Pak BSP ysh, Terima kasih. Saya hanya numpang arus judul, sesungguhnya saya lebih tertarik mencoba memahami gonjang-ganjing demokrasi (yang kayaknya mau melebihi negara asalnya ini). Seperti pesan Pak Onnos, lebih produktif kalau dibahas fenomena demokrasi dalam kaitan perencanaan daerah, atau penataan ruang. Dalam situasi gonjang-ganjing ini, apa yang sudah fixed gak usah dicarikan masalah lah. Daerah kan punya kehidupan dan sejarahnya, bukan tempat praktikum para intelektual. Kecuali kalau ada keluhan dari masyarakat. Sangat disayangkan bahwa banyak intelektual yang meyarankan ini-itu ternyata tak bisa memprediksi apa yang akan terjadi, Sehingga dengan kekacauan yang terjadi mereka justru mengritik/menyalahkan fenomena yang diakibatkan pelaksanaan saran mereka. Hal ini yang perlu diantisipasi juga. Satu hal yang jadi masalah adalah dengan banyaknya media sekalipun, "masyarakat" masih sulit memperoleh "informasi yang lengkap", sehingga selalu persepsi dan frame tertentu yang mereka terima. Salam, Risfan Munir
--- On Wed, 1/20/10, [email protected] <[email protected]> wrote: From: [email protected] <[email protected]> Subject: Re: [referensi] Jangan Ada Referendum Keistimewaan Yogyakarta To: [email protected] Date: Wednesday, January 20, 2010, 9:36 PM Mas Djarot, pak Risfan, rekan milister ysh. Sebenarnya saya agak sungkan ikut nimbrung masalah RUUK DIY. Kebetulan saya berkecimpung disana selama 6 tahun sejak tahun 2000. Tetapi ada hal yang mungkin tidak dipahami masyarakat dan jauh dari idealisme seperti yang sering diucapkan. Saya sepakat sekali dengan apa yang dikemukakan mas Djarot. Yang terjadi saat ini hanyalah perang kembang ... perang yang sejatine tidak nampak. Ini sudah berlangsung cukup lama. Kalaupun dilakukan sebuah referendum itu tidak menjamin. Karena gerakan rakyat yang selama ini muncul dimedia sebenarnya adalah sebuah teknik canggih "demokrasi" model Indonesia milenium ketiga yang tidak ada dalam teori2. Yang saat ini berjalan adalah teori konspirasi. Yang pasti pendekar2 Keistimewaan Yogyakarta sudah bertumbangan ... itu fakta. Antara lain : Dr. Affan Gafar (konseptor pertama Rancangan UUK) Dr. Rahman Karseno (konseptor dari aspek ekonomi) Dr. Riswanda (konseptor dari aspek kepemerintahan) Drs. Mujono (Asisten I/pemroses RUUK) Dr. Dahlan Thaib SH (Asisten I/pemroses RUUK) Beliau-beliau meninggal dalam usia cukup muda. Sehingga muncul sebuah "pemahaman" berhati-hatilah dengan keistimewaan Yogyakarta. Karena sudah ada sebuah "paugeran" yang tidak bisa dilanggar. Dan itu bukan harus penetapan dlsb. Mungkin kalau teman2 menghendaki saya akan menyampaikan simpul2 permasalahannya. Salam bambang sp
