SINGKAWANG—Kepala Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kota Singkawang, Drs H Andi Irwandi MSi, mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menerima laporan tentang adanya PNS di lingkungan pemkot yang terjun ke politik praktis menjelang Pemilu 2009. "Kalau memang ada, silahkan masyarakat lapor. Pasti akan kita tindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan," katanya, kemarin.
Menurut dia, bagi PNS yang terjun ke partai politik, tidak ada pilihan lain kecuali berhenti dari PNS. "Tidak ada istilah cuti, kecuali kalau mau mencalonkan jadi kepala daerah, boleh cuti dulu," ujarnya. Terjun ke politik di sini misalnya dengan menjadi anggota parpol atau menjadi caleg. Kalau hanya simpatisan, kata Andi, itu tidak masalah. Namun, jika sudah ikut menggalang massa, maka itu tergolong politik praktis. Karena itu dia mengimbau, jika PNS yang berniat untuk terjun ke politik, sebaiknya mengundurkan diri secara baik-baik. Dengan demikian, yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan hormat. Kalau seorang PNS tidak mengajukan pengunduran diri dan belakangan diketahui dia terlibat politik, maka yang bersangkutan akan diberhentikan secara tidak hormat. Terkait dengan persoalan PNS yang terlibat politik, Kepala Bagian Kepegawaian Setda Kota Singkawang, Drs Juandi sebelumnya mengatakan, pihaknya masih menelusuri daftar caleg yang disampaikan oleh KPU guna di-cross check dengan daftar PNS dan PTT. Sejauh ini belum ditemukan adanya PNS pemkot yang jadi caleg. "Kalau PTT sih ada," katanya. Dari pemantauannya di lapangan, memang ada beberapa PNS yang ikut menjadi caleg di Kota Singkawang, tetapi PNS tersebut bukanlah PNS pemkot. Wakil Wali Kota, Drs H Edy R Yacoub MSi, akhir Agustus lalu, ketika Rapat Koordinasi Pendataan Program Layanan Sosial (PPLS) di Aula II juga telah menyinggung-nyinggung soal ini. Menurut Edy, dia sudah menerima laporan tentang adanya oknum PNS pemkot yang terindikasi terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan parpol. "Saya dengar sudah ada yang mulai terlibat. Malah ikut juga dalam rapat-rapat parpol," ungkapnya. Meski tidak menelan mentah-mentah laporan yang disampaikan, dia menegaskan tetap akan menindaklanjuti informasi atau laporan tersebut. Masalah netralitas diharapkan dapat menjadi perhatian dari seluruh kalangan PNS.(rnl) Sumber : www.pontianakpost.com
