On Thu, 7 Aug 2003 13:56:15 +0700 [EMAIL PROTECTED] wrote: > > Dalam pandangan saya, pola fikir para pengambil keputusan masih > > terpaku pada "quick yielding", sehingga tentu pandangannya akan > > mengarah kepada trading business, kalau tidak mau disebut lebih > > miris lagi mengarah pada broker business. > > Masak sih ? > Apakah Regulasi dibidang telekomunikasi kita sekarang di tangani oleh > Singapore ? > Apakah regulasi Semen kita sekarang ditangani Mexico ? > --------- > Saya fikir arahnya bukan kesana. Dalam kasus Indosat dan Semen Gresik > menjadi milik Singapura dan Mexico (mayoritas ?) bukan berarti > regulasi dalam industrinya di atur Singapura dan Mexico.
Nah :-) > Namun control > terhadap wealth daripada perusahaan tersebut menjadi di tangan pemilik > baru tersebut. Seandainya privatisasinya hanya sampai batas 49 % > maximum kontrol tetap ada di sini. Mana yg lebih "kuat", kepemilikan perusahaan atau hak utk membuat peraturan ? Mana yg lebih penting pengaturan perusahaan (mikro) dg pengaturan negara (makro) dari sudut pandang pemerintah/negara ? Mana yg lebih disukai antara perusahaan yg selalu minta duit rakyat, dg perusahaan yg memberi barang dan jasa yg murah dan terjangkau oleh rakyat ? Buat apa punya kontrol (mikro) perusahaan kalau perusahaannya bangkrut ? Apa untungnya bagi rakyat banyak kalau perusahaannya merugi terus ? > Yang saya maksud dengan pola fikir quick yielding terlihat dari > beberapa kebijakan dalam pengembangan industri. [ ... ] Itu kesalahan policy/kebijakan, saat itu kita menganut pola "membangun industri padat karya" bukan padat modal. Tidak ada hubungannya dengan soal pengelolaan perusahaan. (krn out context itulah saya tadi tidak menanggapi soal yg ini). PT DI juga begitukan ? Perusahaan ini mestinya "padat modal" akan tetapi dipaksakan jadi "padat karya", ya susah deh semua pihak :-( > Sudah lihat China yg habis-2x an melakukan privatisasi ? > Penduduk dan luas negaranya berlipat dari kita lho. > ------------- > China memprivatisasi industrinya dengan segala keberfihakannya. Tolong > simak pola privatisasi mereka yang sangat berbeda dengan kita. Apanya yg beda ? > Soal industri strategis, bahkan negara maju pun tidak memprivatisasi > industrinya. Framatome (industri nuklir Perancis) adalah BUMN, Air > France adalah BUMN, demikian juga dengan yang lain-lain. Ingat kasus > privatisasi Thomson CSF sekitar tahun 1990 an, yang tadinya sempat > terjual ke Jepang, di protes habis warganya, dan akibatnya dua hari > kemudian deal itu dibatalkan. Namun setelah Thomson di "privatise" > sebagian ke pengusaha nasional atau publik Perancis, rakyat tidak > protes lagi. Untuk Perancis, disana masih banyak swasta nasional yg punya duit utk beli perusahaan itu, disini siapa yg punya duit utk beli ? Konglomerat kitakah ? Tp tetap saja disana dilakukan privatisasi, walau ke swasta nasional. > Lihat juga bagaimana Boeing disubsidi pemerintah, Subsidi boleh-2x saja, akan tetapi ada batasnya, dan mrpkan stilmulus dalam percepatan economic growth. Ini saya copykan tulisan yg bagus dari milis lain soal Boeing : --- Begin quote --- From: Poltak Hotradero <[EMAIL PROTECTED]> To: [EMAIL PROTECTED] Reply-To: [EMAIL PROTECTED] Subject: Re: [Keuangan] Artikel tentang Corporate Welfare Date: Fri, 18 Jul 2003 17:20:41 +0700 At 03:29 PM 7/18/2003 +0700, you