Re: [Keuangan] Menkeu Nilai Penguatan Rupiah Justru Merugikan
Daya beli adalah daya beli, apakah itu hasil menggadaikan warisan atau hutang ke Bank, atau hasil kerja, bagi saya sebagai penjual barang dan jasa adalah sama saja. Yang penting pembeli saya memiliki daya beli dan saya bisa meningkatkan layanan saya. saya sebagai penjual disini sangat tergantung daya beli orang lain. Daya beli inilah yang gak boleh dikurangi. Ambil contoh ekstrim saat krisis global. Seorang nenek-nenek dengan warung sederhananya dari hari ke hari, dari tahun ke tahun mengumpulkan uang untuk naik haji. Ketika uang terkumpul hampir menjapai 4 juta (setara 2000 US$) dan rencananya berangkat ternyata terjadi krisis untuk kembali mencapai 2.000 US$ dia harus ngumpulin duit lagi dari 4 juta menjadi 20 juta (setara 2000 us$ dengan kurs 10.000). Perlemahan inilah yang harus dijaga oleh pemerintah untuk tidak terjadi. Dalam kaitannya menjual keluar negeri ya sami mawon, apa kalau rupiahnya 1 US $ = Rp.2.000, per meter kubik kayu =200 US$ maka pada saat 1 US $ =Rp. 10.000, per meter kubik kayu ya tetap 200 US $. Apakah untuk meningkatkan daya saing kita jual 40 US $ per meter kubik ? Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Bali da Dave dfa...@... wrote: Kembali bapak masih belum bisa lepas dari bujukan daya BELI komponen impor. Saya coba lagi dengan perumpamaan lain. Ada dua orang yang memegang 1000 dollar. Saya gak mau bilang rupiah lagi karena dari pandangan anda daya beli harus dengan dollar. Jadi, si A pegang seribu dollar, sementara si B juga 1000 dollar. Bedanya, si A adalah pekerja kantor dari perusahaan asing yang tiap bulan dibayar 100 dollar. Sementara si B adalah pengangguran, yang kebetulan guanteng pintar ngomong dan mukanya sangat terpercaya. Jadilah setelah merayu-rayu BCA, Bank Central Amerika, ia dipercayai untuk memegang 1000 dollar (pinjaman). Kedua-duanya, si A dan si B, mempunyai DAYA BELI 1000 dollar. Anda mau pegang si A atau si B... mana yang jadi miskin duluan? Penguatan dollar tidak menunjukkan Indonesia ini adalah si A atau si B. Penguatan rupiah atas dollar memang menunjukkan peningkatan daya beli seperti yang anda katakan, tapi efek psikologisnya sudah kelihatan dari yang anda tulis sebelum-sebelumnya... maunya beli barang saja (gara-gara penguatan dollar)... yang anda fokuskan selalu penulisan, beli ini beli itu Anda gak bilang saya bisa kerja ini atau kerja itu kalau terjadi penguatan rupiah atas dollar. --- On Fri, 13/8/10, Rachmad M rachm...@... wrote: From: Rachmad M rachm...@... Subject: Re: [Keuangan] Menkeu Nilai Penguatan Rupiah Justru Merugikan To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Received: Friday, 13 August, 2010, 3:51 PM Wah ya jangan gitu cara pandangnya. Beri argumentasi yang tepat sehingga kita sepakat bahwa perlemahan mata uang rupiah yang notabene juga perlemahan daya beli Rakyat Indonesia dapat diterima akal sehat. Alias kita kontra terhadap peningkatan daya beli masyarakat dan sebagian kecil meniknmati keuntungan dari mata uang asing yang menguat untuk foya2 di LN :-( RM [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [Keuangan] Menkeu Nilai Penguatan Rupiah Justru Merugikan
Sebetulnya bukan fokus pada subsidi, namun penarikan subsidi adalah biang terjadinya inflasi. Jadi daripada ditarik subsidinya kan lebih baik rupiahnya yang menguat. Perlemahan mata uang sebenarnya adalah pelemahan daya beli, pelemahan pendapatan perorang pertahun karena semua kita ukur dengan mata uang asing ie US $ Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Bali da Dave dfa...@... wrote: Fokus bapak sama subsidinya.. Subsidi (belanja negara) cuma sebagian kecil dari kesatuan ekonomi seluruh bangsa. Untuk situasi sekarang, pelemahan yang dapat memperkuat kemampuan produksi dalam negeri (dan konsumsi dalam negeri) lebih penting dari pada pen-subsidian konsumsi barang-barang IMPOR --- On Tue, 10/8/10, Rachmad M rachm...@... wrote: From: Rachmad M rachm...@... Subject: Re: [Keuangan] Menkeu Nilai Penguatan Rupiah Justru Merugikan To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Received: Tuesday, 10 August, 2010, 5:09 PM  Memilih mata uang menjadi lemah adalah suatu kesalahan yang fatal. Yang benar adalah terus dijaga pada nilainya dan kalau perlu diperkuat secara gradual sampai yang namanya subsidi hilang dengan sendirinya. Setelah hilang subsidi dan semua berada pada kesetimbangan baru, baru kita mikir mempertahankannya dan bukan melemahkannya. Kenapa ? Namanya juga melemah dan ini juga melemahkan daya beli masyarakat. Masyarakat yang daya belinya melemah hanya memikirkan kebutuhan makan. Tidak sempat memikirkan kebutuhan yang lainnya ie. Kesehatan, pendidikan apalagi konsumsi barang bermutu :-( Masyarakat yang berdaya beli cendrung memikirkan konsumsi lainnya selain makan, dan ini menimbulkan gairah untuk menyediakan berbagai bentuk layanan barang/jasa serta selalu mengadakan inovasi untuk kenyamanan pengguna. Dan masyarakat yang melek terhadap perlunya memperbaiki layanan barang/jasa akan mudah mengglobal. Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Bali da Dave dfaj21@ wrote: Setuju dengan Bapak Agus... Rakyat Indonesia masih banyak yang gampang terkesima dengan produk luar negeri. Begitu rupiah menguat, yang belanja sale di Singapore, Malaysia dan impor produk luar lainnya sudah gak kira-kira. Kamera diskon di Singapore aja di kejer beli. Lagi murah katanya... harga turun (padahal gara-gara kurs rupiah menguat). Beli kamera lokal kenapa sih? Oh iya... lupa... gak ada ternyata... he he --- On Mon, 9/8/10, anton ms wardhana ari.ams03@ wrote: From: anton ms wardhana ari.ams03@ Subject: [Keuangan] Menkeu Nilai Penguatan Rupiah Justru Merugikan To: ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com Received: Monday, 9 August, 2010, 11:06 PM artikel asli: http://www.kontan.co.id/nasional/news/43805/Menkeu-Nilai-Penguatan-Rupiah-Justru-Merugikan Senin, 09 Agustus 2010 | 19:25 PENGUATAN NILAI RUPIAH *Menkeu Nilai Penguatan Rupiah Justru Merugikan* JAKARTA. Banyak orang berdebat mengenai dampak penguatan nilai rupiah. Pemerintah pun jarang sekali menyatakan sikapnya terhadap berapa nilai rupiah yang ideal. Tapi ternyata Menteri Keuangan Indonesia Agus Martowardojo, mempunyai pandangan yang jelas. Ia menilai, penguatan nilai tukar rupiah khususnya terhadap dollar Amerika justru merugikan Indonesia. Untuk itu, Agus mengatakan, pemerintah bersama Bank Indonesia akan melakukan sejumlah langkah inisiatif untuk menjaga agar Indonesia tetap kompetitif. âPenguatan rupiah sekarang di bawah Rp 9.000 memang akan membuat kondisi kita tidak akan kompetitif,â ucap Agus, Senin (9/8). Sayang, Agus Marto mengaku masih belum dapat menjabarkan langkah apa saja yang akan dilakukan baik oleh pemerintah maupun Bank Indonesia. Pendapat berbeda justru dikatakan Umar Juoro, Ekonom Center Indonesia for Development and Studies. Umar menilai, penguatan nilai tukar rupiah justru menunjukkan kepercayaan investor terhadap Indonesia. âHal itu akan positif bagi perkembangan ekonomi selama investasi oleh investor asing dapat di dorong untuk sektor riil,â ucapnya. Martina Prianti -- - save a tree, don't print this email unless you really need to [Non-text portions of this message have been removed] = Millis AKI mendukung kampanye Stop Smoking = Alamat penting terkait millis AKI Blog resmi AKI: www.ahlikeuangan-indonesia.com Facebook AKI: http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045 Arsip Milis AKI online: http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com = Perhatian : Untuk kenyamanan bersama, agar diperhatikan hal-hal berikut
Re: [Keuangan] Menkeu Nilai Penguatan Rupiah Justru Merugikan
Lha kok gak kerasa kalau hampir semua tarikan nafas kita berbau import :-D Kalau rupiah melemah, harga kedelai naik konskwensinya tahu/tempe anda beli di pasar ukurannya mengecil. Harga BBM non subsidi akan bergerak dengan sendirinya. Subsidi BBM Premium akan membengkak dengan sendirinya. Dan pemerintah segera membuat kebijakan kenaikan harga BBM. Akan diikuti kenaikan harga lainnya. Terus dimana tidak terpengaruhnya daya beli masyarakat ? Lagi pula penguatan itu hanya menguntungkan Pengusaha, bukan karyawan berpenghasilan tetap meski dia karyawan eksportir itu sekalipun :-( Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Bali da Dave dfa...@... wrote: Pelemahan mata uang = pelemahan daya beli, hanya kalau kita belinya barang impor semua. Kalau barang dibuat di Indonesia semua, matauang kita melemah seberapa pun dibanding barang impor, maka daya beli masyarakat seharusnya sama saja. Dengan pelemahan daya beli impor, diharapkan ada penguatan daya produksi lokal, yang ujung-ujungnya berarti penguatan daya beli impor juga nantinya. Maka dibandingkan dengan saran anda, yang menggunakan subsidi untuk menyarukan daya beli seolah lebih kuat (padahal daya produksi lokal lemah), mending di lemahkan supaya daya produksi lokal semakin kuat. Lapangan kerja makin besar dan artinya nanti konsumsi lokal juga semakin kuat. --- On Wed, 11/8/10, Rachmad M rachm...@... wrote: From: Rachmad M rachm...@... SPerlemahan mata uang sebenarnya adalah pelemahan daya beli, pelemahan pendapatan perorang pertahun karena semua kita ukur dengan mata uang asing ie US $ Salam Switch to: Text-Only, Daily Digest ⢠Unsubscribe ⢠Terms of Use . [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [Keuangan] Menkeu Nilai Penguatan Rupiah Justru Merugikan
Coba pak dibuka-buka lagi data eksport kita mulai tahun 1930 sampai tahun 1940, data itu tercatat di buku karangan Sukarno Di Bawah Bendera Revolusi. Kemudian buka lagi data BPS dari tahun 1997 sampai 2004. Komposisinya gak berubah. eksport kita 200 % dari import. Bedanya jaman Belanda hampir semua teknologi yang baru ditemukan langsung diterapkan di Indonesia, sementara kita saat ini sangat tertinggal :-( Argumentasi perlemahan rupiah demi meningkatkan daya saing adalah argumentasi yang dibangun secara masif oleh rezim Suharto, karena ketidak mampuannya mengelola rupiah sehingga berulang harus di devaluasi. Padahal jelas pendapatan perkapita kita diukur dengan US $. Korban dari devaluasi terjadi pada periode yang pendek yakni sampai ditemukannya kesetimbangan baru dalam hal tukar-menukar barang dan jasa. Korbannya adalah mereka yang berpenghasilan tetap ie. PNS/ABRI dan pensiunan. Mereka tidak mudah untuk mencapai penyesuaian baru sehingga cendrung korupsi dalam berbagai bentuknya. Setelah tercapai kesetimbangan baru maka semua komposisi kembali dalam proporsi yang normal sehingga kalaupun diadakan Redenominasi 1 US$ menjadi RP. 9,- juga gak masalah selama semuanya dibagi dengan suatu bilangan tetap dalam hal ini 1.000,- Tentu saja penguatan yang terjadi bukan penguatan yang dibuat-buat lho. Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Bali da Dave dfa...@... wrote: Berkali kali argumen yang diajukan adalah berfokus pada konsumsi lokal... dengan mengandalkan barang impor yang murah. Kalau penduduk kita gak ada kerjaan... mau beli pake apa pak? Kalau mata uang menguat tanpa ada peningkatan produksi lokal (ekspor), berarti ini karena ada banyuak pinjaman luar negeri yuang masuk. Ini pinjaman nantinya musti di bayar. Kalau gak bisa bayar, ntar kejadian macam tahun 1998 lagi. Asian financial crisis. Atau sama juga Greek Crisis 2010. Mereka punya uang euro kuat tapi kemampuan produksi dalam negerinya lemah. Akibatnya begitu pinjaman jatuh tempo mau dibayar langsung ekonomi berantakan. Banyak yang jadi pengangguran mendadak karena bisnis-bisnis yang berfokus impor tiba-tiba harus tutup. --- On Wed, 11/8/10, Rachmad M rachm...@... wrote: From: Rachmad M rachm...@... Subject: Re: [Keuangan] Menkeu Nilai Penguatan Rupiah Justru Merugikan To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Received: Wednesday, 11 August, 2010, 6:32 PM Lha kok gak kerasa kalau hampir semua tarikan nafas kita berbau import :-D Kalau rupiah melemah, harga kedelai naik konskwensinya tahu/tempe anda beli di pasar ukurannya mengecil. Harga BBM non subsidi akan bergerak dengan sendirinya. Subsidi BBM Premium akan membengkak dengan sendirinya. Dan pemerintah segera membuat kebijakan kenaikan harga BBM. Akan diikuti kenaikan harga lainnya. Terus dimana tidak terpengaruhnya daya beli masyarakat ? Lagi pula penguatan itu hanya menguntungkan Pengusaha, bukan karyawan berpenghasilan tetap meski dia karyawan eksportir itu sekalipun :-( Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Bali da Dave dfaj21@ wrote: Pelemahan mata uang = pelemahan daya beli, [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [Keuangan] Menkeu Nilai Penguatan Rupiah Justru Merugikan
Memilih mata uang menjadi lemah adalah suatu kesalahan yang fatal. Yang benar adalah terus dijaga pada nilainya dan kalau perlu diperkuat secara gradual sampai yang namanya subsidi hilang dengan sendirinya. Setelah hilang subsidi dan semua berada pada kesetimbangan baru, baru kita mikir mempertahankannya dan bukan melemahkannya. Kenapa ? Namanya juga melemah dan ini juga melemahkan daya beli masyarakat. Masyarakat yang daya belinya melemah hanya memikirkan kebutuhan makan. Tidak sempat memikirkan kebutuhan yang lainnya ie. Kesehatan, pendidikan apalagi konsumsi barang bermutu :-( Masyarakat yang berdaya beli cendrung memikirkan konsumsi lainnya selain makan, dan ini menimbulkan gairah untuk menyediakan berbagai bentuk layanan barang/jasa serta selalu mengadakan inovasi untuk kenyamanan pengguna. Dan masyarakat yang melek terhadap perlunya memperbaiki layanan barang/jasa akan mudah mengglobal. Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Bali da Dave dfa...@... wrote: Setuju dengan Bapak Agus... Rakyat Indonesia masih banyak yang gampang terkesima dengan produk luar negeri. Begitu rupiah menguat, yang belanja sale di Singapore, Malaysia dan impor produk luar lainnya sudah gak kira-kira. Kamera diskon di Singapore aja di kejer beli. Lagi murah katanya... harga turun (padahal gara-gara kurs rupiah menguat). Beli kamera lokal kenapa sih? Oh iya... lupa... gak ada ternyata... he he --- On Mon, 9/8/10, anton ms wardhana ari.am...@... wrote: From: anton ms wardhana ari.am...@... Subject: [Keuangan] Menkeu Nilai Penguatan Rupiah Justru Merugikan To: ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com Received: Monday, 9 August, 2010, 11:06 PM artikel asli: http://www.kontan.co.id/nasional/news/43805/Menkeu-Nilai-Penguatan-Rupiah-Justru-Merugikan Senin, 09 Agustus 2010 | 19:25 PENGUATAN NILAI RUPIAH *Menkeu Nilai Penguatan Rupiah Justru Merugikan* JAKARTA. Banyak orang berdebat mengenai dampak penguatan nilai rupiah. Pemerintah pun jarang sekali menyatakan sikapnya terhadap berapa nilai rupiah yang ideal. Tapi ternyata Menteri Keuangan Indonesia Agus Martowardojo, mempunyai pandangan yang jelas. Ia menilai, penguatan nilai tukar rupiah khususnya terhadap dollar Amerika justru merugikan Indonesia. Untuk itu, Agus mengatakan, pemerintah bersama Bank Indonesia akan melakukan sejumlah langkah inisiatif untuk menjaga agar Indonesia tetap kompetitif. âPenguatan rupiah sekarang di bawah Rp 9.000 memang akan membuat kondisi kita tidak akan kompetitif,â ucap Agus, Senin (9/8). Sayang, Agus Marto mengaku masih belum dapat menjabarkan langkah apa saja yang akan dilakukan baik oleh pemerintah maupun Bank Indonesia. Pendapat berbeda justru dikatakan Umar Juoro, Ekonom Center Indonesia for Development and Studies. Umar menilai, penguatan nilai tukar rupiah justru menunjukkan kepercayaan investor terhadap Indonesia. âHal itu akan positif bagi perkembangan ekonomi selama investasi oleh investor asing dapat di dorong untuk sektor riil,â ucapnya. Martina Prianti -- - save a tree, don't print this email unless you really need to [Non-text portions of this message have been removed] = Millis AKI mendukung kampanye Stop Smoking = Alamat penting terkait millis AKI Blog resmi AKI: www.ahlikeuangan-indonesia.com Facebook AKI: http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045 Arsip Milis AKI online: http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com = Perhatian : Untuk kenyamanan bersama, agar diperhatikan hal-hal berikut: - Dalam hal me-reply posting, potong/edit ekor posting sebelumnya - Diskusi yg baik adalah bila saling menghormati pendapat yang ada. Anggota yang melanggar tata tertib millis akan dikenakan sanksi tegas - Saran, kritik dan tulisan untuk blog silahkan kirim ke ahlikeuangan-indonesia-ow...@...! Groups Links [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [Keuangan] Nilai Pecahan Rupiah Bakal Dipangkas? (perlukah ?)
Manfaat Redenominasi ? Dalam era globalisasi ini, perdagangan antar negara tak lagi mungkin dibatasi. Bahkan menyatukan mata uangpun bukan suatu masalah. Ada perbedaan mata uang yang ribuan kali akan menyulitkan mesin-mesin penghitung otomatis. Ambil contoh saja pompa bensin. Disana tertera harga satuan yang terdiri dari 4 digit, jumlam liter dan harga total yang harus dibayar. Jika harga BBM Pertamax Plus melebihi 9.999 maka perhitungan tidak bisa dilakukan secara otomatis ie perlu kalkulator :-) Di era yang akan datang akan banyak sekali peralatan semacam ini seperti ticketing MRT, mesing minuman otomatis dan mungkin juga ada alat-alat lain yang serba otomatis. Untuk menghindari memodifikasi peralatan-peralatan itulah nampaknya redenominasi perlu mulai dipikirkan. Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, heriseti...@... wrote: Sepertinya sudah ada jawabannya Mas http://bisniskeuang an.kompas. com/read/ 2010/08/03/ 07595556/ Menkeu.Bantah. Pecahan.Rupiah. Dipangkas Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT -Original Message- From: tandewi wie_...@... Sender: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Date: Tue, 3 Aug 2010 05:32:16 To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Reply-To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: Re: [Keuangan] Nilai Pecahan Rupiah Bakal Dipangkas? Sebenere, yg sy pingin banget2 tau, Apa ya alesan redenominasi ini? Klo cuma utk memudahkan perhitungan atau penulisan...kok yak ngak mateng perencanaanya...toh slama ini, dlm financial report jg sdh ditulis keterangan dlm ribuan atau dlm jutaan kecuali utk hrg saham... Apalagi sudah dihembusi gini melalui media massa...oalaaahhh...udh mau hari raya aja,hrg2 kebutuhan sdh melambung, apalagi dihembusi isu ini, bisa2 makin terbang bebas hrg2 kebutuhan... Rakyat kecil spt saya cuma bisa bengong dan merenungi nasib... Mungkin ada para pakar ekonomi di milis ini,yg berkenan membantu dan memberi pencerahan... Rdgs Tan Sent from my BlackBerry® -Original Message- From: Eko Prasetiyo ekopraset...@... Sender: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Date: Tue, 3 Aug 2010 11:23:55 To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Reply-To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: Re: [Keuangan] Nilai Pecahan Rupiah Bakal Dipangkas? trs klo barang yg harganya 1800 ato 2300 apa akan dibulatkan jd 2 dan 3? akar masalah nilai uang bukannya inflasi? klo pun sekarang dilakukan redenominasi lalu inflasi terus digenjot dlm bbrp puluh tahun akan sama seperti sekarang lagi kan? On 8/3/10, tandewi wie_...@... wrote: Imho.. Harus jg diikuti dengan pengawasan ketat thdp pasar,krn klo tidak, ada kemungkinan pengusaha/pedagang yg berusaha curi2 kesempatan dlm pelaksanaan redenominasi ini.. Okelah dikatakan secara teorinya diberlakukan program redenominasi,dimana,misal Rp 1000 menjadi Rp 1, seharusnya hrg2 barang ndak berpengaruh toh, tinggal buang 3 angka 0 nya.. Tp takutnya dipasar hrg barang menjadi katakan Rp 2 atau 1.5...dgn alasan produksi mahal atau ketidaktahuan masyarakat umum apa itu redenominasi,yg dimanfaatkan segelintir pengusahaan nakal...jdnya apa ndak malah memicu inflasi? Keterpurukan ekonomi? Krn masyarakat yg sdh lemah daya beli,makin ga sanggup utk membeli... Jd menurut sy, redenominasi ini alangkah baiknya, digodok mateng2 dulu, baru dihembuskan ke masyarakat,jgn spt skrg...sbagian masyarakat yg denger or baca berita itu, udh mulai panik, duitnya mau dipotong dan dlm benak mereka akan terjadi seperti tahun2 dulu yg perna terjadi devaluasi..lama2 kasian masyarakat kita,hidup dalam ketakutan terus :'( cmiiw.. Mohon pencerahan dr yg lain... Rdgs, Tan Sent from my BlackBerry® -Original Message- From: Rachmad M rachm...@... Sender: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Date: Tue, 03 Aug 2010 01:49:26 To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Reply-To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: Re: [Keuangan] Nilai Pecahan Rupiah Bakal Dipangkas? Saya pikir perlu tenggang waktu dimana uang lama dan uang baru tetap berlaku. Masyarakat diberi pilihan menerima uang lama atau uang baru. Masalah baru timbul jika ternyata masih beredar uang dibawah 10 rupiahan dimasyarakat karena 10 rupiah uang lama akan sama dengan 1 sen uang baru. Selama itu memang sudah gak berlaku, maka tidak ada masalah untuk menerapkannya. Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Ismed Hasibuan ismed.hasibuan@ wrote: OK..Redenominasi itu berbeda dengan yang disebut dengan Sanering. Jika redenominasi itu adalah pemotongan nilai mata uang menjadi lebih kecil tanpa mengubah nilai tukarnya. Sedangkan sanering adalah pemotongan nilai mata uang suatu menjadi lebih kecil tanpa jaminan tidak berubahnya
Re: [Keuangan] Nilai Pecahan Rupiah Bakal Dipangkas?
Kalau menurut saya tampilnya Rizal Ramli di Metro TV dengan tulisan-tulisan disekitarnya seperti Awas Uang Anda Dipotong jelas merupakan politisasi terhadap kebijakan Redenominasi. Saya pikir Redenominasi gak akan menimbulkan banyak masalah selama dilakukan dalam kurun waktu yang agak panjang. Biarkan uang lama dan uang baru berlaku bersamaan sehingga masyarakat gak kaget. Mulai lagi mengenali uang sen. dimana 10 sen uang baru = 100 rupiah uang lama. banyak untungnya menerapkan redenominalisasi antara lain mesing-mesing penghitung otomatis seperti Pompa Bensin, Kasir, atau mesin-mesin lainnya gak perlu terlalu banyak modifikasi. Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, anton ms wardhana ari.am...@... wrote: kalo menurut saya kok kesannya berita tadi muncul kecolongan, ya mas.. entah kecolongan betul, kelepasan omong, atau malah takut sendiri akan kemungkinan dampak beritanya.. yang jelas sekarang sudah ada bantahan di kontan (artikel kompas tadi kan ambil berita dari kontan) judulnya: Redenominasi Belum Akan Diterapkan Dalam Waktu Dekathttp://www.kontan.co.id/index.php/keuangan/news/43121/Redenominasi-Belum-Akan-Diterapkan-Dalam-Waktu-Dekat http://www.kontan.co.id/index.php/keuangan/news/43121/Redenominasi-Belum-Akan-Diterapkan-Dalam-Waktu-Dekat dan ini Menkeu Bantah Redenominasi Rupiahhttp://www.kontan.co.id/index.php/keuangan/news/43178/Menkeu-Bantah-Redenominasi-Rupiah http://www.kontan.co.id/index.php/keuangan/news/43178/Menkeu-Bantah-Redenominasi-Rupiah padahal dari sore tadi, berita soal redenominasi ini tayang di detik dan kompas cukup lama. bahkan kompas masih pasang judul yang tadi, belum ada bantahan yang dua di kontan ini. saya sendiri terus terang masih belum mengerti apa bedanya sanering dan redenominasi. mengapa yang satu bahaya yang satu (katanya) ngga bahaya. buat orang kecil kayak saya, sama-sama nolnya menggelinding :( *BR, ari.ams* Pada 2 Agustus 2010 20.07, Yadi Setiadi y.seti...@... menulis: Mungkin ada yang tahu: apa sih latar belakang yang sebenarnya dari pemerentah lempar2 isu redenominasi ini? Meminjam istilah Rizal Ramli: tidak ada hujan tdk ada angin, tiba2 ada wacana denominasi/sanering??? Apa ada pihak2 yang mau kejar setoran-kah?? Mohon pencerahan rekan2 semua, karena saya membayangkan yang terjadi adalah sanering, bukan redenominasi. Apalagi kalo mengingat perilaku masyarakat kita yg mudah terbawa rumor,,, Salam YS -Original Message- From: tandewi wie_...@... Sender: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Date: Mon, 2 Aug 2010 12:44:04 To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Reply-To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: Re: [Keuangan] Nilai Pecahan Rupiah Bakal Dipangkas? Perlu sosialisasi dan pengawasan yg bener dan menyeluruh nih, klo ngak bisa2 tujuan awal redenominasi tp praktek pasar sanering :( Akibatnya inflasi makin tinggi,pasar kacau krn ketidak mengertian masyarakat soal redenominasi ini, masyarakatkan tau itu rupiah dipotong disulut dikit aja sm brita miring, panik bersama deh. Rdgs Tan Sent from my BlackBerry® -Original Message- From: anton ms wardhana ari.am...@... Sender: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Date: Mon, 2 Aug 2010 19:35:22 To: ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com Reply-To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: [Keuangan] Nilai Pecahan Rupiah Bakal Dipangkas? artikel asli: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/08/02/09320316/Nilai.Pecahan.Rupiah.Bakal.Dipangkas-8 *REDENOMINASI RUPIAH* Nilai Pecahan Rupiah Bakal Dipangkas? Senin, 2 Agustus 2010 | 09:32 WIB -- - save a tree, don't print this email unless you really need to [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [Keuangan] Nilai Pecahan Rupiah Bakal Dipangkas?
Saya pikir perlu tenggang waktu dimana uang lama dan uang baru tetap berlaku. Masyarakat diberi pilihan menerima uang lama atau uang baru. Masalah baru timbul jika ternyata masih beredar uang dibawah 10 rupiahan dimasyarakat karena 10 rupiah uang lama akan sama dengan 1 sen uang baru. Selama itu memang sudah gak berlaku, maka tidak ada masalah untuk menerapkannya. Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Ismed Hasibuan ismed.hasib...@... wrote: OK..Redenominasi itu berbeda dengan yang disebut dengan Sanering. Jika redenominasi itu adalah pemotongan nilai mata uang menjadi lebih kecil tanpa mengubah nilai tukarnya. Sedangkan sanering adalah pemotongan nilai mata uang suatu menjadi lebih kecil tanpa jaminan tidak berubahnya nilai tukarnya.. Dalam redenominasi, uang Rp 10.000 dipotong menjadi Rp 10, dengan harga barang yang semula Rp 10.000 juga berubah menjadi seharga Rp 10. cita2nya sih begitu..!!! Konon kabarnya program sanering itu dilakukan karena ekonomi negara itu sangat buruk yang mendekati ambruk karena hiper inflasi. Sedangkan program redenominasi itu dilakukan bukan karena ekonomi negara itu buruk serta bukan karena hiper inflasi. Namun semata-mata hanya karena tujuan efisien penulisan dan pembukuan sajadg Tiga persyaratan yaitu: kondisi ekonomi yang stabil, inflasi yang terjaga rendah, dan adanya jaminan stabilitas harga Kalau pemotongan sejumlah digit nominal mata uang pada program redenominasi itu ternyata berpotensi meleset, dalam arti ada TIDAK ADA penyesuaian harga berdasarkan nominal baru itu??? karena para pedagang agak takut2 menurun kan harga barang karena (merasa) takut akan rugi? Juga apakah nanti pedagang di pelosok daerah bisa well informed secepatnya, kalo gak, kasihan rakyat yg penghasilannya kecil? Siapa yg akan memantau stabilitas harga? Sedangkan sekarang aja Pemerintah gak berkutik dg para spekulan/penumbun barang dll..??? Bagaimana dengan Zimbabwe yg juga melakukan redenominasi? Kayaknya ekonomi mereka juga tidak membaik...??? Mohon pencerahannya para pakar disini... Salam -Original Message- From: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com [mailto:ahlikeuangan-indone...@yahoogroups.com] On Behalf Of anton ms wardhana Sent: Monday, August 02, 2010 7:35 PM To: ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com Subject: [Keuangan] Nilai Pecahan Rupiah Bakal Dipangkas? artikel asli: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/08/02/09320316/Nilai.Pecahan. Rupiah.Bakal.Dipangkas-8 *REDENOMINASI RUPIAH* Nilai Pecahan Rupiah Bakal Dipangkas? Senin, 2 Agustus 2010 | 09:32 WIB *JAKARTA, KOMPAS.com -* Isu pemotongan nilai pecahan rupiah sebenarnya sudah banyak beredar, terutama sejak nilai tukar rupiah melorot 4-5 kali lipat terhadap dollar Amerika Serikat. Beberapa kali juga pemerintah membantah isu pemotongan rupiah yang sempat membuat trauma banyak orang Indonesia pada tahun 1950 dengan menggunting uang menjadi setengahnya. Tapi kini Bank Indonesia benar-benar sudah berancang akan melakukan pemotongan atau istilah kerennya redenominasi rupiah. Tapi dalam redenominasi nilai tukar yang terjadi hanya pemotongan nilai pecahan mata uang untuk menjadi lebih kecil tanpa mengubah nilai tukarnya. Gubernur BI terpilih Darmin Nasution mengatakan, saat ini BI tengah menggodok wacana mengenai redenominasi nilai tukar rupiah. BI sedang menyiapkan sejumlah hal agar nilai Rp 1 itu lebih berarti, ujar Darmin, Sabtu (31/7/2010). Ia menambahkan, rencana redenominasi nilai tukar ini nantinya akan dibahas terlebih dahulu dengan pemerintah dan DPR. Harus melalui Dewan Perwakilan Rakyat baru nanti kita sosialisasikan, jelasnya. Dalam redenominasi, akan ada pemotongan angka nol pada nilai mata uang. Pemotongan nol biasanya tiga buah di belakang. Misalnya pecahan Rp 100.000 dipangkas 3 angka nolnya akan menjadi Rp 100. Tapi Darmin mengatakan belum bisa memutuskan berapa jumlah angka nol yang akan dipotong. Belum bisa diputuskan sekarang berapa angka nol yang akan dikurangi, apakah tiga atau empat. Namun, hasil pembahasan akan diusahakan disampaikan ke pemerintah tahun ini, janji mantan Dirjen pajak ini. Sebenarnya, proses untuk melakukan redenominasi nilai tukar membutuhkan waktu sekitar empat hingga lima tahun. Menurut Deputi Gubernur BI Budi Rochadi, setidaknya ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin melakukan penyederhanaan satuan nilai tukar.Tiga persyaratan itu adalah kondisi ekonomi yang stabil, inflasi yang terjaga rendah, dan adanya jaminan stabilitas harga. Selain itu, untuk melakukan redenominasi nilai tukar juga dibutuhkan penarikan uang yang beredar di masyarakat secara bertahap. Hal yang paling sulit dilakukan dengan cepat dan mudah adalah sosialisai kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mencapai ratusan juta jiwa, jelasnya. *(Herlina Kartika, Sofyan Nur Hidayat/Kontan)* -- - save a tree, don't print this email unless you
Re: [Keuangan] Nilai Pecahan Rupiah Bakal Dipangkas?
