RE: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

[nesa...@yahoo.com [GELORA45]]

Hehehehe seneng nih yeah kalau ane bikin salah.

Tetapi ane sadar dan menerima kalau bikin salah, dan minta maaf.

Ente pernah endak begitu?!

 

Nesare

 

 

From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] 
Sent: Thursday, September 14, 2017 5:32 PM
To: Yahoogroups <gelora45@yahoogroups.com>
Subject: RE: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti 
rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

 

  

Beliau-nya itu lagi kesurupan, ha ha ha ha.

 

---In GELORA45@yahoogroups.com <mailto:GELORA45@yahoogroups.com> , 
<ilmesengero@... <mailto:ilmesengero@...> > wrote :



 

Saya tidak pernah membicara NEP! 

RE: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

[nesa...@yahoo.com [GELORA45]]

Sori banget, salah tulis seharusnya lusi bukan sunny.

Jadi selengkapnya begini:

 

 

Sunny (saya ralat seharusnya Lusi): Sementara itu menurut catatan diskusi ini, 
bung yang tidak memberikan
jawaban atas dua pertanyaan saya ttg perlunya syarat-syarat
untuk melaksanakan suatu kebijakan perekonomian hingga bisa dinilai
sebagai NEP, lih.(1) dibawah, dan sekaligus pertanyaan saya, lih.(2) ttg
sistim perekonomian di Indonesia sekarang ini, yang berbunyi:
(1) Karena untuk melaksanakan NEP ada syarat-syarat tertentu dan yang
utama sistim kekuasaan politik kaum penghisap sudah ditumbangkan dan
semua alat-alat produksi berada di tangan klas buruh. Di Indonesia
bagaimana?
(2) Apa di Indonesia sistim kekuasaan kaum penghisap sudah ditumbangkan
dan semua alat-alat produksi sudah berada di tangan klas buruh?

 

Nesare: Pertama: bung bilang saya belum menjelaskan 2 pertanyaan ini? Sudah 
saya komentari dan memang tidak mendetail krn bukan itu konteksnya. Bagi saya 
konteks penekanan bung itu adalah NEP tidak sama dengan kapitalisme. Bagi saya 
ini salah. Jelas NEP menerapkan prinsip kapitalisme. Komentar saya sudah saya 
tulis dengan jelas: “Ngapain dikasih syarat? Wong syaratnya sudah ada waktu itu 
memang buruh sdh menang dan kaum penghisap sdh kalah.”

 

Oh jadi NEP itu bukan menerapkan prinsip2 kapitalisme?

Lah kalau bukan, kenapa Trotsky menentang Lenin? Malahan Stalin membubarkan NEP 
setelah menang.

 

Nesare "...,tetapi kalau bung mau mengatakan bahwa NEP tidak sama dengan 
kapitalisme ya tetap salah."

Lusi: Sekali lagi di sini bung lebih pinter dari Lenin. Wong Lenin sudah 
menetapkan kondisi sistimnya, yaitu kekuasaan klas proletariat dlm
masyarakat untuk melaksanakan NEP ciptaan dia itu.

 

Nesare: kan sudah saya komentari kondisi sistimnya sudah ada: “proletar sudah 
menang dan kaum penghisap sudah kalah”. Dari mana bung bisa mengultimatum saya 
lebih pinter dari Lenin? Saya katakan Lenin menerapkan prinsip kapitalisme 
dengan NEP nya. Bung bilang bukan krn “kondisi dan syarat2nya”, sedangkan 
kondisi dan syarat2nya sudah terpenuhi oleh Lenin. Kenapa Trotsky tidak setuju 
dan Stalin menganulir/membatalkan NEP setelah dia menang?

 

Nesare: Sekarang bung berargumen lagi bahwa ada 2 fakultas: ekonomi sosialisme 
dan ekonomi kapitalisme. Mau dipisah gimanapun, gak akan bisa merubah arti 
ekonomi nya sendiri dari aplikasinya ke ideologi kapitalisme dana tau 
sosialisme. Betul bung bisa berargumen bahwa NEP masuk ekonomi sosialisme. Saya 
setuju ini. Penjelasannya seperti diatas.

Lusi: Bung salah menafsirkan kalimat saya. Itu tidak ada hubungannya dengan
arti kata fakultas seperti yang bung tulis itu. Istilah "ekonomi
sosialisme dan ekonomi kapitalisme" dlm kalimat saya itu menyangkut msl
kapitel atau bab-bab dalam kurikulum ilmu pengetahuan ekonomi yang
dikuliahkan, sedangkan istilah fakultas itu punya arti pembagian susunan
admininstratif dalam suatu universitas sesuai kejuruannya.

 

Nesare: apanya yang salah? Saya tidak mempersoalkan fakultas itu adalah 
department. Baca dan cerna baik2 tulisan saya. Mau ekonomi sosialisme, ekonomi 
kapitalisme, ekonomi kerakyatan, ekonomi komunis, ekonomi trump, ekonomi 
Habibie, ekonomi merkel, ekonomi Syariah, ekonomi klasik, ekonomi apapun tidak 
akan dapat memisahkan dan lari dari arti ilmu ekonomi itu sendiri. ekonominya 
mah tetap mau diterapkan bagaimanapun! Kenapa bung beranggapan bahwa ekonomi 
sosialisme itu beda dengan ekonomi kapitalisme karena bung melihatnya dari 
ideologi. Ya jelas memang berbeda tetapi perbedaannya adalah penerapannya. 
Bukan ilmu ekonominya itu sendiri. ilmu ekonominya tetap sama. Mau diterapkan 
dimana dan dalam kondisi apapun ya teori2 ekonominya tetap sama.

 

Nesare

 

 

From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] 
Sent: Thursday, September 14, 2017 4:37 PM
To: Gelora 45 <GELORA45@yahoogroups.com>
Subject: RE: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti 
rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

 

  

 

Saya tidak pernah membicara NEP! 

Re: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

['Lusi D.' lus...@rantar.de [GELORA45]]

Bung Sunny yb.

Kalau bung baca jawaban Nesare thd pendapat saya, dia seenaknya saja
menuliskan nama bung yang mestinya itu nama saya (pertanyaan saya pada
dia), karena diskusi msl tema tsb berlangusng antara dia dengan saya.

Supaya jelas sangkut-pautnya, berikut saya kutipkan email-Nesare yg
saya maksud; 
Subject: RE: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar
dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.
Date: Thu, 14 Sep 2017 07:43:12 -0400

<< Sunny:[harusnya Lusi:] Sementara itu menurut catatan diskusi ini,
bung yang tidak memberikan jawaban atas dua pertanyaan saya ttg perlunya
syarat-syarat untuk melaksanakan suatu kebijakan perekonomian hingga
bisa dinilai sebagai NEP, lih.(1) dibawah, dan sekaligus pertanyaan
saya, lih.(2) ttg sistim perekonomian di Indonesia sekarang ini, yang
berbunyi: 

(1) Karena untuk melaksanakan NEP ada syarat-syarat tertentu
dan yang utama sistim kekuasaan politik kaum penghisap sudah
ditumbangkan dan semua alat-alat produksi berada di tangan klas buruh.
Di Indonesia bagaimana?

(2) Apa di Indonesia sistim kekuasaan kaum penghisap sudah ditumbangkan
dan semua alat-alat produksi sudah berada di tangan klas buruh? >>.

Tapi diskusi dengan dia itu saya hentikan, termasuk atas tanggapan dia
yang menuliskan nama bung itu, karena ternyata antara yang dipersoalkan
dengan jawabannya apalagi metode menanggapinya makin berbeda dan
masalah yang ditanggapinya makin jauh persoalannya disamping sering
tidak nyambung.
 
Maaf kalau membuat bung serba tanda tanya. Saya menilai dia sudah mulai
senile.

Salam. Lusi.-






Am Thu, 14 Sep 2017 22:36:34 +0200
schrieb "Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]"
<GELORA45@yahoogroups.com>:

> Saya tidak pernah membicara NEP!

RE: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

Beliau-nya itu lagi kesurupan, ha ha ha ha.
---In GELORA45@yahoogroups.com,  wrote :


Saya tidak pernah membicara NEP! 

RE: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

[nesa...@yahoo.com [GELORA45]]

Sunny: Sementara itu menurut catatan diskusi ini, bung yang tidak memberikan
jawaban atas dua pertanyaan saya ttg perlunya syarat-syarat
untuk melaksanakan suatu kebijakan perekonomian hingga bisa dinilai
sebagai NEP, lih.(1) dibawah, dan sekaligus pertanyaan saya, lih.(2) ttg
sistim perekonomian di Indonesia sekarang ini, yang berbunyi:
(1) Karena untuk melaksanakan NEP ada syarat-syarat tertentu dan yang
utama sistim kekuasaan politik kaum penghisap sudah ditumbangkan dan
semua alat-alat produksi berada di tangan klas buruh. Di Indonesia
bagaimana?
(2) Apa di Indonesia sistim kekuasaan kaum penghisap sudah ditumbangkan
dan semua alat-alat produksi sudah berada di tangan klas buruh?

 

Nesare: Pertama: bung bilang saya belum menjelaskan 2 pertanyaan ini? Sudah 
saya komentari dan memang tidak mendetail krn bukan itu konteksnya. Bagi saya 
konteks penekanan bung itu adalah NEP tidak sama dengan kapitalisme. Bagi saya 
ini salah. Jelas NEP menerapkan prinsip kapitalisme. Komentar saya sudah saya 
tulis dengan jelas: “Ngapain dikasih syarat? Wong syaratnya sudah ada waktu itu 
memang buruh sdh menang dan kaum penghisap sdh kalah.”

 

Oh jadi NEP itu bukan menerapkan prinsip2 kapitalisme?

Lah kalau bukan, kenapa Trotsky menentang Lenin? Malahan Stalin membubarkan NEP 
setelah menang.

 

Nesare "...,tetapi kalau bung mau mengatakan bahwa NEP tidak sama dengan 
kapitalisme ya tetap salah."

Lusi: Sekali lagi di sini bung lebih pinter dari Lenin. Wong Lenin sudah 
menetapkan kondisi sistimnya, yaitu kekuasaan klas proletariat dlm
masyarakat untuk melaksanakan NEP ciptaan dia itu.

 

Nesare: kan sudah saya komentari kondisi sistimnya sudah ada: “proletar sudah 
menang dan kaum penghisap sudah kalah”. Dari mana bung bisa mengultimatum saya 
lebih pinter dari Lenin? Saya katakan Lenin menerapkan prinsip kapitalisme 
dengan NEP nya. Bung bilang bukan krn “kondisi dan syarat2nya”, sedangkan 
kondisi dan syarat2nya sudah terpenuhi oleh Lenin. Kenapa Trotsky tidak setuju 
dan Stalin menganulir/membatalkan NEP setelah dia menang?

 

Nesare: Sekarang bung berargumen lagi bahwa ada 2 fakultas: ekonomi sosialisme 
dan ekonomi kapitalisme. Mau dipisah gimanapun, gak akan bisa merubah arti 
ekonomi nya sendiri dari aplikasinya ke ideologi kapitalisme dana tau 
sosialisme. Betul bung bisa berargumen bahwa NEP masuk ekonomi sosialisme. Saya 
setuju ini. Penjelasannya seperti diatas.

Lusi: Bung salah menafsirkan kalimat saya. Itu tidak ada hubungannya dengan
arti kata fakultas seperti yang bung tulis itu. Istilah "ekonomi
sosialisme dan ekonomi kapitalisme" dlm kalimat saya itu menyangkut msl
kapitel atau bab-bab dalam kurikulum ilmu pengetahuan ekonomi yang
dikuliahkan, sedangkan istilah fakultas itu punya arti pembagian susunan
admininstratif dalam suatu universitas sesuai kejuruannya.

 

Nesare: apanya yang salah? Saya tidak mempersoalkan fakultas itu adalah 
department. Baca dan cerna baik2 tulisan saya. Mau ekonomi sosialisme, ekonomi 
kapitalisme, ekonomi kerakyatan, ekonomi komunis, ekonomi trump, ekonomi 
Habibie, ekonomi merkel, ekonomi Syariah, ekonomi klasik, ekonomi apapun tidak 
akan dapat memisahkan dan lari dari arti ilmu ekonomi itu sendiri. ekonominya 
mah tetap mau diterapkan bagaimanapun! Kenapa bung beranggapan bahwa ekonomi 
sosialisme itu beda dengan ekonomi kapitalisme karena bung melihatnya dari 
ideologi. Ya jelas memang berbeda tetapi perbedaannya adalah penerapannya. 
Bukan ilmu ekonominya itu sendiri. ilmu ekonominya tetap sama. Mau diterapkan 
dimana dan dalam kondisi apapun ya teori2 ekonominya tetap sama.

 

Nesare

 

 

From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] 
Sent: Wednesday, September 13, 2017 9:09 AM
To: nesa...@yahoo.com [GELORA45] <GELORA45@yahoogroups.com>; Tatiana Lukman 
<jetaimemuc...@yahoo.com>; GELORA45@yahoogroups.com; 
nasional-l...@yahoogroups.com
Subject: Re: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti 
rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

 

  

Nesare:

> Bung jangan mengultimatum saya lebih mengerti NEP drpd lenin!
> Bukan begitu kalau mau berdiskusi dengan baik.

Lusi:

Bagi saya penilaian bung ini nggak soal. Karena ukuran apa yang baik
atau tidak baik thd suatu pandangan, bagi kita masing-masing tidak
harus sama. Tergantung pengetahuan yang dimiliki dan bahkan kalau ilmu
sosial termasuk pendirian dan sikap seseorang terhadap masalah yang
dipersoalkan.

Sementara itu menurut catatan diskusi ini, bung yang tidak memberikan
jawaban atas dua pertanyaan saya ttg perlunya syarat-syarat
untuk melaksanakan suatu kebijakan perekonomian hingga bisa dinilai
sebagai NEP, lih.(1) dibawah, dan sekaligus pertanyaan saya, lih.(2) ttg
sistim perekonomian di Indonesia sekarang ini, yang berbunyi:

(1) Karena untuk melaksanakan NEP ada syarat-syarat tertentu dan yang
utama sistim kekuasaan politik kaum penghisap sudah ditumbangkan dan
semua alat-alat produksi berada di tangan klas buruh. Di Ind

Re: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

['Lusi D.' lus...@rantar.de [GELORA45]]

a.


> Nesare

> "...,tetapi kalau bung mau mengatakan bahwa NEP tidak sama dengan
> kapitalisme ya tetap salah."


Lusi:

Sekali lagi di sini bung lebih pinter dari Lenin. Wong Lenin sudah
menetapkan kondisi sistimnya, yaitu kekuasaan klas proletariat dlm
masyarakat untuk melaksanakan NEP ciptaan dia itu.

Artinya kepemilikan alat-alat produksi itu bukan lagi dikuasai oleh si
kapitalis. Tindakan fundamental penegakan kediktaturan klas proletar
ini punya arti, bahwa nilai-lebih yang dihasilkan dlm proses produksi
bukan lagi milik si kapitalis sesuai dengan sistim hubungan produksi
baru yang bersifat sosialis, sudah ditentukan menjadi milik sosial dan
titik beratnya diatur untuk kepentingan sosial, bukan lagi untuk
melancarkan sistim penghisapan manusia atas manusia demi mendapatkan
keuntungan. Nah ini sudah masalah pendirian klas. Tapi bung tetap
ngèyèl. Yah silahkan saja.

Karena itu saya mengambil keputusan soal ini cukup sekian saja
berdiskusi dng bung.

Lusi.-






 
>  
> 
> From: Lusi GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] 
> Sent: Thursday, September 7, 2017 4:57 PM
> To: nesa...@yahoo.com [GELORA45] <GELORA45@yahoogroups.com>
> Cc: GELORA45@yahoogroups.com; nasional-l...@yahoogroups.com; Tatiana
> Lukman <jetaimemuc...@yahoo.com> Subject: Re: Trs: [GELORA45]
> Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi
> oleh bung Karno.
> 
> 
> Menurut kurikulum politik ekonomi marxis yang termasuk wajib diajarkan
> di setiap universitas, ada dua kategori disiplin keilmuan Ekonomi
> Marxis: Ilmu Ekonomi Politik Kapitalisme dan Ilmu Ekonomi Politik
> Sosialisme. Adapun NEP itu termasuk dalam kategori disiplin Ilmu
> Ekonomi Politik Sosialisme. Menjadi langkah awal untuk memutar roda
> pembangunan ekonomi sosialisme dibawah syarat-syarat kekuasaan
> politik kaum penghisap sudah ditumbangkan dan semua alat-alat
> produksi berada di tangan klas buruh.
> 
> Tidak ada yang melarang bung menafsirkannya seperti yang bung tulis di
> bawah itu. Mengapa? Kan Bung Nesare lebih mengerti tentang NEP
> dibandingkan dengan penciptanya sendiri, seorang marxis bernama Lenin.
> 
> Nah tentang NEP ini cukup demikian saja timbrungan saya.
> 
> Lusi.-
> 
> Am Thu, 7 Sep 2017 11:45:07 -0400
> schrieb "nesa...@yahoo.com [GELORA45]
> <mailto:nesa...@yahoo.com%20[GELORA45]> " <GELORA45@yahoogroups.com
> <mailto:GELORA45@yahoogroups.com> >:
> 
> > Argument bung itu kan syarat2nya NEP?!
> > 
> > Lenin menjalankan kapitalisme tidak? Jawabannya jelas iya. Jelas
> > sekali progression menuju state capitalism didalam workers’ state.
> > Itu adalah system ekonomi yg mencakup free market dan kapitalisme
> > walaupun harus ikut state control. 
> > Ngapain dikasih syarat? Wong syaratnya sudah ada waktu itu
> > memang buruh sdh menang dan kaum penghisap sdh kalah.
> > Oh kalau bukan sosialisme, gak boleh menerapkan NEP?
> > Atau maksudnya negara kapitalisme gak boleh menerapkan NEP krn NEP
> > milik negara sosialisme?
> > Macem2 saja argumennya.
> > Nesare
> > 
> > 
> > 
> > From: Lusi GELORA45@yahoogroups.com
> > <mailto:GELORA45@yahoogroups.com> [mailto:GELORA45@yahoogroups.com]
> > Sent: Thursday, September 7, 2017 11:01 AM To: nesa...@yahoo.com
> > Subject: Re: Trs: [GELORA45]
> > Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi
> > nasionalisasi oleh bung Karno.
> > 
> > Nimbrung sedikit atas diskusi tanggapan Nesare versus Tatiana soal
> > NEP.
> > 
> > Kutipan mulai,
> > 
> > Nesare:  
> > > 
> > > Saya bilang lenin saja menerapkan NEP walaupun dia anti
> > > kapitalisme itu karena kalau negara lagi susah apalagi berkaitan
> > > dengan duit, cara apapun akan dipakai pemimpinnya. Ini yang
> > > dilakukan lenin dalam menanggungi masalah ekonomi rusia waktu itu
> > > yg lagi kesusahan.
> > > 
> > > Pendapat dan tindakan itu hal yang berbeda dan bisa berlainan.
> > > Pendapat Lenin sosialis tetapi tindakan nya NEP.
> > > Begitu juga bung Karno sosialis tetapi tindakannya bikin UU PMA
> > > 1958.
> > > Dah ngerti?!
> > > . . . . .
> > > Nesare   
> > 
> > Kutipan selesai.
> > 
> > 
> > Lusi:
> > 
> > Arti dan nuansa NEP itu bukan kapitalisme seperti banyak sangkaan
> > orang. Misalnya pendapat bung diatas: "Saya bilang lenin saja
> > menerapkan NEP walaupun dia anti kapitalisme itu . . .)".
> > 
> > Karena untuk melaksanakan NEP ada syarat-syarat tertentu dan yang
> > utama sistim kekuasaan politik kaum penghisap sudah ditumbangkan dan
> > semua alat-alat produks

Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 Pada Minggu, 10 September 2017 5:10, "'Chan CT' sa...@netvigator.com 
[GELORA45]" <GELORA45@yahoogroups.com> menulis:
 

