamah Konstitusi c.. Harga Cabai Merah di Bengkulu Naik d.. Hasyim Muzadi Tidak Minta Jabatan Rais Aam e.. Distributor Nakal di Makassar, Picu Kenaikan Harga di Mamuju Komentar Pembaca Kalo di daerah yg mayoritas muslim, akan didirikan gereja dikatakan KRISTENISASI. Tapi kalo di daerah yang mayoritas non-muslim akan dibangun masjid dikatakan TOLERANSI BERAGAMA. Inilah Indonesiaku yg tercinta Pakar Perbandingan Agama 15/02/10 09:46 Apa Mesjid minta Ijin dengan lingkungan. yang aku tau minta duit ama masyarakat. Bonding haram, Valentine Haram, Pre wed Haram, Kawin siri, istri empar, anakri menutup rumah ibadah halal. memang ajaran oknum sesat. Baca Quran yang bener jangan dengerin dakwah bandot fanatik. onchom 15/02/10 10:01 yah kita kan indonesia yah saling menghormatilah sesama umat beragama jangan ingin menang sendiri itu kan berpotensi sara itu tidak baik. david 15/02/10 10:13 Pendirian masjid di Kampung saya (Bali) tidak pernah tuh minta persetujuan warga setempat. Berdiri saja seenak udelnya. Bloon 15/02/10 10:36 Mana toleransi warga Indonesia, lihat Bali, mana ada pelarangan, sudah berapa tempat ibadah non Hindu yang ada disana. Ini koq jadi intoleransi ? wayan 15/02/10 11:24 Di Negara kita tidak ada lagi toleransi dan kebebasan beragama semenjak muncul nya FPI dan laskar jahid Sara 15/02/10 13:30 Pendirian Gereja di kotaku (Jawa bagian Tengah) tidak pernah ada yang menentang meskipun mayoritas Muslim, tetapi tidak lama kemudian banyak Orang-orang Islam yang murtad pindah agama, terutama mereka yang miskin dan rumahnya dipinggir kali, dan sayangnya ini terus berlanjut tanpa ada yang peduli, dan juga karena masyarakat disitu kelewat toleran, akhirnya yaaa dikibulin. bedjo 15/02/10 13:46 ono - ono wae dimana dong kebebasan beragama kami... nang nita 15/02/10 14:56 Perlu memang dipikirkan jalan keluar yang terbaik, soal pendirian tempat ibadah, jika sudah mengacu kepada aturan dan disetujui tetangga, saya pikir tidak jadi masalah, tinggal pendiriannya sudah benar apa belum, terus kenapa setelah berdiri baru ditentang, kok sebelumnya tidak di protes yah, kepentingan siapa hayo Bang Imam (tengku_i...@...) 15/02/10 19:16 Wah-wah manusia lucu juga yah Tuhan juga tertawa melihatnya... bala67 15/02/10 21:15 Kuq ISLAM jadi bgini?stau aku g pernah ada gnian..aku seh jg sbner'a stuju ma umat KRISTIANI.emg apa mslh'a sih,umat ISLAM juga blh kn buad Masjid..brarti umat Kristiani boleh juga dong bikin Gereja. Ya kan?! QueeN 15/02/10 21:17 KAPAN KITA DAMAI Gereja disegel..rmah jd t4 ibadah dkira agama sesat...trus mw bkin greja d myoritas kristen gtu???!! ITU YANG NMAY KRISTENISASI, BUNG!! pmbedaan atas dsar agama.. ksihan bgt gw sm Indonesia yg msih aj nglindungin ormas2 yg gajebo ky gtu.. bkan'y mreka2 ntu y yg bkin resah wrga INDONESIA?? yan_disciples
[ppiindia] Surat Kebudayaan Nahdlatul Ulama
Realitas kebudayaan kita akhir-akhir ini sedang berada pada posisi yang terus mengalami pengasingan—ditinjau dari keberadaanya yang kurang diperhitungkan oleh para pengambil kebijakan baik pada wilayah politik, ekonomi, sosial, maupun intelektual. Kebudayaan juga berada pada kondisi yang terus mengalami pemiskinan—ditinjau dari kemerosotan, pendangkalan, dan penyempitan baik definisi, bobot, maupun cakupannya dalam kehidupan secara umum. Krisis keindonesiaan yang sekarang ini mendera bangsa kita, basisnya adalah krisis kebudayaan ini. Posisi dan kondisi kebudayaan tersebut tercipta sebagai akibat dari praktik dominasi yang dilakukan oleh tiga kekuatan utama: 1. Kekuatan kapitalisme pasar yang menilai kebudayaan dari sudut pandang pragmatisme pasar dan melakukan komodifikasi terhadap kebudayaan (baik kebudayaan sebagai khazanah pengetahuan, sistem-nilai, praktik dan tindakan, maupun benda-benda hasil ekspresi budaya), sehingga manusia ditempatkan sebagai objek ekonomi dan bukan subjek daripadanya. 2. Kekuatan negara yang menempatkan kebudayaan sebagai lebih sebagai alat pendukung kekuasaan (legitimasi politik), dan menempatkannya sebagai benda mati serta menjadikannya sebagai komoditas pariwisata untuk mengumpulkan devisa, yang artinya negara telah menempatkan dirinya sebagai sub-kapitalisme pasar dalam kaitannya dengan kebudayaan dan bukan menempatkan kebudayaan sesuai definisi dan perannya yaitu sebagai kumpulan pengetahuan, makna, nilai, norma, dan praktik serta berbagai materi yang dihasilkannya (atau singkatnya kebudayaan sebagi formula bagaimana suatu masyarakat melangsungkan kehidupannya). 3. Kekuatan formalisme agama yang menempatkan kebudayaan bukan sebagai energi sosial yang menjadi penopang tumbuh-berkembangnya harkat manusia sebagai khalifah fil ardl, sehingga tidak diperhitungkan secara proporsional dalam pengambilan keputusan hukum oleh para pemegang otoritas keagamaan, dan dalam kadar tertentu mereka justru menempatkan kebudayaan sebagai praktik yang “menyimpang” dari ketentuan hukum yang mereka anut tersebut. Atas dasar itu, untuk mengembalikan harkat kebudayaan sebagai artikulasi pemuliaan manusia dan prosesnya untuk mencapai integritas kemanusiaannya, sebagai arena penegasan dan pengembangan jati diri kebangsaan Indonesia, kami merasa perlu mengambil sikap kebudayaan sebagai berikut: 1. Menolak praktik eksploitasi terhadap kebudayaan oleh kekuatan ekonomi pasar yang memandang para pelaku budaya beserta produknya berada di bawah kepentingan mereka. 