Manfaat lain tentu saja dalam era globalisasi kita perlu alat-alat penghitung otomatis yang tidak perlu banyak modifikasi. Misal Pompa Bensin, Ticketing MRT, Mesin Minum otomatis etc. Tanpa redenominasi, jika harga pertamax diatas 9.999 rupiah seluruh pompa bensin perlu dimodifikasi karena digit harga satuannya gak cukup :-) Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Dody Dharma Hutabarat dody.hutaba...@... wrote: Mas Agung, Kalau redenominasi berhasil, selain utk akunting sistem pembayaran, dalam jangka panjang dampaknya juga akan bagus. Rupiah jadi lebih pede. Kalau kini satu dollar = Rp. 9.000,-, nantinya satu dollar = Rp.9,- Dalam jangka pendek harus hati2. Agar diantisipasi kemungkinan pedagang melakukan round up harga. Jika harga saat ini Rp.9.000, mestinya dalam nominal baru menjadi Rp. 9,- Namun karena praktik round up harganya menjadi Rp. 10,- Akibatnya timbul inflasi 11% tanpa faktor lain selain round up itu sendiri. Dan round up di hulu akan terus terbawa sampai ke hilir. Repotnya, pengeluaran round up, sementara penghasilan tetap. Sebagai antisipasi, usulan pak Rachmad utk menggunakan uang lama uang baru bagus. Selain itu, toko/pedagang/merchant juga bisa mencantumkan dua harga. Btw, kalau isu ini isu lama, mungkin bisa di-share kajian BI tentang redenominasi ini. Selain topik ini sudah jadi pembicaraan publik, juga untuk memberikan informasi yg sejelas2nya kepada masyarakat. Mungkin informasi yg sampai di masyarakat saat ini baru sebagian kecil dari yg diketahui BI. Salam, Dody 2010/8/3 agungpurw...@... Isu ini sebenarnya bukan isu baru di lingkungan intern BI. Kalo gak salah sudah muncul sejak jaman Burhanuddin Abdullah. Redenominasi berbeda dengan sanering. Kalo sanering, nilai uang turun, namun kalau redenominasi nilainya tetap, cuman jumlah angka 0 nya yang berkurang. Tujuan policy ini lebih ke arah fungsi akunting dan sistem pembayaran. Simplenya...untuk penyederhanaan. Bayangkan biaya sistem informasi yang dihemat. Memang ada implikasinya. Justru itu yang akan dipersiapkan dan disosialisasikan dengan hati-hati. Salam Agung __._,_.__ [Non-text portions of this message have been removed]
Bls: [Keuangan] Re: Ini bukan soal Sri Mulyani
Cara termudah, matikan televisi. Biarlah para narsis dan eksibionis itu beronani dengan hasrat megalomaniaknya sendiri. Diam-diam kita mengutuk, tapi tetap menikmatinya. maka, mari matikan saja televisi, karena dibanding manfaatnya, mudharatnya lebih banyak. Mas Pras, Mematikan TV sih gampang dilakukan. Yang sulit adalah banyak pihak yang meyakini kebenaran produk politik paripurna DPR (Angket) secara membabi buta. Kebenaran ini mereka samakan dengan kebenaran saat anggota DPR mengesahkan sebuah Undang-Undang atau APBN yang dengan sendirinya mempunyai kekuatan hukum. Dengan pola pikir ini, maka merekapun merasa punya alasan agar perangkat hukum mengeksekusi kebenaran mutlak yang telah diputuskan lewat sidang paripurna. ini masalahnya. Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, prastowo prastowo sesaw...@... wrote: Salam, Selama ini kita (kalau boleh saya menggeneralisasi) memang terjebak (atau persisnya dijebak) oleh sebuah kekuatan besar yang seolah mengharuskan kita masuk dalam pro-kontra dan cara berpikir biner : A atau Non A, kawan atau lawan, dll. Agak saya sederhanakan, mengutip Imam Wahyudi - ketua Asosiasi Jurnalis Televisi Indonesia - media televisi sudah menjadi korban rating untuk keperluan iklan. Jadi rasionalitas publik sudah digerus oleh keperluan mendapatkan profit, maka yang berlaku adalah hukum kebenaran adalah apa yang disampaikan berulang-ulang. Jadilah berita (Century, Gayus, Susno, dll) diulang-ulang sedemikian rupa sehingga yang terjadi adalah inflasi INTENSITAS bukan KUALITAS. Menilik posisi SMI di kasus Century, sejak awal meski saya berada pada posisi kontra bail-out, secara yuridis saya berpendapat bahwa kebijakan itu secara hukum sah karena didasarkan pada aturan yang menjadi hukum positif saat itu. Namun melihat kebijakan ini sebagai rangkaian yang memunculkan dugaan ada penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merugikan keuangan negara, proses politik dan proses hukum pun sah untuk dijalankan, bukan pada kebijakannya tetapi pada ada tidaknya potensi kerugian negara. Jika tidak terbukti secara hukum, bukankah akan lebih baik bagi semua pihak karena sudah menempuh apa yang seharusnya dilakukan. Maka tegangan yang kemarin terjadi bisa kita tempatkan dalam konteks tegangan teknokratisme vs kontrol demokratis. Apa yang disampaikan mbak Dyah saya kira berada pada ranah ini. Di satu sisi kaum profesional cenderung apolitis, dan sebaliknya politisi lebih mengedepankan intrik/trik/lobby dan mengabaikan kapabilitas personal. Hemat saya persoalannya meletak pada format politik kita yang memang masih berada pada demokrasi prosedural. Kita surplus demokrasi tapi defisit politik. Praktik yang terjadi hari-hari ini bukanlah kebajikan politik melainkan buah surplus demokrasi prosedural. Setidaknya politik sebagai sebuah seni bernegosiasi, mencari alternatif, dan mengambil keputusan atas dasar persetujuan bersama ( deliberasi ), masih jauh panggang dari api. Politisi kita masih berada di level selebriti, menikmati layar kaca sebagai pentas, bukan panggung diskursus. Bahaya tontonan layar kaca adalah adanya eksploitasi sepihak tanpa adanya umpan balik. Demokrasi kini dikuasai kaum medioker, yang sama sekali tak cakap dan tak layak menjadi pemimpin. Politisi (dan pemimpin kita ) menyukai repetisi, karena ini dangkal, mudah dilakukan, dan mengecoh. Ia bak gincu demokrasi, sekedar lipstik yang menipu, karena bahayanya sedemikian jelas: koruptor dan ulama bisa bicara satu panggung, maling dan penegak hukum, serta bandit dan aktivis sosial seolah dilebur dalam satu wadah tanpa batas. Ini jelas berbahaya. Cara mengikisnya dengan memori. Artinya ya mengembalikan rasionalitas pada politik ( baca: pendidikan politik ). Merehabilitasi politik yang kini diguncang ulah dan sikap para elite politik. Kita harus awasi proses politik sejak awal, rekrutmen politik harus terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan, jangan sampai partai politik menjadi perusahaan, apalagi dinasti. Saya setuju dikotomi profesional - politisi diakhiri, karena ini lebih sering mengecoh. Yang dibutuhkan adalah bagaimana semua bisa bekerja secara profesional, dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara politik. SMI saya kira tidak apolitis - sejauh saya baca dalam wawancara yang cukup panjang dan substantif dengan majalah PRISMA. Saya mengkritik kapitalisme dan neoliberalisme, tapi sekedar menyangkokkan label 'neolib' dijidat SMI atau Boediono adalah bukan cara intelek yang bisa dipertanggungjawabkan. Apa bedanya kita dengan Suharto dan Orba terhadap PKI jika demikian? Saya sendiri tidak tahu dari mana harus memulai. Tapi ibarat sebuah tontonan, layar tertutup tanda paripurnanya pertunjukan. Semua akan kembali menjadi aslinya. Apa yang tampak indah di panggung adalah benar2 sandiwara. Cara termudah, matikan televisi. Biarlah para narsis dan eksibionis itu beronani dengan hasrat
[Keuangan] Kemiskinan Struktural was : Rhenald Kasali: Ekonomi RI Tanpa Sri Mulyani
He, Setahu saya kesejahteraan hanya akan terjadi jika manusia mampu saling bertukar barang/jasa secara adil. Saling mengisi agar kekurangan dan kelebihan bisa bisa saling mengisi di berbagai bidang kebutuhan umat manusia agar sejahtera. Untuk melakukan ini cuma ada tiga cara : 1. Dengan gotong royong. Segala bentuk pertukaran tanpa tanda uang. Pertukaran barang dan jasa didasarkan oleh kebersamaan, saling tolong menolong dengan prisip berat sama dipikul ringan sama dijinjing :-) Hal ini berakibat masyarakat yang bertaransaksi barang/jasa tidak pegang uang sebagai alat pertukaran dengan kelompok lain diluar lingkunganya. Hal ini juga saya tenggarai mengakibatkan timbulnya kaum urban atau jadi TKI guna tenaga yang sama di tandai dengan 'uang' sebagai alat tukar yang berlaku umum. 2. Subsidi : Pertukaran tidak diukur dengan nilai sebenarnya dari setiap barang atau jasa yang saling dipertukarkan. Biasanya cara ini ditempuh guna menjembatani dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Sebagian harga yang harusnya ditanggung pengguna jasa di bayar oleh pemerintah. hal ini juga berakibat sistem pengupahan yang berbeda dengan pihak diluar lingkungannya karena sebagian besar kebutuhannya ditopang oleh subsidi. 3. Pasar Bebas : Setiap barang dan jasa dipertukarkan dengan nilai sebenarnya dari barang atau jasa yang ada di pasar. Cari untung terlalu banyak hilang konsumen. Jual terlalu murah bangkrut produsen. Konsumen dan produsen saling menghitung untung ruginya memanfaatkan barang/jasa yang tersedia dipasar :-) Sri Mulyani dan Budiono mencoba membawa kita kearah tukar-menukar barang dengan harga sebenarnya, hanya saja masih banyak yang meragukan bahwa langkah ini tepat untuk Indonesia. Langkah yang dilakukan sebenarnya sangat baik mengingat problem kemiskinan negeri ini adalah kemiskinan strutural. Bukan kemiskinan natural atau kemiskinan kultural. Secra natural, alam Indonesia sangat kaya raya, sampir setiap jenis energi yang ada dimuka bumi kita miliki dan juga pangan hayati dan nabati begitu banyak ragamnya :-) Demikian juga secara kultur, bangsa ini termasuk rajin dan tidak suka mabuk-mabukan atau foya-foya. Sayangnya SMI dan Budiono malah di perlakukan seperti yang ditulis Rhenald Kasali. Banyak yang ingin penyelesaian masalah kemiskinan tak ubahnya pengentasan kemiskinan di negara-negara dunia ketiga yang baik secara natural maupun kultural miskin. Untuk itu saya salut pada Sri Mulyani dan juga Budiono :-) Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, wa idl waidl2...@... wrote: Dear all, Saya membaca tulisan Rhenald Kasali, tidak ada yang substantif. Dia hanya berbicara 2 hal. Pertama, Bank Dunia adalah ukuran kebaikan, prestasi, dan pokoknya ukuran absolut termasuk dalam hal kinerja. Barang siapa yang diterima baik oleh Bank Dunia, maka dia adalah orang terbaik. Di sini Sri Mulyani adalah orangnya. Sebagai akibatnya, siapapun yang kritis terhadap Sri Mulyani, maka orang tersebut adalah politisi yang sok tahu tentang ekonomi. Dan kedua, yang berhak berbicara tentang ekonomi, termasuk mengkritik kebijakan ekonomi, adalah hanya para ekonom. Rakyat kecil tidaklah perlu bicara, apalagi menuntut pemidanaan sebuah kebijakan. (Ini perdebatan apakah sebuah kebijakan bisa dipidanakan atau tidak. Yang kira-kira intinya berujung: kebijakan seorang penguasa pastilah benar dan tidak boleh dipidanakan, meskipun terindikasi koruptif). Selain Kasali, selama 2 hari ini ada banyak pemujaan yang berlebihan kepada Sri Mulyani, yang jika ditarik akan menjadi pemujaan terhadap Bank Dunia. Tetapi, belum ada yang berbicara, termasuk Kasali, hal-hal yang sifatnya lebih substantif. Misalnya: apa prestasi sri mulyani dan bank dunia bagi indonesia dan terutama rakyat kecil? Remunerasi jelas gagal dan tidak membuahkan kinerja yang baik, bahkan kinerja pajak ketahuan dimaling, penerbitan SUN dan SUKUK dengan bunga besar yang dibeli sebagian besar asing dan sekaligus merupakan hot money yang setiap saat menjadi capital flight yang mengancam dan mendera indonesia, stimulus fiskal yang tidak memberi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi rakyat, dan banyak lagi. Kepada bank dunia, indonesia harus mengalokasikan dana besar bahkan untuk nyahur utang yang belum dipakai, mengurangi subsidi rakyat, dan menghindari alokasi dana untuk pertumbuhan ekonomi rakyat. Berilah penjelasan yang rasional, sehingga enak kalau mau angkat topi kepada Sri Mulyani misalnya. Wassalam, Waidl Dari: prastowo prastowo sesaw...@... Kepada: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Terkirim: Kam, 6 Mei, 2010 10:22:31 Judul: Bls: [Keuangan] Rhenald Kasali: Ekonomi RI Tanpa Sri Mulyani Betul, bangsa ini juga harus belajar memilih dan memilah, agar mendewasa. Bahwa Ibu Sri Mulyani terkait persoalan Bank Century, biarlah itu diselesaikan oleh KPK yang memang berwenang untuk
[Millis AKI- stop smoking] Kenaikan TDL Perlukah ?
Agak mengherankan juga setelah hampir 15 tahun reformasi ternyata kita masih berkutat tentang kenaikan harga utamanya produk-produk yang dihasilkan Pemerintah melalui BUMN nya. Alasan yang digunakan juga masih itu-itu juga yakni meningkatnya beban subsidi. Dengan tingkat inflasi yang rendah serta rupiah yang menguat, seharusnya Pemerintah mulai fokus bahwa masyarakat baik yang bekerja sebagai karyawan swasta maupun negeri menikmati kenaikan gajinya sejalan dengan meningkatnya pengalaman karyawan tersebut. Kenaikan harga akibat inflasi tinggi yang terus menerus seperti dalam era Orde Baru sudah saatnya ditinggalkan. Pemerintah harus lebih fokus memperhatikan peningkatan daya beli masyarakat melalui sistem penggajian yang baik dan benar. Jangan lagi kita terjebak pada kenyataan bahwa daya beli sebagian orang ternyata diperoleh dari pendapatan lain-lain yang berbau tidak halal. Menaikan Tarif Dasar Listrik hanya akan memicu inflasi yang lebih besar karena akan diikuti naiknya berbagai kebutuhan yang memerlukan energi listrik. Oleh karenanya mungkin Pemerintah bisa lebih fokus menghitung dan melepaskan pembangkit-pembangkit yang sudah berada dalam hitungan bisnis komersial tanpa harus menanggung subsidi silang daerah yang masih memerlukan subsidi. Saya menduga bahwa terjadinya subsidi di PLN lebih disebabkan oleh tidak efesiennya pembangkit di beberapa daerah yang disebabkan pemerintah harus memberikan listrik bagi setiap warganya. Hal ini terjadi karena Indonesia terdiri dari beribu pulau yang tentu saja akan sangat sulit membuat seluruhnya terkoneksi sehingga tercapai efesiensi. Untuk mengatasi itu, mungkin perlu dipikirkan bahwa interkoneksi Jawa-Bali dihitung secara komersial terpisah dari daerah lainnya. Subsidi hanya layak diberikan pada daerah-daerah yang memang memerlukannya. Dengan cara demikian maka meningkatnya kebutuhan listrik di wilayah Jawa-Bali akan sejalan dengan peningkatan keuntungan PLN, bukan seperti peryataan yang keluar saat ini dimana harga listrik bisa tetap asal setiap orang hanya mengkonsumsi 100 Watt. Perlu dipetakan Pembangkit mana saja di Indonesia yang sudah tidak perlu subsidi dengan tarif yang ada saat ini. Hal ini berangkat dari kenyataan bahwa banyak Mall lebih suka menghidupkan gensetnya pada jam-jam tertentu yang ternyata hitungannya lebih murah dibanding menggunakan listrik PLN. Dengan peta tersebut akan terlihat pembangkit-pembangkit yang perlu subsidi misalnya kapasitasnya besar ternyata yang dilayani hanya gedung pemerintah dan penerangan jalan sementara industri dan rumah penduduknya sangat sedikit atau tersebar berjauhan sehingga banyak loss nya :-) Salam RM
Re: [Millis AKI- stop smoking] Kenaikan TDL 15 Persen Lebih
Kebiasaan menaikan harga kelihatannya perlu di tinjau ulang. Harga naik jika tingkat inflasi tinggi atau mata uang rupiah nilainya melorot sih oke-oke saja. Tapi jika kedua nilai tersebut dapat dikendalikan untuk apa naikin harga begitu besar ? Toh tidak ada komponen harga yang berubah bukan ? Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, heriseti...@... wrote: Mungkin sudah perlu waktunya untuk dipertimbangkan penggunaan PLTN. Teknologi sudah berkembang sangat pesat yang meningkatkan keamanan. Negara negara kaya minyak saja sudah mulai bergerak untuk pindah ke PLTN. Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT -Original Message- From: oka oka.wid...@... Date: Fri, 23 Apr 2010 10:36:36 To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: [Millis AKI- stop smoking] Kenaikan TDL 15 Persen Lebih Siap siap TDL naik lagi. Pengaruh terhadap inflasi konon tak terlalu tinggi, karena dinaikan sebelum Puasa/Lebaran. Saya belum sempat browsing, perbandingan harga TDL kita dengan negeri jiran... Selama ini kan alasannya karena subsidi terlalu tinggi, listrik belum sampai keharga keekonomiannya...kalo memang harganya sudah lebih tinggi dari harga negeri tetangga, berarti memang ada yang salah dengan pengelolaan listrik ini. Oka WIdana Kenaikan TDL 15 Persen Lebih Jumat, 23 April 2010 | 04:12 WIB Jakarta, Kompas - Kenaikan tarif dasar listrik bisa di atas 20 persen tahun 2010. Hal ini akan terjadi jika kenaikan TDL pada Juli ditunda dan kekurangan pasokan gas untuk pembangkit terus terjadi. Menurut Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi J Purwono di sela-sela rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Kamis (22/4) di Jakarta, pihaknya mengusulkan, kalau kenaikan TDL berlaku Juli nanti, rata-rata besaran kenaikan tarif listrik untuk semua golongan 15 persen. Khusus untuk golongan pelanggan kecil, yaitu 450 volt ampere (VA) sampai 900 VA, kenaikan tarif hanya 10 persen. Bahkan, jika pemakaian listrik 30 kWh ke bawah, besaran tarif yang dikenakan tidak naik. Hanya pemakaian di atas 30 kWh yang dihitung dengan tarif baru. Namun, jika kenaikan TDL ditunda, rata-rata besaran kenaikan TDL bisa lebih tinggi dari 15 persen. Dengan kenaikan TDL pada Juli, penghematan subsidi listrik 2010 sebesar Rp 7,3 triliun. Jika kenaikan ditunda, penghematan subsidi listrik tahun ini turun Rp 1,2 triliun per bulan. Ini ditutup dari mana? Ada dua alternatif, yaitu melalui tambahan subsidi dalam APBN 2010. Jika subsidi tidak ditambah, kenaikan TDL lebih tinggi dari 15 persen. Makin diundur, kebutuhan dana lebih besar, kata dia. Pasokan gas Selain itu, besaran kenaikan TDL bisa lebih dari 15 persen jika kekurangan pasokan gas untuk pembangkit-pembangkit listrik terus terjadi. Akibat defisit gas, kebutuhan bahan bakar minyak naik sehingga butuh tambahan dana operasional Rp 5,7 triliun, terutama untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Muara Tawar. Tambahan dana ini bisa ditutup dari APBN atau persentase TDL dinaikkan, ujarnya. Meski TDL naik, lanjut Purwono, tagihan listrik pelanggan bisa tidak berubah jika mereka menghemat pemakaian listrik termasuk untuk industri kecil. Saat ini 294 industri yang bisa menghemat listrik 15-30 persen. Secara terpisah, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Benny Soetrisno meminta masalah pasokan energi segera diselesaikan untuk menjamin keberlangsungan investasi. Keinginan pemerintah menaikkan TDL sungguh memberatkan industri, terutama manufaktur. Manufaktur yang sudah terbebani berbagai hal harus berhadapan lagi dengan TDL. [Non-text portions of this message have been removed]
[Millis AKI- stop smoking] Re: Ajakan kopdar gak resmi
Pak Moderator yth, Sedikit masukan saja, dengan mencantumkan [Millis AKI- stop smoking] pada posting di milis, bagi pembaca milis melalui BB atau Hp jadi mengalami kesulitan untuk langsung membaca Subject karena terlalu panjang :-) Kalau bisa dipersingkat kata0katanya atau hanya pada periode tertentu saja pencantumannya. Terima kasih atas perhatiannya Salam RM
Re: [Keuangan] [oot] Pidato Presiden Menanggapi Kasus Century (II)
DPR makin matang dan menunjukan keberaniannya ? Saya pikir oke saja, cuma sebaiknya dibagi menjadi dua bagian. Kelompok yang menyebut dirinya oposisi harus mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk mendapatkan keuntungan politis. Namun jika berada dalam kelompok 'koalisi' seyoyanya menelaah lebih jauh permasalahan yang ada dengan mempertimbangkan pengetahuan masyarakat yang masih sangat terbatas mengenai seluk-beluk keuangan dan perbankan. 1. Kebijakan yang dibuat jalas mempunyai banyak sisi untuk dinilai. Tetgantung ada di sisi mana kita berada pada saat suatu kebijakan di buat. Kebijakan yang dibuat dengan maksud jahat tentu harus dibongkar secara hukum, dan untuk ini sepertinya Pansus dibentuk dengan titik berat aliran dana talangan. 2. Ketika bukti kearah ini tidak ditemukan, seharusnya secara ksatria pihak yang tergabung dalam 'koalisi' berupaya untuk memulihkan nama baik pihak-pihak yang menjadi target tuduhan pada saat awal pansus dibentuk. Bukan malah ikutan terseret arus oposisi yang memang mencari peluang untuk menjatuhkan pemerintahan. 3. Kesalahan-kesalahan kecil administrasi dan teknis bukanlah masalah utama dalam grand design penyelamatan ekonomi nasional dalam menghadapi tali temali krisis keuangan global. 4. Dengan posisi yang diambil 'koalisi' mbalelo menimbulkan keyakinan masyarakat awam bahwa benar tuduhan mengalirnya uang trilyunan ke kantong pihak-pihak yang dicurigai 'bermain'. Padahal dana LPS itu diadakan ya untuk menjamin simpanan para nasabah dan nasabah penyimpan itu ya masyarakat itu sendiri. 5. Bahwa ada kejahatan perbankan yang dilakukan pemilik/manajemen maupun pengambil keuntungan dalam proses seperti 'niatan' oknum polri yang terekam KPK, itu diluar tanggung jawab pengambil kebijakkan dan harus terus diusut. 6. Bahwa kerugian operasi BC juga diakibatkan ada beberapa oknum nasabah peminjam yang bermasalah dan telah terungkap juga harus diselesaikan secara hukum agar jelas seluruh duduk masalah dimana letak kerugian operasional BC sehingga LPS harus turun tangan. Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, r.masrr rma...@... wrote: Demokrasi makin matang?? H mudah2an. tapi kayaknya sulit deh untuk sampai pada kesimpulan itu dengan melihat anggota koalisi masih tanpa malu-malu menduduki kursi pemerintahan sementara jelas-jelas tidak mempercayai wakil kepala pemerintahan. Mbok ya mundur dulu baru minta yang lain non aktif. Beda pandangan wajar tapi harus konsisten. Kritis harus, tapi dengan etika.. On 3/5/10, dyahanggitasari dyahanggitas...@... wrote: Justru pada saat ini DPR menunjukkan kualitas terbaiknya. Keberanian menyuarakan suara konstituennya meskipun tergabung dalam koalisi menunjukkan kematangan pola pikir wakil rakyat tersebut. Koalisi yang ada adalah koalisi kebenaran tanpa harus takut akan kehilangan jabatan. Sikap pandangan fraksi fraksi merefleksikan pula pandangan dari masyarakat. Bahkan mereka yang ada di DPR bukanlah tokoh tokoh yang sembarangan. Salah seorang professor yang duduk dalam jabatan Ketua Pansus jelas memberikan bobot terhadap rekomendasi yang dihasilkan. Demokrasi kita makin matang. Meskipun seorang tokoh internasional belum tentu keputusan yang dihasilkan selalu baik. Repot sekali apabila masyarakat harus membebek dan mengagung agungkan apapun keputusan pejabat hanya karena dipuji puji dunia internasional bagaikan dewa tanpa cela. Masyarakatlah yang akhirnya yang akan menilai. --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.comAhliKeuangan-Indonesia%40yahoogroups.com, dedy_arman@ wrote: Yaaach itulah wajah politisi2 kitaa... Salam Dedy arman PIN 249EAE42 -Original Message- From: gatot.adhi@ Date: Fri, 5 Mar 2010 04:04:10 To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.comAhliKeuangan-Indonesia%40yahoogroups.com Subject: Re: [Keuangan] [oot] Pidato Presiden Menanggapi Kasus Century (II) Jelas-jelas ini blunder banget. [Non-text portions of this message have been removed]
Re: Bls: [Keuangan] Akbar: Satu Lagi, Donatur SBY-Boediono Diduga Terima Dana Century --Maaf
beruntung, ada Blessing in disguise. Justru ini yang kelihatannya jadi rawan pak Pras :-) Mereka hanya lihat skor saja yang sekarang 7:2. Selain itu membawa opini publik kearah tidak menguntungkan. Kemenangan politis mereka adalah terciptanya kondisi berupa hilangnya kepercayaan masyarakat ditambah skor yang bisa mereka gali dari partai koalisi karena yang bermain ya partai koalisi itu sendiri :-) Mereka memilah-milah permasalahan menuju arah yang mereka kehendaki dan dengan mudah dapat terlihat seperti tidak meminta keterangan Perbanas, tidak memanggil Emir Moeis, tidak menuntaskan tuduhan terhadap Malarangeng bersaudara, tuduhan terhadap Ibas yang sebenarnya inilah yang sangat ditunggu karena beritanya santer di masyarakat sehingga perlu pansus. Tidak menuntaskan temuan awal seperti Tukang Bengkel punya uang puluhan milyar. Meski terbukti bahwa itu memang uangnya Amiruddin namun tetap saja 'berkeinginan' mempolisikan Amiruddin karena sebab yang lain seperti modus memecah rek serupa Budi Samporna. Hal yang sama juga dikenakan terhadap nasabah 'fiktif' yang ternyata memang ada tapi modusnya berbeda dengan asumsi awal mereka :-) Jadi memang terlihat upaya sistematis untuk sekedar memenangkan skor dan mengaburkan masalah karena itulah yang mereka anggap sebagai kemenangan politis. Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, prastowo prastowo sesaw...@... wrote: Hehe..Mas Ryan saya tidak esmosi lho apalagi marah. Tapi kalau ada kesan itu, mohon maaf ya. Juga kepada mas Eko Prasetiyo, jika kata-kata saya tidak berkenan mohon dimaafkan. Lha anak bukan, bini kagak, ntar kalau saya marahi bisa berabe J Tapi begini, saya hanya ingin meluruskan dikotomi yang simplistis. Pro bail out = pro penyelamatan ekonomi negara Kontra bail out = pro Pansus yang cari-cari kesalahan dan perkara itu Seolah-olah tidak ada alternatif lain pada kedua posisi itu, misalnya: 1. Pro bail out tak serta merta beralasan bahwa ini penting untuk keselamatan ekonomi negara. Pakar hukum yang setuju bahkan sekedar melihat legalitasnya, dan saya kira secara legal-formal bail out ini sah karena saat itu didasarkan pada landasan hukum positif yang sah. 2. Kontra bail out, tak serta merta anti-bail out. Saya kesampingkan sikap politisi karena itu berada di luar pemahaman dan sikap saya. Banyak juga ekonom yang menolak bail out secara teoritik tapi sekaligus bisa memahami kebijakan itu diambil. Ada juga pakar hukum yang menyoal ini karena secara normatif prosesnya tidak benar. Nah, jika demikian sikap a priori dan penyimpulan âex anteâ pastilah tidak tepat. 1. Pansus pasti keliru karena ini serba politik dan penuh intrik. Bisa jadi ya dan bisa jadi tidak, wong kita belum tahu kesimpulannya apa. Jika kesimpulannya âbrengsekâ dan tak sesuai fakta yang mengemuka, tanpa dihujat saja mereka akan habis. Saya kira mereka pun terjebak dalam melodrama yg mereka ciptakan sendiri, buahnya ya semoga rakyat yang beruntung, ada âblessing in disguiseâ. 2. Ibu Sri dan Pak Budiono pasti benar, karena beliau ini orang-orang yang bersih, profesional, dan berprestasi. Saya kira tak ada yang menyangsikan, tetapi ini tidak ada kaitannya dengan kebijakan bail out yang diambil. Maka saya kira tetap ada hal-hal baik: 1. Bangsa ini sedang berada dan belajar merawat tegangan antara teknokratisme vs kontrol demokratik. Kita harus bedakan mana yg secara sistem benar dengan apa yang terjadi untuk menilai kinerja Pansus. Dengan sidang yang terbuka rasanya rakyat yg diuntungkan karena jika parlemen pd akhirnya âbermainâ, rakyatlah yang akan menghukum. Boleh jadi whistleblower revolusi justru Senayan, karena kemuakan rakyat pada wakilnya. 2. Rekomendasi Pansus kita awasi, dan jalan masih berliku. Secara hukum yg akan menyelesaikan adalah KPK, termasuk kepolisian dan kejaksaan. Ada kewenangan lain di luar soal kebijakan, yakni ada tidaknya kerugian pada keuangan negara akibat kebijakan ini. Ini yang juga kita nantikan. Kadang kita gamang dan lelah mengikuti cara berpikir âorangâ politik, tapi sebaliknya, jangan-jangan orang non-ekonomi juga tak mudah paham dan maklum akan cara berpikir âorangâ ekonomi. Maka perlu pendekatan multidisiplin, untuk duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Dan itulah tugas pemimpin, bagaimana ia mengorganisir semua perbedaan ini dalam kontestasi yang membawa maslahat, tidak malah ikut-ikutan menjadi artis sinetron. Singkat kata, ujung semua ini adalah krisis kepemimpinan di semua lini, utamanya di pucuk bangsa ini ketika kita butuh sekali orang yang bervisi dan berani menjadi pandu bagi arah anak bangsa ini menuju. Menyoal mengapa kok tuduhan ke pasangan tertentu, semoga Anda bisa memahami dari yang tersirat. Tapi semoga kita juga tak mengulang kesalahan, menghukum yang tak bersalah. jabat erat, pras Dari: Ryan Fitriyanto
[Keuangan] Larangan mecah tabungan was :Akbar: Satu Lagi, Donatur SBY-Boediono
Emang ada larangan orang punya banyak nomer rekening ya ? Dan kalau tidak apa juga dilarang rekeningya di pecah-pecah ? Hal ini perlu diperjelas, mengingat Amirudin sepertinya juga mau dipolisikan karena memecah rekeningnya mirip Budi Sampoerna. Kemudian dalam perundangannya kan bukan dilihat perekening, namun seluruh rekening yang ada di bank itu maksimal 2 Milyar kalau ditutup banknya oleh pemerintah. Kalau diambil alih ya jadi bank operasi normal saja. Deposito habis waktunya ya tarik dan pindahkan dananya seperti yang banyak dilakukan BUMN dan Yayasan terhadap Bank Century. Apa salahnya ? Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, ? mr.beachb...@... wrote: Yang jelas 30M dipecah jadi banyak rekening tgl. berapa? Sampoerna bisa dapat 350M caranya juga sama. Jadinya kok seperti ada Insider, pengatur dana biar bisa keluar. Itu Ketcil Broo.. Coba kalau pansus tracing ke DEBITOR Century, yang asli dan yang Fiktif berapa? = itu baru ketahuan apa sebenarnya Dia Bangkrut Atau Membangkrutkan Diri, 6,7T sebenarnya lari kemana? Ke Jalan Toll Kah, atau jalan tikus??? ;) Kasus Century lebih nyelinet dibanding LC bodong Gramarindo-BNI Pilpres 2004. Untuk Bung Bandits di pun ngresaaken links berikut: http://tinyurl.com/ya43mf2 NOTE: Kebanyakan ngomong gw bisa kena RPM KONTEN MULTIMEDIA BAB II KONTEN YANG DILARANG PASAL 6 Penyelenggara dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Konten yang mengandung: a.) muatan berupa berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, yaitu Konten mengenai suatu peristiwa atau hal yang tidak benar atau tidak berdasarkan fakta yang dinyatakan sedemikian rupa sehingga menurut penalaran yang wajar Konten tersebut adalah benar atau autentik, yang secara materil dapat mendorong konsumen untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian pada konsumen;
Re: Bls: [Keuangan] Apa Jadinya Kalau Ada Bank Gagal Lagi?