     Hanya orang BODOH yang bisa mengatakan orang yang berbuat SALAH adalah 
BODOH! Setiap orang didunia ini, betapapun pintar dan genial nya, sebagai 
manusia biasa, tetap bisa saja berbuat KESALAHAN! Tapi, kesalahan apapun yang 
dilakukan TIDAK HARUS menegasi dan menyangkal kegeniusan dan kebesaran jiwa 
pimpinan macam Lenin, Stalin dan Ketua Mao, ...! Lenin dan Stalin dengan segala 
kesalahan yang dilakukan TETAP adalah Pemimpin BESAR Rakyat Sovyet, begitu juga 
Ketua Mao dengan segala kesalahan yang terjadi TETAP adalah Pemimpin BESAR 
Rakyat Tiongkok! Sebaliknya, orang-orang yang berhasil melihat kesalahan orang 
lain setelah melewati praktek yang terjadi, TIDAK MESTI lebih pintar dan lebih 
genial dari Lenin, Stalin dan Ketua Mao, ...! Hanya orang-orang BODOH yang 
TIDAK BISA gunakan otak sendiri, ... bisanya hanya mendewakan Lenin-Stalin-Mao 
dengan mudah menuduh orang-orang yang BERBEDA dengan dirinya dan berani 
mengkritik, adalah REMO, PENGHIANAT, RENEGAT, ...    From: Tatiana Lukman 
jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45] Sent: Sunday, September 10, 2017 12:06 AMTo: 
Lusi D. ; nesa...@yahoo.com [GELORA45] Cc: Yahoogroups ; DISKUSI FORUM HLD 
Subject: Re: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti 
rugi nasionalisasi oleh bung Karno.   Inilah pencerminan orang yang bicara ttg 
NEP tapi memisahkannya dari situasi kongkrit Rusia ketika itu. Dia tahunya dan 
berpegang pada " Lenin menerapkan kapitalisme negara.. ". Dus kenapa Jokowi 
tidak boleh menerapkan kapitalisme negara??? Emangnya NEP milik Lenin atau 
milik Soviet saja? Seperti Chan juga yang ambil alasan "Lenin juga menerapkan 
"kapitalisme negara" , dus Deng xiao ping benar!! Deng bukan remo, tapi justru 
"penyelamat" Tkk dengan melahirkan "perkembangan dan pertumbuhan dua digit". 
Jadi tidak bisa diharapkan mereka akan mau menganalisa dan meninjau lebih dalam 
apa arti dan dampak dari adanya "kediktaturan proletariat", adanya sebuah 
partai proletar, dan adanya seorang pemimpin seperti Lenin. Buat mereka mah 
Lenin tidak berarti apa-apa, wong Chan juga menganggapnya goblok karena 
terburu-buru menghantam kaum kapitalis..sama gobloknya dengan Mao yang juga 
terburu-buru masuk dalam revolusi dan pembangunan sosialis!!! Makanya dibetulin 
oleh Deng!!! Pakai penghisapan, tidak apa-apa, tapi tetap sosialisme, hanya 
harus diembel-embeli "kepribadian/ciri Tkk"!!! 
Seperti dulu ketika perdebatan tentang NEP, tak satupun yang mau tahu atau 
berkomentar tentang kata-kata pembimbing Lenin untuk NEP (tiga tahap NEP, 
memperkuat aliansi buruh dan tani, tujuan NEP adalah membangun dasar ekonomi 
sosialis, Rusia dengan NEP akan menghasilkan Rusia sosialis). Dan orang lupa 
bahwa dalam NEP konsesi diberikan kepada pengusaha kecil dan menengah, dan tani 
kaya. Sama sekali tidak ada tuan tanah besar, konglomerat , kabir dan KAPITALIS 
KOMPRADOR seperti di Indonesia sekarang Masuknya modal asing juga sangat 
kecil sekali. Logis!! Siapa yang mau menanam modal di negeri yang sedang 
membangun sosialisme!!??? Dan jangan lupa blokade ekonomi tetap berjalan. Semua 
keadaan ini buat mereka adalah hal-hal yang remeh temeh!!!Tidak penting! 
Pokoknya NEP bisa juga diterapkan oleh Jokowi ! (tahu nggak nanti jawabnya: 
siapa yang bilang Jokowi menerapkan NEP?? Padahal, walaupun tidak dibilang 
dengan kata-kata begitu, tapi kan orang ngerti maksudnya). Begitulah bung Lusi, 
komentar saya.

On Thursday, September 7, 2017 10:57 PM, Lusi D. <lus...@rantar.de> wrote:


Menurut kurikulum politik ekonomi marxis yang termasuk wajib diajarkan
di setiap universitas, ada dua kategori disiplin keilmuan Ekonomi
Marxis: Ilmu Ekonomi Politik Kapitalisme dan Ilmu Ekonomi Politik
Sosialisme. Adapun NEP itu termasuk dalam kategori disiplin Ilmu Ekonomi
Politik Sosialisme. Menjadi langkah awal untuk memutar roda pembangunan
ekonomi sosialisme dibawah syarat-syarat kekuasaan politik kaum
penghisap sudah ditumbangkan dan semua alat-alat produksi berada di
tangan klas buruh.
 Tidak ada yang melarang bung menafsirkannya seperti yang bung tulis di
bawah itu. Mengapa? Kan Bung Nesare lebih mengerti tentang NEP
dibandingkan dengan penciptanya sendiri, seorang marxis bernama Lenin.
 Nah tentang NEP ini cukup demikian saja timbrungan saya.
 Lusi.-
 Am Thu, 7 Sep 2017 11:45:07 -0400
schrieb "nesa...@yahoo.com [GELORA45]" <GELORA45@yahoogroups.com>:
 > Argument bung itu kan syarat2nya NEP?!
> 
> Lenin menjalankan kapitalisme tidak? Jawabannya jelas iya. Jelas
> sekali progression menuju state capitalism didalam workers’ state.
> Itu adalah system ekonomi yg mencakup free market dan kapitalisme
> walaupun harus ikut state control.
> 
>  
> 
> Ngapain dikasih syarat? Wong syaratnya sudah ada waktu itu yaitu
> me

Re: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

Hanya orang BODOH yang bisa mengatakan orang yang berbuat SALAH adalah BODOH! 
Setiap orang didunia ini, betapapun pintar dan genial nya, sebagai manusia 
biasa, tetap bisa saja berbuat KESALAHAN! Tapi, kesalahan apapun yang dilakukan 
TIDAK HARUS menegasi dan menyangkal kegeniusan dan kebesaran jiwa pimpinan 
macam Lenin, Stalin dan Ketua Mao, ...! Lenin dan Stalin dengan segala 
kesalahan yang dilakukan TETAP adalah Pemimpin BESAR Rakyat Sovyet, begitu juga 
Ketua Mao dengan segala kesalahan yang terjadi TETAP adalah Pemimpin BESAR 
Rakyat Tiongkok!

Sebaliknya, orang-orang yang berhasil melihat kesalahan orang lain setelah 
melewati praktek yang terjadi, TIDAK MESTI lebih pintar dan lebih genial dari 
Lenin, Stalin dan Ketua Mao, ...! Hanya orang-orang BODOH yang TIDAK BISA 
gunakan otak sendiri, ... bisanya hanya mendewakan Lenin-Stalin-Mao dengan 
mudah menuduh orang-orang yang BERBEDA dengan dirinya dan berani mengkritik, 
adalah REMO, PENGHIANAT, RENEGAT, ... 



From: Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45] 
Sent: Sunday, September 10, 2017 12:06 AM
To: Lusi D. ; nesa...@yahoo.com [GELORA45] 
Cc: Yahoogroups ; DISKUSI FORUM HLD 
Subject: Re: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti 
rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

  

Inilah pencerminan orang yang bicara ttg NEP tapi memisahkannya dari situasi 
kongkrit Rusia ketika itu. Dia tahunya dan berpegang pada " Lenin menerapkan 
kapitalisme negara.. ". Dus kenapa Jokowi tidak boleh menerapkan kapitalisme 
negara??? Emangnya NEP milik Lenin atau milik Soviet saja? Seperti Chan juga 
yang ambil alasan "Lenin juga menerapkan "kapitalisme negara" , dus Deng xiao 
ping benar!! Deng bukan remo, tapi justru "penyelamat" Tkk dengan melahirkan 
"perkembangan dan pertumbuhan dua digit". Jadi tidak bisa diharapkan mereka 
akan mau menganalisa dan meninjau lebih dalam apa arti dan dampak dari adanya 
"kediktaturan proletariat", adanya sebuah partai proletar, dan adanya seorang 
pemimpin seperti Lenin. Buat mereka mah Lenin tidak berarti apa-apa, wong Chan 
juga menganggapnya goblok karena terburu-buru menghantam kaum kapitalis..sama 
gobloknya dengan Mao yang juga terburu-buru masuk dalam revolusi dan 
pembangunan sosialis!!! Makanya dibetulin oleh Deng!!! Pakai penghisapan, tidak 
apa-apa, tapi tetap sosialisme, hanya harus diembel-embeli "kepribadian/ciri 
Tkk"!!! 


Seperti dulu ketika perdebatan tentang NEP, tak satupun yang mau tahu atau 
berkomentar tentang kata-kata pembimbing Lenin untuk NEP (tiga tahap NEP, 
memperkuat aliansi buruh dan tani, tujuan NEP adalah membangun dasar ekonomi 
sosialis, Rusia dengan NEP akan menghasilkan Rusia sosialis). Dan orang lupa 
bahwa dalam NEP konsesi diberikan kepada pengusaha kecil dan menengah, dan tani 
kaya. Sama sekali tidak ada tuan tanah besar, konglomerat , kabir dan KAPITALIS 
KOMPRADOR seperti di Indonesia sekarang Masuknya modal asing juga sangat 
kecil sekali. Logis!! Siapa yang mau menanam modal di negeri yang sedang 
membangun sosialisme!!??? Dan jangan lupa blokade ekonomi tetap berjalan. Semua 
keadaan ini buat mereka adalah hal-hal yang remeh temeh!!!
Tidak penting! Pokoknya NEP bisa juga diterapkan oleh Jokowi ! (tahu nggak 
nanti jawabnya: siapa yang bilang Jokowi menerapkan NEP?? Padahal, walaupun 
tidak dibilang dengan kata-kata begitu, tapi kan orang ngerti maksudnya). 
Begitulah bung Lusi, komentar saya.



On Thursday, September 7, 2017 10:57 PM, Lusi D. <lus...@rantar.de> wrote:




Menurut kurikulum politik ekonomi marxis yang termasuk wajib diajarkan

di setiap universitas, ada dua kategori disiplin keilmuan Ekonomi

Marxis: Ilmu Ekonomi Politik Kapitalisme dan Ilmu Ekonomi Politik

Sosialisme. Adapun NEP itu termasuk dalam kategori disiplin Ilmu Ekonomi

Politik Sosialisme. Menjadi langkah awal untuk memutar roda pembangunan

ekonomi sosialisme dibawah syarat-syarat kekuasaan politik kaum

penghisap sudah ditumbangkan dan semua alat-alat produksi berada di

tangan klas buruh.


Tidak ada yang melarang bung menafsirkannya seperti yang bung tulis di

bawah itu. Mengapa? Kan Bung Nesare lebih mengerti tentang NEP

dibandingkan dengan penciptanya sendiri, seorang marxis bernama Lenin.


Nah tentang NEP ini cukup demikian saja timbrungan saya.


Lusi.-






Am Thu, 7 Sep 2017 11:45:07 -0400

schrieb "nesa...@yahoo.com [GELORA45]" <GELORA45@yahoogroups.com>:


> Argument bung itu kan syarat2nya NEP?!

> 

> Lenin menjalankan kapitalisme tidak? Jawabannya jelas iya. Jelas

> sekali progression menuju state capitalism didalam workers’ state.

> Itu adalah system ekonomi yg mencakup free market dan kapitalisme

> walaupun harus ikut state control.

> 

>  

> 

> Ngapain dikasih syarat? Wong syaratnya sudah ada waktu itu yaitu

> memang buruh sdh menang dan kaum penghisap sdh kalah.

> 

> Oh kalau bukan sosialisme, 

Re: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

[Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]]

Inilah pencerminan orang yang bicara ttg NEP tapi memisahkannya dari situasi 
kongkrit Rusia ketika itu. Dia tahunya dan berpegang pada " Lenin menerapkan 
kapitalisme negara.. ". Dus kenapa Jokowi tidak boleh menerapkan kapitalisme 
negara??? Emangnya NEP milik Lenin atau milik Soviet saja? Seperti Chan juga 
yang ambil alasan "Lenin juga menerapkan "kapitalisme negara" , dus Deng xiao 
ping benar!! Deng bukan remo, tapi justru "penyelamat" Tkk dengan melahirkan 
"perkembangan dan pertumbuhan dua digit". Jadi tidak bisa diharapkan mereka 
akan mau menganalisa dan meninjau lebih dalam apa arti dan dampak dari adanya 
"kediktaturan proletariat", adanya sebuah partai proletar, dan adanya seorang 
pemimpin seperti Lenin. Buat mereka mah Lenin tidak berarti apa-apa, wong Chan 
juga menganggapnya goblok karena terburu-buru menghantam kaum kapitalis..sama 
gobloknya dengan Mao yang juga terburu-buru masuk dalam revolusi dan 
pembangunan sosialis!!! Makanya dibetulin oleh Deng!!! Pakai penghisapan, tidak 
apa-apa, tapi tetap sosialisme, hanya harus diembel-embeli "kepribadian/ciri 
Tkk"!!! 
Seperti dulu ketika perdebatan tentang NEP, tak satupun yang mau tahu atau 
berkomentar tentang kata-kata pembimbing Lenin untuk NEP (tiga tahap NEP, 
memperkuat aliansi buruh dan tani, tujuan NEP adalah membangun dasar ekonomi 
sosialis, Rusia dengan NEP akan menghasilkan Rusia sosialis). Dan orang lupa 
bahwa dalam NEP konsesi diberikan kepada pengusaha kecil dan menengah, dan tani 
kaya. Sama sekali tidak ada tuan tanah besar, konglomerat , kabir dan KAPITALIS 
KOMPRADOR seperti di Indonesia sekarang Masuknya modal asing juga sangat 
kecil sekali. Logis!! Siapa yang mau menanam modal di negeri yang sedang 
membangun sosialisme!!??? Dan jangan lupa blokade ekonomi tetap berjalan. Semua 
keadaan ini buat mereka adalah hal-hal yang remeh temeh!!! Tidak penting! 
Pokoknya NEP bisa juga diterapkan oleh Jokowi ! (tahu nggak nanti jawabnya: 
siapa yang bilang Jokowi menerapkan NEP?? Padahal, walaupun tidak dibilang 
dengan kata-kata begitu, tapi kan orang ngerti maksudnya). Begitulah bung Lusi, 
komentar saya. 

On Thursday, September 7, 2017 10:57 PM, Lusi D. <lus...@rantar.de> wrote:
 

 Menurut kurikulum politik ekonomi marxis yang termasuk wajib diajarkan
di setiap universitas, ada dua kategori disiplin keilmuan Ekonomi
Marxis: Ilmu Ekonomi Politik Kapitalisme dan Ilmu Ekonomi Politik
Sosialisme. Adapun NEP itu termasuk dalam kategori disiplin Ilmu Ekonomi
Politik Sosialisme. Menjadi langkah awal untuk memutar roda pembangunan
ekonomi sosialisme dibawah syarat-syarat kekuasaan politik kaum
penghisap sudah ditumbangkan dan semua alat-alat produksi berada di
tangan klas buruh.

Tidak ada yang melarang bung menafsirkannya seperti yang bung tulis di
bawah itu. Mengapa? Kan Bung Nesare lebih mengerti tentang NEP
dibandingkan dengan penciptanya sendiri, seorang marxis bernama Lenin.

Nah tentang NEP ini cukup demikian saja timbrungan saya.

Lusi.-





 Am Thu, 7 Sep 2017 11:45:07 -0400
schrieb "nesa...@yahoo.com [GELORA45]" <GELORA45@yahoogroups.com>:

> Argument bung itu kan syarat2nya NEP?!
> 
> Lenin menjalankan kapitalisme tidak? Jawabannya jelas iya. Jelas
> sekali progression menuju state capitalism didalam workers’ state.
> Itu adalah system ekonomi yg mencakup free market dan kapitalisme
> walaupun harus ikut state control.
> 
>  
> 
> Ngapain dikasih syarat? Wong syaratnya sudah ada waktu itu yaitu
> memang buruh sdh menang dan kaum penghisap sdh kalah.
> 
> Oh kalau bukan sosialisme, gak boleh menerapkan NEP?
> 
> Atau maksudnya negara kapitalisme gak boleh menerapkan NEP krn NEP
> milik negara sosialisme?
> 
>  
> 
> Macem2 saja argumennya.
> 
>  
> 
> Nesare
> 
>  
> 
> From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] 
> Sent: Thursday, September 7, 2017 11:01 AM
> To: nesa...@yahoo.com [GELORA45] <GELORA45@yahoogroups.com>
> Cc: GELORA45@yahoogroups.com; nasional-l...@yahoogroups.com
> Subject: Re: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar
> dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.
> 
>  
> 
>  
> 
> Am Thu, 7 Sep 2017 09:44:27 -0400
> schrieb "nesa...@yahoo.com [GELORA45]
> <mailto:nesa...@yahoo.com%20[GELORA45]> " <GELORA45@yahoogroups.com
> <mailto:GELORA45@yahoogroups.com> >:
> 
> Nimbrung sedikit atas diskusi tanggapan Nesare versus Tatiana soal
> NEP.
> 
> Kutipan mulai,
> 
> Nesare:
> > 
> > Saya bilang lenin saja menerapkan NEP walaupun dia anti kapitalisme
> > itu karena kalau negara lagi susah apalagi berkaitan dengan duit,
> > cara apapun akan dipakai pemimpinnya. Ini yang dilakukan lenin dalam
> > menanggungi masalah ekonomi rusia waktu itu yg lagi kesusahan.
> > 
&

RE: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

[nesa...@yahoo.com [GELORA45]]

Betul 51% itu jelas hasil maksimal.

Juga betul pembagian pemerintah pusat DKI, pemerintah daerah papua dan freeport 
harus dipikirkan.

Yang tidak betul adalah mau nasionalisasi freeport baik secara gratis ala 
roeslan maupun nasionalisasi beli saham ala sijonathan.

 

Banyak persoalan yang harus dipikirkan mengambil alih freeport demi kepentingan 
orang banyak di republik muda ini.

 

Nesare

 

 

From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] 
Sent: Saturday, September 9, 2017 5:15 AM
To: GELORA45@yahoogroups.com; temu_eropa <temu_er...@yahoogroups.com>
Cc: JKI <jaringan-kerja-indone...@googlegroups.com>; LISI 
<l...@yahoogroups.com>; indonesia_damai <indonesia_da...@yahoogroups.com>; 
Watch Indonesia! <watchindone...@watchindonesia.org>
Subject: AW: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi 
nasionalisasi oleh bung Karno.

 

  

.

Ikut nimbrung.

 

 

Dari berbagai pertimbangan yg ditulis cukup bagus oleh bung Djie itu, saya kira 
faktor pertimbangan politis yg paling sentral, sehingga paling banyak disoroti. 
Pemerintahan Bung Karno dan Gus Dur terguling antara lain juga karena ada 
masalah dg Feeport.  Kasus 'papa minta saham' pernah juga jadi isu yg panas.

 

'Persetujuan ttg devestasi 51% (dg pembayaran bertahap) dan pembangunan smelter 
adalah hasil kompromi maksimal, yg bisa dicapai oleh pemerintahan Jokowi-JK 
tanpa harus melibatkan arbitrasi internasional.

 

Dalam hal mendapatkan pemasukan bersih yg lebih besar bagi Indonesia, yaitu 
dibidang pajak dan royalti, masih belum ada keputusan yg jelas,  selain 
disebutkan ttg 'pemasukan yg lebih baik dibanding dg kontrak sebelumnya'.

 

Perlu diingat, bhw Pemerintah daerah Papua, yg memiliki 'status otonomi 
khusus', juga menuntut dilibatkan dlm hal bagi hasil antara 3 pihak :  Freeport 
- Pemerintah pusat - Pemerintah daerah Papua.

 

Dalam masalah sangat penting ttg  bagi hasil  ini, ada baiknya menarik 
pelajaran dari pengalaman terbaru, misalnya pengalaman Bolivia dibawah pimpinan 
 Evo Morales dan pertimbangan situasi di Indonesia saat ini.

 

 

Salam,

Arif H.  

 

-

-Original-Nachricht- Betreff: Re: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 
2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

Datum: 2017-09-09T05:41:45+0200

Von: "kh djie dji...@gmail.com <mailto:dji...@gmail.com>  [GELORA45]" 
<GELORA45@yahoogroups.com <mailto:GELORA45@yahoogroups.com> >

An: "Gelora45" <GELORA45@yahoogroups.com <mailto:GELORA45@yahoogroups.com> >

 

 

 

 

  

 

 

Selain cadangan, memangnya berapa banyak aset perusahaan pertambangan?

Cadangan biji2 logam yang ada di bumi sana, kalau Free Port pergi, ya tetap 
milik Indonesia.

Aset perusahaan pertambangan : gedung2, mesin2 , alat2 pengangkutan, installasi 
pengolahan

waste, galangan kapal dan installasinya, tunnel yang dibangun dll.

 

Apakah kalau PTFI angkat kaki pemerintah harus "membeli" aset PTFI? Darimana 
datangnya klausul seperti itu? Apakah tidak bisa menawarkan "membeli" dengan 
harga terjangkau/layak atau PTFI sendiri yang harus memindahkan aset tsb dari 
area pertambangan?