2. Mengembalikan kesenian ke dalam tanggungjawab dan fungsi sosialnya. Dalam hal ini seniman melakukan kerja artistiknya dengan cara melibatkan diri dengan masyarakat, untuk mengungkap, menyampaikan, dan mentransformasikan berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat melalui karya seni yang mereka ciptakan dengan melakukan eksplorasi estetika yang seluas dan sekomunikatif mungkin. 3. Menolak kecenderungan karya seni yang memisahkan diri dari masyarakat dengan berbagai alasan yang dikemukakan, entah berupa keyakinan adanya otonomi yang mutlak dalam dunia seni yang artinya seni terpisah dari masyarakat, maupun universalitas dalam suatu karya seni yang artinya karya seni terbebas dari ikatan relativisme historis suatu masyarakat. 4. Memperjuangkan kebudayaan (baik sebagai khazanah pengetahuan, nilai, makna, norma, kepercayaan, dan ideologi suatu masyarakat; maupun–terlebih–sebagai praktik dan tindakan mereka dalam mempertahankan dan mengembangkan harkat kemanusiaannya, lengkap dengan produk material yang mereka hasilkan) sebagai faktor yang diperhitungkan oleh para pengambil kebijakan negara, sehingga kebudayaan dapat menjadi kekuatan yang menentukan dalam setiap kebijakan yang mereka putuskan. 5. Membuka ruang kreativitas seluas mungkin bagi para seniman, baik tradisional, modern, maupun kontemporer, yang mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan kesenian yang disebabkan oleh kebijakan politik dan birokrasi negara, dominasi pasar, maupun kekuatan formalisme agama. 6. Merumuskan dan mengembangkan “fiqh kebudayaan” yang mampu menjaga, memelihara, menginspirasi dan memberi orientasi bagi pengembangan kreativitas masyarakat pada wilayah kebudayaan dalam rangka pemenuhan kodratnya sebagai khalifah fil ardl dan sekaligus warga masyarakat-bangsanya. 7. Keindonesiaan adalah tanah air kebudayaan kami. Oleh karena itu, di dalam dinamika kesejarahannya, ia menjadi titik pijak kreatifitas kami, Realitasnya yang membentang di hadapan kami, menjadi perhatian dan cermin bagi ekspresi dan karya-karya. Kami ingin tanah air kebudayaan kami menjadi subur oleh tetes-tetes hujan keringat estetik bangsa ini. Diputuskan pada Muktamar Kebudayaan NU I di Pesantren Kaliopak, Piyungan, Yogyakarta, Senin,1 Februari 2010, pukul 22.39 wib. Fahmi Faqih http://fahmifaqih.blogsome.com/ [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Gus Mus: Kisah Nyata atau Dongeng?
Kisah Nyata atau Dongeng? Oleh: KH. A. Mustofa Bisri Saya akan menceritakan beberapa kisah nyata dan saya jamin Anda akan merasakannnya sebagai sekedar dongeng. Bukan karena Anda tidak mempercayai saya atau sumber-sumber dari mana saya memperoleh kisah-kisah nyata itu; namun terutama karena kita hidup di zaman yang jauh lebih absurd dari dongeng. Atau karena kehidupan kita sudah sedemikian jauh meninggalkan norma-norma nyata dalam kehidupan kemanusiaan. Baiklah saya mulai saja. Anda sudah siap mengikuti kisah-kisah saya? Inilah: 1. Suatu hari ada seorang tua miskin datang kepada Syeikh kalau sekarang mungkin dipanggil kiai-- Sa'id bin Salim, hendak menyampaikan sesuatu keperluan meminta tolong kepada tokoh masyarakat yang disegani itu. Seperti laiknya orang yang sudah tua renta, selama berbicara mengutarakan hajatnya, si orang tua miskin itu bertelekan pada tongkat penopang ketuaannya. Dan tanpa disadari, ujung tongkatnya itu menghunjam pada kaki syeikh Sa'id hingga berdarah-darah. Seperti tidak merasakan apa-apa, Syiekh Sa'id terus mendengarkan dengan penuh perhatian keluhan wong cilik itu. Demikianlah; ketika orang tua itu sudah mendapatkan dari Syeikh apa yang ia perlukan dan pergi meninggalkan majlis, orang-orang yang dari tadi memendam keheranan pun serta-merta bertanya kepada Syeikh Sa'id: Kenapa Syeikh diam saja, tidak menegur, ketika orang tua tadi menghunjamkan tongkatnya di kaki Syeikh? Kalian kan tahu sendiri, dia datang kepadaku untuk menyampaikan keperluannya; jawab Syeikh Sa'id sambil tersenyum, Kalau aku mengaduh atau apalagi menegurnya, aku khawatir dia akan merasa bersalah dan tidak jadi menyampaikan hajatnya. Lihatlah. Bukankah kisah di atas bagaikan dongeng saja?! Mana ada pemimpin atau tokoh masyarakat yang begitu tinggi menempatkan keperluan orang yang memerlukan bantuan dalam perhatiannya? Kalau pun ada, mungkin untuk menemukannya bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami sekarang ini. 2. Syeikh Hasan Al-Bashari, siapa yang tak mengenal tokoh ulama dan sufi di penghujung abad pertama ini? Beliau tinggal bertetangga dengan seorang Nasrani. Apartemen si Nasrani di atas dan beliau di bawah. Bertahun-tahun mereka bertetangga, belum pernah si Nasrani datang bertandang ke apartemen Syeikh Hasan. Baru ketika Syeikh Hasan jatuh sakit, si Nasrani datang menjenguk. Ketika menjenguk itulah, si Nasrani baru tahu betapa sederhana kehidupan Syeikh Hasan yang sangat terkenal kebesarannya itu. Tapi yang lebih menarik perhatian si Nasrani adalah adanya sebuah baskom berisi air keruh yang terletak di dekat balai-balai tempat tidur Syeikh Hasan. Apalagi ketika ada tetesan air jatuh tepat dari atas baskom. Spontan si Nasrani teringat kamar mandinya di atas. Dengan ragu-ragu si Nasrani pun bertanya: Syeikh, ini baskom apa?' Ah baskom itu, sekedar penampung tiris; jawab Syeikh wajar-wajar saja, Setiap kali penuh baru saya buang. Sudah berapa lama Syeikh melakukan ini? tanya si Nasrani lagi dengan suara gemetar, maksud saya menampung tiris dari atas ini? Ya, kurang-lebih sudah dua puluh