rekans, saya ingin nimbrung menyatakan pendapat untuk beberapa hal....
Izin adalah perangkat hukum untuk mengendalikan (bukan untuk PAD) kegiatan yang potensial menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umum (keselamatan, keamanan, ketertiban, dll). Sudut pandang izin bersifat negatif: semua dilarang, kecuali yang diberi izin. DIlarang membangun tanpa IMB (=development right; memiliki lahan boleh=property right), dilarang mengemudi tanpa SIM (punya mobilnya boleh saja), dst. Seperti disinyalir beberapa rekan, memang saat ini izin banyak disalaharahkan untuk pengumpulan PAD. Legislatif bersalah karena menargetkan PAD dari perizinan kepada eksekutif, dan eksekitif -walaupun sebagian sadar bahwa itu salah- tetap melaksanakan tugas tsb 'sebaik-baiknya' dengan meninggalkan fungsi utama izin sbg instrumen pengendaian...:-( di indonesai, istilah izin juga berarti luas, mencakup juga lisensi. Kalau urusan dg tata ruang (lokasi, kualitas ruang, tata bangunan), maka istilah yg tepat adalah izin (permit). Untuk kegiatan, istilah yg tepat adalah lisensi (license), termasuk yg sekarang disebut SIUP, SIM (driving license, bukan driving permit), dll. Izin prinsip masuk ke mana? kegiatan (artinya lisensi, tidak perlu lokasi, kdb, klb, gsb, dsb), atau tata ruang (artinya permit)? kalau tidak dua-duanya, atau sedikitnya meragukan/tidak jelas, ya memang sebaiknya dihapuskan saja izn prinsip sebetulnya hanya perlu menyatakan bahwa pada prinsipnya pem(da) tidak keberatan thd KEGIATAN yg dimohon selama tidak melanggar hukum dan negatif list (karena aturan sudah jelas apa yg tidak boleh, sebenarnya izin ini bisa dihapuskan saja). BAnyak salah kaprah karena ternyata izin ini berisi juga lokasi, KDB, KLB, dll yg isinya BUKAN PRINSIP lagi, tapi sudah teknis. Akibatnya, jika izin prinsip yg salah kaprah itu terbit, maka izin2 di bawahnya tidak berani menyetop izin yg diterbitkan a/n KDh itu. (makin kuat saja untuk menghapuskan izin prinsip...) mungkin beberapa kegiatan tetap perlu izin sektoral, tetapi merupakan lisensi, sama sekali bukan permit. fungsinya untuk tertib administrasi dan kelengkapan administrasi/record pemda. Misalnya izin pariwisata, usaha perdagangan, dll. Begitu mereka akan bikin hotel, toko, shoppimg center, maka harus merujuk ke ketentuan tata ruang (sekarang PZ yg diandalkan), dan peraturan bangunan. izin lokasi juga sebetulnya hanya menunjukkan lokasi yang akan dibebaskan oleh developer (ada ketetntuan tahapan pembebasan yg harus dipenuhi). Seharusnya hanya untuk pembebasan lahan, tidak mengatur uses, intensitas apalagi tata bangunan. Pada prakteknya, izin lokasi menerapkan asas pre-emtion right, yg memberikan prioritas kepada developer untuk membebaskan lahan (padahal harusnya tidak melarang pemilik untuk membangun sendiri atau menjual kepada pihak lain). Karena salah kaprah juga, maka developer menganggap pemilik harus dan hanya boleh menjual lahannya kepada developer. Padahal, jika izin lokasi itu untuk perumahan, maka pemilik lahan boleh membangun perumahan tanpa harus menjualnya kepada developer. Kalau PZ sudah establish, tidak hanya izin lokasi saja yg