Re: [zamanku] Polisi Resmi Tetapkan Syekh Puji Sebagai Tersangka
syukur deh...satu pedofile telah di ringkusberharap jangan sampe ada hal seperti ini lagidan kalau ada lagi..tangkap lagi deh... --- On Tue, 3/17/09, uztad murtad uztadmur...@yahoo.com wrote: From: uztad murtad uztadmur...@yahoo.com Subject: Re: [zamanku] Polisi Resmi Tetapkan Syekh Puji Sebagai Tersangka To: zamanku@yahoogroups.com Date: Tuesday, March 17, 2009, 8:56 AM kalo syech puji akhirnya ditahan... itu mah pahala nya tp kasihan tuh si Ulfahnya... kecil2 dah dilatih jadi janda... hanya binatang... yg tidak bisa membedakan sudah dewasa ato belum begitu koq ngakunya beriman allahhu akbar !!... gue dah murtad murtad nich!!! --- On Tue, 17/3/09, Sunny am...@tele2. se wrote: From: Sunny am...@tele2. se Subject: [zamanku] Polisi Resmi Tetapkan Syekh Puji Sebagai Tersangka To: Undisclosed- Recipient@ yahoo.com Date: Tuesday, 17 March, 2009, 5:45 AM Refleksi : Kalau diperoleh surat izin nikah yang berlaku retroaktif dan dengan alasan agama membolehkan nikah demikian, apakah Syekh Puji patut dibebaskan dari segala tuduhan? Apa pendapat Anda? http://www.detiknew s.com/read/ 2009/03/17/ 004017/1100490/ 10/polisi- resmi-tetapkan- syekh-puji- sebagai-tersangk a Selasa, 17/03/2009 00:40 WIB Polisi Resmi Tetapkan Syekh Puji Sebagai Tersangka Triono Wahyu Sudibyo - detikNews Semarang - Pujiono Cahyo Widianto alias Syekh Puji yang melakukan pernikahan sirih dengan Lutviana Ulfa (12) resmi ditetapkan sebagai tersangka. Syekh Puji dijadikan tersangka atas perbuatannya melakukan pernikahan dengan gadis dibawah umur. Tersangka dianggap melanggar pasal 82 dan 88 UU No 23/2002 tentang perlindungan anak dan terbukti tidak mempunyai izin menikahi Ulfa, ujar Kapolwiltabes Semarang, Kombes Pol Edward S Pernong, di Mapolwiltabes Semarang Jl Dr Sutomo, Senin (16/3/2009). Penetapan tersangka atas Syekh Puji dilakukan setelah pengusaha kuningan tersebut menjalani pemeriksaan kedua dan menjawab 110 pertanyaan. Dalam pemeriksaan, Syekh Puji mengaku menikahi Ulfa atas saran kiai dan pemahaman dari buku. Namun dia tak bisa membuktikan kedua hal itu. Sesuai UU, jika menikahi anak di bawah usia 16 tahun, orang tersebut harus mempunyai izin dari orang tua sang anak. Dalam kasus ini, izin tersangka ditolak Pengadilan Agama, terang Edward. Pemeriksaan terhadap Syekh Puji usai pada pukul 22.00 WIB.Namun pria berkepala plontos tersebut tidak langsung ditahan. Pihak berwajib menjamin tetap akan melakukan proses hukum selanjutnya. Hingga pukul 23.45 WIB, Syekh Puji masih berada di masjid. Ia enggan bicara dan hanya tersenyum menanggapi pertanyaan wartawan soal penetapan dirinya sebagai tersangka. (ddt/mok) Get your new Email address! Grab the Email name you've always wanted before someone else does!
Re: [zamanku] Re: Kontroversi Kata 'Allah' Terus Bergulir
Tawang, Apakah kamu cerita Seribu satu Malam? Kalau Ahmadiyah bikinan Inggris pasti mereka menyebutkan doadengan menyanyikan God save the King dan kiblat ke London, jadi bukan ucapkan Allahu Akbar dan bukan ke Mekkah untuk putar kelilling Kabah disana. Wass - Original Message - From: tawangalun To: zamanku@yahoogroups.com Sent: Tuesday, March 17, 2009 11:17 PM Subject: [zamanku] Re: Kontroversi Kata 'Allah' Terus Bergulir Sebab Ahmadiyah itu bikinan penjajah Inggris,Gulam Ahmad dapet pensiun dari UK.Kalau yang tidak digencet Amerika atau Inggris biasane musuh. Snouck Hugronye itu haji juga tapi mata2 Londo yo bukan saudara. Shalom, Tawangalun. - In zamanku@yahoogroups.com, uztad murtad uztadmur...@... wrote: kalo semua muslim itu saudara... kenapa ummat ahmaddiah dibantai ? dijarah ? ummat ahmaddiah juga sujud di ka'bah kan ?? --- On Sun, 15/3/09, tawangalun tawanga...@... wrote: From: tawangalun tawanga...@... Subject: [zamanku] Re: Kontroversi Kata 'Allah' Terus Bergulir To: zamanku@yahoogroups.com Date: Sunday, 15 March, 2009, 3:53 PM Sekarang saya kasih tahu gunanya Hajarul Aswad: 1.Kalau Tawaf startnya dimulai dari garis yang ditarik dari batu hitam itu kearah menjauhi Ka'bah.Putaran tawaf itu 7 kali dan berakhir ketika kaki telah menginjak garis yang warnanya coklat tsb. 2.Karena ada konsep bahwa semua muslim itu saudara maka dipilihlah benda yang tahan dimakan usia yang mula2 dicium Rasul,lalu diikuti Umar dan sahabat2 lainnya dan sekarangpun orang2 dari Indonesia .jadi seolah mereka sudah prasetya bahwa yang telah mencium batu yang sama itu saudara.Sayange wong Kristen dulu hanya ditinggali kayu salib Yesus yang bukan batu makane wis dipangan rayap.Nabi saya lebih pinter ternyata dg pilih benda yang awet. Juga jauh2 hari Nabi saya itu memindahkan kiblatnya dari Yerusalem ke Makah,sebab tahu bahwa Yerusalem nantinya bakal dijeki Israel,yang sudah pasti akan mencekal wong yang berhaji kesana. Shalom, Tawangalun. - In zama...@yahoogroups .com, wirajhana eka wirajhana@ .. wrote: Om tawang, hahahaha..moso sih wong krestene bisa ditakut2i ama Om tawang..sehingga ngga pake kata allah. Dari jaman dulu juga tuhan2 Kresten namanya bervariasi, dari Shamayim, Ouranos, Theos, Yakub, Yesus..jadi apa masalahnya mereka nambahin satu nama Allah..kan sejarah mencatat bahwa suku2 arab saat itu menggunakan dewa yang namanya Allah juga sebagai pujaan mereka... trus, bisa jadi 365 patung di hancurkan, kan masih satu ngga di hancurkan... [itu lho hajar Asawd] ya bisa saja sih om tawang, ato bening misalnya [i ya yah..lama banget orang ini sembunyi] bercerita tentang asal usul hajar aswad..dan dibantah misalnya nabi Ibrahim dan Ismail ngga menegakan kursi allah dst..dst.. Nah, untuk lanjutnya saya rasa lebih tepat sodara2 saya wong kresten melanjutkan. ..kangen2an dengan om tawang..kan udah lama nih ngga ada cerita2 harubiru seperti ini.. On Sat, Mar 14, 2009 at 6:53 AM, tawangalun tawangalun@ ... wrote: OK kita ketemu lagi Bung Wirajhana,saya kan hanya nakut2-i wong Kristen biar gak pakai kata Allah. Saya yakin dari Ismail/Ibrahim nama Tuhannya Allah.Lalu keturunan Ismail disekitar ka'bah itu tetep memelihara nama Tuhan mereka walaupun syariahnya sudah melenceng,terbukti patung2 disekitar Ka'bah sampai jumlahnya 365 ea. Tapi aneh kan Allah gak dibuat patung padahal disekitar ka'bah dulu patung Yesus saja ada ,jadi Allah betul2 diistimewakan. Saya gak heran bahwa cucu2 Ismail sebelum Muhammad SAW pada melenceng syariahnya,kan Musa dulu yo gitu.Bani Israel baru ditinggal naik gunung 40 hari ketika balik umatnya telah bikin patung sapi emas,so do wong Makah dulu. Na Allah ngirim Muhammad SAW untuk melakukan kalibrasi tapi Ka'bah dan Allah tetap dipakai. Shalom, Tawangalun. - In zama...@yahoogroups .com zamanku%40yahoogro ups.com, Wirajhana wirajhana@ wrote: Wah...senengnya bertemu kembali dengan Om tawang...! Dewa arab jaman dulu adalah Allah? ah yang bener om tawang...semua dewa di daerah itu rata2 pake el..kalo liat konteks kalimatnya kan kaya gini: Al ilah= AL+ Ilah Nah, itu saja menunjukan elohim [jamak]..dan pantas lah kalo di AQ sering ada kata KAMI: * El http://en.wikipedia .org/wiki/ El_%28god% 29 , pencipta dari pencipta [Al, Ilah, Yah, Eli, arti= kekuatan], disebut juga Eloha, Elyon
[zamanku] Jhonny dan Rama Segera Diperiksa
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0903/18/sh01.html Jhonny dan Rama Segera Diperiksa Oleh Leo Wisnu Susapto/Rafael Sebayang Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyelidiki lebih jauh dugaan keterlibatan anggota Panitia Anggaran DPR, Jhonny Allen Marbun dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) dan Rama Pratama dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS). Keduanya akan diperiksa terkait kasus suap dana stimulus proyek pembangunan dermaga dan bandara di wilayah Indonesia Timur. KPK akan mencari bukti-bukti pendukung guna memastikan keterlibatan keduanya, kata Wakil Ketua KPK Haryono Umar kepada SH, Rabu (18/3), menanggapi pengakuan anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Abdul Hadi Djamal yang telah menjadi tersangka dalam kasus ini. Hadi Djamal kepada penyidik menyebut nama Jhonny Allen dan Rama Pratama turut hadir dalam rapat informal antara Panitia Anggaran DPR dengan pemerintah di Hotel Ritz Carlton yang berujung pada kesepakatan penambahan dana stimulus dari Rp 10,2 triliun menjadi Rp 12,2 triliun. Itu memang baru pengakuan yang bersangkutan (Abdul Hadi Djamal-red). Namun, tentu akan menjadi perhatian kita untuk menelusuri kebenaran pengakuannya, papar Haryono. Sehubungan dengan rencana KPK memeriksa Jhonny Allen dan Rama Pratama untuk mengklarifikasi langsung tudingan atau tuduhan tersebut, Haryono mengaku penyidik saat ini masih memfokuskan diri pada tersangka yang telah ditangkap. Namun, ia memastikan fokus penyidikan terhadap tersangka tidak akan mengabaikan fakta-fakta lain. Mereka (para tersangka-red) diperiksa kan juga bertujuan untuk mengungkap lebih luas dugaan keterlibatan pihak-pihak lain, imbuh Haryono. Sebelumnya, anggota Komisi Perhubungan DPR-RI Abdul Hadi Djamal menyebutkan, kasus penyuapan yang melibatkan dirinya berawal dari rapat informal antara Panitia Anggaran DPR dengan pemerintah. Rapat tersebut digelar di Hotel Ritz Carlton, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, berujung pada kesepakatan penambahan dana stimulus dari Rp 10,2 triliun menjadi Rp 12,2 triliun. Pimpinan Panitia Anggaran hadir, termasuk Jhonny Allen, kata Hadi Djamal seusai diperiksa KPK, Selasa (17/3). Detail Hadi Djamal menjadi tersangka karena diduga menerima uang dari Hontjo Kurniawan, rekanan yang dijanjikan mengerjakan proyek pembangunan dermaga di kawasan Indonesia Timur. Nilai proyek sebanyak Rp 100 miliar, berasal dari kenaikan dana stimulan tersebut.Selain pimpinan Panitia Anggaran, perwakilan seluruh fraksi turut menghadiri pertemuan informal itu, sedangkan wakil pemerintah adalah Kepala Badan Analisis Fiskal Anggito Abimanyu. Tersangka menyatakan, Jhonny Allen yang memiliki inisiatif untuk menggelar rapat pembahasan tersebut. Dia menambahkan, kebiasaan di DPR, pembahasan proyek tertentu dilakukan oleh komisi teknis. Tetapi, pembahasan rencana proyek pembangunan dermaga dengan anggaran Rp 100 miliar dilakukan oleh Panitia Anggaran sampai satuan tiga. Oleh karena itu, lanjutnya, banyak pihak yang berupaya mendekati anggota Panitia Anggaran, termasuk Hontjo. Belum pernah dalam sejarah pembahasan di Panitia Anggaran sampai detail, satuan tiga, kecuali stimulan sehingga banyak pihak, termasuk Hontjo itu mendekati Panitia Anggaran. Atas usulan dari Departemen Perhubungan, Hontjo mendekati saya dan Jhonny Allen, ujar Hadi Djamal. Dia melanjutkan, salah satu peserta rapat di Ritz Carlton adalah anggota DPR-RI dari PKS, Rama Pratama. Menurut Hadi Djamal, Rama aktif mengusulkan dan membahas kenaikan dana stimulus. Hadi Djamal menyatakan, kenaikan dana tersebut ada yang digunakan sebagai hak aspirasi untuk peserta rapat. Untuk pimpinan dan anggota Panitia Anggaran. Ada juga ke orang Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Perhubungan, kata Hadi Djamal. n
[zamanku] Fwd: (OOT) Cermin Diri
--- In forum_lingkarp...@yahoogroups.com, ahmad ade ahmad...@... wrote: Cermin Diri KH Rahmat Abdullah Orang-orang bijak pernah berpesan Ma halaka `amru-un arafa Qadra nafsihi (Tak akan celaka orang yang kenal harkat dirinya). Telah banyak orang binasa karena terlalu tinggi memasang harga diatas realita dirinya. Banyak yang lenyap dari peredaran karena terlalu murah menghargai dirinya dengan waham `tawadhu' atau perasaan tidak mampu dan tidak punya apa-apa. Selebihnya adalah jenis orang yang berjalan dalam tidur atau tidur sambil berjalan. Tepatnya pengigau berat. Ia tak pernah bisa menyadari dimana posisinya, apa yang terjadi di sekitarnya dan apa bahaya yang mengancam ummatnya. Dalam kaitan sistem, baik ormas, partai atau pemerintahan kerap terjebak dalam wa-ham-waham kekuasaan ; berbahasa dan bertindak dengan pendekatan kekuasaan. Mereka yang `berkuasa' merasa percaya diri, hanya karena secara de jure punya otoritas atas wilayah territorial, wilayah problematika dan wilayah sumber daya manusia. Bahwa wilayah ruhaniyah dan wilayah fikriyah tak dapat ditundukkan begitu saja oleh senjata, uang dan kedudukan, kerap luput dari renungan. Entah karena inikah ketika ALLAH mengaitkan keselamatan dunia dengan keberadaan Ulu Baqiyah (orang-orang yang potensial dipertahankan keberadaannya) dan mengemban misi `mencegah kerusakan di muka bumi', justeru pada saat yang sama mereka yang (berbakat) zalim terus saja mengikuti kecenderungan hedonik mereka dan karenanya mereka menjadi durhaka (Qs. 10;116). Ghurur Hal terberat yang kau hadapi bukan keraguan, kebencian dan permusuhan orang yang tak mengenalmu. Sekeras apapun hati mereka, kekuatan Hidayah dapat menundukkan mereka kepada kebenaran da'wahmu, dengan idzin-Nya. Bila itu pun tidak, engkau tak akan dipersalahkan, karena tataranmu dakwah dan tataran-Nya hidayah. Cobaan berat, justru pada percaya diri yang tidak proporsional. Engkau nikmati benar sanjungan orang terhadap dirimu atau jamaahmu, padahal engkau sendiri jauh dari kepatutan itu. Malang nasibmu wahai orang yang percaya kepada kejahilan orang yang menyanjungmu, sedangkan engkau sangat terang melihat kekurangan dirimu. Mentalitas Qarun tersimpul dalam satu kalimat Hadza Li (Semua ini karyaku, karena aku, milikku). Ketika arogansi mendominasi hubungan `yang adi daya' dengan `yang tak berdaya', maka yang pertama harus membayar ongkos yang sangat mahal ; dari antipati sampai kutukan mereka yang tak berdaya. Berat menyadarkan orang yang otaknya berjelaga, egois dan hanya melihat apa yang mereka anggap hak, tanpa kesadaran seimbang akan kewajiban. Kepada mereka Imam Syafii menegaskan : Bila engkau mendekatiku, mendekat pula cintaku Jika engkau menjauh, aku kan lebih jauh darimu Dalam hidup masing-masing kita Tak bergantung dengan saudara Dan kita lebih tidak bergantung lagi bila tamat usia Orang yang mentah fikiran selalu mengandalkan sanjungan kosong, tak berbasis pada prestasi, atau mungkin mereka berprestasi, namun menganggap itu sebagai hal besar yang memungkinkan mereka memonopoli kebajikan. Mereka membangkit-bangkit keislaman mereka (sebagai jasa) kepadamu. Katakan : `Janganlah kalian bangkit-bangkitkan kepadaku keislamanmu, akan tetapi ALLAH lah yang telah memberi karunia besar dengan membimbing kalian kepada Iman (Qs. 49:17) Sebelum bubarnya Uni Sovyet, ada dua spesies yang sangat dibenci rakyat ; 1. Partai Komunis, 2. etnik Rus. Yang pertama dibenci karena selalu ingin campur dalam segala urusan orang. Dari urusan menteri, tentara, pegawai negeri, isteri pegawai, anak pegawai sampai mimpi-mimpi rakyat. Yang kedua tak tahu diri sebagai mayoritas, bagaikan truk besar yang berlari kencang, anginnya mementalkan kendaraan-kendaraan kecil di tepi jalan. Cermati bagaimana karakter kekuasaan itu tumbuh. Banyak orang yang berkuasa mengabaikan pengenalan wilayah-wilayah kekuasaan dengan segala karakternya. Pemerintah yang mempunyai otoritas memulainya dengan 3 wilayah : 1. Wilayah ardliyah (teritorial), 2. Wilayah insaniyah (kemanusiaan, SDM, rakyat), 3. Wilayah masailiyah (problematika). Dengan ketiga otoritas ini mereka dapat menggusur tanah rakyat, membagi HPH, menaikkan pajak, tarif, UMR, memainkan money politik, mencetak uang untuk kepentingan partai, membunuh karakter lawan politik dan memenjarakan mereka. Berapa lama mereka dapat berkuasa dengan tiga pilar ini ? Entahlah, yang jelas telah bertumbangan begitu banyak rezim dengan begitu banyak dana, senjata dan tentara. Mereka melupakan 2 wilayah yang sebenarnya pagi-pagi harus sudah dikuasai, bahkan sebelum mereka menguasai wilayah-wilayah lainnya. Jauh sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, rumah-rumah disana sudah menaungi begitu banyak muslim. Pada penghujung era Makkiyah, baiah Aqabah II telah menyuratkan pesan yang begitu kuat. Kami siap melindungi Rasulu'Llah SAW, sebagaimana kami melindungi anak-anak dan isteri-isteri kami. Madinah telah dikukuhkan menjadi bumi Islam sebelum para Muhajir berangkat kesana.