Tergantung bagaimana tertulis perjanjiannya. Kalau tidak ya, peraturan yang 
umum berlaku. Di negeri Belanda, kalau orang sewa rumah, kalau berhenti sewa, 
harus mengembalikan keadaan rumah seperti sebelumnya. jadi kalau dia pasang 
tegel, tegelnya harus dilepas kembali, kecuali kalau penyewa baru mau 
menerimanya. Lha ini, ada perundingan, ada penyewa baru yang mau Kasih sedikit 
kerugian, ada juga yang sengaja mempersuli penghuni lama, diajak eker2an, 
supaya ganti ruginya rendah. Ada juga yang selesai baik2. Tetapi penyewa baru, 
kalau dia pergi, harus melepas tegel itu, kecuali kalau penyewa berikutnya mau 
menerima.

Kalau mau baik2an menyelesaikan kasus Free Port andaikan tidak mau beri 
perpanjangan kontrak, ya Free Port boleh angkat apa2 yang bisa dibawa. Yang 
tertinggal bisa dihitung, apa masih ada harganya kalau dilihat dari penyusutan 
harga yang ada di tata bukunya. Tetapi tidak tahu, apa mau begitu, atau harus 
diputus oleh arbitrase internasional.

Tetapi tidak memperpanjang kontrak, bisa bertahun tahun dapat investor baru 
yang berani masuk . Bertahun tahun nganggur, dan pegawai harus dibayar berat 
sekali. Dari menghasilkan untuk pemerintah, pemerintah justru harus keluar uang 
banyak. Investor baru bisa2 justru minta fasilitas bebas pajak beberapa tahun, 
karena harus investasi banyak memasang mesin2 baru ? Berarti pemerintah 
kehilangan penghasilan.

 

Kalau dinasionalisasi bisa menimbulkan probleem lama sekali di bidang hukum. 
Investor2 yang mau masuk jadi ketakutan, membatalkan niatnya.Bisa saja 
nasionalisasi terjadi, kalau ada pemerintahan baru, yang berani sekali dengan 
beleid lain.

Hanya kalau ekonomi membaik, dapat dukungan rakyat. Kalau memburuk, ya maunya 
digulingkan.

Mungkin ada pendapat lain ?

 

AW: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

['arif.hars...@t-online.de' arif.hars...@t-online.de [GELORA45]]

.
Ikut nimbrung.
 
 
Dari berbagai pertimbangan yg ditulis cukup bagus oleh bung Djie itu, saya 
kira faktor pertimbangan politis yg paling sentral, sehingga paling banyak 
disoroti. Pemerintahan Bung Karno dan Gus Dur terguling antara lain juga 
karena ada masalah dg Feeport.  Kasus 'papa minta saham' pernah juga jadi 
isu yg panas.
 
'Persetujuan ttg devestasi 51% (dg pembayaran bertahap) dan pembangunan 
smelter adalah hasil kompromi maksimal, yg bisa dicapai oleh pemerintahan 
Jokowi-JK tanpa harus melibatkan arbitrasi internasional.
 
Dalam hal mendapatkan pemasukan bersih yg lebih besar bagi Indonesia, yaitu 
dibidang pajak dan royalti, masih belum ada keputusan yg jelas,  selain 
disebutkan ttg 'pemasukan yg lebih baik dibanding dg kontrak sebelumnya'.
 
Perlu diingat, bhw Pemerintah daerah Papua, yg memiliki 'status otonomi 
khusus', juga menuntut dilibatkan dlm hal bagi hasil antara 3 pihak :  
Freeport - Pemerintah pusat - Pemerintah daerah Papua.
 
Dalam masalah sangat penting ttg  bagi hasil  ini, ada baiknya menarik 
pelajaran dari pengalaman terbaru, misalnya pengalaman Bolivia dibawah 
pimpinan  Evo Morales dan pertimbangan situasi di Indonesia saat ini.
 
 
Salam,
Arif H.  
 
-
-Original-Nachricht- Betreff: Re: [GELORA45] Indonesia (Suharto) 
bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.
Datum: 2017-09-09T05:41:45+0200
Von: "kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]" <GELORA45@yahoogroups.com>
An: "Gelora45" <GELORA45@yahoogroups.com>
 
 
 


 
 
 
Selain cadangan, memangnya berapa banyak aset perusahaan pertambangan?
Cadangan biji2 logam yang ada di bumi sana, kalau Free Port pergi, ya tetap 
milik Indonesia.
Aset perusahaan pertambangan : gedung2, mesin2 , alat2 pengangkutan, 
installasi pengolahan
waste, galangan kapal dan installasinya, tunnel yang dibangun dll.
 
Apakah kalau PTFI angkat kaki pemerintah harus "membeli" aset PTFI? 
Darimana datangnya klausul seperti itu? Apakah tidak bisa menawarkan 
"membeli" dengan harga terjangkau/layak atau PTFI sendiri yang harus 
memindahkan aset tsb dari area pertambangan?
Tergantung bagaimana tertulis perjanjiannya. Kalau tidak ya, peraturan yang 
umum berlaku. Di negeri Belanda, kalau orang sewa rumah, kalau berhenti 
sewa, harus mengembalikan keadaan rumah seperti sebelumnya. jadi kalau dia 
pasang tegel, tegelnya harus dilepas kembali, kecuali kalau penyewa baru 
mau menerimanya. Lha ini, ada perundingan, ada penyewa baru yang mau Kasih 
sedikit kerugian, ada juga yang sengaja mempersuli penghuni lama, diajak 
eker2an, supaya ganti ruginya rendah. Ada juga yang selesai baik2. Tetapi 
penyewa baru, kalau dia pergi, harus melepas tegel itu, kecuali kalau 
penyewa berikutnya mau menerima.
Kalau mau baik2an menyelesaikan kasus Free Port andaikan tidak mau beri 
perpanjangan kontrak, ya Free Port boleh angkat apa2 yang bisa dibawa. Yang 
tertinggal bisa dihitung, apa masih ada harganya kalau dilihat dari 
penyusutan harga yang ada di tata bukunya. Tetapi tidak tahu, apa mau 
begitu, atau harus diputus oleh arbitrase internasional.
Tetapi tidak memperpanjang kontrak, bisa bertahun tahun dapat investor baru 
yang berani masuk . Bertahun tahun nganggur, dan pegawai harus dibayar 
berat sekali. Dari menghasilkan untuk pemerintah, pemerintah justru harus 
keluar uang banyak. Investor baru bisa2 justru minta fasilitas bebas pajak 
beberapa tahun, karena harus investasi banyak memasang mesin2 baru ? 
Berarti pemerintah kehilangan penghasilan.
 
Kalau dinasionalisasi bisa menimbulkan probleem lama sekali di bidang 
hukum. Investor2 yang mau masuk jadi ketakutan, membatalkan niatnya.Bisa 
saja nasionalisasi terjadi, kalau ada pemerintahan baru, yang berani sekali 
dengan beleid lain.
Hanya kalau ekonomi membaik, dapat dukungan rakyat. Kalau memburuk, ya 
maunya digulingkan.
Mungkin ada pendapat lain ?

2017-09-08 16:29 GMT+02:00 Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com
<mailto:jonathango...@yahoo.com> [GELORA45] <GELORA45@yahoogroups.com
<mailto:GELORA45@yahoogroups.com> >:
   
   
   
  Selain cadangan, memangnya berapa banyak aset perusahaan pertambangan?
  Apakah kalau PTFI angkat kaki pemerintah harus "membeli" aset PTFI?
  Darimana datangnya klausul seperti itu? Apakah tidak bisa menawarkan
  "membeli" dengan harga terjangkau/layak atau PTFI sendiri yang harus
  memindahkan aset tsb dari area pertambangan?
  Freeport sudah beroperasi sejak penghujung 60-an, memangnya seberapa
  tinggi teknologi waktu itu sehingga sampai sekarang masih belum sanggup
  juga.


  On Friday, September 8, 2017 5:21 AM, Chan CT <sa...@netvigator.com
  <mailto:sa...@netvigator.com> > wrote:


  Lho, ... siapa yang mencampur adukkan selesainya KK dengan nasionalisasi?
  Yang menjadi masalah operasi pertambangan emas yg segede itu, tidak baik
  berhenti operasi dalam waktu lama! Jadi, sebelum selesai KK Freeport
  ditahun 2021, sudah ada ke

Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

   Tampilkan pesan asli Pada Sabtu, 9 September 2017 5:41, "kh djie 
dji...@gmail.com [GELORA45]" <GELORA45@yahoogroups.com> menulis:
 

       Selain cadangan, memangnya berapa banyak aset perusahaan 
pertambangan?Cadangan biji2 logam yang ada di bumi sana, kalau Free Port pergi, 
ya tetap milik Indonesia.Aset perusahaan pertambangan : gedung2, mesin2 , alat2 
pengangkutan, installasi pengolahanwaste, galangan kapal dan installasinya, 
tunnel yang dibangun dll.
Apakah kalau PTFI angkat kaki pemerintah harus "membeli" aset PTFI? Darimana 
datangnya klausul seperti itu? Apakah tidak bisa menawarkan "membeli" dengan 
harga terjangkau/layak atau PTFI sendiri yang harus memindahkan aset tsb dari 
area pertambangan?Tergantung bagaimana tertulis perjanjiannya. Kalau tidak ya, 
peraturan yang umum berlaku. Di negeri Belanda, kalau orang sewa rumah, kalau 
berhenti sewa, harus mengembalikan keadaan rumah seperti sebelumnya. jadi kalau 
dia pasang tegel, tegelnya harus dilepas kembali, kecuali kalau penyewa baru 
mau menerimanya. Lha ini, ada perundingan, ada penyewa baru yang mau Kasih 
sedikit kerugian, ada juga yang sengaja mempersuli penghuni lama, diajak 
eker2an, supaya ganti ruginya rendah. Ada juga yang selesai baik2. Tetapi 
penyewa baru, kalau dia pergi, harus melepas tegel itu, kecuali kalau penyewa 
berikutnya mau menerima.Kalau mau baik2an menyelesaikan kasus Free Port 
andaikan tidak mau beri perpanjangan kontrak, ya Free Port boleh angkat apa2 
yang bisa dibawa. Yang tertinggal bisa dihitung, apa masih ada harganya kalau 
dilihat dari penyusutan harga yang ada di tata bukunya. Tetapi tidak tahu, apa 
mau begitu, atau harus diputus oleh arbitrase internasional.Tetapi tidak 
memperpanjang kontrak, bisa bertahun tahun dapat investor baru yang berani 
masuk . Bertahun tahun nganggur, dan pegawai harus dibayar berat sekali. Dari 
menghasilkan untuk pemerintah, pemerintah justru harus keluar uang banyak. 
Investor baru bisa2 justru minta fasilitas bebas pajak beberapa tahun, karena 
harus investasi banyak memasang mesin2 baru ? Berarti pemerintah kehilangan 
penghasilan.
Kalau dinasionalisasi bisa menimbulkan probleem lama sekali di bidang hukum. 
Investor2 yang mau masuk jadi ketakutan, membatalkan niatnya.Bisa saja 
nasionalisasi terjadi, kalau ada pemerintahan baru, yang berani sekali dengan 
beleid lain.Hanya kalau ekonomi membaik, dapat dukungan rakyat. Kalau memburuk, 
ya maunya digulingkan.Mungkin ada pendapat lain ?
2017-09-08 16:29 GMT+02:00 Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45] 
<GELORA45@yahoogroups.com>:

  Selain cadangan, memangnya berapa banyak aset perusahaan 
pertambangan?Apakah kalau PTFI angkat kaki pemerintah harus "membeli" aset 
PTFI? Darimana datangnya klausul seperti itu? Apakah tidak bisa menawarkan 
"membeli" dengan harga terjangkau/layak atau PTFI sendiri yang harus 
memindahkan aset tsb dari area pertambangan?Freeport sudah beroperasi sejak 
penghujung 60-an, memangnya seberapa tinggi teknologi waktu itu sehingga sampai 
sekarang masih belum sanggup juga.

On Friday, September 8, 2017 5:21 AM, Chan CT <sa...@netvigator.com> wrote:
 

 Lho, ... siapa yang mencampur adukkan selesainya KK dengan nasionalisasi? Yang 
menjadi masalah operasi pertambangan emas yg segede itu, tidak baik berhenti 
operasi dalam waktu lama! Jadi, sebelum selesai KK Freeport ditahun 2021, sudah 
ada kesimpulan bagaimana kelanjutannya,  Kalau tidak ada kesepakatan, PTFI 
harus angkat-kaki sedang RI belum mampu ambil oper, tidak punya dana cukup 
untuk “membeli” aset PTFI, belum ada kemampuan teknologi dan manajemen, ... 
untuk meneruskan operasi. Jadi, tuntutan “nasionalisasi” PTFI tidak masuk akal 
bisa dilaksanakan, belum lagi dilihat dari sudut kekuatan pendukung AS didalam 
Pemerintah Jokowi sekarang ini, ... bagaimana mungkin melaksanakan 
nasionalisasi??? Lalu, harus undang modal-asing lain? Ada negara yg mau dan apa 
bisa memberi keuntungan lebih besar pada RI?  From: Jonathan Goeij 
jonathango...@yahoo.com [GELORA45] Sent: Friday, September 8, 2017 1:29 AMTo: 
Yahoogroups Subject: Re: AW: AW: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 
milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.   Kelihatannya bung 
Chan berpendapat kalau Kontrak Karya th 2021 tidak diperpanjang itu merupakan 
nasionalisasi, saya rasa itu merupakan pengertian yang salah kaprah. 
Nasionalisasi itu kalau pemerintah mengambil alih kepemilikan PT Freeport 
Indonesia dari Freeport McMoran, sedang kalau kontrak tidak diperpanjang PTFI 
tetap milik Freeport McMoran tidak diambil alih sama sekali. Tidak 
memperpanjang kontrak ya tidak memperpanjang kontrak titik, jangan dicampur 
adukkan dengan nasionalisasi.   ---In GELORA45@yahoogroups.com, <SADAR@...> 
wrote :

Aacchh, ... ternyata bung TIDAK mengerti bagaimana bisa mewujudkan CITA-CITA 
menjadi KENYATAAN, tidak bisa menemukan dan menentukan apa kiranya yang bisa 
d

Re: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

[kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]]

*Selain cadangan, memangnya berapa banyak aset perusahaan pertambangan?*
Cadangan biji2 logam yang ada di bumi sana, kalau Free Port pergi, ya tetap
milik Indonesia.
Aset perusahaan pertambangan : gedung2, mesin2 , alat2 pengangkutan,
installasi pengolahan
waste, galangan kapal dan installasinya, tunnel yang dibangun dll.

*Apakah kalau PTFI angkat kaki pemerintah harus "membeli" aset PTFI?
Darimana datangnya klausul seperti itu? Apakah tidak bisa menawarkan
"membeli" dengan harga terjangkau/layak atau PTFI sendiri yang harus
memindahkan aset tsb dari area pertambangan?*
Tergantung bagaimana tertulis perjanjiannya. Kalau tidak ya, peraturan yang
umum berlaku. Di negeri Belanda, kalau orang sewa rumah, kalau berhenti
sewa, harus mengembalikan keadaan rumah seperti sebelumnya. jadi kalau dia
pasang tegel, tegelnya harus dilepas kembali, kecuali kalau penyewa baru
mau menerimanya. Lha ini, ada perundingan, ada penyewa baru yang mau Kasih
sedikit kerugian, ada juga yang sengaja mempersuli penghuni lama, diajak
eker2an, supaya ganti ruginya rendah. Ada juga yang selesai baik2. Tetapi
penyewa baru, kalau dia pergi, harus melepas tegel itu, kecuali kalau
penyewa berikutnya mau menerima.
Kalau mau baik2an menyelesaikan kasus Free Port andaikan tidak mau beri
perpanjangan kontrak, ya Free Port boleh angkat apa2 yang bisa dibawa. Yang
tertinggal bisa dihitung, apa masih ada harganya kalau dilihat dari
penyusutan harga yang ada di tata bukunya. Tetapi tidak tahu, apa mau
begitu, atau harus diputus oleh arbitrase internasional.
Tetapi tidak memperpanjang kontrak, bisa bertahun tahun dapat investor baru
yang berani masuk . Bertahun tahun nganggur, dan pegawai harus dibayar
berat sekali. Dari menghasilkan untuk pemerintah, pemerintah justru harus
keluar uang banyak. Investor baru bisa2 justru minta fasilitas bebas pajak
beberapa tahun, karena harus investasi banyak memasang mesin2 baru ?
Berarti pemerintah kehilangan penghasilan.

Kalau dinasionalisasi bisa menimbulkan probleem lama sekali di bidang
hukum. Investor2 yang mau masuk jadi ketakutan, membatalkan niatnya.Bisa
saja nasionalisasi terjadi, kalau ada pemerintahan baru, yang berani sekali
dengan beleid lain.
Hanya kalau ekonomi membaik, dapat dukungan rakyat. Kalau memburuk, ya
maunya digulingkan.
Mungkin ada pendapat lain ?

2017-09-08 16:29 GMT+02:00 Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com
[GELORA45] <GELORA45@yahoogroups.com>:

>
>
> Selain cadangan, memangnya berapa banyak aset perusahaan pertambangan?
> Apakah kalau PTFI angkat kaki pemerintah harus "membeli" aset PTFI?
> Darimana datangnya klausul seperti itu? Apakah tidak bisa menawarkan
> "membeli" dengan harga terjangkau/layak atau PTFI sendiri yang harus
> memindahkan aset tsb dari area pertambangan?
> Freeport sudah beroperasi sejak penghujung 60-an, memangnya seberapa
> tinggi teknologi waktu itu sehingga sampai sekarang masih belum sanggup
> juga.
>
>
> On Friday, September 8, 2017 5:21 AM, Chan CT <sa...@netvigator.com>
> wrote:
>
>
> Lho, ... siapa yang mencampur adukkan selesainya KK dengan nasionalisasi?
> Yang menjadi masalah operasi pertambangan emas yg segede itu, tidak baik
> berhenti operasi dalam waktu lama! Jadi, sebelum selesai KK Freeport
> ditahun 2021, sudah ada kesimpulan bagaimana kelanjutannya,  Kalau
> tidak ada kesepakatan, PTFI harus angkat-kaki sedang RI belum mampu ambil
> oper, tidak punya dana cukup untuk “membeli” aset PTFI, belum ada kemampuan
> teknologi dan manajemen, ... untuk meneruskan operasi. Jadi, tuntutan
> “nasionalisasi” PTFI tidak masuk akal bisa dilaksanakan, belum lagi dilihat
> dari sudut kekuatan pendukung AS didalam Pemerintah Jokowi sekarang ini,
> ... bagaimana mungkin melaksanakan nasionalisasi??? Lalu, harus undang
> modal-asing lain? Ada negara yg mau dan apa bisa memberi keuntungan lebih
> besar pada RI?
>
>
> *From:* Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]
> *Sent:* Friday, September 8, 2017 1:29 AM
> *To:* Yahoogroups
> *Subject:* Re: AW: AW: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4
> milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.
>
>
> Kelihatannya bung Chan berpendapat kalau Kontrak Karya th 2021 tidak
> diperpanjang itu merupakan nasionalisasi, saya rasa itu merupakan
> pengertian yang salah kaprah. Nasionalisasi itu kalau pemerintah mengambil
> alih kepemilikan PT Freeport Indonesia dari Freeport McMoran, sedang kalau
> kontrak tidak diperpanjang PTFI tetap milik Freeport McMoran tidak diambil
> alih sama sekali. Tidak memperpanjang kontrak ya tidak memperpanjang
> kontrak titik, jangan dicampur adukkan dengan nasionalisasi.
>
>
> ---In GELORA45@yahoogroups.com, <SADAR@...> wrote :
>
> Aacchh, ... ternyata bung TIDAK mengerti bagaimana bisa mewujudkan
> CITA-CITA menjadi KENYATAAN, tidak bisa menemukan dan mene

Re: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

Aaacchh, ... TERNYATA bung juga termasuk golongan yang hidup dalam MIMPI saja! 
TIDAK BERHASIL melihat kenyataan objektif yg ada.

1. Operasi Tambang Freeport TIDAK BOLEH berhenti terlalu lama! Apapun 
alasannya, katakanlah ini hanya pendapat subjektif pemerintah Ind. yg diajukan 
menteri Jonan. Tapi inilah yg diperjuangkan RI dan tidak hendak terjadi, 
...artinya diusahakan agar operasi Freeport bisa tetap berlangsung normal 
setelah tahun 2021! Inilah kenyataan objektif pertama yg harus bung 
perhitungkan, kecuali bung bisa buktikan dan MEYAKINKAH setidaknya menteri 
Jonan bahwa berhenti operasi dalam waktu lama juga TIDAK apa2, ...! 