Apakah dana yang diperlukan memang sampai 6,7 Triliun. Di sinilah letak prinsip Akuntabilitas dan Terukur sebuah Kebijakan harus dikedepankan. Kalau Pemerintah, KSSK, BI, atau LPS mampu menjawab pertanyaan tersebut, kasus akan segera selesai. Saya pikir untuk masalah simpanan (perbankan) ini memang sulit diperhitungkan secara fixed. Jika bank itu ditutup mungkin hitungannya bisa fixed yakni seluruh jumlah nasaba dibawah 2 M ditambah nasabah diatas 2 M yang hanya dibayar 2 M. Namun jika bank diambil alih, jumlahnya tergantung dari sikap para nasabah. Apakah mereka tetap percaya atau memindahkan dananya. Nasabah besar seperti Yayasan BI, BUMN cendrung untuk memindahkan dananya karena menyimpan di Bank Century sempat dipermasalahkan :-( Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Sadono srisadon...@... wrote: Secara pribadi saya tidak mempermasalahkan kebijakan yang diambil. Asal, hal tersebut dilakukan secara bijaksana. Sejauh ini, dasar yang digunakan untuk membenarkan kebijakan tersebut adalah TIDAK terjadi krisis perbankan lebih lanjut di Indonesia. Tidak dipungkiri, hal ini memang mengandung unsur kebenaran. Namun, pertanyaan yang belum terjawab sampai saat ini, Apakah dana yang diperlukan memang sampai 6,7 Triliun. Di sinilah letak prinsip Akuntabilitas dan Terukur sebuah Kebijakan harus dikedepankan. Kalau Pemerintah, KSSK, BI, atau LPS mampu menjawab pertanyaan tersebut, kasus akan segera selesai. Kapan Sebuah Kebijakan dapat Dipermasalahkan? Data awal menyebutkan bahwa dana yang diperlukan untuk Bank Century hanya 632 Milyar. Kalau itu membengkak menjadi 6,7 Triliun tanpa ukuran (alasan) yang bisa dipertanggungjawabkan berarti Kebijakan tersebut tidak diambil secara Bijaksana. Sekarang, pemerintah hanya perlu melakukan klarifikasi, apakah uang 6,7 Triliun itu memang dikeluarkan secara tepat dengan ukuran yang akurat. Jika DEVIASI sebuah UKURAN Kebijakan menyimpang sampai 1000%, hal tersebut tentu layak menjadi sebuah pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana kalau dana yang diperlukan untuk Bank Century sebenarnya hanya 2,6 Triliun, tidak harus sampai 6,7 Triliun, berarti telah terjadi pemborosan. Artinya, Kebijakan tersebut Tidak diambil secara Bijaksana. Menurut pendapat saya, kalau kasusnya sudah seperti ini maka Kebijakan dan Pengambil Kebijakan dapat Dipermasalahkan. Ini seperti melakukan tindakan yang tidak profesional, pengambil kebijakan tentunya tidak bisa lepas tangan begitu saja.       Dari: dyahanggitasari dyahanggitas...@... Judul: Re: Bls: [Keuangan] Apa Jadinya Kalau Ada Bank Gagal Lagi? Kepada: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Tanggal: Jumat, 5 Februari, 2010, 1:27 PM  Wajah saya seperti bapak-bapak sekalian (kesal), begitu tahu anggaran yang diajukan ada saat awal berbeda dengan akhir, aku Sri Mulyani. --- In AhliKeuangan- Indonesia@ yahoogroups. com, Sadono srisadonous@ ... wrote: Bagaimanapun, kebijakan sebaiknya diambil atas dasar Akuntabilitas dan Terukur. Apalagi kalau kebijakan tersebut sudah menyangkut uang publik (negara). Hal inilah yang menjadi permasalahan mendasar dari kasus Century, kebijakan tersebut diambil tanpa akuntabilitas yang jelas dan tegas dan kurang terukur. Komentar: Tepat sekali. Permasalahannya bukan perlu tidaknya bail out atau sistemik tidaknya sistemik tapi masalah akuntabilitas dan ukurannya. Tak heran Ibu Sri Mulyani pun juga merasakan kekesalannya . Terkait dengan penyaluran PMS yang membengkak dari skenario awal BI sebesar Rp632 miliar menjadi Rp6,7 triliun, dalam kesempatan itu Sri Mulyani mengaku kesal dengan perubahan angka tersebut. Hal ini menjawab pertanyaan anggota pansus dari FPKS Andi Rahmat yang mengkonfirmasikan transkrip pada 20 Desember kenapa Sri Mulyani menanyakan apakah boleh ada koreksi di keputusan KSSK? Wajah saya seperti bapak-bapak sekalian (kesal), begitu tahu anggaran yang diajukan ada saat awal berbeda dengan akhir, aku Sri Mulyani. Menambah banyak teman sangatlah mudah dan cepat. Undang teman dari Hotmail, Gmail ke Yahoo! Messenger sekarang! http://id.messenger.yahoo.com/invite/ [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [Keuangan] Langkah Sulit Penyelamatan Bank Jika Terjadi Krisis
Rasanya memang ada yang salah dalam menilai 'uang' dibanyak benak politisi kita. Uang adalah manifestasi dari suatu kumpulan kerja yang sedang atau telah dilakukan. Semakin banyak barang/jasa yang dibuat dan dipergunakan oleh orang lain maka semakin banyak juga uang yang terkumpul. Artinya bahwa yang telah menciptakan barang/jasa juga mempunyai hak untuk memanfaatkan barang/jasa yang dibuat orang lain sebanyak yang telah diperbuat. Hanya saja karena banyak uang yang diperoleh dengan cara yang tidak demikian, maka timbul asumsi-asumsi atau imajinasi bahwa para penabung juga mengumpulkan uang dengan cara seperti yang dilakukan dalam benak para politisi tersebut. Rasanya kita sedang terjebak dalam imajinasi mereka, jika laporan sementara Pansus tak segera dipublikasikan hasilnya agar kita bisa menilai lebih fair :-( Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Andy Porman Tambunan andy_tambu...@... wrote: Saya pribadi sangat menyetujui langkah yg diambil utk menyelamatkan Bank Century saat itu, terlepas dari jumlah dana bail out yg digelontorkan. Saya juga setuju faktor psikologis pasar menjadi salah satu pertimbangan, bukan hanya mengandalkan angka-angka index parameter saja. Faktor psikologis ini pernah ditanggapi secara sinis oleh Kwik Kian Gie di depan rapat Pansus Century dengan mempertanyakan kenapa tidak melibatkan psikolog? Inilah uniknya pasar Indonesia. Tidak semua ilmu/jurus dari negara-negara maju dapat diimplementasikan begitu saja di Indonesia ini. Siapa yg menjamin apabila Bank Century tidak di-bail out lantas tidak terjadi rush thd bank-bank kita? Atau, jika tidak di-bail out lalu terjadi rush yg diikuti chaos akibat runtuhnya sistem perekonomian seperti tahun 1998, siapa yang akan dipersalahkan? Akankah DPR akan membentuk Pansus utk menyelidiki kenapa pemerintah tidak mem-bail out? Lalu para pakar akan mencari-cari teori untuk mempermasalahkan kebijakan pemerintah? Aneh... terkadang saya bingung melihat sebagian besar pakar (atau yg menamakan dirinya pakar) ini. Malah sepertinya ada beberapa yg komentarnya tailor-made (sesuai pesanan). Mari kita lihat jika aliran dana Bank Century sudah terkuak. Akan kelihatan aslinya, mana yg musang, mana yg domba, atau mana yg musang berbulu domba. http://www.infobank news.com/ index.php? mib=mib_news. detailid= 1497 Langkah Sulit Penyelamatan Bank Jika Terjadi Krisis Tanggal: 03 Februari 2010 - 12:31 WIB Sumber: infobanknews. com Jika sikap publik dan DPR terhadap penyehatan bank senantiasa diilhami konspirasi kasus BLBI, maka pada masa-masa yang akan datang jika ada bank gagal, sulit rasanya akan diambil sebuah langkah penyelamatan. Eko B. Supriyanto Sistemik dan tidak sistemik merupakan wilayah perdebatan yang tak berpangkal. Namun, hampir semua pengamat ekonomi sepakat bahwa pada saat dilakukan penyelamatan Bank Century (20 November 2008) sedang dalam kondisi krisis. Sementara, para ekonom yang tidak setuju penyehatan sekarang ini, ternyata pada saat dilakukan penyehatan hampir semua berpandangan pada waktu itu kita sedang dicekam krisis akibat krisis keuangan global. Tidak hanya itu. Kelompok yang kontra kebijakan penyehatan menilai, LPS bakal merugi ketika dilakukan divestasi. Menurut mereka, dana yang digelontorkan ke Bank Century sebesar Rp6,7 triliun jika dimasukkan ke dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan suku bunga rata-rata 6,5% saja pada lima tahun mendatang bisa mencapai kisaran Rp9 triliun-Rp10 triliun. Hitung-hitungan itu memang tidak salah. Tapi, menyesatkan publik sebab LPS bukanlah sebuah lembaga profit atau investment bank, melainkan lembaga yang tugasnya menjamin dan menyehatkan bank. Harusnya juga dihitung, kalau ditutup, berat ongkosnya. Menurut data LPS, jika ditutup pada saat itu, biaya penjaminan sebesar Rp6,4 triliun. Itu biaya langsung. Belum biaya yang akan muncul, seperti efek domino. Jadi, penyelamatan Bank Century harusnya dilihat juga efeknya bagi perbankan nasional. Situasi perbankan sekarang ini yang relatif tidak rusak tidak serta-merta karena penyehatan Bank Century. Namun, karena kebijakan pengambilalihan bank tersebut ternyata tidak berefek buruk terhadap bank-bank lain. Bank Century yang disehatkan itu suatu saat bisa dijual dan selama hidupnya Bank Century akan memberikan kredit, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan pajak. Kenyataan itulah yang ditutupi para pengamat yang antipenyelamatan. Padahal, penyehatan perbankan bukan sebuah matematika tentang untung rugi, melainkan lebih banyak mengurangi biaya yang lebih besar. Penyelamatan bank di saat krisis bukanlah menyelamatkan sebuah bank semata, melainkan menyelamatkan ekonomi dari kehancuran. Pengalaman masa lalu, yaitu ditutupnya 16
Re: [Keuangan] Gotong Royong, Subsidi hingga Pasar Modern was : Ladang Gas Dikuasai Asing
Bung Hok An, Saya melihat di Indonesia ini, dimana 'uang' yang seharusnya hanya merupakan perantara/penghantar terciptanya barang dan jasa secara adil justru menjadi penghambat dan menciptakan rasa kurang adil:-) Penghambat disini bisa berupa cara pembayaran yang ditunda-tunda dengan harapan uang diputar dulu untuk mendapat 'bunga' atau tidak adil karena mengurangi kualitas barang/jasa demi 'uang' bahkan kalau bisa uang dipindah tangankan tanpa diimbangi barang/jasa yang ini mirip rampok. Disisi lain kita juga melihat bahwa sebagian rakyat kita menolak jika ada pejabat atau siapapun difasilitasi dengan baik berupa penggajian maupun fasilitas yang baik. Padahal yang kita inginkan sebenarnya bagaimana mereka itu membelanjakan uangnya secara adil dari rakyat penyedia barang dan jasa. Hal seperti ini yang merupakan ganjalan-ganjalan dalam mewujudkan masyarakat masuk dalam pasar modern yang segalanya dipertukarkan dengan tanda uang secara adil :-) Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Hok An ho...@... wrote: Bung Rachmad, 1. Dilihat secara jumlah katanya Indonesia nomor 6 didunia. Dulu pernah ada taksiran Indonesia no2. Tetapi kalau dibagi dengan jumlah manusianya yang juga banyak, maka SDA Indonesia biasa2 saja. Tidak cukup untuk menjadi modal pokok negara kesejahteraan. Tetapi memang jumlah dan kwalitas SDA Indonesia kalau diusahakan sudah lama bisa mencukupi kehidupan yang berkwalitas. Kalau langsung dijual tentu akan memakmurkan yang beli. 2. Saya kautir sistem beras murah sudah lama umurnya dibumi kita. Subsidi ini punya tujuan yaitu upah yang murah. Mungkin bisa dibuat perbandingan sistem upah Indonesia dengan Malaysia. Disektor tertentu sudah ada penyesuaian. Setahu saya upah anggota DPR dan DPD sudah cukup tinggi. Tetapi dibawah, terutama sektor pertanian rupanya belum. 3. Sistem subsidi di Indonesia bocor dan boros, sebab barang2 bersubsidi akan diekspor/diselundupkan ke luar negeri. Salam Hok An Rachmad M schrieb: Pada dasarnya Indonesia ini adalah negara yang sangat kaya, hampir semua jenis energi tersedia di negeri ini :-) Seharusnya pola penanganannya juga berbeda sedikit dari negara lain yang apa-apanya serba terbatas. Pada hakekatnya kesejahteraan negeri ini adalah kemampuan anak bangsa Indonesia untuk dapat saling tukar menukar barang dan jasa secara adil. Ada banyak pola yang dilakukan untuk saling tukar ini. Gotong Royong : Pola 'gotong royong' adalah pola dimana tukar menukar barang dan jasa tidak dilakukan dengan ukuran 'uang'. Ukuran yang digunakan adalah kebersamaan sosial. Ada untung ruginya menerapkan hal ini. Keuntungannya adalah tersedianya kebutuhan masyarakat tanpa harus menunggu adanya 'uang' dan hal ini sangat memungkinkan di negeri yang sebenarnya segala sesuatunya telah disediakan oleh alam Indonesia yang demikian kayanya. Kerugian dari pola ini adalah masyarakat bertransaksi barang/jasa tanpa ukuran uang. Hal ini berakibat masyarakat ter'diskriminasi' pada saat ia harus masuk dalam pergaualan masyarakat yang segala pertukaran barang/jasa nya diukur dengan uang. Sebagai contoh, haji Ali yang biasa memarkir mobilnya dipasar sebuah desa tidak dipungut bayaran meskipun hal itu dilakukan seharian :-) Semua orang tahu itu mobil H. Ali dan ikut menjaga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini tidak berlaku ketika mobilnya diparkir di Jakarta yang satu jam dipungut 2000 perak. Hal-hal semacam ini juga mengakibatkan terjadinya urbanisasi dimana masyarakat lebih berharap tenaganya diukur dengan uang dan itu berlaku dalam masyarakat modern sehingga mereka rela untuk menjadi PRT diibukota bahkan TKI :-) Subsidi : Subsidi sebenarnya adalah bentuk peralihan dari masyarakat 'gotong royong' menjadi masyarakat modern. Pertukaran barang/jasa tidak diukur penuh dengan uang yang berlaku global. Pertukaran barang/jasa dilakukan dengan 'uang' ukuran lokal karena sebagian biaya yang seharusnya dibayar penuh ditanggung oleh pemerintah. Hal ini juga berdampak buruk. Masyarakat kotapun ikut ter 'diskriminasi' karena ada kecendrungan untuk tidak dibayar dengan ukuran pasar modern mengingat sebagian kebutuhannya telah dibayar oleh Pemerintah dalam bentuk subsidi. Padahal masyarakat perkotaan yang 'modern' sebagian kebutuhannya di sediakan oleh pasar global, akibatnya gaji tidak cukup sehingga diperlukan 'obyek'an sampai hal-hal yang berbau korupsi hanya sekedar untuk pemenuhan kebutuhan standard saja. Pasar Modern : Segala pertukaran barang/jasa diukur dengan ukuran 'uang'. Hal ini terjadi akibat begitu banyak dan ruwetnya pertukaran barang dan jasa. Seperti parkir mobil H. Ali tadi sudah tidak mungkin lagi dilakukan mengingat begitu banyak jumlah mobil dan lebarnya pergerakan sehingga dibutuhkan tangan-tangan profesional untuk menjaga properti dari
[Keuangan] Gotong Royong, Subsidi hingga Pasar Modern was : Ladang Gas Dikuasai Asing
Pada dasarnya Indonesia ini adalah negara yang sangat kaya, hampir semua jenis energi tersedia di negeri ini :-) Seharusnya pola penanganannya juga berbeda sedikit dari negara lain yang apa-apanya serba terbatas. Pada hakekatnya kesejahteraan negeri ini adalah kemampuan anak bangsa Indonesia untuk dapat saling tukar menukar barang dan jasa secara adil. Ada banyak pola yang dilakukan untuk saling tukar ini. Gotong Royong : Pola 'gotong royong' adalah pola dimana tukar menukar barang dan jasa tidak dilakukan dengan ukuran 'uang'. Ukuran yang digunakan adalah kebersamaan sosial. Ada untung ruginya menerapkan hal ini. Keuntungannya adalah tersedianya kebutuhan masyarakat tanpa harus menunggu adanya 'uang' dan hal ini sangat memungkinkan di negeri yang sebenarnya segala sesuatunya telah disediakan oleh alam Indonesia yang demikian kayanya. Kerugian dari pola ini adalah masyarakat bertransaksi barang/jasa tanpa ukuran uang. Hal ini berakibat masyarakat ter'diskriminasi' pada saat ia harus masuk dalam pergaualan masyarakat yang segala pertukaran barang/jasa nya diukur dengan uang. Sebagai contoh, haji Ali yang biasa memarkir mobilnya dipasar sebuah desa tidak dipungut bayaran meskipun hal itu dilakukan seharian :-) Semua orang tahu itu mobil H. Ali dan ikut menjaga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini tidak berlaku ketika mobilnya diparkir di Jakarta yang satu jam dipungut 2000 perak. Hal-hal semacam ini juga mengakibatkan terjadinya urbanisasi dimana masyarakat lebih berharap tenaganya diukur dengan uang dan itu berlaku dalam masyarakat modern sehingga mereka rela untuk menjadi PRT diibukota bahkan TKI :-) Subsidi : Subsidi sebenarnya adalah bentuk peralihan dari masyarakat 'gotong royong' menjadi masyarakat modern. Pertukaran barang/jasa tidak diukur penuh dengan uang yang berlaku global. Pertukaran barang/jasa dilakukan dengan 'uang' ukuran lokal karena sebagian biaya yang seharusnya dibayar penuh ditanggung oleh pemerintah. Hal ini juga berdampak buruk. Masyarakat kotapun ikut ter 'diskriminasi' karena ada kecendrungan untuk tidak dibayar dengan ukuran pasar modern mengingat sebagian kebutuhannya telah dibayar oleh Pemerintah dalam bentuk subsidi. Padahal masyarakat perkotaan yang 'modern' sebagian kebutuhannya di sediakan oleh pasar global, akibatnya gaji tidak cukup sehingga diperlukan 'obyek'an sampai hal-hal yang berbau korupsi hanya sekedar untuk pemenuhan kebutuhan standard saja. Pasar Modern : Segala pertukaran barang/jasa diukur dengan ukuran 'uang'. Hal ini terjadi akibat begitu banyak dan ruwetnya pertukaran barang dan jasa. Seperti parkir mobil H. Ali tadi sudah tidak mungkin lagi dilakukan mengingat begitu banyak jumlah mobil dan lebarnya pergerakan sehingga dibutuhkan tangan-tangan profesional untuk menjaga properti dari tangan usil :-) Karena kompleksnya pertukaran barang/jasa ini maka ketika ada subsidi yang ditarik akan terjadi penyesuaian disana sini sampai tiba pada rasa keadilan semua pihak untuk dapat saling bertukar barang/jasa dengan perasaan adil dalam ukuran uang. Pada kondisi yang demikian maka seharusnyalah negara memberikan subsidi pada konsumen yang tak berdaya dalam bentuk jaminan Sosial Nasional yang berbentuk Bantuan Tunai Langsung (BLT). Tujuannya adalah masyarakat yang terkendala karena fisik/mental/ usia atau masalah sosial lainnya tetap dapat mengakses produk berupa barang/jasa yang dihasilkan oleh mereka yang bergerak dibidang komersial tanpa mengganggu hitungan keuangan yang dilakukan. Hal ini akan lebih baik lagi jika Pemerintah juga bisa mendaya gunakan mereka yang memperoleh Jaminan Sosial Nasional untuk mengisi hal-hala kebutuhan sosial masyarakat. Jika penerima enggan untuk mengisi kebutuhan sosial masyarakat maka dipersilahkan untuk bindah ke komersial. Ketika masyarakat sudah tidak terdiskriminasi lagi, maka tidak ada alasan untuk tidak menjual produk-produk seperti CPO didalam negeri karena ongkosnya pengiriman juga jauh lebih murah :-) Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Ari Condro masar...@... wrote: jadi ngomongin cpo nih. beberapa waktu yang lalu sempat ngobrol dengan teman yang di sinar mas. dia yang bagian jualan filma di kategori horeka - hotel restoran kafe. dia bilang, bentar lagi subsidi cpo dicabut (kebijakannya expired sampai tahun ini). harga minyak goreng bakalan meroket. ukm yang selama ini andalannya dari minyak goreng curah bakalan teriak, karena harga harga akan naik dengan sendirinya. ada yang mau komen tentang hal ini ? hehehe ^^ salam, Ari 2010/2/2 ndewa...@... Di negara-negara lain dikenal apa yang disebut domestic market obligation. Pemerintah membiarkan mekanisme pasar berjalan, tapi perusahaan yang menjual komoditas tertentu yang penting buat masyarakat di dalam negeri --misalnya gas, minyak goreng, dll-- diwajibkan menyediakan pasokan komoditas itu dalam jumlah tertentu di
Re: [Keuangan] Bank Century: Siapa Yang Harus Bertanggung Jawab?
Lebih pening lagi kalau dengerin mahasiswa yang demo. Disatu sisi bilang SBY turun karena telah mengucurkan dana bailout trilyunan rupiah. Masih mahasiswa yang sama juga bilang SBY turun karena membuat dana nasabah Century terkatung-katung pembayarannya . Yang dimaksud Antaboga padahal jelas Antaboga tidak dijamin LPS...pening awak dibuatnya :-) Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, si Nung sinung4mi...@... wrote: On 28 Jan 2010 at 7:39, dyahanggitasari wrote: Jadi BI yang harus bertanggung jawab? Kayaknya saya harus ngambil Bodrex. Pening kepala saya. pasukam bodrex majuuu alann :) btw, yg baca aja pusing, apalagi nasabah antaboga/century yg nunggu duitnya kembali astaghfirullah sinung /*-sig- http://www.radarjogja.co.id/berita/internasional/5218-pseudo-democracy-demokrasi-kedoknya-demokrator-muaranya.html http://www.republika.co.id/koran/14/60867/Hari_Jilbab_Dunia_Mengenang_wafatnya_Sahidah_Pembela_Jilbab -sig-*/
Re: [Keuangan] Sampai mana Akuntan Publik bertanggung jawab?
Saya pikir jumlah itu tergantung sikap nasabah penyimpan, sementara sikap nasabah penyimpan tergantung issue yang dilemparkan. Jika BUMN, Yayasan BI, Kas Partai yang nyimpan disana dianggap kriminal, maka otomatis mereka menarik suluruh dananya yakni mencapai angka 4.08 Trilyun. Jumlah lainnya lebih banyak masuk kantong kiri keluar kantong kanan bagi pemerintah yakni Giro Wajib Minimum (GWM), Fasilitas Bank Indonesia (Fasbi), Surat Utang Negara (SUN) dll. Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Eko Prasetiyo ekopraset...@... wrote: nah justru karena telah diperiksa akuntan itu makanya akhirnya ketahuan klo ekuitasnya sudah minus dlm jumlah besar dan akhirnya LPS perlu menambah bailoutnya smpe 6,7T... On 1/28/10, dyahanggitasari dyahanggitas...@... wrote: --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, khom_usakti@ wrote: Dear mas Ryan, kenalkan sy ibu khomsiyah (wanita tentunya). Akuntan publik dg jam terbang tertentu akan bisa melihat angka aneh dlm suatu dokumen dan akan berusaha mencari bbrp sumber pembanding. Contoh: utk pembelian komputer dg merek dan spek tertentu akuntan tahu harga wajarnya, dan ternyata di dokumen tercantum harga tdk wajar. Maka akuntan harusnya bs mendeteksi adanya ketidakwajaran tersebut. Ini yg disebut dg evidence matter. Tdk hanya sekedar melihat ada tidaknya dokumen. Kalau hanya itu ya maklum kalau ada yg bilang levelnya SD Iya Bu. Kok tidak bisa mendeteksi perbedaan angka aneh 630 milyar dan 6700 milyar ya? Saya bayangkan duit 6700 milyar itu berapa sekolah SD bisa dibangun ? Berapa Toyota Crown yang bisa dibeli ? -- (^-^)v
Re: [Keuangan] Bank Century: Siapa Yang Harus Bertanggung Jawab?
Jawabnya : LPS tetap harus membayar 2.8 T dana nasabah penyimpan dibawah 2 Milyar rupiah. Pemerintah (Yayasan BI, BUMN) kemungkinan kehilangan uangnya dan cuma diganti 2 M Partai kalau benar ada, akan merasa dizolimi karena dananya gak bisa buat kampanye. Jadi akan ribut juga negeri dongeng ini :-( Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Hendro Setiawan dolut...@... wrote: Mungkin pertanyaan perlu di balik...kalo misalnya tidak dikeluarkan keputusan bank gagal berdampak sistemik, tidak dilakukan bailout, dan karena tidak dilakukan keputusan tsb indonesia mengalami krisis ekonomi, siapa yang akan dipersilahkan? Kalo jawabannya sama dengan jawaban subjek email ini, maka . (jawab sendiri aja yaNEGERI DONGENG)... --- On Thu, 1/28/10, Eko Prasetiyo ekopraset...@... wrote: From: Eko Prasetiyo ekopraset...@... Subject: Re: [Keuangan] Bank Century: Siapa Yang Harus Bertanggung Jawab? To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Date: Thursday, January 28, 2010, 3:16 PM Â On 1/28/10, Wong Cilik gajahpelanduk@ gmail.com wrote: Cuma MENGAKU-AKU jadi mahasiswa aja kali.. iya bener tu.. udh bener belum mereka kuliahnya... yg paling gampang klo ujian mereka nyontek ga?? nyontek saat ujian ato plagiat skripsi adalah benih2 penyelewengan yg pd akhirnya berujung korupsi klo mereka udh lulus... 2010/1/28 Rachmad M rachm...@yahoo. com Lebih pening lagi kalau dengerin mahasiswa yang demo. Disatu sisi bilang SBY turun karena telah mengucurkan dana bailout trilyunan rupiah. Masih mahasiswa yang sama juga bilang SBY turun karena membuat dana nasabah Century terkatung-katung pembayarannya . Yang dimaksud Antaboga padahal jelas Antaboga tidak dijamin LPS...pening awak dibuatnya :-) [Non-text portions of this message have been removed] -- (^-^)v [Non-text portions of this message have been removed]
Re: Bls: [Keuangan] Uang Negara ?
Pak Prastowo, Saya pikir hakekat uang negara ini yang justru harus disadari dengan benar. Jika digunakan istilah uang saya, uang pemerintah,uang perusahaan ini konotasinya berbeda karena dia dalam penguasaan saya, penguasaan pemerintah atau penguasaan perusahaan. Jika uang itu dalam penguasaan saya, maka uang itu sepenuhnya menjadi catatan saya. Karena sederhana ya tinggal buka dompet saja ada berapa disana :-). Kalau dalam penguasaan Perusahaan ya perlu pembukuan demikian juga dalam penguasaan Pemerintah. Namun semua tidak menghilangkan hakekat bahwa uang itu adalah uang negara :-) Dunia terus berubah, catatan itu tidak lagi berbentuk uang namun dalam bentuk data-data digital. Dia tidak lagi saya simpan dalam dompet berbentuk 'uang' namun dalam bentuk kartu karena data itu bisa saya akses dengan kartu debit. Namun demikian hakekatnya tetap saya menggunakan uang negara karena nilai yang melekat dalam catatan itu yang menentukan adalah negara :-) Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, prastowo prastowo sesaw...@... wrote: Pak Rachmad, Saya setuju dan tidak setuju dg analogi Anda. Saya setuju bahwa uang dlm arti material, benda berupa logam dan kertas, memang milik negara karena dikeluarkan negara. Tapi sebagai alat pembayaran dan sarana mengukur nilai, tentu saja ia juga melekat pada hak milik pribadi. Jadi harus kita bedakan, bendanya dan nilai yang diwakili. Lalu apa hubungannya dg debat soal uang negara atau bukan? Yang ribut bukan hanya Pansus kok. Buktinya? Pak Boediono menjawab 'tidak tahu', Ibu Sri menjawab 'bukan', KPK mengatakan 'ya' (rujukan ke putusan pada Burhanudin Abdullah), dan BPK mengatakan 'ya' (rujukan ke UU Keuangan Negara). Tempo hari Pak Erman dan Yusril sekubu, itu bukan uang negara, sebaliknya Prof. Saldi Isra mengatakan 'uang negara'. (jika ini soal remeh temeh, kenapa mereka berdebat?) Sampai seserius itu, ada apa sih? Hemat saya ya soal hukum positif. Secara normatif boleh saja kita berteori demikian. Tapi implikasi keuangan negara berarti menenuhi delik merugikan negara, dan dalam hukum positif kita termasuk tipikor. Jika bukan uang negara, sesuai hukum positif kita - cmiiw - bukan masuk ranah tipikor. Bisa saja jadi perkara perdata, antara bank dg nasabah, atau LPS dengan nasabah, dll. Hal lain, soal akuntabilitas publik. Kebijakan publik selalu terkait etika publik. Jika ini uang negara, berarti publik secara absah memiliki kewenangan kontrol, dan ini dijalankan oleh lembaga negara termasuk DPR. Saya kira konstruksi hukumnya harus seperti ini, agar debat soal 'uang negara' kembali pd khitahnya, tidak dibelokkan ke urusan teknis belaka. salam, pras Dari: Rachmad M rachm...@... Kepada: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Terkirim: Rab, 27 Januari, 2010 15:55:21 Judul: [Keuangan] Uang Negara ? Â Sudah lama gak baca postingan Bung Poltak, jadi kangen juga nih :-) Banyak diributkan dalam pansus mengenai uang negara atau bukan dana lps. Padahal menurut saya pribadi, semua uang rupiah yang beredar adalah uang milik negara. Negaralah yang menerbitkan dan negara pula yang bisa menyatakan itu berlaku/tidak berlaku. Pemerintah, swasta dan masyarakat hanya dapat menggunakan uang sebagai catatan saja, sebagai bank notes, agar setiap jasanya dalam memberikan barang atau jasa bisa terukur dalam keadilan. Keadilan inilah yang utama. Pencurian, perampokan, pembobolan, korupsi adalah bagian dari transaksi (berpindahnya uang) secara tidak adil. Maka disinilah peranan hukum dan hukuman agar manusia tetap bisa produkstif dan memafaatkan hasil produksi dalam keadilan dengan perantara uang. Jika kita menyadari hal ini, maka ada banyak cara orang menjaminkan barang-barangnya yang telah diperoleh dengan perantara uang yakni dalam bentuk asuransi. Asuransi inilah yang menjamin jika terjadi sesuatu dengan properti yang kita miliki :-) Sekarang kita diperkenalkan dengan asuransi terhadap uang tabungan yang dijamin lembaga yang bernama Lembaga Penjamin Simpanan. LPS tak lain adalah asuransi yang hanya saja tidak langsung preminya dimintakan pada nasabah penyimpan namun dimintakan pada Bank Penyimpan dana masyarakat. Namun prinsipnya sama saja karena kemungkinan hilangnya dana masyarakat justru terjadi pada bank yang kacau operasinya. Maka secara borongan ya dijamin uang para nasabah penyimpan tersebut. Jadi apakah dana yang ada di LPS uang negara jawabanya ya semua uang rupiah adalah uang negara Republik Indonesia. Para nasabah berhak menuntut uangnya karena Lembaga itu didirikan untuk melindungi dananya yang disimpan di Bank yang kebetulan bermasalah karena prinsipnya tidak boleh hoilang keadilan bagi pemegang uang yang diterbitkan negara sebagai catatan hasil kerjanya. Salam RM quot;Coba Yahoo! Mail baru yang LEBIH CEPAT. Rasakan bedanya sekarang! http
[Keuangan] Re: Bisa iya bisa tidak - was: Uang Negara ?
Kelihatanya bingung karena kita terbiasa menyamakan Pemerinyah dan Negara. Pengertian Negara itu jelas lebih luas. Setiap penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia sementara tidak semua warga adalah pemerintah :-) Jaman dulu dimana negara di Eropa masih banyak berbentuk kerajaan, raja/pemerintah selalu mengaku sebagai negara (Raja francis Louis XIV mengatakan: Aku adalah Negara). Pemerintah suka nebeng kedaulatan negara padahal tidak ada pemerintahan yang berdaulat :-). Negara bersifat jangka panjang dan bisa bersitem apa saja, namun pemerintahan bersifat jangka terbatas dan sistemnya tergantung yang berkuasa :-) dan banyak lagi penyalah gunaan istilah negara untuk kepentingan pihak yang berkuasa. Termasuk diantaranya mengaku dana LPS adalah 'uang Negara'. Mungkin lebih tepat itu dikatakan dana LPS. Jika keuangannya dikonsolidasikan dengan dana Pemerintah maka bisa disebut dana Pemerintah. Jika tidak ya tetap dana LPS. Yang membedakan uang dengan sepatu adalah karena uang adalah uang negara maka ia berbentuk dan bernialai tetap diseluruh pelosok tanah air. Sementara sepatu tergantung hukum permintaan dan penawaran :-) Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, nazarjb suratna...@... wrote: Saya coba kasih komen: Rupiah adalah Nilai tukar barang dan jasa yang berlaku di negara indonesia dan di syahkan berdasarkan hukum yang berlaku. Fungsi utamanya adalah untuk menentukan nilai suatu barang atau jasa ketika terjadi jual beli/pertukaran. Contoh: sebuah sepatu pansus yang di pakai oleh seorang pejabat negara atau manajer perusahaan di hargai dengan nilai Rp. 200.000. Akan tetapi, atas/terhadap sepatu pansus dan uang tersebut, ada hak seseorang. sepatu sebelum di beli, menjadi hak penjual dan uang 200.000 menjadi hak pembeli. setelah terjadi pertukaran/jual beli, maka uang senilai 200.000 menjadi hak penjual dan sepatu pansus menjadi hak pembeli. Lalu apakah sepatu pansus dan uang 200.000 tersebut menjadi hak milik negara? tentu tidak, itu tetap menjadi hak masyarakat (pembeli dan penjual). Dan uang rupiah itu memang legal sebagai alat pertukaran barang dan jasa di seluruh penjuru negara indonesia (bukan uang palsu). Lalu ada istilah keuangan/dana negara yang menjadi hak seluruh rakyat indonesia. Termasuk didalamnya hak pengelola negara (pegawai negeri), berupa gaji bulanan dan masyarakat non pegawai negeri, berupa bangunan fasilitas umum. Untuk fasilitas umum (istana, jalan, mobil dinas, dan fasilitas kerja lainnya) tetap menjadi milik negara/masyarakat umum baik dari golongan pegawai negeri maupun non pegawai negeri. Lalu Uang LPS dan BUMN itu adalah uang negara? Bisa iya bisa tidak. Iya itu uang negara jika dana LPS diambil/berasal dari rekening yang menjadi hak negara. Dan Bukan uang negara jika berasal dari/diambil dari rekening yang bukan hak negara. Jadi, dalam LPS dan BUMN itu, bisa saja ada uang yang menjadi hak negara dan bukan hak negara (hak swasta/perorangan). Ya, yang perlu dilihat adalah dari mana ASAL muasal uang tersebut? berasal dari Hak milik negara atau hak milik swasta/perorangan? Bisa jadi hak swasta dan perorangan yang di serahkan/disumbangkan untuk kepentingan negara. Dan itu bisa berupa sistim sewa atau diserahkan/hibah secara penuh menjadi hak milik negara. Silahkan di sangkal jika dirasa ada yang tidak tepat. Salam Nazar for nothing si tukang kebun On. Tbo-Jbi --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Rachmad M rachmadm@ wrote: Pak Prastowo, Saya pikir hakekat uang negara ini yang justru harus disadari dengan benar. Jika digunakan istilah uang saya, uang pemerintah,uang perusahaan ini konotasinya berbeda karena dia dalam penguasaan saya, penguasaan pemerintah atau penguasaan perusahaan. Jika uang itu dalam penguasaan saya, maka uang itu sepenuhnya menjadi catatan saya. Karena sederhana ya tinggal buka dompet saja ada berapa disana :-). Kalau dalam penguasaan Perusahaan ya perlu pembukuan demikian juga dalam penguasaan Pemerintah. Namun semua tidak menghilangkan hakekat bahwa uang itu adalah uang negara :-) Dunia terus berubah, catatan itu tidak lagi berbentuk uang namun dalam bentuk data-data digital. Dia tidak lagi saya simpan dalam dompet berbentuk 'uang' namun dalam bentuk kartu karena data itu bisa saya akses dengan kartu debit. Namun demikian hakekatnya tetap saya menggunakan uang negara karena nilai yang melekat dalam catatan itu yang menentukan adalah negara :-) Salam RM
[Keuangan] Re: Bisa iya bisa tidak - was: Uang Negara ?
Dan itu tergantung peran seluruh warga negara, bukan hanya pemerintah. Kesadaran hidup bernegara yang harus dikedepankan daripada kesadaran hidup berpemerintahan :-) Nasib seluruh pengguna rupiah tergantung dari sikap pengguna rupiah dan sebagian besar adalah warga Negara Republik Indonesia. Entah dia swasta atau orang pemerintahan sama saja. 1.000.000 dapat satu ekor kambing atau dua ekor kambing bukan rupiahnya yang berubah tapi kambingnya yang kehilangan nilai :-) Kehilangan nilai ini bisa disebabkan pengelolaan uang negara yang terlalu baik atau memang barangnya yang terlalu banyak dipasar. Atau kalau menjadi lebih mahal, bisa jadi penjualnya mulai berpikir perbaikan nasibnya karena membayar segala sesuatunya ikut harga pasar dunia :-) atau pengelolaan rupiahnya yang amburadul. Kembali ke uang negara, kita tidak mengenal pengunaan istilah uang bekas. Tapi kita kenal istilah barang bekas. Barang bekas juga tidak harus lebih murah harganya dibanding barang baru. Misalnya sepatu bekas lempar Bush, harganya selangit :-) Dalam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, nazarjb suratna...@... wrote: Nilai nominal uang memang tetap, tetapi daya belinya bisa berubah-ubah. Contoh, uang rupiah 100.000 sebelum inflasi bisa membeli 10 unit sembako, setelah inflasi hanya bisa membeli 6 atau 7 unit sembako. Jadi yang paling berperan tetap pasar barang dan jasa (suplay demandnya). Sementara uang hanyalah nilai tukar. Bahkan BI melalui izin pemerintah bisa mencetak uang rupiah sebanyak-banyaknya, tetapi jika pasar barang jasa tidak meresponnya maka uang tersebut akan menyebabkan inflasi (kegiatan bisnis lesu maka uang rupiah sedikit perputarannya), dan pada titik jenuhnya uang rupiah tersebut hanya akan menumpuk di rekening bank-bank, Berangkas, dan dompet saja. ya, uang itu hanya instrumen legal yang digunakan untuk terjadinya jual beli/pertukaran. Yang paling berperan tetap aktivitas bisnis (pasar barang jasa). Salam Nazar On.Tbo-Jbi --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Rachmad M rachmadm@ wrote: Kelihatanya bingung karena kita terbiasa menyamakan Pemerinyah dan Negara. Pengertian Negara itu jelas lebih luas. Setiap penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia sementara tidak semua warga adalah pemerintah :-) Jaman dulu dimana negara di Eropa masih banyak berbentuk kerajaan, raja/pemerintah selalu mengaku sebagai negara (Raja francis Louis XIV mengatakan: Aku adalah Negara). Pemerintah suka nebeng kedaulatan negara padahal tidak ada pemerintahan yang berdaulat :-). Negara bersifat jangka panjang dan bisa bersitem apa saja, namun pemerintahan bersifat jangka terbatas dan sistemnya tergantung yang berkuasa :-) dan banyak lagi penyalah gunaan istilah negara untuk kepentingan pihak yang berkuasa. Termasuk diantaranya mengaku dana LPS adalah 'uang Negara'. Mungkin lebih tepat itu dikatakan dana LPS. Jika keuangannya dikonsolidasikan dengan dana Pemerintah maka bisa disebut dana Pemerintah. Jika tidak ya tetap dana LPS. Yang membedakan uang dengan sepatu adalah karena uang adalah uang negara maka ia berbentuk dan bernialai tetap diseluruh pelosok tanah air. Sementara sepatu tergantung hukum permintaan dan penawaran :-) Salam RM
[Keuangan] Uang Negara ?