[zamanku] Re Bhagavad Gita bukan Pancama Veda!
*Pak ketut,* Anda ini lucu...Sudah Jelas anda masuk di konteks pembicaraan saya dan A...namun secara sepihak, anda buat kesimpulan yang semena2.. mari kita lihat kesalahan anda: *Ketut:* Pak Eka, Saya tidak akan minta maaf untuk sesuatu yang saya tidak merasa bersalah. Anda bahkan terlalu PD menuntut maaf sebelum anda membuktikan apa-apa. Mari kita lihat pengakuan anda : *A:* Kalau pak eka mau merobek-robek BG dan gambar krisna, ya tidak akan ada yang melarang kok toh itu cuma gambar dan kertas biasa, beda kalau misalnya *yang bapak robek dan kecingi misalnya oatung yang ada dikuil*...bla..bla *Saya: wah saya jadi pengen ngencingin nih...*pengen tahu ucapan sama perbuatan sama tidak...biar tahu aslinya pengikut krisna itu tidak beda dengan muslim...penyembah berhala tok. Pada konteks ini, tidak ada kata BILA Pak. Anda jelas mengatakan wah.. saya jadi pengen ngencingin nih. Cobalah anda renungkan apa arti kata2 anda itu dikaitkan dengan paragraf diatasnya yang anda tanggapi. Mengenai object yang ingin dikencingi, kalau bukan BG dan gambar krisna, lalu apa ? Patung yang ada di kuil ? kalau begitu kenapa ada kata pengen tahu ucapan sama perbuatan sama tidak...biar tahu aslinya pengikut krisna itu tidak beda.. Sementara si A sudah mengatakan beda kalau misalnya *yang bapak robek dan kecingi misalnya oatung yang ada dikuil. * ** * * *Saya:* *Ini adalah pembicaraan antara saya dan A, bahkan si A pun bertanya “mau mengencingi apa nih?”* ** *Lantas mengapa anda yang masuk dari tengah ngga tahu ujung pangkalnya berani2nya mengambil kesimpulan BG dan gambar dora emon eh salah gambar kresna?* * * *Ingat anda dengan gegabah mengatakan ini:* *Maka yang B maksudkan ingin dikencingi adalah gambar kelinci. Tidak mungkin gambar yang lain, tidak mungkin object yang lain, karena tidak ada obyek apapun yang masuk dalam pembicaraan itu selain gambar kelinci.*** * * *Bukankah anda sudah lihat ada obyek yang lain disitu selain BG dan gambar dora emon…eh maksudnya gambar kresna?* * * * * *Ketut:* Justru karena dalam hal yang menurut saya terang benderang begini anda masih berkilah, maka saya merasa begitu bodoh, meski anda menghibur saya dengan mengatakan cuman melebih2kan. masih ingat ketika anda menyimpulkan teman saya sebagai bodoh dan tidak menggunakan akal pikiran, karena menurut anda dia sedang mengarahkan toa ke atas ? Menurut anda, lebih parah mana cara menyimpulkan anda itu dengan cara menyimpulkan saya dalam konteks diatas ? Ayolah pengikut budha, lihat kedalam hatimu !! *Saya:* Cara menyimpulkan anda sangat parah pak!. Saya menggunakan titik pada kalimat ini:”* wah saya jadi pengen ngencingin nih...” memang ada maksud tertentu…yaitu menunjukan bahwa anda semua yang pikiran2nya terganggu akan bereaksi seperti yang kaya anda lakukan ini…dan terbukti 100% saya benar, bukan?!* * * *Dan Jangan lupa..sudah saya jawab di milis itu bahwa di kolom KTP, agama tertulis HINDU!..jadi tidak perlu melebar kemana2 deh..bukankah hindu dan anda mengakui Buddha adalah Avatara Tuhan Hindu?! * ** *Anda tidak membaca dengan baik karena pikiran2 anda terganggu!* Ketut: Mengenai subject curiga, anda sendiri sudah membaca dengan jelas apa yang saya tulis disitu. Komentar yang anda cuplik *Bisa saja kecurigaan saya benar. Dari blog yg dia buat, http://wirajhana-eka.blogspot.com/2009/03/bhagavad-gita-bukan-pancama-veda.html, sepertinya jelas ke mana arah tujuannya.] *itu memang benar. Tapi apakah itu yang menyebabkan anda di-ban dari milis ? Saya katakan, BUKAN. karena tulisan yang anda cuplik itu tidak dibuat oleh administrator yang mem-ban anda. Administrator jelas mengatakan, anda di ban karena cara berdiskusi anda. *Saya:* Wah, kapan pernah saya mengatakan bahwa itu adalah tulisan ADMINISTRATOR? Ini saja sudah membuktikan bahwa cara anda menarik KESIMPULAN adalah sangat PARAH! Saya tulis dengan jelas koq seperti ini, “saya tetap berterima kasih atas bantuan klarifikasi pada email menggalang kecurigaan orang pada saya yang dikirim secara PERSONAL kepada beberapa orang member milis itu [11 orang] dengan menyampaikan fitnahan kejinya terhadap saya di SUBYEK: CURIGA. [note: anda bisa lihat ulang lihat lagi SUBYEK: CURIGA, [pengirim pertama] di bagian paling bawah email itu tertera kalimat ini:...” Lihatlah dengan baik...ada saya mengatakan ini dari ADM?. Dibagian lain saya justru katakan bahwa, ” Mengapa saya katakan bukan alasan utama, karena di face book saya pada kolom komentar, yaitu PERSIS dibawah komentar saya yang ini: hasil dari tulisan ini bagi orang-orang hindu dimilis Hindu-Dharma Net adalah sebagai berikut...dst..dst]: kemudian, Moderatornya menulis ini: quote pada 21:45 11 Maret Ha ha ha... sebuah keputusan yang sulit, karena tidak bisa menyenangkan banyak orang. Jadi administrator memilih menyelamatkan suasana diskusi... begeto. Silahkan menjadi peran lainnya lagi Eka... Damai saja.. unquote Lihat, jelas sekali ia menanggapi komentar saya yang
[zamanku] Fwd: (OOT) Kerendahan Hati dan Kepekaan Sosial
--- In forum_lingkarp...@yahoogroups.com, ahmad ade ahmad...@... wrote: Kerendahan Hati dan Kepekaan Sosial KH Rahmat Abdullah Ketua MPP PK Merendahlah, engkau kan seperti bintang-gemintang Berkilau di pandang orang Diatas riak air dan sang bintang nun jauh tinggi Janganlah seperti asap Yang mengangkat diri tinggi di langit Padahal dirinya rendah-hina Alangkah nikmatnya dicintai dan mencintai, dipercaya dan mempercaya, Alangkah mengharukannya dukungan rakyat yang tanpa pamrih. Kadang mereka lebih galak membela kita daripada kita yang mereka bela. Rakyat bisa datang berjalan kaki bermil-mil, dalam panas dan haus. Untuk apa mereka begitu antusias ? Apa jaminan caleg dan jurkam yang berjanji memperjuangkan nasib mereka ? Dukungan ini tak lepas dari realita yang mereka temukan dalam kehidupan para kader di pelbagai medan kehidupan. Yang komitmen kerakyatannya tak terragukan. Yang kepekaannya terhadap nasib mereka selalu hidup dan tajam. Yang tertempa oleh ke-ikhlasan dan kesabaran sehingga tak tergiur oleh iming-iming dunia, KKN atau berbagai tekanan, ancaman atau godaan. Kecuali bila Anda adalah sekian dari sekian kekecualian, penumpang gelap di gerbong atau lok keadilan. Akan teruskah dukungan berdatangan, ataukah seperti penumpang bus yang silih berganti dan berbeda kepentingan atau turun dengan penuh umpatan penyesalan ? Demikian mengharukan dukungan datang. Tetapi awas, tiba-tiba ia dapat berubah menjadi taufan dan amuk balik yang mematikan. Rakyat terlalu lelah untuk bisa memahami tokoh partai, kiayi muda atau aleg yang takut mengunjungi mereka, karena harus berhati-hati jangan sampai kemeja mahalnya ternoda debu di gubug mereka. Atau pantalonnya lusuh karena duduk diatas bangku reot di warung mereka. Atau nafasnya sesak duduk di rumah mereka yang kecil dan kurang udara. Atau jangan sampai mobil hasil dukungan rakyat tergores di gang sempit tempat domisili mereka. Rasanya terlalu mewah untuk bermimpi kapan pemimpin yang mereka dukung mengikrarkan (dan mem-buktikan), Bila Anda perlu mengangkut keluarga yang sakit di tengah malam buta, silakan ketuk pintu dan kami akan antar ke rumah rawat. Mereka tak punya cukup keberanian untuk menyeruak rumah baru para pemimpin yang sudah serba mewah. Mereka pun tak cukup mengerti bahwa ada (isteri) sesama kader juga saling menunggu, kalau-kalau tetangga yang sukses dengan dukungan kita mau `melempar' mesin cuci butut atau kompor bekas yang sudah berganti dengan produk paling mutakhir, atau membeli tambahan buku saat anak-anak mereka berbelanja, untuk teman sekelas atau anak tetangga lainnya. Kader Pra Pemilu Banyak kader tahan berbincang berjam-jam dengan rakyat jelata, kuli bangunan dan pengangguran, saat ia masih sama-sama miskin. Ia bisa dengan lahap menenggak su-guhan teh panas di gelas mereka yang sederhana atau melahap sepotong dua tempe yang mereka goreng diatas perapian kayu bakar atau kompor minyak yang selalu me-nyimpan ancaman terselubung untuk meledak kapan-kapan waktu. Ia masih punya frekuensi dan gelombang setara untuk saling berbagi suka dan duka. Yang membedakan mereka mungkin satu, rakyat tak punya lidah yang cukup sistematis dan tidak punya saluran yang memadai untuk mengalirkan aspirasi dan sang kader punya `sistem' untuk mengusung aspirasinya lewat saluran-saluran yang banyak dan lancar. Saluran itu adalah suara rakyat, keikhlasan mereka memilih dalam pemilu dan husnuzzhan yang luar biasa tingginya ! Apa yang diharapkan rakyat dari dukungan mereka ? Ingin jadi anggota parlemen ? No way ! Mau jadi pejabat tinggi di partai atau di birokrasi ? Tak mimpi, lah. Begitu tulus harapan mereka ; agar kebenaran dan keadilan bisa tegak di tangan para kader yang akrab dan beradab, bersih dari KKN dan fasih membacakan ayat-ayat kebenaran serta lantang mempidatokan gagasan-gagasan, janji-janji dan gugatan-gugatan. Mereka punya basic insting yang murni untuk mendukung siapa yang jujur, asal dekat, terjangkau dan meyakinkan. Terlalu rumit mencerna teori-teori politik dan paradigma da'wah, kecuali para kader telah menyajikannya dengan pendekatan yang membumi. Otak mereka terlalu sarat beban hidup, sehingga pilihan yang mudah diingat ialah wajah yang sering datang pergi, lancung atau pendustakah mereka. Disini demokrasi menjadi mesin culas orang-orang yang ingin meraih kekuasaan dengan cara-cara licik. Partai dominan membiarkan kemiskinan untuk pada saatnya di-tukar dengan suara murah di bilik pemilu. Partai mitos sengaja merawat kebodohan dan memupuknya dengan berbagai mimpi kewalian, kekeramatan dan kemenangan agar rakyat tetap mendukung dan tak menggunakan nikmat akal yang begitu mahal. Rakyat Pasca Pemilu Kecuali dari kelompok pengejar kedudukan seperti bandar-bandar judi, bandar bakso atau pemulung yang menjadi aleg dengan membeli kursi itu dari partainya dengan tarif ratusan juta rupiah selebihnya rakyat adalah rakyat. Yang nasib mereka terus bergulir. Naik turun dalam kehidupan. Dengan gubug yang semakin
[zamanku] BOLA PANAS LEMBAGA PARARDHYA
BOLA PANAS LEMBAGA PARARDHYA Dari berbagai negara, King dijauhkan dari politik sehari-hari. Kalau dia masuk dalam politik sehari-hari, pasti do wrong. Ketua tim pembuatan draf Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Cornelis Lay, menyodorkan buku bersampul biru dan merah kepada Tempo kemarin. Buku itu adalah pegangan pihak Departemen Dalam Negeri di DPR untuk membahas RUU Keistimewaan Yogyakarta. Saya yakin banyak yang belum membacanya. Dalam buku ini sangat jelas dan gamblang, termasuk orang yang terlibat, supaya jangan seperti orang bersembunyi dalam karung, katanya. Konsep RUU Keistimewaan itu menjadi sorotan karena mencantumkan lembaga Parardhya untuk dua penguasa kerajaan, Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam. Tim ini menilai, Kesultanan dan Pakualaman harus dikeluarkan dari politik sehari-hari, sehingga tak otomatis menjadi gubernur dan wakil gubernur. JIP dalam draf itu menempatkan Sultan dan Paku Alam dalam politik yang lebih strategis dalam lembaga Parardhya. Tapi DPR meminta Departemen Dalam Negeri menghapus lembaga itu, dan Sultan Hamengku Buwono X menilai tim ini salah menangkap makna Parardhya. Istilah parardhya itu diperoleh tim dari Sultan lewat konsultasi tim JIP di Kepatihan pada Juni 2007. Sejumlah kelompok kepentingan di Yogyakarta ngotot dan menginginkan Sultan otomatis menjadi Gubernur lewat proses penetapan. Parardya pun menjadi bola panas di DPR dan di Yogyakarta. Tempo menemui ayah dua anak ini untuk mengurai bola panas tersebut agar duduk perkaranya lebih jelas. Berikut ini petikannya. Bagaimana ceritanya tim Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM terlibat dalam penyusunan konsep RUU Keistimewaan Yogyakarta? Tim bekerja mulai November 2007 dan itu terjadi secara insidental, tidak kami rencanakan. Kebetulan saya, Bambang Purwoko, dan Pratikno punya acara di Depdagri, tiba-tiba ditelepon orang Depdagri. Isi telepon mengatakan ada rencana pemaparan UU Keistimewaan Yogyakarta oleh tim Pemda Provinsi oleh Profesor Dahlan Thaib (staf ahli Gubernur DIY) di Hotel Alila, Jakarta. Sebagai warga Yogyakarta, mampirlah mendengar. Mereka (Depdagri) menawarkan JIP ikut membantu menyempurnakan rancangan undang-undang yang ada. Pada Februari 2008, kami sangat intensif mempersiapkannya, dan seluruh dokumen jadi lima bulan kemudian. Apa langkah awal yang dilakukan tim ini? Kami membuat kajian mengenai pengalaman negara lain tentang praktek desentralisasi asimetris. Ada yang mempelajari khusus praktek pemerintahan kerajaan, di antaranya Malaysia, Thailand, bahkan termasuk yang sudah gagal di Tibet. Kami mengambil benang merah operasi berbagai negara, termasuk pola finansialnya, bagaimana pola pembiayaannya di kerajaan Inggris. Selanjutnya kami mengkaji sejarah Yogyakarta. Maklumat Jogja kami pelajari. Yang lainnya mulai menghimpun informasi dari para intelektual dan yang kami anggap kompeten dalam menjelaskan tentang Yogyakarta. Keluarga Kesultanan dan Pakualaman kami datangi satu per satu. Siapa saja yang ditemui? Ngarso Dalem kami datangi 5-6 kali. Paku Alam IX sekali. Gusti Joyo (GBPH Joyokusumo, adik Sultan HB X) dua kali. Kami juga mendatangi nama yang diusulkan Sultan. Intinya, orang-orang dari Kesultanan dan Pakualaman kami ajak ngobrol. Kami juga menghimpun informasi dari masyarakat Sleman, DPRD, Gunungkidul, Bantul, kota, dan provinsi, termasuk anggota Dewan. Kami juga mendatangi Golkar, bahkan melakukan wawancara dengan masyarakat, mulai dari tukang becak, petani, sampai tukang parkir. Total semuanya ada 300 orang. Melalui informasi yang kami dapatkan itu, tim sepakat: Yogyakarta harus daerah istimewa. Karena alasan sejarah yang khas, legal, politik yang khas, dan justifikasi akademis, istimewa itu sesuai yang dipraktekkan dengan teori yang kami kenal desentralisasi asimetris. Apa yang ada dalam pikiran tim ini tentang keistimewaan Yogyakarta itu? Ada pergeseran pragmatis pada masyarakat Yogyakarta. Masyarakat berwajah ganda. Sebagian masyarakat Yogyakarta seperti tahun 40-an yang memiliki kedekatan dengan Kesultanan Yogyakarta. Tapi ada juga masyarakat yang jumlahnya kian banyak, yakni masyarakat yang sama sekali kebal dan tak punya keterkaitan dengan Kesultanan. Kami akhirnya sampai pada kesimpulan tak bisa menghentikan kecenderungan berdemokrasi. Karena itu, keistimewaan Yogyakarta itu harus juga diformat dalam penguatan demokrasi Indonesia. Ke depan, good governance tidak bisa dihindari. Apa ide dasar lembaga Parardya? Bagaimana mengeluarkan Kesultanan dan Pakualaman dari politik sehari-hari, tapi pada saat yang bersamaan memasukkan dia dalam bidang politik yang strategis. Konsekuensinya, Kesultanan dan Paku Alam tak otomatis menjadi gubernur dan wakil gubernur. Pak Josef Riwu Kaho (salah satu anggota tim) bilang: prinsip king can do no wrong. Di berbagai negara, king dijauhkan dari politik sehari-hari. Kalau dia masuk ke dalam