tahun; jawab Syeikh kalem, jadi sudah terbiasa. Mendengar itu, si Nasrani langsung menyatakan syahadat. Mengakui Tuhan dan Rasul-nya Syeikh Hasan Al-Bashari, Allah swt dan Nabi Muhammad saw. Seperti dongeng bukan? Dimana kini Anda bisa menjumpai orang yang menjunjung tinggi ajaran menghormati tetangga seperti Hasan Al-Bashari itu? 3. Datang seseorang melarat kepada sang pemimpin mengeluhkan kondisinya yang sangat lapar. Sang pemimpin pun bertanya kepada isterinya kalau-kalau ada sesuatu yang dapat disuguhkan kepada tamunya. Ternyata di rumah sang pemimpin yang ada hanya air. Sang pemimpin pun bertanya kepada orang-orang di sekelilingnya, Siapa yang bersedia menjamu tamuku ini? Saya; kata seseorang. Lalu orang ini pun segera pulang ke rumahnya sendiri membawa tamunya. Saya membawa tamunya pemimpin kita, tolong sediakan makanan untuk menjamunya! katanya kepada isterinya. Wah, sudah tidak ada makanan lagi, kecuali persiadaan untuk anak-anak kita; bisik sang isteri. Sibukkan mereka; kata suaminya lirih, kalau datang waktunya makan, usahakan mereka tidur. Nanti kalau si tamu akan masuk untuk makan, padamkan lampu dan kita pura-pura ikut makan, ya! Demikianlah keluarga itu menjalankan skenario kepala rumah tangganya. Dan mereka menahan lapar mereka sendiri hingga pagi. Esok harinya sebelum laporan, sang pemimpin yang tidak lain adalah Rasulullah saw, sudah menyambut kepala rumah tangga seorang shahabat Anshor-- itu dengan tersenyum, sabdanya: Allah takjub menyaksikan perlakuan kalian berdua terhadap tamu kalian semalan. Anda tahu kisah ini bukan dongeng, karena ini hadis muttafaq 'alaih yang bersumber dari shahabat Abu Hurairah r.a. Tapi tetap saja kedengarannya seperti dongeng, bukan ?! Tiga kisah itu hanyalah sekedar contoh, yang lainnya masih banyak lagi. Anda bisa dengan mudah menjumpainya di kitab-kitab Anda, di kitab suci Al-Quran, di kitab-kitab Hadis, dan kitab-kitab
[ppiindia] Gus Dur: Negara dan Kepemimpinan dalam Islam
Negara dan Kepemimpinan dalam Islam Oleh: KH. Abdurrahman Wahid Sebenarnya terdapat hubungan sangat erat antara kepemimpinan dan konsep negara dalam pandangan Islam. Penulis pernah mengemukakan sumber tertulis (dalil naqli) bagi sebuah pandangan Islam. Adagium itu adalah Tiada agama tanpa kelompok/masyarakat, tiada masyarakat tanpa kepemimpinan dan tiada kepemimpinan tanpa sang pemimpin(La dina Illa bi jama'atin wa la jama'ata illa bi imamatin wa la imamata illa bi imamin). Di sini tampak jelas, arti seorang pemimpin bagi Islam, ia adalah pejabat yang bertanggungjawab tentang penegakan perintah-perintah Islam dan pencegah larangan-larangan-Nya (Amar Ma'ruf Nahi Munkar). Karenanya, pemimpin dilengkapi dengan kekuasaan efektif, yang jelas kekuasaan efektif inilah yang oleh Munas Ulama tahun 1957 di Medan dinyatakan sebagai wewenang kekuasaan efektif (Sa'ukah). Karena itulah, Munas tersebut mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia adalah penguasa pemerintahan untuk sementara, dengan kekuasaan efektif (Waliyyu Al-amri ad-dharuri bi al-Sa'ukah). Maksud dari kata untuk sementara karena ia adalah pengganti Imam yang dalam hal ini Kepala Pemerintahan. Namun wewenang yang dimilikinya sebagai pengganti Imam tidak berdasarkan sumber tertulis (dalil Naqli), melainkan karena pertimbangan rasional (dalil Aqli), yang tidak mengurangi keabsahan kekuasaan itu sendiri. Kemudian kata sementara, artinya sebelum datangnya hari kiamat. Keputusan Munas di atas, dinyatakan berlaku bagi semua Presiden Republik Indonesia; namun oleh mereka yang dibius oleh konsep Negara Islam, dinyatakan hanya berlaku untuk Kepresidenan Bung Karno saja. Dengan demikian, sebuah bukan negara Islam dianggap tidak memiliki ajaran tentang konsep kepemimpinan yang Islami. Karena itu diandaikan, konsep bukan negara Islam seolah-olah tidak memiliki konsep Islam tentang kepemimpinan, dan dengan demikian konsep itu tidak memiliki keabsahan dalam pandangan Islam. Ternyata setelah berjalan puluhan tahun lamanya, kini kita mengetahui kenyataan sebenarnya, yaitu bahwa kelangkaan konsep Islam tentang negara, tidak berarti agama tersebut tidak memiliki pandangan tentang kepemimpinan. Pandangan ini melihat kepemimpinan menurut Islam berlaku untuk kepemimpinan negara (kepemimpinan formal) maupun kepemimpinan dalam masyarakat (kepemimpinan non-formal). Dalam tulisan ini akan ditinjau orientasi minimalnya, karena hal-hal lain diserahkan kepada kita untuk merumuskannya. Dalam pandangan Islam: orientasi seorang pemimpin terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat yang dipimpin. Ini berarti, Islam tidak membeda-bedakan kepemimpinan negara dan kepemimpinan masyarakat, juga mengenai bentuk dan batas waktunya. Serta tidak memikirkan format kenegaraan atau kemasyarakatan yang melatarbelakangi kepemimpinan itu, apakah itu imperium dunia, republik negara bangsa atau negara kota. Maka dari itu, sia-sia juga jika kita kaitkan langsung kepemimpinan di negara Islam yang ada dengan proses demokratisasi. Karenanya, kita lihat sekarang ini kepemimpinan dalam negara Islam ada yang bersifat otoriter atau demokratis, dengan sistem pemerintahan Raja atau Amir, kepemimpinan ulama maupun kepemimpinan para sesepuh masyarakat (community leaders). Selama kepemimpinan itu mendatangkan kesejahteraan langsung pada masyarakat, selama itu pula kepemimpinan yang ada memiliki legitimasi dalam pandangan umat Islam. Namun di sinilah kita sering