tidak diperlukan (biarkan developer mendapatkan lahan melalui mekanisme pasar, pemerintah mengatur pemanfaatannya saja. Pembebasan lahan untuk kepentingan umum ada perpresnya tersendiri), tetapi juga HO, RKL/RPL, dan mungkin AMdal (integrasi Andal/RKL/RPLd dg PZ kabarnya sedang diproses dalam revisi UU No. 23/1997). peraturan tata ruang (khususnya PZ) sangat berbeda prinsipnya dg IMB. PZ mengatur eksterior bangunan sampai dengan peletakannya (KDB, KLB, GSB, tinggi, dst), tetapi sama sekali tidak mengatur keselamatan bangunan (di indonesia sering keselamatan sering disamakan dengan keamana, padahal keselamatan=safety, dan keamanan= security). Jadi PZ (zoning regulation) dan Peraturan Bangunan (building code) harus sama-sama ada karena obyek yang diatur berbeda (bisa diskusi lebih panjang...) Karena UU no. 28/2002 ttg Bangnan Gedung disusun sebelum ada ketentuan PZ dalam UU no. 26/2007, maka di UUBG ketentuan tentang peletakan bangunan masih diatur di dalamnya. PAdahal fokus PB melalui penerapan IMB) adalah keselamatan, kehandalan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan akses DI DALAM bangunan (eksterior bangunan diatur oleh PZ , kadang2 oleh RTBL, design guidelines, dll). Silakan tengok kembali UU No. 28/2002 dan PP pelaksanaannya. Sama seperti persoalan izin lainnya, IMB juga salah kaprah dijadikan sumber PAD. DI Kab Bandung misalnya, permohonan IMB s/d luas tertentu (200 atau 250 m2 lahan atau lantai, saya lupa), diserahkan kepada camat. Jadi IMB hanya dianggap administrasi perizinan, bukan pemeriksaan keandalan bangunan, karena camat & aparatnya tidak punya kompetensi memeriksa (dan menyetujui) gambab rencana bangunan. Banyak daerah yg isi perda peraturan bangunannya bukan tentang keandalan bangunan, tetapi berapa biaya yang harus dibayar per m2 luas lantai bangunan untuk jenis bangunan tertentu, dan administrasi periainannya. Tidak mengatur keandalan bangunan sama sekali. Banyak daerah mulai memperbaiki perda bangunannya setelah terbitnya UU no. 28/2002. saya berpendapat, perizinan (dan lisensi) harus tata kembali dan disederhanakan, dg menghapuskan izin yg tidak relevan dan menggabungkan izin yg sejenis. Izin prinsip dan izin lokasi sebaiknya dihapuskan saja, apalagi kalau PZ sudah establish. Yang perlu ada di tiap daerah adalah PZ yg mantap (jelas, lengkap, legal) dan Peraturan Bangunan yang 'benar'. Perizinan harus disederhanakan. Dalam PZ, izin pembangunan (pemanfaatan ruang) tetap ada, tetapi hanya bersifat administratif dan untuk record pemda: jika sesuai dg PZ izin keluar, tidak sesuai izin ditolak (atau diangkat ke Zoning Board/Committe of Adjustment, atau apapun namanya untuk diputuskan). mohon maaf kalau terlalu panjang... wass, denny > Pak Roos ysh, saatnya kita perlu pandangan yang tepat dari rekan-rekan > Cipta Karya dan Menpera. Mudah-mudahan Pak Eko Ged, Mas Catuy, Ibu > Ramalis dkk berkenan menyampaikan pendapat. > > Saya sebenarnya kurang mendalami masalah pengaturan teknis bangunan ini, > hanya dulu pernah sempat mengikuti beberapa pembahasan SNI, SK-SNI, > serta RUU Bangunan Gedung. Saya kurang ingat mengenai slogan pengaturan > bangunan ini, setidaknya menyangkut : > keamanan(keselamatan?)