[zamanku] Perilaku Koruptif DPR
Perilaku Koruptif DPR Zainal Arifin Mochtar, pengajar ilmu hukum dan Direktur PuKAT Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Dengan tertangkapnya Abdul Hadi Djamal, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, bersama uang yang diduga suap berjumlah miliaran, mudah untuk disimpulkan bahwa lagi-lagi ada anggota DPR yang memperdagangkan kewenangan dan pengaruhnya. Menjual kewenangan dengan bayaran uang negara. Perdagangan kewenangan yang berujung perampokan uang rakyat. Hal ini semakin memperlihatkan perilaku koruptif DPR. Sudah sembilan orang anggota DPR yang ditangkap dengan perkara yang kurang-lebih sama. Daftar yang boleh jadi bertambah mengingat perkara-perkara tersebut merupakan perkara yang dilakukan oleh anggota DPR yang nakal dengan memperdagangkan kewenangannya. Dalam hal jualan kewenangan, sulit percaya jika itu hanya dilakukan oleh perorangan. Jualan macam ini hanya bisa dilakukan oleh sindikasi, mafia yang melibatkan banyak anggota DPR. Tentunya menjadi menarik untuk dianalisis mengapa DPR, yang seharusnya agung terus-menerus, menunjukkan tingkah laku koruptif dengan menjual kewenangannya. Sulit mengatakan tidak ada yang salah dalam mekanisme ketatanegaraan perihal DPR. Secara teori, rumusan dasar korupsi adalah adanya kewenangan yang besar tanpa adanya pengawasan yang memadai. Hal itulah yang menjadi cikal-bakal tindakan koruptif. Di Indonesia, DPR menjadi salah satu lembaga penuh kewenangan, tanpa pengawasan dan model checks and balances yang berarti.. DPR kemudian menjadi sarang dari kemungkinan tindakan koruptif. Di DPR saat ini, bertumpuk kewenangan besar, mulai kewenangan legislasi, anggaran, pengawasan, rekrutmen jabatan publik, serta hujan kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Dan itu secara garis besar dikerjakan sendiri oleh DPR, tanpa mekanisme checks and balances yang memadai. Salah satu cita besar ketika dilakukan empat kali perubahan UUD 1945 adalah mengurangi kewenangan besar yang bertumpuk pada eksekutif, yang kemudian diserahkan ke legislatif. Tapi sayangnya, ketika banyak kewenangan yang ditumpuk di DPR, konstitusi gagal mengatur pengontrol dan pengawasannya. Dari sinilah semangat untuk pentingnya penguatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pola bikameral telah hadir semenjak perubahan UUD 1945, tapi sayangnya, model bikameral yang terbangun adalah bikameral yang setengah hati, bahkan cenderung aneh. Stephen Sherlock (2005), misalnya, mengatakan DPD merupakan contoh kamar kedua aneh yang menggabungkan limited powers dengan high legitimacy. Perannya sangat kecil dalam proses legislasi, sedangkan pada saat yang sama, melalui proses pemilihan umum yang sangat ketat. Hal ini merupakan kombinasi yang belum pernah terjadi di negara mana pun, kata Sherlock. Tidak hanya di bidang legislasi, tapi minim peran juga terjadi pada perihal pengawasan, anggaran, maupun rekrutmen komisi dan/atau pejabat publik. DPD hanya memiliki peran kecil, dan hampir dikatakan tidak ada. Parlemen dua kamar, dengan DPR sebagai kamar utama dan DPD sebagai kamar kecil. DPR memegang kunci pelaksanaan kewenangan, sedangkan DPD lebih banyak hanya menjadi penonton dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Model ini harus diakhiri. Tanpa pengawasan kuat secara intraparlemen, DPR akan terus-menerus merasa mudah menjual kewenangan yang dimiliki. Di sinilah keniscayaan menguatkan DPD harus dilakukan. Dengan kewenangan yang dibagi ke dalam dua kamar secara relatif seimbang, tentunya perilaku koruptif DPR dapat dihindarkan karena adanya model checks and balances. Paling tidak, akan ada mekanisme DPD yang akan mengawasi DPR dan begitu juga sebaliknya. Pada titik inilah amendemen konstitusi menemukan relevansinya. Proses amendemen yang telah kita lakukan empat kali kelihatannya masih membutuhkan sentuhan berikutnya, tentunya termasuk penguatan DPD untuk memperbaiki model checks and balances terhadap DPR. Efek jera Hal kedua yang menjadi penyebab atraktifnya beberapa anggota DPR bermain koruptif dengan kewenangannya adalah penindakan yang masih terkesan lamban dan tidak tegas. Benar, tepukan hangat harus kita berikan kepada KPK, yang telah mampu masuk ke wilayah yang dulunya sulit ditembus, yakni DPR. Tapi, pada saat yang sama, harus kita ingat bahwa kemampuan KPK menembus DPR masih sangat terbatas. Hingga saat ini, KPK terlihat rajin mengungkap perkara yang berkaitan dengan anggota-anggota DPR, namun pada saat yang sama belum mampu menuntaskan perkara-perkara tersebut. Siapa pun paham, ada distingsi antara pengungkapan dan penuntasan. KPK belum mampu menuntaskan dalam artian belum berhasil menyeret semua pelaku. Pada skandal aliran dana Bank Indonesia, hingga saat ini KPK hanya mampu menyeret pelaksana lapangan. Orang-orang lainnya di DPR yang menjadi pemikir, perencana, dan penikmat dana haram dalam skandal tersebut tetap belum tersentuh. Salah satu yang nyaris tanpa proses penegakan hukum yang berarti juga terlihat pada dugaan
[zamanku] Sepucuk Surat dari Bekas Bintang Film Porno
Sepucuk Surat dari Bekas Bintang Film Porno “Buat aku, momen tak terlupakan adalah ketika tanpa sengaja anak perempuanku melihatku telanjang dan berciuman dengan gadis lain. Kami berharap kalian kaum pria membantu memperjuangkan kebebasan kami. Kami ingin kalian memeluk kami saat kami menghapus air mata dan menyembuhkan luka di hati kami,” tulis Shelley Lubben dalam sebuah suratnya. Inilah surat selengkapnya dari Shelley Lubben, bekas bintang film porno yang akhirnya bisa keluar dari dunia gelap industri porno, dan sekarang menjadi aktivis yang berjuang melawan eksploitasi seksual terhadap gadis-gadis muda Amerika dalam film porno. *** Gadis cantik, tubuh seksi, telanjang, dan mata yang membangkitkan gairah seakan-akan berkata “I want you”. Itu yang biasa kamu lihat di cover film porno, bisa jadi itulah tipuan terbesar sepanjang masa. Aku dulu pernah melakukannya sepanjang waktu dan aku melakukannnya karena nafsuku akan kekuasaan dan kecintaanku pada uang. Aku tidak pernah menyukai seks. Bahkan aku tidak menginginkannya dan faktanya aku lebih banyak minum Jack Daniels daripada bersama para pria yang dibayar seperti aku untuk berpura-pura di film. Tidak ada seorangpun di antara kami, gadis-gadis blonde, yang menyukai “being in porn movie”. Kami benci disentuh oleh orang asing yang sama sekali tidak peduli dengan kami. Kami benci dianggap rendah oleh mereka, laki-laki dengan keringat dan bau busuknya. Beberapa di antara kami sering sampai muntah di kamar mandi saat break syuting. Sedangkan yang lainnya berusaha menenangkan diri dengan merokok Marlboro tanpa henti. Tapi porn industry ingin agar kamu selalu berpikir kalau kami artis porno sangat menyukai seks. Mereka ingin kamu percaya bahwa kami senang dilecehkan seperti binatang dalam berbagai jenis adegan di film. Kenyataannya, artis porno sering tidak tahu apa saja adegan yang akan mereka lakukan saat pertama kali datang ke lokasi syuting, dan kami hanya diberi dua pilihan oleh produser: “Lakukan atau pulang tanpa bayaran. Kerja atau tidak akan bisa kerja lagi.” Iya, memang benar kami punya pilihan. Beberapa di antara kami memang sangat memerlukan uang. Tapi kami dimanipulasi, dipaksa bahkan diancam. Beberapa di antara kami terjangkit AIDS karena profesi ini. Atau tertular herpes dan berbagai macam penyakit kelamin lain yang sukar disembuhkan. Salah seorang artis film porno setelah syuting, dengan menahan sakit sepanjang hari, setiba di rumah menembak kepalanya sendiri dengan pistol. Mati! Kebanyakan dari artis porno mungkin berasal dari keluarga yang berantakan dan pernah mengalami pelecehan seksual dan perkosaan dari keluarga atau tetangganya sendiri. Saat kami kecil kami hanya ingin bermain dengan boneka, bukan mendapatkan trauma saat seorang laki-laki dewasa berada di atas tubuh kami. Jadi sejak kecil kami belajar bahwa seks bisa membuat kami berharga. Dan dengan semua pengalaman mengerikan itu kami menipu kalian di depan kamera, padahal sebenarnya kami membenci setiap menitnya. Karena trauma itu kebanyakan artis porno hidupnya tergantung kepada alkohol dan narkotika. Dan hidup kami juga selalu diliputi ketakutan akan terjangkit HIV atau penyakit kelamin lainnya. Herpes, gonorrhea, syphilis, chlamydia, dll setiap hari menghantui kami. Memang setiap bulan kami diperiksa, tapi kamu tahu kalo hal tersebut tidak akan bisa mencegah kami tertular penyakit-penyakit mematikan itu. Selain penyakit, adegan syuting tidak kalah mengerikan. Banyak dari kami mengalami luka sobek atau luka pada organ tubuh bagian dalam. Di luar syuting kami sering berharap bisa menjalani hidup yang normal. Tapi sangat sulit menjalin hubungan yang normal dengan “laki-laki biasa”, maka dari itu kebanyakan dari kami menikah dengan sutradara film porno atau menjalani hidup sebagai lesbian. Buat aku momen yang gak akan terlupakan adalah ketika tanpa sengaja anak perempuanku melihat ibunya yang telanjang sedang berciuman dengan gadis lain. Anakku pasti akan terus mengingatnya. Pada hari yang lain kami bisa berubah seperti zombie, dengan botol bir di tangan kanan dan gelas wisky di tangan kiri. Kami tidak suka bersih-bersih, jadi sering kali kami harus menyewa pembantu untuk membersihkan kotoran kami. Selain itu artis porno benci memasak sendiri. Biasanya kami memesan makanan yang kemudian kami muntahkan lagi karena kebanyakan dari kami menderita bulimia. Bagi artis porno yang memiliki anak, kami adalah ibu yang paling buruk. Kami menjerit dan bahkan memukul anak kami tanpa alasan. Seringkali saat kami begitu mabuknya sampai-sampai anak kami yang berumur 4 tahun yang menyeret kami dari lantai. Dan ketika ada tamu [kebanyakan karena alasan seks], kami harus mengunci anak kami terlebih dulu dalam kamar dan menyuruh mereka untuk diam. Aku biasa membekali anak gadisku dengan pager dan kusuruh dia menungguku di taman sampai aku selesai dengan tamuku. Kalo kamu bisa melihat lebih dalam kehidupan artis film porno mungkin kamu akan
[zamanku] Kalau Ditangkap KPK, Ngaku Saja
Kalau Ditangkap KPK, Ngaku Saja Kerap kita dibuat keki oleh bantahan atau alibi orang-orang yang ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena korupsi. Banyak di antara mereka yang berusaha mengelak dari jeratan hukum,misalnya dengan dalih tidak tahu bahwa di mobilnya ada uang. Mereka mengatakan dengan bahasa yang sama bahwa mereka dijebak, entah oleh siapa.Ada juga yang mengatakan bahwa uang yang diterimanya bukan suap, melainkan dana untuk kerja sama bisnis atau sumbangan untuk kampanye. Haruslah diingat bahwa berdasarkan pengalaman, sampai kini tak seorang pun yang ditangkap dan dijadikan tersangka oleh KPK bisa lolos dari hukuman,semuanya dijebloskan ke dalam penjara. Mengapa? Karena sebelum menangkap seseorang, KPK pasti telah memiliki bukti-bukti yang takkan terbantahkan yang dihimpun jauh-jauh hari sebelum penangkapan dilakukan. Tak mungkinlah kita memercayai alasan klise yang sering diumumkan oleh KPK bahwa penangkapan dilakukan secara tiba-tiba karena ada laporan masyarakat tentang akan terjadinya transaksi suap-menyuap. Yakinlah,KPK sudah punya buktibukti yang dihimpun sendiri secara cermat dalam waktu lama melalui pengintaian, pembuntutan, penyadapan, dan perekaman aktivitas yang terkait dengan indikasi korupsi yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Oleh sebab itu, jika seseorang sudah dijadikan tersangka, apalagi penangkapannya sampai dipublikasikan oleh KPK, sebaiknya segera mengaku dan tak usah mencari-cari dalih. Hampir mustahil dalih atau alibi itu bisa menyelamatkannya. Semakin banyak berdalih bisa semakin banyak aib keluar dan memalukan keluarga yang sebenarnya tak terlibat. Pelebaran aib itu bisa terjadi karena pembuktian oleh KPK di Pengadilan Tipikor adakalanya bukan hanya menyangkut korupsinya itu sendiri, tetapimenyangkutjugahal-hallain yang dapat sangat memalukannya. Ingatlah kasus Al Amin Nasution. Saat ditangkap dan diajukan ke Pengadilan Tipikor, dia membantah habis-habisan telah melakukan transaksi suap-menyuap.. Namun di persidangan, KPK memutar banyak rekaman percakapan telepon yang sudah berkali-kali dilakukannya yang berisi proses transaksi penyuapan itu. Sialnya bagi Al Amin, dalam pembicaraan hasil sadapan KPK itu terungkap pula bahwa transaksi korupsi itu bukan hanya menyangkut suap uang,tetapi juga melibatkan seorang wanita kinclong berbaju putih yang juga ”disuapkan”. Ingat jugalah ketika Urip Tri Gunawan dan Arthalyta Suryani kompak dalam skenario bahwa uang yang diserahterimakannya saat penangkapan oleh KPK adalah pinjaman untuk bisnis permata yang kemudian diubah menjadi bisnis bengkel dengan proposal yang coba untuk diatur melalui