terjebak, yaitu dalam anggapan kesejahteraan di atas hanya menyangkut kenyataan-kenyataan lahiriah dan angka statistik belaka, seperti kepemilikan benda, usia hidup rata-rata dan sebagainya. Sering dilupakan, masalah kesejahteraan juga menyangkut kemerdekaan berbicara dan berpendapat, kedaulatan hukum dan persamaan perlakuan bagi semua warga negara di hadapan undang-undang. Hal-hal itu nantinya akan menyangkut kebebasan berorganisasi, kebebasan rakyat dalam menentukan bentuk negara yang mereka inginkan dan beberapa aspek kehidupan agar tercipta rasa keadilan. Proses peralihan (transisi) kepemimpinan dunia, negara dan masyarakat seperti kita lihat dewasa ini, masih menimbulkan keresahan. Keresahan ini seperti yang menghinggapi negara dengan mayoritas warganya yang beragama Islam, akibat dari gagalnya upaya-upaya terorisme yang terjadi di mana-mana dengan mengatasnamakan Islam. Sebenarnya, para pakar masyarakat Muslim di seluruh dunia, harus mensosialisasikan pengenalan dan identifikasi sebab-sebab utama munculnya terorisme itu. Dan bukannya diselesaikan dengan penyerangan dan pengeboman seperti yang terjadi di Afghanistan dan mungkin sebentar lagi atas Irak. Pengeboman itu sendiri secara tidak jujur dikemukakan Presiden Amerika Serikat Geogre W Bush Jr sebagai upaya menurunkan diktator Saddam Hussein dari jabatan kepresidenan di Irak. Padahal, pertimbangan-pertimbangan geopolitik internasional yang membuat Amerika mengambil tindakan terhadap Irak, yaitu, karena Saudi Arabia telah menyimpang dari politik Luar Negeri Amerika Serikat, padahal
[ppiindia] Ilmuwan Akui Tak Ada Pemanasan Global
makin kuat deh fakta bahwa makan sayuran karena pemanasan global adalah tindakan yang asal-asalan, wong pemanasan global itu hanya kesalahan data yang digembar-gemborkan kok... http://www.inilah.com/news/read/teknologi/2010/02/16/348782/ilmuwan-akui-tak-ada-pemanasan-global/ Ilmuwan Akui Tak Ada Pemanasan Global Syamsudin Prasetyo Profesor Phil Jones (*timesonline.co.uk*) *INILAH.COM, Jakarta - Ilmuwan yang berada di balik skandal gerbang iklim, mengakui tidak ada bukti statistik yang signifikan menyangkut isu pemanasan global sejak 1995.* Profesor Phil Jones juga mengatakan bahwa ilmuwan belum yakin apakah periode hangat Medieval lebih panas daripada temperatur saat ini. Jones juga mengakui beberapa data cuaca tidak terorganisir dengan baik, dan berkontribusi pada penolakan berbagai data mentah. Tetapi Jones tetap mempertahankan pernyataannya dan beralasan dia hanyalah seorang ilmuwan yang menjalankan pekerjaan. Saya tidak memiliki agenda.[ito] :: ...Tujuh Keajaiban Dunia : 1.Bisa menyentuh, 2.Bisa mencicip, 3.Bisa melihat, 4.Bisa mendengar, 5.Bisa merasakan, 6.Bisa tertawa, 7.Dan bisa mencintai. ... :: [Non-text portions of this message have been removed] *** Berdikusi dg Santun Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *** __ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://ppi-india.blogspot.com 4. Satu email perhari: ppiindia-dig...@yahoogroups.com 5. No-email/web only: ppiindia-nom...@yahoogroups.com 6. kembali menerima email: ppiindia-nor...@yahoogroups.com Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ * Your email settings: Individual Email | Traditional * To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/join (Yahoo! ID required) * To change settings via email: ppiindia-dig...@yahoogroups.com ppiindia-fullfeatu...@yahoogroups.com * To unsubscribe from this group, send an email to: ppiindia-unsubscr...@yahoogroups.com * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[ppiindia] Saatnya Seberani Bung Karno
From: airlangga pribadi angg...@yahoo.com Date: Tuesday, February 16, 2010, 7:36 PM Ijinkan saya memposting tulisan saya di Jawa Pos Jawa Pos Opini [ Senin, 15 Februari 2010 ] Saatnya Seberani Bung Karno Oleh: Airlangga Pribadi Integritas pemimpin pada saat krisis diuji oleh keberanian menghadapi masalah yang ada di depannya tanpa mengeluh. Ketika hari-hari terakhir ini kita disuguhi model komunikasi politik Presiden SBY yang terkesan menghindar dari persoalan, saya terkesima saat membuka kembali lembaran naskah pidato Proklamasi RI dari Bung Karno pada 1966 yang berjudul Jas Merah (Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah). Dalam pembukaan pidato tersebut, Soekarno menegaskan di tengah tekanan politik bertubi-tubi menghadangnya, dia tetap menunjukkan dirinya tegak berdiri sebagai presiden Republik Indonesia di hadapan seluruh rakyat. Melalui pidatonya, Bung Karno memperlihatkan bahwa dia tidak lari dari persoalan politik yang dihadapkan kepada dirinya. Dia menjawabnya satu per satu, mulai besarnya anggaran yang dia gunakan untuk merebut Papua sampai persoalan posisi politik dari Supersemar. Meski pada akhirnya Soekarno tidak dapat mempertahankan kekuasaan, pidato tersebut memberi kesan yang sangat kuat bahwa sebagai presiden, Soekarno tidak mengeluh kepada rakyat atas tekanan politik yang dihadapi. Soekarno berusaha menenteramkan hati rakyat bahwa dia masih mampu mengelola kondisi politik di saat krisis. Sejarah mencatat, bagaimana Soekarno memperlihatkan jiwa kesatria, bahkan pada pertempuran politik pada masa akhir kepemimpinannya. Keutamaan memimpin sebagai presiden seperti inilah yang tengah kita tunggu terkait dengan penyelesaian kasus bailout Century. Komunikasi politik Presiden SBY saat ini yang memperlihatkan kepada publik bahwa dirinya adalah korban yang dizalimi