Wah, Pak. Menurut saya, jangan dipisahkan dong. Saya justru berharap keduanya bisa ada. Maklum, ilmu saya "cetek" banget dibandingkan bapak dan ibu disini. Tapi kok ya menurut saya, filsafat jangan dipisah dengan teori. Walaupaun planner adalah disiplin praktis, kan harusnya tetap praksis tokh? Saya membayangkan, sebuah bangunan tengah dibangun. Fondasi, tetap yang utama dan harus kuat. Bisa sih dibilang praktis saja, asal ada bangunannya, dan menarik dan seterusnya. Tapi tentu tidak kuat. Saya pikir, prinsipnya dulu yang dipahami, pasti praktiknya jauh lebih mudah dan jelas. (terbayang mengajarkan orang mempergunakan komputer, untuk yang tahu prinsip-prinsipnya, gak akan sulit deh). Selama kuliah dulu, saya sering pikir aduh ini sih terlalu filosofis, walhasil sering jadi ilmunya cuman tau di ujung-ujung saja. Begitu ada trend ini itu baru dengan segala kepraktisannya, sering kebawa kiri kanan tidak jelas. Saya sih malah berharap bahwa diskusinya bisa ya... dia dua-duanya. Seperti soal spatial capital, kelihatan bahwa argumen umum mengatakan jangan dilihat hanya capital-nya. Iya, itu benar. Nah, sekarang dengan normatif seperti itu, pratiknya yang sulit ya, Pak? Soal istilah, saya memang susah untuk bisa menerima istilah baru atau lama kalau saya belum benar benar mengerti dan yakin, walaupun ada berbagai artikel tentang social capital. Saya berharap ada diskusi yang bahkan mungkin berseberangan, biar menarik :) Toh, hampir tiap teori selalu ada pro dan kontra, teori baru yang menguatkan dan mematahkan, dan itu kan bagian dari dialektikanya. salam melly, yang memang masih belajar, lebih sering jadi "silent reader", jadi tidak bisa terlalu banyak mengutip teori-teori tertentu tapi sangat berterimakasih untuk bapak ibu yang berbaik hati berbagi ilmu dan teori-teori yang dimiliki, lumayan jadi "trigger" untuk cari-cari lebih banyak lagi
_____ From: [email protected] [mailto:[EMAIL PROTECTED] On Behalf Of Risfan M Sent: Friday, January 18, 2008 4:46 PM To: [email protected] Subject: [referensi] Re: back to spatial capital .. Rekan Referenciers, Diskusi ini bisa dibawa ke level filsafat, bisa juga ke level praktis. apa lagi kalau mau dibumbui 'asli Indonesia'. Tetapi planner bukanlah disiplin yang sangat filosofis. Bukan basic science, tapi teori atau konsep terapan, yang praktis-praktis saja. Wong yang praktis saja masih belum difahami masayarakat, khususnya pengambil keputusan. Pengalaman pribadi saya menggunakan pendekatan kualitatif, empiric (ala anthropologi), memang ampuh untuk memahami masalah spesifik komunitas. Memang mengasyikkan sebagai kajian, tetapi kalau sudah harus membawanya ke policy, susahnya minta ampun untuk meyakinkan orang, terutama kalangan kualitatif sendiri pendapatnya unik-unik. Jadi bukan hanya spesific komunitas saja, tapi juga spesific ahlinya. Sementara itu, mainstream, bukan hanya teori eks import (eh ...anthrop dan ekologi juga import ya), di kalangan pengambil keputusan bahasanya memang 'ekonomi'. Biaya, hasil, manfaat, opportunity cost, GRDP, Green GRDP (?). Suka tidak suka common language ini memang yang menjadi "lingua franca" pengambil keputusan, kebijakan, program/ kegiatan apalagi anggaran. Kecuali kalau bisa mengumpulkan dukungan massa, pressure media sehingga ada argumen alternatif untuk meyakinkan para pengambil keputusan. Sehingga pengambil keputusan akan memperhitungkan 'BIAYA sosial' nya kalau tidak mendengar aspirasi massa. Namun demikian ini 'masalah bahasa' kebijakan dan program, soal nilai, norma, tujuan akan tetap menuju kepada 'kemanusiaan', 'keindonesiaan' dst. Sekali lagi, pada level mana kita diskusi, di level filsafat, theory (kualitatif vs kuantitatif), atau di level praktis pekerjaan perencanaan pembangunan wilayah dan kota yang harus meyakinkan pengambil keputusan tentang kebijakan, program dan anggaran. Salam, Risfan Munir Ecoplano <http://ecoplano.blogspot.com> abimanyu takdir alamsyah <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Ysh Pak BTS dan rekan lain, Betul....menurut Stuart Chapin tapi tahun 1957 (yang mungkin masih bersamaan dengan perkembangan pemikiran