telepon dari dalam sel tahanan yang juga disadap KPK. Di persidangan,semua rekaman pembicaraan Urip- Arthalyta yang dilakukan jauh-jauh sebelum penangkapan diputar oleh KPK dan yang bersangkutan tak bisa mengelak sehingga hakim pun tak bisa berkesimpulan lain kecuali bahwa keduanya telah melakukan korupsi bejat yang merusak negara sehingga dihukum sesuai dengan ancaman maksimal. Ringkasnya, semakin banyak mengelakataumembantahakan semakin banyak pula rekaman hasil sadapan ”transaksikorupsi”diperdengarkandi persidangan oleh KPK yang bisa-bisa membongkar aib-aib lain. *** Makanya, kalau sudah tertangkap atau dijadikan tersangka oleh KPK,sebaiknya mengaku sajalah,tak usah menuruti skenario pengacara jika sang pengacaramenyuruhmencari- caridalihuntuk tidak mengaku.Mengikuti skenario bohonghanya menundapenderitaandan deraan opini publik serta tak menolong untuk meringankan hukuman. Apa yang dilakukan oleh Azirwan dan M Iqbal dalam menyikapi penangkapan oleh KPK mungkin perlu dicontoh. Azirwan, pasangan korupsi Al Amin, lebih pandai membaca situasi. Meskipun saat baru tertangkap dia menolak keras telah melakukan penyuapan, di Pengadilan Tipikor dia mengaku secara gamblang tentang suap-suap yang terpaksa dilakukannya karena ”diperas” oleh orangorang DPR. Ketika KPK memutar rekaman perbincangan teleponnya dengan Al Amin, Azirwan langsung meminta hakim menghentikan pemutaran rekaman itu dan langsung mengakui semua isi perbuatan korupsi (penyuapan) dan tahapan-tahapannya yang dilakukan bersama Al Amin dan DPR. Azirwan tahu membaca situasi dan pahamataskecermatanKPK.Kalaurekaman itu terus diputar di persidangan bisa-bisa muncul aib lain seperti yang terjadi padaAlAmin,yakni munculnya fakta bahwa bukan hanya uang yang disuapkan,melainkan juga ada embelembel wanitanya.Al Amin tetap membantah, tapi Azirwan mengakui bahwa yang berbicara di telepon itu adalah dirinya dengan Al Amin. M Iqbal, terdakwa kasus suap di KPPU, juga termasuk yang menyadari bahwa KPK tak dapat dibohongi. Ketika ditangkap, dia tak memberikan bantahan apa pun, kecuali menyatakan siap mengikuti proses hukum dan akan mengajukan pembelaan di pengadilan. Iqbal yang memang intelek kelihatannya tahu bahwa tak mungkinlah dia mencari-cari alibi bohong karena KPK pasti
[zamanku] Pelayanan RSCM Masih Buruk
Pelayanan RSCM Masih Buruk Pelayanan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta, masih buruk sekalipun sudah memiliki gedung baru dan bagus, seperti Gedung A, klinik swasta Cendrawasih, serta wing international. Hal ini didasarkan pada pengalaman saya berobat di RSCM pada tahun lalu di Unit Feto Maternal dan baru-baru ini, tepatnya pada Rabu pekan lalu, ketika saya menanyakan tarif perawatan serta tindakan bedah kebidanan, yakni pengangkatan endometriosis dan mioma di ruang pembayaran di Gedung A. Petugas di ruang itu menjelaskan tarif kamar dan tarif dokter per hari. Lalu saya menanyakan berapa biaya tindakan operasi, dan oleh si petugas saya dianjurkan ke unit Bedah Sentral. Namun, petugas Bedah Sentral mengarahkan saya ke Poli Kebidanan. Saya pun ke Poli Kebidanan, dan bertemu dengan petugas yang jauh dari ramah saat menjawab pertanyaan saya. Petugas hanya menginformasikan tarif untuk kelas tiga, dan mengatakan perawatan di kelas swasta/Cendrawasih bisa dua kali lipat dari kelas pemerintah. Karena akan menjalani operasi, saya pun menelepon ke ruang perawatan A ke nomor 3911488 pada Kamis pagi pekan lalu. Setelah dua kali ditelepon, telepon diangkat, tapi tidak ada yang berbicara. Yang terdengar hanya suara-suara di ruang tersebut. Tampaknya telepon diangkat dan panggilan dibiarkan tanpa dijawab. Lalu saya ulangi menelepon dan telepon bernada sibuk. Sehari sebelumnya, saya menelepon ke nomor yang sama, tapi tidak ada yang menjawab. Padahal, menurut petugas di ruang pembayaran Gedung A, nomor telepon tersebut aktif 24 jam. Buruknya pelayanan juga saya alami di Klinik Yasmin. Di klinik tersebut, dokter tidak tepat waktu, sekalipun sudah dijadwalkan jam konsultasi. Kedatangan dokter bisa mundur dua jam dari jadwal yang dijanjikan. Sungguh sangat berbeda klinik swasta di RSCM dengan klinik/rumah sakit swasta di Jakarta, apalagi jika dibandingkan dengan rumah sakit swasta yang kerap melayani kalangan ekspatriat. Padahal tarif yang dikenakan adalah tarif swasta. Nancy Junita Kompleks Depnaker Nomor 29 Kranji Bekasi Barat http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/03/18/Opini/krn.20090318.159869.id.html http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim
[zamanku] Ditangkap KPK,Auditor BPK Ajukan Praperadilan
Ditangkap KPK,Auditor BPK Ajukan Praperadilan JAKARTA (SINDO) – Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bagindo Quirinno mengajukan permohonan praperadilan atas penahanan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dirinya. Bagindo adalah tersangka perkara dugaan korupsi terkait dugaan penerimaan uang sebesar Rp650 juta dari pimpinan proyek pengembangan sistem pelatihan dan pemagangan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) Taswin senilai Rp15 miliar dan proyek peningkatan fasilitas mesin dan peralatan sebagai tempat uji kompetensi senilai Rp35 miliar di Depnakertrans. Bagindo adalah Ketua Tim Auditor BPK yang memeriksa proyek tersebut. Permohonan praperadilan ini telah didaftarkan Bagindo melalui penasihat hukumnya,Hilmar Hasibuan,di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.Sidang perdana praperadilan ini akan digelar 19 Maret mendatang. Ini praperadilan yang kedua kalinya ditujukan kepada KPK. Sebelumnya,anggota Komisi IV DPR Al Amin Nur Nasution juga mempraperadilankan KPK terkait penangkapannya dalam kasus dugaan suap alih fungsi hutan di Bintan,Kepulauan Riau.Namun, praperadilan itu ditolak majelis hakim PN Jakarta Selatan. Menurut Hilmar, praperadilan memiliki dasar yang kuat karena penetapan Bagindo sebagai tersangka tidak memiliki alat bukti yang cukup sehingga penahanan yang dilakukan KPK dinilai tidak sah. Hilmar berpendapat, kesaksian Taswin yang mengaku pernah memberi uang kepada Bagindo tidak dapat dijadikan dasar untuk penetapan tersangka. Pengakuan saksi atau tersangka,menurut Hilmar,bukan alat bukti yang dapat menjadi dasar menetapkan seseorang sebagai tersangka. ”Kami berpatokan pada hukum bahwa pengakuan bukan alat bukti,” ujar Hilmar di Gedung KPK,Jakarta,kemarin. Dalam persidangan,Taswin yang telah divonis empat tahun itu menyatakan, pemberian uang dilakukan dalam dua tahap melalui bawahan Bagindo, Monang Tambunan.Menurut pengakuan Taswin, uang diberikan untuk mengatur opini atau kesimpulan atas hasil audit proyek yang bermasalah tersebut. Kesaksian Taswin ini telah dibantah oleh Bagindo saat bersaksi di pengadilan. Menanggapi hal ini,Juru Bicara KPK Johan Budi SP menegaskan, KPK telah siap menghadapinya. Permohonan praperadilan merupakan hak yang bisa dipergunakan seorang tersangka. Namun, KPK selalu memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang dalam perkara. Sementara itu,penyidik KPK kemarin batal menggelar reka ulang penyerahan uang dari Taswin kepada Bagindo di dua tempat yakni di Restoran Mbok Berek di kawasan Tebet dan Wisma Baja di Jakarta Selatan.Batalnya rekonstruksi disebabkan Taswin sedang tidak sehat. (rijan irnando purba) http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/221948/ http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim
[zamanku] Saya diancam akan ditembak
Atribut Partai Politik Insiden Bendera Partai Aceh Kurang pekerjaan atau ada motif lain? Au, ah! Yang jelas, tindakan Komandan Rayon Militer (Danramil) satu ini terbilang nyeleneh: melakukan penertiban atribut partai politik (parpol). Hal itu lazimnya dilakukan panitia pengawas pemilihan umum dan petugas satuan polisi pamong praja. Apa boleh buat, ia harus menanggung risiko dicopot dari jabatannya. Danramil apes itu, Letnan Dua Infanteri Erwin Y.S., bertugas di Koramil 17/Simpang Keuramat, Aceh Utara. Senin malam pekan lalu, ia memerintahkan anak buahnya mencopoti ratusan bendera dan atribut Partai Aceh di pusat kota kecamatan. Sejumlah kader partai itu mencoba memprotes, tapi tak berdaya menghadapi lima prajurit bersenjata dan bersikap garang tersebut. Ketua Partai Aceh Simpang Keuramat, M. Dahlan Ishak alias Maklan, yang ikut memprotes, malah mendapat ancaman menakutkan. Saya diancam akan ditembak, tutur Maklan. Ia pun tak berkutik. Dalam tempo singkat, segala bendera dan umbul-umbul partai yang mayoritas anggotanya mantan anggota GAM (Gerakan Aceh Merdeka) itu tuntas dicopoti. Maklan menuturkan pula, kelima prajurit tersebut, ditambah seorang prajurit yang bergabung belakangan, meneruskan aksinya di kawasan dekat pasar. Maklan segera ke lokasi dan mengambil gambar menggunakan telepon selulernya. Ini bisa menjadi bukti bahwa bendera itu TNI yang turunkan, kata Maklan dalam keterangan persnya. Tak ada yang salah pada atribut Partai Aceh itu. Lokasi pemasangannya sudah benar, tidak menyalahi aturan. Satu-satunya kesalahan-nya, pada hari Senin itu ada laporan hilangnya bendera Partai Demokrat dan Partai Golkar, masing-masing 20 dan 10 lembar. Belum jelas, siapa yang bikin ulah. Nah, menurut Komandan Kodim 0103/Aceh Utara, Letnan Kolonel Infanteri Yusep Sudradjat, didampingi Pasi Intel Letnan Satu Aris, ada kesepakatan semua elemen masyarakat Simpang Keuramat, bila ada satu bendera parpol hilang di lokasi pemasangan, berarti bendera parpol lainnya juga harus dibersihkan. Agak lucu sih, sebetulnya. Aris menjelaskan, pihak musyawarah pimpinan kecamatan (muspika) telah menyelipkan komitmen itu dalam sosialiasi pemilu, 17-25 Februari lalu, ke seluruh desa. Secara umum, materi sosialisasi menyangkut demokrasi berpolitik, jangan ada teror, intimidasi, perusakan atau penghilangan alat peraga masing-masing parpol. Namun, bila salah satu bendera partai hilang, semua komponen masyarakat berjanji dan konsekuen untuk menertibkan atau membersihkan seluruh bendera parpol di wilayah tersebut, Aris menerangkan. Maka, pada malam itu juga, menyusul laporan hilangnya bendera Partai Demokrat dan Partai Golkar, dilakukanlah penertiban. Menurut Yusep Sudradjat, pada malam itu muspika memanggil seluruh ketua parpol beserta ketua PPK (panitia pemilihan kecamatan) untuk membahas penertiban dimaksud. Seluruh ketua parpol di Simpang Keuramat hadir, kecuali dari Partai Aceh, ujar Yusep. Ia menyesalkan Danramil Erwin yang memerintahkan anak buahnya melakukan penertiban tanpa berkoordinasi dengan unsur muspika lainnya. Berita tentang pencopotan atribut parpol oleh anggota TNI itu menjadi santapan media massa. Masyarakat menuding TNI arogan dan tak netral. Yusep Sudradjat segera bertindak tegas. Dua hari berselang, Rabu pekan lalu, ia menggelar pengadilan kilat di aula Makodim Aceh Utara. Terdakwanya adalah Erwin dan enam anak buahnya. Erwin dinyatakan terbukti bersalah mengeluarkan perintah melakukan penertiban bendera partai di beberapa lokasi di Kecamatan Simpang Keuramat tanpa berkoordinasi dengan unsur muspika lainnya. Erwin dan anak buahnya mendapat hukuman teguran keras dan dimutasikan ke Makodim Aceh Utara. Erwin tak memegang jabatan. Yusep mengatakan, penjatuhan sanksi termasuk mencopot Erwin dari jabatannya itu adalah bukti bahwa TNI netral menghadapi Pemilu 2009. Kepada wartawan, Erwin membantah disebut melanggar hukum. Landasannya, ya itu tadi, kesepakatan elemen masyarakat menyangkut penertiban bendera parpol.. Anehnya, Camat Simpang Keuramat, Ilyas, mengaku sama sekali tidak mengerti tentang kesepakatan dimaksud. Saya tidak tahu kesepakatan itu, katanya. Markas Besar TNI dalam siaran persnya menyatakan, meski sudah ada kesepakatan (antara elemen masyarakat, muspika, dan PPK Simpang Keuramat), penurunan bendera atau atribut parpol oleh dan atas inisiatif Danramil 17/Simpang Keuramat itu tetap tidak dibenarkan. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Aceh Utara, Syamsul Bahri, sepakat dengan sikap Mabes TNI. TNI tidak berhak menurunkan bendera parpol karena menyalahi aturan pemilu. Satuan polisi pamong praja yang berwenang (menurunkan), kata Syamsul. Mengenai kesepakatan dimaksud, Syamsul menyatakan tidak tahu. Itu tidak ada aturan dalam Undang-Undang Pemilu, ia menegaskan. Pembersihan atribut parpol di beberapa wilayah Simpang Keuramat itu --kebetulan atau tidak, atribut Partai Aceh yang paling banyak dicopot-- sempat menimbulkan kesan ada sentimen terhadap
[zamanku] Di Cirebon, Spanduk Ajakan Golput Bertebaran
Di Cirebon, Spanduk Ajakan Golput Bertebaran TEMPO Interaktif, CIREBON: -- Spanduk berisi ajakan untuk tidak memilih dalam Pemilu 9 April mendatang bertebaran di Kota Cirebon. Panwaslu Kota Cirebon sendiri belum melakukan tindakan apa pun terhadap kasus ini. Berdasarkan pantauan, spanduk yang antara lain bertuliskan Jika ragu, mending tidak memilih itu terpasang di dekat Gedung BAT Kota Cirebon serta di daerah Lemahwungkuk, Kota Cirebon. Di spanduk itu pun tercantum lambang partai tertentu sekaligus foto seorang anggota partainya. Seorang saksi mata, Asep, mengungkapkan spanduk berisi ajakan golput itu sudah ada sejak seminggu lalu. Hampir seminggu lalu sudah ada. Tetapi tidak tahu kenapa belum ada yang bertindak, katanya. Sementara itu Kapolresta Cirebon, AKBP Ary Laksmana Wijaya, saat dikonfirmasi mengungkapkan apa yang dilakukan dalam spanduk itu bisa dikategorikan melanggar UU No 10/2008. Namun kami masih menunggu laporan dari Panwaslu, karena yang berhak menindak pertama kali adalah mereka, katanya. Ketua Panwaslu Kota Cirebon, Wasikin Marzuki saat dikonfirmasi mengakui sudah mendapatkan laporan adanya spanduk itu. Tetapi laporan itu baru dari telefon, katanya. Bukan laporan resmi dan hingga kini tidak ada yang mau menjadi saksinya. Selain itu, ia pun beranggapan perlu dikaji kalimat yang tercantum dalam spanduk itu, apakah berisi ajakan atau mengajak. Terlebih yang mengajak bukan partai, namun perorangan dan LSM, sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu. Saat didesak adanya lambang partai tertentu dalam spanduk itu, Wasikin pun akhirnya mengatakan pihaknya baru akan menggelar rapat pleno sore ini. Ketua DPC PDIP Kota Cirebon, Edi Suripno, saat dikonfirmasi mengaku jika apa yang tercantum dalam spanduk itu merupakan atas nama pribadi Bagja, anggota PDIP Kota Cirebon. Bukan atas nama partai, tidak mungkin kami sebagai peserta pemilu tetapi mengajak golput, katanya. Pihaknya pun mengaku sudah membuat laporan tertulis baik ke Panwaslu maupun ke kepolisian terhadap kasus ini. Merekalah nanti yang berhak untuk menindaknya. Sedangkan Walikota Cirebon, Subardi, mengaku pihaknya yakin masyarakat tidak akan terpengaruh dengan ajakan golput tersebut. Karena berdasarkan hasil pilkada baik Walikota maupun Gubernur, keikutsertaan masyarakat cukup tinggi, katanya. Selanjutnya mereka pun akan menghimbau kepada masyarakat baik melalui selebaran maupun pengumuman langsung untuk mengajak masyarakat memilih dalam Pemilu 9 April mendatang. http://tempointeraktif.com/hg/Pemilu2009_serba_serbi/2009/03/18/brk,20090318-165248,id.html http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim
[zamanku] Rebut Kembali Aset Jakarta
Rebut Kembali Aset Jakarta Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan digelar pada 9 April mendatang. Di Jakarta ada 41 calon senator yang akan memperebutkan empat kursi DPD. Tempo akan menampilkan profil beberapa calon di antaranya mulai hari ini. Berikut ini tulisan yang kedua. Selama dua periode menjadi anggota legislatif tingkat daerah tak membuat Dani Anwar bosan. Pada 2009, anak Betawi asli ini kembali masuk bursa politik.. Tapi bukan Dewan Perwakilan Rakyat RI atau DPRD yang ia sasar. Partai menugaskan saya merebut kursi DPD Jakarta, kata Dani kepada Tempo pekan lalu.. Dani, yang lahir di permukiman padat penduduk Kebon Pala, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 22 Februari 196 ini, ikut membidani lahirnya Partai Keadilan Sejahtera pada 1998 dengan beberapa aktivis pengajian. Ia didapuk sebagai ketua wilayah Jakarta Pusat. Jabatan itulah yang mengantar Dani duduk sebagai wakil rakyat di DPRD DKI Jakarta pada 1999. Nasib itu berulang pada 2004, saat ia kembali menjadi legislator daerah untuk kedua kalinya. Bahkan dalam periode ini Dani terpilih menjadi Wakil Ketua Dewan. Dani mengira-ngira, penunjukan dirinya untuk masuk ke bursa sebagai calon anggota DPD merupakan batu ujian dari partainya. Nantinya, partainya akan melihat apakah Dani masih layak dijual untuk pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2012. Maklum, dua tahun lalu, Dani nyaris mengalahkan Fauzi Bowo dan Prijanto dalam pemilihan orang nomor satu dan kedua di Jakarta. Itu sih hanya kira-kira saya saja. Ajang DPD itu signifikan untuk mengukur elektabilitas seseorang dalam pemilihan yang bersifat individu, tuturnya. Dani mengaku serius menjadi senator. Seabrek misi direncanakan, antara lain mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan pendidikan dan kesehatan yang murah serta berkualitas. Selain itu, Dani berniat merebut kembali aset Jakarta, seperti kawasan Kemayoran, Senayan, dan Pelabuhan Tanjung Priok yang selama ini dikelola oleh pemerintah pusat. Ia beralasan, selama ini warga dan pemerintah Jakarta tidak tahu serta tidak terlibat dalam pengelolaannya. Padahal, dalam persoalan otonomi daerah, aset itu seharusnya sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, ujar Dani. Perihal modal masuk ke bursa DPD, pertengahan 2008 lalu Dani mengumpulkan sekitar 3.400 salinan kartu tanda penduduk sebagai bukti dukungan pencalonannya. Konstituen awalnya itu tak jauh-jauh dari lingkaran pribadi, mulai dari sahabat, aktivis PKS, sesama alumnus Pelajar Islam Indonesia (PII), hingga ibu-ibu pengajian. Ketika disinggung mengenai dana kampanye, Dani menyebut angka Rp 105 juta. Relatif kecil, maklum modal sendiri, kata pegiat sepak bola dan bulu tangkis ini. FERY FIRMANSYAH http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/03/18/Metro/krn.20090318.159853.id.html http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim
[zamanku] Ibarat Cita-Cita dan Takdir Tuhan
Ibarat Cita-Cita dan Takdir Tuhan Mulainya masa kampanye pemilu legislatif serta akan berakhirnya masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) membuat suhu politik menghangat. Berbagai komentar berkait dengan capaian dari program pemerintah yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menjadi menarik untuk didiskusikan. Sudah barang tentu komentarnya beragam, dari yang miring hingga yang hiperbolis.Namun, objektivitas harus tetap dikedepankan sehingga tidak terjadi upaya kampanye hitam (black campaign). Perlu diingat, sebuah rancangan atau target ditentukan dengan berbagai asumsi-asumsi yang menyertainya. Karena itu, ketika sebuah target tidak tercapai, hal itu bisa ditelusuri apakah asumsinya tetap atau memang juga berubah. Dalam bahasa yang lain dapat digunakan istilah bahwa antara target dan capaian ibarat sebuah cita-cita dan takdir Tuhan. Artinya, pemerintah boleh memiliki cita-cita mulia dengan berbagai target yang diinginkannya, tapi Tuhanlah yang menentukan. Tentu ungkapan ini tidak dalam kapasitas untuk melakukan pembelaan terhadap pemerintah, tapi sejatinya memang sepanjang perjalanan pemerintahan KIB, setelah RPJMN ditetapkan menjadi Peraturan Presiden No 7 Tahun 2005,sebagai panduan untuk menilai tingkat keberhasilan pemerintahan, telah terjadi berbagai peristiwa baik internal (dalam negeri) maupun eksternal yang mengakibatkan berubahnya asumsiasumsi yang telah ditetapkan. Perubahan itu berdampak pada hasil capaian yang telah ditargetkan.Sebut saja salah satu contoh,peristiwa internal terhadap terjadinya beberapa bencana alam, mulai tsunami di Nangroe Aceh Darussalam (NAD), gempa di Yogyakarta hingga banjir bandang dan bencana alam lain. Setali tiga uang, peristiwa eksternal yang juga terjadi selama pemerintahan KIB memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian target. Misalnya saat harga minyak di pasar internasional melambung, pemerintah ikut menaikkan harga BBM dan melakukan koreksi terhadap alokasi anggaran yang memang seharusnya dapat melindungi masyarakat miskin. Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi salah satu jalan keluar. Demikian juga ketika belakangan ini krisis ekonomi global melanda dunia tanpa kecuali.Pemerintah bersama DPR telah melakukan berbagai adjustment atau penyesuaian sehingga sampai pada keputusan untuk memberikan stimulus fiskal sebesar Rp73,3 triliun terdiri atas stimulus perpajakan Rp56,3 triliun melalui penurunan tarif PPh, PPN, dan BM DTP,PPh Pasal 21,PPh Pasal 25,serta fasilitas pajak lain. Untuk stimulus belanja sebesar Rp17 triliun terdiri atas infrastruktur Rp12,2 triliun dan Rp4,8 triliun untuk subsidi langsung dan energi. Belum Tercapai? Harus diakui, dalam kondisi yang serbaberubah dan tidak menentu seperti ini, rasanya memang tidak fair jika kita menimpakan kesalahan tidak tercapainya target itu sebagai bagian dari kegagalan pemerintah. Karena disadari, siapa pun orang atau pemerintahannya, manakala berhadapan dengan persoalan yang jauh di bawah kekuasaan atau kendalinya, kontrol untuk itu akan sulit dilakukan. Pada titik inilah kita harus dapat menggunakan kaca mata objektivitas untuk melakukan penilaian.Memang benar target-target yang tertuang dalam Peraturan Presiden No 7 Tahun 2005 belum tercapai,tapi usaha untuk ke arah sana telah dengan sungguhsungguh dilakukan.Buktinya? Paling sedikit kita bisa mengajukan empat hal untuk menunjukkan bukti. Pertama, berkait dengan adanya kesungguhan di dalam upaya untuk terus-menerus meningkatkan anggaran dan memperbanyak program pada bidang yang telah ditargetkan seperti mengurangi angka kemiskinan. Di bidang ini, pemerintah dari tahun ke tahun bukan hanya telah meningkatkan jumlah anggarannya,tapi juga menambah program untuk mengurangi angka kemiskinan. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sebagai misal, terus meningkat jumlah anggaran maupun jumlah penerimanya. Kalau pada 2005 hanya dianggarkan Rp5,1 triliun dengan jumlah penerima 39,6 juta siswa, pada 2008 lalu dianggarkan Rp11,9 triliun dengan penerima sebanyak 41,9 juta. Demikian juga pada program lain seperti Raskin, Askeskin atau Jamkesmas, BLT, PKH, dan PNPM Mandiri. Semuanya secara signifikan terus ditingkatkan anggarannya. Tentu peningkatan ini bukan berarti makin bertambahnya jumlah orang miskin, tapi lebih pada upaya untuk memperluas jangkauan bantuan yang bukan hanya pada masyarakat sangat miskin, tapi juga pada masyarakat hampir miskin. Tujuannya jelas, agar masyarakat miskin tidak makin bertambah jumlahnya. Kedua,melihat realitas hasil capaian yang telah diperoleh.Meski belum memenuhi target, secara jujur harus diakui telah terjadi pengurangan yang cukup berarti.Terhadap persentase tingkat kemiskinan, misalnya, dari 16,7% pada 2004 kini pada 2008 menurun menjadi 15,4% dan pada 2009 pemerintah memprediksi dapat menekannya mencapai angka 13,5%. Ketiga,di luar peningkatan jumlah anggaran dan hasil yang telah dicapai
[zamanku] Kecewa,Mantan Kapolda Jatim Mundur dari Polri
Kecewa,Mantan Kapolda Jatim Mundur dari Polri JAKARTA (SINDO) – Mantan Kapolda Jawa Timur (Jatim) Irjen Pol Herman Surjadi Sumawiredja mengundurkan diri dari keanggotaan Polri. Dia mengaku kecewa dengan alasan pergantian dirinya sebagai kapolda Jatim pada 19 Februari 2009 lalu. Herman menengarai pergantiannya sebagai kapolda berkaitan dengan penyidikan dugaan pemalsuan daftar pemilih tetap (DPT) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pikada) Jatim.”Saat sertijab (serah terima jabatan),saya langsung mengajukan surat pengunduran diri dari kepolisian per 1 Maret 2009.” ”Selain itu saya ingin bebas,” ujar Herman dalam jumpapersdiHotelGrandkemang, Jakarta Selatan,kemarin. Seperti diberitakan,kasus pemalsuan DPT ini berawal dari laporan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Khofifah Indar Parawansa- Mudjiono (Kaji) terkait dugaan kecurangan dalam pemungutan suara ulang Pilkada Jatim di Bangkalan dan Sampang. Dari 368 sampel lembar DPT berisi 128.390 data pemilih yang dilampirkan Kaji, ditemukan 29.949 suara yang datanya fiktif atau tidak benar. Polda Jawa Timur pada 18 Februari 2009 kemudian menetapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Jatim Wahyudi Purnomo sebagai tersangka dalam kasus itu.Selang sehari setelah penetapan itu, pada 19 Februari 2009,Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri melantik Brigjen Pol Anton Bachrul Alam sebagai Kapolda Jatim, menggantikan Irjen Pol Herman Surjadi Sumawiredja. Beberapa hari kemudian Mabes Polri menganulir status tersangka Wahyudi Purnomo dan menurunkan status kasus itu ke tahap penyelidikan. Herman mengatakan, penetapan tersangka atas Wahyudi Purnomo sebenarnya sudahsesuaiprosedur. Diamengaku telah mendapatkan buktibukti dari Panitia Pengawas (Panwas) bahwa ada sejumlah DPTyangtidaksesuai.”Waktu itu kita mendapatkan kesimpulan bahwa Wahyudi mengetahuiadanya penggelembungan DPT dalam Pilkada Jawa Timur,” nilainya. Dia menuturkan, selang sehari setelah sertijab Kapolda Jatim pada 19 Februari 2009,Kepala Badan Reserse Kriminal Komjen Pol Susno Duadji datang ke Surabaya dan langsung melakukan rapat di Hotel Shangri-La Surabaya. Dalam rapat tersebut Susno memberikan instruksi agar kasus tersebut dihentikan. ”Padahal kita menemukan ada tindakan pidana,” ungkapnya. Dalam jumpa pers kemarin Herman meminta agar kasus pemalsuan DPT dalam Pilkada Jawa Timur diteruskan. Alasannya, DPT akan memengaruhi Pemilu 2009. ”Polisi harus netral. Kalau kasus ini tidak dilanjutkan, saya khawatir ini akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polisi,” katanya. Dia mengakui pengusutan pemalsuan DPT tersebut bisa memengaruhi eksistensi pasangan gubernur dan wakil gubernur saat ini, Soekarwo- Saefullah Yusuf. ”Tapi itu adalah risiko kalau mau mengungkapkan kebenaran,” lanjutnya. Sementara itu,Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Mabes Polri Irjen Pol Abubakar Nataprawira membantah mundurnya Herman terkait kasus Pilkada Jatim. ”Tidak ada kaitannya dengan Pilkada Jawa Timur. Beliau memang diganti karena Mei ini memasuki masa pensiun,”ujarnya di Mabes Polri kemarin. Menurut Abubakar, Herman termasuk salah satu dari lima Kapolda yang diganti.. ”Pokoknya yang kelahirannya bulan lima (Mei) diganti karena akan pensiun,”katanya. Dia menjelaskan, pergantian dilakukan sebelum jatuh masa pensiun karena kalau mendadak akan menyulitkan koordinasi. Padahal, bulan-bulan ini memasuki masa kampanye. Anggota DPR Komisi III Gayus Lumbuun menilai pengunduran diri Herman merupakan hak pribadi.Menurutnya, ada tiga hal bagi anggota Polri bisa keluar dari keanggotaan. Secarasukarela,diberhentikan, dan sakit parah atau meninggal dunia. ”Kalau ada sesuatu itu adalah hak asasi dia untuk memutuskan keluar dari Polri,”katanya. Namun, sikap Herman yang memutuskan mundur sebelum masa pensiun harus diperhatikan.Apabila alasan pengunduran diri yang disampaikan Herman benar, Polri harus menindaklanjuti. ”Sikapnya harus diperhatikan,” desak Gayus. Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) La Ode Hussein mengatakan, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kapolda memang ada di tangan Kapolri. Dia menilai penggantian Herman sebagai kapolda Jatim sudah sesuai mekanisme.. Walau begitu dia berjanji akan mendalami masalah ini. ”Kita akan dalami terlebih dulu, kalau memang benar akan kita pertanyakan,” janjinya. (helmi syarif) http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/221636/38/ http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim
[zamanku] Mengapa Repot-Repot Menggempur Prabowo?
