Pak Risfan dan referensiers ysh, Memang di negeri asal town and country planning, sejak tahun 1950-60-an planer semakin menyadari bahwa agar dapat diterapkan, produk rencana kotanya perlu mengikuti bahasa policy maker. Bahkan "cetak biru" rencana kota bisa tidak diperlukan, diganti oleh rencana investasi dll. Karena pemerintah mereka tidak lagi memiliki dana pembangunan fisik yang memadai maka partner swasta menjadi dominan, terutama dalam "membangun kota baru", yang bukan solusi terhadap kota lama namun justru menjadi masalah baru. Artinya "bahasa ekonomi" perlu digunakan sebagai terjemahan konsep yang akan dapat diterima oleh pemberi persetujuan (public & partners yang berkepentingan dalam jangka pendek). Seperti juga perlunya terjemahannya ke aspek praktis sehari-hari berkaitan denan kepentingan masyarakat perlu dilakukan sebagai alat komunikasi, agar masyarakat awam mampu memahami dan dapat berpartisipasi mendukung atau turut menyempurnakannya. Tentunya kondisi,kemampuan serta permasalahan negara kita punya sejarah lain dengan negara mereka.
Namun aspek empirik ini hendaknya cuma strategi agar konsep yang lebih mendasar (filosofis, konseptual?) yang dapat berkembang secara berkelanjutan. Pelaksanaan teknis-ekonomis memang jangka pendek, apalagi kalau menggunakan pengamblan keputusan cara FGD, SWOT, AHP, dll. Namun kota merupakan entitas tempat hidup manusia dan alam yang bersifat jangka panjang dan antar generasi, dan keberlanjutannya perlu pemikiran yang tidak cukup hanya berdasarkan trend empirik masa lalu (yang tidak pernah akan terjadi di masa datang). Karena itu pemikir-pemikir asing tertentu mengkaitkan aspek pendekatan perencanaan masa depan dengan filosof-filosof Foucault, Heidegger, dll. Kita tidak harus terikat atau ikut-ikutan mengulas berdasarkan pemikiran para filosof asing seperti itu, karena kita punya masalah keragaman kultur dan tanah-air yang berbeda dengan mereka, sehingga pemikiran dasar kita perlu lebih membumi. Jangan sampai pembangunan kota kita mengacu kepada berbagai kota kembar, atau Singapura yang jelas-jelas berbeda kondisi dasarnya. Tidak akan ketemu. Jangan sampai untuk belajar tata kota di negara kepulauan kita mengkopi pendekatan negara daratan yang basisnya berbeda. Atau sekadar masalah pengelolaan pembangunan fisik infrastruktur kota sesuai konstalasi kekuatan penentu kebijakan yang ada saat itu. PLaner juga manusia, yang perlu idealisme tentunya. Sesederhana Itu saja....kok.... Wasalam, Abimanyu On Jan 18, 2008 4:45 PM, Risfan M <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Rekan Referenciers, > > Diskusi ini bisa dibawa ke level filsafat, bisa juga ke level praktis. apa > lagi kalau mau dibumbui 'asli Indonesia'. > > Tetapi planner bukanlah disiplin yang sangat filosofis. Bukan basic > science, tapi teori atau konsep terapan, yang praktis-praktis saja. Wong > yang praktis saja masih belum difahami masayarakat, khususnya pengambil > keputusan. > > Pengalaman pribadi saya menggunakan pendekatan kualitatif, empiric (ala > anthropologi), memang ampuh untuk memahami masalah spesifik komunitas. > Memang mengasyikkan sebagai kajian, tetapi kalau sudah harus membawanya ke > policy, susahnya minta ampun untuk meyakinkan orang, terutama kalangan > kualitatif sendiri pendapatnya unik-unik. Jadi bukan hanya spesific > komunitas saja, tapi juga spesific ahlinya. > > Sementara itu, mainstream, bukan hanya teori eks import (eh ...anthrop dan > ekologi juga import ya), di kalangan pengambil keputusan bahasanya memang > 'ekonomi'. Biaya, hasil, manfaat, opportunity cost, GRDP, Green GRDP (?). > Suka tidak suka common language ini memang yang menjadi "lingua franca" > pengambil keputusan, kebijakan, program/ kegiatan apalagi anggaran. Kecuali > kalau bisa mengumpulkan dukungan massa, pressure media sehingga ada argumen > alternatif untuk meyakinkan para pengambil keputusan. Sehingga pengambil > keputusan akan memperhitungkan 'BIAYA sosial' nya kalau tidak mendengar > aspirasi massa. > > Namun demikian ini 'masalah bahasa' kebijakan dan program, soal nilai, > norma, tujuan akan tetap menuju kepada 'kemanusiaan', 'keindonesiaan' dst. > > Sekali lagi, pada level mana kita diskusi, di level filsafat, theory > (kualitatif vs kuantitatif), atau di level praktis pekerjaan perencanaan > pembangunan wilayah dan kota yang harus meyakinkan pengambil keputusan > tentang kebijakan, program dan anggaran. > > Salam, > Risfan Munir > *Ecoplano <http://ecoplano.blogspot.com>* > > > > > *abimanyu takdir alamsyah <[EMAIL PROTECTED]>* wrote: > > Ysh Pak BTS dan rekan lain, > Betul....menurut Stuart Chapin tapi tahun 1957 (yang mungkin masih > bersamaan dengan perkembangan pemikiran Regional Planning-nya Isard, dll)., > Namun bersamaan dengan itu kita melahirkan Deklarasi Djuanda (1957) yang > mengkalim Indonesia sebagai negara kepulauan dan baru diterima dalam UNCLOS > 1992, walau kita sendiri belum sadar kepada "lebih maju"nya gagasan > pendahulu kita. Juga sebelum konsep sustainable development (WCED), quality > of life (ICPQL), maupun UUPR 26/2007 yang merevisi UUPR versi 1992 dan > UUPWP3K 27 2007. Pembaharu terhadap pemikiran 50 tahun yll tsb tidak akan > lahir kalau kita selalu berpedoman kepada pemikiran import barang lawas > tersebut. > Mohon maaf, sengaja menyulut api...agar lebih dalam dan > up-to-datediskusinya. saya juga selalu masih belajar dan mencari ..... > > Wassalam, > > Abimanyu > > > On 1/18/08, Bambang Tata Samiadji <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > > > Kalau menurut Stuart Chapin, dalam bukunya yang lawas "Land Use > > Planning", University of Illionis, Urbana, 1957 mengatakan bahwa ruang itu > > mempunyai 3 nilai yaitu : (1) Nilai Ekonomi; (2) Nilai Ekologis; dan (3) > > Nilai Kepentingan Umum. Jadi ruang kalau dinilai sebagai uang ya tidak > > salah, dianggap sebagai kapital itu ya betul; dan ruang untuk meningkatkan > > kualitas hidup itu juga benar. Yang penting, menurut saya, ruang itu jangan > > dianggap sebagai nilai ekonomi saja - nanti sebuah kota isinya ruko melulu, > > juga jangan untuk kepentingan ekonologis semua - nanti ruang tidak bisa > > dimanfaatkan bagi kesejahteraan, dan juga jangan untuk kepentingan umum > > semua - sehingga ruang menjadi tidak produktif. Seorang Planner adalah > > merancang ruang itu mana yang bernilai ekonomi, mana untuk kepentingan > > ekologis, dan mana untuk kepentingan masyarakat banyak. Rancangan persentase > > luas dan hubungan fungsional antara nilai-nilai itu yang menjadi tugas pokok > > Planner. > > > > Thanks. CU. BTS. > > > > > > ----- Original Message ----- > > *From:* Benedictus Dwiagus <[EMAIL PROTECTED]> > > *To:* [email protected] > > *Sent:* Friday, January 18, 2008 1:40 PM > > *Subject:* back to spatial capital RE: [referensi] Re: Jkt Setelah 100 > > Hari 'Ditangan Ahlinya'.... > > > > > > Kalau kata mahatma Gandhi: > > > > 1. "Capital as such is not evil; it is its wrong use that is evil. > > Capital in some form or other will always be needed." Mahatma > > Gandhi <http://en.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi> > > > > Saya sih tidak mengerti kenapa capital harus disederhanakan sekedar > > angka ekonomi atau lebih sederhana lagi sekedar uang? Ketika social capital > > dicetuskan, sebenarnya justru pingin mendobrak terminology capital yang > > terdahulu dan mengajuka ide, bahwa ada factor produksi di luar tenagakerja > > dan lahan (kalau ini bisa dengan sederhana "diuangkan"), yaitu nilai ikatan > > kemasyarakatannya itu sendiri yang bisa menjadi factor produksi, dalam arti > > membantu dia untuk lebih produktif. Begitu juga mungkin maksudnya pak Aby > > ketika mencetuskan kata "spatial capital", memanfaatkan ruang sebagai factor > > produksi, dalam arti untuk memproduksi sesuatu yang baik bagi semuanya yang > > ada dalam ruang itu ….. > > Jadi saya juga tidak berpikiran soal angka atau money terms ketika > > bicara spatial capital,….. bukankah kita sadar,uang itu bukan capital,.. > > jadi memang sepatutnya jangan disederhanakan ruang jadi uang,…. Ruang jadi > > sekedar uang ketika ada distorsi ….. > > Sama seperti melly bilang, ruang adalah sesuatu yang bisa digunakan utk > > membuat kualitas hidup orang di dalamnya lebih baik. Saya pikir ini definisi > > yang miripbukan dengan definisi spatial capital…. > > Saya malah khawatir kalau orang gak sadar kalau ruang adalah sebuah > > capital bersama (bukan sekedar dimiliki private secara semena-mena) , ruang > > malah akan dieksploitasi abusively tanpa sadar, .. instead of making use > > optimally, commonly and mutually… > > dan bukankah itu peran penataan ruang?? > > Best regards, > > *Benedictus Dwiagus S.* > > bdwiagus.blogspot.com <http://bdwiagus.blogspot.com/> > > *Planning** : Much works remain to be done before we can announce our > > total failure to make any progress ,...* > > > > . > > > > > > ------------------------------ > Looking for last minute shopping deals? Find them fast with Yahoo! > Search.<http://us.rd.yahoo.com/evt=51734/*http://tools.search.yahoo.com/newsearch/category.php?category=shopping> >
