- Megapolitan - Umum - Daerah Home > Nasional > MegapolitanPembangunan DKI Jakarta Dinilai Utamakan Kepentingan PemodalSabtu, 22 Oktober 2016 | 01:14 WIBBasuki Tjahaja Purnama (Ahok) - [deni hardimansyah/skalanews]Skalanews - Ketua Badan Relawan Nusantara (BRN) Edysa Tarigan menilai pembangunan di Jakarta di masa kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) cenderung mengutamakan kepentingan kaum pemodal, pengusaha besar, dan pengembang.
Jakarta, lanjutnya, merupakan Ibukota Negara sekaligus sebagai tempat berkumpulnya segala suku bangsa dan tolok ukur kesejahteraan masyarakat Indonesia di mata dunia, ternyata belum menunjukkan keberpihakkannya terhadap golongan sosial masyarakat di tingkat ekonomi rendah. "Ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesianya dimana?" kata Edysa dalam Diskusi di Kawasan Jakarta Pusat, Jumat (21/10). Menurutnya, pembangunan Jakarta dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini hanya menjadi ajang berbagi proyek antara pemerintah dengan perusahaan properti raksasa. Edysa mencontohkan, mega proyek reklamasi teluk Jakarta adalah hasil dari keputusan Pemprov DKI dengan dalih akan menciptakan kawasan strategis pariwisata dan pemukiman berupa apartemen berharga miliaran rupiah. Bahkan, Ahok merekomendasikan penggusuran demi pembangunan tanpa memerhatikan nasib warga. "Selain reklamasi teluk Jakarta yang hanya menguntungkan bagi para pengembang properti dan masyarakat golongan atas, Pemprov Jakarta juga kerap melakukan penggusuran pemukiman warga khususnya di bantaran kali dan pemukiman warga di daerah Kalijodo," ujar Edysa yang akrab disapa Eki ini. Dia menambahkan, tapi cara-cara yang dilakukan Pemprov DKI sangat jauh dari kaidah berbangsa bernegara yang telah diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang dan Pancasila. "Maka, ini membuktikan bahwa pemerintahan saat ini telah menunjukkan wujudnya sebagai pemerintahan yang anti sosio demokrasi, anti musyawarah-mufakat dan anti Pancasila," tegasnya. Terkait pernyataan Ahok terkait tafsirnya terhadap kitab suci Alquran dalam surat Al Maidah ayat 51, Edysa mengatakan, sebagai umat non muslim dan kaum minoritas, Ahok tak selayaknya mengomentari ajaran agama yang bukan keyakinannya. Apalagi, lanjutnya, komentarnya itu bertendensi politik. "Dan paling akhir pernyataannya yang membuat Diskursus muslim dan non muslim membuktikan bahwa nilai-nilai Pancasila dalam sila pertama tak dihormati. Dimana Pancasila tak bercerita lagi minoritas dan mayoritas," tuturnya.(Deddi Bayu/bus)