Mengapa Repot-Repot Menggempur Prabowo? (berpolitik.com): Dari sisi manapun, kehadiran buku Buku Letjen (Purn) Sintong Panjaitan yang bertajuk 'Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando' memang seperti hendak menguliti sisi-sisi tergelap dari seorang Prabowo. Terlebih momentum peluncurannya yang berdekatan dengan waktu kampanye pileg pun pilpres. Dalam konteks kompetisi politik, benar atau tidaknya isi buku Sintong bukan lagi sebuah soal besar. Sebab, sekurang-kurangnya buku itu telah membuat orang kembali bertanya-tanya tentang Prabowo. Meragukannya. Bahkan, sejatinya, wacana buku itu bisa mengalir ke berbagai isu-isu lain yang tak dibahas sama sekali. Dari sisi ini, jelas bukunya Sintong bisa berpotensi memicu serangan bergelombang terhadap Prabowo, pun pada Gerindra. Tapi, jika dicermati, serangan Sintong ini sebenarnya bisa menghadirkan sisi lain terhadap citra diri seorang Prabowo. Dari manakah itu? Hal ini berasal dari uraian pokok Sintong tentang figur yang menjadi 'orang baik' yang akan dijadikan korban oleh Prabowo: LB Moerdani. Bagi sebagian kalangan, LB Moerdani jelas bukan figur yang dikagumi. Banyak yang mempercayai, pada era LB Moerdani-lah penggasakan terhadap kekuatan-kekuatan Islam politik mencapai titik puncaknya. Dari sisi personal, LB Moerdani juga diyakini tak akur dengan bapaknya Prabowo, Alm Soemitro Djojohadikusumo. Entah karena alasan apa.Ketidakakuran ini menjadi konkrit karena pernah meletup dalam beberapa pertengkaran tertutup yang terjadi antara anak buahnya Moerdani dengan para pendukung Soemtiro. Berbeda dengan citra LB Moerdani yang tak ramah terhadap kekuatan Islam politik, Prabowo sedari dulu dikenal luas sebagai salah satu jendral 'hijau'. Ia disebut-sebut menggalang dan bergaul akrab dengan kekuatan-kekuatan Islam politik yang ada di tanah air. Dari peta ringkas ini, mudah diduga, secara diam-diam serangan Sintong terhadap Prabowo juga bisa ditafsirkan dan seklaigus diwacanakan sebagai keresahan kelompok non-muslim garis keras yang mengkhawatirkan kehadiran Prabowo. Mereka khawatir akan terjadi kembali pasang naik kekuatan Islam politik di tanah air. Pertanyaannya kemudian, benarkah Prabowo seorang yang memusuhi orang-orang non muslim? Jika Anda menjawab ya, jelas salah besar. Prabowo jelas tak punya pretensi seperti itu. Ibunya yang telah almarhum dan juga adiknya, Hasyim Djojohadikusumo, adalah non-muslim. Dapat dikatakan, Prabowo adalah seorang liberal dan memiliki toleransi yang tinggi. Sekadar catatan, banyak jendral dan tentara yang setia kepada dirinya juga berasal dari kalangan non-muslim. Jadi, kehadiran Sintong dengan bukunya bagai membuka lembaran lama tentang sosok Prabowo. Bila dengan Gerindra Prabowo memposisikan diri sebagai 'nasionalis' tulen, ternyata dirinya juga punya sisi lain. Ia adalah bagian dari kelompok jenderal-jenderal yang apresiatif terhadap kekuatan-kekuatan Islam politik. Kalau mau disederhanakan, Prabowo melanjutkan hubungan baik yang telah lama terbina antara bapaknya yang salah satu tokoh kunci PSI dengan sebagian faksi elit Masyumi. Karena itulah, 'tusukan' Sintong sejatinya malah membantu Prabowo dan Gerindra-nya 'memperluas' pasar pemilih. Dengan adanya Sintong, Prabowo tak perlu repot-repot mempromosikan diri. Sebab, cerita lama itu kembali mendapatkan momentum digulirkan dari mulut ke mulut, dari pengajian ke pengajian. Mereka yang dulu dan kini masih bersama Prabowo bagai mendapat momentum untuk menambah citra baru tentang Prabowo dan karenanya juga pasar pemilih yang baru pula. Jangan salah, Prabowo dan timnya tak sekali-kali akan menjadikan hal ini menjadi pembicaraan di permukaan. Mereka akan membiarkan pembicaraan ini berlangsung secara 'warung kopi'. Yang masih menjadi pertanyaan adalah, mengapa Prabowo sepertinya terus dijadikan sasaran tembak? Dari sisi survei, elektibilitas Prabowo dan Gerindra sepertinya 'stagnan'. Dengan menjadikan dirinya sebagai sasaran tembak, Prabowo bukan tak mungkin justru mendapat 'angin kedua'. Ia bisa mencelat menjadi kandidat kuat. Dorongannya ya dari amunisi serangan itu sendiri. Sebagaimana dilakukan oleh Sintong ini..http://www.berpolitik.com/news.pl?n_id=20382c_id=3param=meEgAoG7Aoz6AXZSkaiB http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim
[zamanku] Membaca Buku Sintong Panjaitan
Membaca Buku Sintong Panjaitan Mengingat Kembali Tragedi 1997-1998 Oleh Tomy Su * ''Justice delayed is justice denied'' (William E. Gladstone, negarawan dan perdana menteri Inggris 1868-1894) --- Bangsa ini memang mudah melupakan. Akibatnya, sosok pelanggar HAM pada masa silam tiba-tiba justru bisa menjadi idola baru bahkan panutan lewat rekayasa iklan politik. Syukurlah selalu saja ada orang yang memberi peringatan. Dia adalah mantan Panglima Kodam IX/Udayana Letjen (pur) Sintong Panjaitan yang menulis buku baru yang mengundang polemik (Jawa Pos, 14 dan 16 Maret 2009). Dalam otobiografinya, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, yang diluncurkan Rabu (11/3), banyak dibeberkan pelanggaran masa lalu. Mulai kasus Santa Cruz di Dili, Timor Timur; penculikan aktivis pada 1997-1998; hingga Tragedi Mei yang semua melibatkan TNI sebagai institusi. Tentang kasus penghilangan paksa, misalnya. Dalam buku itu, Sintong mengungkapkan posisi mantan Komandan Jenderal Kopassus Letjen (pur) Prabowo Subianto dan keterlibatan Tim Mawar. Dia mempertanyakan tanggung jawab komando Prabowo yang mengaku tidak mengetahui operasi tersebut. Dia juga menyatakan kesedihan terkait dengan keterlibatan dan sanksi pidana atas prajurit Kopassus yang terlibat dalam operasi tersebut. Dalam buku itu, Sintong berpendapat, perlu ditelusuri lebih jauh asal-usul perintah yang mereka emban. Derita Korban Apa yang diungkapkan Sintong mewakili kesedihan korban pelanggaran masa silam yang hingga kini tidak pernah mendapatkan jawaban memuaskan dari pemerintah atau pihak-pihak yang semestinya mau bertanggung jawab. Pemerintah SBY-JK memang tidak terlibat dalam pelanggaran HAM sebelum 1998. Tapi, seharusnya dengan perannya, siapa pelaku dan siapa yang harus bertanggung jawab atas kasus pelanggaran HAM masa silam bisa diungkap. Sayang, pemerintah, DPR, dan berbagai pihak yang harus bertanggung jawab, khususnya TNI, justru lebih suka melestarikan impunitas. Memang, impunitas atau bebasnya pelaku pelanggaran dari sanksi hukum menjadi masalah utama di negeri ini. Padahal, impunitas sendiri sudah merupakan sebuah kejahatan. Begitulah dalam praktik hidup berbangsa dan bernegara, kini memang tidak jelas lagi batas antara yang jahat dan yang baik. Yang sudah jelas-jelas jahat, seperti menghilangkan orang atau pemerkosaan wanita-wanita Tionghoa dalam Tragedi 13-15 Mei 1998, justru dibiarkan. Membiarkan atau melindungi pelaku pelanggar HAM jelas merupakan kekeliruan atau kesalahan, dari sisi hukum maupun moral. Sebab, kejahatan pelaku jelas bertentangan dengan semangat dasar negara ini, yakni Pancasila khususnya sila ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Tindak kejahatan itu juga melanggar Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC), khususnya terkait dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang paling menyedihkan, teriakan korban pelanggaran HAM masa silam atau upaya keluarga korban untuk menuntut keadilan sering dibungkam. Harapan korban agar kebenaran diungkap dan kejahatan dihukum hingga kini masih belum terpenuhi. Jeritan istri Wiji Thukul, tangisan ayah-ibu Bimo Petrus dari Malang saat terjadi kasus penghilangan orang. Demikian pula teriakan keluarga Hendrawan Sie korban Trisakti atau tangisan Sumarsih, ibu Wawan, korban Semanggi. Keinginan puluhan wanita Tionghoa korban Tragedi Mei 1998, keinginan para korban untuk melihat keadilan, kini membentur dinding impunitas lagi. Malahan, khusus terkait dengan korban Tragedi Mei 1998, ternyata ini tidak hanya terkait dengan perempuan Tionghoa sebagai korban. Tapi, meliputi pula berbagai investor yang dulu sangat banyak dari Korsel, Taiwan, Hongkong, Filipina, maupun Thailand. Wajah mereka rata-rata hampir sama dengan orang Tionghoa, sehingga jatuhnya korban akhirnya tidak pilih bulu. Asal saja mukanya seperti Tionghoa, tidak peduli orang asing atau orang Jawa, juga jadi korban kebiadaban. Tidak heran jika kemudian tragedi Mei khususnya diperingati di kota-kota besar Asia seperti Singapura, Hongkong, Makau, Shanghai, Taipeh, hingga Sydney atau Perth di Australia. Tragedi Mei juga masih menjadi ganjalan dalam hubungan RI-Tiongkok. Mantan Manager of Department Dong Fang International Travel Service Guangzhou Ltd Yu Wen Hui pernah mengungkapkan, sejumlah daerah di Tiongkok masih trauma dan takut atas peristiwa seperti Tragedi Mei yang diungkap dalam buku Sintong. Akibatnya, mereka enggan berwisata ke Indonesia. Dengan makin baiknya hubungan RI-Tiongkok, diharapkan trauma itu akan menghilang. Makna Pentingnya Pengungkapan kasus masa lalu seperti Tragedi Mei 1998 jelas penting bagi masa depan negeri ini, khususnya dalam sektor investasi asing yang hingga kini masih sepi. Ketika berkunjung ke Tiongkok, Presiden SBY juga mencoba menarik perhatian para investor dari Negeri Tirai Bambu itu. Berbagai analisis politik atau ekonomi sudah dibeber para pakar yang ahli di bidangnya untuk menjelaskan mengapa investor asing,
[zamanku] Tersangka Suap Seret Rama Pratama
Tersangka Suap Seret Rama Pratama Dia mengaku tak tahu-menahu soal tender pembangunan proyek. JAKARTA-- Abdul Hadi Djamal, tersangka kasus suap dana stimulus proyek pengembangan fasilitas laut dan udara di wilayah timur Indonesia, menyeret sejumlah koleganya di Dewan Perwakilan Rakyat. Politikus Partai Amanat Nasional itu menyebut nama Rama Pratama, anggota Panitia Anggaran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Jhonny Allen Marbun, Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR dari Fraksi Demokrat. Ia menyatakan hal itu setelah diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di kantor Komisi semalam. Menurut Hadi Djamal, Jhonny dan Rama ikut hadir dalam pertemuan di Hotel Ritz Carlton guna membahas kenaikan anggaran dana stimulus proyek pengembangan fasilitas laut dan udara wilayah Indonesia timur 2009. Sebelumnya, dana tersebut disepakati sebesar Rp 10,2 triliun, kemudian dinaikkan menjadi Rp 12,2 triliun. Pak Jhonny Allen yang pimpinannya, inisiatif pertemuannya dari dia, kata Hadi. Abdul Hadi Djamal ditangkap oleh tim KPK bersama pegawai Direktorat Perhubungan Laut Darmawati H. Dareho pada awal Maret lalu. Penyidik menemukan uang US$ 90 ribu dan Rp 54,55 juta di mobil Honda Jazz yang mereka tumpangi. Setelah itu, ditangkap pula Hontjo Kurniawan, Komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bakti, Surabaya, yang diduga sebagai pemberi suap. Pejabat KPK mengindikasikan suap yang diterima Hadi Djamal untuk lobi pencairan dana stimulus dalam proyek lanjutan pengembangan fasilitas laut dan udara di wilayah timur Indonesia. “Semua fraksi terlibat dalam pembahasan anggaran dana stimulus ini,” kata Hadi Djamal. Sedangkan dari pemerintah, ia melanjutkan, diwakili Kepala Seksi Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu. Menurut Hadi, dalam pertemuan itu Rama Pratama disebut sebagai yang mengajukan inisiatif kenaikan anggaran dana stimulus dari Rp 10,2 triliun menjadi Rp 12,2 triliun. Saat ditanyai kenapa yang disebut dari Fraksi PKS, Hadi menyatakan, Karena selama ini mereka mengklaim dirinya bersih. Dalam pembahasan kenaikan anggaran itu, Hadi Djamal melanjutkan, sempat dijanjikan imbalan. Ia menyebutnya sebagai aspirasi. Diberikan hak aspirasi. Saya lupa berapa anggarannya,” kata dia, “Tanya Pak Anggito, yang Rp 2 triliun itu kan untuk pimpinan dan anggota mendapatkan aspirasi dari itu. Ada yang ke Departemen Perhubungan dan lain-lain. Saat dimintai konfirmasi, Rama Pratama membantah disebut mendapat bagian dari duit tersebut. “Tidak benar itu, dan saya membantah pernyataan tersebut,” kata dia kepada Tempo melalui pesan pendek semalam. Ia juga mengaku tidak tahu-menahu mengenai tender pembangunan dermaga kawasan timur Indonesia dan tidak terlibat dalam urusan tersebut. “Kalau benar Hadi mengatakan seperti itu, jelas ini black campaign,” kata Rama, yang kembali mencalonkan diri sebagai wakil rakyat ini.. Selain akan meminta konfirmasi kepada Hadi Djamal, ia siap memberikan keterangan di pengadilan. Sementara itu, hingga berita ini ditulis, Anggito belum bisa dimintai tanggapan. Sedangkan Jhonny enggan memberikan keterangan. Saat telepon selulernya dihubungi, salah satu stafnya menyatakan Jhonny sedang sibuk. Namun, sebelumnya, ia sempat membantah disebut terkait dengan kasus Hadi Djamal.CHETA NILAWATY | AQIDA SWAMURTI | DWI WIYANA http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/03/18/headline/krn.20090318..159904.id.html http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim
[zamanku] Les Liaisons Dangereuses
Les Liaisons Dangereuses Asvi Warman Adam Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia JUDUL di atas, yang berarti ”hubungan-hubungan yang berbahaya”, adalah novel yang ditulis Pierre Choderlos de Laclos pada 1782, beberapa tahun sebelum pecah Revolusi Prancis. Novel itu kemudian difilmkan. Tentu saja hubungan asmara dalam karya sastra itu tidak identik dengan hubungan politik militer dalam sejarah Indonesia. Walaupun begitu terdapat kemiripan plot, intrik, ambisi, aliansi pura-pura dalam mencapai tujuan bersama, sungguhpun tersembunyi dendam kesumat di belakangnya. Tanggal 17 Oktober 1952 merupakan tonggak sejarah bukan saja bagi Jenderal Nasution, melainkan juga sejarah militer Indonesia. Ketika itu meriam diarahkan ke Istana, menekan Presiden Soekarno untuk membubarkan parlemen. Bung Karno menolak. Akibatnya, Nasution sebagai Kasad dinonaktifkan. Selama ”menganggur” ia menyusun tulisan tentang Dwifungsi ABRI. Nasution sangat terpukul oleh laporan BISAP (Biro Informasi Staf Angkatan Perang, Zulkifli Lubis) yang mengisahkan dialog Soekarno-Nasution. ”Kalau parlemen itu dibubarkan berarti saya jadi diktator,” kata Bung Karno. ”Kami akan dukung,” ujar Nasution. ”Kalau saya jadi diktator, akan saya pecat kalian,” tukas Bung Karno. Menurut Nasution, pembicaraan itu tidak pernah ada. Merasa difitnah, Nasution menganggap perlu menulis sejarah. Dalam perkembangan selanjutnya, krisis kepemimpinan dalam Angkatan Darat menyebabkan Nasution kembali dilantik jadi KSAD pada November 1955. Hubungan Soekarno-Nasution adalah hubungan ”butuh dan benci”. Menyadari tidak bisa mengalahkan popularitas Bung Karno, Nasution mulai sering menyuarakan ”revolusi belum selesai” agar seirama dengan sang Presiden. Sebelumnya, pada Pemilu 1955, Nasution telah mendirikan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), yang diharapkannya menjadi ”partai tentara”. Usaha ini gagal, hanya empat orang yang terpilih. Sebab itu ia mengajukan ”Jalan Tengah Tentara”, bukan sebagai peserta pemilu tetapi melalui politik pengangkatan. Tentara masuk golongan fungsional di parlemen. Ini dimungkinkan dengan UUD 1945. Karena itu, ketika ditanya wartawan, ”Tentara berada di balik skenario kembali ke UUD 1945 5 Juli 1959?”, Nasution menjawab, ”Betul. Itu memang kepentingan kami.” Perdebatan di Konstituante yang tak kunjung tuntas, beberapa pergolakan daerah—seperti Sumatera Tengah dan Sulawesi—memberikan kesempatan bagi Nasution untuk tampil sejalan dengan Soekarno.. Ia bagaikan orang kedua di republik ini. Sementara itu Soeharto baru meniti karier pada tingkat daerah. Namun Soekarno kurang suka kepada Nasution dan mendekati PKI yang mendukung proyek Nasakom. Sejak 1962, Nasution disingkirkan dan menjadi jenderal tanpa pasukan. Menjelang 1965, polemik tentang revolusi semakin gencar dan berdasarkan itu disusun buku sejarah pergerakan nasional. Untuk melawan buku berhaluan kiri, pada 1964 Nasution membentuk tim dosen sejarah Universitas Indonesia (Nugroho Notosusanto dkk.) menyusun Sejarah Singkat Perjuangan Bersenjata Bangsa Indonesia. Ia juga membentuk Biro Chusus Sejarah Staf Angkatan Bersenjata, cikal bakal Pusat Sejarah ABRI. Lembaga ini kelak sangat berperan dalam membuat sejarah Orde Baru yang (ber)seragam. Kemudian meletuslah Gerakan 30 September 1965. Enam jenderal tewas, Soeharto tampil ke depan. Percobaan kudeta yang gagal itu dijadikan dalih bagi Soeharto untuk menghancurkan PKI, pesaing terberat tentara. Lalu ia menangkap 15 menteri pendukung Soekarno, membubarkan Tjakrabirawa, dan menempatkan pers di bawah kendali Pusat Penerangan AD, dan selanjutnya meraih kursi Presiden. Meskipun kompak membasmi PKI, dalam hal kekuasaan, terdapat rivalitas yang dalam antara Soeharto dan Nasution. Soeharto menyadari seniornya itu memiliki dukungan rakyat, terutama dari kalangan Islam. Setelah ia menjadi presiden, habis manis Nasution dibuang, walaupun MPRS berjasa besar menumbangkan Soekarno. Tindakan Soeharto dapat dilihat dari aspek psikologi-karakter seperti dilakukan Angus McIntyre. Soekarno dinilai over confident sedangkan Soeharto bersifat insecure dengan mekanisme pertahanan diri sangat tinggi. Dapat dimaklumi kegeraman Soeharto ketika terjadi Peristiwa Malari 1974. Perdana Menteri Jepang Tanaka yang melakukan kunjungan kenegaraan harus diantar dengan helikopter dari Istana Negara ke Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma karena Ibu Kota rusuh. Ia merasa ditusuk dari belakang oleh orang yang telah diangkatnya. Dalam kasus ini terungkap pula konflik antara Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Jenderal Ali Moertopo. Keduanya mengeluarkan ”dokumen” dan buku sejarah yang saling menuduh. Hal serupa terjadi pada 1998. Sebelumnya sudah muncul wacana ”jenderal hijau” versus ”jenderal merah-putih”, sungguhpun pembedaan itu tidak nyata. Rivalitas antara Prabowo dan Wiranto diibaratkan seorang pengamat asing sebagai pertarungan antara ”scorpion general” yang berimbas kepada kerusuhan Mei
[zamanku] 'My pardon is a miracle,' remarks Saudi woman who murdered abusive husband