Sudah lama gak baca postingan Bung Poltak, jadi kangen juga nih :-) Banyak diributkan dalam pansus mengenai uang negara atau bukan dana lps. Padahal menurut saya pribadi, semua uang rupiah yang beredar adalah uang milik negara. Negaralah yang menerbitkan dan negara pula yang bisa menyatakan itu berlaku/tidak berlaku. Pemerintah, swasta dan masyarakat hanya dapat menggunakan uang sebagai catatan saja, sebagai bank notes, agar setiap jasanya dalam memberikan barang atau jasa bisa terukur dalam keadilan. Keadilan inilah yang utama. Pencurian, perampokan, pembobolan, korupsi adalah bagian dari transaksi (berpindahnya uang) secara tidak adil. Maka disinilah peranan hukum dan hukuman agar manusia tetap bisa produkstif dan memafaatkan hasil produksi dalam keadilan dengan perantara uang. Jika kita menyadari hal ini, maka ada banyak cara orang menjaminkan barang-barangnya yang telah diperoleh dengan perantara uang yakni dalam bentuk asuransi. Asuransi inilah yang menjamin jika terjadi sesuatu dengan properti yang kita miliki :-) Sekarang kita diperkenalkan dengan asuransi terhadap uang tabungan yang dijamin lembaga yang bernama Lembaga Penjamin Simpanan. LPS tak lain adalah asuransi yang hanya saja tidak langsung preminya dimintakan pada nasabah penyimpan namun dimintakan pada Bank Penyimpan dana masyarakat. Namun prinsipnya sama saja karena kemungkinan hilangnya dana masyarakat justru terjadi pada bank yang kacau operasinya. Maka secara borongan ya dijamin uang para nasabah penyimpan tersebut. Jadi apakah dana yang ada di LPS uang negara jawabanya ya semua uang rupiah adalah uang negara Republik Indonesia. Para nasabah berhak menuntut uangnya karena Lembaga itu didirikan untuk melindungi dananya yang disimpan di Bank yang kebetulan bermasalah karena prinsipnya tidak boleh hoilang keadilan bagi pemegang uang yang diterbitkan negara sebagai catatan hasil kerjanya. Salam RM
[Keuangan] Re: Coba dibuat kronologisnya - was: Cari alternatif baru
--- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, nazarjb suratna...@... wrote: .del Pertanyaan: - Benarkah bang century berdampak sistemik? Benar-benar krisis atau memang dicuri oleh pemiliknya. Persis seperti sengaja membakar bangunan yang sudah diasuransikan karena jumlah klaim asuransi dianggap lebih tinggi/menguntunkan dibandind nilai bangunannya. - Sudah tepatkah kebijakan membantu bank centry. Salam Nazar On. Tbo-Jbi Ada sedikit perbedaan disini. Yang dibantu bukan bank Century tapi para nasabah yang secara sah menyimpan uangnya di Bank Century. Nasabah tidak mau tahu apakah itu dirampok, apakah itu sitemik atau tidak. Karena LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Hanya ini yang dipahami oleh para nasabah penyimpan. Nasabah tidak akan diganti uangnya bila : 1. Simpanan nasabah tidak tercatat dalam pembukuan bank; 2. Nasabah memperoleh bunga simpanan yang melebihi tingkat bunga wajar yang ditetapkan oleh LPS/nasabah menerima imbalan yang tidak wajar dari bank; dan 3. Nasabah melakukan tindakan yang merugikan bank, misalnya memiliki kredit macet di bank tersebut. Saya kira sebagai nasabah penyimpan tak perlu belajar UU LPS, yang dia tahu bahwa simpanannya dijamin Pemerintah. Salam RM
[Keuangan] Re: Coba dibuat kronologisnya - was: Cari alternatif baru
Pada dasarnya yang dijamin adalah Simpanan Nasabah. Bahwa dalam perhitungan ternyata lebih murah jika mengambil alih dibanding dengan melikwidasi itu perkara lain. Namun demikian mari kita lihat langsung detail penggunaan dana talangan : Berikut rincian penggunaan dana suntikan LPS ke Bank Century: 1. Dana Rekening Giro BI (GWM) sebesar Rp281,03 miliar (4,2 persen) 2. Pinjaman antar bank sebesar Rp303,1 miliar (4,5 persen) 3. Simpanan Nasabah sebesar Rp4,018 triliun (59,4 persen) 4. Pokok dan Bunga FPJP sebesar Rp152,3 miliar (2,3 persen) 5. Biaya RTGS dan denda GWM sebesar Rp289 juta (0,0 persen) 6. Transaksi Valuta Asing sebesar Rp32,9 miliar (0,5 persen) 7. Penempatan SBI sebesar Rp528,2 miliar (7,8 persen) 8. Penempatan Fasbi sebesar Rp545,5 miliar (8,1 persen) 9. Penempatan SUN sebesar Rp900,2 miliar (13,3 persen) http://economy.okezone.com/read/2009/12/01/320/280770/320/inilah-rincian-penggunaan-dana-suntikan-lps-ke-century Terlihat bahwa bagian terbesar adalah Simpanan Nasabah sebesar 59 % dan sisanya cuma masuk kantong kanan keluar kantong kiri. Mengenai antaboga itu produk yang memang tidak dijamin LPS. Jadi kalaupun Century ditutup LPS tetap menjamin simpanan nasabah dan kemungkinan uangnya hilang, namun jika mengoperasikannya hitungannya mungkin bisa untung. Mengenai berubah-ubahnya jumlah ya tergantung dana ditarik atau tidak oleh para nasabah. Mungkin masih ada yang tetap setia dengan Bank Century yang sekarang sudah berubah nama jadi Bank Mutiara. Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, nazarjb suratna...@... wrote: --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Rachmad M rachmadm@ wrote: Ada sedikit perbedaan disini. Yang dibantu bukan bank Century tapi para nasabah yang secara sah menyimpan uangnya di Bank Century. Nasabah tidak mau tahu apakah itu dirampok, apakah itu sitemik atau tidak. Karena LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Hanya ini yang dipahami oleh para nasabah penyimpan. . ok, keputusan akhir masih di pending dulu :-) Coba baca siaran pers BI tentang Pengambilalihan Bank Century oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Mulai hari ini, Jum'at 21 November 2008, PT. Bank Century Tbk diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), untuk selanjutnya tetap beroperasi sebagai Bank Devisa penuh yang melayani berbagai kebutuhan jasa perbankan bagi para nasabahnya. Pengambilalihan bank tersebut oleh lembaga Pemerintah ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan keamanan dan kualitas pelayanan bagi para nasabah. Tim manajemen baru yang terdiri dari para profesional telah ditunjuk hari ini untuk mengelola dan meningkatkan kinerja bank. Beberapa waktu lalu diberitakan bahwa terdapat minat dari investor untuk mengakuisisi bank ini. Namun karena proses akuisisi tersebut memakan waktu, maka demi memberi rasa aman dan kepastian segera bagi para nasabah Bank Century, Pemerintah dan Bank Indonesia melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memutuskan pengambil alihan bank tersebut oleh LPS. Untuk melaksanakan proses peralihan secara tertib, maka pada hari ini, Jum'at, 21 November 2008, PT. Bank Century Tbk tidak beroperasi untuk melayani transaksi perbankan untuk para nasabah. Namun demikian, pada hari Senin, 24 November 2008, PT. Bank Century Tbk dipastikan akan melayani para nasabah secara penuh, termasuk pelayanan kliring dan RTGS. Segenap karyawan PT. Bank Century Tbk diminta untuk bekerja seperti biasa sesuai tugas masing-masing dan bekerja sama sebaik-baiknya dengan manajemen baru. Bank Indonesia akan terus memonitor perkembangan sektor perbankan di tanah air yang saat ini secara umum mantap dan stabil. Jakarta, 21 November 2008BANK INDONESIA Direktorat Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat Filianingsih Hendarta Kepala Biro LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Firdaus Djaelani Kepala Eksekutif http://www.bi.go.id/web/id/Ruang+Media/Siaran+Pers/spb_211108.htm - Kronologi Membengkaknya Bailout Bank Century oleh LPS Jakarta Dana talangan atau bailout Bank Century membengkak menjadi Rp 6,7 triliun. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengaku telah mengkonsultasikan tambahan suntikan dana tersebut kepada Bank Indonesia. Kepala eksekutif LPS, Firdaus Djaelani mengatakan, pihaknya telah mendiskusikan setiap penambahan modal yang digunakan untuk penyehatan PT Bank Century Tbk (Century) kepada Bank Indonesia (BI). Menurutnya, dana yang sudah dikeluarkan sebesar Rp 6,7 triliun kepada Bank Century didasarkan atas penilaian BI. Sebelum dilakukan penambahan modal LPS berdiskusi dengan BI terlebih dahulu. Semua suntikan telah sesuai dengan petunjuk dan penilaian BI sebagai regulator. Kalau rasio kecukupan modal (CAR) Century berkurang maka kita akan menambah modalnya, kata Firdaus dalam Konferensi Persnya di
[Keuangan] Kwik membuka bantahan pihak mana pun
Yang menjadi pertanyaan Pansus adalah dana bailout yang membengkak menjadi Rp 6,7 triliun, Rp 632 miliar yang diketahui Menkeu setelah dikucurkan LPS menjadi Rp 6,7 triliun. Apa yang mempengaruhi hanya dalam beberapa hari, kata salah satu saksi ahli yang dipanggil, Kwik Kian Gie dalam rapat Pansus Angket Century di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/1/2010) malam. ... Mendengar apa yang disampaikannya interupsi, Kwik pun tetap tenang. Kwik membuka bantahan pihak mana pun. Dari : http://www.detiknews.com/read/2010/01/20/220931/1282853/10/keterangan-kwik-kian-gie-dibantah-anggota-pansus-dari-pd Coba saya bantu membantah Kwik Kian Gie :-) Sebenarnya yang dijamin LPS itu adalah Uang para nasabah penyimpan. Pada saat krisis global, banyak negara menerapkan jaminan penuh terhadap simpanan. Tujuannya agar uang tidak lari keluar negeri yang akan memperparah kurs mata uang negaranya. Besar atau kecilnya dana yang ditarik oleh nasabah tergantung dari tingkat kepercayaan terhadap opersional bank Century khususnya dan Bank dalam negeri umumnya. Namun jika dihembuskan isu bahwa BUMN, Yayasan, Partai yang menyimpan uangnya disana dianggap kriminal ya mereka akan menarik seluruh dananya dan ini yang terjadi. Namun jika kita berpikir ala Kwik bahwa yang diselamatkan adalah perusahaan Bank Century, maka mungkin ia akan fixed dengan catatan tidak boleh ada nasabah yang menarik simpananya. Salam RM
[Keuangan] Investasi LPS di Bank Century Tidak Menguntungkan ?
Menurut anggota pansus dari Fraksi Hanura Akbar Faisal, keuntungan yang diperoleh LPS dengan berinvestasi itu akan lebih menguntungkan jika dana sebesar Rp6,76 triliun diinvestasikan di surat utang negara (SUN). Pada Desember 2009, Bank Century untung Rp300 miliar. Padahal, kalau diinvestasikan di SUN akan untung sebesar Rp600 miliar, katanya dalam rapat pansus Century, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/1/2010). http://economy.okezone.com/read/2010/01/19/320/295657/investasi-lps-di-bank-century-tidak-menguntungkan Menyedihkan kalau dana LPS yang diperoleh dari premi akibat para nasabah menyimpan uangnya di Bank untuk menjamin simpanannya justru diinvestasikan ditempat lain yang lebih menguntungkan. LPS itu Lembaga Penjamin Simpanan atau Perseroan Terbatas ? Makin aneh-aneh saja wakil kita di Senayan :-( Salam RM
Re: BLS: [Keuangan] Investasi LPS di Bank Century Tidak Menguntungkan ?
Saya pikir kalau dasar berpikirnya sudah salah maka hasilnya juga akan lari terlalu jauh dari cita-cita yang sebenarnya. LPS diadakan untuk buffer jika terjadi masalah dan ketika masalah itu benar-benar terjadi maka ia harus menjalankan fungsinya. Didalam menjalankan fungsinya ada beberapa pilihan : 1. Menutup Bank Century dengan tetap memberikan jaminan terhadap simpanan. 2. Memberikan dana pinjaman sebesar uang yang ditarik oleh para nasabah penyimpan. Jika nasabah penyimpan tetap percaya pada bank itu maka dana talangan itu akan kembali ke LPS karena nasabah tidak menarik uangnya. Namun jika nasabah penyimpan seperti Yayasan BI, BUMN dsbnya dianggap kriminal ya mereka memindahkan simpanannya dan butuh waktu yang lama lagi buat mencapai dana 6,7 T dikembalikan pada LPS. 3. Mengganti nama kemudian menjualnya. Ini juga akan bermasalah pada saat penjualan seperti penjualan aset oleh BPPN tempo hari. Jika dikerjakan dengan tenang dan tidak terburu-buru mengkriminalkan Century sebenarnya pilihan nomer 2 yang terbaik dengan catatan dana talangan memang dibayarkan untuk para nasabah penyimpan karena itu memang haknya. Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Habibie Nugroho Wicaksono prof.habi...@... wrote: Setuju Bung Rachmad. Ada organisasi yang fungsinya untuk mencari laba, yaitu PT dan bentuk-bentuk usaha lainnya. Ada organisasi yang fungsinya sebagai regulator yaitu pemerintah. Dan ada pula lembaga nonprofit yang tujuannya untuk menjadi buffer (penopang) ketika suatu sistem mengalami kegagalan atau berpotensi mengalami kegagalan, dalam perbankan di Indonesia fungsi ini diperankan oleh LPS. Sungguh menggelikan bila kemudian LPS dituntut untuk meraup profit setinggi-tingginya mengingat fungsinya bukan untuk itu. Bahwa sangat baik bila LPS bisa memperoleh laba dalam menjalankan fungsinya, tapi perlu diingat bahwa fungsinya bukan untuk meraup laba setinggi-tingginya. -Pesan Asli- Dari: Rachmad M Terkirim: 19/01/2010 19:06:56 Subjek: [Keuangan] Investasi LPS di Bank Century Tidak Menguntungkan ? Menurut anggota pansus dari Fraksi Hanura Akbar Faisal, keuntungan yang diperoleh LPS dengan berinvestasi itu akan lebih menguntungkan jika dana sebesar Rp6,76 triliun diinvestasikan di surat utang negara (SUN). Pada Desember 2009, Bank Century untung Rp300 miliar. Padahal, kalau diinvestasikan di SUN akan untung sebesar Rp600 miliar, katanya dalam rapat pansus Century, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/1/2010). http://economy.okezone.com/read/2010/01/19/320/295657/investasi-lps-di-bank-century-tidak-menguntungkan Menyedihkan kalau dana LPS yang diperoleh dari premi akibat para nasabah menyimpan uangnya di Bank untuk menjamin simpanannya justru diinvestasikan ditempat lain yang lebih menguntungkan. LPS itu Lembaga Penjamin Simpanan atau Perseroan Terbatas ? Makin aneh-aneh saja wakil kita di Senayan :-( Salam RM
[Keuangan] Cari alternatif baru
Pak Nazar yth, Saya pikir sangat sayang jika kita berhenti pada praduga yang itu-itu saja seperti BLBI tempo hari. Hal semacam ini muncul karena kurang paham sebagian besar warga kita akan peran 'uang' dalam artian yang sebenarnya yakni sebagai alat transaksi belaka. Sebagian besar masih melihat uang tak ubahnya sebagai 'emas permata' bak hiasan yang mahal harganya. Hal ini bisa dimaklumi mengingat sebenarnya kita dalam peralihan dari masyarakat gotong royong yakni bertukar barang dan jasa tanpa tanda uang menjadi masyarakat yang segala sesuatunya ditransaksikan dengan perantara uang. Kegagalan memaknai uang pada era Soekarno/Suharto tercermin dari kemampuan bangsa ini menahan nilai rupiah yang pada saat merdeka yakni pada 7 Maret 1946 : Devaluasi rupiah sebesar 29,12%. Semula US$ 1 = Rp 1,88 menjadi US$ 1 = Rp 2,6525 sampai akhirnya 1 US $ menjadi sekitar Rp. 10.000,- Kegagalan itu telah menyeret begitu banyak anak bangsa kehilangan kepercayaan bahwa naiknya jabatan, bertambahnya pengalaman akan sampai pada suatu tingkat kesejahteraan. Hal ini tak lain karena naiknya gaji termakan oleh inflasi dan devaluasi mata uang rupiah. Sehingga banyak jalan pintas ditempuh hanya untuk sampai taraf kehidupan yang sebenarnya 'wajar' untuk pengalaman dan jabatan tertentu dengan cara dan pola yang salah yakni ambil bagian dalam pola korup. Selepas era orde baru terlihat bahwa kita mampu menahan rupiah dan juga menekan inflasi dibawah dua digit seraya menambah cadangan devisa. Harga dilepas mengikuti harga global. Kita mulai belajar menggunakan uang dengan benar. Namun banyak pihak yang sangat mengkhawatirkan kondisi semacam ini. Mereka menolak pencabutan Subsidi, mereka juga menolak Bantuan Tunai Langsung yang semua itu sebenarnya akan kembali menjerumuskan kita memaknai 'uang' secara salah. Dengan berlindung dibalik peraturan, mereka bergerak untuk menolak SMI dan Budiyono yang dianggap 'Neolib'. Kasus Century hanyalah salah satu upaya kearah itu. Jadi marilah kita tidak terjebak seolah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan membayarnya ketika bank bermasalah adalah suatu kesalahan/kerugian. Adanya LPS memang ditujukan untuk itu, bahwa ada kasus pidana dibalik itu, yaitulah yang harus diusut tuntas bukan diselesaikan secara politik namun secara hukum. Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, nazarjb suratna...@... wrote: Iya, jika mau berbicara masalah ketatanegaraan dan hubungannya dengan DPR/Wakil Rakjat Djelata :-) maka itu berawal dari sistim partai yang terlalu banyak (terlalu over). Dimana jika diibaratkan dengan membagi kue, maka kuenya cuma 10 kok yang diundang 30. Ya, berantem jadinya. Tapi syukurlah sekarang yang lulus sensor hanya 9 parpol lagi. Itu bagus, karena tidak terlalu banyak sumber konflik, titipan aspirasi rakyat dan titipan jatah uang negara untuk dibagi-bagi. Sepertinya threat bank century ini sudah cukup panjang dan banyak benang merah yang diambil dari berbagai opini dan kontroversi tersebut. Ya, tinggal menyimpulkan dan memutuskan tindakan realnya saja. Karena masalah bank century ini juga lagu lama, motif dan kronologisnya hampir sama dengan kasus BLBI silam. Yang penting saat ini adalah bagaimana menghadapi persaingan pasar bebas. Apakah produsen lokak mampu bertahan dan menang di negara sendiri atau sebalIknya. Selain itu, masih banyak SDA yang belum berproduksi (bukan hanya sekedar eksploitasi atau eksplorasi saja). Ya, perlu program berkelanjutan untuk memanfaatkan SDA dalam negeri yang ada untuk pemenuhan kebutuhan/demand domestik. Syukur-syukur jika memiliki kualitas dan kuantitas untuk di eksport. Nb: Menjadi kaya itu tidak salah, selama ia sejalan dengan norma-norma yang ada. Salam Nazar On.Tbo-Jbi
Bls: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan
Pak Prastowo, Dengan tertulis disitu ataupun tidak tertulis di perpu No.4/2008 maka tindakan yang dibuat Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan jelas merupakan kebijakan makro. Sekarang masyarakat digiring untuk memahami seolah uang itu digelontorkan untuk langsung dipindahkan ke rekening yang tidak berhak seperti untuk dana kampanye atau hal lainnya. Saya belum melihat hal ini terbukti. Yang saya pahami uang itu kembali kepara pemiliknya untuk disimpan di Bank lain atau dipergunakan oleh yang bersangkutan untuk kepentinagnnya sediri. Bahwa ada masalah dengan pemilik atau pengelolanya itu masalah lain yang harus ditindak lanjuti. Pada dasarnya keuangan negara bersifat close system. Untuk memperccepat pembangunan Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan putaran uang melalui pajak yang diperhitungkan setahun sekali. Instrument lain adalah peranan Bank baik itu Bank Pemerintah/Bank Swasta. Masyarakat diminta untuk menyimpan uangnya di bank agar bisa digunakan untuk membangun bagi yang memerlukannya melalui pinjaman. Hal ini tentu jauh lebih baik dibanding jika uang itu disimpan di lemari besi masing-masing pemiliknya yang jelas tidak dapat dimanfaatkan orang lain. Pemerintah melindungi simpanan ini... ini juga sudah baik. Ketika ada masalah pada Bank dimana para nasabah menyimpan duitnya, pemerintah membayarnya untuk menghindari pengaruh yang lebih buruk terjadi. Mungkin banyak rekan-rekan yang tidak merasakan, namun bagi saya pengaruh itu jelas terrasa. Dari sekitar 2 Juta meter persegi bangunan yang sedang saya tangani 600.000 meter persegi diselesaikan untuk mengisi pasar yang kosong akibat krisis dan langkah ini berhasil. 700.000 meter persegi mati segan, hidup tak mau dan sampai saat ini belum selesai juga dan sudah ditinggalkan sebagian besar tenaga kerjanya. 700.000 meter persegi lagi berhenti total akhir tahun 2008. Sebagaimana kita ketahui bahwa properti akan kena dampak paling awal dan pulih paling akhir jika terjadi krisis keuangan.Seharusnya kita bersyukur bahwa dampak itu tidak meluas karena apa ? Karena antara lain ya ada kebijakan yang membuat para nasabah tidak perlu menyimpan uangnya didalam lemari besi. Dan ini jelas kebijakan makro yang kalau nunggu prosedur kita sudah kalaut kata urang Bandung teh. Salam RM NB: Sesulit apapun tidak ada bangunan yang punya masalah Struktur/Arsitek/ME di Indonesia, yang ada adalah masalah Finansial (Financial Failure) --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, prastowo prastowo sesaw...@... wrote: Pak Rachmad, Saya kira analoginya lagi2 tidak tepat. Ini bukan kebijakan makro, soal bangun tol atau jembatan. Ini sudah pengambilan keputusan yang sifatnya teknis,buktinya apa, silahkan baca Pasal 29 Perpu No.4/2008 ttg JPSK, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan/atau pihak yang melaksanakan tugas sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud alam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.  Ini bukti pemerintah sadar kebijakan ini berimplikasi yuridis. Kita tunggu saja putusan MK soal ini. Di luar itu, ada UU Keuangan Negara, dll yang juga harus dipatuhi. Dan, BPK sebagai lembaga audit tertinggi di negeri ini yg otoritatif sudah melakukan audit sesuai UU dan hasilnya kita sudah tahu.  salam,  pras Dari: rachm...@... rachm...@... Kepada: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Terkirim: Jum, 15 Januari, 2010 04:09:45 Judul: Re: Bls: Bls: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan  Apakah kita harus mempersoalkan bu Mega membuat kebijakan bangun Suramadu atau Cipularang ? Kebijakan tidak bisa diadili tapi jika ada yang korupsi itu masalah hukum yang tidak bisa kedaluarsa. Kebijakan sendiri cukup dipertanbggung jawabkan dalam Sidang Umum. Salam RM Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT -Original Message- From: prastowo prastowo sesaw...@yahoo. com Date: Fri, 15 Jan 2010 17:53:38 To: AhliKeuangan- Indonesia@ yahoogroups. com Subject: Bls: Bls: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan Salam, Analogi ini tidak tepat. Tiap masa pemerintahan telah mempertanggungjawab kan tugasnya, itu betul, tapi pastilah dlm tataran kebijakan, bukan pada detail. Bagaimana jika diketahui sebuah kebijakan ternyata korup? Jelas apa yg dilakukan KPK adalah mengadili praktik masa lalu, bahkan di masa Megawati sekali pun, jadi apa yang salah dg Pansus ini, toh terciumnya indikasi juga baru di kemudian hari? pras _ _ __ Dari: Rachmad M rachm...@yahoo. com Kepada: AhliKeuangan- Indonesia@ yahoogroups. com Terkirim: Kam, 14 Januari, 2010 07:05:09 Judul: Bls: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan  Sebetulnya
[Keuangan] Membangun Jembatan bukan kebijakan ?
Pak Prastowo, Membangun Jembatan seperti Suramadu bukanlah masalah teknis, itu masalah kebijakan. Ini menyangkut masalah uang yang sangat besar yang seharusnya bisa di alokasikan untuk hal lain yang lebih bermanfaat. Biasanya orang membangun jembatan antar pulau itu dari pulau kecil yang padat menuju daratan yang lebih luas contohnya Jembatan Penang. Namun di Indonesia seringkali terbalik, dari daerah yang padat dibuat jembatan antar pulau ke pulau yang lebih kecil. Tentu saja hal semacam ini kurang menguntungkan. Misalnya Jembatan Balerang, dari Batam dibuatkan jembatan ke pulau yang lebih kecil atau dari Surabaya yang padat dibuat jembatan ke Madura... ini jelas sebuah kebijakan yang kurang tepat dan bisa dipermasalahkan. Seharusnya kalau mau bikin jembatan dari Bali yang padat oleh Turis ke Jawa Timur agar turis bisa menikmati daerah wisata yang lebih luas di Jawa Timur selain Bali. Atau dari Jawa yang padat ke Sumatera yang lebih longgar. Tapi karena itu merupakan kebijakan maka ya kita terima saja :-) Jadi sekali lagi membuat Balerang dan Suramadu bukan melulu masalah teknis... itu murni kebijakan yang lebih dikaitkan masalah sosial. Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, prastowo prastowo sesaw...@... wrote: Pak Rachmad, Saya kira analoginya lagi2 tidak tepat. Ini bukan kebijakan makro, soal bangun tol atau jembatan. Ini sudah pengambilan keputusan yang sifatnya teknis,buktinya apa, silahkan baca Pasal 29 Perpu No.4/2008 ttg JPSK, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan/atau pihak yang melaksanakan tugas sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud alam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini. Â Ini bukti pemerintah sadar kebijakan ini berimplikasi yuridis. Kita tunggu saja putusan MK soal ini. Di luar itu, ada UU Keuangan Negara, dll yang juga harus dipatuhi. Dan, BPK sebagai lembaga audit tertinggi di negeri ini yg otoritatif sudah melakukan audit sesuai UU dan hasilnya kita sudah tahu. Â salam, Â pras
Bls: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan
Sebetulnya sebuah kebijakan selalu mempunyai banyak sisi. Ada pihak yang diuntungkan, ada pula pihak yang dirugikan. Oleh karenanya sebuah kebijakan tidak dapat diungkit seperti halnya Pansus Century. Tempat yang paling cocok untuk mempertanggung jawabkan sebuah kebijakan adalah Sidang Umum atau Sidang Istimewa. Memperhatikan bahwa Bailout sendiri terjadi pada periode kepemimpinan yang lalu dan DPR tidak ada yang mempertanyakan pada saat Sidang Umum, maka sebenarnya menjadi pertanyaan, apa kerja anggota DPR sehingga SBY bisa mencalonkan lagi tanpa catatan yang seharusnya diketahui oleh masyarakat umum sebagai pemilihnya. Seandainya bailout terjadi pada saat periode ini dan segera diadakan panitia yang kemudian ditindak lanjuti oleh Sidang Istimewa, maka bisalah kita cerna bahwa DPR sangat tanggap guna menghindari terjadinya penyimpangan lebih jauh. Yang jadi masalah DPR dengan 'hasil pemilihan baru dengan wajah baru' mencoba mempermasalahkan kebijakan periode yang lalu yang sebenarnya telah dipertanggung jawabkan dalam Sidang Umum, sungguh sangat aneh. Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, prastowo prastowo sesaw...@... wrote: Wah..buka-bukaan menjadi semakin menarik. Kemarin Ibu SMI dengan mimik kesal menyatakan bahwa kekesalannya kepada Pejabat BI sama dengan kekesalan para anggota Pansus. Beliau juga menyampaikan data yang kurang memuaskan. Fakta lain yang perlu dikritisi: - jika ada sekitar 23 bank dengan peer yang hampir sama, sebagaimana menjadi alasan pembenar dampak sistemik, seharusnya yang memanfaatkan FPJP yang diubah dari PBI 10/26 menjadi PBI 10/30 tidak hanya BC, faktanya tidak ada bank lain memanfaatkan FPJP. - Status/kedudukan hukum KSSK/KK. Di Perppu No. 4/2008 KSSK berwenang menetapkan bank gagal berdampak sistemik. Ini juga menjadi kewenangan KK yang disebut dalam UU LPS. Apakah KSSK=KK (dlm UU BI dan UU LPS?). Jika dasar hukum bailout adalah Perpu, artinya cukup KSSK (Menkeu dan Gubernur BI), tapi mengapa perlu dilakukan juga rapat KK (anggota Menkeu,Gubernur BI, Ketua LPP, Ketua LPS)? untuk memenuhi ketentuan UU LPS? Yang menarik sebenarnya bukan di status KSSK, tapi mengapa Pemerintah perlu mengatur KSSK padahal UU LPS jelas mengatakan KK? dan mengapa ada yang menyarankan di Rapat KSSK 21 November 2008 itu utk diadakan rapat KK agar memenuhi UU LPS? Dua hal itu dulu bisa menjelaskan ada persoalan hukum. Maka, semoga fakta semakin banyak terungkap, sehingga mempermudah rekonstruksi untuk mendapatkan kesimpulan yang adil dan objektif. Dugaan kuat, BI tidak jujur dan terbuka. Karut marut yang menghentak, di tengah sanjungan lembaga ini dianggap lembaga paling pruden di Indonesia. Belum soal Surat Berharga jatuh tempo yang sengaja tak semua dihitung, sehingga hanya dalam tiga hari dana bailout melonjak, dari Rp 630 M menjadi Rp 2,1 T. Mengapa tak dikalkulasi sekalian POTENSI surat berharga yang telah dan akan segera jatuh tempo? Kasihan Ibu SMI. Ia kemarin tampil tenang meski tampak letih dan gundah. Cara menjawabnya sungguh menunjukkan kualitas dan kecerdasan yang luar biasa. Beliau memahami persoalan dan menguasai data, hingga membuat anggota Pansus terhenyak dan sering kehilangan jejak untuk bertanya. Sayang, semua yang indah ini dapat menjadi tak berarti ketika Anda harus memutuskan sesuatu di balik cara kerja teknokrat yang hanya tahu kebenaran tunggal, terlampau dingin dan percaya diri, dan yakin mampu membolak-balik segala prosedur birokratis yg memang rumit itu. salam Dari: ? mr.beachb...@... Kepada: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Terkirim: Rab, 13 Januari, 2010 21:35:30 Judul: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan  Selain itu sebaiknya juga baca BUKU KUNING Bank Century disini http://tinyurl. com/yghl97f Berselancar lebih cepat. Internet Explorer 8 yang dioptimalkan untuk Yahoo! otomatis membuka 2 halaman favorit Anda setiap kali Anda membuka browser. Dapatkan IE8 di sini! http://downloads.yahoo.com/id/internetexplorer [Non-text portions of this message have been removed]
Bls: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan
Bung Yadi, Coba kita renungkan, pada saat ini semua kebijakan berdasarkan nasionalisme karena pemenang pemilu dari partai Nasionalis. Mungkin suatu saat yang menang dan mendominasi DPR adalah partai yang berbasis Islam. Apakah kemudian partai ini ber'hak' mengkaji ulang seluruh kebijakan yang dibuat partai sebelumnya tentu saja tidak. Demikian juga dengan kasus ini. DPR yang saat ini tidak berhak dan seharusnya juga tidak diberi hak untuk menilai apalagi mengadili kebijakan yang telah dibuat pada periode sebelumnya. Kalau dalam perusahaan wadahnya adalah RUPS. Jadi kasus yang dilihat ya kasus yang sedang berjalan bukan periode yang lalu karena sudah dipertanggung jawabkan saat RUPS :-) Kecuali ada kasus Pidana bukan kebijakan yang telah diambil. Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Yadi Setiadi y.seti...@... wrote: Bung Rachmad ysh., Saya membayangkan bahwa Sidang Umum itu bersifat general, overall... Sedangkan Pansus itu sudah masuk domain spesial. Toch lex specialis derogat lex generalis bukan ? CMIIW... Jadi saya pikir sah2 saja kalo pansus ngotot melakukan investigasi. Yang ngaco adalah jika Pansus sudah berubah jadi ajang dagelan, dagang sapi, tidak jelas juntrungannya, dan semua orang berusaha jadi pahlawan kesiangan... Itu yang harus kita kontrol bersama.. Salam YS Sent from my MobileDevice® -Original Message- From: Rachmad M rachm...@... Date: Thu, 14 Jan 2010 15:05:09 To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: Bls: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan Sebetulnya sebuah kebijakan selalu mempunyai banyak sisi. Ada pihak yang diuntungkan, ada pula pihak yang dirugikan. Oleh karenanya sebuah kebijakan tidak dapat diungkit seperti halnya Pansus Century. Tempat yang paling cocok untuk mempertanggung jawabkan sebuah kebijakan adalah Sidang Umum atau Sidang Istimewa. Memperhatikan bahwa Bailout sendiri terjadi pada periode kepemimpinan yang lalu dan DPR tidak ada yang mempertanyakan pada saat Sidang Umum, maka sebenarnya menjadi pertanyaan, apa kerja anggota DPR sehingga SBY bisa mencalonkan lagi tanpa catatan yang seharusnya diketahui oleh masyarakat umum sebagai pemilihnya. Seandainya bailout terjadi pada saat periode ini dan segera diadakan panitia yang kemudian ditindak lanjuti oleh Sidang Istimewa, maka bisalah kita cerna bahwa DPR sangat tanggap guna menghindari terjadinya penyimpangan lebih jauh. Yang jadi masalah DPR dengan 'hasil pemilihan baru dengan wajah baru' mencoba mempermasalahkan kebijakan periode yang lalu yang sebenarnya telah dipertanggung jawabkan dalam Sidang Umum, sungguh sangat aneh. Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, prastowo prastowo sesawi04@ wrote: Wah..buka-bukaan menjadi semakin menarik. Kemarin Ibu SMI dengan mimik kesal menyatakan bahwa kekesalannya kepada Pejabat BI sama dengan kekesalan para anggota Pansus. Beliau juga menyampaikan data yang kurang memuaskan. Fakta lain yang perlu dikritisi: - jika ada sekitar 23 bank dengan peer yang hampir sama, sebagaimana menjadi alasan pembenar dampak sistemik, seharusnya yang memanfaatkan FPJP yang diubah dari PBI 10/26 menjadi PBI 10/30 tidak hanya BC, faktanya tidak ada bank lain memanfaatkan FPJP. - Status/kedudukan hukum KSSK/KK. Di Perppu No. 4/2008 KSSK berwenang menetapkan bank gagal berdampak sistemik. Ini juga menjadi kewenangan KK yang disebut dalam UU LPS. Apakah KSSK=KK (dlm UU BI dan UU LPS?). Jika dasar hukum bailout adalah Perpu, artinya cukup KSSK (Menkeu dan Gubernur BI), tapi mengapa perlu dilakukan juga rapat KK (anggota Menkeu,Gubernur BI, Ketua LPP, Ketua LPS)? untuk memenuhi ketentuan UU LPS? Yang menarik sebenarnya bukan di status KSSK, tapi mengapa Pemerintah perlu mengatur KSSK padahal UU LPS jelas mengatakan KK? dan mengapa ada yang menyarankan di Rapat KSSK 21 November 2008 itu utk diadakan rapat KK agar memenuhi UU LPS? Dua hal itu dulu bisa menjelaskan ada persoalan hukum. Maka, semoga fakta semakin banyak terungkap, sehingga mempermudah rekonstruksi untuk mendapatkan kesimpulan yang adil dan objektif. Dugaan kuat, BI tidak jujur dan terbuka. Karut marut yang menghentak, di tengah sanjungan lembaga ini dianggap lembaga paling pruden di Indonesia. Belum soal Surat Berharga jatuh tempo yang sengaja tak semua dihitung, sehingga hanya dalam tiga hari dana bailout melonjak, dari Rp 630 M menjadi Rp 2,1 T. Mengapa tak dikalkulasi sekalian POTENSI surat berharga yang telah dan akan segera jatuh tempo? Kasihan Ibu SMI. Ia kemarin tampil tenang meski tampak letih dan gundah. Cara menjawabnya sungguh menunjukkan kualitas dan kecerdasan yang luar biasa. Beliau memahami persoalan dan menguasai data, hingga membuat anggota Pansus terhenyak dan sering kehilangan jejak untuk bertanya. Sayang, semua yang indah ini
Re: [Keuangan] PANCASILA
Kalau sudah basi, kita ganti dong dengan misalnya 'amanah'. Seperti dah banyak terlontar, kita butuh pemimpin yang 'amanah' dan kata ini seperti kata sapu jagad yang bisa mengganti Pancasila. Masalahnya amanah ini sebetulnya bias. Seorang teroris juga menganggap tidakannya amanah karena dia punya ukuran sendiri terhadap kata 'amanah'. Sementara Pancasila sebagai suatu dasar negara ya begitu itu adanya. Kalau gak suka kata tida berketuhanan kita ganti dengan kata 'kurang' terhadap sumua sila maka hasilnya juga akan lucu :-) Salam RM Belum pernah ikut P4 --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, mr_...@... wrote: Saya juga sepakat, Saya melihatnya Pancasila adalah sebuah janji bersama yg mengakomodasi kebinekaan etnik, budaya dan aliran pada waktu itu. Implementasinya ya ... disesuaikan kebutuhan jaman. Seperti butir butir P4 jaman orba, mungkin sesuai untuk jaman itu ... Sekarang ya maaf saja sdh basi. Kalau ada yg kemudian mencoba mengimplementasikan nya kedalam ekonomi, demokrasi dsb ... sejauh ini masih klaim sepihak saja. Apa bener demokrasi ala pak Harto itu demokrasi Pancasila? Apa bener ekonomi seperti yg di gagas prof murbiyanto dkk yg disebut ekonomi pancasila? Misal Sila 4, tentang perwakilan : bisa diterjemahkan sebagai demokrasi terpimpin ala Sukarno, Demokrasi Kekeluargaan ala Suharto dan Demokrasi Liberal ala pasca reformasi. Demikian juga sila ke tentang keadilan sosial. Adil disini kan relatif, menurut siapa? Mungkin ada yg mengkalim kekayaan harus dibagi rata. Tapi saya juga bisa bilang pembagian yg berkeadilan sosial hanya bisa dilakukan menurut mekanisme pasar yg efisien. Yang bekerja lebih keras,lebih innovative mendapat bagian yg lebih besar dst. Sent from my AXIS Worry Free BlackBerry® smartphone -Original Message- From: Oka Widana oka.wid...@... Date: Wed, 7 Oct 2009 10:20:56 To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: RE: [Keuangan] PANCASILA Saya kok merasa sepakat dengan yg ditulis rekan Hok An (Btw, kapan Anda ke Jakarta, lagi?). Pancasila itu, adalah konsensus para pendiri Negara, yang merupakan visi akan menjadi apa yang namanya negara dan bangsa Indonesia itu. Pendiri Negara, tidak memberikan petunjuk, bagaimana atau akan diapakan pancasila dalam hal implementasi dan aplikasinya dalam berbangsa dan bernegara. Artinya, Pancasila itu, kalau diibaratkan suatu wadah, masihlah wadah yang kosong, yang hanya diberi merek Pancasila. Jika persepsinya seperti itu, maka tak heran jika pak Harto dan pemerintahannya pada saat itu berusaha menciptakan wadah yg dinamakan P4. Kalopun saat ini banyak yang bilang bahwa pendekatan itu salah, karena bersifat indoktrinatif dan mengikis sikap kritis Warga Negara, saya kira itu adalah tahapan belajar yang harus kita lalui. Setelah era P4, seolah-olah Pancasila seperti tertelan bumi, antara ada dan tiada. Apakah P4, menghasilkan efek traumatis terhadap Pancasila? Saya kira, walau belum ada penelitiannya, kok ngak sampai kesitu ya... Bung Poltak benar mempertanyakan Pancasila itu seperti apa? Wong dia baru melihat wadahnya doang.. mas Pras juga benar, karena beliau melihat, didalam wadah itu sudah ada isinya, yaitu kebijakan hasil pengalaman bangsa ini selama 64 tahun merdeka, bahkan sebelumnya. Bung Enda, dan rekena2 lain saya kira benar juga karena melihat angle yang berbeda, pada wadah ini. Pancasila seperti halnya Merah Putih adalah kartu mati bagi Negara Indonesia. Dulu Merah Putih, kita artikan berani (merah) karena suci (putih), mungkin sekarang Merah Putih harus diintepretasikan lain.. (wong Nurdin Top dkk, aja bisa mengklaim semua aktivitas gilanya adalah berani karena suci, apa bedanya dg Merah Putih Indonesia?) ditengah kapitalisme modern, globalisasi, nasionalisme baru. Pancasila saya kira harus diperlakukan sama, Pancasila adalah wadah yang dinamis, yang tak akan pernah penuh. Siapa yang harus mengisi, bukan Pemerintah tapi seluruh Warga Negara. Jangan Pemerintah yang bertugas mengisi, apalagi memonopoli intepretasi, entar balik lagi jaman Orba dong. Suatu Badan atau lembaga yang diatas Pemerintah, yang merupakan representasi seluruh rakyat..apalagi kalo bukan MPR, disitu ada wakil Parpol dan Daerah, bukan? UUD 45 yang dulu dianggap sakral saja bisa diamend, walau kesakralannya ingin tetap dipertahankan dengan cara tetap menamakannya UUD 45...artinya MPR bisa merumuskan guidance yg lebih jelas bagaimana mengaktualisasikan (saya tak ingin menggunakan kata mengamalkan) Pancasila. Dari sanalah barulah bangsa ini bisa melangkah lebih jauh... Sebagai Moderator, saya tak ingin menutup diskusi mengenai Pancasila ini, tapi memang kesimpulannya ngak akan jauh dari yang saya tuliskan diatas. Kalo mau dilanjutkan silahkan sajalah...untuk membedakan dengan topik yang terkait ekonomi, maka dibawah thread Pancasila, kita hanya akan membahas hal2 diluar ekonomi. Hal-hal
Bls: [Keuangan] Re: Redam 12 Modus Penghindaran Pajak
Transfer pricing didefenisikan sebagai suatu harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antardivisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (selling division) dan biaya divisi pembeli (buying division). Tujuan utama dari transfer pricing adalah mengevaluasi dan mengukur kinerja perusahaan. Tetapi sering juga transfer pricing digunakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar melalui rekayasa harga yang ditransfer antardivisi. Kunci utama keberhasilan transfer pricing dari sisi pajak adalah adanya transaksi karena adanya hubungan istimewa. Hubungan istimewa merupakan hubungan kepemilikan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain dan hubungan ini terjadi karena adanya keterkaitan satu pihak dengan pihak lain yang tidak terdapat pada hubungan biasa. Untuk mengatur transfer pricing ini, undang-undang memberikan kewenangan kepada pihak fiskus untuk menentukan kembali jumlah harga transfer antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. ini abstrak yang terdapat di : http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/viewFile/15668/15660 Jadi sayang kalau transfer pricing direduksi jadi upaya memperkecil pajak semata. Karena masalah pajak adalah masalah internal pengelolaan keuangan pemerintahan :-( Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, prastowo prastowo sesaw...@... wrote: Khusus untuk transfer pricing saya kira blm bisa dipastikan jumlahnya, tapi secara kasar - menurut Dirjen Pajak Darmin Nasution waktu itu - tax gap kita sekitar Rp 120-150 trilyun/tahun. salam Dari: Bali da Dave dfa...@... Kepada: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Terkirim: Ming, 4 Oktober, 2009 23:58:47 Judul: Re: [Keuangan] Re: Redam 12 Modus Penghindaran Pajak � barangkali perlu diubah jadi 13...� bukannya 12 modus penghindaran Pajak. Apakah ada indikasi berapa besar pajak yang bisa dikumpulkan jika masalah transfer pricing ini bisa diatasi? --- On Mon, 5/10/09, dyahanggitasari dyahanggitasari@ yahoo.com wrote: From: dyahanggitasari dyahanggitasari@ yahoo.com Subject: [Keuangan] Re: Redam 12 Modus Penghindaran Pajak To: AhliKeuangan- Indonesia@ yahoogroups. com Received: Monday, 5 October, 2009, 3:29 PM � Barangkali Pak Anton bisa menjawab pertanyaan saya: a. Adakah Ibu Menteri sudah mengantisipasi masalah transfer pricing? b. Contoh studi kasus. Bagaimana antisipasi terhadap perusahaan yang melakukan pembebanan amortisasi sehingga P/L selalu rugi? Pembebanan ini bisa dilakukan dengan pembelian barang barang bekas yang sudah tidak dipakai lagi dari perusahaan induk di negara asalnya yang notabene book valuenya di pembukuan sana sudah nol tetapi di laporan keuangan di sini dibeli dengan harga yang tinggi. Terima kasih. --- In AhliKeuangan- Indonesia@ yahoogroups. com, Anton MS Wardhana ari.ams@ wrote: simpulannya, agar tidak memiliki masalah perpajakan, sebaiknya kita tidak: 1. mengalihkan sebagian omzet ke persediaan akhir. 2. melakukan kompensasi kerugian yang tidak diperkenankan. 3. mengkreditkan PPh Ps. 25 dalam surat pemberitahuan (SPT) pajak lebih besar daripada sebenarnya. 4. menyandingkan omzet PPh dengan omzet PPN. 5. menyandingkan biaya gaji dengan PPh Ps. 21. 6. membebankan biaya overhead, seperti sewa, jasa, transportasi, promosi, dan bunga, tanpa diimbangi PPh Ps. 23 atau Ps. 4 (2). 7. tidak melaporkan sebagian pajak keluarannya. 8. memungut PPN, tetapi tidak membayarkan ke kantor pajak atau tidak melaporkan dalam SPT. 9. WPOP menerbitkan faktur pajak yang sudah dikreditkan orang lain. 10. menggunakan surat setoran pajak (SSP) palsu. 11. melakukan restitusi, tetapi pajak lebih bayar itu dikompensasi pada bulan berikutnya. 12. terindikasi menggunakan faktur pajak fiktif. atau akan dianggap sebagai upaya penghindaran pajak. *BR, ari.ams* artikel asli: http://bisniskeuang an.kompas. com/read/ xml/2009/ 10/05/07375570/ redam.12. modus.penghindar an.pajak /Home/Bisnis Keuangan/Fiskal Moneter PENERIMAAN NEGARA Redam 12 Modus Penghindaran Pajak SENIN, 5 OKTOBER 2009 | 07:37 WIB *JAKARTA, KOMPAS.com *- Mulai tahun 2010, pemerintah mengintensifkan penggalian potensi penerimaan pajak, yakni dengan meredam 12 modus penghindaran Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Hal itu, menurut Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati, dibutuhkan untuk menutup kenaikan target penerimaan pajak APBN 2010, yaitu Rp 658,3 triliun. Menkeu menyampaikan hal itu di Jakarta pekan lalu saat memaparkan isi UU tentang APBN 2010. Ia menjelaskan, 12 modus penghindaraan pajak itu akan diredam dengan menggunakan mekanisme optimalisasi pemanfaatan data perpajakan (OPDP), terutama pada
Bls: Bls: [Keuangan] Re: Redam 12 Modus Penghindaran Pajak
Baik mas Pras, kalau memang berniat untuk menyiapkan sebuah platform kampanye soal ini utk para politisi kita, maka memang yang perlu ditekankan adalah pemisahan antara hal-hal yang bersifat internal dan eksternal. Seperti naiikin harga BBM misalnya, itu cumalah masalah internal yakni membawa bangsa ini membeli dan menjual tenaganya dengan ukuran yang berlaku global. Tapi jelas bahwa pemerintah tidak bisa cari uang dari rakyatnya, karena yang diperoleh dari rakyat hanyalah rupiah yang kalau ditukarkan mata uang asing akan berakibat merosotnya nilai mata uang rupiah. Ada banyak kebijakkan yang orientasinya menganggap bahwa rupiah dan mata uang asing sama saja, padahal ada hal-hal yang secara prinsip tetap berbeda, kecuali nanti pada saat kita punya mata uang regional seperti Euro atau hanya ada satu saja mata uang di dunia ini :-) Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, prastowo prastowo sesaw...@... wrote: Oke Mas, klarifikasi ya, transfer pricing di sini memang sudah diandaikan yg memiliki hubungan istimewa ( soal pajak ), maka sejak awal saya pergunakan contoh MNC dan penggeseran biaya/laba. terima kasih penjelasannya. Boleh jadi meskipun ada hubungan istimewa, praktiknya sudah taat azas. Pasal 18 UU PPh mengatakan: (3) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya. (3a) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegosiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir. (3b) Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (special purpose company), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga. (3c) Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (conduit company atau special purpose company) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (tax haven country) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia. (3d) Besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali, dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut. (3e) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3b), ayat (3c), dan ayat (3d) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. (4) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila: a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat. demikian kira2, kita bisa diskusikan lebih lanjut. salam, pras Dari: Rachmad M rachm...@... Kepada: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Terkirim: Sen, 5 Oktober, 2009 00:50:32 Judul: Bls
[Keuangan] Re: Pidato Imajiner Soekarno Kemana Indonesia Melangkah?