dan menyerahkan tanggung jawab kepada para pembantunya, dapat melunturkan kepercayaan publik. Ketika hal itu terjadi, setidaknya ada tiga langkah komunikasi politik yang seharusnya dilakukan SBY untuk memulihkan integritas pemerintahannya. Ambil Tanggung Jawab Pertama, sudah saatnya Presiden SBY menyadari bahwa memosisikan diri sebagai korban pertarungan politik dan mengharap simpati publik dalam kondisi krisis justru akan meluluhlantakkan kepercayaan publik akan hadirnya pemimpin yang tangguh dan bersama bisa menghadapi segala persoalan. Posisi sebagai korban dan menghindar seperti ini saatnya diubah. Apabila pada situasi normal, presiden dapat memberikan wewenang kepada para pembantunya untuk merumuskan kebijakan maupun menjawab pertanyaan publik atas berbagai persoalan pemerintahan, pada situasi krisis langkah yang berbeda harus diambil. Sekarang saatnya bagi Presiden SBY untuk tampil sendiri dengan mengambil tanggung jawab dari Boediono dan Sri Mulyani dengan menyatakan bahwa dirinya mengetahui kebijakan bailout Bank Century dan menjelaskan secara jernih alasan dan kondisi-kondisi yang mengharuskan pemerintah mengambil tindakan tersebut. Meski kebijakan tersebut kemudian dinilai salah oleh pihak parlemen dan publik, keterusterangan dan mengakui kesalahan tidak membuat integritas presiden luntur di hadapan rakyatnya, selama pemimpin tidak melakukan praktik korupsi. Kejujuran dan keberanian sikap tersebut dapat membangun citra diri Presiden SBY sebagai pemimpin yang tegar dan berani meski dihantam krisis politik yang kuat di hadapan rakyat Indonesia. Sekaranglah saatnya memperlihatkan kepada rakyat Indonesia bahwa kemampuan Presiden SBY menyelesaikan persoalan yang ada di depannya bukanlah pencitraan publik semata, namun benar-benar karakter otentik dirinya. Kedua, sudah saatnya SBY menghadapi dengan tegar segenap kekuatan oposisi politik, baik di tingkat kekuatan politik maupun kekuatan masyarakat sipil. Bukanlah tindakan arif bagi presiden di era sistem politik demokrasi, menyerukan ancaman kudeta kepada publik. Saat membaca sejarah, kita menjadi saksi bagaimana mantan Presiden Indonesia KH Abdurrahman Wahid berani menghadapi lawan-lawan politiknya para legislator, di gedung DPR RI. Tidaklah salah apabila Presiden SBY belajar dari momen tersebut. Saatnya dia tidak menghindar dan justru memanggil para aktivis dan agensi-agensi politik yang saat ini melakukan protes. Bukankah pada saat bertugas sebagai perwira tinggi pada masa Orde Baru, dirinya dikenal sebagai jenderal yang rajin berdialog dengan para intelektual dan aktivis gerakan mahasiswa. Tunjukkan kepada rakyat sebagai pemimpin yang selama ini menyerukan pentingnya optimisme. SBY siap dan mampu berdialog dengan lawan politiknya dengan segenap argumen dan penjelasan yang jernih dan rasional. Ketiga, sebagai presiden tidak sepatutnya SBY mudah memberikan respons-respons reaktif dan emosional. Kepemimpinan yang efektif dalam kondisi krisis diperlukan, terutama pada saat-saat sekarang, ketika kritik dan tekanan politik tengah bertubi-tubi dialamatkan kepadanya. Sejarah kepemimpinan dunia memberikan contoh
[ppiindia] Sabar Meraih Kemenangan
Sabar Meraih Kemenangan By: agussyafii Suatu hari keledai milik seorang petani jatuh ke dalam sumur. Hewan itu menangis dengan memilukan selama berjam-jam sementara si petani memikirkan apa yang harus dilakukannya. Kemudian petani itu berpikir bahwa hewan itu sudah tua dan sumur juga perlu ditimbun karena dianggapnya berbahaya, jadi tidak berguna untuk menolong keledai. Petani itu mengajak tetangga-tetangganya untuk datang membantunya. Mereka membawa sekop dan mulai menyekop tanah ke dalam sumur. Ketika keledai menyadari apa yang sedang terjadi, ia menangis penuh kengerian.Tetapi kemudian, semua orang takjub, karena keledai menjadi diam. Setelah beberapa sekop tanah lagi dituangkan ke dalam sumur, petani melihat ke dalam sumur dan tercengang karena apa yang dilihatnya. Walaupun punggungnya terus ditimpa oleh bersekop-sekop tanah dan kotoran, keledai melakukan sesuatu yang menakjubkan. Ia mengguncang- guncangkan badannya agar tanah yang menimpa punggungnya turun ke bawah, lalu menaiki tanah itu. Sementara tetangga-tetangga si petani terus menuangkan tanah kotor ke atas punggung hewan itu, si keledai terus juga menguncangkan badannya dan melangkah naik. Segera saja, semua orang terpesona ketika si keledai meloncati tepi sumur dan keluar dari sumur. Begitulah kehidupan senantiasa menuangkan masalah, problem dan kesedihan agar kita mampu menjadi kuat dan dewasa. Mengguncangkan segala macam problem, masalah, kesedihan untuk melatih kesabaran kita dan menjaga pikiran kita agar tetap jernih dengan menggunakannya sebagai pijakan melangkah naik keluar dari sumur ‘penderitaan’ dan melahirkan sikap kearifan dalam hidup kita. Kearifan berasal dari bahasa arab arofa- ma'rifat-arifin-ma'ruf. yang mengandung arti bukan hanya tahu tapi juga mengenal. orang arif bukan hanya tahu masalah, tetapi juga mengenali karakterristik masalah, sehingga problem solving dengan pendekatan kearifan melahirkan penyelesaikan yang tuntas, bisa dipahami oleh semua pihak, bukan hanya logis. Hal-hal yang logis sering tidak bisa difahami oleh pihak yang kalah. Orang arif sering sengaja mengalah demi memperoleh kemenangan yang sesungguhnya, bukan kemenangan yang formal namun sebuah kemenangan yang hakiki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 'Sesungguhnya AKU memberi balasan kepada mereka di hari ini karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang.' (QS al-Mu'minun:111). Wassalam, agussyafii -- Tulisan ini dibuat dalam rangka kampanye program Kegiatan 'Munajat Amalia (MULIA)' Hari Ahad, Tanggal 7 Maret 2010 Di Rumah Amalia. Kirimkan dukungan dan partisipasi anda di http://www.facebook.com/agussyafii atau http://agussyafii.blogspot.com, http://www.twitter.com/agussyafii, atau sms di 087 8777 12 431 [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [ppiindia] Saatnya Seberani Bung Karno