http://www.arabnews.com/?page=1section=0article=120411d=18m=3y=2009pix=kingdom.jpgcategory=Kingdom Wednesday 18 March 2009 (22 Rabi` al-Awwal 1430) 'My pardon is a miracle,' remarks Saudi woman who murdered abusive husband Hayat Al-Ghamdi I Arab News JAZAN: A 55-year-old Saudi woman from the village of Jalah, south of Jazan, has been in prison for more than four years. Originally waiting execution for murdering her abusive husband who she married when she was 13, she was granted a royal pardon substituting capital punishment with a five-year prison term, which is to end in seven months. My pardon is a miracle from Almighty Allah that I never expected, especially after my 11 children demanded I be executed, the woman, known by her initials M.H., told Arab News in an interview at Jazan General Prison. Under Shariah law, children cannot demand the execution of their parents for murder. It was on this basis that M.H. was granted a royal pardon. M.H. looks old and weak. She attributes this not only to her time in prison but to the difficulties she faced during her marriage with her late husband. M.H. is pleased that she was pardoned, not because it saved her from execution but because she would finally be able to see her children who have stopped visiting her. I wanted to be executed to be purged from my sin and to meet Allah with a clean record, she said. M.H. was initially hesitant to tell her story. However, after a few minutes of gentle persuasion she agreed. Looking sad, she explained the run up to the day when she killed her husband. It was a Thursday in the month of Shawwal 1426H (November 2005). I was sitting outside my home when a car suddenly pulled up. Inside were my son Khaled and another man, who turned out to be my brother whom I had not seen for many years and who I thought was long dead, said M.H. My brother immediately grabbed my hand and slapped me in the face three times. He was shouting, calling me a 'whore' and saying he would discipline me for mistreating my husband. My son Khaled repeated what his uncle said and my other son Abdullah, who is a teacher, said I deserved what was happening to me and threatened to put me in a sack and take me to a mental hospital, she added. M.H.'s brother and sons gave her an ultimatum: Correct her behavior or they would take her to hospital on Saturday. After that, they hugged each other congratulating themselves on a job well done. I came inside looking for a rifle, which I found, but it had no ammunition. When my husband saw me looking for the rifle he said I would not use it, she said. He told me I was only bluffing and that I was a liar. He said I had been giving him empty threats for more than six years, she added. I swallowed the humiliation, but kept something in my mind. That was the end of it, I said to myself, remembering that he had repeatedly beaten me, even breaking my arm once. Speaking about the day she shot her husband dead, M.H. said, It was Friday, Shawwal 9, 1426AH (Nov. 11, 2006). I got up early to pray Fajr (morning prayers). I woke my husband up. He was sleeping on a separate bed in the same room. He refused to get up and sarcastically told me to pray that Allah forgives my sins. M.H. said that after a short while, when the sun rose, she opened the windows and looked at some shepherds grazing her sheep and cattle. My husband was looking at me and suddenly asked me which of these men I desired the most. I told him they are all good but it was he who I loved. That comment of his was the straw that broke the camel's back. I grabbed the rifle, loaded it and shot him. One bullet hit his neck, the second his chest, the third hit him in the stomach and the fourth ripped his back, she said. He fell down dead soaked in blood. My children arrived. I threw the rifle away and went to the police station where I admitted killing him. MH said she has no regrets killing her husband who mistreated her and spread rumors that she hated him and was not treating him as a husband. Our problems started about eight years earlier. He claimed that I no longer gave him his legitimate rights as a husband. This despite the fact that we slept together, even on the Tuesday before I killed him, she said. She said she was relieved to be rid of him and was not remorseful. I do not think of him. I do not even see him in my dreams. My only worries are my children who stopped visiting me about a year ago, she added. A mother of six boys and five daughters, MH said all of her sons are educated and that two of them are married. None of the girls are educated. She said her husband worked as a school guard for 14 years, and farmed and grazed cattle before that. He has no relatives ... we are not related. He only had some half brothers and hardly had any communication with them, she said. MH
[zamanku] Islam is for progress, says Prince Khaled
http://www.arabnews.com/?page=1section=0article=120417d=18m=3y=2009pix=kingdom.jpgcategory=Kingdom Wednesday 18 March 2009 (22 Rabi` al-Awwal 1430) Islam is for progress, says Prince Khaled Sultan Al-Tamimi I Arab News CALL FOR REFORM: Makkah Gov. Prince Khaled Al-Faisal delivers a lecture on moderate thinking at King Abdulaziz University in Jeddah on Tuesday. (AN photo by Marwan Al-Johani) JEDDAH: Makkah Gov. Prince Khaled Al-Faisal yesterday denounced propaganda by certain westernized Muslims that Islam and Islamic values are the reason for the backwardness of the community. Islam, on the contrary, is a religion of progress, civilization, justice, equality and freedom, the governor told students and faculty members of King Abdulaziz University while giving a lecture on Saudi moderation. A Saudi youth nowadays finds himself caught between two forms of extremism - each ideology tries to take him to its side leaving him confused and in need of knowing who he is and what his culture stands for, he said. Moderation is the way of life of a progressive Arab Muslim. Society in this country firmly and confidently says 'no' to extremism and westernization and 'yes' to moderation in thinking, politics, economics and culture, he said. Prince Khaled also announced a plan to establish an academic chair - entitled Al-Faisal Chair for Deepening Saudi Moderation - at the university. The governor's lecture was followed by a question and answer session. We are in a quick information age; information is now vast, fast and accessible to anyone ... the world now seems small in this era of information, he said. The lecture was part of a series of meetings and discussions that Prince Khaled has been holding on a regular basis since the start of the year. He explained how Saudi moderation overcame and defeated extremist ideologies since the time of King Abdul Aziz, the founder of Saudi Arabia. Prince Khaled has broached the idea of establishing a cultural council in Makkah province to serve as one of various development mechanisms, particularly to promote moderate thinking. Prince Khaled dwelt on the basic principles that mould the character of the people of Saudi Arabia. These principles, he said, did not come from the Kingdom's oil wealth but from Islam. He said one of the most important aspects of reformation programs in the region was to not just build on the character of individuals but society as a whole. pixel.gifkhaled18.jpg
[zamanku] Bagus, Biar Pejabat Saling Bertempur
http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=newsdetail=trueid=6092 2009-03-18 Bagus, Biar Pejabat Saling Bertempur Rosihan Anwar Mulai Senin, 16 Maret sampai Minggu 5 April, berlangsung kampanye terbuka menjelang Pemilu Legislatif 9 April. Pada masa itu, mengutip judul berita Suara Pembaruan (14/3), pejabat saling bertempur. Menurut Kepala Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Zaenal Arifin Mochtar dan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) Syamsudin Haris, Aturan cuti pejabat negara dalam kampanye adalah bentuk pelanggaran terhadap UU dan potensi munculnya konflik. Selanjutnya, Kampanye pejabat negara pasti mengganggu kinerja pemerintah. Saya bilang: Bagus, biar kinerja pemerintah terganggu agar kepada publik diberikan kesempatan menyadari bahwa andaikata tanpa pemerintahan SBY-Kalla, masyarakat toh bisa berjalan urus diri sendiri cukup baik dan bertimbang rasa. Apakah dengan mengatakan hal tadi saya menghina pemerintah atau bersikap sinis terhadap pejabat-pejabat negara? Tentu tidak. Izinkan saya memberikan keterangan. Dalam diskusi Seratus Tahun Sutan Sjahrir berkaitan dengan perkembangan bangsa masa depan, saya menunjuk fakta bahwa dua negara besar di Asia, selama 30 tahun belakangan ini, mencapai pertumbuhan ekonomi pesat berkesinambungan. Kedua negeri itu, Tiongkok, yang komunis dengan penduduk 1,5 miliar jiwa, dan India, yang demokratis dengan penduduk 1,2 miliar. Sejak era Deng Xiaoping tahun 1979, Tiongkok banting setir dan menginstruksikan, agar dalam pembangunan ekonomi bukan ideologi yang jadi pedoman, melainkan fakta (maknanya pasar bebas, ekonomi kapitalisme-liberalisme). Itu telah mencatat hasil tiada tara dalam sejarah manusia. Tiongkok telah membebaskan 400 juta rakyatnya dari kungkungan rantai kemiskinan dan mengangkat derajat mereka ke dalam golongan kelas menengah (middle class). India, dalam masa 20 tahun belakangan, menciptakan 300 juta penduduknya menjadi kelas menengah. Kemajuan Ekonomi Perbedaan sifat pembangunan di kedua negara itu jelas sekali. Di Tiongkok bersifat top-down, dari atas ke bawah. Partai Komunis memegang monopoli kekuasaan dan memaksakan kehendaknya kepada rakyat. Di India bersifat bottom-up, dari bawah ke atas. Sistem pemerintahnya demokratis, pemimpin dan politisi harus mempertimbangkan apa kata parlemen. Di kedua negara itu, tercapai kemajuan ekonomi luar biasa, kendati kantong-kantong kemiskinan tetap ada. India punya beberapa Silicon Valley (pusat industri Teknologi Informasi Baru), tapi juga tiga Nigeria di dalamnya. Berarti 300 juta rakyat masih di bawah garis kemiskinan. Tiongkok punya kota-kota modern seperti Shanghai dan Canton, tapi di pedalaman terdapat daerah-daerah rakyat miskin. Namun, tak dapat disangkal di kedua negara tadi terdapat dinamika pembangunan. Dalam diskusi seratus tahun Sjahrir, saya ajukan dua model pembangunan Tiongkok dan India sebagai pilihan kepada Indonesia. Sekiranya Indonesia yang berpenduduk nomor 4 terbesar di dunia (220 juta) memutuskan untuk menjadi pemain kelas dunia, lalu memicu pembangunan ekonominya, model mana yang dipilih? Sebagai pengikut paham sosialis demokrat saya kurang tertarik pada model Tiongkok yang top-down, tapi menyukai model India yang bottom-up. Mengapa India? Saya membaca beberapa buku yang ditulis oleh orang-orang India. Buku Planet India karya Mira Kandar, The Elephant, the Tiger, the Cell phone, oleh Sashi Tharoor (mantan Deputi Sekjen PBB) dan The American World oleh Fareed Zakaria, redaktur senior majalah Newsweek, komentator politik CNN. Mereka paparkan keadaan dewasa ini. India sekarang mempunyai lebih banyak miliarder ketimbang di negeri Asia mana pun dan kebanyakan mereka adalah self-made. Pertumbuhan India terjadi tidak lantaran adanya pemerintah, tapi justru tanpa adanya pemerintah. Dia tidak dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Amburadul, kacau, dan sebagian besar tidak direncanakan. Keuntungan-keuntungan utama India adalah suatu sektor swasta yang sejati, hak-hak milik dan kontrak yang mantap, pengadilan yang independen, dan pemerintah hukum (rule of law, sekalipun dia kerap disalahgunakan). Sektor swasta adalah tulangpunggung pertumbuhan India. Perusahaan-perusahaan swasta di India ada yang berasal dari 100 tahun yang silam. Mereka bisa atasi kendala, pangkas birokrasi, hindari prasarana jelek dan bikin profit atau laba. Gurcharan Das, mantan CEO Procter Gamble di India, menyindir Pemerintah tidur pada malam hari dan ekonomi bertumbuh. Pers India kini berkembang subur. Tempo dulu puluhan tahun beritanya didominasi oleh urusan negara, parpol, dan birokrasi yang hanya dimengerti oleh golongan kecil elite. Kini beritanya mengenai orang bisnis, desainer, shopping mall, dan tentu Bollywood (pusat produksi film India). Televisi India berkembang marak. Pada 2006 India punya hampir dua lusin stasiun TV all-news-channel. Persyaratan Indonesia kini punya 40 juta orang tergolong kelas
[zamanku] OOT : Putar Film Kundun
Yth. Bapak/Ibu/Kawan semua, maaf menyita waktunya. mau menginformasikan acara. Terimakasih atas perhatiannya. Salam, Putar Film @Museum Bank Mandiri Ruang Audio Jl. Lapangan Stasiun No.1 (diseberang Stasiun K.A. Kota) Jakarta Pusat Sabtu, 21 Maret 2009, 11.30 Wib Kundun Sutradara : Martin Scorsese; Pemain : Tenzin Thuthob Tsarong Tencho Gyalpo Tibet, tahun 1936. Lhamo seorang bocah berusia 4 tahun di ketahui sebagai reinkarnasi Dalai Lama XIII. Lhamo lalu ditasbihkan sebagai Dalai Lama XIV. Dalai Lama adalah gelar untuk pemimpin pemerintahan dan pemimpin spiritual tertinggi di Tibet. Tradisi di Tibet, setelah Dalai Lama wafat, jiwa nya akan bereinkarnasi ke calon Dalai Lama berikutnya. Di era Dalai Lama XIV, Tibet menghadapi tantangan hebat yaitu kehilangan kedaulatan dan kemerdekaannya. Pada Tahun 1949 Tentara Pembebasan Rakyat Cina menduduki Tibet. Hingga saat ini Tibet menjadi wilayah bagian dari negara Republik Rakyat Cina.. Dalai Lama XIV saat ini masih bermukim di pengasingannya di Dharamsala-India. Seberapa besar arti kemerdekaan dan kedaulatan bangsa negara ?. Masih banyak masyarakat yang hingga kini terus berjuang untuk kemerdekaan bangsa negaranya. Bagaimana dengan Indonesia yang sudah memiliki Indonesia Raya ?. Profil Studi Klub Jejak Langkah Sama halnya bila kita menyenangi dan mau bermain bulutangkis, maka selanjutnya mencari teman-teman atau klub bulutangkis (badminton) dan kemudian bermain bulutangkis bersama secara rutin. Itulah ide dari Studi Klub Jejak Langkah, sarana untuk berbagi wacana tentang Sosial Kemasyarakatan (SosMas). SosMas adalah mengenai Ideologi, Politik, Filsafat, Sosial, Budaya, Lingkungan dan lain-lain. Putar film adalah salah satu sarana yang dijadikan Studi Kasus untuk kemudian isi film yang diputar dibicarakan tapi dikaitkan dengan kondisi di Indonesia. Moga-moga aktifitas Studi Klub dapat berfaedah. Minimal, pendapat di benak dapat tercurahkan serta memperoleh tanggapan dari rekan-rekan yang lain. Lebih jauh lagi diharapkan akan didapat penambahan wacana dan sudut pandang tentang SosMas yang pada akhirnya semoga akan meningkatkan kepedulian terhadap Indonesia. Tentunya Bapak/Ibu/Rekan-Rekan mempunyai pendapat/saran/kritik, sehingga besar harapan kami bahwa hal-hal tersebut dapat disampaikan ke Studi Klub. Untuk lebih lanjut tentang Studi Klub Jejak Langkah, tolong menghubungi : Cooky : 0815 11123669 / Dani 44718732. jejaklang...@googlegroups.com Terhubung langsung dengan banyak teman di blog dan situs pribadi Anda? Buat Pingbox terbaru Anda sekarang! http://id.messenger.yahoo.com/pingbox/
[zamanku] Re:Hongkong bakal jadi pusat finansial Islam
Pusat financial itu pasti ada riba padahal Islam melarang riba, jadi enggak mungkin kalo Hongkong jadi pusat finansial Islam. Tetapi kalo raja2 minyak dari Arab yang beragama menyimpan, menginvestasi, maupun memutarkan uangnya di Hongkong, itu dimungkinkan, tetapi enggak bisa dianggap mewakili Islam karena mereka tidak mengkaitkan aktivitas financial-nya dengan agama Islam. Jadi kalo cuma orang2 kaya beragama Islam bisa berhasil mendominasi pasaran modal di Hongkong janganlah dinamakan sebagai pusat finansial Islam karena hukum agama Islam enggak berlaku disini. Ny. Muslim binti Muskitawati. --- In zamanku@yahoogroups.com, Creaâ ure First creature...@... wrote: Walaupun jakarta atau indonesia adalah negara dengan penduduk islam terbesar didunia, tapi tidak dipercaya oleh intitusi keuangan islam dunia yang bersumber dari arab, karena arab tahu, islam indonesia itu doyan korupsi dan nggak bisa dipercaya. Maka dari itu, dipilihlah negara kafir laknatullah, Hongkong, sebagai pusat financial islam di asia. Bisnis ya bisnis, nggak ada cerita sama agama. Biar seiman kalo banyak tukang tipunya, ya gak main...kepentingan arab sama indonesia apa sih ?  === Hongkong bakal jadi pusat finansial Islam Posted by: Sunny am...@... Mon Mar 16, 2009 10:03 am (PDT) Refleksi : Masyaalloh! Jakarta tak terpakai? http://www.hariante rbit.com/ artikel/rubrik/ artikel.php? aid=63882 Hongkong bakal jadi pusat finansial Islam Tanggal : 14 Mar 2009 Sumber : Harian Terbit HONGKONG, yang merupakan pusat finansial terbesar ketiga di dunia setelah New York dan London, bakal menjadi pusat finansial Islam. Keseriusan pulau ini dalam memfasilitasi finansial Islam terlihat dari pengumuman pemerintah tentang proposal anggaran belanja tahun 2009/10. Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Hongkong akan mengirimkan draf UU ke Dewan Legislatif pada tahun ini dengan tujuan untuk menciptakan bisnis yang setara antara berbagai produk finansial Islam dan produk konvensional. Langkah ini disambut hangat para pemain pasar finansial Islam di kawasan itu. Sambutan hangat juga datang dari negara-negara di Dewan Kerja Sama Teluk GCC dan Eropa. Sekalipun tidak memiliki strategi finansial Islam yang resmi, pemerintah Hongkong pada dua tahun lalu memutuskan untuk mengembangkan pulau itu menjadi pusat pasar modal Islam di tingkat regional dan internasional. Strategi ini juga sejalan dengan aspirasi Hongkong untuk menjadi pusat finansial global sekaligus menawarkan berbagai kesempatan di industri finansial Islam yang mengalami pertumbuhan paling pesat. Namun begitu, beberapa transaksi skala besar sudah dilakukan di Hongkong. Misalnya, sebagian besar mandat Sukuk bank HSBC dibuat oleh tim pasar modal dan pasar utang HSBC di Hongkong. Mereka menyusunnya setelah bekerja sama erat dengan divisi finansial Islam, HSBC Amanah. Dalam rancangan anggaran belanja 2009 yang dipaparkan pada 25 Februari lalu, Sekretaris Finansial Hongkong, John C Tsang menegaskan, pemerintah akan mengembangkan lebih lanjut dan meningkatkan kerja sama finansial dengan pasar finansial Islam. Ini dimaksudkan untuk mengonsolidasikan posisi Hongkong sebagai pusat finansial internasional. Lantaran sebagian besar produk finansial Islam melibatkan penjualan dan pembelian kembali sejumlah aset, transaksi seperti itu memerlukan pertanggungjawaban pajak di Hongkong. Karena itu, pemerintah berencana untuk menyertakan proposal ke Dewan Legislatif pada 2009-10 untuk menciptakan berbagai produk finansial Islam yang setara dengan produk bank konvensional. Pemimpin tertinggi Hongkong, Donald Tsang juga menekankan komitmen pemerintah untuk mendukung perkembangan finansial Islam di kota itu. Pemerintah percaya bahwa sebagai pusat finansial Islam, khususnya untuk instrumen pasar modal dan investasi, Hongkong bakal menawarkan berbagai macam layanan finansial. Perkembangan di Hongkong terjadi menyusul peluncuran Sukuk untuk mata uang rupiah oleh pemerintah Indonesia pada Januari 2009 dan fasilitas sukuk oleh Otoritas Moneter Singapura. Sementara Japan Bank for International Cooperation (JBIC) mengonfirmasikan rencananya untuk pengeluaran Sukuk senilai 500 juta dolar AS di pasaran Malaysia setelah tertunda lantaran kredit macet. Korea Selatan baru-baru ini juga akan mengkaji ulang kebijakan perbankan untuk mengakomodir finansial Islam. Ini berarti bakal terjadi persaingan usaha di bidang layanan finansial Islam di sejumlah negara di Asia Timur. Bahkan dalam KTT Sukuk Asia di Hongkong pada Februari lalu, Eddie Yue, yang menjabat deputi chief executive Otoritas Moneter Hongkong HKMA menjelaskan strategi finansial Islam di pemerintahnya. Mereka akan membangun infrastruktur yang layak dan pengembangan program kesadaran dan pendidikan tentang finansial Islam di tingkat lokal dan dunia. (islamonline/ dia)
[zamanku] Islam tidak mengajarkan anti dunia Re: ISLAM dan Riba
Hati Nurani hati_nurani_2...@... wrote: Islam melarang Umatnya menjadi Orang Peminta-minta. Makanya ISLAM tidak mengenal ROHANIAWAN yang kehidupannya melulu religius. Ulama harus bekerja, menjadi apapun, jangan meminta-minta kepada umatnya. Inilah pernyataan yang paling betul dan ada buktinya dan meskipun enggak terlalu jelas ayatnya dalam Quran dan Hadist, tapi dipahami secara sama oleh semua umat Islam. Sebenarnya bukan dilarang meminta-minta, melainkan dilarang minta tolong kepada orang kafir, dan harus menolak pertolongan orang kafir karena pasti ada maunya. Itulah sebabnya, bantuan dari UN yang masuk ke Gaza kemarin dirampok oleh Hamas untuk kemudian baru di-bagi2kan kepada umat Islam. Demikian juga dulu2nya, Muhammad menolak bantuan orang2 Yahudi, tapi caranya adalah merampok. Menerima bantuan tidak boleh tapi merampok boleh asal orang kafir. Ini merupakan keistimewaan agama Islam yang tidak ada dalam agama lainnya. Ny. Muslim binti Muskitawati.