Regional Planning-nya Isard, dll)., Namun bersamaan dengan itu kita melahirkan Deklarasi Djuanda (1957) yang mengkalim Indonesia sebagai negara kepulauan dan baru diterima dalam UNCLOS 1992, walau kita sendiri belum sadar kepada "lebih maju"nya gagasan pendahulu kita. Juga sebelum konsep sustainable development (WCED), quality of life (ICPQL), maupun UUPR 26/2007 yang merevisi UUPR versi 1992 dan UUPWP3K 27 2007. Pembaharu terhadap pemikiran 50 tahun yll tsb tidak akan lahir kalau kita selalu berpedoman kepada pemikiran import barang lawas tersebut. Mohon maaf, sengaja menyulut api...agar lebih dalam dan up-to-datediskusinya. saya juga selalu masih belajar dan mencari ..... Wassalam, Abimanyu On 1/18/08, Bambang Tata Samiadji <[EMAIL PROTECTED] <mailto:[EMAIL PROTECTED]> id> wrote: Kalau menurut Stuart Chapin, dalam bukunya yang lawas "Land Use Planning", University of Illionis, Urbana, 1957 mengatakan bahwa ruang itu mempunyai 3 nilai yaitu : (1) Nilai Ekonomi; (2) Nilai Ekologis; dan (3) Nilai Kepentingan Umum. Jadi ruang kalau dinilai sebagai uang ya tidak salah, dianggap sebagai kapital itu ya betul; dan ruang untuk meningkatkan kualitas hidup itu juga benar. Yang penting, menurut saya, ruang itu jangan dianggap sebagai nilai ekonomi saja - nanti sebuah kota isinya ruko melulu, juga jangan untuk kepentingan ekonologis semua - nanti ruang tidak bisa dimanfaatkan bagi kesejahteraan, dan juga jangan untuk kepentingan umum semua - sehingga ruang menjadi tidak produktif. Seorang Planner adalah merancang ruang itu mana yang bernilai ekonomi, mana untuk kepentingan ekologis, dan mana untuk kepentingan masyarakat banyak. Rancangan persentase luas dan hubungan fungsional antara nilai-nilai itu yang menjadi tugas pokok Planner. Thanks. CU. BTS. ----- Original Message ----- From: Benedictus Dwiagus <mailto:[EMAIL PROTECTED]> To: [EMAIL PROTECTED] <mailto:[email protected]> ps.com Sent: Friday, January 18, 2008 1:40 PM Subject: back to spatial capital RE: [referensi] Re: Jkt Setelah 100 Hari 'Ditangan Ahlinya'.... Kalau kata mahatma Gandhi: 1. "Capital as such is not evil; it is its wrong use that is evil. Capital in some form or other will always be needed." Mahatma Gandhi <http://en.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi> Saya sih tidak mengerti kenapa capital harus disederhanakan sekedar angka ekonomi atau lebih sederhana lagi sekedar uang? Ketika social capital dicetuskan, sebenarnya justru pingin mendobrak terminology capital yang terdahulu dan mengajuka ide, bahwa ada factor produksi di luar tenagakerja dan lahan (kalau ini bisa dengan sederhana "diuangkan"), yaitu nilai ikatan kemasyarakatannya itu sendiri yang bisa menjadi factor produksi, dalam arti membantu dia untuk lebih produktif. Begitu juga mungkin maksudnya pak Aby ketika mencetuskan kata "spatial capital", memanfaatkan ruang sebagai factor produksi, dalam arti untuk memproduksi sesuatu yang baik bagi semuanya yang ada dalam ruang itu ... Jadi saya juga tidak berpikiran soal angka atau money terms ketika bicara spatial capital,... bukankah kita sadar,uang itu bukan capital,.. jadi memang sepatutnya jangan disederhanakan ruang jadi uang,.. Ruang jadi sekedar uang ketika ada distorsi ... Sama seperti melly bilang, ruang adalah sesuatu yang bisa digunakan utk membuat kualitas hidup orang di dalamnya lebih baik. Saya pikir ini definisi yang miripbukan dengan definisi spatial capital.. Saya malah khawatir kalau orang gak sadar kalau ruang adalah sebuah capital bersama (bukan sekedar dimiliki private secara semena-mena) , ruang malah akan dieksploitasi abusively tanpa sadar, .. instead of making use optimally, commonly and mutually. dan bukankah itu peran penataan ruang?? Best regards, Benedictus Dwiagus S. bdwiagus.blogspot. <http://bdwiagus.blogspot.com/> com Planning : Much works remain to be done before we can announce our total failure to make any progress ,... . _____ Looking for last minute shopping deals? Find <http://us.rd.yahoo.com/evt=51734/*http://tools.search.yahoo.com/newsearch/c ategory.php?category=shopping> them fast with Yahoo! Search.
