Lho kok seperti apa yang SELALU saya bilang: infrastruktur bukan untuk kepentingan rakyat tapi kepentingannya kaum INVESTOR!!! Sekarang malah ditambah lagi: untuk memudahkan dan mempercepat OPERASI MILITER!!! Aktivis Papua Merdeka: Kami Tidak Butuh Infrastruktur, Kami Jalan Kaki pun enggak Apa-apa Posted By: Jurnal IndonesiaPada: 26 October 2016 Mantan tahanan politik Papua Filep Karma, Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos dan Anggota Tim Terpadu penyelesaian kasus HAM di Papua dan Papua Barat Matius MuribJurnalindonesia.id – Aktivis Papua Merdeka Filep Karma mengakuibahwa pembangunan infrastruktur di wilayah Papua sejak era kepemimpinanPresiden Joko Widodo cukup pesat.
Namun iamengklaim bahwa masyarakat papua tidak membutuhkan infrastruktur. “Kamitidak butuh Infrastruktur. Kami enggak minta jalan, kami jalan kaki pun enggakapa-apa,” kata Filep di Kantor Setara Institute, Jakarta, Selasa (25/10/2016). Felip yangpernah ditahan karena mengibarkan bendera separatis ini justru menudinginfrastruktur yang dibangun pemerintah Jokowi bukan ditujukan untuk rakyatpapua, melainkan hanya untuk kepentingan investor. Bahkan iamenengarai infrastruktur seperti pembangunan jalan dan bandara dibuat untukmemudahkan operasi militer. “Inimemudahkan untuk operasi militer. Jadi ada operasi cepat,” kata dia. Baca: Yang MengatakanKunjungan Jokowi ke Papua Sia-sia adalah Orang Paling Tidak Masuk Akal danSudah Buta Mata Hatinya Felipmengatakan, yang dibutuhkan masyarakat Papua saat ini adalah jaminankeamanan dan jaminan kebebasan berekspresi serta menyatakan pendapat. Namunsayangnya, kata Felip, itu kerap dibungkam aparat. Ia mengklaim, sebenarnya banyakaktivis Papua yang menolak kedatangan Jokowi di Bumi Cendrawasih itu. Namunsuara mereka dibungkam aparat. Akibatnya, kesan yang muncul, Jokowi selalumendapatkan sambutan antusias warga ketika mendatangi Papua. “Padahalitu sudah dikondisikan. Jadi yang mau aksi demo itu sudah diblokir,” kataFilep. Filep punmenantang pemerintah untuk melakukan referendum. Dengan referendum, masyarakatbisa memilih apakah ingin tetap berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesiaatau merdeka dan menjadi negara sendiri. Jikamemang mayoritas masyarakat Papua menginginkan tetap di NKRI, maka ia bersamaaktivis Papua merdeka lainnya berjanji akan menerima keputusan tersebut. Tidak akanlagi ada tuntunan untuk membuat Papua merdeka dan terpisah dari NKRI.