2. Pihak PTFI juga ngotot dan berjuang keras KK bisa dilanjutkan! TIDAK 
sedikitpun ada niat untuk angkat kaki! Tentu dengan prinsip operasi PTFI bisa 
berlangsung dengan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, ... tetap mereka 
pegang teguh! Itulah sebab terjadi eker-ekeran penyerahan 51% Saham pada RI yg 
dituntut keras pemerintah Jokowi! Dimana baru saat-saat terakhir PTFI bisa 
menyetujui dengan berat!

3. Disekitar Jokowi kenyataan juga masih sangat, sangat buuaaanyaak pejabat, 
jenderal yang berdiri dipihak Freeport tanpa pedulikan kepentingan RAKYAT 
Indonesia, ... dengan sendirinya kekuatan yg sangat besar harus dihadapi rezim 
Jokowi untuk menggolkan kebijakan yang lebih menguntungkan RAKYAT dan merugikan 
Freeport, ... Dalam kenyataan objektif kekuatan RAKYAT dalam pemerintah RI 
masih SANGAT, SANGAT lemah begini, MUNGKINKAH kita menuntut “NASIONALISASI” 
PTFI, apalagi tanpa keharusan GANTI RUGI??? Bukankah itu mimpi sicebol di siang 
hari bolong, ...!

Jadi, ... kalau saja kalian sudah berhasil melihat ke-3 kenyataan objektif yg 
saya paparkan ini, masih juga ngotot melabarak terus, mengajukan tuntutan 
“NASIONALISASI” PTFI saja! Jangan teruskan KK PTFI, dihentikan saja ditahun 
2021 dan biar dipaksa mereka angkat kaki, dan disita semua harta PTFI yg 
tertinggal, ... apapun resikonya! Bukankah itu merupakan tuntutan yang 
kebablasan, yg tidak sesuai dengan KENYATAAN oebjektif yg dihadapi!


From: Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45] 
Sent: Friday, September 8, 2017 10:29 PM
To: Chan CT ; GELORA45@yahoogroups.com 
Subject: Re: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi 
nasionalisasi oleh bung Karno.

  

Selain cadangan, memangnya berapa banyak aset perusahaan pertambangan?
Apakah kalau PTFI angkat kaki pemerintah harus "membeli" aset PTFI? Darimana 
datangnya klausul seperti itu? Apakah tidak bisa menawarkan "membeli" dengan 
harga terjangkau/layak atau PTFI sendiri yang harus memindahkan aset tsb dari 
area pertambangan?
Freeport sudah beroperasi sejak penghujung 60-an, memangnya seberapa tinggi 
teknologi waktu itu sehingga sampai sekarang masih belum sanggup juga.



On Friday, September 8, 2017 5:21 AM, Chan CT <sa...@netvigator.com> wrote:




Lho, ... siapa yang mencampur adukkan selesainya KK dengan nasionalisasi? Yang 
menjadi masalah operasi pertambangan emas yg segede itu, tidak baik berhenti 
operasi dalam waktu lama! Jadi, sebelum selesai KK Freeport ditahun 2021, sudah 
ada kesimpulan bagaimana kelanjutannya,  Kalau tidak ada kesepakatan, PTFI 
harus angkat-kaki sedang RI belum mampu ambil oper, tidak punya dana cukup 
untuk “membeli” aset PTFI, belum ada kemampuan teknologi dan manajemen, ... 
untuk meneruskan operasi. Jadi, tuntutan “nasionalisasi” PTFI tidak masuk akal 
bisa dilaksanakan, belum lagi dilihat dari sudut kekuatan pendukung AS didalam 
Pemerintah Jokowi sekarang ini, ... bagaimana mungkin melaksanakan 
nasionalisasi??? Lalu, harus undang modal-asing lain? Ada negara yg mau dan apa 
bisa memberi keuntungan lebih besar pada RI?


From: Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45] 
Sent: Friday, September 8, 2017 1:29 AM
To: Yahoogroups 
Subject: Re: AW: AW: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar 
dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

  
Kelihatannya bung Chan berpendapat kalau Kontrak Karya th 2021 tidak 
diperpanjang itu merupakan nasionalisasi, saya rasa itu merupakan pengertian 
yang salah kaprah. Nasionalisasi itu kalau pemerintah mengambil alih 
kepemilikan PT Freeport Indonesia dari Freeport McMoran, sedang kalau kontrak 
tidak diperpanjang PTFI tetap milik Freeport McMoran tidak diambil alih sama 
sekali. Tidak memperpanjang kontrak ya tidak memperpanjang kontrak titik, 
jangan dicampur adukkan dengan nasionalisasi. 


---In GELORA45@yahoogroups.com, <SADAR@...> wrote :


Aacchh, ... ternyata bung TIDAK mengerti bagaimana bisa mewujudkan CITA-CITA 
menjadi KENYATAAN, tidak bisa menemukan dan menentukan apa kiranya yang bisa 
dicapai dengan memenangkan perjuangan setahap demi setahap sesuai KEMAMPUAN 
kekuatan sekarang, ... sekarang belum bisa tidak berarti sudah lepaskan saja 
cita-cita perjuangan, sekalipun baru dicapai 10-30% saja! yaa, ... majulah 
selangkah demi selangkah dahulu, ... Ketua Mao pun berani menentukan l

Re: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

 Selain cadangan, memangnya berapa banyak aset perusahaan pertambangan?Apakah 
kalau PTFI angkat kaki pemerintah harus "membeli" aset PTFI? Darimana datangnya 
klausul seperti itu? Apakah tidak bisa menawarkan "membeli" dengan harga 
terjangkau/layak atau PTFI sendiri yang harus memindahkan aset tsb dari area 
pertambangan?Freeport sudah beroperasi sejak penghujung 60-an, memangnya 
seberapa tinggi teknologi waktu itu sehingga sampai sekarang masih belum 
sanggup juga.

On Friday, September 8, 2017 5:21 AM, Chan CT <sa...@netvigator.com> wrote:
 

 Lho, ... siapa yang mencampur adukkan selesainya KK dengan nasionalisasi? Yang 
menjadi masalah operasi pertambangan emas yg segede itu, tidak baik berhenti 
operasi dalam waktu lama! Jadi, sebelum selesai KK Freeport ditahun 2021, sudah 
ada kesimpulan bagaimana kelanjutannya,  Kalau tidak ada kesepakatan, PTFI 
harus angkat-kaki sedang RI belum mampu ambil oper, tidak punya dana cukup 
untuk “membeli” aset PTFI, belum ada kemampuan teknologi dan manajemen, ... 
untuk meneruskan operasi. Jadi, tuntutan “nasionalisasi” PTFI tidak masuk akal 
bisa dilaksanakan, belum lagi dilihat dari sudut kekuatan pendukung AS didalam 
Pemerintah Jokowi sekarang ini, ... bagaimana mungkin melaksanakan 
nasionalisasi??? Lalu, harus undang modal-asing lain? Ada negara yg mau dan apa 
bisa memberi keuntungan lebih besar pada RI?  From: Jonathan Goeij 
jonathango...@yahoo.com [GELORA45] Sent: Friday, September 8, 2017 1:29 AMTo: 
Yahoogroups Subject: Re: AW: AW: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 
milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.   Kelihatannya bung 
Chan berpendapat kalau Kontrak Karya th 2021 tidak diperpanjang itu merupakan 
nasionalisasi, saya rasa itu merupakan pengertian yang salah kaprah. 
Nasionalisasi itu kalau pemerintah mengambil alih kepemilikan PT Freeport 
Indonesia dari Freeport McMoran, sedang kalau kontrak tidak diperpanjang PTFI 
tetap milik Freeport McMoran tidak diambil alih sama sekali. Tidak 
memperpanjang kontrak ya tidak memperpanjang kontrak titik, jangan dicampur 
adukkan dengan nasionalisasi.   ---In GELORA45@yahoogroups.com, <SADAR@...> 
wrote :

Aacchh, ... ternyata bung TIDAK mengerti bagaimana bisa mewujudkan CITA-CITA 
menjadi KENYATAAN, tidak bisa menemukan dan menentukan apa kiranya yang bisa 
dicapai dengan memenangkan perjuangan setahap demi setahap sesuai KEMAMPUAN 
kekuatan sekarang, ... sekarang belum bisa tidak berarti sudah lepaskan saja 
cita-cita perjuangan, sekalipun baru dicapai 10-30% saja! yaa, ... majulah 
selangkah demi selangkah dahulu, ... Ketua Mao pun berani menentukan lebih 
dahulu mundur meninggalkan daerah basis untuk mencapai kemenangan yang lebih 
besar kemudian! Dan, TIDAK ADA yang bisa menuduh Ketua menyerah dan 
meninggalkan cita-cita perjuangannya! Dari mana kekuatan bung bisa menuntut 
NASIONALISASI Freeport selesai KK, tahun 2021? Bukankah bung sudah mengakui 
pemerintah Jokowi yang sekarang ini bukan Pemerintah Rakyat dalam arti 
sesungguhnya? Tidakkah bung bisa melihat disekitar Jokowi masih begitu kuat 
kekuatan ORBA, jenderal-jenderal pendukung AS masih begitu kuat, bisa dan 
mungkinkah tuntutan nasionalisasi itu dimenangkan? Menuntut 51% saham nya saja 
sudah begitu sulitnya bisa disetujui, ... malah ada pejabat tinggi yang minta 
bagian saham, papa minta saham dsb. nya, ... Salam,ChanCT  From: RoeslanSent: 
Thursday, September 7, 2017 9:17 PMTo: 'Chan CT' ; GELORA45@yahoogroups.com ; 
'Tatiana Lukman' ; nasional-l...@yahoogroups.com ; 
temu_eropa@yahoogroups.comSubject: AW: AW: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) 
bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno. REFLEKSI: 
Tulisan bung dibawah ini saya tanggapi sebagai tulisan yang 100 % anti 
Pancasial 1 Juni 1945, dan UUD 45 naskah aseli, yang ditulis 72 tahun yang 
lalu. Tulisan bung jelas menolak cita-cita revolusi Agustus 1945. Yaitu 
pembebasan, kemerdekaan sejati, emansipasi, dan berdikari dalam suatu NKRI. Ini 
semua telah bung tentang dengan alasan bahwa kehendak seperti itu adalah 
kehendak yang ditulis ½ abad yang lalu, jadi harus ditinggalkan,karena kita 
sekarang ini sudah berada pada zaman Globalisasi pasar bebas, yang  mengabdi 
pada ideologi Neoliberalisme. Tapi ironinya bung tidak konsekwen dalam 
berpikir, ini tercermin bahwa  jiwa  bung samapai detik ini, yang masih ngotot 
menggunakan nama milis yang bung kelola dengan nama GELORA 45, yang atinya 
besedia melanjutkan  cita-cita Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, seperti 
yang sudah saya kemukakan diatas. Bukanlah nama Gelora 45 itu adalah mengandung 
cita-cita untuk melanjutkan Revolusi Indonesaia sampai selesai? Ini menurut 
Bung Karno. MENGAPA BUNG TETAP NGOTOT MENGGUNAKAN GELORA 45.  Lalu apa 
maksud  Bung menggunakan nama itu, kalu bukan untuk menipu rakyat Indonesia??? 
Harus difahami bahwa Gelora 45 bukan berarti gelora yang tunduk pada kaum 
penjajah!! Model lama atau baru; Tapi g

RE: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

[nesa...@yahoo.com [GELORA45]]

Bung jangan mengultimatum saya lebih mengerti NEP drpd lenin!

Bukan begitu kalau mau berdiskusi dengan baik.

 

Pertama bung bilang NEP bukan kapitalisme. Saya bantah dan katakan salah krn:

Lenin sendiri bilang itu adalah state capitalism. Mau state mau private tetap 
saja capitalism. State maupun private tidak merubah capitalism nya. Jelas NEP 
itu adalah arus balik yg temporer dari extreme policy sentralisasi dan doktrin 
sosialisme. NEP ini merubah sector pertanian, retail dan industry kecil 
dimiliki swasta artinya ada private ownership dimana industry berat, banking, 
foreign trade tetap dikontrol oleh pusat.

Dalam NEP, petani diperbolehkan mengelola tanahnya sendiri dan bayar pajak ke 
state. Pengusaha usaha kecil dan manager2nya dikenal sbg NEP men. Bukharin 
supporter NEP tetapi Trotsky menolak dan stalin netral. Tetapi ketika stalin 
menang NEP dihapus.

 

Sekarang bung berargumen lagi bahwa ada 2 fakultas: ekonomi sosialisme dan 
ekonomi kapitalisme. Mau dipisah gimanapun, gak akan bisa merubah arti ekonomi 
nya sendiri dari aplikasinya ke ideologi kapitalisme dana tau sosialisme. Betul 
bung bisa berargumen bahwa NEP masuk ekonomi sosialisme. Saya setuju ini. 
tetapi kalau bung mau mengatakan bahwa NEP tidak sama dengan kapitalisme ya 
tetap salah. Penjelasannya seperti diatas.

 

Nesare

 

 

From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] 
Sent: Thursday, September 7, 2017 4:57 PM
To: nesa...@yahoo.com [GELORA45] <GELORA45@yahoogroups.com>
Cc: GELORA45@yahoogroups.com; nasional-l...@yahoogroups.com; Tatiana Lukman 
<jetaimemuc...@yahoo.com>
Subject: Re: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti 
rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

 

  

Menurut kurikulum politik ekonomi marxis yang termasuk wajib diajarkan
di setiap universitas, ada dua kategori disiplin keilmuan Ekonomi
Marxis: Ilmu Ekonomi Politik Kapitalisme dan Ilmu Ekonomi Politik
Sosialisme. Adapun NEP itu termasuk dalam kategori disiplin Ilmu Ekonomi
Politik Sosialisme. Menjadi langkah awal untuk memutar roda pembangunan
ekonomi sosialisme dibawah syarat-syarat kekuasaan politik kaum
penghisap sudah ditumbangkan dan semua alat-alat produksi berada di
tangan klas buruh.

Tidak ada yang melarang bung menafsirkannya seperti yang bung tulis di
bawah itu. Mengapa? Kan Bung Nesare lebih mengerti tentang NEP
dibandingkan dengan penciptanya sendiri, seorang marxis bernama Lenin.

Nah tentang NEP ini cukup demikian saja timbrungan saya.

Lusi.-

Am Thu, 7 Sep 2017 11:45:07 -0400
schrieb "nesa...@yahoo.com [GELORA45] <mailto:nesa...@yahoo.com%20[GELORA45]> " 
<GELORA45@yahoogroups.com <mailto:GELORA45@yahoogroups.com> >:

> Argument bung itu kan syarat2nya NEP?!
> 
> Lenin menjalankan kapitalisme tidak? Jawabannya jelas iya. Jelas
> sekali progression menuju state capitalism didalam workers’ state.
> Itu adalah system ekonomi yg mencakup free market dan kapitalisme
> walaupun harus ikut state control.
> 
> 
> 
> Ngapain dikasih syarat? Wong syaratnya sudah ada waktu itu yaitu
> memang buruh sdh menang dan kaum penghisap sdh kalah.
> 
> Oh kalau bukan sosialisme, gak boleh menerapkan NEP?
> 
> Atau maksudnya negara kapitalisme gak boleh menerapkan NEP krn NEP
> milik negara sosialisme?
> 
> 
> 
> Macem2 saja argumennya.
> 
> 
> 
> Nesare
> 
> 
> 
> From: GELORA45@yahoogroups.com <mailto:GELORA45@yahoogroups.com>  
> [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] 
> Sent: Thursday, September 7, 2017 11:01 AM
> To: nesa...@yahoo.com <mailto:nesa...@yahoo.com>  [GELORA45] 
> <GELORA45@yahoogroups.com <mailto:GELORA45@yahoogroups.com> >
> Cc: GELORA45@yahoogroups.com <mailto:GELORA45@yahoogroups.com> ; 
> nasional-l...@yahoogroups.com <mailto:nasional-l...@yahoogroups.com> 
> Subject: Re: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar
> dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.
> 
> 
> 
> 
> 
> Am Thu, 7 Sep 2017 09:44:27 -0400
> schrieb "nesa...@yahoo.com [GELORA45] 
> <mailto:nesa...@yahoo.com%20[GELORA45]%0b%3e%20%3cmailto:nesa...@yahoo.com%20[GELORA45]%3e%20>
>  
> <mailto:nesa...@yahoo.com%20[GELORA45]> " <GELORA45@yahoogroups.com 
> <mailto:GELORA45@yahoogroups.com%0b> 
> <mailto:GELORA45@yahoogroups.com> >:
> 
> Nimbrung sedikit atas diskusi tanggapan Nesare versus Tatiana soal
> NEP.
> 
> Kutipan mulai,
> 
> Nesare:
> > 
> > Saya bilang lenin saja menerapkan NEP walaupun dia anti kapitalisme
> > itu karena kalau negara lagi susah apalagi berkaitan dengan duit,
> > cara apapun akan dipakai pemimpinnya. Ini yang dilakukan lenin dalam
> > menanggungi masalah ekonomi rusia waktu itu yg lagi kesusahan.
> > 
> > Pendapat dan tindakan itu hal yang berbeda dan bisa berlainan.
>

Re: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

['Lusi D.' lus...@rantar.de [GELORA45]]

Menurut kurikulum politik ekonomi marxis yang termasuk wajib diajarkan
di setiap universitas, ada dua kategori disiplin keilmuan Ekonomi
Marxis: Ilmu Ekonomi Politik Kapitalisme dan Ilmu Ekonomi Politik
Sosialisme. Adapun NEP itu termasuk dalam kategori disiplin Ilmu Ekonomi
Politik Sosialisme. Menjadi langkah awal untuk memutar roda pembangunan
ekonomi sosialisme dibawah syarat-syarat kekuasaan politik kaum
penghisap sudah ditumbangkan dan semua alat-alat produksi berada di
tangan klas buruh.

Tidak ada yang melarang bung menafsirkannya seperti yang bung tulis di
bawah itu. Mengapa? Kan Bung Nesare lebih mengerti tentang NEP
dibandingkan dengan penciptanya sendiri, seorang marxis bernama Lenin.

Nah tentang NEP ini cukup demikian saja timbrungan saya.

Lusi.-





 Am Thu, 7 Sep 2017 11:45:07 -0400
schrieb "nesa...@yahoo.com [GELORA45]" <GELORA45@yahoogroups.com>:

> Argument bung itu kan syarat2nya NEP?!
> 
> Lenin menjalankan kapitalisme tidak? Jawabannya jelas iya. Jelas
> sekali progression menuju state capitalism didalam workers’ state.
> Itu adalah system ekonomi yg mencakup free market dan kapitalisme
> walaupun harus ikut state control.
> 
>  
> 
> Ngapain dikasih syarat? Wong syaratnya sudah ada waktu itu yaitu
> memang buruh sdh menang dan kaum penghisap sdh kalah.
> 
> Oh kalau bukan sosialisme, gak boleh menerapkan NEP?
> 
> Atau maksudnya negara kapitalisme gak boleh menerapkan NEP krn NEP
> milik negara sosialisme?
> 
>  
> 
> Macem2 saja argumennya.
> 
>  
> 
> Nesare
> 
>  
> 
> From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] 
> Sent: Thursday, September 7, 2017 11:01 AM
> To: nesa...@yahoo.com [GELORA45] <GELORA45@yahoogroups.com>
> Cc: GELORA45@yahoogroups.com; nasional-l...@yahoogroups.com
> Subject: Re: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar
> dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.
> 
>  
> 
>   
> 
> Am Thu, 7 Sep 2017 09:44:27 -0400
> schrieb "nesa...@yahoo.com [GELORA45]
> <mailto:nesa...@yahoo.com%20[GELORA45]> " <GELORA45@yahoogroups.com
> <mailto:GELORA45@yahoogroups.com> >:
> 
> Nimbrung sedikit atas diskusi tanggapan Nesare versus Tatiana soal
> NEP.
> 
> Kutipan mulai,
> 
> Nesare:
> > 
> > Saya bilang lenin saja menerapkan NEP walaupun dia anti kapitalisme
> > itu karena kalau negara lagi susah apalagi berkaitan dengan duit,
> > cara apapun akan dipakai pemimpinnya. Ini yang dilakukan lenin dalam
> > menanggungi masalah ekonomi rusia waktu itu yg lagi kesusahan.
> > 
> > Pendapat dan tindakan itu hal yang berbeda dan bisa berlainan.
> > Pendapat Lenin sosialis tetapi tindakan nya NEP.
> > Begitu juga bung Karno sosialis tetapi tindakannya bikin UU PMA
> > 1958.
> > 
> > Dah ngerti?!
> > . . . . .
> > 
> > Nesare  
> 
> Kutipan selesai.
> 
> Lusi:
> 
> Arti dan nuansa NEP itu bukan kapitalisme seperti banyak sangkaan
> orang. Misalnya pendapat bung diatas: "Saya bilang lenin saja
> menerapkan NEP walaupun dia anti kapitalisme itu . . .)".
> 
> Karena untuk melaksanakan NEP ada syarat-syarat tertentu dan yang
> utama sistim kekuasaan politik kaum penghisap sudah ditumbangkan dan
> semua alat-alat produksi berada di tangan klas buruh. 
> Apa di Indonesia sistim kekuasaan kaum penghisap sudah ditumbangkan
> dan semua alat-alat produksi sudah berada di tangan klas buruh?
> Berikut saya kutipkan ulasan Lenin mengenai pelaksanaan NEP.
> 
> Bhs Jeman, Lenin: 
> Man betrachte aber, wie sich die Sache jetzt geändert hat, da ja die
> Staatsmacht bereits in den Händen der Arbeiterklasse liegt, da die
> politische Macht der Ausbeuter gestürzt ist und alle Produktionsmittel
> (mit Ausnahme derer, die der Arbeiterstaat freiwillig, zeitweilig und
> bedingt den Ausbeutern als Konzession überläßt) sich in den Händen der
> Arbeiterklasse befinden.
> 6. Januar 1923.
> 
> Terjemahan Bhs Indonesia, Lenin:
> Tetapi orang memandang sebagaimana persoalannya sekarang yang telah
> berubah, oleh karena ya kekuasaan negara sudah berada di tangan klas
> buruh, karena kekuasaan politik kaum penghisap sudah ditumbangkan dan
> semua alat-alat produksi (dengan perkecualian bagi mereka yang
> menyerahkannya pada negara secara sukarela, untuk sementara dan dengan
> syarat pada kaum penghisap sebagai konsesi) berada di tangan klas
> buruh.
> 6 Januari 1923. 
> 
> (Lih. Kumpulan Karya Lenin bhs Jerman: Lenin Werke, Dietz Verlag
> Berlin, 1973, Band 33, Seite 461)
> 
> Lusi.-
> 
> >   
> 
> > 
> > 
> > Jadi jangan bilang saya bodoh dan buta krn saya gak mau baca seluruh
> > karya lenin yg berkaitan dgn NEP dan 

RE: AW: AW: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

[nesa...@yahoo.com [GELORA45]]

Lucu bener orang ini koq nulis chan bilang nasionalisasi = kontrak karya 2021 
tidak diperpanjang. 