wrote: Bung Firdaus, Anda sepertinya masih menggeneralisir sesuatu yang namanya subsidi. Mungkin ada beberapa hal yang jadi pikiran saya. [ ... ] Saya kira kita harus arif dalam memandang subsidi. Subsidi itu memiliki berbagai macam bentuk, sifat, metode dan tujuan subsidi. Betul subsidi memang sedapatnya dihindari -- tetapi pada beberapa keadaan subsidi pemerintah memang diperlukan sebagai stimulus. Pada kasus Boeing misalnya -- subsidi di bidang teknologi (sebagai bagian dari desain pesawat) dan pemasaran (sebagai bentuk credit guarantee) - jelas akan positif bagi kompetisi produk dari produsen tersebut di kemudian hari -- BAHKAN setelah subsidi tersebut suatu saat dicabut. Subsidi seperti ini bisa dipandang sebagai INVESTASI pemerintah, karena diberikan setelah melewati study kelayakan -- dan target pencapaian tertentu. Apakah salah pemerintah melakukan investasi...??? Dalam kasus tadi subsidi hanyalah sebagai stimulus dan bantuan temporer supaya berkembang lebih lanjut atau tidak ambruk di saat ekonomi memburuk. Lain masalah kalau yang terjadi adalah suatu pemerintahan mensubsidi untuk hal-hal yang KONSUMTIF. Pada subsidi barang / jasa yang konsumtif jelas tidak muncul pertumbuhan menuju keadaan yang lebih baik. Dalam hal ini pemerintah TIDAK melakukan INVESTASI - melainkan cuma menyuapi rakyatnya hari demi hari. Itukah tugas pemerintah....? Dan jelas akibatnya adalah lumpuhnya spirit enterpreneurship masyarakat dan berakibat terlalu bergantungnya masyarakat pada pemerintah (dan siapa yang memerintah). Pemerintahan seperti ini (ala Sinterklas) -- cenderung akan diisi oleh orang-orang yang otoriter, dan tidak jarang melakukan pencurian uang rakyat di sela-sela subsidi pemerintah (ingat Bulog..? Ingat subsidi BBM...?) Dan ketika pemerintahan berganti -- terjadi SHOCK ekonomi-sosial karena masyarakat yang telah sekian lama dimanja dengan subsidi menjadi lintang pukang - saat keadaan berubah. Indonesia adalah sebuah contoh tepat tentang fakta di atas. --- end of quote --- > Sudah lihat bagaimana BUMN di Singapore beroperasi ? > ---------- > Know very well bagaimana BUMN Singapore beroperasi, kebetulan > perusahaan kami yang di Singapore banyak bekerja dengan BUMN > Singapore. Keberfihakan pemerintah Singapura sangat-sangat besar. > Jangan harap anda sebagai perusahaan asing bisa bekerja di bisnis > konstruksi di dalam negeri Singapura tanpa melibatkan dan ada di bawah > BUMN-BUMN tersebut. Kami banyak bekerja di LTA dan PUB, termasuk MRT > Singapore dan juga Water Plant serta Changi Airport, kecuali anda > datang sebagai FDI dan anda bangun plant anda sendiri. Itupun tunggu > dulu, tergantung apakah perusahaan Singapura tidak ada yang berminat. > Regulasinya mereka buat sedemikian rupa dengan cara-cara yang > "sophisticated", mulai dari penetapan standar, baik untuk proses, > management mutu, qualifikasi karyawan, dsb.dsb. Sudah baca link yg saya berikan ? BUMN disitu memang milik pemerintah, akan tetapi beroperasi sepenuhnya dg cara swasta. Tidak ada "titipan", tidak ada "minta sumbangan dari Parpol atau penyelenggara negara lainnya". Coba deh "buka warung" barang 1-2 tahun di Indonesia ini, Anda akan mengerti kata-2x "permintaan sumbangan dari berbagai pihak" yg bikin pusing itu. > Singapore memang kecil, cuma segede Jakarta Barat doank, coba tengok > apakah ada Kabupaten