[zamanku] Orang beragama itu absurd, pokoknya aneh deh!
T = I love Buddha, I love Buddha Bar merupakan opini yang sangat bagus, Mas Leo. Ganesha juga digunakan sebagai nama jalan di Bandung, tempat salah satu almamater saya berada. Karena Mas Leo menjunjung tinggi HAM dan kebebasan berpendapat, boleh dong saya minta tanggapan Mas Leo tentang karikatur Nabi Muhammad di Denmark dan film Fitna di Belanda? Karena salah satu konteksnya adalah Buddha Bar di Jakarta. Kebetulan saya tinggal di Jerman, jadi saya bisa membandingkan nantinya opini Mas dengan opini masyarakat di bagian utara Jerman yang juga menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan HAM :) J = Thanks for your question, walaupun terus terang saya sendiri tidak pernah melihat karikatur Nabi Muhammad dan film Fitna karena saya tidak tertarik. Saya cuma memegang rule of thumb seperti ini, yaitu setiap orang memiliki kebebasan untuk berpendapat apa saja, namanya HAM Kebebasan Berpendapat (Free Speech). Ada juga yg namanya HAM Kebebasn Berekspresi (Freedom of Expression). Berdasarkan HAM Free Speech dan Freedom of Expression, seseorang bisa saja membuat karya apapun, dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan orang lain. Karyanya bisa berupa tulisan, gambar, karikatur, film, atau media apapun, dan yg diungkapkan merupakan pemikiran dari pembuatnya sendiri. Ada orang Denmark yg membuat kartun, dan kartunnya itu disebutnya sebagai kartun Nabi Muhammad. Tetapi, apakah yg dibuatnya benar-benar Nabi Muhammad merupakan hal lain lagi. Menurut saya, yg dibuatnya itu adalah Nabi Muhammad menurut orang itu sendiri. Bagaimana Nabi Muhammad menurut orang lain tentu saja bisa berbeda. Ini cuma soal opini saja, dan ekspressi dari opini itu. Kita tidak bisa mengatur bagaimana orang lain harus beropini atau berpendapat. Kalau mau mengatur agar semua orang berpendapat sesuai dengan pendapat kita, maka artinya kita mau balik ke jaman otoriter seperti masa lalu. Di tulisan I love Buddha, I love Buddha Bar, saya merujuk kepada penulis Arswendo Atmowiloto yg HAM-nya diperkosa oleh Rejim Soeharto gara-gara Nabi Muhammad. Ada tanya-jawab antara Arswendo dan pembaca majalahnya yg bertanya tentang arti mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, yg dijawab oleh Arswendo sebagai tidak ada artinya. Berdekatan dengan kejadian itu, Arswendo juga membuat poll (pengumpulan pendapat) bagi pembaca majalahnya dengan pertanyaan: siapakah tokoh yg paling dikagumi. Hasil pengumpulan pendapat diumumkan, dan ternyata Soeharto menempati urutan pertama, dan Nabi Muhammad menempati urutan keempat. Dan akhirnya meluncurlah Arswendo dengan bebas dan tanpa hambatan, masuk penjara dengan dakwaan menghina Nabi Muhammad. Kemungkinan yg dkutip sebagai alasan resmi adalah poll itu, yg menempatkan Nabi Muhammad dalam urutan keempat, dan bukan tanya-jawabnya, walaupun urutan kejadiannya sangat dekat. Menurut saya, kalau benar poll yg hasilnya menempatkan Nabi Muhammad dalam urutan keempat itulah yg menyebabkan Arswendo menjadi terpidana, maka kasusnya menjadi lebih absurd lagi. Benar-benar absurd. Poll itu kan dilakukan secara umum dan bebas, dan pembaca sendiri yg menjawab, dan secara faktual, setelah dihitung, benar menempatkan Nabi Muhammad dalam urutan keempat. Dan Arswendo cuma melaporkan apa adanya saja. Tetapi, bahkan melaporkan pengumpulan pendapat yg menempatkan Nabi Muhammad sebagai tokoh dikagumi dalam urutan keempat sudah cukup untuk menghantar Arswendo ke penjara. Itu di masa lalu, di tahun 1980-an. Saya masih kecil waktu itu. Sekarang saya juga masih kecil, tapi tidak sekecil dulu lagi, sekarang sudah gedean dikit. So, dalam perspektif HAM, kartun apapun merupakan kreasi dari pembuatnya, baik dinamakan sebagai Nabi Muhammad, Nabirong (Napsu Birahi Merongrong), atau Nabipun (Nabi Apapun). Dia mau menghina ataupun memuji setinggi langit merupakan urusannya sendiri, apa hubungannya dengan kita? Kalau ada diantara kita yg merasa bahwa seharusnya kita tidak membuat kartun dari Nabi Muhammad, maka syariat seperti itu cuma berlaku bagi diri kita sendiri, dan tidak berlaku bagi orang lain. Saya percaya bahwa membuat gambar apapun dari Nabi Muhammad itu haram, tapi apakah saya bisa memaksakan pendapat itu untuk diterima oleh orang lain? Tentu saja tidak bisa. So, syariat apapun yg kita terapkan, itu cuma berlaku bagi diri kita sendiri. Syariat Islam bisa saja diterapkan, tetapi diterapkannya terhadap diri orangnya sendiri, dan bukan terhadap diri orang lain. Kalau sudah mau memaksakan Syariat Islam, Syariat Kristen, Syariat Buddha, dll... terhadap orang-orang lain, maka namanya sudah menginjak-injak HAM orang lain. Kita yg mau mengikuti syariat, kok orang lain yg dirongrong? Begitu pula dengan film Fitna. Itu kan cuma ekspressi dari pembuatnya saja, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau ekspressi orang lain dalam bentuk film, tulisan, gambar, dll... harus menuruti kemauan pribadi kita, maka jadinya kita akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia beradab. Youtube
[zamanku] Biografi Sutan Sjahrir (Edisi Khusus Tempo - 100 Tahun Sjahrir)
Silah simak biografi Sutan Sjahrir juga Hatta, Natsir, Tan Malaka dan Aidit di http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2009/03/biografi-sutan-sjahrir-edisi-khusus-100.html Semoga bermanfaat……. Sutan Sjahrir adalah satu dari tujuh ”Bapak Revolusi Indonesia ”. Dia mendesak Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan walau dia sendiri absen dari peristiwa besar itu. Dia memilih jalan elegan untuk menghalau penjajah. Yakni melalui diplomasi: cara yang ditentang ”Bapak Revolusi” lain. Ideologinya, antifasis dan antimiliter, dikritik hanya untuk kaum terdidik. Maka dia dituduh elitis. Sejatinya, Sjahrir juga turun ke gubuk-gubuk, berkeliling Tanah Air menghimpun kader Partai Sosialis Indonesia . Sejarah telah menyingkirkan peran besar Bung Kecil—begitu Sjahrir biasa disebut. Meninggal dalam pengasingan, Sjahrir adalah revolusioner yang gugur dalam kesepian. TIM EDISI KHUSUS MAJALAH TEMPO Penanggung Jawab: Nugroho Dewanto dan Seno Joko Suyono Kepala Proyek: Bagja Hidayat dan Philipus Parera kunjung pula : http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2009/03/ekonomi-konstitusi-vs-ekonomi.html salam hangat, andreas
[zamanku] Ketidakjujuran Parpol soal Dana Kampanye
Ketidakjujuran Parpol soal Dana Kampanye APApun ideologinya—sosialisme,liberalisme, konservatisme, nasionalisme, marhaenisme, islamisme—jika terkait soal dana kampanye, tingkah laku partai-partai politik (parpol) di Indonesia sama saja. Tidak mau terbuka, kalau tidak dapat dikatakan tidak jujur. Sampai batas akhir waktu penyerahan laporan awal dana kampanye, Senin (9/3), belum ada satu parpol pun yang memberikan laporan awal dana kampanye yang memenuhi syarat sesuai Peraturan KPU No 1/2009 (SINDO, 9/3). Ini juga bertentangan dengan UU No 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, khususnya Pasal 129 ayat (7). Ayat itu menyatakan ”Pembukuan dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah partai politik ditetapkan sebagai peserta pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU. ” Tengoklah saldo awal yang dimiliki parpol yang dilaporkan ke KPU.Partai Gerindra merupakan yang terbesar, Rp15,695 miliar, disusul Partai Demokrat Rp7,027 miliar, PKS Rp6,088 miliar, Partai Hanura Rp5 miliar, dan PPP Rp1,63 miliar. Lalu PKB Rp1,543 miliar,PDIP Rp1,001 miliar, Partai Barisan Nasional dan Partai Patriot masingmasing Rp1 miliar. Kemudian PDS Rp900 juta, PAN Rp743 juta, PBR Rp340 juta,Partai Golkar Rp156 juta, dan yang terkecil Partai PNI Marhaenisme,Rp670.000. Mengenai saldo, apa pun posisinya, sesuai aturan hukum parpol harus memberikan informasi berapa jumlah sumbangan dari para individu yang masing-masing tak boleh lebih dari Rp1 miliar per individu dan dari perusahaan yang tak boleh melebihi Rp5 miliar per perusahaan, dari siapa pula sumbangan itu diberikan (Pasal 131 ayat (1),ayat (2) dan ayat (3)). Dari saldo itu orang akan bertanya-tanya,apakah angka yang diberikan partai-partai politik itu akurat, serius, atau main-main—asal ada laporan keuangan semata. Mari kita hitung secara serius tapi santai, berapa jumlah pengeluaran partaipartai politik untuk belanja iklan kampanye? Dari data AC Nielsen saja secara kumulatif belanja iklan pemerintah dan partai-partai politik naik 66% dari Rp1,327 triliun pada 2007 menjadi Rp2,208 triliun pada 2008. Jika partai-partai politik, calon anggota legislatif, atau bakal calon (balon) presiden memasang iklan di televisi lokal, seperti Bali TV,GTV,Banten TV,Semarang TV,dan sebagainya, per spotyang berdurasi 30 detik biayanya Rp300.000. Kalau di satu stasiun televisi lokal, partai/individu memasang lima kali sehari,angkanya sudah mencapai Rp1,5 juta per hari. Kalau memasang iklannya di televisi nasional, angkanya sangat fantastis, antara Rp16 juta sampai Rp20 juta per spot! Hitung saja pengeluarannya jika dia memasang di lima stasiun televisi nasional yang per harinya mencapai 5–10 spot, lalu kalikan dengan 30 hari per bulan! Kalau memasang iklan di radio Jakarta agak murah,yaitu antara Rp125.000–250.000 di satu radio per spot. Untuk radio lokal bisa lebih murah lagi, sekitar Rp1,5 juta per bulan, yang termurah. Jika partai atau calon presiden memasang iklan di koran Ibu Kota, yang termahal bisa mencapai Rp200 juta per halaman sekali pasang. Hitung juga berapa biaya belanja iklan jika partaipartai politik memercayakan pembuatan dan pemasangan iklannya kepada perusahaan periklanan dalam bentuk total communications, yaitu berupa billboard, radio, media cetak, program televisi, baliho, poster, sosialisasi ke daerah, dan sebagainya.Angkanya bisa mencapai di atas Rp10 miliar. Jika dilakukan oleh konsultan politik, bisa mencapai ratusan miliar rupiah yang mencakup survei,konsultasi, dan pemasangan iklan.Beberapa lembaga survei ditengarai tidak lagi melakukan survei secara independen, melainkan bagian dari konsultasi politik. Apa yang digambarkan di atas baru belanja iklan partai. Bagaimana pula belanja iklan pemerintah yang dapat dikategorikan iklan terselubung yang dikemas dalam iklan layanan masyarakat,seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dikelola Kantor Menko Kesra, atau acara kuliah subuh bersama Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.. KPK dan Bawaslu harusnya mencermati berbagai iklan parpol dan pemerintah itu serta dari mana dananya. Kalau terbukti ada pelanggaran, tanpa pandang bulu harus ada tindakan hukum. Bribes and Kickbacks Dalam politik berlaku premis ”There is no Free Lunch,” alias tidak ada makan siang gratis. Bantuan atau sumbangan kampanye politik, baik dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/ atau badan usaha nonpemerintah tidak mungkin ”bersifat tidak mengikat” seperti termaktub dalam Pasal 130 UU No 10/2008. Orang menyumbang pasti ada tujuan politik, hukum, atau ekonominya, seperti untuk posisi politik, posisi di jajaran birokrasi, posisi di perusahaan milik publik, untuk keuntungan ekonomi semisal tender proyek jika yang disumbang menang mendapatkan perlindungan hukum dan