Wuah... Tulisan yg bagus. Kalau boleh Bung Airlangga mengkaji kepemimpinan SBY sejak menjadi tentara, Asospol, Kaster, Men ESDM dan Menko Polkam. Setelah itu mengkaji kepemimpinannya dlm rentang 2004-2009 dlm menghadapi situasi internal dan eksternal. Maka pertanyaannya, apakah mungkin SBY seberani BK? Pertanyaan lebih lanjut, apakah semangat kebatinan (nilai-nilai yang membentuk karakter) dan keilmuan SBY setara BK ? Lihat produk intelektual BK (himpunan tulisan spt terangkum di DBR)dan bandingkan dg produk intelektual SBY. Mungkin akan ada jawaban, SBY bukan BK. Masing2 mempunyai karakter sendiri2. Dan masing2 memberi hasil pada anak bangsa. Yang patut dicatat, tiap waktu dan zaman melahirkan anaknya sendiri. Tapi ada yg tidak berubah: apakah kita setia pada konstitusi kita dan mencintai anak bangsa dg benar, baik dan adil. Atau kita kita sekadar menjalankan power n glory, lalu mengatasnamakan kesuksesan jabatan yang ditampuk sebagai kesuksesan masyarakat seperti yg diucapkan tokoh2 Mafia Berkeley hingga saat ini? Saya menghadapi kenyataan bahwa justru para pejabat itu yang menihilkan semangat dan kejuangan BK. Perilaku dan intelektualitas mereka yg demikian mereka pertontonkan di kantor2 pemerintahan. Tapi tidak usah bersedih, toh akhir hidup mereka akan dinikmati oleh anak cucu mereka, terhina atau bermartabat sebagaimana anak cucu BK, Soeharto, Abdurrahman Wahid, Soedharmono atau Umar Wirahadikusuma. Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT -Original Message- From: Satrio Arismunandar satrioarismunan...@yahoo.com Date: Tue, 16 Feb 2010 21:04:46 To: news Trans TVnews-tran...@yahoogroups.com; kampus tigakampus-t...@yahoogroups.com; aipi_poli...@yahoogroups.com; sastra pembebasansastra-pembeba...@yahoogroups.com; ex menwa UI 2exmenwa...@yahoogroups.com; Pers Indonesiapersindone...@yahoogroups.com; ppiindiappiindia@yahoogroups.com; nasional listnasional-l...@yahoogroups.com Subject: [ppiindia] Saatnya Seberani Bung Karno From: airlangga pribadi angg...@yahoo.com Date: Tuesday, February 16, 2010, 7:36 PM Ijinkan saya memposting tulisan saya di Jawa Pos Jawa Pos Opini [ Senin, 15 Februari 2010 ] Saatnya Seberani Bung Karno Oleh: Airlangga Pribadi Integritas pemimpin pada saat krisis diuji oleh keberanian menghadapi masalah yang ada di depannya tanpa mengeluh. Ketika hari-hari terakhir ini kita disuguhi model komunikasi politik Presiden SBY yang terkesan menghindar dari persoalan, saya terkesima saat membuka kembali lembaran naskah pidato Proklamasi RI dari Bung Karno pada 1966 yang berjudul Jas Merah (Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah). Dalam pembukaan pidato tersebut, Soekarno menegaskan di tengah tekanan politik bertubi-tubi menghadangnya, dia tetap menunjukkan dirinya tegak berdiri sebagai presiden Republik Indonesia di hadapan seluruh rakyat. Melalui pidatonya, Bung Karno memperlihatkan bahwa dia tidak lari dari persoalan politik yang dihadapkan kepada dirinya. Dia menjawabnya satu per satu, mulai besarnya anggaran yang dia gunakan untuk merebut Papua sampai persoalan posisi politik dari Supersemar. Meski pada akhirnya Soekarno tidak dapat mempertahankan kekuasaan, pidato tersebut memberi kesan yang sangat kuat bahwa sebagai presiden, Soekarno tidak mengeluh kepada rakyat atas tekanan politik yang dihadapi. Soekarno berusaha menenteramkan hati rakyat bahwa dia masih mampu mengelola kondisi politik di saat krisis. Sejarah mencatat, bagaimana Soekarno memperlihatkan jiwa kesatria, bahkan pada pertempuran politik pada masa akhir kepemimpinannya. Keutamaan memimpin sebagai presiden seperti inilah yang tengah kita tunggu terkait dengan penyelesaian kasus bailout Century. Komunikasi politik Presiden SBY saat ini yang memperlihatkan kepada publik bahwa dirinya adalah korban yang dizalimi dan menyerahkan tanggung jawab kepada para pembantunya, dapat melunturkan kepercayaan publik. Ketika hal itu terjadi, setidaknya ada tiga langkah komunikasi politik yang seharusnya dilakukan SBY untuk memulihkan integritas pemerintahannya. Ambil Tanggung Jawab Pertama, sudah saatnya Presiden SBY menyadari bahwa memosisikan diri sebagai korban pertarungan politik dan mengharap simpati publik dalam kondisi krisis justru akan meluluhlantakkan kepercayaan publik akan hadirnya pemimpin yang tangguh dan bersama bisa menghadapi segala persoalan. Posisi sebagai korban dan menghindar seperti ini saatnya diubah. Apabila pada situasi normal, presiden dapat memberikan wewenang kepada para pembantunya untuk merumuskan kebijakan maupun menjawab pertanyaan publik atas berbagai persoalan pemerintahan, pada situasi krisis langkah yang berbeda harus diambil. Sekarang saatnya bagi Presiden SBY untuk tampil sendiri dengan mengambil tanggung jawab dari Boediono dan Sri Mulyani dengan menyatakan bahwa dirinya mengetahui kebijakan bailout Bank Century dan menjelaskan secara jernih alasan dan kondisi-kondisi yang mengharuskan pemerintah mengambil