Wong nasionalisasi itu pendapatnya roeslan yg mau nasionalisasi gratis. Bung 
chan mah gak setuju nasionalisasi. Begitu juga saya tidak percaya ada 
nasionalisasi dijaman sekarang ini. Chavez saja gak nasionalisasi gratis.

 

Itu kan diotak ente dan ente ulang2 bahwa nasionalisasi harus begini begitu 
dari beli saham s/d kontrak karya.

 

Ngaco aja.

 

Moso’ orang mau nasionalisasi harus nunggu waktu? Weleh weleh….pengin ketawa 
tapi gak lucu alias goblok!

 

Nesare

 

 

From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] 
Sent: Thursday, September 7, 2017 1:30 PM
To: Yahoogroups <gelora45@yahoogroups.com>
Subject: Re: AW: AW: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar 
dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

 

  

Kelihatannya bung Chan berpendapat kalau Kontrak Karya th 2021 tidak 
diperpanjang itu merupakan nasionalisasi, saya rasa itu merupakan pengertian 
yang salah kaprah. Nasionalisasi itu kalau pemerintah mengambil alih 
kepemilikan PT Freeport Indonesia dari Freeport McMoran, sedang kalau kontrak 
tidak diperpanjang PTFI tetap milik Freeport McMoran tidak diambil alih sama 
sekali. Tidak memperpanjang kontrak ya tidak memperpanjang kontrak titik, 
jangan dicampur adukkan dengan nasionalisasi. 

 

 

---In GELORA45@yahoogroups.com <mailto:GELORA45@yahoogroups.com> , <SADAR@... 
<mailto:SADAR@...> > wrote :



Aacchh, ... ternyata bung TIDAK mengerti bagaimana bisa mewujudkan CITA-CITA 
menjadi KENYATAAN, tidak bisa menemukan dan menentukan apa kiranya yang bisa 
dicapai dengan memenangkan perjuangan setahap demi setahap sesuai KEMAMPUAN 
kekuatan sekarang, ... sekarang belum bisa tidak berarti sudah lepaskan saja 
cita-cita perjuangan, sekalipun baru dicapai 10-30% saja! yaa, ... majulah 
selangkah demi selangkah dahulu, ... Ketua Mao pun berani menentukan lebih 
dahulu mundur meninggalkan daerah basis untuk mencapai kemenangan yang lebih 
besar kemudian! Dan, TIDAK ADA yang bisa menuduh Ketua menyerah dan 
meninggalkan cita-cita perjuangannya!

 

Dari mana kekuatan bung bisa menuntut NASIONALISASI Freeport selesai KK, tahun 
2021? Bukankah bung sudah mengakui pemerintah Jokowi yang sekarang ini bukan 
Pemerintah Rakyat dalam arti sesungguhnya? Tidakkah bung bisa melihat disekitar 
Jokowi masih begitu kuat kekuatan ORBA, jenderal-jenderal pendukung AS masih 
begitu kuat, bisa dan mungkinkah tuntutan nasionalisasi itu dimenangkan? 
Menuntut 51% saham nya saja sudah begitu sulitnya bisa disetujui, ... malah ada 
pejabat tinggi yang minta bagian saham, papa minta saham dsb. nya, ...

 

Salam,

ChanCT 

 

From: Roeslan

Sent: Thursday, September 7, 2017 9:17 PM

To: 'Chan CT' ; GELORA45@yahoogroups.com <mailto:GELORA45@yahoogroups.com>  ; 
'Tatiana Lukman' ; nasional-l...@yahoogroups.com 
<mailto:nasional-l...@yahoogroups.com>  ; temu_er...@yahoogroups.com 
<mailto:temu_er...@yahoogroups.com> 

Subject: AW: AW: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar 
ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

 

REFLEKSI: Tulisan bung dibawah ini saya tanggapi sebagai tulisan yang 100 % 
anti Pancasial 1 Juni 1945, dan UUD 45 naskah aseli, yang ditulis 72 tahun yang 
lalu. Tulisan bung jelas menolak cita-cita revolusi Agustus 1945. Yaitu 
pembebasan, kemerdekaan sejati, emansipasi, dan berdikari dalam suatu NKRI. Ini 
semua telah bung tentang dengan alasan bahwa kehendak seperti itu adalah 
kehendak yang ditulis ½ abad yang lalu, jadi harus ditinggalkan,karena kita 
sekarang ini sudah berada pada zaman Globalisasi pasar bebas, yang  mengabdi 
pada ideologi Neoliberalisme. Tapi ironinya bung tidak konsekwen dalam 
berpikir, ini tercermin bahwa  jiwa  bung samapai detik ini, yang masih ngotot 
menggunakan nama milis yang bung kelola dengan nama GELORA 45, yang atinya 
besedia melanjutkan  cita-cita Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, seperti 
yang sudah saya kemukakan diatas. Bukanlah nama Gelora 45 itu adalah mengandung 
cita-cita untuk melanjutkan Revolusi Indonesaia sampai selesai? Ini menurut 
Bung Karno. MENGAPA BUNG TETAP NGOTOT MENGGUNAKAN GELORA 45.  Lalu apa 
maksud  Bung menggunakan nama itu, kalu bukan untuk menipu rakyat Indonesia??? 
Harus difahami bahwa Gelora 45 bukan berarti gelora yang tunduk pada kaum 
penjajah!! Model lama atau baru; Tapi gelora 45  berarti  semangat anti 
penjajahan, dan semanagt berjuang demi pembebasan Rakyat Indonesia di tanah air 
Indonesia!!!

 

Oleh karena itu saya nasehatkan hendaknya Bung mengagnti saja nama GELORA 45, 
dengan nama GELORA NEOLIBERALISME ABAD KE XXI. Jika bung tetap ngotot 
mempertahankan nama GELORA 45, maka disitu terkandung maksud bahwa bung secara 
sadar telah berusaha melakukan penipuan terhadap seluruh Rakyat Indonesaia, 
dengan menggunakan nama GELORA 45 untuk menentang cita-cita Revolusi Indonesua. 
Betapa tidak karena dalam tulisan

Re: AW: AW: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

Kelihatannya bung Chan berpendapat kalau Kontrak Karya th 2021 tidak 
diperpanjang itu merupakan nasionalisasi, saya rasa itu merupakan pengertian 
yang salah kaprah. Nasionalisasi itu kalau pemerintah mengambil alih 
kepemilikan PT Freeport Indonesia dari Freeport McMoran, sedang kalau kontrak 
tidak diperpanjang PTFI tetap milik Freeport McMoran tidak diambil alih sama 
sekali. Tidak memperpanjang kontrak ya tidak memperpanjang kontrak titik, 
jangan dicampur adukkan dengan nasionalisasi. 

---In GELORA45@yahoogroups.com, <SADAR@...> wrote :

Aacchh, ... ternyata bung TIDAK mengerti bagaimana bisa mewujudkan CITA-CITA 
menjadi KENYATAAN, tidak bisa menemukan dan menentukan apa kiranya yang bisa 
dicapai dengan memenangkan perjuangan setahap demi setahap sesuai KEMAMPUAN 
kekuatan sekarang, ... sekarang belum bisa tidak berarti sudah lepaskan saja 
cita-cita perjuangan, sekalipun baru dicapai 10-30% saja! yaa, ... majulah 
selangkah demi selangkah dahulu, ... Ketua Mao pun berani menentukan lebih 
dahulu mundur meninggalkan daerah basis untuk mencapai kemenangan yang lebih 
besar kemudian! Dan, TIDAK ADA yang bisa menuduh Ketua menyerah dan 
meninggalkan cita-cita perjuangannya! Dari mana kekuatan bung bisa menuntut 
NASIONALISASI Freeport selesai KK, tahun 2021? Bukankah bung sudah mengakui 
pemerintah Jokowi yang sekarang ini bukan Pemerintah Rakyat dalam arti 
sesungguhnya? Tidakkah bung bisa melihat disekitar Jokowi masih begitu kuat 
kekuatan ORBA, jenderal-jenderal pendukung AS masih begitu kuat, bisa dan 
mungkinkah tuntutan nasionalisasi itu dimenangkan? Menuntut 51% saham nya saja 
sudah begitu sulitnya bisa disetujui, ... malah ada pejabat tinggi yang minta 
bagian saham, papa minta saham dsb. nya, ... Salam,ChanCT  From: RoeslanSent: 
Thursday, September 7, 2017 9:17 PMTo: 'Chan CT' ; GELORA45@yahoogroups.com ; 
'Tatiana Lukman' ; nasional-l...@yahoogroups.com ; 
temu_eropa@yahoogroups.comSubject: AW: AW: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) 
bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno. REFLEKSI: 
Tulisan bung dibawah ini saya tanggapi sebagai tulisan yang 100 % anti 
Pancasial 1 Juni 1945, dan UUD 45 naskah aseli, yang ditulis 72 tahun yang 
lalu. Tulisan bung jelas menolak cita-cita revolusi Agustus 1945. Yaitu 
pembebasan, kemerdekaan sejati, emansipasi, dan berdikari dalam suatu NKRI. Ini 
semua telah bung tentang dengan alasan bahwa kehendak seperti itu adalah 
kehendak yang ditulis ½ abad yang lalu, jadi harus ditinggalkan,karena kita 
sekarang ini sudah berada pada zaman Globalisasi pasar bebas, yang  mengabdi 
pada ideologi Neoliberalisme. Tapi ironinya bung tidak konsekwen dalam 
berpikir, ini tercermin bahwa  jiwa  bung samapai detik ini, yang masih ngotot 
menggunakan nama milis yang bung kelola dengan nama GELORA 45, yang atinya 
besedia melanjutkan  cita-cita Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, seperti 
yang sudah saya kemukakan diatas. Bukanlah nama Gelora 45 itu adalah mengandung 
cita-cita untuk melanjutkan Revolusi Indonesaia sampai selesai? Ini menurut 
Bung Karno. MENGAPA BUNG TETAP NGOTOT MENGGUNAKAN GELORA 45.  Lalu apa 
maksud  Bung menggunakan nama itu, kalu bukan untuk menipu rakyat Indonesia??? 
Harus difahami bahwa Gelora 45 bukan berarti gelora yang tunduk pada kaum 
penjajah!! Model lama atau baru; Tapi gelora 45  berarti  semangat anti 
penjajahan, dan semanagt berjuang demi pembebasan Rakyat Indonesia di tanah air 
Indonesia!!! Oleh karena itu saya nasehatkan hendaknya Bung mengagnti saja nama 
GELORA 45, dengan nama GELORA NEOLIBERALISME ABAD KE XXI. Jika bung tetap 
ngotot mempertahankan nama GELORA 45, maka disitu terkandung maksud bahwa bung 
secara sadar telah berusaha melakukan penipuan terhadap seluruh Rakyat 
Indonesaia, dengan menggunakan nama GELORA 45 untuk menentang cita-cita 
Revolusi Indonesua. Betapa tidak karena dalam tulisan bung, bung menghendaki 
agar supaya rakyat Indonesia membuang cita-cita Revolusi Indonesaia yang 
digerakkan oleh Bung Karno 72 tahun yang lalu, yang bung nilai sebagai khayalan 
yang harus ditinggalkan. Saya yakin bahwa Rakyat Indoinesia masih tetap 
berkehendak untuk melakukan pesan Bung karno, yang mengatakan Lanjutkan 
revoluis Indonesioa sampai selesai. Apa yang ditulis oleh Tatiana yang saya 
dukung, adalah merupakan tulisan yang menuruti cita-cita revolusi Agustus 1945, 
sesuai dengan  pesan Bong Karno, Sang Proklamator dan Presiden pertama NKRI.  
Bung sutuju boleh tidak juga boleh, yang tidak boleh adalah mencatut mana 
Gelora 45 untuk menipu Rakyat Inbdonesia. Jangan merintangai Perjuangan rakyat 
Indonesia dalam usahanya untuk terus berjuang melanjutkan cita-cita revolusi 
Indonesia, yang diawali oleh perang kemerdekaan 1945-1949. Saya siap untuk 
meninggalkan milis ini, yang menggunakan nama Gelora 45, yang secara haketat 
hendak membrangus suara rakyat Indonesia yang hendak melanjutkan pesan Bung 
Karno, yaitu melanjutkan Revolusi sampai selesai. Jika bung merasa terusik oleh 
t

RE: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

[nesa...@yahoo.com [GELORA45]]

Argument bung itu kan syarat2nya NEP?!

Lenin menjalankan kapitalisme tidak? Jawabannya jelas iya. Jelas sekali 
progression menuju state capitalism didalam workers’ state. Itu adalah system 
ekonomi yg mencakup free market dan kapitalisme walaupun harus ikut state 
control.

 

Ngapain dikasih syarat? Wong syaratnya sudah ada waktu itu yaitu memang buruh 
sdh menang dan kaum penghisap sdh kalah.

Oh kalau bukan sosialisme, gak boleh menerapkan NEP?

Atau maksudnya negara kapitalisme gak boleh menerapkan NEP krn NEP milik negara 
sosialisme?

 

Macem2 saja argumennya.

 

Nesare

 

From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] 
Sent: Thursday, September 7, 2017 11:01 AM
To: nesa...@yahoo.com [GELORA45] <GELORA45@yahoogroups.com>
Cc: GELORA45@yahoogroups.com; nasional-l...@yahoogroups.com
Subject: Re: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti 
rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

 

  

Am Thu, 7 Sep 2017 09:44:27 -0400
schrieb "nesa...@yahoo.com [GELORA45] <mailto:nesa...@yahoo.com%20[GELORA45]> " 
<GELORA45@yahoogroups.com <mailto:GELORA45@yahoogroups.com> >:

Nimbrung sedikit atas diskusi tanggapan Nesare versus Tatiana soal NEP.

Kutipan mulai,

Nesare:
> 
> Saya bilang lenin saja menerapkan NEP walaupun dia anti kapitalisme
> itu karena kalau negara lagi susah apalagi berkaitan dengan duit,
> cara apapun akan dipakai pemimpinnya. Ini yang dilakukan lenin dalam
> menanggungi masalah ekonomi rusia waktu itu yg lagi kesusahan.
> 
> Pendapat dan tindakan itu hal yang berbeda dan bisa berlainan.
> Pendapat Lenin sosialis tetapi tindakan nya NEP.
> Begitu juga bung Karno sosialis tetapi tindakannya bikin UU PMA 1958.
> 
> Dah ngerti?!
> . . . . .
> 
> Nesare

Kutipan selesai.

Lusi:

Arti dan nuansa NEP itu bukan kapitalisme seperti banyak sangkaan
orang. Misalnya pendapat bung diatas: "Saya bilang lenin saja menerapkan
NEP walaupun dia anti kapitalisme itu . . .)".

Karena untuk melaksanakan NEP ada syarat-syarat tertentu dan yang utama
sistim kekuasaan politik kaum penghisap sudah ditumbangkan dan semua
alat-alat produksi berada di tangan klas buruh. 
Apa di Indonesia sistim kekuasaan kaum penghisap sudah ditumbangkan dan
semua alat-alat produksi sudah beradas di tangan klas buruh?
Berikut saya kutipkan ulasan Lenin mengenai pelaksanaan NEP.

Bhs Jeman, Lenin: 
Man betrachte aber, wie sich die Sache jetzt geändert hat, da ja die
Staatsmacht bereits in den Händen der Arbeiterklasse liegt, da die
politische Macht der Ausbeuter gestürzt ist und alle Produktionsmittel
(mit Ausnahme derer, die der Arbeiterstaat freiwillig, zeitweilig und
bedingt den Ausbeutern als Konzession überläßt) sich in den Händen der
Arbeiterklasse befinden.
6. Januar 1923.

Terjemahan Bhs Indonesia, Lenin:
Tetapi orang memandang sebagaimana persoalannya sekarang yang telah
berubah, oleh karena ya kekuasaan negara sudah berada di tangan klas
buruh, karena kekuasaan politik kaum penghisap sudah ditumbangkan dan
semua alat-alat produksi (dengan perkecualian bagi mereka yang
menyerahkannya pada negara secara sukarela, untuk sementara dan dengan
syarat pada kaum penghisap sebagai konsesi) berada di tangan klas
buruh.
6 Januari 1923. 

(Lih. Kumpulan Karya Lenin bhs Jerman: Lenin Werke, Dietz Verlag
Berlin, 1973, Band 33, Seite 461)

Lusi.-

> 

> 
> 
> Jadi jangan bilang saya bodoh dan buta krn saya gak mau baca seluruh
> karya lenin yg berkaitan dgn NEP dan saya menghubungkan NEP dan
> freeport! Emangnya baca seluruh ide lenin ttg NEP bisa apa?
> kelihatannya bung sudah baca semuanya ya? Tolong kasih tahu isi dan
> pesannya apa? Saya jelas sdh bilang: lenin menerapkan NEP krn
> kesulitan menggerakkan ekonomi rusia! Tolong jabarkan dimana
> pentingnya membaca seluruh ide lenin ttg NEP ini?!
> 
> 
> 
> Bung juga menulis bahwa bung Karno juga mengartikan penanaman modal
> asing sama dengan imperialisme. Saya tanya kalau bung Karno menang
> dengan asumsi semua yg dikirim sekolah keluar negeri sudah pintar2,
> baik2 dan siap utk menjalankan RI, apakah bung Karno tidak akan
> melakukan PMA kenegara asing nantinya?
> 
> 
> 
> Jelas sekali bung gak ngerti arti “go to hell with your aid” dan
> “bung Karno bukan anti investasi asing”.
> 
> Makanya bung menulis: bung Karno bilang PMA = imperialism hanya utk
> mendukung pendapat bung bahwa bung Karno tidak akan
> menasionalisasikan freeport krn bung Karno tidak akan kasih PMA masuk
> Indonesia.
> 
> 
> 
> Sudah tahu belum kesalahan berpikirnya bung? Itu terletak diakhir
> kalimat diatas yaitu: walaupun bung Karno anti imperialism, bung
> Karno tidak anti investasi asing. Begitu juga bung Karno tidak bodoh
> utk tidak akan melakukan PMA dinegara asing kalau RI sudah siap
> dibangun oleh bangsanya sendiri. Yg bung Karno tekankan itu adalah
> kese

Re: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

['Lusi D.' lus...@rantar.de [GELORA45]]

Am Thu, 7 Sep 2017 09:44:27 -0400
schrieb "nesa...@yahoo.com [GELORA45]" <GELORA45@yahoogroups.com>:

Nimbrung sedikit atas diskusi tanggapan Nesare versus Tatiana soal NEP.