-kenyamanan-ketertiban bangunan. Apakah IMB > mencerminkan aspek ini?, kurang tahu, memang harus meneliti hal-hal apa > saja yang diatur dalam form IMB, dan saya kira di setiap Daerah pasti > berbeda. > > Dengan adanya puluhan standar bangunan, sebenarnya IMB harus sangat > detail, karena menyangkut spesifikasi bahan, prosedur kerja, kelengkapan > bangunan, dll; untuk menjamin satu aspek saja : keamanan. Namun coba > kita lihat isian IMB pada umumnya, selain menyangkut beberapa rasio juga > dilengkapi dengan gambar arsitektur; dan melalui gambar itu dapat > dibayangkan aspek keamanan itu misalnya? > > Mohon pandangan rekan arsitek yang biasa berurusan dengan hal ini, > tentang hal-hal yang dianggap aman ini dalam suatu rancangan arsitektur > untuk kebutuhan IMB. Pak Jehan, Pak Abim, Pak Herlambang, dkk? Khususnya > rekan-rekan yang biasa praktek. > > Juga mohon pandangan rekan teknik sipil tentang keamanan bangunan ini. > Cak Andri mau berbagi 'sedikit' pengetahuan?, juga Pak Rachmad, Ibu Cut, > Pak Doni, dkk? > > Mungkin sedikit pendapat saja, bila 'penilaian' itu justru dilakukan > 'during construction' dan 'post-construction'. Bila demikian, sebenarnya > yang kita butuhkan adalah 'license'. Namun seharusnya pendapat ini ada > yang membetulkan atau menyalahkan. > > Demikian sementara waktu pak, maaf kalau kurang memuaskan. Salam. > > -ekadj > > > --- In [email protected], Roos Akbar <rak...@...> wrote: >> >> Pak Eka ysh, >> IMB apa bukannya terkait (salah satunya) dengan keamanan bangunan >> (building code)? >> Ketika saya mengurusi IMB rumah saya ditanyakan tentang kontruksinya, >> kemiringan atap dsb. >> >> Salam, >> Roos Akbar >> >> >> - ekadj wrote: >> > Pak Roos dan Pak BTS ysh. >> > Sebelumnya terima kasih atas penjelasan yang bapak berikan. Saya >> > menyambung sedikit masalah IMB ini yang telah ramai dibicarakan > sejak >> > belasan tahun yang lalu. Dulu ketika ada evaluasi yang dilakukan > oleh >> > Menpan (dan Depdagri), saya kira akan ada perubahan sistem > sebagaimana >> > yang dimaksud Pak BTS, ternyata hanya memperjelas rentang waktu >> > pengurusan, kalau tidak salah 30-40 hari. Belum ada rasanya pada > waktu >> > itu penawaran seperti 'building certificate', license, atau > semacamnya >> > yang mensubstitusi peran IMB. Jadi memang sebagaimana disebutkan Pak >> > Roos, RTRW/RDTR belum mampu memberikan pengaturan yang sangat rinci >> > mengenai pemanfaatan ruang pada skala persil. Kemudian pada masa itu >> > juga telah ramai penerapan RTBL, yang ternyata juga tidak > mensubsitusi >> > IMB, malah pada berbagai produk yang saya lihat lebih mirip dengan >> > RRTR atau RDTR. >> > >> > IMB memang telah menjadi 'mekanisme otomatis' dalam birokrasi Pemda; >> > dan kalau dinilai kebijakan yang mendasarinya, adalah cenderung >> > berorientasi pada pendapatan daerah. Saya kira memang IMB telah >> > kehilangan fungsi utamanya, yaitu sebagai 'alat kontrol teknis' > dalam >> > pemanfaatan ruang. Selain rasio building coverage, klb/kdb, dst, >> > banyak hal yang lepas dari pengaturan IMB, khususnya menyangkut >> > keamanan, keselamatan, dan spesifikasi bangunan, sebagaimana telah >> > banyak diatur dalam standar-standar bangunan. Belum lagi bila ingin >> > mensubstitusi HO, Amdal, dll sebagaimana sering didengungkan bu 2ny. >> > Dengan kondisi sekarang ini, hal-hal yang dapat dijamin dari IMB > baru >> > sampai pada: pemasukan kas Daerah, 'rencana' bangunan, aspek > legalitas >> > kepemilikan lahan, ditambah tahun ini dengan 'kepemilikan NPWP'. >> > >> > Satu terobosan dalam UUPR adalah mengenalkan kebijakan peraturan >> > zonasi, yang tipikal regulatory system. Jadi segenap standar > bangunan >> > dan kriteria pemanfaatan lahan dipadu dalam pengaturan skala blok > dan >> > sub-blok, atau himpunan banyak persil. Kita berharap banyak terhadap >> > pengembangan konsep ini yang sedang dilakukan oleh timnya Pak Denny, >> > serta secara sporadis banyak dilakukan rekan-rekan > konsultan/praktisi >> > terutama yang pernah bekerja dalam penyusunan PZ. Dengan adanya PZ, >> > secara teori, tidak diperlukan IMB (juga izin lokasi). >> > >> > Tembakan terbesar dari UUPR adalah kepada institusi pemberi izin >> > (sayangnya tidak sampai kepada pemberi hak), yang memberikan sanksi >> > 1,5 kali lipat lebih berat. Namun perlu pintar menginisiasi bentuk >> > 'pelanggaran hukum' ini. >> > >> > Untuk izin lokasi dll, kita perlu membahas lagi secara mendalam pak. >> > Sementara demikian dulu. Salam. >> > >> > -ekadj >> > >> > 2009/1/8 Roos Akbar rak...@... >> > <mailto:rak...@... >> > >> > Pak BTS dan kawan-kawan ysh, >> > >> > Kalau sistem perencanaan kita menganut model regulatory saya >> > setuju 100% >> > pendapat bapak. Tetapi kalau discretionary maka saya tidak setuju >> > pendapat bapak. Apakah tata ruang kita sudah sampai "sangat" >> > rinci? Di >> > dalam literatur (sory bukunya sudah tidak ingat lagi) di Inggris > yang >> > menganut discretionary system, ada industri yang diijinkan >> > dibangun di >> > kawasan hutan. Tentunya melewati berbagai macam prosedur. Ada ijin >> > yang >> > kemudian dikeluarkan dengan berbagai macam "condition" yang harus >> > dipenuhi. >> > >> > Tapi kalau pada skala "besar"/rinci saya CENDERUNG setuju dengan >> > bapak >> > (dengan beberapa catatan). Misalnya RTRW menyatakan disitu kawasan >> > perumahan (padahal sekarang adalah sawah), maka kalau ada investor >> > yang >> > ingin membangun perumahan ya silakan saja. Tetapi pada skala kecil, >> > kadang menyulitkan karena tata ruang (RTRW) berhenti hanya sampai >> > pada >> > skala kecil. Bagi saya, RTRW itu adalah dokumen strategis dan bukan >> > dokumen operasional. Padahal dilapangan ya harus operasional. >> > Sehingga >> > dia tidak kompatibel untuk dijadikan rujukan keputusan teknis. >> > Misalnya >> > saja, boleh ndak SPBU dibangun di perumahan atau di daerah >> > perdagangan dst. >> > >> > jangan salahkan alatnya pak. Salahkan orangnya. Seperti yang saya >> > tulis, >> > sebagian besar orang menganggap bahwa ijin (apa benar harus pakai > z?) >> > bahwa ini semacam hak monopoli. Kalau ijin diberikan ke perusahaan > A, >> > maka hanya perusahaan A saja yang boleh membebaskan tanah (ditambah >> > masyarakat