di negara kita yg gedenya se Jakarta Barat yg > punya kapabilitas spt Singapore ? > ----------- > Betul bung,.. tapi jangan lupa kabupaten di dalam provinsi, provinsi > di dalam NKRI, ada tk-II ada tk-I, ada Pusat. Ini tidak beridir > sendiri. Kalaulah dia berdiri sendiri mungkin akan ada > "Singapura-singapura" kecil di nusantara. Tapi kita juga tidak > inginkan itu khan ? Kita tetap mau NKRI, karena kita merasa saudara > semua. heh bukan maksud saya mengatakan setiap kabupaten memerdekakan diri, akan tetapi kabupaten itu mestinya bisa punya kapasitas spt negara singapore :-) Bukankah Otonomi Daerah memberikan keleluasaan kepada Bupati utk melakukan apa-2x sendiri ? > Pemerintah pada khitahnya ngurusin regulasi/kebijakan, boleh saja dia > menyuntik modal, membuat perusahaan negara jika memang diperlukan, tp > hanya sementara pada saat diperlukan, nanti jika sdh running well, > cabut lagi dari situ. Mirip-2x Modal Ventura atau Bank Syariah > gitulah.-------- > Setuju 100 % dan inilah yang saya katakan sebelumnya,berikan batas > waktu yang tegas, kontrol, dan hukum kalau sudah lewat batas waktu. Nah kalau begitu ada hal yg kita sepakati disini, subsidi boleh saja tapi ada batasnya. Jika sudah waktunya, lepas kepemilikan, pemerintah kembali mengurusi hal yg menjadi bidangnya y.i. kebijakan/regulasi. > Bukan seperti kasus ATPM di Indonesia, bukan pula seperti kasus > Pertamina yang sudah ada(meskipun nama bisa berubah) sejak Indonesia > belum merdeka. Sampai dimana kemampuan industri nasional dalam > perminyakan ?? Pipa casing, pipa bor(drill pipe) dan bahkan production > tubing pun mungkin industri nasional belum bisa buat. Belum lagi kita > bicara valves, logging tools, dsb. Kenapa?? Karena Citra Tubindo, > atau Bakrie Pipe, atau lainnya disuruh bersaing langsung dengan Nippon > Steel dan atau Poscon yang sudah punya pangsa pasar di internasional. > Skala ekonomi mereka sudah capai, industri kita baru dibangun. Baru dibangun ? Memangnya butuh berapa lama utk bisa survive ? Kalau saya berpendapat selama subsidi masih terus dilakukan maka mereka tidak pernah bisa survive, krn tidak pernah merasakan urgensi utk mempercepat pembangunan SDM, melakukan terobosan-2x krn sudah bisa hidup (termanjakan) dg subsidi. > Nippon > steel bisa rugi di satu proyek di Indonesia, tapi untung besar di > North Sea dan atau Afrika misalnya. Pipa kita untuk sementara belum di > accept oleh North Sea market, perlu waktu dan perlu market investment. Subscontract donk, biar mereka dulu yg punya nama, kita yg produksi. Lihat tuh produknya Om Abbas yg bisa menembus pasar Timur Tengah. Produknya SPIJ diaccept tuh oleh Oil companies di Indonesia. [ ... ] > Disinilah dibutuhkan keberfihakan. Untuk berapa lama ??? Mari kita > tetapkan batas waktu, dibantu, dimonitor, dan diberi > stimulus-stimulus. Untuk berfihak itu ada harganya, ada pengorbanan, > dsb. Dan yg harus berkorban itu rakyat, subsidinyapun tidak sepenuhnya masuk ke bagian produksi melainkan "kantong lain" :-( KKN bung! KKN lah yg perlu dibereskan lbh dulu! -- syafril ------- Syafril Hermansyah --[YONSATU - ITB]---------------------------------------------------------- Online archive : <http://yonsatu.mahawarman.net> Moderators : <mailto:[EMAIL PROTECTED]> Unsubscribe : <mailto:[EMAIL PROTECTED]> Vacation : <mailto:[EMAIL PROTECTED]>