Kutipan mulai,

Nesare:
> 
> Saya bilang lenin saja menerapkan NEP walaupun dia anti kapitalisme
> itu karena kalau negara lagi susah apalagi berkaitan dengan duit,
> cara apapun akan dipakai pemimpinnya. Ini yang dilakukan lenin dalam
> menanggungi masalah ekonomi rusia waktu itu yg lagi kesusahan.
>  
> Pendapat dan tindakan itu hal yang berbeda dan bisa berlainan.
> Pendapat Lenin sosialis tetapi tindakan nya NEP.
> Begitu juga bung Karno sosialis tetapi tindakannya bikin UU PMA 1958.
> 
> Dah ngerti?!
> . . . . .
> 
> Nesare

Kutipan selesai.


Lusi:

Arti dan nuansa NEP itu bukan kapitalisme seperti banyak sangkaan
orang. Misalnya pendapat bung diatas: "Saya bilang lenin saja menerapkan
NEP walaupun dia anti kapitalisme itu . . .)".

Karena untuk melaksanakan NEP ada syarat-syarat tertentu dan yang utama
sistim kekuasaan politik kaum penghisap sudah ditumbangkan dan semua
alat-alat produksi berada di tangan klas buruh. 
Apa di Indonesia sistim kekuasaan kaum penghisap sudah ditumbangkan dan
semua alat-alat produksi sudah beradas di tangan klas buruh?
Berikut saya kutipkan ulasan Lenin mengenai pelaksanaan NEP.

Bhs Jeman, Lenin: 
Man betrachte aber, wie sich die Sache jetzt geändert hat, da ja die
Staatsmacht bereits in den Händen der Arbeiterklasse liegt, da die
politische Macht der Ausbeuter gestürzt ist und alle Produktionsmittel
(mit Ausnahme derer, die der Arbeiterstaat freiwillig, zeitweilig und
bedingt den Ausbeutern als Konzession überläßt) sich in den Händen der
Arbeiterklasse befinden.
6. Januar 1923.

Terjemahan Bhs Indonesia, Lenin:
Tetapi orang memandang sebagaimana persoalannya sekarang yang telah
berubah, oleh karena ya kekuasaan negara sudah berada di tangan klas
buruh, karena kekuasaan politik kaum penghisap sudah ditumbangkan dan
semua alat-alat produksi (dengan perkecualian bagi mereka yang
menyerahkannya pada negara secara sukarela, untuk sementara dan dengan
syarat pada kaum penghisap sebagai konsesi) berada di tangan klas
buruh.
6 Januari 1923. 

(Lih. Kumpulan Karya Lenin bhs Jerman: Lenin Werke, Dietz Verlag
Berlin, 1973, Band 33, Seite 461)

Lusi.-

> 

>  
> 
> Jadi jangan bilang saya bodoh dan buta krn saya gak mau baca seluruh
> karya lenin yg berkaitan dgn NEP dan saya menghubungkan NEP dan
> freeport! Emangnya baca seluruh ide lenin ttg NEP bisa apa?
> kelihatannya bung sudah baca semuanya ya? Tolong kasih tahu isi dan
> pesannya apa? Saya jelas sdh bilang: lenin menerapkan NEP krn
> kesulitan menggerakkan ekonomi rusia! Tolong jabarkan dimana
> pentingnya membaca seluruh ide lenin ttg NEP ini?!
> 
>  
> 
> Bung juga menulis bahwa bung Karno juga mengartikan penanaman modal
> asing sama dengan imperialisme. Saya tanya kalau bung Karno menang
> dengan asumsi semua yg dikirim sekolah keluar negeri sudah pintar2,
> baik2 dan siap utk menjalankan RI, apakah bung Karno tidak akan
> melakukan PMA kenegara asing nantinya?
> 
>  
> 
> Jelas sekali bung gak ngerti arti “go to hell with your aid” dan
> “bung Karno bukan anti investasi asing”.
> 
> Makanya bung menulis: bung Karno bilang PMA = imperialism hanya utk
> mendukung pendapat bung bahwa bung Karno tidak akan
> menasionalisasikan freeport krn bung Karno tidak akan kasih PMA masuk
> Indonesia.
> 
>  
> 
> Sudah tahu belum kesalahan berpikirnya bung? Itu terletak diakhir
> kalimat diatas yaitu: walaupun bung Karno anti imperialism, bung
> Karno tidak anti investasi asing. Begitu juga bung Karno tidak bodoh
> utk tidak akan melakukan PMA dinegara asing kalau RI sudah siap
> dibangun oleh bangsanya sendiri. Yg bung Karno tekankan itu adalah
> kesejahteraan rakyat. Siapkan diri sendiri lalu kelola sumber daya yg
> ada utk mencapai tujuan bersama itu. Ini pesan umumnya. Bukannya
> nasionalisasi dan PMA.
> 
>  
> 
> Nesare
> 
>  
> 
>  
> 
> From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] 
> Sent: Wednesday, September 6, 2017 2:57 PM
> To: GELORA45@yahoogroups.com; nesa...@yahoo.com; Tatiana Lukman
> <jetaimemuc...@yahoo.com> Cc: DISKUSI FORUM HLD
> <diskusifo...@googlegroups.com>; Yahoogroups
> <temu_er...@yahoogroups.com> Subject: Re: Trs: [GELORA45] Indonesia
> (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung
> Karno.
> 
>  
> 
>   
> 
> Jangan bicara soal NEP kalau tidak bersedia mempelajari seluruh karya
> Lenin yang berkaitan dengan NEP. Benar-benar sangat bodoh dan
> kebutaan luar biasa akan sejarah, membandingkan NEP dengtan
> eksplotasi Freeport yang sedang menjadi tema. Dulu sudah pernah
> terjadi perdebatan te

RE: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

[nesa...@yahoo.com [GELORA45]]

Siapa yang menghubungkan NEP dgn freeport?

Coba ikuti diskusinya, baca dgn teliti dan jangan marah2 dan mau goblok2in saya.

 

Bung bilang kalau bung Karno dan PKI menang, tidak akan ada nasionalisasi.

Saya bilang ini salah. UU PMA sudah ada 1958. Ini bung Karno dan PKI lagi 
diatas tampuk pemerintahan!

Dah ngerti konteksnya?

 

Saya bilang lenin saja menerapkan NEP walaupun dia anti kapitalisme itu karena 
kalau negara lagi susah apalagi berkaitan dengan duit, cara apapun akan dipakai 
pemimpinnya. Ini yang dilakukan lenin dalam menanggungi masalah ekonomi rusia 
waktu itu yg lagi kesusahan.

 

Pendapat dan tindakan itu hal yang berbeda dan bisa berlainan.

Pendapat Lenin sosialis tetapi tindakan nya NEP.

Begitu juga bung Karno sosialis tetapi tindakannya bikin UU PMA 1958.

 

Dah ngerti?!

 

Jadi jangan bilang saya bodoh dan buta krn saya gak mau baca seluruh karya 
lenin yg berkaitan dgn NEP dan saya menghubungkan NEP dan freeport! Emangnya 
baca seluruh ide lenin ttg NEP bisa apa? kelihatannya bung sudah baca semuanya 
ya? Tolong kasih tahu isi dan pesannya apa? Saya jelas sdh bilang: lenin 
menerapkan NEP krn kesulitan menggerakkan ekonomi rusia! Tolong jabarkan dimana 
pentingnya membaca seluruh ide lenin ttg NEP ini?!

 

Bung juga menulis bahwa bung Karno juga mengartikan penanaman modal asing sama 
dengan imperialisme. Saya tanya kalau bung Karno menang dengan asumsi semua yg 
dikirim sekolah keluar negeri sudah pintar2, baik2 dan siap utk menjalankan RI, 
apakah bung Karno tidak akan melakukan PMA kenegara asing nantinya?

 

Jelas sekali bung gak ngerti arti “go to hell with your aid” dan “bung Karno 
bukan anti investasi asing”.

Makanya bung menulis: bung Karno bilang PMA = imperialism hanya utk mendukung 
pendapat bung bahwa bung Karno tidak akan menasionalisasikan freeport krn bung 
Karno tidak akan kasih PMA masuk Indonesia.

 

Sudah tahu belum kesalahan berpikirnya bung? Itu terletak diakhir kalimat 
diatas yaitu: walaupun bung Karno anti imperialism, bung Karno tidak anti 
investasi asing. Begitu juga bung Karno tidak bodoh utk tidak akan melakukan 
PMA dinegara asing kalau RI sudah siap dibangun oleh bangsanya sendiri. Yg bung 
Karno tekankan itu adalah kesejahteraan rakyat. Siapkan diri sendiri lalu 
kelola sumber daya yg ada utk mencapai tujuan bersama itu. Ini pesan umumnya. 
Bukannya nasionalisasi dan PMA.

 

Nesare

 

 

From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] 
Sent: Wednesday, September 6, 2017 2:57 PM
To: GELORA45@yahoogroups.com; nesa...@yahoo.com; Tatiana Lukman 
<jetaimemuc...@yahoo.com>
Cc: DISKUSI FORUM HLD <diskusifo...@googlegroups.com>; Yahoogroups 
<temu_er...@yahoogroups.com>
Subject: Re: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti 
rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

 

  

Jangan bicara soal NEP kalau tidak bersedia mempelajari seluruh karya Lenin 
yang berkaitan dengan NEP. Benar-benar sangat bodoh dan kebutaan luar biasa 
akan sejarah, membandingkan NEP dengtan eksplotasi Freeport yang sedang menjadi 
tema. Dulu sudah pernah terjadi perdebatan tentang NEP yang digunakan oleh remo 
Chan untuk membela restorasi kapitalisnya Deng dengan satu-satunya argumenatasi 
pendapatnya pemimpin remo Jepang!! Chan juga tidak bersedia mempelajari karya 
Lenin yang berkaitan dengan NEP, karena sudah tentu merasa dirinya pintar dan 
sudah cukup tahu hanya dengan baca tulisannya remo Jepang. Argumentasi saya 
yang membedakan NEP dengan reform kapitalis Deng SAMA SEKALI tidak mendapat 
bantahan dari Chan. Seperti biasa, dia diamkan argumentasi itu, dan dia 
masukkan masalah lain... Begitulah debat kusir remo Chan.

 

On Wednesday, September 6, 2017 8:40 PM, "Tatiana Lukman 
jetaimemuc...@yahoo.com <mailto:jetaimemuc...@yahoo.com>  [GELORA45]" 
<GELORA45@yahoogroups.com <mailto:GELORA45@yahoogroups.com> > wrote:

 

  

Inilah pendapat fraksi PKI di DPR pada tahun 1957.

 

 

Perjuangan nasional kita melawan imperialisme Belanda pada hakekatnya adalah 
perjuangan melawan modal Belanda. Jika rakyat Indonesia pertama-tama berjuang 
untuk merebut kekuasaan politik, dari tangan Belanda, maka hal ini tidak lain 
karena kekuasaan politik yang didirikan oleh Belanda di Indonesia adalah justru 
untuk melindungi dan menjamin keamanan modal Belanda di dalam memeras tenaga 
rakyat dan kekayaan alam Indonesia. Oleh karena itu melawan kolonialisme atau 
imperialisme adalah sama dengan melawan modal asing. 
Imperialisme adalah identik dengan penanaman modal asing atau ekspor 
modal.Pengertian yang semacam ini tidak hanya dimiliki oleh kaum buruh Komunis. 
Bung Karno dalam tulisannja “ Mentjapai Indonesia Merdeka ” menyatakan: “Sejak 
adanya opendeur-politiek di dalam tahun 1905, maka modal yang boleh masuk ke 
Indonesia dan mencari rezeki di Indonesia bukanlah lagi modal Betanda saja, 
tetapi juga modal Inggeris, juga modal Amerika, juga modal Jepang, juga modal 
Jerman, juga modal Per

Re: AW: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

Mengapa sudah hidup diusia lanjut, banyak makan asam-garam berpuluh tahun, ... 
masih saja HIDUP dalam MIMPI!!! Bisanya hyanya meratapi KEKALAHAN dihajar habis 
oleh Suharto, ... tidak berhasil menemukan solusi jalan keluar terbaik untuk 
melangkah kedepan.

Seandai-seandainya yang kalian ajukan itu SUDAH TIDAK akan terjadi, kecuali 
kalian bisa memutar balik jalannya sejarah. KENYATAAN yg harus dihadapi 
bagaimana KESALAHAN FATAL yg dilakukan Suharto dengan menggadaikan Freeport 
pada AS itu, yang sudah berlangsung lebih 1/2 abad ini! Dari Indonesia yang 
mutlak sangat dirugikan, bisa berubah lebih baik sekalipun dianggap masih 
terlalu sedikit. Dipikirkanlah solusi yang terbaik sesuai KONDISI RI sekarang 
ini, jangan pula menghayal-hayal indah dengan tuntutan kebablasan menuntut 
“NASIONALISASI” Freeport yg TIDAK REALIS itu!



From: Roeslan roesla...@googlemail.com [GELORA45] 
Sent: Thursday, September 7, 2017 4:34 AM
To: GELORA45@yahoogroups.com ; 'Tatiana Lukman' 
Subject: AW: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti 
rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

  

Betul apa yang ditulis Tatiana: saya kutip ………. Pasti tidak akan perlu 
menasionalisasi Freeport, karena pertama=tama tidak akan diijinkan baik oleh 
PKI maupun BK eksplotasi Freeport seperti yang dijalankan Suharto!!. (kutipan 
selesai ). Dalam  konteks ini sikap Bung Karno membatasi eksploitasi sumber 
daya alam oleh asing. Bung Karno mengatakan ``Kita simpan di tanah sampai 
insinyur kita mampu menggarap sendiri`` ( Kwik Kian Gie: Kebijakan Ekonomi 
Politik dan Hilangnya Nalar. halaman 184)


Referensi lain, bagian pledoi Bung Hatta di pengadilan Scheveningen 1932. Dalam 
sidang. majelis hakim mempertanyakan apakah bangsa Indonesia mampu mengurus 
diri sendiri di alam merdeka yang dikehendaki oleh Bung Hatta bersama mahasiswa 
Indonesia yang bergabung dalan Perhimpunan Indonesia di Negeri  Belanda. Bung 
Hatta mengatakan ``Saya lebih suka melihat Nusantara tenggelam di laut dari 
pada dijajah Tuan-tuan`` Majelis hakim memvonis Bung Hatta bebas murni,Tapi di 
Nederlands-Indie (Hindia.Belanda) dengan alasan yang sama,tiga tahun 
sebelumnya, Bung Karno dibuang dan di penjara. Haruskah kita berjiwa terjajah 
sampai sekarang? 

Kwik Kian Gie: Kebijakan Ekonomi Politik dan Hilangnya Nalar. halaman 184). 


Roeslan.




Von: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] 
Gesendet: Mittwoch, 6. September 2017 19:31
An: GELORA45@yahoogroups.com; nesa...@yahoo.com
Cc: Yahoogroups; DISKUSI FORUM HLD
Betreff: Re: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti 
rugi nasionalisasi oleh bung Karno.


  

SEANDAINYA tidak ada kudeta Suharto dan BK tetap jadi presiden, maka PKI tentu 
akan masih terus hidup!! Pasti tidak akan perlu menasionalisasi Freeport, 
karena pertama=tama tidak akan diijinkan baik oleh PKI maupun BK eksplotasi 
Freeport seperti yang dijalankan Suharto!! KArena tidak akan pernah diijinkan 
kelahiran PMA yang mengeruk kekayaan alam kita oleh pemodal asing dengan 
mengabaikan kepentingan rakyat , lingkungan dan kedaulatan rakyat!


On Tuesday, September 5, 2017 2:02 PM, "mailto:nesa...@yahoo.com%20[GELORA45]; 
<GELORA45@yahoogroups.com> wrote:


  

Betul setuju dengan komentar bung ini.

Ini dulu. Jamannya masih perang krn RI masih dirongrong. Revolusi masih 
berjalan.

Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang presiden RI itu adalah bung Karno. Apakah 
bung berpendapat bung Karno akan menasionalisasi semua perusahaan asing yg ada 
termasuk freeport hasil dagangan Orba/soeharto?


Pendapat saya: bung Karno tidak akan menasionalisasikan perusahaan2 asing itu. 
Dia tidak sebodoh itu.


Nesare




From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] 
Sent: Tuesday, September 5, 2017 4:22 AM
To: diskusifo...@googlegroups.com; Yahoo! Inc. 
<perhimpunanpersaudar...@yahoogroups.com>; Jaringan Kerja Indonesia 
<jaringan-kerja-indone...@googlegroups.com>; Gelora 45 
<gelora45@yahoogroups.com>; Sastra Pembebasan 
<sastra-pembeba...@yahoogroups.com>; Yahoo! Inc. 
<nasional-l...@yahoogroups.com>; Yahoo! Inc. <wahana-n...@yahoogroups.com>
Cc: Yahoogroups <temu_er...@yahoogroups.com>; Rachmat Hadi-Soetjipto 
<nc-hadis...@netcologne.de>; Daeng <menakjin...@t-online.de>; Gol 
<gogo...@gmail.com>; Harry Singgih <harrysing...@gmail.com>; Mitri 
<scorpio200...@yahoo.de>; Farida Ishaja <farida.ish...@gmail.com>; Lingkar 
Sitompul <lingkarsitom...@gmail.com>; Ronggo A. <ronggo...@gmail.com>; 
in...@ozemail.com.au; Billy Gunadi <billyguna...@rogers.com>; Oman Romana 
<oromana0...@gmail.com>
Subject: Re: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti 
rugi nasionalisasi oleh bung Karno.


  

Siapa yang suruh Suharto bayar Belanda ganti rugi nasionalisasi yang dilakukan 
pemerintahan Sukarno?? Kan itu karena Suharto antek imperialis, maka dia mau 
saja disuruh bayar. S

AW: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

[Roeslan roesla...@googlemail.com [GELORA45]]

Betul apa yang ditulis Tatiana: saya kutip ………. Pasti tidak akan perlu 
menasionalisasi Freeport, karena pertama=tama tidak akan diijinkan baik oleh 
PKI maupun BK eksplotasi Freeport seperti yang dijalankan Suharto!!. (kutipan 
selesai ). Dalam  konteks ini sikap Bung Karno membatasi eksploitasi sumber 
daya alam oleh asing. Bung Karno mengatakan ``Kita simpan di tanah sampai 
insinyur kita mampu menggarap sendiri`` ( Kwik Kian Gie: Kebijakan Ekonomi 
Politik dan Hilangnya Nalar. halaman 184)

 

Referensi lain, bagian pledoi Bung Hatta di pengadilan Scheveningen 1932. Dalam 
sidang. majelis hakim mempertanyakan apakah bangsa Indonesia mampu mengurus 
diri sendiri di alam merdeka yang dikehendaki oleh Bung Hatta bersama mahasiswa 
Indonesia yang bergabung dalan Perhimpunan Indonesia di Negeri  Belanda. Bung 
Hatta mengatakan ``Saya lebih suka melihat Nusantara tenggelam di laut dari 
pada dijajah Tuan-tuan`` Majelis hakim memvonis Bung Hatta bebas murni,Tapi di 
Nederlands-Indie (Hindia.Belanda) dengan alasan yang sama,tiga tahun 
sebelumnya, Bung Karno dibuang dan di penjara. Haruskah kita berjiwa terjajah 
sampai sekarang? 

Kwik Kian Gie: Kebijakan Ekonomi Politik dan Hilangnya Nalar. halaman 184). 

 

Roeslan.

 

 

 

Von: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] 
Gesendet: Mittwoch, 6. September 2017 19:31
An: GELORA45@yahoogroups.com; nesa...@yahoo.com
Cc: Yahoogroups; DISKUSI FORUM HLD
Betreff: Re: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti 
rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

 

  

SEANDAINYA tidak ada kudeta Suharto dan BK tetap jadi presiden, maka PKI tentu 
akan masih terus hidup!! Pasti tidak akan perlu menasionalisasi Freeport, 
karena pertama=tama tidak akan diijinkan baik oleh PKI maupun BK eksplotasi 
Freeport seperti yang dijalankan Suharto!! KArena tidak akan pernah diijinkan 
kelahiran PMA yang mengeruk kekayaan alam kita oleh pemodal asing dengan 
mengabaikan kepentingan rakyat , lingkungan dan kedaulatan rakyat!

 

On Tuesday, September 5, 2017 2:02 PM, "nesa...@yahoo.com [GELORA45] 
<mailto:nesa...@yahoo.com%20[GELORA45]> " <GELORA45@yahoogroups.com> wrote:

 

  

Betul setuju dengan komentar bung ini.

Ini dulu. Jamannya masih perang krn RI masih dirongrong. Revolusi masih 
berjalan.

Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang presiden RI itu adalah bung Karno. Apakah 
bung berpendapat bung Karno akan menasionalisasi semua perusahaan asing yg ada 
termasuk freeport hasil dagangan Orba/soeharto?