HARUS menjualnya). Ini yang salah. Bukan ijinnya. >> > >> > Nah sekarang sistem perencanaan kita menganut yang mana pak? Ini > yang >> > kemudian membuat kacau. >> > >> > Salam, >> > Roos Akbar >> > >> > >> > >> > Bambang Tata Samiadji wrote: >> > > >> > > Pak Roos Akbar wrote : >> > > >> > > "...ramai di bahas tentang tidak >> > > perlunya ijin prinisp dan ijin lokasi, ..: >> > > >> > > BTS : >> > > >> > > Izin (pakai z, bukan j) lokasi yang biasa digunakan untuk >> > pengendalian >> > > tata ruang kota (RTRWK) itu TIDAK PERLU. Ini bukan ingin sekedar >> > > berbeda pendapat, tapi hanya logika saja. >> > > >> > > Yang namanya Izin itu adalah "pernyataan mengabulkan (tidak >> > melarang >> > > dsb), persetujuan membolehkan,..."(Kamus Besar Bahasa Indonesia, >> > edisi >> > > ketiga). >> > > >> > > Jadi Izin itu diberikan bila ada yang dilarang bagi sembarang >> > orang, >> > > ....setelah diberi izin.....baru boleh melakukan. Misalnya ada >> > lokasi >> > > Kawasan Lindung yang tidak boleh dimanfaatkan untuk bangunan, >> > kemudian >> > > karena ada sesuatu yang perlu dibangun di kawasan dimaksud, > barulah >> > > diberi izin lokasi. Jadi Izin Lokasi itu adalah izin berlokasi > dari >> > > fungsi lokasi yang dilarang. >> > > >> > > Dalam kasus RTRWK yang jelas status rencana pemanfaatannya, >> > misalnya >> > > untuk zona perumahan, zona perdagangan, zona industri, dan >> > sebagainya; >> > > maka tidak perlu izin lokasi membangun perumahan di zona > perumahan, >> > > tidak perlu izin lokasi membangun industri di zona industri, > ...dsb. >> > > >> > > Begitu logikanya. >> > > >> > > Jadi mengapa ada Izin Lokasi? Saya kira jelas bahwa Izin Lokasi >> > hanya >> > > sebagai alat untuk memeras saja. >> > > >> > > Thanks. CU. BTS. >> > > >> > > >> > > >> > > --- On *Thu, 1/8/09, Roos Akbar /rak...@... >> > <mailto:rakbar%40bdg.centrin.net.id>>/* wrote: >> > > >> > > From: Roos Akbar rak...@... >> > <mailto:rakbar%40bdg.centrin.net.id>> >> > > Subject: Re: [referensi] KEPEMILIKAN ATAS TANAH DAN PENELANTARAN >> > TANAH >> > > To: [email protected] <mailto:referensi%40yahoogroups.com> >> > > Date: Thursday, January 8, 2009, 2:05 AM >> > > >> > > ........................ >> > > >> > > 7. Pada saat peneltian saya tersebt, ramai di bahas tentang tidak >> > > perlunya ijin prinisp dan ijin lokasi, bahkan departemen dalam >> > > negeri membuat konsep ijin pemanfaatan lahan (saya lupa >> > > nama/istilah tepanya). Dalam konteks ini saya tidak mempersoalkan >> > > nama/istilahnya tetapi bahwa ijin prinsip dan ijin lokasi itu >> > > perlu, HANYA SAJA, kompatibitasnya harus diperhatikan dengan benar >> > > (dikaitkan dengan adanya hirarki dalam perencanaan) . Saya > kemudian >> > > mengusulkan ijin prinsip merujuk pada RTRW sedangkan ijin lokasi >> > > merujuk pada RDTR. >> > > >> > > Salam, >> > > Roos Akbar >> > > >> > > f >> > . >> > >> > >> > >> > > > > > ------------------------------------ > > Komunitas Referensi > http://groups.yahoo.com/group/referensi/Yahoo! Groups Links > > > > (Yahoo! ID required) > > mailto:[email protected] > > > http://docs.yahoo.com/info/terms/ > >