Kita tidak melangkah kemana-mana dan kita puas jadi bangsa tempe sekelas TKI. Karena ternyata sebagian besar begitu apatis terhadap konsep-konsep hidup bernegara. Dan merasa puas dan berhasil jika mampu membawa dirinya sendiri lepas dari jerat-jerat kemiskinan :-) Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Christovita Wiloto christovwil...@... wrote: Dear Rekan-rekan, Silakan klik http://www.youtube.com/watch?v=JjGyHO8Hos0 untuk mendengarkan Pidato Imajiner Soekarno Kemana Indonesia Melangkah? Sebuah pidato imajiner Soekarno untuk 64 tahun Indonesia merdeka. Best Regards Christovita Wiloto
Re: [Keuangan] PANCASILA
Seandainya pemimpin kita tidak mengamalkan Pancasila maka : 1. Tidak Berketuhanan Yang Maha Esa 2. Tidak berkemanusiaan, tidak Adil Dan tidak Beradab 3. Tidak mempersatuan Indonesia 4. Tidak memikirkan rakyat, tidak memimpin dengan hikmat dantidak Kebijaksanaan, tidak mau musyawarah dan tidak mau diwakilkan 5, Tidak berkeadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Mau ? Kalau kita bersedia dipimpin oleh orang yang satu sila saja gak memenuhi Pancasila masak ia bersedia ? Kalau ada rakyat yang gak perduli ... ya silahkan saja tapi jangan jadi pimpinan. begitu aja kok repot :-) Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, sen diskartes d1ka...@... wrote: menarik juga diskusi tentang Pancasila... yah wajar sih klo pialang tsb tidak memahami Pancasila, karena mereka tidak pernah ngerasain gimana rasanya perjuangan tempoe doeloe bisanya yah melototin market nyari duit buat isi perut,,, coba deh rekan2 liat,, beberapa sekolahan bahkan ada yang tidak melaksanakan upacara bendera hari senin seperti dulu otomatis generasi mendatang akan lebih tidak menahu mengenai sila sila ini... menurut saya, kan lebih baik tiap minggu ada moment khusus mengenai kebangsaan kita ga usah upacara gitu, yang penting bisa inget..wkwkwk buat suhu2 yang lebih tahu, mohon ditambahkan bagaimana sih sejarah Pancasila regards -sen- From: will_b...@... will_b...@... To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Sent: Mon, October 5, 2009 7:02:50 PM Subject: [Keuangan] PANCASILA Pancasila, Saat ini, Pancasila menjadi tema diskusi yang menarik. Mengapa? Karena banyak yang skeptis, gak tahu, dan malah gak mau tahu tentang Pancasila. Saya sendiri dah gak hapal lagi butir2 di masing2 sila. Tetapi masih mending saya hapal silanya. Seorang kawan yang adalah pialang handal dan alumni universitas terkemuka malah gak apal sila2 nya. Kemarin saya di ketawain rekan2 profesional ketika saya penuh semangat ngomongin Pemilu... Comment nya : gua gak gitu2 amat tuh, kalem aja lah Bro... Yang mengejutkan saya, presiden nya siapa aja pada gak peduli, bakal jauh banget kalau diajak ngomongin Pancasila. Kalau Pancasila aja gak paham, terus gimana nerapinnya Agak menggelitik ketika isu demokrasi Pancasila dan Ekonomi Pancasila di naikkan... Lalu seberapa penting hal itu buat kehidupan kita?? Menurut hemat saya, Pancasila adalah sebuah ide warisan pendiri bangsa. Yang membedakan jati diri kita dengan bangsa dan negara lain... Pancasila nyambung dan nempel dengan Indonesia dan UUD 45. Kebesaran Indonesia adalah kebesaran Pancasila dan UUD 45. Keberadaan Indonesia memang dipaksakan (semua bekas jajahan Belanda adalah Indonesia) persatuan Indonesia mungkin dibuat2 (sumpah pemuda : saya gak yakin mereka utusan segala suku yang berkumpul, saya menduga, kebetulan mereka ada di jawa, lalu dikumpulkan untuk ikrar bersatu. Karena jaman itu gak gampang ngumpulin orang dari seluruh Nusantara) Tetapi, kita, dapat gratisan, dah dari sononya punya Indonesia. Bila kita tidak menjaga, merawat, mengembangkan, dan menguatkan ide, nilai dan tatanan luhur ini Kehancuran pasti menjadi ujung takdir Indonesia. Saya berani berpendapat demikian, karena segala diskusi kita ini berawal dari tidak dilaksanakannya UUD 45 dan Pancasila dengan konsekuen. Bila kedua hal ini dilaksanakan, saya yakin, gemah ripah loh jinawi akan kita capai. Belum dilaksanakan, eh malah sudah di amandemen pula... Bila anda membaca UUD 45, Pancasila dan semangat yang terkandung di dalamnya, saya yakin anda akan paham maksud saya. Demikian opini saya, dengan kerendahan hati saya posting kan. Salam. Wbo. Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT -Original Message- From: lubeckym lubec...@... Date: Mon, 5 Oct 2009 17:00:20 To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: Re: [Keuangan] Akar Budaya Korupsi dan Kegagalan penegakan hukum? Rasa Kekeluargaan! (was: Re: Budaya Korupsi Wah bang Poltak masih lebih bagus tdk dapat mencerna konsep keluarga dlm Pancasila. Saya pribadi lebih parah lagi karena sudah tidak tahu lagi apakah PANCASILA itu masih SAKTI atau tidak.. :-) Tampaknya bung Pras yg dari postingan2x sebelumnya lebih paham [yakin?] ttg Pancasila dan filsafatnya bisa elaborate lebih lanjut ttg hal ini [entah pake model johan galtung, filsafat ilmu atau apapun itu] Mudah2an saya yg skeptis dng Pancasila [dan apapun yg berelasi dngnya spt ekonomi pancasila. politik pancasila atau budaya pancasila] bisa tercerahkan dng diskusi di milis ini. peace, lubeck - Original Message - From: Poltak Hotradero To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Sent: Monday, October 05, 2009 4:16 PM Subject: [Keuangan] Akar Budaya Korupsi dan Kegagalan penegakan hukum? Rasa Kekeluargaan! (was: Re: Budaya Korupsi Seperti yang
Re: [Keuangan] PANCASILA
Wah aneh juga kalau bensin dijadikan ukuran. Ada beberapa mobil yang saya miliki. Yang mengsyaratkan pakai oktan tinggi ya saya isi pertamax sementara yang tidak ya pakai premium. Kalau dibalik-balik atau terpaksa pakai pertamax karena gak mau subsidi juga aneh atau sebaliknya mobil yang harusnya pertamax diisi premium juga aneh. Ada gak yang jual premium tanpa subsidi ? Kalau ada akan saya isi itu :-) Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Poltak Hotradero hotrad...@... wrote: At 08:17 AM 10/6/2009, you wrote: menarik juga diskusi tentang Pancasila... yah wajar sih klo pialang tsb tidak memahami Pancasila, karena mereka tidak pernah ngerasain gimana rasanya perjuangan tempoe doeloe bisanya yah melototin market nyari duit buat isi perut,,, Nggak usah muluk-muluk deh bicara soal nasionalisme... Begini, dalam kendaraan anda isinya apa? premium bersubsidi atau bahan bakar tanpa subsidi? Kalau dalam tanki kendaraan bermotor anda masih ada premium bersubsidi (padahal anda mampu untuk beli bahan bakar tanpa subsidi) -- anda berarti menggerogoti anggaran negara sekaligus merampas hak orang miskin. (dan masih juga mengaku mengamalkan Pancasila?)
Budaya Korupsi Re: [Keuangan] Inti Sari Diskusi...
Coba dipikir lagi deh :-) Saya dan si Bedu satu sekolah, dari SD sampai Universitas ternama di Indonesia. Si Bedu ini sebenarnya lebih pintar dikit dari saya, hanya saja ketika lulus dia pilih jadi abdi negara, sementara saya pilih jadi wiraswasta saja. Ternyata jadi abdi negara kalau jujur-jujur aja gak bakalan bisa punya mobil, apalagi rumah. Wong dah hampir pensiun aja gajinya masih dibawah 3 juta kok. Sebagai wiraswasta saya juga dapat proyek dari si Bedu, ini murni karena kami sebidang waktu kuliah, jadi kalau bidang usaha saya sebidang dan bersinggungan ya wajar saja. Kalau saya punya keuntungan lumayan ya saya bagi dia jadi bisalah punya mobilbisa juga punya rumah . Kalau ada mahasiswa dari universitas kami dulu minta sumbangan buat dies, si Bedu kontak saya untuk nyumbang atas namanya sebagai pejabat yang bonafide. Lha kok jari kelingkingnya mau dipotong mas Andi MF Avandy :-) Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Andi MF Avandy link2ha...@... wrote: Bagaimana seandainya hukuman koruptor dibuat cacat fisik aja misalnya dipotong jarinya? Tiap terbukti korupsi minimal 5 juta jarinya dipotong satu mulai dari kelingking tangan kiri. Dibanding hukuman mati, saya pikir ini lebih efektif karena ada saksi hidup yaitu bukti hukuman melekat di tangan. Akan ada rasa malu buat pelaku dan rasa takut buat calon koruptor. Bayangkan kalo korupsinya sepuluh kali! Habis semua jarinya. Kesannya sadis tapi hanya itu cara paling rasional. Selama ini kan eks napi koruptor bebas lenggang kangkung bahkan calonin diri jadi ketua umum partai pula. Andi MF Avandy Sent from my BlackBerry® smartphone -Original Message- From: will_b...@... Date: Sun, 4 Oct 2009 10:34:30 To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: Re: Budaya Korupsi Re: [Keuangan] Inti Sari Diskusi... Jadi inget nasehat seni perang SuntZhu dalam pemberantasan korupsi: HUKUM MATI BIANG PALING ATAS NYA, EKORNYA PASTI PADA NGEPER NGIBRIT TAKUT... China sudah membuktikan efektifitasnya. Salam. Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT -Original Message- From: Gianto Setiadi giantoseti...@... Date: Sun, 4 Oct 2009 08:49:00 To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: Re: Budaya Korupsi Re: [Keuangan] Inti Sari Diskusi... Saya bukan orang di pemerintahan, tapi saya kira tidak fair apabila kita hanya menyalahkan pemerintah ketika ada tindak korupsi. Ada korupsi terjadi karena adanya kesempatan yang kita ciptakan dan kesempatan ini kemudian dimanfaatkan oleh oknum pemerintah. Ini hanya pendapat. BR, Gianto --Original Message-- From: Rachmad M Sender: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com ReplyTo: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: Budaya Korupsi Re: [Keuangan] Inti Sari Diskusi... Sent: Oct 4, 2009 10:49 Korupsi di Indonesia adalah akibat kegagalan pemerintah dalam mempertahankan nilai rupiah terhadap inflasi dan devaluasi. Oleh karenanya semua pihak kehilangan pengharapan bahwa bertambahnya pendidikan, pengalaman dan jabatan akan dibarengi oleh bertambahnya pendapatan/kesejaht eraan. Oleh karenanya masing-masing pihak menempuh caranya sendiri untuk mendapatkan kesejahteraannya. Ada yang mengkomersialisasik an jabatan, barang kantor, waktu kerja dsbnya Kesalahan seperti ini bisa dikategorikan sebagai kemiskinan struktural, yakni kemiskinan akibat kesalahan kebijakkan yang dibuat oleh manusia. Kemiskinan lainnya adalah kemiskinan natural dan kemiskinan kultural. Jelas negeri ini secara natural dan kultural jauh dari hal-hal yang membuat negeri ini miskin. Salam RM --- In AhliKeuangan- Indonesia@ yahoogroups. com, rx_mencenges@ ... rx_mencenges@ ... wrote: ngomongin masalah korupsi di negeri ini memang gak akan ada matinya. Semua orang tau, salah satu (mungkin penyebab utama) terhambatnya kemajuan bangsa ini adalah korupsi. Banyak dari kita yg langsung menumpahkan kesalahan kepada pemimpin negeri ini atau aparat penegak hukum. Kita menganggap mereka tidak becus/tidak peduli dengan masalah pemberantasan korupsi. Dalam hal ini saya setuju bahwa, pemimpin/aparat memegang peranan yg besar dalam pemberantasan korupsi. Cuma mgkn ada satu hal yg kita lupa. Pemimpin adalah cermin dari masyarakat yg dipimpinnya. Dia pun lahir dari masyarakat. Dia pun, dulunya adalah 'masyarakat' . Apa yang dia lakukan sebagai pemimpin, adalah apa juga yg dilakukan oleh masyarakat yg dipimpinnya. Bila pemimpin/aparat kita masih korup, mungkin sebagian besar rakyat kita pun masih korupsi. Tak peduli rakyat jelata ataupun orang kaya. Coba kita liat, dr level terbawah sekalipun, korupsi begitu mewabah. Tukang parkir jalanan yg jarang memberikan karcis parkir, kasir di toko yg jarang mengembalikan uang kembalian secara penuh, kita yg lbh suka menyogok polantas daripada ikut
Budaya Korupsi Re: [Keuangan] Inti Sari Diskusi...
Kalau yang salah sistemnya ya yang dibenerin sistemnya mas, itu maksud saya. Jadi kalau jelas sistem yang ada mengakibatkan kemiskinan struktural ya dibenerin sistemnya jangan diobok-obok orangnya yang berangkat sama seperti kita-kita ini. Sebagian malah lebih bertaqwa dari saya dan sekarang tetap saja merasa tindakkannya benar bahkan dah pada naik haji :-( Untuk swasta memang mudah mengatasi devaluasi dengan cara rasionalisasi karyawan dan penyesuaian harga jual supaya penggajian kembali pada nilai sebelum devaluasi. namun bagaimana dengan PNS/ABRI dan pensiunan ? Tempo hari jaman Suharto, jika ada issue kenaikan gaji, harga dipasar naik mendahului kenaikan gaji itu sendiri :-( Salam RM Wiraswasta --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Andi MF Avandy link2ha...@... wrote: Tuh kan kelihatan ada yang ga tega! Artinya kalo wacana aja udah ada perasaan ga tega apa lagi kalo hukumannya benar2 diberlakukan. Pasti efek jeranya lebih besar dari sekedar hukuman penjara atau mati sekalipun. Bayangin kalo ada mantan mentri anu atau mantan gubernur anu yang kebetulan pernah tersangkut masalah korupsi trus di undang acara seremonial. Pasti bakal jadi bahan gunjingan kalo jarinya ga lengkap. Heheheh mo salaman susah la yau. Maaf kalo usulanku sadis. Masalhnya gw gemes baget dengan koruptor. Gw sendiri alhamdulillah yah walaupun cuma buat telepon pribadi gw ga brani pake telepon kantor. Salam Andi MF Avandy Sent from my BlackBerry® smartphone -Original Message- From: Rachmad M rachm...@... Date: Sun, 04 Oct 2009 13:19:19 To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: Budaya Korupsi Re: [Keuangan] Inti Sari Diskusi... Coba dipikir lagi deh :-) Saya dan si Bedu satu sekolah, dari SD sampai Universitas ternama di Indonesia. Si Bedu ini sebenarnya lebih pintar dikit dari saya, hanya saja ketika lulus dia pilih jadi abdi negara, sementara saya pilih jadi wiraswasta saja. Ternyata jadi abdi negara kalau jujur-jujur aja gak bakalan bisa punya mobil, apalagi rumah. Wong dah hampir pensiun aja gajinya masih dibawah 3 juta kok. Sebagai wiraswasta saya juga dapat proyek dari si Bedu, ini murni karena kami sebidang waktu kuliah, jadi kalau bidang usaha saya sebidang dan bersinggungan ya wajar saja. Kalau saya punya keuntungan lumayan ya saya bagi dia jadi bisalah punya mobilbisa juga punya rumah . Kalau ada mahasiswa dari universitas kami dulu minta sumbangan buat dies, si Bedu kontak saya untuk nyumbang atas namanya sebagai pejabat yang bonafide. Lha kok jari kelingkingnya mau dipotong mas Andi MF Avandy :-) Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Andi MF Avandy link2hamfa@ wrote: Bagaimana seandainya hukuman koruptor dibuat cacat fisik aja misalnya dipotong jarinya? Tiap terbukti korupsi minimal 5 juta jarinya dipotong satu mulai dari kelingking tangan kiri. Dibanding hukuman mati, saya pikir ini lebih efektif karena ada saksi hidup yaitu bukti hukuman melekat di tangan. Akan ada rasa malu buat pelaku dan rasa takut buat calon koruptor. Bayangkan kalo korupsinya sepuluh kali! Habis semua jarinya. Kesannya sadis tapi hanya itu cara paling rasional. Selama ini kan eks napi koruptor bebas lenggang kangkung bahkan calonin diri jadi ketua umum partai pula. Andi MF Avandy Sent from my BlackBerry® smartphone -Original Message- From: will_bulo@ Date: Sun, 4 Oct 2009 10:34:30 To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: Re: Budaya Korupsi Re: [Keuangan] Inti Sari Diskusi... Jadi inget nasehat seni perang SuntZhu dalam pemberantasan korupsi: HUKUM MATI BIANG PALING ATAS NYA, EKORNYA PASTI PADA NGEPER NGIBRIT TAKUT... China sudah membuktikan efektifitasnya. Salam. Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT -Original Message- From: Gianto Setiadi giantosetiadi@ Date: Sun, 4 Oct 2009 08:49:00 To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: Re: Budaya Korupsi Re: [Keuangan] Inti Sari Diskusi... Saya bukan orang di pemerintahan, tapi saya kira tidak fair apabila kita hanya menyalahkan pemerintah ketika ada tindak korupsi. Ada korupsi terjadi karena adanya kesempatan yang kita ciptakan dan kesempatan ini kemudian dimanfaatkan oleh oknum pemerintah. Ini hanya pendapat. BR, Gianto --Original Message-- From: Rachmad M Sender: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com ReplyTo: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: Budaya Korupsi Re: [Keuangan] Inti Sari Diskusi... Sent: Oct 4, 2009 10:49 Korupsi di Indonesia adalah akibat kegagalan pemerintah dalam mempertahankan nilai rupiah terhadap inflasi dan devaluasi. Oleh karenanya semua pihak kehilangan pengharapan bahwa bertambahnya pendidikan, pengalaman dan jabatan akan
Bls: [Keuangan] Re: Praktek Transfer Pricing di Indonesia
Yang perlu ditelaah lebih dalam : 1. Perlu nggak eksportir dipajakkin tinggi ? Banyak negara menerapkan pajak yang rendah untuk eksport dengan harapan negaranya dijadikan tempat parkir uang :-) 2. Mana yang lebih penting pajak untuk keuangan Pemerintah atau devisa untuk negara yang bisa menjamin kestabilan mata uang rupiah kita ? 3. Instrumen pajak juga bisa dipakai buat menahan aliran barang keluar negeri agar kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Kalau semua ini sudah bisa diputuskan baru bisa cadangan devisa tinggi seperti China dan negara lain minta agar yuan eh rupiah diperkuat :-) Baru rakyat bisa mikir bahwa jadi TKI gak ada untungnya dan justru orang dari Pakistan, India, Filipina yang berbondong cari kerja di negeri kita :-) Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, prastowo prastowo sesaw...@... wrote: Teman saya adalah salah satu dari tim penyidik AA, perusahaan besar yg dituduh melakukan penggelapan pajak yg sedang heboh itu. ketika yang lain fokus membongkar dokumen fisik, ia sibuk mengcopi data di harddisk komputer perusahaan. Hasilnya, ia menemukan sebuah file 'powerpoint', berisi paparan dari perusahaan konsultan internasional pada petinggi perusahaan, mengenai desain transfer pricing yg tak bakal terendus otoritas pajak. Saya pernah dikasih lihat, sangat rapi dan canggih. Dan ini petunjuk paling berharga - selain pengakuan orang dalam - untuk membongkar praktik yg sangat rapi dan kompleks ini. Tapi inti pemikirannya ya sama dg yg disampaikan mas Rachmad ini. salam Dari: rachm...@... rachm...@... Kepada: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Terkirim: Jum, 2 Oktober, 2009 20:14:57 Judul: Re: [Keuangan] Re: Praktek Transfer Pricing di Indonesia Betul, negeri ini sudah dirugikan banyak sekali dengan praktek yang demikian, belum lagi praktek korupsi dengan media uang asing dan penyimpanan harta kekayaan hasil jarahan di negeri lain. Jadi katakan tidak terhadap pratek2 yang merugikan bangsa ini dan beri hukuman yang berat pada pelakunya. Masalahnya KPK sendiri diobok-obok mereka yang seharusnya di hukum seberat-beratnya :-( Salam RM Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT -Original Message- From: a_harisa2...@... Date: Sat, 3 Oct 2009 00:37:34 To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: Re: [Keuangan] Re: Praktek Transfer Pricing di Indonesia Bagus banget kang penjelasannya.. Sbenernya ini tdk hanya berkaitan dgn penerimaan tp jg berkaitan dgn ekonomi secara mikro n makro.. Lanjutkan kang... Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...! -Original Message- From: Rachmad M rachm...@... Date: Fri, 02 Oct 2009 23:38:21 To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: [Keuangan] Re: Praktek Transfer Pricing di Indonesia Selama suatu negara masih punya mata uang sendiri-sendiri, maka nilai mata uang itu menjadi tanggungan bersama seluruh pengguna mata uang tersebut khususnya penduduk negeri dimana mata uang tersebut diterbitkan. Suatu negeri bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya akan barang-barang import hanya jika ada salah satu penduduk negeri tersebut melakukan eksport sejumlah kebutuhan import (tidak perlu semua). Karena eksportir tersebut membutuhkan rupiah buat bayar seluruh kebutuhan operasionalnya di Indonesia misalkan (bayar karyawan, bayar listrik, bayar transport, beli bahan baku etc), maka mata uang asing yang diperoleh ditukarkan rupiah pada si penerbit rupiah jadilah ia cadangan devisa. Kalau eksportirnya saya dan menjual barang ke luar negeri senilai 1 juta US $ kena pajak 30 % misalnya maka 300.000 US $ bukan lagi punya saya. Jika saya eksport ke anak perusahaan saya di Singapore senilai 1 juta US $ tapi hanya saya akui kalau itu harganya cuma 500.000 US $, maka pajak saya cuma 150.000 US $ . Saya re eksport ke nagara tujuan dengan harga 1 Juta US $ dengan pajak sangat rendah atau bahkan nol. Maka negeri ini hanya kebagian 500.000 US $ sementara yang 500.000 US $ lagi parkir di Singapore, Kalau hal itu dianggap tidak bahaya tentu pertanyaanya bagi siapa ? Bagi pengusaha jelas gak rugi karena uangnya tetap bahkan beragam mata uang. Bagi negara ? Harusnya dapat 1 Juta cuma dapat 500.000. Bagi rakyat yang gak ikutan eksport ya uangnya nilainya melorot terus... itulah bahayanya. Dan ketika kita butuh mata uang asing, bangsa ini pergi ke Singapore cari pinjaman dengan bunga yang mana itu sebenarnya milik bangsa ini juga. Atau lebih parah lagi uang itu dibelikan alat produksi di Indonesia oleh Singapore seperti Telkomsel atau lainnya bangsa ini tambah kere :-( Salam RM Dari Singapore s --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, winarto sugondo sugondo.winarto@ wrote: Tu sekali, ngga perlu heboh, sebenernya transfer pricing dari dulu
[Keuangan] Gotong Royong was : [Sistem ekonomi ala Indonesia...
Kita punya budaya Gotong Royong. Gotong Royong adalah transaksi barang atau jasa yang tidak diukur dengan uang. Dia biasa diukur dengan berbagai macam simbol seperti dituakan dalam masyarakat, dihargai atau mendapat upeti hasil bumi. Masalahnya, masyarakat ini menjadi terdiskriminasi ketika berinteraksi dengan masyarakat modern yang segala sesuatunya diukur dengan uang. Biasa parkir di pasar desa gak bayar parkir, dan seluruh desa tahu dan ikut menjaga itu properti pak X yang dituakan didesa tersebut begitu dibawa ke Jakarta gak ada yang tahu itu mobil siapa, yang penting lu taruh ditempat parkir lu bayar sejam 2.000 perak. Kita sedang membawa masyarakat kita bertransaksi terukur dengan uang dan kalau perlu ukurannya sama dengan ukuran global supaya gak terdiskriminasi. Tapi kenyataanya kan banyak yang pingin serba gratisan :-( Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, prastowo prastowo sesaw...@... wrote: Sekedar menambahkan sedikit saja. Setahu saya sejak purba ada tiga modus dlm ekonomi: 1. reciprocity = dasarnya kesetaraan, dlm komunitas dekat. 2. redistribution = yaitu transaksi antara pusat-daerah atau sebaliknya, intinya ada dua tempat dg klasifikasi berbeda. 3. exchange = pertukaran atau perdagangan di pasar. Ketiga modus pernah mewarnai sejarah perekonomian bangsa manusia, ini kata para antropolog. Yang terjadi hanyalah menonjolnya salah satu saja, dan ada upaya menghapuskannya. Kini misalnya, yg menjadi kekuatan hegemonik adalah no 3, tetapi tidak berarti no 1 dan no 2 tidak ada. Justru praktik reciprocity ini ada, di desa2, dan hingga kini masih ada. Redistribusi ini salah satunya dijalankan oleh pemerintah, dan exchange oleh swasta. Saya lebih memaknai kekeluargaan ini seharusnya dekat ke modus no 1, krn ini kekuatan bangsa kita. Toh, dlm kondisi tertentu banyak juga saat ini prakik non-pasar yg terjadi. Amartya Sen pun mengakuinya, bahkan di AS, lebih2 saat Obama maju dg program reformasi healthcare. jadi bukan perkoncoan atau kronisme. Maka, idealnya sebuah welfare-state atau ekonomi pasar sosial yg bertumpu pd demokrasi partisipatif, bukan ditopang birokrasi, sebagaimana kegagalan keynesianisme di era 1970-an atau orba tempo lalu. Kita punya modal nyata, misalnya budaya gtong royong. tapi entahlah bagaimana memodelkan ini, apakah sekedar sebagai eksternalitas? Inilah yg saya maksud, manusia Indonesia tidak bisa diasumsikan self-interested murni dan rasional. Kalau pun rasional, ini mungkin semacam rasionalitas yang 'bounded', entah oleh agama, kultur, tradisi, dan sejarah. sekedar pendapat. salam, pras
Budaya Korupsi Re: [Keuangan] Inti Sari Diskusi...