Bls: [ppiindia] Saatnya Seberani Bung Karno
Saya ingat dulu dengan slogan Inggris kita lingis, Amerika kita setrika Saat itu memang para pemimpin dan rakyatnya kompak dan tidak takut pada pihak asing. === Belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits http://media-islam.or.id Milis Ekonomi Nasional: ekonomi-nasional-subscr...@yahoogroups.com Dari: kebijakanpub...@yahoo.com kebijakanpub...@yahoo.com Kepada: ppiindia@yahoogroups.com Terkirim: Rab, 17 Februari, 2010 12:23:28 Judul: Re: [ppiindia] Saatnya Seberani Bung Karno Wuah... Tulisan yg bagus. Kalau boleh Bung Airlangga mengkaji kepemimpinan SBY sejak menjadi tentara, Asospol, Kaster, Men ESDM dan Menko Polkam. Setelah itu mengkaji kepemimpinannya dlm rentang 2004-2009 dlm menghadapi situasi internal dan eksternal. Maka pertanyaannya, apakah mungkin SBY seberani BK? Pertanyaan lebih lanjut, apakah semangat kebatinan (nilai-nilai yang membentuk karakter) dan keilmuan SBY setara BK ? Lihat produk intelektual BK (himpunan tulisan spt terangkum di DBR)dan bandingkan dg produk intelektual SBY. Mungkin akan ada jawaban, SBY bukan BK. Masing2 mempunyai karakter sendiri2.. Dan masing2 memberi hasil pada anak bangsa. Yang patut dicatat, tiap waktu dan zaman melahirkan anaknya sendiri. Tapi ada yg tidak berubah: apakah kita setia pada konstitusi kita dan mencintai anak bangsa dg benar, baik dan adil. Atau kita kita sekadar menjalankan power n glory, lalu mengatasnamakan kesuksesan jabatan yang ditampuk sebagai kesuksesan masyarakat seperti yg diucapkan tokoh2 Mafia Berkeley hingga saat ini? Saya menghadapi kenyataan bahwa justru para pejabat itu yang menihilkan semangat dan kejuangan BK. Perilaku dan intelektualitas mereka yg demikian mereka pertontonkan di kantor2 pemerintahan. Tapi tidak usah bersedih, toh akhir hidup mereka akan dinikmati oleh anak cucu mereka, terhina atau bermartabat sebagaimana anak cucu BK, Soeharto, Abdurrahman Wahid, Soedharmono atau Umar Wirahadikusuma. Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT -Original Message- From: Satrio Arismunandar satrioarismunandar@ yahoo.com Date: Tue, 16 Feb 2010 21:04:46 To: news Trans TVnews-transtv@ yahoogroups. com; kampus tigakampus-tiga@ yahoogroups. com; aipi_politik@ yahoogroups. com; sastra pembebasansastra-pembebasan@ yahoogroups. com; ex menwa UI 2exmenwa...@yahoogro ups.com; Pers IndonesiaPersIndonesia@ yahoogroups. com; ppiindiappiin...@yahoogroup s.com; nasional listnasional-list@ yahoogroups. com Subject: [ppiindia] Saatnya Seberani Bung Karno From: airlangga pribadi angg...@yahoo. com Date: Tuesday, February 16, 2010, 7:36 PM Ijinkan saya memposting tulisan saya di Jawa Pos Jawa Pos Opini [ Senin, 15 Februari 2010 ] Saatnya Seberani Bung Karno Oleh: Airlangga Pribadi Integritas pemimpin pada saat krisis diuji oleh keberanian menghadapi masalah yang ada di depannya tanpa mengeluh. Ketika hari-hari terakhir ini kita disuguhi model komunikasi politik Presiden SBY yang terkesan menghindar dari persoalan, saya terkesima saat membuka kembali lembaran naskah pidato Proklamasi RI dari Bung Karno pada 1966 yang berjudul Jas Merah (Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah). Dalam pembukaan pidato tersebut, Soekarno menegaskan di tengah tekanan politik bertubi-tubi menghadangnya, dia tetap menunjukkan dirinya tegak berdiri sebagai presiden Republik Indonesia di hadapan seluruh rakyat. Melalui pidatonya, Bung Karno memperlihatkan bahwa dia tidak lari dari persoalan politik yang dihadapkan kepada dirinya. Dia menjawabnya satu per satu, mulai besarnya anggaran yang dia gunakan untuk merebut Papua sampai persoalan posisi politik dari Supersemar. Meski pada akhirnya Soekarno tidak dapat mempertahankan kekuasaan, pidato tersebut memberi kesan yang sangat kuat bahwa sebagai presiden, Soekarno tidak mengeluh kepada rakyat atas tekanan politik yang dihadapi. Soekarno berusaha menenteramkan hati rakyat bahwa dia masih mampu mengelola kondisi politik di saat krisis.. Sejarah mencatat, bagaimana Soekarno memperlihatkan jiwa kesatria, bahkan pada pertempuran politik pada masa akhir kepemimpinannya. Keutamaan memimpin sebagai presiden seperti inilah yang tengah kita tunggu terkait dengan penyelesaian kasus bailout Century. Komunikasi politik Presiden SBY saat ini yang memperlihatkan kepada publik bahwa dirinya adalah korban yang dizalimi dan menyerahkan tanggung jawab kepada para pembantunya, dapat melunturkan kepercayaan publik. Ketika hal itu terjadi, setidaknya ada tiga langkah komunikasi politik yang seharusnya dilakukan SBY untuk memulihkan integritas pemerintahannya. Ambil Tanggung Jawab Pertama, sudah saatnya Presiden SBY menyadari bahwa memosisikan diri sebagai korban pertarungan politik dan mengharap simpati publik dalam kondisi krisis justru akan meluluhlantakkan kepercayaan publik akan hadirnya pemimpin yang tangguh dan bersama bisa menghadapi segala persoalan. Posisi sebagai korban dan menghindar seperti ini
Re: [ppiindia] Saatnya Seberani Bung Karno