 

Pendapat saya: bung Karno tidak akan menasionalisasikan perusahaan2 asing itu. 
Dia tidak sebodoh itu.

 

Nesare

 

 

 

From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] 
Sent: Tuesday, September 5, 2017 4:22 AM
To: diskusifo...@googlegroups.com; Yahoo! Inc. 
<perhimpunanpersaudar...@yahoogroups.com>; Jaringan Kerja Indonesia 
<jaringan-kerja-indone...@googlegroups.com>; Gelora 45 
<gelora45@yahoogroups.com>; Sastra Pembebasan 
<sastra-pembeba...@yahoogroups.com>; Yahoo! Inc. 
<nasional-l...@yahoogroups.com>; Yahoo! Inc. <wahana-n...@yahoogroups.com>
Cc: Yahoogroups <temu_er...@yahoogroups.com>; Rachmat Hadi-Soetjipto 
<nc-hadis...@netcologne.de>; Daeng <menakjin...@t-online.de>; Gol 
<gogo...@gmail.com>; Harry Singgih <harrysing...@gmail.com>; Mitri 
<scorpio200...@yahoo.de>; Farida Ishaja <farida.ish...@gmail.com>; Lingkar 
Sitompul <lingkarsitom...@gmail.com>; Ronggo A. <ronggo...@gmail.com>; 
in...@ozemail.com.au; Billy Gunadi <billyguna...@rogers.com>; Oman Romana 
<oromana0...@gmail.com>
Subject: Re: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti 
rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

 

  

Siapa yang suruh Suharto bayar Belanda ganti rugi nasionalisasi yang dilakukan 
pemerintahan Sukarno?? Kan itu karena Suharto antek imperialis, maka dia mau 
saja disuruh bayar. Sama seperti perusahaan dan pemilik hotel AS di Kuba yang 
menuntut supaya Kuba bayar nasionalisasi yang dilakukan ketika Revolusi menang. 
Selama Kuba tidak mau jadi antek AS, tidak akan ada pembayaran apa-apa!!

 

KMB dibatalkan BK, juga karena menganggap isinya sangat tidak adil dan sangat 
pro Belanda... Antara lain, masak Indonesia harus bertanggung jawab dan bayar 
hutang-hutangnya Belanda!!

 

Seandainya BK mau jadi antek imperialis dan kaum pemodal asing seperti 
pemerintahan sejak Suharto sampai sekarang, tidak ada alasan kaum imperialis 
untuk menjatuhkan Sukarno...PMA seperti yang dijalankan Suharto dan rezim 
boneka tanpa Suharto sampai sekarang bukanlah PMA yang diinginkan BK PMA 
yang sekarang dipraktekkan adalah PMA yang diinginkan PSI dan MASYUMI!!! Itu 
jelas dalam perdebatan di DPR ...Dan jelas BK anti penghisapan dan menginginkan 
Sosialisme... Justru sekarang banyak orang yang mempreteli BK dari karakter 
anti nekolimnya!!!

 

On Tuesday, September 5, 2017 6:56 AM, 'Chalik Hamid' via forumdi

Re: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

[Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]]

gkin tidak setuju dgn PMA tetapi nyoto belum tentu). Lenin saja menerapkan 
NEP ketika kesulitan ekonomi. Tidak bisa dianalisa sikap PKI bagaimana nantinya 
kalau bung Karno dan PKI masih tetap berkuasa terhadap PMA dan campur tangan 
asing. Tetapi kalau bung Karno jelas dia tidak anti PMA/investasi asing.    
Nesare      From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] 
Sent: Wednesday, September 6, 2017 1:31 PM
To: GELORA45@yahoogroups.com; nesa...@yahoo.com
Cc: Yahoogroups <temu_er...@yahoogroups.com>; DISKUSI FORUM HLD 
<diskusifo...@googlegroups.com>
Subject: Re: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti 
rugi nasionalisasi oleh bung Karno.    SEANDAINYA tidak ada kudeta Suharto dan 
BK tetap jadi presiden, maka PKI tentu akan masih terus hidup!! Pasti tidak 
akan perlu menasionalisasi Freeport, karena pertama=tama tidak akan diijinkan 
baik oleh PKI maupun BK eksplotasi Freeport seperti yang dijalankan Suharto!! 
KArena tidak akan pernah diijinkan kelahiran PMA yang mengeruk kekayaan alam 
kita oleh pemodal asing dengan mengabaikan kepentingan rakyat , lingkungan dan 
kedaulatan rakyat!  On Tuesday, September 5, 2017 2:02 PM, "nesa...@yahoo.com 
[GELORA45]" <GELORA45@yahoogroups.com> wrote:    Betul setuju dengan komentar 
bung ini.Ini dulu. Jamannya masih perang krn RI masih dirongrong. Revolusi 
masih berjalan.Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang presiden RI itu adalah 
bung Karno. Apakah bung berpendapat bung Karno akan menasionalisasi semua 
perusahaan asing yg ada termasuk freeport hasil dagangan Orba/soeharto? 
Pendapat saya: bung Karno tidak akan menasionalisasikan perusahaan2 asing itu. 
Dia tidak sebodoh itu. Nesare   From: GELORA45@yahoogroups.com 
[mailto:GELORA45@yahoogroups.com] 
Sent: Tuesday, September 5, 2017 4:22 AM
To: diskusifo...@googlegroups.com; Yahoo! Inc. 
<perhimpunanpersaudar...@yahoogroups.com>; Jaringan Kerja Indonesia 
<jaringan-kerja-indone...@googlegroups.com>; Gelora 45 
<gelora45@yahoogroups.com>; Sastra Pembebasan 
<sastra-pembeba...@yahoogroups.com>; Yahoo! Inc. 
<nasional-l...@yahoogroups.com>; Yahoo! Inc. <wahana-n...@yahoogroups.com>
Cc: Yahoogroups <temu_er...@yahoogroups.com>; Rachmat Hadi-Soetjipto 
<nc-hadis...@netcologne.de>; Daeng <menakjin...@t-online.de>; Gol 
<gogo...@gmail.com>; Harry Singgih <harrysing...@gmail.com>; Mitri 
<scorpio200...@yahoo.de>; Farida Ishaja <farida.ish...@gmail.com>; Lingkar 
Sitompul <lingkarsitom...@gmail.com>; Ronggo A. <ronggo...@gmail.com>; 
in...@ozemail.com.au; Billy Gunadi <billyguna...@rogers.com>; Oman Romana 
<oromana0...@gmail.com>
Subject: Re: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti 
rugi nasionalisasi oleh bung Karno.   Siapa yang suruh Suharto bayar Belanda 
ganti rugi nasionalisasi yang dilakukan pemerintahan Sukarno?? Kan itu karena 
Suharto antek imperialis, maka dia mau saja disuruh bayar. Sama seperti 
perusahaan dan pemilik hotel AS di Kuba yang menuntut supaya Kuba bayar 
nasionalisasi yang dilakukan ketika Revolusi menang. Selama Kuba tidak mau jadi 
antek AS, tidak akan ada pembayaran apa-apa!! KMB dibatalkan BK, juga karena 
menganggap isinya sangat tidak adil dan sangat pro Belanda... Antara lain, 
masak Indonesia harus bertanggung jawab dan bayar hutang-hutangnya Belanda!! 
Seandainya BK mau jadi antek imperialis dan kaum pemodal asing seperti 
pemerintahan sejak Suharto sampai sekarang, tidak ada alasan kaum imperialis 
untuk menjatuhkan Sukarno...PMA seperti yang dijalankan Suharto dan rezim 
boneka tanpa Suharto sampai sekarang bukanlah PMA yang diinginkan BK PMA 
yang sekarang dipraktekkan adalah PMA yang diinginkan PSI dan MASYUMI!!! Itu 
jelas dalam perdebatan di DPR ...Dan jelas BK anti penghisapan dan menginginkan 
Sosialisme... Justru sekarang banyak orang yang mempreteli BK dari karakter 
anti nekolimnya!!! On Tuesday, September 5, 2017 6:56 AM, 'Chalik Hamid' via 
forumdiskusi <diskusifo...@googlegroups.com> wrote:  Pada Selasa, 5 September 
2017 6:19, "kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]" <GELORA45@yahoogroups.com> 
menulis:   Ini terkait dengan persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den 
Haag, Belanda, yang memutuskan sebagai imbalan atas penyerahan kedaulatan 
kepada Republik Indonesia (saat itu Republik Indonesia Serikat) pada 27 
Desember 1949, Indonesia harus membayar utang kepada Belanda sebesar 4,5 milyar 
gulden –awalnya Belanda meminta 6,5 milyar gulden.Selain itu, untuk membangun 
kembali pascaperang, Belanda mendapatkan gelontoran dana, dalam bentuk hutang, 
dari program Marshall Plan AS antara tahun 1948-1951 sebesar US$1.128 juta. 
Sumbangan dari Marshall Plan dan Indonesia ini dikenal sebagai The Miracle of 
Holland (keajaiban Belanda).“Indie verloren, betekende niet ramspoed geboren 
(Hindia hilang, bukan berarti tiba bencana). Belanda masih bisa men

RE: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

[nesa...@yahoo.com [GELORA45]]

UU PMA 78 tahun 1958 sudah ada dijaman Orla yg memerlukan modal asing utk 
mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia serta memperbesar produksi nasional. 
Ini hasil kerja sama pemerintah dan DPR. Didalam UU PMA ini ada jelas terlihat 
bagaimana upaya dari pemerintah untuk melindungi kepentingan ekonomi rakyat dan 
melindungi dari ancaman pemodal asing pada sektor2 strategis.

 

UU PMA 1958 diganti menjadi UU No. 16 tahun 1965. Dalam UU 1965 ini PMA 
dihentikan. Disini kelihatan sikap revolusioner bung  Karno dgn Berdikari nya.  
Disini jelas bung Karno tidak anti PMA tetapi mendahulukan kedaulatan dan 
kepentingan rakyat. Saya yakin kalau rakyat sudah siap ya kran PMA dan atau 
kerja sama dengan pihak asing akan terjadi. Program mengirim mahasiswa/I keluar 
negeri dalam rangka ini: mempersiapkan sumber daya manusianya baru terus itu 
bekerja membangun negara.

 

Bukannya bung Karno tidak mau kerja sama dgn asing atau anti PMA. Kalau PKI 
saya tidak tahu. Wong dalam PKI sendiri tidak selalu 1 suara (aidit mungkin 
tidak setuju dgn PMA tetapi nyoto belum tentu). Lenin saja menerapkan NEP 
ketika kesulitan ekonomi. Tidak bisa dianalisa sikap PKI bagaimana nantinya 
kalau bung Karno dan PKI masih tetap berkuasa terhadap PMA dan campur tangan 
asing. Tetapi kalau bung Karno jelas dia tidak anti PMA/investasi asing.

 

 

Nesare

 

 

 

From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] 
Sent: Wednesday, September 6, 2017 1:31 PM
To: GELORA45@yahoogroups.com; nesa...@yahoo.com
Cc: Yahoogroups <temu_er...@yahoogroups.com>; DISKUSI FORUM HLD 
<diskusifo...@googlegroups.com>
Subject: Re: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti 
rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

 

  

SEANDAINYA tidak ada kudeta Suharto dan BK tetap jadi presiden, maka PKI tentu 
akan masih terus hidup!! Pasti tidak akan perlu menasionalisasi Freeport, 
karena pertama=tama tidak akan diijinkan baik oleh PKI maupun BK eksplotasi 
Freeport seperti yang dijalankan Suharto!! KArena tidak akan pernah diijinkan 
kelahiran PMA yang mengeruk kekayaan alam kita oleh pemodal asing dengan 
mengabaikan kepentingan rakyat , lingkungan dan kedaulatan rakyat!

 

On Tuesday, September 5, 2017 2:02 PM, "nesa...@yahoo.com [GELORA45] 
<mailto:nesa...@yahoo.com%20[GELORA45]> " <GELORA45@yahoogroups.com 
<mailto:GELORA45@yahoogroups.com> > wrote:

 

  

Betul setuju dengan komentar bung ini.

Ini dulu. Jamannya masih perang krn RI masih dirongrong. Revolusi masih 
berjalan.

Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang presiden RI itu adalah bung Karno. Apakah 
bung berpendapat bung Karno akan menasionalisasi semua perusahaan asing yg ada 
termasuk freeport hasil dagangan Orba/soeharto?

 

Pendapat saya: bung Karno tidak akan menasionalisasikan perusahaan2 asing itu. 
Dia tidak sebodoh itu.

 

Nesare

 

 

 

From: GELORA45@yahoogroups.com <mailto:GELORA45@yahoogroups.com>  
[mailto:GELORA45@yahoogroups.com] 
Sent: Tuesday, September 5, 2017 4:22 AM
To: diskusifo...@googlegroups.com <mailto:diskusifo...@googlegroups.com> ; 
Yahoo! Inc. <perhimpunanpersaudar...@yahoogroups.com 
<mailto:perhimpunanpersaudar...@yahoogroups.com> >; Jaringan Kerja Indonesia 
<jaringan-kerja-indone...@googlegroups.com 
<mailto:jaringan-kerja-indone...@googlegroups.com> >; Gelora 45 
<gelora45@yahoogroups.com <mailto:gelora45@yahoogroups.com> >; Sastra 
Pembebasan <sastra-pembeba...@yahoogroups.com 
<mailto:sastra-pembeba...@yahoogroups.com> >; Yahoo! Inc. 
<nasional-l...@yahoogroups.com <mailto:nasional-l...@yahoogroups.com> >; Yahoo! 
Inc. <wahana-n...@yahoogroups.com <mailto:wahana-n...@yahoogroups.com> >
Cc: Yahoogroups <temu_er...@yahoogroups.com <mailto:temu_er...@yahoogroups.com> 
>; Rachmat Hadi-Soetjipto <nc-hadis...@netcologne.de 
<mailto:nc-hadis...@netcologne.de> >; Daeng <menakjin...@t-online.de 
<mailto:menakjin...@t-online.de> >; Gol <gogo...@gmail.com 
<mailto:gogo...@gmail.com> >; Harry Singgih <harrysing...@gmail.com 
<mailto:harrysing...@gmail.com> >; Mitri <scorpio200...@yahoo.de 
<mailto:scorpio200...@yahoo.de> >; Farida Ishaja <farida.ish...@gmail.com 
<mailto:farida.ish...@gmail.com> >; Lingkar Sitompul <lingkarsitom...@gmail.com 
<mailto:lingkarsitom...@gmail.com> >; Ronggo A. <ronggo...@gmail.com 
<mailto:ronggo...@gmail.com> >; in...@ozemail.com.au 
<mailto:in...@ozemail.com.au> ; Billy Gunadi <billyguna...@rogers.com 
<mailto:billyguna...@rogers.com> >; Oman Romana <oromana0...@gmail.com 
<mailto:oromana0...@gmail.com> >
Subject: Re: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti 
rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

 

  

Siapa yang suruh Suharto bayar Belanda ganti rugi nasionalisasi yang dilakukan 
pemerintahan Sukarno?? Kan itu karena Suha

Re: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

[Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]]

SEANDAINYA tidak ada kudeta Suharto dan BK tetap jadi presiden, maka PKI tentu 
akan masih terus hidup!! Pasti tidak akan perlu menasionalisasi Freeport, 
karena pertama=tama tidak akan diijinkan baik oleh PKI maupun BK eksplotasi 
Freeport seperti yang dijalankan Suharto!! KArena tidak akan pernah diijinkan 
kelahiran PMA yang mengeruk kekayaan alam kita oleh pemodal asing dengan 
mengabaikan kepentingan rakyat , lingkungan dan kedaulatan rakyat! 

On Tuesday, September 5, 2017 2:02 PM, "nesa...@yahoo.com [GELORA45]" 
<GELORA45@yahoogroups.com> wrote:
 

     Betul setuju dengan komentar bung ini.Ini dulu. Jamannya masih perang krn 
RI masih dirongrong. Revolusi masih berjalan.Kalau sekarang gimana? Kalau 
sekarang presiden RI itu adalah bung Karno. Apakah bung berpendapat bung Karno 
akan menasionalisasi semua perusahaan asing yg ada termasuk freeport hasil 
dagangan Orba/soeharto?  Pendapat saya: bung Karno tidak akan 
menasionalisasikan perusahaan2 asing itu. Dia tidak sebodoh itu.  Nesare      
From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] 
Sent: Tuesday, September 5, 2017 4:22 AM
To: diskusifo...@googlegroups.com; Yahoo! Inc. 
<perhimpunanpersaudar...@yahoogroups.com>; Jaringan Kerja Indonesia 
<jaringan-kerja-indone...@googlegroups.com>; Gelora 45 
<gelora45@yahoogroups.com>; Sastra Pembebasan 
<sastra-pembeba...@yahoogroups.com>; Yahoo! Inc. 
<nasional-l...@yahoogroups.com>; Yahoo! Inc. <wahana-n...@yahoogroups.com>
Cc: Yahoogroups <temu_er...@yahoogroups.com>; Rachmat Hadi-Soetjipto 
<nc-hadis...@netcologne.de>; Daeng <menakjin...@t-online.de>; Gol 
<gogo...@gmail.com>; Harry Singgih <harrysing...@gmail.com>; Mitri 
<scorpio200...@yahoo.de>; Farida Ishaja <farida.ish...@gmail.com>; Lingkar 
Sitompul <lingkarsitom...@gmail.com>; Ronggo A. <ronggo...@gmail.com>; 
in...@ozemail.com.au; Billy Gunadi <billyguna...@rogers.com>; Oman Romana 
<oromana0...@gmail.com>
Subject: Re: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti 
rugi nasionalisasi oleh bung Karno.    Siapa yang suruh Suharto bayar Belanda 
ganti rugi nasionalisasi yang dilakukan pemerintahan Sukarno?? Kan itu karena 
Suharto antek imperialis, maka dia mau saja disuruh bayar. Sama seperti 
perusahaan dan pemilik hotel AS di Kuba yang menuntut supaya Kuba bayar 
nasionalisasi yang dilakukan ketika Revolusi menang. Selama Kuba tidak mau jadi 
antek AS, tidak akan ada pembayaran apa-apa!!  KMB dibatalkan BK, juga karena 
menganggap isinya sangat tidak adil dan sangat pro Belanda... Antara lain, 
masak Indonesia harus bertanggung jawab dan bayar hutang-hutangnya Belanda!!  
Seandainya BK mau jadi antek imperialis dan kaum pemodal asing seperti 
pemerintahan sejak Suharto sampai sekarang, tidak ada alasan kaum imperialis 
untuk menjatuhkan Sukarno...PMA seperti yang dijalankan Suharto dan rezim 
boneka tanpa Suharto sampai sekarang bukanlah PMA yang diinginkan BK PMA 
yang sekarang dipraktekkan adalah PMA yang diinginkan PSI dan MASYUMI!!! Itu 
jelas dalam perdebatan di DPR ...Dan jelas BK anti penghisapan dan menginginkan 
Sosialisme... Justru sekarang banyak orang yang mempreteli BK dari karakter 
anti nekolimnya!!!  On Tuesday, September 5, 2017 6:56 AM, 'Chalik Hamid' via 
forumdiskusi <diskusifo...@googlegroups.com> wrote:    Pada Selasa, 5 September 
2017 6:19, "kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]" <GELORA45@yahoogroups.com> 
menulis:    Ini terkait dengan persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den 
Haag, Belanda, yang memutuskan sebagai imbalan atas penyerahan kedaulatan 
kepada Republik Indonesia (saat itu Republik Indonesia Serikat) pada 27 
Desember 1949, Indonesia harus membayar utang kepada Belanda sebesar 4,5 milyar 
gulden –awalnya Belanda meminta 6,5 milyar gulden.Selain itu, untuk membangun 
kembali pascaperang, Belanda mendapatkan gelontoran dana, dalam bentuk hutang, 
dari program Marshall Plan AS antara tahun 1948-1951 sebesar US$1.128 juta. 
Sumbangan dari Marshall Plan dan Indonesia ini dikenal sebagai The Miracle of 
Holland (keajaiban Belanda).“Indie verloren, betekende niet ramspoed geboren 
(Hindia hilang, bukan berarti tiba bencana). Belanda masih bisa menarik 
keuntungan dari bekas jajahannya meski tanah jajahan itu sudah lepas,” tulis 
sejarawan Lambert Giebels dalam “De Indonesische Injectie” (Sumbangan 
Indonesia), yang dimuat di De Groene Amsterdammer, Januari 2000.Setelah 
membayar sekira 4 milyar gulden antara tahun 1950-1956, Indonesia secara 
sepihak membatalkan persetujuan KMB. Belakangan, pada awal Orde Baru, berdiri 
Inter Govenmental Group on Indonesia (IGGI), diketuai oleh Belanda, yang punya 
agenda tersembunyi berupa mencari penyelesaian utang Indonesia zaman Orde Lama, 
yang berkaitan dengan nasionalisasi perusahaan Belanda, sekira US$2,4 
milyar.Giebels tak habis pikir, mengapa Belanda tega melakukan itu kepada

RE: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

[nesa...@yahoo.com [GELORA45]]

Betul setuju dengan komentar bung ini.