Korupsi di Indonesia adalah akibat kegagalan pemerintah dalam mempertahankan nilai rupiah terhadap inflasi dan devaluasi. Oleh karenanya semua pihak kehilangan pengharapan bahwa bertambahnya pendidikan, pengalaman dan jabatan akan dibarengi oleh bertambahnya pendapatan/kesejahteraan. Oleh karenanya masing-masing pihak menempuh caranya sendiri untuk mendapatkan kesejahteraannya. Ada yang mengkomersialisasikan jabatan, barang kantor, waktu kerja dsbnya Kesalahan seperti ini bisa dikategorikan sebagai kemiskinan struktural, yakni kemiskinan akibat kesalahan kebijakkan yang dibuat oleh manusia. Kemiskinan lainnya adalah kemiskinan natural dan kemiskinan kultural. Jelas negeri ini secara natural dan kultural jauh dari hal-hal yang membuat negeri ini miskin. Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, rx_mencen...@... rx_mencen...@... wrote: ngomongin masalah korupsi di negeri ini memang gak akan ada matinya. Semua orang tau, salah satu (mungkin penyebab utama) terhambatnya kemajuan bangsa ini adalah korupsi. Banyak dari kita yg langsung menumpahkan kesalahan kepada pemimpin negeri ini atau aparat penegak hukum. Kita menganggap mereka tidak becus/tidak peduli dengan masalah pemberantasan korupsi. Dalam hal ini saya setuju bahwa, pemimpin/aparat memegang peranan yg besar dalam pemberantasan korupsi. Cuma mgkn ada satu hal yg kita lupa. Pemimpin adalah cermin dari masyarakat yg dipimpinnya. Dia pun lahir dari masyarakat. Dia pun, dulunya adalah 'masyarakat'. Apa yang dia lakukan sebagai pemimpin, adalah apa juga yg dilakukan oleh masyarakat yg dipimpinnya. Bila pemimpin/aparat kita masih korup, mungkin sebagian besar rakyat kita pun masih korupsi. Tak peduli rakyat jelata ataupun orang kaya. Coba kita liat, dr level terbawah sekalipun, korupsi begitu mewabah. Tukang parkir jalanan yg jarang memberikan karcis parkir, kasir di toko yg jarang mengembalikan uang kembalian secara penuh, kita yg lbh suka menyogok polantas daripada ikut sidang, dan pasti msh banyak lg contoh lainnya. Selama perilaku2 spt itu blm bisa hilang, saya kira mengharapkan negara yg bersih dr korupsi adalah sebuah utopia. Hanya opini pribadi, mohon maaf bila tidak berkenan. Salam, Reksa Sent from my own phone off course :) - original message - Subject: Re: [Keuangan] Inti Sari Diskusi... From: Muh. Nurul Falah matfa...@... Date: 04/10/2009 08:31 Makanya harus tegas konsisten dalam pemberantasan korupsi. Aparat yang melanggar harus diberi *sanksi tegas berlipat.* Apalagi aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, KPK), kalau perlu dihukum mati di depan umum agar menimbulkan efek jera. Kalau ini dilakukan, apa pun permintaan negara, rakyat tidak akan sungkan untuk berkorban. Kalau sekarang khan prinsipnya, kalau bisa bayar pajak sekecil mungkin. Tujuan Tax Planning itu khan meminimalkan pajak tanpa melanggar aturan yang ada. Yang diperlukan adalah revolusi dalam hal pemberantasan korupsi. Kalau sistem ekonomi sudah terlalu banyak modelnya. Orang pinter di negeri ini juga tidak terhitung, baik lulusan kapitalis, komunis, syariah, dll. Perlu kekompakan semua lapisan masyarakat untuk melakukannya. Menangkap koruptor di negeri tercinta ini seperti menangkap tikus di sarang tikus, sangat mudah ditemukan ! Kalau perlu dikeluarkan aturan, barangsiapa yang bisa melaporkan aparat yang korupsi maka akan mendapatkan insentif tertentu (misalnya keringan pajak, hadiah, dll). Aparat yang ketangkep diproses secara tegas di liput media secara nasional. Biar masyarakat tahu bahwa kita sedang berperang terhadap korupsi. Kalau perlu siaran langsung seperti siaran langsung penggerabekan teroris di temanggung. Maaf kalau saya agak sewot dengan Musuh Besar Indonesia ini. Rgds, Falah Pada 4 Oktober 2009 04:57, Andi MF Avandy link2ha...@... menulis: Semua sistem berevolusi sebagaimana juga korupsi berevolusi baik kualitas maupun kuantitasnya. Andi MF Avandy Sent from my BlackBerryŽ smartphone [Non-text portions of this message have been removed]
Re: Bls: Bls: Kapitalisme dan Hukum (was: Re: [Keuangan] Sunat Kuota Bandwidth Flash, Telkomsel Diancam Dilaporkan ke Polisi
Wah, di Komunis seperti Cina, hukum juga harus ditegakkan kalau tidak ya gak bisa tuh cina begitu maju. Hanya saja titik beratnya mungkin kepada moral. Pelaku korupsi dihukum berat bahkan dihukum mati. Sementara jiplak menjiplak mungkin belum jadi prioritas hukum yang ketat :-) Salam RM --- On Fri, 10/2/09, o...@ahlikeuangan-indonesia.com o...@ahlikeuangan-indonesia.com wrote: From: o...@ahlikeuangan-indonesia.com o...@ahlikeuangan-indonesia.com Subject: Re: Bls: Bls: Kapitalisme dan Hukum (was: Re: [Keuangan] Sunat Kuota Bandwidth Flash, Telkomsel Diancam Dilaporkan ke Polisi To: Millis AKI ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com Date: Friday, October 2, 2009, 6:30 PM Saya kira benar, bahwa kapitalisme hanya bisa berhasil jika hukum tegak. Jangan bicara moral dalam kapitalisme, melainkan hukum. Karena moral, sesuatu yg tak jelas batasnya, sedangkan hukum mestinya jelas. Saya bilang mestinya, karena toh dalam penegakan hukum, ada aspek judgment dari manusia penegak hukum. Artinya, ini membuka peluang juga adanya ketidak adilan penegakan hukum. Bahkan dalam ekonomi berlandas agama (baca: ekonomi syariah), hukum atau perjanjian (akad) menjadi penentu dari halal atau haramnya transaksi. Kalo begitu apa bedanya kapitalisme (ekonomi barat) dengan ekonomi syariah, toh keduanya hanya bisa tegak jika hukum tegak? Ah kok saya malah buka front Oka Powered by Telkomsel BlackBerry® -Original Message- From: Poltak Hotradero hotrad...@gmail.com Date: Fri, 02 Oct 2009 16:13:08 To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: Re: Bls: Bls: Kapitalisme dan Hukum (was: Re: [Keuangan] Sunat Kuota Bandwidth Flash, Telkomsel Diancam Dilaporkan ke Polisi At 03:40 PM 10/2/2009, you wrote: Praktik Enron, Lehman Brothers, dll yg memanipulasi terjadi di negara apa dan memiliki hukum tidak? Enron dihukum nggak? Lehman Brothers dihukum nggak? (setidaknya dibiarin bangkrut). Kalau nggak dihukum, ya jadinya persis seperti Indonesia. [Non-text portions of this message have been removed] = Blog resmi AKI, dengan alamat www.ahlikeuangan-indonesia.com - Facebook AKI, untuk mengenal member lain lebih personal, silahkan join http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045 - Arsip Milis AKI online, demi kenyamanan Anda semua http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com = Perhatian : - Untuk kenyamanan bersama, dalam hal me-reply posting, potong/edit ekor posting sebelumnya - Diskusi yg baik adalah bila saling menghormati pendapat yang ada. Anggota yang melanggar tata tertib millis akan dikenakan sanksi tegas - Saran, kritik dan tulisan untuk blog silahkan ahlikeuangan-indonesia-ow...@yahoogroups.comyahoo! Groups Links [Non-text portions of this message have been removed]
[Keuangan] Re: Praktek Transfer Pricing di Indonesia
Selama suatu negara masih punya mata uang sendiri-sendiri, maka nilai mata uang itu menjadi tanggungan bersama seluruh pengguna mata uang tersebut khususnya penduduk negeri dimana mata uang tersebut diterbitkan. Suatu negeri bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya akan barang-barang import hanya jika ada salah satu penduduk negeri tersebut melakukan eksport sejumlah kebutuhan import (tidak perlu semua). Karena eksportir tersebut membutuhkan rupiah buat bayar seluruh kebutuhan operasionalnya di Indonesia misalkan (bayar karyawan, bayar listrik, bayar transport, beli bahan baku etc), maka mata uang asing yang diperoleh ditukarkan rupiah pada si penerbit rupiah jadilah ia cadangan devisa. Kalau eksportirnya saya dan menjual barang ke luar negeri senilai 1 juta US $ kena pajak 30 % misalnya maka 300.000 US $ bukan lagi punya saya. Jika saya eksport ke anak perusahaan saya di Singapore senilai 1 juta US $ tapi hanya saya akui kalau itu harganya cuma 500.000 US $, maka pajak saya cuma 150.000 US $ . Saya re eksport ke nagara tujuan dengan harga 1 Juta US $ dengan pajak sangat rendah atau bahkan nol. Maka negeri ini hanya kebagian 500.000 US $ sementara yang 500.000 US $ lagi parkir di Singapore, Kalau hal itu dianggap tidak bahaya tentu pertanyaanya bagi siapa ? Bagi pengusaha jelas gak rugi karena uangnya tetap bahkan beragam mata uang. Bagi negara ? Harusnya dapat 1 Juta cuma dapat 500.000. Bagi rakyat yang gak ikutan eksport ya uangnya nilainya melorot terus... itulah bahayanya. Dan ketika kita butuh mata uang asing, bangsa ini pergi ke Singapore cari pinjaman dengan bunga yang mana itu sebenarnya milik bangsa ini juga. Atau lebih parah lagi uang itu dibelikan alat produksi di Indonesia oleh Singapore seperti Telkomsel atau lainnya bangsa ini tambah kere :-( Salam RM Dari Singapore s --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, winarto sugondo sugondo.wina...@... wrote: Tu sekali, ngga perlu heboh, sebenernya transfer pricing dari dulu juga sudah bisa dideteksi koq, cuman kan sisa budget harus dihabiskan. Tidak perlu APA atau apa, tapi bagaimana cara kita nerapin harga wajar atas transaksi hubungan istimewa aja. Rasio menjadi hal penting dalam penentuan nilai wajarnya, mungkin nilai pasar dapat dimanfaatkan. Ya selisih kurang/lebih dalam batas toleransi seharusnya dapat dipertanggungjawabkan. Hanya saja, hal yang paling disesalkan, apabila petugas melihat adanya transaksi hubungan istimewa dengan besaran angka tertentu yang menurut kita wajar, menurut mereka dapat menjadi tidak wajar. Semoga ngga tambah pusing. Salam, Winarto Sugondo 2009/10/3 a_harisa2...@... Sedikit tambahan aja... Buat antisipasi transaksi bisa dilakukan APA (advance pricing agreement) dgn dirjen pajak.. CMIIW.. Haris Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...! -Original Message- From: eko purnama eck...@... Date: Fri, 02 Oct 2009 15:26:15 To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: [Keuangan] Re: Praktek Transfer Pricing di Indonesia Mungkin not that bad mbak dyah, tapi hawa2 hangat dari Dirjen Pajak udah mulai terasa. Mungkin temen2 yang kerja dan ngurusin tax di MNC juga udah mulai ancang2. Saya sendiri udah mulai liat kanan kiri, tax consultant juga udah ngasih preview dikit2. Implementasinya (dalam rangka pengawasan oleh tax authority) di Indonesia memang belum cukup kedengeran, tapi akan bener2 terjadi nggak lama lagi Terakhir sy ngobrol dgn salah satu sumber DJP, memang mereka lg siap2 implement tax audit khususnya masalah transfer pricing. Top performers-nya lg disekolahin di Aussie dan sebentar lg bakalan balik dengan view yg lebih luas ttg transfer picing. Yang jelas, perusahaan yg punya banyak bisnis dan MNC mesti lebih well equipped karena counterpartnya akan jauh lebih canggih dari sebelumnya. Kalo denger2 gosipnya, MNCs yang bakalan jadi sasaran tembak di awal2 test case-nya. Transfer pricing sendiri bahasa santainya adalah pemberian harga khusus atas suatu aset atau produk atau jasa dari anak perusahaan atau cabang atau divisi ke divisi lainnya dalam satu organisasi. Agak2 ribet sih kalo nggak pake contoh. Contohnya sederhananya adalah kalo saya punya 2 perusahaan: PT.A (di Indonesia) yg produksi kancing dan PT.B (domisili di Vietnam) yg produksi kemeja. Saya bisa jual kancing dari PT.A ke perusahaan saya yg lain (PT.B) dibawah harga pasar. Dengan jual dibawah harga pasar, sales PT.A akan lebih kecil, net income lebih kecil dan pajak dari PT.A tentu akan lebih kecil, dirjen pajak akan dirugikan. Sementara itu, PT.B beli kancing lebih mahal dari harga pasar di vietnam. Dengan menjual kemeja pada harga pasar sementara beli kancingnya diatas harga pasar, tentunya margin PT.B akan lebih kecil. Kalo margin lebih kecil, income kecil, setoran pajak penghasilannya kecil, dirjen pajaknya vietnam juga
Kapitalisme dan Hukum (was: Re: [Keuangan] Sunat Kuota Bandwidth Flash, Telkomsel Diancam Dilaporkan ke Polisi
--- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Poltak Hotradero hotrad...@... wrote: At 11:06 AM 10/2/2009, you wrote: ... Nah bagaimana dengan Indonesia dengan pengadilannya yang sedemikian bobrok - di mana kontrak antara konsumen dan produsen tidak dihormati? Apakah itu kapitalisme? Tentu saja bukan. Indonesia jelas bukan negara kapitalis. Nggak tau apa jelasnya (Ekonomi Pancasila mungkin?) Indonesia negara dengan landasan keadilan soaial yang berbau sosialis dengan pratek yang sangat amat kapitalistik. Disaat orang kesusahan akibat bencana gempa di Padang, masih tega juga naikan harga yang konon ikut hukum permintaan dan penawaran :-( Salam RM
Re: Bls: [Keuangan] Rakyat, Inilah Total Biaya Pelantikan Wakil Anda di Senayan!
Kalau saya jadi pengusaha rental mobil misalnya, saya lebih senang mereka membelajakan uangnya antara lain buat rental mobil daripada didiemkan dibank mengharapkan bunga :-)', atau diberikan pada fakir miskin yang tanpa diimbangi bertambahnya barang atau jasa. Sebaiknya setiap transaksi uang harus dimbangi dengan bertambahnya barang atau jasa, karena barang atau jasa inilah yang mencerminkan tingkat kemakmuran atau kesejahteraan suatu masyarakat. Jadi, jadilah pengusaha yang berorientasi melayani masyarakat sebanyak mungkin. Makin banyak pengguna barang atau jasa anda, makin makmurlah anda. Uang hanya lewat tangan anda saja untuk dapat memanfaatkan barang atau jasa orang lain seperti di designkan rumah, dibangunkan rumah, dibuatkan mobil...etc yang dibalik itu ada jutaan orang yang bergerak mengharapkan ikut dalam aliran uang. Salam RM --- On Wed, 9/30/09, winarto sugondo sugondo.wina...@gmail.com wrote: From: winarto sugondo sugondo.wina...@gmail.com Subject: Re: Bls: [Keuangan] Rakyat, Inilah Total Biaya Pelantikan Wakil Anda di Senayan! To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Date: Wednesday, September 30, 2009, 8:55 PM Gak Terbalik ya Pak Rachmad? Uang - Barang - Jasa = Ayam - Telur Terbitnya pecahan 2000 meng-isyaratkan apa ya? Apakah ini berarti setiap saya parkir motor di pinggir jalan berarti saya harus membayar 2000 rupiah, padahal gaji saya aja ngga naik 75%. 46 Milyar..Thanx God, untung bukan 4,6 Trilyun. Merekan kan WAKIL kita, kita harus dukung mereka sekalipun harus menyumbangkan seluruh uang kita, kita butuh bantuan mereka, buktinya masyarakat di pulau jawa saja sudah menyerahkan pulaunya kepada penjajahan dalam negeri sampai-sampai porong sidoarjo dibanjiri lumpur, terus pulau jawa semakin tenggelam kedalam laut, kita butuh bantuan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu disana untuk membantu kita, mudah-2an mereka ingat sama kita, Hanya pendapat tidak untuk publikasi dan menyudutkan pihak tertentu. Salam, Winarto Sugondo 2009/9/30 Rachmad M rachm...@yahoo.com Uang hanyalah penghantar terciptanya barang dan jasa. Dengan kata lain uang tidak bisa habis, yang habis adalah barang atau jasa yang menyertai saat uang ditransaksikan :-) Jadi biarkanlah uang berputar ketangan-tangan yang menyumbangkan barang atau jasa seperti tukang spanduk, tukang bunga, suplier makanan minuman, penyedia jasa perhotelan yang terlibat dalam proses pelantikan ini sepanjang pemerintah mampu menjaga nilai uang dari inflasi dan atau defaluasi gak masalah :-) Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.comAhliKeuangan-Indonesia%40yahoogroups.com, rahmat muhajir rahmat_muha...@... wrote: Ini baru pelantikan.gimana kalo udah nanti sudah dilantik. akan lebih besar lagi.. inilah negeriku indonesia andaikan data itu dibuat untuk korban gempa kemarin, mungkin mereka udah ga perlu tinggal di tenda darurat, tapi mau apa lagi,... Dari: Anton MS Wardhana ari@... Kepada: ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.comahlikeuangan-indonesia%40yahoogroups.com Terkirim: Selasa, 29 September, 2009 18:49:50 Judul: [Keuangan] Rakyat, Inilah Total Biaya Pelantikan Wakil Anda di Senayan! http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/09/29/1504516/rakyat.inilah.total.biaya.pelantikan.wakil.anda.di.senayan /Home/Nasional Rakyat, Inilah Total Biaya Pelantikan Wakil Anda di Senayan! SELASA, 29 SEPTEMBER 2009 | 15:04 WIB *Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary* *JAKARTA, KOMPAS.com *†Pelantikan anggota DPR dan DPD periode 2009-2014 pada 1 Oktober mendatang menjadi perhelatan tiga lembaga, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ketiga lembaga itu menganggarkan biaya yang jumlahnya luar biasa besar. Total biaya untuk pelantikan yang hanya akan berlangsung beberapa jam itu mencapai Rp 46,049 miliar. Berikut adalah rincian anggaran yang berasal dari keuangan negara tersebut, bersumber dari Indonesia Budget Centre (IBC): *1. Anggaran KPU: Rp 11 miliar* Angka ini jauh lebih besar dari pelantikan tahun 2004 sebesar Rp 7 miliar, naik sebesar 36 persen. Untuk pelantikan ini, setiap anggota DPR menelan biaya sebesar Rp 15,89 juta. - Biaya menginap di Hotel Sultan selama 4 hari @Rp4,2 juta x 692 orang =Rp 2,9 miliar - Sewa kendaraan @Rp 63 juta x 4 hari =Rp 252 juta - Biaya beli tas @Rp 167.000 x 692 =Rp 115 ,5 juta - Uang saku @Rp 2 juta x 692 =Rp 1,38 miliar - Biaya pakaian penjemputan (jas, jaket, batik, hem) = Rp 149 ,9 juta - Biaya lain-lain Rp 6,22 miliar guna membiayai konsumsi petugas lapangan, biaya transportasi anggota DPR dan DPD. *2. Anggaran DPR/Setjen: Rp 28, 504 miliar* - Perjalanan pindah ke Jakarta @Rp50,35 juta x 560 orang =Rp 28,2 miliar (dana ini dianggap tidak perlu, duplikasi) - Bantuan logistik untuk petugas Polri selama 3 hari
Re: Bls: [Keuangan] Rakyat, Inilah Total Biaya Pelantikan Wakil Anda di Senayan!
Uang hanyalah penghantar terciptanya barang dan jasa. Dengan kata lain uang tidak bisa habis, yang habis adalah barang atau jasa yang menyertai saat uang ditransaksikan :-) Jadi biarkanlah uang berputar ketangan-tangan yang menyumbangkan barang atau jasa seperti tukang spanduk, tukang bunga, suplier makanan minuman, penyedia jasa perhotelan yang terlibat dalam proses pelantikan ini sepanjang pemerintah mampu menjaga nilai uang dari inflasi dan atau defaluasi gak masalah :-) Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, rahmat muhajir rahmat_muha...@... wrote: Ini baru pelantikan.gimana kalo udah nanti sudah dilantik. akan lebih besar lagi.. inilah negeriku indonesia andaikan data itu dibuat untuk korban gempa kemarin, mungkin mereka udah ga perlu tinggal di tenda darurat, tapi mau apa lagi,... Dari: Anton MS Wardhana ari@... Kepada: ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com Terkirim: Selasa, 29 September, 2009 18:49:50 Judul: [Keuangan] Rakyat, Inilah Total Biaya Pelantikan Wakil Anda di Senayan! http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/09/29/1504516/rakyat.inilah.total.biaya.pelantikan.wakil.anda.di.senayan /Home/Nasional Rakyat, Inilah Total Biaya Pelantikan Wakil Anda di Senayan! SELASA, 29 SEPTEMBER 2009 | 15:04 WIB *Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary* *JAKARTA, KOMPAS.com *â Pelantikan anggota DPR dan DPD periode 2009-2014 pada 1 Oktober mendatang menjadi perhelatan tiga lembaga, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ketiga lembaga itu menganggarkan biaya yang jumlahnya luar biasa besar. Total biaya untuk pelantikan yang hanya akan berlangsung beberapa jam itu mencapai Rp 46,049 miliar. Berikut adalah rincian anggaran yang berasal dari keuangan negara tersebut, bersumber dari Indonesia Budget Centre (IBC): *1. Anggaran KPU: Rp 11 miliar* Angka ini jauh lebih besar dari pelantikan tahun 2004 sebesar Rp 7 miliar, naik sebesar 36 persen. Untuk pelantikan ini, setiap anggota DPR menelan biaya sebesar Rp 15,89 juta. - Biaya menginap di Hotel Sultan selama 4 hari @Rp4,2 juta x 692 orang =Rp 2,9 miliar - Sewa kendaraan @Rp 63 juta x 4 hari =Rp 252 juta - Biaya beli tas @Rp 167.000 x 692 =Rp 115 ,5 juta - Uang saku @Rp 2 juta x 692 =Rp 1,38 miliar - Biaya pakaian penjemputan (jas, jaket, batik, hem) = Rp 149 ,9 juta - Biaya lain-lain Rp 6,22 miliar guna membiayai konsumsi petugas lapangan, biaya transportasi anggota DPR dan DPD. *2. Anggaran DPR/Setjen: Rp 28, 504 miliar* - Perjalanan pindah ke Jakarta @Rp50,35 juta x 560 orang =Rp 28,2 miliar (dana ini dianggap tidak perlu, duplikasi) - Bantuan logistik untuk petugas Polri selama 3 hari =Rp 138 juta (duplikasi dengan anggaran Polri) - Biaya protokoler pelantikan = Rp 112 ,5 juta - Honor rohaniawan = Rp 56,2 juta *3. Anggaran DPD/Setjen = Rp 6, 545 miliar (anggaran ini naik sekitar 17 persen atau Rp 949 juta dari DIPA awal sebesar Rp 5,6 miliar)* - Biaya pembuatan PIN @Rp 9 juta x 132 = Rp 1,2 miliar (dinilai terlalu mahal) - Biaya orientasi sebelum dilantik @Rp 22,7 juta x 132 orang = Rp 3 miliar (duplikasi dengan orientasi KPU) - Biaya purnatugas (transport dan akomodasi) @Rp 10,4 juta x 100 anggota =Rp 1,04 miliar - Biaya pengambilan sumpah/janji @Rp 9,8 juta x 132 anggota = Rp 1,3 miliar Dengan total anggaran Rp 46, 049 miliar, maka setiap anggota DPR dan DPD rata-rata menghabiskan Rp 66,54 juta. Koordinator Indonesia Budget Centre (IBC) Arif Nur Alam mengatakan, dari puluhan miliar anggaran tersebut, terdapat beberapa pos yang seharusnya bisa dihemat. Ia mencontohkan, biaya penjemputan dan penginapan bisa dihemat ratusan juta rupiah jika 204 anggota yang berdomisili di Jakarta tak ikut diinapkan di hotel mewah. Pelantikan adalah tahap akhir pemilu sehingga alokasi di Setjen DPR dan DPD tidak perlu terlalu besar. Alokasi yang tinggi ini menunjukkan fungsi anggaran tidak baik dan menyakiti hati rakyat, kata Arif di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9). Menurutnya, pelantikan hanya acara seremonial tanpa pertanggunggugatan atas aset nasional dan aset daerah dari perhelatan yang pernah digelar sebelumnya. [Non-text portions of this message have been removed] = Blog resmi AKI, dengan alamat www.ahlikeuangan-indonesia.com - Facebook AKI, untuk mengenal member lain lebih personal, silahkan join http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045 - Arsip Milis AKI online, demi kenyamanan Anda semua http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com = Perhatian : - Untuk kenyamanan bersama, dalam hal me-reply posting, potong/edit ekor posting sebelumnya - Diskusi yg baik adalah bila
Re: [Keuangan] Logika Eksport
Eksport terpacu menjadi tanda tanya, sebab pasar yang dibanjiri produk cendrung akan membuat harga turun. Ini sudah hukum alamnya begitu. Jadi tetap saja bahwa kestabilan mata uang menjadi hal yang utama. Siapapun yang pegang US$ itu sebenarnya tidak masalah, mau BI atau pengusaha yang menyimpan US$ di luar negeri sama saja, asal keputusan jual beli mata uang mereka sensitif terhadap harga. Pernyataan diatas jelas tidak sama. Jika BI tidak pegang mata uang asing maka nilai rupiah akan sangat mudah di goyang. Sementara jika BI memegang cadangan devisa yang besar tentu tidak mudah menggoyang nilai rupiah. Menggoyang rupiah akan sama sulitnya seperti menggoyang Yuan yang cadangan devisanya sudah begitu besar :-) Dengan kondisi kita saat ini, kita tidak memiliki kemampuan membangun negeri ini walaupun segala SDA dan SDM tersedia di negeri ini. Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Amitz Sekali vertha...@... wrote: Coba pak dipisahkan antara bagus untuk orang-perorang dengan bagus untuk kita semua sebagai anak bangsa. Semestinya keuntungan itu tetap saja berguna bagi semua orang Indonesia karena keuntungan itu nanti dipajakin. Tapi tidak apa lah kalo untuk diskusi kali ini, kalau kita mau anggap keuntungan seperti itu nihil. Untuk pengusaha eksportir memang menjadi bagus karena tadinya dari jumlah barang yang sama cuma dapat 9 M rupiah, sekarang dengan kurs baru dapat 12 M rupiah. Di sini kita setuju. Tapi perlu diingat bahwa selisih 3 M yang diperoleh pengusaha eksportir bukan diperoleh dari luar karena yang diperoleh dari luar tetap saja 1 juta US $. Dengan kata lain 3 M itu adalah perlemahan daya beli orang-orang yang terlibat dalam proses eksport tersebut karena dengan meningkatnya kurs maka harga barang eksport naik sementara gaji tetapnya jumlahnya nggak berubah. Tentu ini tidak akan tahan lama karena tentu mereka juga menuntut penyesuaian yang akhirnya akan berada pada daya beli seperti semula. Ada beberapa hal. Satu, memang keunggulan ekspor (relatif terhadap keadaan sebelumnya, yaitu keadaan A) yg diakibatkan turunnya nilai rupiah (relatif terhadap keadaan A), bisa didapat dari lambatnya kenaikan nominal harga (dalam rupiah) faktor2 produksi (seperti gaji), dengan mengasumsikan pasar faktor produksi yang bebas. Kedua, penarikan kesimpulannya bisa lebih lengkap kalau hubungan sebab akibatnya diperjelas, yaitu penurunan nilai rupiah mengakibatkan dua hal, yaitu memacu ekspor yg akhirnya membuat pengangguran berkurang _dan_ menurunkan daya beli rupiah terhadap barang impor. Konsekuensi dari kedua ini adalah, memang standar hidup jadi turun karena barang impor naik relatif terhadap rupiah, tapi di sisi lain ekspor akan terpacu yang mengakibatkan pelan2 nilai rupiah naik, yang punya akibat melawan turunnya daya beli rupiah terhadap barang impor. Logika yang pak Amitz sampaikan Dengan begitu penjual (yaitu Indonesia) cukup men-quote harga 750 ribu US$ untuk mendapatkan nilai 9 milyar rupiah yang sama, yang artinya Indonesia bisa menjual dengan harga murah (relatif terhadap US$) untuk mendapatkan untung yang sama! Juga nggak kena. Karena yang dibutuhkan bangsa ini untuk bisa import adalah mata uang asing yang tidak diperlukan atau dissimpen di luar negeri oleh para penguusaha. Pemerintah memerlukan mata uang asing itu ditukar dengan rupiah untuk membiayai produksi dalam negeri dan mepersilahkan untuk digunakan importir untuk mengimport barang yang diperlukan. Siapapun yang pegang US$ itu sebenarnya tidak masalah, mau BI atau pengusaha yang menyimpan US$ di luar negeri sama saja, asal keputusan jual beli mata uang mereka sensitif terhadap harga. Kalau sampai pemegang US$ yang rela membeli rupiah tidak sensitif terhadap harga, berarti ini cenderung masalah kepercayaan terhadap Indonesia. Jadi yang harus ditingkatkan adalah kepercayaan terhadap Indonesia, baik kepercayaan ekonomi maupun politik. Dari contoh yang anda berikan maka kecendrungan pembeli di luar negara untuk menawar misalkan 850 ribu saja kan sudah tambah keuntungan 100 ribu wong harga pokoknya turun jadi 750 ribu, ini juga besar sehingga 'pendapatan' pemerintah dari kebutuhan pengusaha akan rupiah juga berkurang dari 1 juta menjadi 850 ribu US $. Tawar menawar itu negosiasi antara 2 sisi. Masa kalah bulet gitu sih setiap kali cost turun? Tambahan lagi, seperti yang sudah saya sebutkan, banyaknya permintaan terhadap rupiah akibat ekspor akhirnya akan menaikkan nilai rupiah juga. Masa setelah naik, tawar menawarnya kalau bulet lagi sih?
Re: [Keuangan] Logika Eksport
Saya maklum kalau ini membuat bingung pak Amitz, hal ini karena pak Amitz tidak memodelkan negara sementara saya mencoba mendekatinya dengan model yang saya yakini kebenarannya yakni pengelolaan keuangan negara sebenarnya tak ubah dengan pengelolaan keuangan keluarga. Ada hala-hal yang besifat income keluarga seperti gajhi bulanan, obyekkan, jualan hasil kebun, jualan kue yang semuanya diukur dengan uang dalam transaksinya dan ada hal-hal internal yang mau diukur pakai uang atau tidakpun boleh seperti makan mangga hasil kebun sendiri, ngepel, cuci baju, setrika etc. Dengan model seperti ini kan mudah sekali misalkan buat apa kita boros air(minyak bumi) sementara di luar keluarga air(minyak bumi) punya harga yang bisa jadi income keluarga. tapi kalau di luar rumah lagi banjir ya air nggak lagi punya harga jadi diaturlah supaya income keluarga bisa terus terjaga untuk bisa beli kebutuhan-kebutuhan yang tak mungkin dibuat keluarga atau sekedar senang aja jajan diluar :-) Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Amitz Sekali vertha...@... wrote: Eksport terpacu menjadi tanda tanya, sebab pasar yang dibanjiri produk cendrung akan membuat harga turun. Ini sudah hukum alamnya begitu. Jadi tetap saja bahwa kestabilan mata uang menjadi hal yang utama. Justru penurunan harga barang ekspor relatif terhadap(yang disebabkan oleh volume ekspor yang besar yang meningkatkan permintaan akan rupiah), itu merupakan indikator keberhasilan kenaikan ekspor Pak. Banyak hal dalam ekonomi efeknya tidak instan pak, perlu waktu untuk merambat. Jadi bukan ekspor banyak langsung berakibat harga turun Pak. Lagipula, pada akhirnya kan gak masalah harga turun selama marginal revenuenya masih lebih besar daripada marginal costnya. Siapapun yang pegang US$ itu sebenarnya tidak masalah, mau BI atau pengusaha yang menyimpan US$ di luar negeri sama saja, asal keputusan jual beli mata uang mereka sensitif terhadap harga. Pernyataan diatas jelas tidak sama. Jika BI tidak pegang mata uang asing maka nilai rupiah akan sangat mudah di goyang. Sementara jika BI memegang cadangan devisa yang besar tentu tidak mudah menggoyang nilai rupiah. Menggoyang rupiah akan sama sulitnya seperti menggoyang Yuan yang cadangan devisanya sudah begitu besar :-) Urusan menggoyang (membuat naik turun yg drastis) rupiah itu lain lagi dengan urusan nilai tukar rupiah yang jatuh. Diskusi terakhir kita masih menyangkut isu baik tidaknya kalau rupiah itu jatuh. Mungkin harus diperjelas dulu apa yang sebenarnya pendapat yang mau bapak bela karena kelihatannya berubah? Kestabilan rupiah? Tinggi rendahnya nilai tukar rupiah? Impor yang murah? Kalau yang saya bela adalah bergunanya kejatuhan rupiah dalam memacu ekspor. Dengan kondisi kita saat ini, kita tidak memiliki kemampuan membangun negeri ini walaupun segala SDA dan SDM tersedia di negeri ini. Terus terang saya masih belum bisa melihat hubungannya Pak. Salam, --- In AhliKeuangan- Indonesia@ yahoogroups. com, Amitz Sekali verthandy@ .. wrote: Coba pak dipisahkan antara bagus untuk orang-perorang dengan bagus untuk kita semua sebagai anak bangsa. Semestinya keuntungan itu tetap saja berguna bagi semua orang Indonesia karena keuntungan itu nanti dipajakin. Tapi tidak apa lah kalo untuk diskusi kali ini, kalau kita mau anggap keuntungan seperti itu nihil. Untuk pengusaha eksportir memang menjadi bagus karena tadinya dari jumlah barang yang sama cuma dapat 9 M rupiah, sekarang dengan kurs baru dapat 12 M rupiah. Di sini kita setuju. Tapi perlu diingat bahwa selisih 3 M yang diperoleh pengusaha eksportir bukan diperoleh dari luar karena yang diperoleh dari luar tetap saja 1 juta US $. Dengan kata lain 3 M itu adalah perlemahan daya beli orang-orang yang terlibat dalam proses eksport tersebut karena dengan meningkatnya kurs maka harga barang eksport naik sementara gaji tetapnya jumlahnya nggak berubah. Tentu ini tidak akan tahan lama karena tentu mereka juga menuntut penyesuaian yang akhirnya akan berada pada daya beli seperti semula. Ada beberapa hal. Satu, memang keunggulan ekspor (relatif terhadap keadaan sebelumnya, yaitu keadaan A) yg diakibatkan turunnya nilai rupiah (relatif terhadap keadaan A), bisa didapat dari lambatnya kenaikan nominal harga (dalam rupiah) faktor2 produksi (seperti gaji), dengan mengasumsikan pasar faktor produksi yang bebas. Kedua, penarikan kesimpulannya bisa lebih lengkap kalau hubungan sebab akibatnya diperjelas, yaitu penurunan nilai rupiah mengakibatkan dua hal, yaitu memacu ekspor yg akhirnya membuat pengangguran berkurang _dan_ menurunkan daya beli rupiah terhadap barang impor. Konsekuensi dari kedua ini adalah, memang standar hidup jadi turun karena barang impor naik relatif terhadap rupiah, tapi di sisi lain ekspor akan terpacu yang
[Keuangan] Menguji Model
Seperti apa yang saya tuliskan terdahulu bahwa mengelola keuangan keluarga juga banyak ragamnya. Ada keluarga yang sederhana hanya mengandalkan gaji bulanan, ada juga keluarga yang tidak lagi bekerja untuk uang tapi bagaimana uang bekerja untuk dirinya. Pun demikian semua tidak bisa menghilangkan sifat dasar dari pengelolaan uang itu sendiri yakni harus ada income untuk keluarga dan ini sama saja untuk negara harus ada income untuk negara sebagai kekayaan kita bersama sebagai anak bangsa. Jika anggota keluarga giat bertransaksi layanan barang dan jasa secara internal dan kita memberinya tanda dengan rupiah atau kupon ini sama saja. Jika kemuadian salah seorang anak (sia A) bertransaksi dengan anggota keluarga lain atau dengan negara lain maka anak itu akan mendapatkan uang. Uang ini bisa disimpen kepala keluarga untuk ditukarkan dengan kupon untuk memenuhi kebutuhan si A dalam keluarga. Bisa juga disimpan di bank atas nama anak (sia A) itu sendiri. Ketika ada anak lain (si B) yang mencoba menukarkan kuponnya pada orang tuanya untuk membeli bahan baku yang harus dibeli dari luar dengan 'uang', si orang tua tidak tersedia 'uang' karena sia A menyimpannya di bank atau diluar keluarga. Kejadian ini tentunya berbeda kalau si A menyimpannya pada ayah. Ayah tidak perlu berhutang untuk memenuhi kebutuhan si B akan 'uang' yang berlaku di luaran. Kupon ini akan digunakan lagi oleh A manakala ia berhasil menjual lagi hasil produknya keluar keluarga. Demikian seterusnya. Model dasar ini tidak akan berubah, bagaimanapun juga bentuk derivative transaksi yang mungkin bisa direkayasa manusia. Dan ini bisa menjelaskan uang parkir diluar negeri itu masalah bagi bangsa ini. Salam RM
[Keuangan] Re: Kemakmuran dan perdagangan (was: Logika industri vs. produk Cina
Tentu saja saya tidak dalam posisi mengeluh karena barang itu sudah terbeli. Penghasilan dolar pengeluaran rupiah, inipun sudah terjadi pada istri saya yang bergerak di oil gas. Tentunya tulisan disini bukan dalam artian hanya fokus pada kemampuan keluarga sendiri untuk bermanufer di tengah goncangan bertubi masalah ekonomi dinegeri ini. Tapi bagaimana semua membawa kebaikan bagi sesama warga negara tercinta negeri ini. Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Poltak Hotradero hotrad...@... wrote: At 12:37 PM 3/27/2009, you wrote: Didalam perubahan angka kurs tukar sebenarnya ada banyak korban meskipun ada juga sedikit spekulan yang diuntungkan. Beberapa bulan yang lalu rupiah masih dikisaran 9.000 saya beli Canon Kit 450D DSLR seharga 6,3 juta untuk anak saya, namun hari ini ketika dolar ada dikisaran 12.000 harganya 7,7 juta. Adakah perubahan di penghasilan tetap saya ? Anda mau beli kamera seharga Rp. 6,3 juta untuk anak anda - dan anda masih mengeluh? Apa iya hidup-mati anda sedemikian tergantung pada kamera itu? Apa iya anda tidak bisa menyesuaikan diri? Kalau anda ingin kenyamanan anda dalam mengkonsumsi benda dalam harga US Dollar menjadi tidak terganggu sedikitpun -- seharusnya ada menghasilkan sesuatu yang dibayar dalam US Dollar. Penerimaan US Dollar untuk pengeluaran dalam US Dollar. Masuk akal kan? Bila tidak, berarti anda cuma cari penyakit sendiri. Beberapa proyek besar terpaksa terhenti, menghasilkan begitu banyak pengangguran dari tingkat insinyur sampai tukang sapu. Hal-hal seperti ini berulang ketika KENOP, ketika 97/98 dan memang masyarakat akan terus berdaptasi dengan nilai baru dengan menghalalkan segala cara untuk menyambung hidup. Akhirnya korupsipun jadi hal yang biasa mengingat harapan bahwa naiknya jabatan sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan tidak pernah tercapai akibat devaluasi dan inflasi inikah rupa pengelolaan keuangan bangsa ini ? Satu-satunya pihak yang bisa menciptakan inflasi adalah pemerintah.