Waktu itu belum ada banyak kesempatan korupsi. - Original Message - From: A Nizami To: ppiindia@yahoogroups.com Sent: Wednesday, February 17, 2010 7:11 AM Subject: Bls: [ppiindia] Saatnya Seberani Bung Karno Saya ingat dulu dengan slogan Inggris kita lingis, Amerika kita setrika Saat itu memang para pemimpin dan rakyatnya kompak dan tidak takut pada pihak asing. === Belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits http://media-islam.or.id Milis Ekonomi Nasional: ekonomi-nasional-subscr...@yahoogroups.com Dari: kebijakanpub...@yahoo.com kebijakanpub...@yahoo.com Kepada: ppiindia@yahoogroups.com Terkirim: Rab, 17 Februari, 2010 12:23:28 Judul: Re: [ppiindia] Saatnya Seberani Bung Karno Wuah... Tulisan yg bagus. Kalau boleh Bung Airlangga mengkaji kepemimpinan SBY sejak menjadi tentara, Asospol, Kaster, Men ESDM dan Menko Polkam. Setelah itu mengkaji kepemimpinannya dlm rentang 2004-2009 dlm menghadapi situasi internal dan eksternal. Maka pertanyaannya, apakah mungkin SBY seberani BK? Pertanyaan lebih lanjut, apakah semangat kebatinan (nilai-nilai yang membentuk karakter) dan keilmuan SBY setara BK ? Lihat produk intelektual BK (himpunan tulisan spt terangkum di DBR)dan bandingkan dg produk intelektual SBY. Mungkin akan ada jawaban, SBY bukan BK. Masing2 mempunyai karakter sendiri2.. Dan masing2 memberi hasil pada anak bangsa. Yang patut dicatat, tiap waktu dan zaman melahirkan anaknya sendiri. Tapi ada yg tidak berubah: apakah kita setia pada konstitusi kita dan mencintai anak bangsa dg benar, baik dan adil. Atau kita kita sekadar menjalankan power n glory, lalu mengatasnamakan kesuksesan jabatan yang ditampuk sebagai kesuksesan masyarakat seperti yg diucapkan tokoh2 Mafia Berkeley hingga saat ini? Saya menghadapi kenyataan bahwa justru para pejabat itu yang menihilkan semangat dan kejuangan BK. Perilaku dan intelektualitas mereka yg demikian mereka pertontonkan di kantor2 pemerintahan. Tapi tidak usah bersedih, toh akhir hidup mereka akan dinikmati oleh anak cucu mereka, terhina atau bermartabat sebagaimana anak cucu BK, Soeharto, Abdurrahman Wahid, Soedharmono atau Umar Wirahadikusuma. Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT -Original Message- From: Satrio Arismunandar satrioarismunandar@ yahoo.com Date: Tue, 16 Feb 2010 21:04:46 To: news Trans TVnews-transtv@ yahoogroups. com; kampus tigakampus-tiga@ yahoogroups. com; aipi_politik@ yahoogroups. com; sastra pembebasansastra-pembebasan@ yahoogroups. com; ex menwa UI 2exmenwa...@yahoogro ups.com; Pers IndonesiaPersIndonesia@ yahoogroups. com; ppiindiappiin...@yahoogroup s.com; nasional listnasional-list@ yahoogroups. com Subject: [ppiindia] Saatnya Seberani Bung Karno From: airlangga pribadi angg...@yahoo. com Date: Tuesday, February 16, 2010, 7:36 PM Ijinkan saya memposting tulisan saya di Jawa Pos Jawa Pos Opini [ Senin, 15 Februari 2010 ] Saatnya Seberani Bung Karno Oleh: Airlangga Pribadi Integritas pemimpin pada saat krisis diuji oleh keberanian menghadapi masalah yang ada di depannya tanpa mengeluh. Ketika hari-hari terakhir ini kita disuguhi model komunikasi politik Presiden SBY yang terkesan menghindar dari persoalan, saya terkesima saat membuka kembali lembaran naskah pidato Proklamasi RI dari Bung Karno pada 1966 yang berjudul Jas Merah (Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah). Dalam pembukaan pidato tersebut, Soekarno menegaskan di tengah tekanan politik bertubi-tubi menghadangnya, dia tetap menunjukkan dirinya tegak berdiri sebagai presiden Republik Indonesia di hadapan seluruh rakyat. Melalui pidatonya, Bung Karno memperlihatkan bahwa dia tidak lari dari persoalan politik yang dihadapkan kepada dirinya. Dia menjawabnya satu per satu, mulai besarnya anggaran yang dia gunakan untuk merebut Papua sampai persoalan posisi politik dari Supersemar. Meski pada akhirnya Soekarno tidak dapat mempertahankan kekuasaan, pidato tersebut memberi kesan yang sangat kuat bahwa sebagai presiden, Soekarno tidak mengeluh kepada rakyat atas tekanan politik yang dihadapi. Soekarno berusaha menenteramkan hati rakyat bahwa dia masih mampu mengelola kondisi politik di saat krisis.. Sejarah mencatat, bagaimana Soekarno memperlihatkan jiwa kesatria, bahkan pada pertempuran politik pada masa akhir kepemimpinannya. Keutamaan memimpin sebagai presiden seperti inilah yang tengah kita tunggu terkait dengan penyelesaian kasus bailout Century. Komunikasi politik Presiden SBY saat ini yang memperlihatkan kepada publik bahwa dirinya adalah korban yang dizalimi dan menyerahkan tanggung jawab kepada para pembantunya, dapat melunturkan kepercayaan publik. Ketika hal itu terjadi, setidaknya ada tiga langkah komunikasi politik yang seharusnya dilakukan SBY untuk memulihkan
[ppiindia] LOSS PREVENTION IS A MULTI-BILLION-DOLLAR INDUSTRY
LOSS PREVENTION IS A MULTI-BILLION-DOLLAR INDUSTRY http://www.thecoursesworld.com/Articles/technology/security.html Loss prevention is a multi-billion-dollar industry that employs private security guards to prevent http://www.thecoursesworld.com/Articles/technology/security.html harm to people and loss of property as a result of theft, fire, vandalism, and terrorism. If you're a security guard, you may work in a private residence or in almost any type of business, from department stores to casinos http://www.thecoursesworld.com/Articles/technology/security.html , public transportation facilities, museums, restaurants, and bars. With the right training and experience, http://www.thecoursesworld.com/Articles/technology/security.html you could be in charge of planning and implementing all security operations. Read More http://www.thecoursesworld.com/Articles/technology/security.html [Non-text portions of this message have been removed]