Ini dulu. Jamannya masih perang krn RI masih dirongrong. Revolusi masih 
berjalan.

Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang presiden RI itu adalah bung Karno. Apakah 
bung berpendapat bung Karno akan menasionalisasi semua perusahaan asing yg ada 
termasuk freeport hasil dagangan Orba/soeharto?

 

Pendapat saya: bung Karno tidak akan menasionalisasikan perusahaan2 asing itu. 
Dia tidak sebodoh itu.

 

Nesare

 

 

 

From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] 
Sent: Tuesday, September 5, 2017 4:22 AM
To: diskusifo...@googlegroups.com; Yahoo! Inc. 
<perhimpunanpersaudar...@yahoogroups.com>; Jaringan Kerja Indonesia 
<jaringan-kerja-indone...@googlegroups.com>; Gelora 45 
<gelora45@yahoogroups.com>; Sastra Pembebasan 
<sastra-pembeba...@yahoogroups.com>; Yahoo! Inc. 
<nasional-l...@yahoogroups.com>; Yahoo! Inc. <wahana-n...@yahoogroups.com>
Cc: Yahoogroups <temu_er...@yahoogroups.com>; Rachmat Hadi-Soetjipto 
<nc-hadis...@netcologne.de>; Daeng <menakjin...@t-online.de>; Gol 
<gogo...@gmail.com>; Harry Singgih <harrysing...@gmail.com>; Mitri 
<scorpio200...@yahoo.de>; Farida Ishaja <farida.ish...@gmail.com>; Lingkar 
Sitompul <lingkarsitom...@gmail.com>; Ronggo A. <ronggo...@gmail.com>; 
in...@ozemail.com.au; Billy Gunadi <billyguna...@rogers.com>; Oman Romana 
<oromana0...@gmail.com>
Subject: Re: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti 
rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

 

  

Siapa yang suruh Suharto bayar Belanda ganti rugi nasionalisasi yang dilakukan 
pemerintahan Sukarno?? Kan itu karena Suharto antek imperialis, maka dia mau 
saja disuruh bayar. Sama seperti perusahaan dan pemilik hotel AS di Kuba yang 
menuntut supaya Kuba bayar nasionalisasi yang dilakukan ketika Revolusi menang. 
Selama Kuba tidak mau jadi antek AS, tidak akan ada pembayaran apa-apa!!

 

KMB dibatalkan BK, juga karena menganggap isinya sangat tidak adil dan sangat 
pro Belanda... Antara lain, masak Indonesia harus bertanggung jawab dan bayar 
hutang-hutangnya Belanda!!

 

Seandainya BK mau jadi antek imperialis dan kaum pemodal asing seperti 
pemerintahan sejak Suharto sampai sekarang, tidak ada alasan kaum imperialis 
untuk menjatuhkan Sukarno...PMA seperti yang dijalankan Suharto dan rezim 
boneka tanpa Suharto sampai sekarang bukanlah PMA yang diinginkan BK PMA 
yang sekarang dipraktekkan adalah PMA yang diinginkan PSI dan MASYUMI!!! Itu 
jelas dalam perdebatan di DPR ...Dan jelas BK anti penghisapan dan menginginkan 
Sosialisme... Justru sekarang banyak orang yang mempreteli BK dari karakter 
anti nekolimnya!!!

 

On Tuesday, September 5, 2017 6:56 AM, 'Chalik Hamid' via forumdiskusi 
<diskusifo...@googlegroups.com <mailto:diskusifo...@googlegroups.com> > wrote:

 

 

Pada Selasa, 5 September 2017 6:19, "kh djie dji...@gmail.com 
<mailto:dji...@gmail.com>  [GELORA45]" <GELORA45@yahoogroups.com 
<mailto:GELORA45@yahoogroups.com> > menulis:

 

  

Ini terkait dengan persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, 
Belanda, yang memutuskan sebagai imbalan atas penyerahan kedaulatan kepada 
Republik Indonesia (saat itu Republik Indonesia Serikat) pada 27 Desember 1949, 
Indonesia harus membayar utang kepada Belanda sebesar 4,5 milyar gulden 
–awalnya Belanda meminta 6,5 milyar gulden.

 <https://myrepro.files.wordpress.com/2016/02/picsart_02-16-08-32-27.jpg> 

Selain itu, untuk membangun kembali pascaperang, Belanda mendapatkan gelontoran 
dana, dalam bentuk hutang, dari program Marshall Plan AS antara tahun 1948-1951 
sebesar US$1.128 juta. Sumbangan dari Marshall Plan dan Indonesia ini dikenal 
sebagai The Miracle of Holland (keajaiban Belanda).

“Indie verloren, betekende niet ramspoed geboren (Hindia hilang, bukan berarti 
tiba bencana). Belanda masih bisa menarik keuntungan dari bekas jajahannya 
meski tanah jajahan itu sudah lepas,” tulis sejarawan Lambert Giebels dalam “De 
Indonesische Injectie” (Sumbangan Indonesia), yang dimuat di De Groene 
Amsterdammer, Januari 2000.

Setelah membayar sekira 4 milyar gulden antara tahun 1950-1956, Indonesia 
secara sepihak membatalkan persetujuan KMB. Belakangan, pada awal Orde Baru, 
berdiri Inter Govenmental Group on Indonesia (IGGI), diketuai oleh Belanda, 
yang punya agenda tersembunyi berupa mencari penyelesaian utang Indonesia zaman 
Orde Lama, yang berkaitan dengan nasionalisasi perusahaan Belanda, sekira 
US$2,4 milyar.

Giebels tak habis pikir, mengapa Belanda tega melakukan itu kepada Indonesia. 
Padahal kepada Suriname, yang juga bekas jajahannya, Belanda membayar lunas 
ganti rugi atas perbudakan sebesar 1,5 milyar euro begitu Suriname merdeka pada 
25 November 1975. Jumlah itu dianggap belum cukup. “Suriname berhak mendapat 
ganti rugi senilai 50 milyar euro,” kata ekonom Suriname Armand Zunder kepada 
Philip Smet dari

Re: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

[Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]]

Siapa yang suruh Suharto bayar Belanda ganti rugi nasionalisasi yang dilakukan 
pemerintahan Sukarno?? Kan itu karena Suharto antek imperialis, maka dia mau 
saja disuruh bayar. Sama seperti perusahaan dan pemilik hotel AS di Kuba yang 
menuntut supaya Kuba bayar nasionalisasi yang dilakukan ketika Revolusi menang. 
Selama Kuba tidak mau jadi antek AS, tidak akan ada pembayaran apa-apa!!
KMB dibatalkan BK, juga karena menganggap isinya sangat tidak adil dan sangat 
pro Belanda... Antara lain, masak Indonesia harus bertanggung jawab dan bayar 
hutang-hutangnya Belanda!!
Seandainya BK mau jadi antek imperialis dan kaum pemodal asing seperti 
pemerintahan sejak Suharto sampai sekarang, tidak ada alasan kaum imperialis 
untuk menjatuhkan Sukarno...PMA seperti yang dijalankan Suharto dan rezim 
boneka tanpa Suharto sampai sekarang bukanlah PMA yang diinginkan BK PMA 
yang sekarang dipraktekkan adalah PMA yang diinginkan PSI dan MASYUMI!!! Itu 
jelas dalam perdebatan di DPR ...Dan jelas BK anti penghisapan dan menginginkan 
Sosialisme... Justru sekarang banyak orang yang mempreteli BK dari karakter 
anti nekolimnya!!! 

On Tuesday, September 5, 2017 6:56 AM, 'Chalik Hamid' via forumdiskusi 
 wrote:
 

 

 Pada Selasa, 5 September 2017 6:19, "kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]" 
 menulis:
 

     Ini terkait dengan persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, 
Belanda, yang memutuskan sebagai imbalan atas penyerahan kedaulatan kepada 
Republik Indonesia (saat itu Republik Indonesia Serikat) pada 27 Desember 1949, 
Indonesia harus membayar utang kepada Belanda sebesar 4,5 milyar gulden 
–awalnya Belanda meminta 6,5 milyar gulden.Selain itu, untuk membangun kembali 
pascaperang, Belanda mendapatkan gelontoran dana, dalam bentuk hutang, dari 
program Marshall Plan AS antara tahun 1948-1951 sebesar US$1.128 juta. 
Sumbangan dari Marshall Plan dan Indonesia ini dikenal sebagai The Miracle of 
Holland (keajaiban Belanda).“Indie verloren, betekende niet ramspoed geboren 
(Hindia hilang, bukan berarti tiba bencana). Belanda masih bisa menarik 
keuntungan dari bekas jajahannya meski tanah jajahan itu sudah lepas,” tulis 
sejarawan Lambert Giebels dalam “De Indonesische Injectie” (Sumbangan 
Indonesia), yang dimuat di De Groene Amsterdammer, Januari 2000.Setelah 
membayar sekira 4 milyar gulden antara tahun 1950-1956, Indonesia secara 
sepihak membatalkan persetujuan KMB. Belakangan, pada awal Orde Baru, berdiri 
Inter Govenmental Group on Indonesia (IGGI), diketuai oleh Belanda, yang punya 
agenda tersembunyi berupa mencari penyelesaian utang Indonesia zaman Orde Lama, 
yang berkaitan dengan nasionalisasi perusahaan Belanda, sekira US$2,4 
milyar.Giebels tak habis pikir, mengapa Belanda tega melakukan itu kepada 
Indonesia. Padahal kepada Suriname, yang juga bekas jajahannya, Belanda 
membayar lunas ganti rugi atas perbudakan sebesar 1,5 milyar euro begitu 
Suriname merdeka pada 25 November 1975. Jumlah itu dianggap belum cukup. 
“Suriname berhak mendapat ganti rugi senilai 50 milyar euro,” kata ekonom 
Suriname Armand Zunder kepada Philip Smet dari Radio Nederland Wereldomroep, 2 
Juli 2010.Zunder membandingkan kasus Suriname dengan kasus lainnya. Belanda 
minta ganti rugi dari Jerman setelah Perang Dunia II. Jerman membayar lebih 
dari 120 milyar euro untuk warga Yahudi. Organisasi Internasional DiversCités 
sudah berseru kepada Parlemen Prancis, juga negara-negara Eropa termasuk 
Belanda, untuk membayar ganti rugi kepada bekas jajahannya atas peran mereka 
dalam perbudakan. Pada 1999, di Afrika terbentuk The Africa World Reparations 
and Repatriation Truth Commission, sebuah komisi penyelidik internasional yang 
menuntut ganti rugi. Menurut hukum internasional, perbudakan dikategorikan 
sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.Bagaimana dengan Belanda? Jangankan 
ganti rugi, permintaan maaf atas penjajahan dan aksi militer di masa lalu baru 
disampaikan pemerintah Belanda pada 2005. Mereka juga akhirnya mengakui 17 
Agustus 1945 sebagai hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, bukan lagi 27 
Desember 1949.  #yiv5305625929 -- #yiv5305625929ygrp-mkp {border:1px solid 
#d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv5305625929 
#yiv5305625929ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv5305625929 
#yiv5305625929ygrp-mkp #yiv5305625929hd 
{color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 
0;}#yiv5305625929 #yiv5305625929ygrp-mkp #yiv5305625929ads 
{margin-bottom:10px;}#yiv5305625929 #yiv5305625929ygrp-mkp .yiv5305625929ad 
{padding:0 0;}#yiv5305625929 #yiv5305625929ygrp-mkp .yiv5305625929ad p 
{margin:0;}#yiv5305625929 #yiv5305625929ygrp-mkp .yiv5305625929ad a 
{color:#ff;text-decoration:none;}#yiv5305625929 #yiv5305625929ygrp-sponsor 
#yiv5305625929ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv5305625929 
#yiv5305625929ygrp-sponsor #yiv5305625929ygrp-lc #yiv5305625929hd {margin:10px 

Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 Pada Selasa, 5 September 2017 6:19, "kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]" 
 menulis:
 

     Ini terkait dengan persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, 
Belanda, yang memutuskan sebagai imbalan atas penyerahan kedaulatan kepada 
Republik Indonesia (saat itu Republik Indonesia Serikat) pada 27 Desember 1949, 
Indonesia harus membayar utang kepada Belanda sebesar 4,5 milyar gulden 
–awalnya Belanda meminta 6,5 milyar gulden.Selain itu, untuk membangun kembali 
pascaperang, Belanda mendapatkan gelontoran dana, dalam bentuk hutang, dari 
program Marshall Plan AS antara tahun 1948-1951 sebesar US$1.128 juta. 
Sumbangan dari Marshall Plan dan Indonesia ini dikenal sebagai The Miracle of 
Holland (keajaiban Belanda).“Indie verloren, betekende niet ramspoed geboren 
(Hindia hilang, bukan berarti tiba bencana). Belanda masih bisa menarik 
keuntungan dari bekas jajahannya meski tanah jajahan itu sudah lepas,” tulis 
sejarawan Lambert Giebels dalam “De Indonesische Injectie” (Sumbangan 
Indonesia), yang dimuat di De Groene Amsterdammer, Januari 2000.Setelah 
membayar sekira 4 milyar gulden antara tahun 1950-1956, Indonesia secara 
sepihak membatalkan persetujuan KMB. Belakangan, pada awal Orde Baru, berdiri 
Inter Govenmental Group on Indonesia (IGGI), diketuai oleh Belanda, yang punya 
agenda tersembunyi berupa mencari penyelesaian utang Indonesia zaman Orde Lama, 
yang berkaitan dengan nasionalisasi perusahaan Belanda, sekira US$2,4 
milyar.Giebels tak habis pikir, mengapa Belanda tega melakukan itu kepada 
Indonesia. Padahal kepada Suriname, yang juga bekas jajahannya, Belanda 
membayar lunas ganti rugi atas perbudakan sebesar 1,5 milyar euro begitu 
Suriname merdeka pada 25 November 1975. Jumlah itu dianggap belum cukup. 
“Suriname berhak mendapat ganti rugi senilai 50 milyar euro,” kata ekonom 
Suriname Armand Zunder kepada Philip Smet dari Radio Nederland Wereldomroep, 2 
Juli 2010.Zunder membandingkan kasus Suriname dengan kasus lainnya. Belanda 
minta ganti rugi dari Jerman setelah Perang Dunia II. Jerman membayar lebih 
dari 120 milyar euro untuk warga Yahudi. Organisasi Internasional DiversCités 
sudah berseru kepada Parlemen Prancis, juga negara-negara Eropa termasuk 
Belanda, untuk membayar ganti rugi kepada bekas jajahannya atas peran mereka 
dalam perbudakan. Pada 1999, di Afrika terbentuk The Africa World Reparations 
and Repatriation Truth Commission, sebuah komisi penyelidik internasional yang 
menuntut ganti rugi. Menurut hukum internasional, perbudakan dikategorikan 
sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.Bagaimana dengan Belanda? Jangankan 
ganti rugi, permintaan maaf atas penjajahan dan aksi militer di masa lalu baru 
disampaikan pemerintah Belanda pada 2005. Mereka juga akhirnya mengakui 17 
Agustus 1945 sebagai hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, bukan lagi 27 
Desember 1949.  #yiv6045002633 #yiv6045002633 -- #yiv6045002633ygrp-mkp 
{border:1px solid #d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 
10px;}#yiv6045002633 #yiv6045002633ygrp-mkp hr {border:1px solid 
#d8d8d8;}#yiv6045002633 #yiv6045002633ygrp-mkp #yiv6045002633hd 
{color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 
0;}#yiv6045002633 #yiv6045002633ygrp-mkp #yiv6045002633ads 
{margin-bottom:10px;}#yiv6045002633 #yiv6045002633ygrp-mkp .yiv6045002633ad 
{padding:0 0;}#yiv6045002633 #yiv6045002633ygrp-mkp .yiv6045002633ad p 
{margin:0;}#yiv6045002633 #yiv6045002633ygrp-mkp .yiv6045002633ad a 
{color:#ff;text-decoration:none;}#yiv6045002633 #yiv6045002633ygrp-sponsor 
#yiv6045002633ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv6045002633 
#yiv6045002633ygrp-sponsor #yiv6045002633ygrp-lc #yiv6045002633hd {margin:10px 
0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv6045002633 
#yiv6045002633ygrp-sponsor #yiv6045002633ygrp-lc .yiv6045002633ad 
{margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv6045002633 #yiv6045002633actions 
{font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv6045002633 
#yiv6045002633activity 
{background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv6045002633
 #yiv6045002633activity span {font-weight:700;}#yiv6045002633 
#yiv6045002633activity span:first-child 
{text-transform:uppercase;}#yiv6045002633 #yiv6045002633activity span a 
{color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv6045002633 #yiv6045002633activity span 
span {color:#ff7900;}#yiv6045002633 #yiv6045002633activity span 
.yiv6045002633underline {text-decoration:underline;}#yiv6045002633 
.yiv6045002633attach 
{clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px 
0;width:400px;}#yiv6045002633 .yiv6045002633attach div a 
{text-decoration:none;}#yiv6045002633 .yiv6045002633attach img 
{border:none;padding-right:5px;}#yiv6045002633 .yiv6045002633attach label 
{display:block;margin-bottom:5px;}#yiv6045002633 .yiv6045002633attach label a 
{text-decoration:none;}#yiv6045002633 blockquote {margin:0 0 0 
4px;}#yiv6045002633 .yiv6045002633bold 

[GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

[kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]]

Ini terkait dengan persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag,
Belanda, yang memutuskan sebagai imbalan atas penyerahan kedaulatan kepada
Republik Indonesia (saat itu Republik Indonesia Serikat) pada 27 Desember
1949, Indonesia harus membayar utang kepada Belanda sebesar 4,5 milyar
gulden –awalnya Belanda meminta 6,5 milyar gulden.

[image: image]


Selain itu, untuk membangun kembali pascaperang, Belanda mendapatkan
gelontoran dana, dalam bentuk hutang, dari program Marshall Plan AS antara
tahun 1948-1951 sebesar US$1.128 juta. Sumbangan dari Marshall Plan dan
Indonesia ini dikenal sebagai The Miracle of Holland (keajaiban Belanda).

“Indie verloren, betekende niet ramspoed geboren (Hindia hilang, bukan
berarti tiba bencana). Belanda masih bisa menarik keuntungan dari bekas
jajahannya meski tanah jajahan itu sudah lepas,” tulis sejarawan Lambert
Giebels dalam “De Indonesische Injectie” (Sumbangan Indonesia), yang dimuat
di De Groene Amsterdammer, Januari 2000.

Setelah membayar sekira 4 milyar gulden antara tahun 1950-1956, Indonesia
secara sepihak membatalkan persetujuan KMB. Belakangan, pada awal Orde
Baru, berdiri Inter Govenmental Group on Indonesia (IGGI), diketuai oleh
Belanda, yang punya agenda tersembunyi berupa mencari penyelesaian utang
Indonesia zaman Orde Lama, yang berkaitan dengan nasionalisasi perusahaan
Belanda, sekira US$2,4 milyar.

Giebels tak habis pikir, mengapa Belanda tega melakukan itu kepada
Indonesia. Padahal kepada Suriname, yang juga bekas jajahannya, Belanda
membayar lunas ganti rugi atas perbudakan sebesar 1,5 milyar euro begitu
Suriname merdeka pada 25 November 1975. Jumlah itu dianggap belum cukup.
“Suriname berhak mendapat ganti rugi senilai 50 milyar euro,” kata ekonom
Suriname Armand Zunder kepada Philip Smet dari Radio Nederland
Wereldomroep, 2 Juli 2010.

Zunder membandingkan kasus Suriname dengan kasus lainnya. Belanda minta
ganti rugi dari Jerman setelah Perang Dunia II. Jerman membayar lebih dari
120 milyar euro untuk warga Yahudi. Organisasi Internasional DiversCités
sudah berseru kepada Parlemen Prancis, juga negara-negara Eropa termasuk
Belanda, untuk membayar ganti rugi kepada bekas jajahannya atas peran
mereka dalam perbudakan. Pada 1999, di Afrika terbentuk The Africa World
Reparations and Repatriation Truth Commission, sebuah komisi penyelidik
internasional yang menuntut ganti rugi. Menurut hukum internasional,
perbudakan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Bagaimana dengan Belanda? Jangankan ganti rugi, permintaan maaf atas
penjajahan dan aksi militer di masa lalu baru disampaikan pemerintah
Belanda pada 2005. Mereka juga akhirnya mengakui 17 Agustus 1945 sebagai
hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, bukan lagi 27 Desember 1949.