[Keuangan] Re: Kemakmuran dan perdagangan (was: Logika industri vs. produk Cina
--- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Poltak Hotradero hotrad...@... wrote: At 01:10 PM 3/27/2009, you wrote: Tentu saja saya tidak dalam posisi mengeluh karena barang itu sudah terbeli. Kalau sudah terbeli, berarti tinggal dimanfaatkan saja sebaik-baiknya. Kebahagiaan tidak terukur dalam mata uang dan besaran moneter apapun. Jadi anda bisa bahagia dengan benda semurah atau semahal apapun. Kalau ternyata ada yang bisa membeli dengan harga lebih murah - berarti itu kebahagiaan orang lain. Kebahagiaan anda sendiri tidak berkurang kan karena orang lain berbahagia? Penghasilan dolar pengeluaran rupiah, inipun sudah terjadi pada istri saya yang bergerak di oil gas. Tentunya tulisan disini bukan dalam artian hanya fokus pada kemampuan keluarga sendiri untuk bermanufer di tengah goncangan bertubi masalah ekonomi dinegeri ini. Tapi bagaimana semua membawa kebaikan bagi sesama warga negara tercinta negeri ini. Kita mungkin memang kurang jualan sesuatu yang bisa dibayar dalam US Dollar. Kalaupun ada, biasanya hanya hasil bumi (yang nilai tambahnya rendah). Mungkin karena orang kita malas. Kalau pintar sih masih nggak apa-apa. Lha bagaimana kalau sudah bodoh masih ditambah malas juga...? Lha kan nggak semua bisa kerja yang berorientasi pada dolar, emang siapa yang nyiapkan bangunan Apartemen, Mall, Hotel-hotel yang tersebar di seantero Indonesia :-) Mungkin Bang Poltak nikmat saja ke Malang, ngadain seminar dan nginep di hotel Santika Malang, lha yang bikin bangunan itukan bagian saya yang dibayar dengan rupiah :-) Salam RM
[Keuangan] Logika Eksport was : Re: Kemakmuran dan perdagangan
--- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, arianro pantun daud arianro...@... wrote: Kalau depresiasinya rupiahnya sehat sebenarnya cukup banyak yang diuntungkan tidak hanya spekulan, petanipun mendapat keuntungan dari hal ini. Dengan turunnya nilai mata uang maka tentu ada komoditas kita yang mempunyai daya saing lebih baik, proyek2 yang dahulu secara ekonomi tidak menguntungkan sekarang mungkin menjadi visible dan lainnya. Rgds, Arianro Logika eksport itu kan senbenarnya sederhana saja. Kalau anda jualan ke luar negeri senilai 1 juta US $ dan anda nggak butuh dolar karena segala biaya operasional dan belanja anda dalam rupiah maka otomatis rupiahnya jadi cadangan devisa. Karena yang anda butuhkan rupiah dan dolarnya boleh disimpen sama yang nerbitkan rupiah. Naik turunnya kurs tidak berpengaruh terhadap pendapatan negara yang 1 juta US $ tadi malah yang terjadi pembeli diluar negeri malah minta harga diturunkan dari 1 juta US $ karena kurs tadi, ia hanya berpengaruh terhadap pengupahan yang lebih rendah karena tadinya 1 juta x 9000 = 9 Milyar rupiah menjadi 12 Milyar rupiah dengan kurs 12.000. Dan pada akhirnya akan menaikkan upah sehingga daya beli orang-orang yang terlibat pada kegiatan eksport tersebut kembali ke angka normal atau angka sebelumnya. Jadi jelas bahwa paradigma yang didengungkan selama ini kurs murah untuk meningkatkan daya saing sebenarnya adalah proses pembodohan oleh orde baru yang nggak mampu menahan nilai rupiah. Salam RM
Re: [Keuangan] Logika Eksport
Coba pak dipisahkan antara bagus untuk orang-perorang dengan bagus untuk kita semua sebagai anak bangsa. Untuk pengusaha eksportir memang menjadi bagus karena tadinya dari jumlah barang yang sama cuma dapat 9 M rupiah, sekarang dengan kurs baru dapat 12 M rupiah. Tapi perlu diingat bahwa selisih 3 M yang diperoleh pengusaha eksportir bukan diperoleh dari luar karena yang diperoleh dari luar tetap saja 1 juta US $. Dengan kata lain 3 M itu adalah perlemahan daya beli orang-orang yang terlibat dalam proses eksport tersebut karena dengan meningkatnya kurs maka harga barang eksport naik sementara gaji tetapnya jumlahnya nggak berubah. Tentu ini tidak akan tahan lama karena tentu mereka juga menuntut penyesuaian yang akhirnya akan berada pada daya beli seperti semula. Korban disini adalah orang-orang yang bergaji tetap seperti PNS, ABRI dan pensiunan. Mereka tidak mudah mendapatkan perubahan gaji seperti di swsasta. Oleh karenanya kemudia terlalu banyak PNS, ABRI yang ngobyek bahkan korup. Meningkatnya pengalaman, pendidikan, jabatan tidak sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan karena termakan devaluasi dan inflasi yang tinggi. Logika yang pak Amitz sampaikan Dengan begitu penjual (yaitu Indonesia) cukup men-quote harga 750 ribu US$ untuk mendapatkan nilai 9 milyar rupiah yang sama, yang artinya Indonesia bisa menjual dengan harga murah (relatif terhadap US$) untuk mendapatkan untung yang sama! Juga nggak kena. Karena yang dibutuhkan bangsa ini untuk bisa import adalah mata uang asing yang tidak diperlukan atau dissimpen di luar negeri oleh para penguusaha. Pemerintah memerlukan mata uang asing itu ditukar dengan rupiah untuk membiayai produksi dalam negeri dan mepersilahkan untuk digunakan importir untuk mengimport barang yang diperlukan. Rupiah hanya perantara diantara kita saja pak. Kalau perlu rupiah kita sebut sebagai kupon internal saja, bahkan kalau kita mau gotong royong dengan tanda bukan uang juga bisa selama ada barang yang di jual keluar negara dan bisa dipakai untuk beli sesuatu dari luar negara. Dari contoh yang anda berikan maka kecendrungan pembeli di luar negara untuk menawar misalkan 850 ribu saja kan sudah tambah keuntungan 100 ribu wong harga pokoknya turun jadi 750 ribu, ini juga besar sehingga 'pendapatan' pemerintah dari kebutuhan pengusaha akan rupiah juga berkurang dari 1 juta menjadi 850 ribu US $. Jadi logika orde baru jelas ngawur Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Amitz Sekali vertha...@... wrote: Naik turunnya kurs tidak berpengaruh terhadap pendapatan negara yang 1 juta US $ tadi malah yang terjadi pembeli diluar negeri malah minta harga diturunkan dari 1 juta US $ karena kurs tadi, ia hanya berpengaruh terhadap pengupahan yang lebih rendah karena tadinya 1 juta x 9000 = 9 Milyar rupiah menjadi 12 Milyar rupiah dengan kurs 12.000. Dan pada akhirnya akan menaikkan upah sehingga daya beli orang-orang yang terlibat pada kegiatan eksport tersebut kembali ke angka normal atau angka sebelumnya. Tolong jangan dicampur adukkan Pak antara proses tawar menawar dengan mekanisme pertukaran uang ini. Meskipun sebenarnya tidak akan mempengaruhi urutan logikanya, tapi jadi bikin bingung pembaca Pak. Bagus dong kalau 1 juta US$ omzet yang tadinya cuma bisa ditukarkan dengan uang 9 milyar rupiah, jadi bisa ditukarkan dengan uang 12 milyar rupiah! Dengan begitu penjual (yaitu Indonesia) cukup men-quote harga 750 ribu US$ untuk mendapatkan nilai 9 milyar rupiah yang sama, yang artinya Indonesia bisa menjual dengan harga murah (relatif terhadap US$) untuk mendapatkan untung yang sama! Ekspor terus bertambah, dan bertambah. Orang yang menukar US$ untuk mendapatkan rupiah jadi lebih banyak, yang artinya permintaan terhadap rupiah naik, yang berarti mata uang rupiah menguat. Akibatnya harga barang ekspor (dalam US$) terpaksa harus dinaikkan sampai ke titik termahal yang rela dibeli pembeli. Tercapailah kesetimbangan. Kesetimbangan ini dipengaruhi juga oleh mata koin yang satunya lagi, yaitu aktivitas impor. Jadi jelas bahwa paradigma yang didengungkan selama ini kurs murah untuk meningkatkan daya saing sebenarnya adalah proses pembodohan oleh orde baru yang nggak mampu menahan nilai rupiah. Lebih tepatnya, pada suatu titik waktu, kemampuan ekspor Indonesia begitu parah atau minimnya, dan impor begitu besarnya, sampai2 titik kesetimbangannya di nilai rupiah yang rendah sekali (relatif terhadap mata uang lain). Tapi masih tidak sepenuhnya salah kalau nilai rupiah yang rendah otomatis meningkatkan daya saing. Salam,
[Keuangan] Impor/Ekspor bebas
Sebenarnya yang menjadi pertanyaan penting yang saya lihat belum dibicarakan adalah, apakah impor/ekspor bebas lebih baik dibandingkan impor/ekspor yg dibatasi? Tentu saja eksport import bebas jauh lebih baik. Ibarat sebuah rumah tangga, tentu akan lebih bahagia jika di pasar tersedia banyak macam dan ragam barang dengan harga mulai yang murah sampai yang mahal sesuai dengan kebutuhan dan isi kantong kita. Negarapun juga begitu, namun tetap saja bahwa sebuah keluarga tak akan membiarkan dirinya terlilit hutang karena tawaran barang dan jasa yang ada dihadapannya begitu banyak ragamnya. Meskipun semua itu juga bisa didapat dengan cara menggosok kartu kredit. Harus dipilah-pilah sesuai kebutuhan dan sebisa semua kebijakkan yang diambil memiliki kemungkinan manambah stock of money keluarga, meski tidak semuanya begitu. Harus punya banyak kiat untuk menambah dan tentu akan lebih bahagia lagi jika uang ditangan juga besar. Beli pakai kartu kredit belum jatuh tempo sudah kita lunasi dan terbebas dari bunga :-) Salam RM
Indonesia dan China was : Re: [Keuangan] Teori konspirasi (lagi?) *sigh*
Sekarang kita lihat bagaimana negara berperan dalam pengelolaan kekayaan kita bersama. Indonesia untuk membangun jalan yang sebenarnya segalanya tersedia di bumi Indonesia memerlukan pinjaman luar negeri untuk konsultan, untuk perjalanan kunjungan luar negeri, untuk studi banding, untuk hal-hal lain yang secara prinsip sebenarnya nggak diperlukan mata uang asing. Tapi inilah Indonesia. Sebagian besar pinjaman kita pakai buat beli alat, jalan-jalan dan bayar tenaga dari luar, akibatnya pinjaman itu hanya sedikit saja yang jadi cadangan devisa. Padahal dalam pengoperasian pinjaman itu, apakah itu jalan tol, alat-alat telekomonikasi, mall, apartemen semua cuma ngumpulin rupiah dari tangan masyarakat yang tentunya harus ditukarkan mata uang asing untuk bayar hutang akibatnya kebutuhan mata uang asing meningkat dan rupiah tak tertahankan nilainya. Ini berbeda 180 derajat dengan pola China. Salam ' RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Rachmad M rachm...@... wrote: Sebetulnya apa yang disampaikan P Nazar tidak berlebihan. China menerapkan dagang untung kecil jumlah banyak akan besar juga nantinya. China juga tidak perduli bahwa barang dimaksud bisa dijual berlipat kali di luar China karena yang diperlukan adalah sen demi sen yang dikalikan dengan item dan jumlah barang dan jadi tambahan devisa China. Kalaupun yang jual atau yang punya merek senang, mereka akan membawa mata uang asing ke China untuk memperbesar kapasitas produksi barangnya dengan harga murah untuk bisa dijual berlipat diluar China. Membawa mata uang asing inilah tambahan devisa bagi China tanpa syarat dan bunga cem macem. Salam RM
Re: [Keuangan] Teori konspirasi (lagi?) *sigh*
Sebetulnya apa yang disampaikan P Nazar tidak berlebihan. China menerapkan dagang untung kecil jumlah banyak akan besar juga nantinya. China juga tidak perduli bahwa barang dimaksud bisa dijual berlipat kali di luar China karena yang diperlukan adalah sen demi sen yang dikalikan dengan item dan jumlah barang dan jadi tambahan devisa China. Kalaupun yang jual atau yang punya merek senang, mereka akan membawa mata uang asing ke China untuk memperbesar kapasitas produksi barangnya dengan harga murah untuk bisa dijual berlipat diluar China. Membawa mata uang asing inilah tambahan devisa bagi China tanpa syarat dan bunga cem macem. Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, harri priyono harri3...@... wrote: menurut saya, komentar pak nazar tdk terlalu berlebihan. arus barng masuk ato keluar bukankah ats izin pemerintah yang mengatur? selama ada permintaan atas penawaran barang2 akan ttp ada,bukan? isu yang lbh utama apakah barang2 produksi dalam negeri mampu memenangi persaingan bisnis saat ini? tq Amitz Sekali wrote: Maaf tapi dari tulisan Pak Nazar, kelihatan sekali karakteristik lingkungan pergaulan dan diskusi Pak Nazar. Saya sungguh menyarankan Pak Nazar untuk bergaul dengan lebih banyak kalangan, minimal untuk menambah wawasan. Pertanyaan2 dan komentar2 Pak Nazar kadang2 memprihatinkan. . Barang buatan Cina banyak masuk ke pelosok nusantara karena harganya murah. Tidak perlu kerjasama apapun. --- In AhliKeuangan- Indonesia@ yahoogroups. com , nazar nazartebo@ .. wrote: Hmm, sedikit pertanyaan saya. Barang2x cina ini bisa masuk ke pelosok2x nusantara, apakah karena keahlian pelaku2x bisnisnya atau ada peran serta pemerintah cina melalui kedubes2xnya? Saya sangat yakin bahwa keikutsertaan pemerintah cina mempunyai peran yang sangat besar dalam kesuksesan pembisnis cina tersebut. Salam nazar on: Tebo-jambu. New Email addresses available on Yahoo! Get the Email name you#39;ve always wanted on the new @ymail and @rocketmail. Hurry before someone else does! http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/aa/
Re: [Keuangan] Ditekan? Balik tekan dong!
Logika sederhana saja pak. Selama masih banyak mata uang yang beredar berdasarkan kedaulatan negara penerbit, maka nasib pengguna mata uang itu ditanggung bersama, utamanya sesama warga negara penerbit mata uang tersebut. Menipisnya cadangan devisa RI yang nanggung seluruh pengguna mata uang rupiah tanpa terkecuali. Jadi mau tidak mau pemerintah harus membuat kebijakkan yang sebisa mungkin menambah terus cadangan devisa. Kalau mampu malah seperti cadangan devisa china saat ini kalau sudah banyak terus invest di negara lain biar nambah terus cadangannya. Kebijakkan yang sederhana itu misalnya, apakah pemerintah akan membiarkan saja setiap warga negaranya untuk berpindah tempat di gerakkan oleh sebuah motor bakar apakah itu bernama mobil (china), motor(china), bajaj(india) dsbya. Mungkin bagi individu itu dinilai murah, tapi sebagai pemerintah harusnya mikir bahwa SDA berupa Crude Oil itu berpotensi mendapatkan cadangan devisa ketimbang habis diahmburkan di kemacetan lalu lintas. Demikian juga manajeman membawa barang. Apakah kita akan terus gunakan truck-truck besar yang menghamburkan BBM dan juga kerusakan jalan Trans Sumatera, Pantura, Trans Kalimantan yang semua didanai pinjaman atau dipilih cara lain lewat rel atau laut :-) Kebijakkan publik jangka menengah dan panjang inilah yang harus terlihat dipikirkan oleh pemerintah negara yang mengerti hidup bernegara. Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Amitz Sekali vertha...@... wrote: Pak Rachmad, Mana yang perlu diimpor dan mana yang tidak perlu diimpor pertimbangannya seperti apa? Pertimbangan jangka panjang dan menengah itu contohnya seperti apa? Apakah ini sebenarnya masih suatu keinginan untuk mengurangi ketergantungan kepada negara tetangga? Saya pikir, ending-nya Romeo and Juliet akan berbeda kalau saja orang tua mereka tidak terobsesi dengan menghilangkan ketergantungan. Andai saja orang tua mereka membiarkan anaknya menikah sehingga mereka saling tergantung satu sama lain, Romeo dan Juliet akan hidup bahagia, dan keluarga itu pelan2 terpaksa belajar hidup damai, dan akhirnya menyatukan kekuatan jadi kartel mafia nomor 1 di kota itu :-). From: Rachmad rachm...@... To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Sent: Saturday, March 21, 2009 8:16:57 PM Subject: Re: [Keuangan] Ditekan? Balik tekan dong! Harus dipilah, mana yang benar2 perlu di import mana yang tidak dan pertimbanganya bukan sekedar harga namun juga pertimbangan jangka menengah dan panjang. Salam RM Sent from my BlackBerry Wireless Handheld -Original Message- From: Amitz Sekali vertha...@yahoo. com Date: Sat, 21 Mar 2009 06:02:58 To: AhliKeuangan- Indonesia@ yahoogroups. com Subject: [Keuangan] Ditekan? Balik tekan dong! Anda takut ditekan luar negeri? Daripada mencegah produk yg lebih murah/baik masuk ke Indonesia (yg berarti ketergantungan Indonesia) dan ngotot menghabiskan sumber daya membuat produk yg sama yg lebih mahal/jelek, lebih baik menciptakan produk lain yg lebih murah/baik untuk diekspor ke luar negeri (yg berarti ketergantungan negara lain terhadap Indonesia). Dengan begitu Indonesia bisa balik menekan luar negeri. Hasil akhirnya semua negara sama2 diuntungkan, sebab untuk daya beli yang sama, barang yang bisa dikonsumsi lebih murah/baik. Tambahan lagi, negara2 jadi segan untuk sedikit2 perang karena ketergantungan antar negara yang makin tinggi. Obsesi yang berlebihan bahwa segala sesuatunya harus buatan sendiri meskipun lebih mahal dan jelek, terus terang rasanya memprihatinkan. Kalau misalnya berbisnis dengan gaya seperti ini, jangan harap bisa maju kecuali semua kompetitor sama culunnya. Sikap begini seperti orang yang ngotot berusaha mencukur rambutnya sendiri karena tidak rela satu2nya ahli cukur di kota itu mendapatkan keuntungan. Bisa sih potong sendiri, tapi... [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed]
[Keuangan] Dialog Imajiner BK-JFK
Menanggapi renungan 17 agustusan saya, tiba-tiba JFK berusaha menemui BK. maka terjadilah arahan JFK sebagai berikut : Kemudian JFK datang ke Bung Karno. maaf bung, anda tidak bisa cuman berpatokan dengan angka eksport-import. Anda juga harus perhatikan Capital Account yang keluar masuk dimana akhirnya secara total lebih banyak dollar yang keluar dari pada yang masuk (Negatip Balance of Payment) karena yang membuat eksport anda besar adalah uangnya Uncle Sam maka Uncle Sam berhak menikmati profit untuk berleha-leha di tepian Danau Lake Tahoe di California sambil mengibas-ngibaskan greenback yang didapat dari Indonesia:). Selain itu juga you punya banyak hutang sehingga harus bayar interest ke negara2 pengutang yang membuat uang dari eksport lu habis dan nilai rupiah lu menggelepar- gelepar. Kalau dilihat dari nilai eksport pun, nilai current account anda banyak berkurang karena you terlalu banyak pakai service dari luar negeri hingga lu punya deficit di balance on service. Lagi pula lu mau bayar expatriate berkali lipat dari gaji lokal. Apa nggak ada keluaran universitas lu yang bisa menggantikan para ekspatriate tersebut:). Kemudian BK nyahut lagi sama JFK BK : Kami perlu Nation Building, kami perlu Character Building agar masyarakat kami tahu benar memanfaatkan kekayaan alam Indonesia sepenuhnya untuk kesejahteraan bangsa Indonesia JFK : Caranya ? BK : Beberapa putra-putri terbaik kami mondok dan menuntut ilmu di negeri anda. JFK : (sambil berbisik ditelinga BK) Anak-anakmu kami beri keleluasan kartu kredit sampai 50.000.000 rupiah, padahal gajinya cuma 10.000.000. Jadi maaf ya, kalau mereka cuma bisa belanja 5.000.000 saja perbulan yang 5.000.000 lagi buat bayaran cicilan minimum 10 %. jadi 5.000.000 lagi gaji anak-anak saya. Kasihan anak-anak saya nggak sekaya negeri mu yang apa-apa ada jadi anakku biar main di keuangan aja deh. BK : Pandai kali anda menjajah kami, tanpa bisa kami lawan pakai bambu runcing JFK : Kami tidak menjajah, putra-putri anda yang menginginkannya. BK pun termenung JFK benar anak-anakku telah menjadi MAFIA BERKELEY Salam RM http://rachmad.kuyasipil.net/
[Keuangan] Maaf Bung, Kami Memang Sontoloyo
Jika saya lihat grafik diatas, maka saya akan teringat lagi pada tulisan Bung Karno tahun 1933. Ya tahun 1933 adalah 75 tahun yang lalu. Dan jika si Bung jumpa saya, maka ia akan bilang, Hai koe RM, bukankah kau bisa pakai komputer, koe bisa hitung itu berapa kita punya ekspor dan berapa kita punya impor. Maka dengan excel akan saya hitung bahwa pada periode 97 hingga 2004 kita sudah ekspor 415.9 sementara kita impor 230,2. dan kalau ikut cara si Bung hitung saya juga akan jelaskan sudah ada penurunan dari yang bung hitung. Bukankah dulu 220 % dan sekarang cuma 181 %. Ternyata si Bung masih belum puas pada jawaban saya, Bukan itu RM, hanya dari periode itu you mustinya punya cadangan devisa 185,7 Milyar dolar. Berapa cadanganmu sekarang ? Tergagap-gagap saya jawab 31,18 bung pada tahun 2005. Dengan hutang 137 Milyar dolar pada tahun 2004 dari 150,6 pada tahun bererti kami sudah bayar 13,6 Milyar Bung .. Koe masih terjajah, 185,7 bisa bayar lunas koe punya utang sontoloyo Sekedar renungan 17 agustus 2008 Grafik ada di : http://rachmad.kuyasipil.net/ Salam RM
[Keuangan] Re: Coba Main game seemcity atau city builder
Saya justru lebih menyederhanakannya lagi hanya satu dan kalau ada sejuta juga gak apa-apa :-) Kesalahan mendasar terletak pada asumsi bahwa uang itu lekat dengan barang. Jika mata uang itu terbuat dari emas dan segala yang dijual belikan adalah 'hanya' emas itu maka asumsi anda jadi benar. Masalahnya 'uang' itu hanya suatu penghantar saja terhadap barang. Nilainya tidak melekat pada barang yang diperdagangkan. Ini berarti bahwa uang yang selama setahun ada di dompet saya sejumlah 100.000 akan tetap 100.000 pada akhir tahun. Sedangkan uang 100.000 yang setiap harinya berpindah tangan (sebagai alat transaksi) ada 365 barang senilai @ 100.000. Dan bank seharusnya tetap akan mencatat 365 kali 100.000 barang itu walau uang yang beredar hanya 100.000. Apalagi di jaman modern ini dimana orang belanja tanpa uang hanya masalah catatan saja yakni kartu debit. Ini uraiannya akan panjang :-) Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Bali da Dave [EMAIL PROTECTED] wrote: Katakan uang 100.000 yang saya pinjam adalah untuk usaha konsumsi ayam goreng karyawan bank. Sehari saya kirim 10.000 dengan keuntungan 10 % atau 1.000 masuk rekening saya. Pada akhir tahun kalau bank itu buka terus, di rekening saya sudah tercatat 1.000 x 365 atau 365.000. tanpa harus mematikan usaha si B. Kelihatannya bapak belum memasukkan dalam pikiran bapak bahwa ini asumsi adalah penyederhanaan. Kalau saya cuma batasi pada 2 pengutang dan satu bank, analisanya lebih gampang. Kalau mau real time, efek crash dan bangkrutnya bakalan lama (sama seperti crash dan boom industri finansial. Bank Amerika juga dari sejak sejarah mereka selalu ada krisis perbankan dalam waktu lama. Semakin mereka mengerti, semakin lama jarak waktu antar krisis perbankan yang mereka alami. Kalau menurut saya, analisis bapak masih belum memasukkan kenyataan bahwa HANYA BANK yang bisa menciptakan uang - atau lebih tepatnya peminjam yang menciptakan uang, dan hanya boleh lewat bank. Lewat jalan lain, namanya penipuan. Bapak bilang masalahnya dimana mencari yang 40,000 lagi TEPAT sekali... TIDAK BISA sebab tidak ada uang baru yang diciptakan lagi (sebab partisipannya hanya ada 2 peminjam) INI MASALAHNYA Dalam kenyataan, tentu partisipannya bukan cuma dua, tapi ratusan bahkan jutaan peminjam. Peminjam satu periode tertentu bisa ditutupi dari peminjam periode berikutnya. Masalah besar timbul bila seperti dalam krisis... banyak peminjam atau ada satu peminjam besar yang defaultnya jumlah besar (misalnya bear stern, bank northern rock di UK, atau lembaga finansial lainnya Mereka-mereka inilah yang termasuk dalam kelompok B... kelompok gagal. Secara prinsipil mereka itu sudah bangkrut... Lalu pemerintah mem-bail out mereka. Caranya bagaimana? Ciptakan uang baru lagi... Atau ambil uang investor luar negeri (yang mana ini adalah analisa lanjutan yang sudah masuk tahap RUMIT).. Orang bilang... kalau menyederhanakan persamaan bisa menggambarkan BIG PICTURE... start from that... (maklum, dulu pernah belajar fisika dan matematika sebisa mungkin disederhanakan... KISSS katanya... keep it simple... Student... he.. he [Non-text portions of this message have been removed]
[Keuangan] Re: Coba Main game seemcity atau city builder
--- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Bali da Dave [EMAIL PROTECTED] wrote: del... Kembali lagi pada BIG PROBLEM Number ONE SUKU BUNGA PINJAMAN. Anggaplah seluruh dunia ini cuma ada 2 peminjam, dan cuma satu bank. Bank memberi pinjaman 100,000 rupiah pada masing-masing peminjam A dan peminjam B. Suku bunganya 20%. Jadi pada awal tahun Bank menciptakan uang 200,000. Pada akhir tahun Bank mengharapkan uang balik 240,000. Dalam sistem dimana hanya Bank berhak menciptakan uang, dan peminjam A maupun peminjam B tidak bisa menciptakan uang... kira-kira apa yang terjadi? Dalam sistem ini hasil akhirnya jelas... Hanya satu (entah A atau Entah B) yang bisa bertahan hidup. A hidup dan B bangkrut, atau B hidup dan A bangkrut. Lalu bagaimana hubungannya dengan POTENSI? Sistem Pinjaman BERBUNGA... tidak ada hubungannya dengan potensi. Potensi A dan Potensi B bisa saja lebih besar dari 120,000 (entah ayam, kambing atau pesawat terbang). Tapi karena mereka tidak bisa menciptakan uang interest untuk membayarkannya kepada bank, maka tidak perduli mereka menciptakan 3juta ayam atau 100 pesawat terbang, salah satu HARUS Bangkrut di akhir tahun. Dengan demikian, negara-negara maju selalu berupaya memperkecil suku bunga pinjaman (5%, atau bahkan negara jepang yang selalu mengupayakan suku bunga 0%). Bukan cuma untuk menekan inflasi... tapi supaya jangan terlalu banyak acara bunuh-bunuhan yang tidak sehat. . del Rasanya ada yang salah asumsi dalam pandangan ini. Karena hanya ada satu bank yang nerbitkan uang 200.000, maka ada masalah ketika harus dikumpulkan uang 240.000. Dari mana yang 40.000 ? Katakan uang 100.000 yang saya pinjam adalah untuk usaha konsumsi ayam goreng karyawan bank. Sehari saya kirim 10.000 dengan keuntungan 10 % atau 1.000 masuk rekening saya. Pada akhir tahun kalau bank itu buka terus, di rekening saya sudah tercatat 1.000 x 365 atau 365.000. tanpa harus mematikan usaha si B. Salam RM
[Keuangan] Re: Very costly?
Bisa sarapan dipasar ? Kenapa tidak, berikut adalah pasar modern Bumi Serpong Damai. Mungkin bisa memberikan harapan bahwa kedepan pasar- pasar seperti ini perlu di perbanyak. Album Pasar Modern http://rachmad.kuyasipil.net/?page_id=167 Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Hok An [EMAIL PROTECTED] wrote: Saya sama sekali tidak setuju bahwa anggaran Rp. 50 trilliun untuk memperbaiki 13.000 pasar traditional terlalu mahal. Harusnya malah dilipat gandakan. Pemerintah justru saat ini perlu ekspansi anggaran untuk memperbaiki infrastruktur. Salah satu yang penting justru pasar. Pasar traditional mempunyai banyak fungsi. Sebagai pusat perdagangan pasar didaerah tropis panas sebetulnya memerlukan infrastruktur yang kuat. Barang yang diperdagangkan seperti ikan, buah dan sayur kadang2 cepat rusak. Pasar memerlukan sistem pembuangan sampah dan kebersihan yang baik. Dikita ada juga pasar2 yang bersih. Kebersihan pasar bisa menjadi indikator pertama. Tempat2 yang agak dekat seperti Samarinda dan Balikpapan bisa beda sekali. Yang satu tertib yang lain cukup berantakan. Bagaimana mau jual produk lokal kalau pasarnya berantakan? Di Singapura dan Malaysia pasar masih mampu bersaing dengan mal. Siapa yang kesana silahkan makan di pasar dan bisa menyaksikan bahwa kepasar kita bisa mendapatkan produk lokal, menikmati makanan yang hanya ada disitu dan sedikit omong2 dengan pedagang2 yang tidak ter-gesa2. Pasarnya adalah pusat komunikasi. Tetapi PEMDA2 kita rupanya mau memindah lokasi komunikasi ke mal. Salam Hok An http://www.thejakartapost.com/news/2008/06/18/traditional-market- revamp-039very-costly039.html Friday, June 20, 2008 1:13 PM Traditional market revamp 'very costly' Novia D. Rulistia , The Jakarta Post , Jakarta | Wed, 06/18/2008 10:44 AM The country needs in excess of Rp 50 trillion (US$5.35 billion) to increase the competitiveness of more than 13,000 traditional markets amid a rapid growth of modern markets, Asparindo says. The Association of Traditional Market Managers' (Asparindo) chairman Joko Setyanto said Tuesday the sum was unrealistic as annual expenditures on the revitalization of traditional markets amounted to just 5 percent of the proposed figure. The money is not available. Local governments now expect help from the central government, which in turn refuses to take all the responsibility amid this decentralization era, he said on the sidelines of Asparindo's national meeting. He said the funding was usually generated from regional revenue (PAD) and regional budgets. City-owned market operators, or PD Pasar Jayas (PDs), have a combined yearly renovation budget, generated from either internal cash or third parties, equal to 20 percent of the suggested amount. According to the state budget, the government this year has allocated Rp 140 billion for the construction and renovation of 100 traditional markets, up from Rp 100 billion in 2007. There are approximately 13,000 traditional markets throughout the nation, 70 percent of which are in dire condition. There are currently 15 PDs, spread mostly throughout big cities, including Greater Jakarta, Bandung and Surabaya. During the meeting, Asparindo signed a memorandum of understanding with state lender Bank Rakyat Indonesia (BRI) to soften the requirements for small entrepreneurs and suppliers to get credit. Trade Minister Mari Elka Pangestu said the central government was considering providing funds to support the industry's development through a special allocation fund (DAK). DAKs, along with general allocation funds (DAUs), are allocations from the central government's annual state budget for local governments. The government is developing other measures in addition to providing financial assistance, Mari said. Another way to light up traditional markets is by establishing a corridor connecting one market to another so that they form a network and can complement each other via their own specialities, such as art markets, fish markets or handicraft markets, she said. The ministry's director for market management, Gunaryo, said the ministry had surveyed market potential and had offered data to the Jakarta government in April. We have also mapped similar potencies in Pekalongan and Solo in Central Java, he said. The government issued a presidential regulation in 2007, which, among other things, restricts the expansion of modern retailers, including supermarkets, hypermarkets and convenience stores, in certain zones.
[Keuangan] Re: Ekonomi Abu-abu dan Penyelundupan (was: Statistik
Pak Hok An, Kalau mau dilihat begitu sih kelihatannya agak benar, karena dari perjalanan saya kedaerah-daerah seperti Sinabang, Meulaboh, Ranai- Natuna, Balikpapan, Tenggarong, Menado, Ternate harga kebutuhan makan mirip-mirip bahkan sesekali terasa lebih mahal dari Jakarta. Kekecualian mungkin Jogjakarta :-) Ini sangat berbeda dari perjalanan saya ke Johor dan Singapore yang hanya dipisahkan selat. Harga makanan sama sama berkisar 10 $ cuma yang satu ringgit malaysia yang satunya Sin Dolar :-) padahal itu dua kalinya :-) Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Hok An [EMAIL PROTECTED] wrote: Bung Rachmad, Memang sektor gelap banyak macamnya, sebab itu kalau BPS mau memantau mungkin bisa tahap pertahap yang masuk dalam taksiran. Saya juga tidak berani menggunakan angka 200%. Tetapi perlu diingat pasar nasional yang gelap sangat besar, tidak perlu ada hubungan dengan ekspor. Banyak sekali kegiatan ekonomi keluarga walaupun sudah cukup besar yang tidak dilaporkan untuk menghindari birokrasi. Setahu saya PDB kita sudah sekitar US$450 miliar (US$ 2053/ kepala). Salam Hok An Rachmad M schrieb: Rasanya pasar gelap ini ada banyak katagori. 1. Melalui jalur resmi tapi tidak tercatat sepenuhnya dengan proses sogokan. Seperti kasus KPK di Bea Cukai baru-baru ini. 2.Sama sekali tidak terdaftar seperti pembalakkan liar, pencurian ikan, penyelundupan pasir ke Singapore etc. 3. Anak perusahaan di luar negeri untuk menghindari pajak yang tergantung besarnya nilai komoditas yang dieksport. Harga normal baru diterapkan di anak perusahaan di negara yang pajaknya rendah. Saya rasa kalau mau diurut-urut akan banyak sekali. Tapi kalau dikatakan 200 % yang berarti sekitar 150 Milyar dolar setahun rasanya sih nggak mungkin. Atau benarkah Indonesia mampu mengeksport sekitar 225 Milyar US Dolar setahun ? salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Hok An Hokan@ wrote: Setahu saya angka yang biasa dipakai sekarang 50%. Angka 200% itu luar biasa. Dengan demikian negara kita punya saudara gelap yang dua kali lebih besar. Tahun 1960 kesadaran bernegara masih rendah. Pengusahapun sudah tenang, merasa menjalankan kewajibannya secara penuh kalau sudah bayar pajak2 desa. Disektor tertentu angka 200% keliatannya merupakan atau sedikitnya pernah menjadi kenyataan lapangan. Misalnya sektor pembalakan hutan dan pemasokan kayu untuk pabrik2 pulp paper, perikanan laut dan impor produk tekstil. Batu bara ada yang taksir 30% gelap, tetapi mungkin salah. Soalnya ada berita salah satu BUMN saja ekspornya ber-lipat2 dari kapasitas tambangnya. Daftar panjang ini jelas jauh dari ujungnya. Disamping itu ada statement pihak resmi yang sampai sekarang tidak pernah diverifikasi sehingga sifatnya hanya desas-desus yaitu besarnya bisnis TNI, pencucian uang, bisnis casino, perdagangan BBM gelap langsung dari pipa2 dilaut. Sudah itu ada masalah regional. Perusahaan2 besar tidak merasa punya kewajiban untuk bayar pajak di propinsi, sebab katanya sudah bayar di pusat. Yang internasional saja belum jelas bagaimana mau dibukukan adalah transaksi2 liwat perusahaan2 diluar buku (SPV). Transaksi2 ini baru muncul kalau tahu2 terjadi kerugian besar dan menyeret bank2 raksasa pemiliknya kejurang bencana. Sektor modern ini di Indonesia juga besar, sebab orang2 kita pandai sekali adopsi financial enginering terbaru. Sedangkan dari sistem hukum kita tidak bergerak secepat itu. Saya dengar memang sudah ada study mengenai sektor gelap kita. Harusnya BPS mempunyai kelompok kerja khusus mengenai sektor gelap, sebagai indikator yang penting. Salam Hok An Amitz Sekali schrieb: --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Hok An Hokan@ wrote: Sektor gelap besarnya bisa saja tanding2 dengan yang terang. Taksiran2 yang ada sering2 dramatis. Ditahun 1960 orang2 tua yang saya kenal menaksir sektor gelap kita 200% dari yang terang. Sebenarnya berapa taksiran Pak Hok An, atau rekan2 sekarang akan ukuran sektor gelap Indonesia? Koq menurut saya taksiran 200% itu mungkin malah kurang.. Kalau dibandingkan dengan taksiran wealth management akan pangsa pasar mereka, apakah 200% itu lebih, kurang, atau cukup? Bisakah rekan yang punya angkanya, berbagi?
[Keuangan] Re: Ekonomi Abu-abu dan Penyelundupan (was: Statistik
Bung Poltak ysh, Saya pikir Indonesia gagal menjalankan amanat UUD 45 dan juga Dasar Negara Pancasila yang bercorak sosial. Indonesia gagal menerapkan Ekonomi Pasar Sosial ala jalan tengah yang banyak berkembang di dataran Eropa. Ekomoni Pasar Sosial membutuhkan data Primer, Sekunder dan Tersier yang cukup matang agar pemerintah bisa melaksanakan suatu kebijakan yang tepat. Dan Indonesia model negara yang sangat gegabah terhadap data. Indonesia gagal memisahkan hal-hal yang bersifat internal dan hal-hal yang besifat eksternal. Pemborosan-pemborosan BBM dalam kemacetan yang identik dengan devisa negara terus saja terjadi ini hanya salah satu contoh saja. Penyelundupan adalah salah satu bentuk ketidak sadaran hidup berbangsa negara. Rupiah yang merangkak dari 1 dolar US = 1,48 rupiah pada tahun 1945 sampai sekarang menjadi 1 us $ = 9.200 rupiah adalah cermin kegagalan bangsa ini memanfaatkan seluruh SDM dan SDA yang dimilikinya. Beberapa saya tulis dalam blog saya. Belajar ke Negeri China http://rachmad.kuyasipil.net/?p=11 Sejarah Nilai Tukar Rupiah http://rachmad.kuyasipil.net/?p=44 Mentjapai Indonesia Merdeka Sukarno, Maret 1933 http://rachmad.kuyasipil.net/?p=21 Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Poltak Hotradero [EMAIL PROTECTED] wrote: At 12:11 PM 6/18/2008, you wrote: Rasanya kurang adil kalau kita langsung beri cap underground economy apalagi dengan embel-embel penyelundupan. Kemampuan Medan mengekspor Lobster, teri medan, kopi, sayur mayur tentu bukan produk Medan. Itu adalah produk hinterlands dari Medan. Mas Rachmad, Tentang underground economy -- bisa juga disebut dengan nama lain, semisal grey economy. Buat saya sih nggak ada banyak masalah bahwa underground economy Indonesia ukurannya cukup besar. Karena memang realitanya seperti itu kok. Kalau ternyata memang mengakibatkan banyak pelaku ekonomi di grey economy tidak terjangkau oleh pajak -- ya itu salah satu konsekuensi langsungnya. Toh pajak yang tidak disetor itu berkontribusi langsung pada peningkatan ekonomi rakyat yang terlibat. Ada banyak lapangan kerja yang tercipta, dan ekonomi yang mampu berputar lebih efisien. Itu lebih baik, daripada duitnya harus lewat pemerintah dulu (lewat setoran pajak) dan ujungnya hanya dihambur-hambur - yang malah menurunkan efisiensi ekonomi. Soal penyelundupan saya rasa juga seharusnya tidak masalah. Penyelundupan kan sebenarnya konsekuensi dari distorsi pasar dan pencekikan ekonomi oleh para birokrat. Orang menyelundup karena ada distorsi pasar (biasanya karena ada subsidi, kuota, ataupun bea masuk/keluar). Penyelundupan adalah mekanisme yang mengembalikan distorsi pasar menuju equilibrium. Bagaimana supaya tidak ada penyelundupan? Ya jangan biarkan distorsi pasar terjadi. Dan kita tahu persis siapa aktor yang paling sering mendistorsi pasar. Pada banyak keadaan, para penyelundup dianggap penjahat semata-mata karena merusak monopoli yang dibikin oleh pemerintah. Menurut saya, pencipta monopoli itu lah yang lebih cocok dianggap sebagai penjahat. Tapi nanti penerimaan pemerintah dari cukai dan bea masuk bisa menurun...jadi bagaimana? Ya biarkan saja. Toh melalui penyelundupan para konsumen bisa memperoleh harga yang lebih wajar - - sehingga lebih merangsang perputaran roda ekonomi masyarakat. Ini jauh lebih efektif ketimbang stimulus apapun dari pemerintah (karena stimulus seperti ini besifat langsung, sehingga tidak melewati rangkaian birokrasi). Penerimaan pemerintah yang menurun juga adalah bentuk sinyal bahwa pemerintah seharusnya melakukan diet anggaran. Jangan semua hal diurusin. Cuman akan bikin distorsi lebih lanjut. Pemerintah yang ramping dan fokus -- akan meringankan beban ekonomi masyarakat. (Apakah anda akan mendengar ekonom Indonesia ngomong seperti yang saya tulis? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena ambisi mereka adalah MENJADI pemerintah. Mereka ingin menegakkan monopoli. Dan ini ermasuk orang-orang yang menyebut diri penganut ekonomi kerakyatan. Mereka pun rindu monopoli. Mereka haus kekuasaan. Karena hakekat monopoli adalah kekuasaan).
[Keuangan] Re: Ekonomi Abu-abu dan Penyelundupan (was: Statistik
Pak Hok An, Rasanya ada dua periode yang sangat berbeda pada saat dijajah Belanda. Periode pertama adalah wilayah Nusantara dikuasai VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie). VOC adalah usaha dagang Belanda, jadi pengelolaan Nusantara akan sama persis dengan pengelolaan sebuah perusahaan. VOC akhirnya ambruk karena bangkrut akibat monopoli dan korupsi pada tahun 1800. Selanjutnya Indonesia dijajah pemerintah Keraatuan Belanda. Jadi Pemerintah Belanda bercokol di Indonesia kira-kira 150 tahun. Pada tahun 1864 di Keminjen sudah dibuat Jalur Kereta Api (http://rachmad.kuyasipil.net/?p=77) Padahal mesin uap baru berkembang saat itu. Pada tahun 1914, didirikan Bagian Uji Terbang di Surabaya dengan tugas meneliti prestasi terbang pesawat udara untuk daerah tropis. Padahal p[esawat komersial baru mengudara tahun 1936 (DC 3 http://rachmad.kuyasipil.net/?p=84 ) Dari peristiwa tersebut diatas nampak bahwa mentalitas yang tersisa di bangsa Indonesia adalah jaman VOC. Kita lupa bahwa pajak hanyalah bagian untuk pemenuhan kebutuhan sosial bangsa Indonesia karena sebagai negara tentu pengelolaan keuangannya berbeda dengan pengelolaan perusahaan. Negara adalah close system sehingga kita mengenal Sisa Anggaran Proyek (SIAP) yang harus dihabiskan untuk memperlihatkan prestasi kerja. Namun apa lacur semua dilakukan tanpa kesadaran hidup bernegara jadinya ya seperti saat ini. Pun demikian saya pesimis terhadap bangsa yang telah teramputasi pada tahun 1965 ini dapat hidup bernegara layaknya sebuah negara. Negara yang landasannya berbau sosial tapi tanpa satu partaipun berideolgi sosial :-( Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Hok An [EMAIL PROTECTED] wrote: Bung Rahmad, Bung Poltak, Setahu saya sektor gelap sudah dibahas waktu jaman kolonial dalam dualisme ekonomi yang ditulis oleh Boeke. Kita justru menganggap sektor ini tidak ada. Jaman dulu kepala saja kena pajak. Di Jawa sampai ada gerakan samin untuk menolak pajak. Tanam karet setahu saya juga liar, sebab melanggar monopoli dari perkebunan. Sebab itu terpaksa keret rakyat diselundupkan di Singapura. Secara kasar memang besarnya sektor gelap sering dibaca sebagai lemahnya dukungan rakyat terhadap negara. Biasanya ada pusat2 penelitian ekonomi yang sengaja mengukur besarnya sektor gelap ini. Kita dimana? Salah satu norma untuk bisa ikut Uni Eropa adalah likwidasi sektor gelap ini. Likwidasi total sudah pasti tidak mungkin, sebab di Jerman saja angkanya merambat naik mendekati 20% Sektor gelap besarnya bisa saja tanding2 dengan yang terang. Taksiran2 yang ada sering2 dramatis. Ditahun 1960 orang2 tua yang saya kenal menaksir sektor gelap kita 200% dari yang terang. Dasarnya adalah dimana perusahaan2 terdaftar. Kebanyakan waktu itu resminya hanya didaftar dikantor pedesaan, walaupun pasarnya sudah cukup luas. Taksiran ini mungkin salah sekali, sebab waktu itu sektor partanian masih besar. Dualisme ini tidak bisa diakhiri, sebelum ada semacam perdamaian antara warga dan negara. Negara berhenti memperlakukan warganya sebagai mangsa siap dipajak, merampingkan struktur dan berubah fungsi menjadi badan pelayanan publik. Sebaliknya warga menerima negara sebagai lembaga bersama untuk kepentingan bersama yang diongkosi sama2. Proses ini tidak mudah dan harusnya baik pemerintah maupun DPR yang harusnya mewakili warga duduk bersama. Yang musti didirikan bagi saya adalah lembaga negara yang memberi dana untuk kelembagaan negara lainnya, baik negara sosial, negara hukum maupun institusi2 lainnya. Yang perlu didirikan mungkin bisa dinamakan negara fiskal. Negara fiskal setahu saya belum pernah menjadi agenda suatu pemerintah maupun partai. Umumnya digunakan asumsi bahwa modernisasi dan industrialisasi akan menyerap ekonomi gelap. Tetapi ternyata sekarang malah ada subsektor2 misalnya sektor informal yang besar sekali yang justru merupakan tempat kerja banyak orang. Saya lihat akhir2 ini ada ilmuwan yang design demokrasi Indonesia sekedar melalui nasionalisme bela negara belaka. Pemikiran mengenai KAMNAS jauh melayang dan sudah mereka anggap cukup untuk menjamin kelangsungan negara sipil Indonesia. Cara pikir ini keliru. Negara kita memerlukan lebih banyak sendi2. Tanpa pasokan energi budaya, sosial dan apalagi konkret keuangan negara kita bisa jadi bergelora dalam nasionalismenya, tetapi sesungguhnya dalam infrastrukur dan sumber daya tetap balita dan tanpa kemampuan untuk hadir pada saat dibutuhkan oleh masyarakat. Semua negara modern dulu juga begitu. Kalau ada kemauan tentu ekonomi gelap kita ini juga bisa masuk bergabung dengan yang resmi. Salam Hok An Poltak Hotradero schrieb: At 12:11 PM 6/18/200 Rachmad M schrieb: Bung Poltak ysh, Saya pikir Indonesia gagal menjalankan amanat UUD 45 dan juga Dasar Negara Pancasila yang bercorak sosial. Indonesia gagal menerapkan Ekonomi Pasar Sosial ala jalan
Re: [Keuangan] Statistik
Sebulan yang lalu saya berkunjung ke Sinabang, dan nginep di losmen Barokah. Saya banyak berbincang dengan pemilik losmen ini yang salah satu putranya kena kangker otak dan di operasi di Malaysia. Menurut beliau, kalau mau kerja sedikit saja didaerah itu enak benar. Makanan nggak usah dirisaukan selalu ada. Uang sebagian besar bisa ditabung karena jarang dibelanjakan untuk hal-hal yang nggak betul-betul diperlukan. Untuk berobat di malaysia yang menghabiskan sekitar 400 jutaan juga nggak masalah :-). Bangun losmen yang saat gempa terbakar habis hampir 2 M juga sudah lunas :-) Ketika saya jalan ke Kampung Aie masih di Simelue, pak Lie pemilik warung disitu (makaqn TGK Diujung) bilang :'Kenapa orang Jakarta ribut harga minyak naik, disini harga BBM Rp. 20.000 seliter ekonomi masih jalan kok pak Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Poltak Hotradero [EMAIL PROTECTED] wrote: At 10:03 AM 6/18/2008, you wrote: Terkadang kita lupa bahwa Indonesia itu luas bener. Gak cuman dari Ciputat sampai Jababeka. Namun dari Sabang sampai Merauke. Dinamika ekonomi di Jawa khususnya Jakarta sangat berbeda dengan daerah lain di luar Jawa. Betul. Dan memang kompleksitas ini tergolong unik. PDB seluruh Jawa misalnya - sudah mencakup 58% PDB seluruh Indonesia. DKI Jakarta misalnya, dengan wilayah sekecil itu - punya PDB hampir 17%-nya Indonesia. Dan bila kita bandingkan dengan angka Internasional - maka kita akan menemukan bahwa PDB Propinsi DKI Jakarta lebih besar daripada PDB Brunei Darussalam dan Luxemburg digabung jadi satu. (Itu kalau menggunakan harga pasar. Kalau menggunakan metode penghitungan PPP (Purchasing Power Parity) - maka kita menemukan bahwa PDB Propinsi DKI Jakarta ukurannya di atas PDB negara Kuwait - dan cuma sedikit di bawah negara Uni Emirat Arab). Dengan realita seperti itu - maka distribusi PDB Indonesia memang positively skewed. Secara statistik Long Tail di sebelah kanan. DKI Jakarta adalah outlier dan bukti kesenjangan sosio ekonomi. Terlebih bila berhadapan dengan fakta bahwa PDB per kapita DKI Jakarta besarnya adalah LIMA KALI LIPAT PDB per kapita rata- rata Indonesia. Tetapi apakah mungkin menghilangkan DKI Jakarta? Tentu saja tidak. Karena DKI Jakarta dan penduduknya punya aspek kualitas - selain kuantitas.
Re: [Keuangan] Statistik
Rasanya kurang adil kalau kita langsung beri cap underground economy apalagi dengan embel-embel penyelundupan. Kemampuan Medan mengekspor Lobster, teri medan, kopi, sayur mayur tentu bukan produk Medan. Itu adalah produk hinterlands dari Medan. Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Poltak Hotradero [EMAIL PROTECTED] wrote: At 11:26 AM 6/18/2008, you wrote: Sebulan yang lalu saya berkunjung ke Sinabang, dan nginep di losmen Barokah. Saya banyak berbincang dengan pemilik losmen ini yang salah satu putranya kena kangker otak dan di operasi di Malaysia. Menurut beliau, kalau mau kerja sedikit saja didaerah itu enak benar. Makanan nggak usah dirisaukan selalu ada. Uang sebagian besar bisa ditabung karena jarang dibelanjakan untuk hal-hal yang nggak betul-betul diperlukan. Untuk berobat di malaysia yang menghabiskan sekitar 400 jutaan juga nggak masalah :-). Bangun losmen yang saat gempa terbakar habis hampir 2 M juga sudah lunas :-) Ini juga satu sisi lain lagi mengenai realita ekonomi di Indonesia - - yaitu bahwa underground economy di daerah ukurannya sangat besar - sehingga sangat sering luput dari penghitungan. Di beberapa daerah di Indonesia - banyak sektor ekonomi yang bisa berputar dan berjalan karena statusnya sebagai underground economy. Penyelundupan misalnya, adalah sektor penggerak ekonomi yang signifikan di beberapa propinsi di Sumatera dan Kalimantan.
Re: [Keuangan] Kwik Kian Gia
Rasanya Indonesia sudah salah sejak konsep. Dan kesalahan KKG tidak membetulkan/mengajarkan konsepnya tapi melihat permasalahan yang timbul akibat kesalahan konsep. Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, I. Imran [EMAIL PROTECTED] wrote: Betul sekali. KKG dalam mengutarakan pendapatnya memakai teori komplesitas dimana suatu problem yang sebetulnya multi dimensional dibikin ama beliau hanya menjadi 1 dimensi sehingga (kelihatannya) gampang dianalisa (yang membuat pengaggum KKG melihat bahwa KKG sangat cerdas:)). Pereduksian dimensi suatu problem mungkin tidak akan masalah kalau dilakukan untuk benda mati seperti halnya ilmu2 engineering. Akan tetapi KKG mengaplikasikannya ke makhluk hidup, ini yang bisa membuat berabe:). salam, -Irsal --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, agung budiyanto lazzaru@ wrote: terus terang saya gak suka cara pemikiran beliau, cerdas kesasar menurut saya - Original Message From: Idealisman Tambunan idealismant@ To: AhliKeuangan AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Sent: Thursday, June 12, 2008 10:58:33 Subject: [Keuangan] Kwik Kian Gia Bagi teman-teman yang ingin lebih mengerti pemikiran Kwik tentang Indonesia bisa membaca buku tulisannya yang ada di Gramedia, ada dua judul yakni : Pikiran yang Terkorupsi serta Kebijakan Ekonomi Politik dan Hilangnya Nalar. Disana terlihat bahwa dia benar. Karena pemahamannya yang mendalam lah maka dia bisa memaparkan dengan sederhana semua masalah yang seolah-olah sulit atau dipersulit oleh orang-orang yang mengaku ahli untuk membuat orang lain menerima aja karena dia tahu apa yang benar dan kita yang goblok ini ikut aja deh. Soal harga berdasar pasar yang menurut Keynes itu omong kosong. semua harga harus ada kekuasaan yang mengintervensi baik oleh pemerintah maupun oleh pembeli. Teory Darwin bukanlah Survival the Strongest tetapi Survival The Fittest Mahluk yang paling kuat juga musnah. Soal Sukarno dengan Inflasi pada masanya yang sampai 600 % itu mah sedikit dibanding inflasi yang disebabkan oleh Suharto, hanya 1998 aja inflasi 600%-800%. Selain itu kita tidak bisa menilai Sukarno Sekedar bahwa pada masanya tidak ada yang berhasil. Pada masa dia ada perebutan kekuasaan antara golongan-golongan yang ada di Indonesia dan intervensi dari pihak luar yang tidak senang dengan kebijakan Sukarno. Sebagai ilustrasi, kita sering mendengar orang mengoceh dengan argumentasi memakai angka-angka ini dan itu dan membuat posisi dia sebagai sangat ahli dan kita goblok tetapi walaupun kita tidak bisa melawan argumentasinya sebagai orang goblok, tetapi kita merasa ada yang tidak beres dan kita meninggalkannya. Tertanda Idealisman [Non-text portions of this message have been removed] Send instant messages to your online friends http://uk.messenger.yahoo.com [Non-text portions of this message have been removed]
[Keuangan] Model Pengelolaan Keuangan Negara
Seperti dalam tulisan saya Negara dan Keluarga Sebangun , maka saya akan memodelkan pengelolaan rupiah itu bagaimana sebenarnya. Marilah rupiah yang kita pegang ini kita anggap saja sebagai kupon yang digunakan oleh anbak-anak dalam suatu keluarga melakukan transaksi internal. Sementara seluruh keperluan keluarga yang diperoleh dari luar sangat tergantung dari pendapatan orang tua dalam hal ini gaji bulanan yang merupakan rupiah beneran (devisa negara). Hal-hal yang bisa diperoleh secara internal adalah 1. memasak nasi, memasak lauk dan menghidangkannya diatas meja (boleh dikerjakan, boleh tidak, tidak perlu rupiah) 2. mencuci baju, menyetrika dan menyimpannya di almari (boleh dikerjakan, boleh tidak, tidak perlu rupiah) 3. menyapu, mengepel dan membersihkan kamar mandi (boleh dikerjakan, boleh tidak, tidak perlu rupiah) 4. Memanen pisang dan menjualnya dipasar (boleh dikerjakan, boleh tidak, bisa mendatangkan rupiah) Hal-hal yang tidak mungkin diperoleh secara internal adalah : 1. Beras dan bahan-bahan lauk pauknya (belanja, perlu rupiah) 2. Sabun cuci (beli, perlu rupiah) 3. Kain pel, aksi pembersih lantai (beli, perlu rupiah) 4. listrik (langganan, perlu rupiah) 5. telpon (langganan, perlu rupiah) 6. sekolah (bulanan, perlu rupiah) 7. transportasi (harian, perlu rupiah) Semua kebutuhan yang diperoleh secara eksternal harus dibayar dengan uang sungguhan (devisa), tidak bisa dibayar dengan kupon oleh karenanya sangat tergantung dari pendapatan kepala keluarga dalam hal ini adalah gaji bulanan. Katakanlah anak-anak mau mengerjakan pekerjaannya masing-masing jika setiap transaksi pekerjaan secara internal diberi tanda dengan kupon yang memiliki nilai nominal. Dan si anak berharap bahwa kupon ini bisa ditukarkan pada orang tuanya dengan rupiah beneran (devisa) jika dia perlu sesuatu yang diperoleh secara eksternal. Misal si anak ingin beli game Sebetulnya sebuah negarapun memiliki pola yang demikian juga dan ini yang tidak pernah disadari. Tentunya orang tua harus menyediakan rupiah beneran sehingga sewaktu- waktu sianak mau nukerin kuponnya uang tersedia. nah bagaimana jika orang tua tidak punya rupiah yang sebenarnya atau rupiah sebenarnya tiap bulan habis dibelanjakan sehingga tidak ada tabungan sama sekali ? Mungkinkah ketika harga beras naik siorang tua narik kupon yang ada ditangan anak-anaknya untuk beli beras ? Dalam jumlah kecil dan terbatas bisa yakni ada pihak yang mau bayar kupon dengan uang beneran untuk membeli hasil panen pisang dari keluarga tersebut, namun dalam jumlah besar tentu tidak apalagi jika tidak ada sesuatupun yang dapat di beli dari keluarga tersebut. Semua yang saya gambarkan diatas sebenarnya adalah dasar-dasar hidup bernegara. Seluruh pengguna kupon memiliki nasib yang sama. Sangat tergantung pada pendapatan orang tua dan kemampuan menjual pisang yang dikelola oleh salah satu anak dalam keluarga tersebut salam RM
[Keuangan] Bantuan Tunai Langsung Perlukah?
Banyak pro dan kontra terhadap adanya program Bantuan Langsung Tunai atau yang kita sebut sebagai BLT. Yang kontra biasanya dilandasi oleh pemikiran bahwa hal ini akan membuat orang semakin malas bekerja. Ada juga yang berpandangan bahwa BLT hanya akan diberikan dalam jumlah yang lebih besar untuk masyarakat di Jawa, sementara di luar Jawa tidak dapat porsi yang diharapkan. Ada juga yang berpandangan bahwa penyaluran BLT sarat akan penyelewengan karena mekanismenya yang kurang sempurna atau banyak yang pegang amanah justru tidak menyadari pentinya BLT. Jika kita perhatikan kondisi Indonesia saat ini, memang transaksi dengan uang terhadap barang dan jasa belumlah sempurna. Banyak masyarakat yang dapat bertransakasi antar sesamanya tidak menggunakan tanda uang, namun menggunakan simbol-simbol yang ada dalam suatu masyarakat. Beberapa kota besar memang sudah mulai meninggalkan simbol-simbol ini sehingga terkesan materialistik. Setiap transaksi yang ada di kota besar baik berupa barang atau jasa hampir semuanya dihitung dengan uang. Peralihan ini memang bagian dari peradaban umat manusia. Cara- cara konvensional dalam bertansaksi memang mengalami perubahan drastis semenjak di temukannya alat-alat produksi (Ini akan saya tuliskan dalam Manusia Modern dan Alat Produksi). Memang akan terus terjadi ketimpangan jika ada masyarakat yang tidak menghitung barang dan jasanya dengan uang sementara ada juga yang menghitung setiap barang dan jasanya dengan uang. Masyarakat yang tidak berhitung inilah yang mengalami isolasi terhadap dunia luar. Dan umumnya urbanisasi terjadi guna menghitung setiap jasanya dengan uang agar bisa ditukarkan dengan barang dan jasa lainnya yang disediakan sesama umat manusia Kembali ke BLT, maka BLT adalah bagaimana upaya agar pihak-pihak yang mengukur segala jasa dan barangnya dengan uang dapat di akses atau diperoleh oleh sebagian masyarakat yang terkendala mengukur jasanya dengan uang. Terkendala dapat terjadi dalam banyak hal, bisa karena cacat fisik, cacat mental, berpenyakit, kurangnya pendidikan, jompo atau hal-hal lain yang mengakibatkan seseorang terkendala menjual barang atau jasanya. Dengan adanya BLT maka yang berproduksi dapat tetap berproduksi sementara yang terkendala dapat memperoleh kebutuhan dasarnya berdasarkan perhitungan ongkos produksi yang benar. Inilah pentingnya hidup bermasyarakat secara modern. Salam RM Belajar ke Negeri Cina http://rachmad.kuyasipil.net/?p=11
Re: [Keuangan] Model Pengelolaan Keuangan Negara
Bung Poltak ysh, Saya terima keberatannya, pun demikian model ini mewakili kondisi nyata dalam kehidupan bernegara. Saya rasa selama suatu negara masih punya bank sentral serta bisa menerbitkan mata uang maka maka seluruh resiko menggunakan mata uang tersebut menjadi tanggungan anak bangsa. Saya akan senang sekali kalau suatu saat hanya ada satu mata uang saja didunia ini. Saya tidak memikul kesalahan kelolala teman-teman sebangsa dan setanah air dan bisa fokus pada usaha saya sendiri :-) Dan rasanya memang point ini yang membedakan antara negarawan dan ekonom. Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Poltak Hotradero [EMAIL PROTECTED] wrote: At 07:34 AM 5/15/2008, you wrote: Seperti dalam tulisan saya Negara dan Keluarga Sebangun , maka saya akan memodelkan pengelolaan rupiah itu bagaimana sebenarnya. Marilah rupiah yang kita pegang ini kita anggap saja sebagai kupon yang digunakan oleh anbak-anak dalam suatu keluarga melakukan transaksi internal. Sementara seluruh keperluan keluarga yang diperoleh dari luar sangat tergantung dari pendapatan orang tua dalam hal ini gaji bulanan yang merupakan rupiah beneran (devisa negara). Bung Rachmad, Saya agak terganggu dengan pembandingan antara negara dan keluarga sebagai sebangun. Keluarga memiliki komponen historis sosiologis yang bernama kepala keluarga. Sementara negara (yang adalah sebuah konsep abstrak) - kepala negara berperan sebagai manajer. Peran sebagai manajer inipun bersifat estafet -- berpindah dari satu pemegang ke pemegang lain. Dan itu semua semata karena pemegang kekuasaan sebenarnya adalah justru rakyat. Saya sangat tidak setuju bila pemerintah diposisikan sebagai kepala keluarga (orang tua) - sementara rakyat diposisikan sebagai anak- anak dalam keluarga. Ini bertolak belakang dari realita. Selain itu - ini juga tidak relevan dengan prinsip dasar pemerintahan demokratik. Pemerintah ada dan berlangsung semata-mata karena ditunjuk dan diminta oleh rakyat. Rakyat membiayai pemerintahan sepenuhnya - semisal lewat pajak. Pemerintah tidak lebih tahu, juga tidak lebih pintar, serta tidak lebih kaya daripada rakyatnya. Harta pemerintah semata-mata adalah pinjaman dari rakyat. Rakyat Indonesia menggunakan rupiah semata-mata atas dasar suka rela. Dan memang seharusnya demikian. Kalau pemerintah tidak becus - maka rakyat Indonesia bisa memilih: mengganti pemerintah atau menggunakan pembayaran alternatif non rupiah (bisa mata uang negara lain ataupun komoditi semisal emas). Rakyat Indonesia pun harus punya kebebasan akan menikmati hasil usahanya dalam bentuk rupiah atau dalam bentuk apapun. Kalau pemerintah tidak becus menjaga daya beli rupiah (semisal dengan membiarkan hyper inflation terjadi) - maka rakyat punya hak sepenuhnya untuk tidak menggunakan rupiah. Dengan cara pandang ini - maka kedaulatan politik adalah semata- mata kedaulatan ekonomi. Kekuatan politik adalah semata-mata kekuatan ekonomi oleh rakyat. Kedaulatan rakyat adalah ketika pemerintah takut pada rakyatnya. Takut setakut-takutnya. Mengapa? Karena setiap pejabat pemerintahan dibiayai oleh rakyat - sampai ke kolor-kolornya... Dan apa yang diberi - bisa diambil kembali. Atas dasar tersebut maka saya tidak bisa menerima gambaran anda yang men-sebangunkan negara dan keluarga --- karena posisi aktor di dalamnya saja sudah tidak tepat. Prinsip pengelolaan keuangannya pun ikut pula menjadi tidak tepat.
Re: [Keuangan] Awas Kedelai AS Masuk dengan CLQ
Sedikit komentar bang Poltak, Kalau saya punya uang 100 Milyar malam ini saya pindah tangankan ke istri saya maka negara tidak akan mengalami kerugian apapun. Jangankan ke istri saya dari rekening saya ke rekening bang Poltak di Bank yang berbeda selama masih dalam yurisdiksi Indonesia negara juga nggak akan mengalami kerugian apapun. Ada seribu orang yang melakukan sama seperti yang saya lakukan negara juga tidak akan mengalami apa- apa. Namun jika seribu orang atau satu orang saja dengan nilai yang sama dengan seribu orang memindahkan uangnya (membelanjakan) uangnya ke luar negeri maka yang menanggung adalah seluruh anak bangsa. Hal ini bisa ditandai dengan terdevaluasinya mata uang rupiah atau melemahnya daya beli terhadap barang-barang luar negeri. Orang yang nggak ikutan bertransaksipun akan ikut merasakan menurunnya nilai rupiah :-) Nah kalau cara berpikirnya sama, maka kebijakkan-kebijakkan negeri ini harusnya juga berorientasi kearah itu. Misalnya, kalau membangun jaringan KRL yang digerakkan dengan listrik dari PLTA maka biaya yang diperlukan negara atau ditanggung rakyat hanya bikin PLTA dan pengadaan KRL selebihnya gratisan saja karena uang rupiahnya hanya seperti kupon saja. Kalau yang dipilih import kendaraan baik motor, mobil, bis dsbnya maka yang harus dibelanjakan pemerintah adalah beli kendaraan- kendaraan tersebut, biaya perbaikan kendaraan tersebut dan tentunya BBM yang bisa jadi devissa dikonsumsi sendiri dan yang nangggung adalah seluruh anak bangsa yang ada dipucuk gunung sekalipun. Demikian juga PDAM, kalau yang dipilih setiap orang pasang pompa jet pump maka uang yang dibelanjakan pemerintah adalah sekian juta rumah tangga dikali kebutuhan pompanya ditambah baiay operasional termasuk listrik yang ternyata juga pakai BBM atau Batu Bara. Kalau pakai Jaringan dan dikelola secara kolektif maka biayanya akan jauh lebih murah :-) Dengan sudut pandang yang sama maka akan dijumpai banyak sekali jenis pemborosan yang kita lakukan. Yang semua jadi tanggungan anak bangsa berupa terdevaluasinya mata uang secara terus-menerus sekalipun eksport hampir duakali dari yang kita import tetap tidak surplus karena biaya uang yang buesar sekale :-) Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Poltak Hotradero [EMAIL PROTECTED] wrote: At 10:16 AM 1/24/2008, you wrote: Rekans, Saya termasuk yang setuju dgn masuknya IMF saat regime Soeharto dulu harus bertekuk-lutut dihadapan Boss IMF. Namun tak kusangka banyak kronie2 IMF yang berpesta diatas bangkai2 krismon, sehingga terjadilah kasus seperti artikel Kompas berikut. We have to outsmart the Americans. Mereka terlalu kejam dalam memainkan peran globalisasinya. Tolong di-simak cerita berikut dan mohon masukan bagaimana kita bisa mengatasi ketergantungan kita terhadap barang2 impor. Bung Arie, Saya sudah baca artikel di bawah. Memang betul bahwa kemungkinan masuknya Chicken Leg Quarters ke pasar Indonesia bisa membawa dampak tergerusnya pendapatan peternak ayam. Ada kemungkinan mereka akan kalah bersaing menghadapi produk ayam yang masuk ke Indonesia. Dalam pandangan penulis di bawah, peternak ayam perlu dilindungi. TETAPI Mari kita coba berpikir dengan dua sisi dan memahaminya dalam prinsip dan cara berpikir ekonomi. - Kalau daging ayam murah -- bukankah itu berarti menguntungkan konsumen? Bukankah itu berarti diperoleh sumber protein dengan harga murah? Bukankah hal tersebut bisa berperan penting dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa? (buat apa kita gratiskan uang sekolahnya - kalau para murid ternyata nggak bisa belajar semata- mata karena kekurangan gizi dan penyakitan) - Apakah harga murah semata-mata pertimbangan konsumen dalam membeli? Tentu saja tidak. Ada konsumen yang suka dada ayam, ada yang suka paha atas, dan bahkan (untuk orang Indonesia) ada yang suka bagian brutu / buntut ayam. Kalaupun CLQ masuk ke Indonesia -- tetap saja differensiasi pasar berlangsung, di mana tetap ada kebutuhan konsumen akan bagian lain dari ayam di luar CLQ. Ini berarti market atas ayam produksi peternak dalam negeri tetap saja ada - semata- mata karena tidak semua orang cuma mau makan CLQ. Mungkin anda ingat dulu pemerintah Indonesia pernah melarang buah-buahan impor. Setelah sekian waktu, ternyata produsen buah-buahan di Indonesia tidak juga berkembang sekalipun pasarnya diproteksi. Dan sebagaimana kita tahu, buah-buahan impor kemudian kembali masuk ke Indonesia. Apakah itu berarti orang Indonesia seketika itu juga langsung berhenti makan buah-buahan lokal? Ternyata tidak. Baik buah impor maupun buah lokal tetap digemari dan konsumsi keduanya makin tinggi seiring dengan peningkatan daya. - Di Amerika sebagaimana di negara maju lain -- pakan ternak ayam kualitasnya tinggi, karena dibuat dengan campuran biji-bijian seperti kedelai dan berbagai bahan lain. (Saya ingat betapa sedihnya saya
