Pak Nuzul ysh, terima kasih atas penjelasannya. Sebagai kelompok yang masuk dalam 'mainstream pengembang wilayah' kita tentunya punya ideologi yang lebih khas, seperti: memperpendek kesenjangan (gap) kaya-miskin, pusat-pinggiran, agraris-industri, mampu-tidak mampu, dst. Atau dalam bahasa yang lebih populer saat ini sering digunakan istilah 'affordability', atau kesempatan yang sama oleh segenap lapisan masyarakat. Kerangka kebijakan nasional seharusnya bekerja pada landasan ini, sesuai amanat Konstitusi. Sehingga bila ada kebijakan publik yang tidak relevan diterapkan di suatu wilayah, maka berarti masih ada 'ketimpangan'; dan seharusnya program-program nasional bekerja di tempat itu.
Saya ingin mengajukan 2 contoh: satu, seperti yang saya ungkapkan adalah masalah harga BBM di Wamena, atau lebih tepat lagi 'Ibukota Kabupaten' Wamena. Terlepas dari kendala geografis dll, bukankah seharusnya harga BBM yang ditetapkan oleh Pemerintah juga berlaku di tempat tersebut? Karena harga seperti itu juga dinikmati oleh berbagai daerah yang jauh dari lokasi produksi. Bila kendala infrastruktur dan geografis membatasi hal tersebut, mungkinkah kebijakan ekonomi dapat diarahkan untuk mengeliminasi hal tersebut, misalnya melalui mekanisme subsidi <http://groups.yahoo.com/group/referensi/message/1695> ? Dua, ayah saya selalu mengungkapkan dua titik keberhasilan Orde Baru, yaitu : Jatiluhur dan Bulog. Untuk Bulog dianggap berhasil menjamin ketersediaan pangan nasional, sehingga pada era itu sangat sedikit terdengar kasus busung lapar dll. Namun rekomendasi IMF melalui structural adjustment programme-nya malah menghapuskan keberadaan Bulog, sehingga saat ini pangan sebagai lapisan terbawah dari piramida Maslow itu menjadi sangat tergantung dari kebijakan impor. Dengan kata lain dalam contoh dua ini adalah : kita justru menghapus kebijakan yang proven menjamin ketersediaan pangan secara nasional ini, terlepas bila institusinya dulu merupakan biang KKN dsb. Mohon pencerahan pak bila kebijakan saat ini melalui alokasi DAU, DAK, dana Otsus, dlsb telah mampu mensubstitusi kebijakan terdahulu, serta telah mampukah menjangkau aspek-aspek pengembangan wilayah ? Demikian dulu pak. Salam. -ekadj --- In [email protected], Nuzul Achjar <ach...@...> wrote: > > Datuk, Mamak, Uda Eka: "Persoalan ini sebenarnya masalah ekonomi nasional, > yang hingga saat ini belum tersedia teorinya dan juga kebijakannya"... > > NA: Fenomena tentang tingginya harga serta implikasi kebijakan yang datuk > sebutkan itu mungkin dapat dijelaskan melalui ilustrasi sederhana. Point > utama ilustrasi ini: solusi yang ditawarkan tergantung "paham", "ideologi > ekonomi" dan atau "ideologi politik" yang dianut. Tentu banyak teori dan > argumentasi dibalik paham-paham ataupun ideologi. > > Mengenai soal harga makanan yang begitu tinggi seperti contoh yang diberikan > pak Eka, penganut paham neoliberal akan mengatakan bahwa tidak perlulah > campur tangan pemerintah terlalu besar. Harga makanan di Tobelo pasti akan > turun melalui mekanisme yang diatur oleh "invisible hand" nya Adam Smith. > > Kalau harga makanan di warung Tobelo masih tetap tinggi juga, ya prasyarat > agar "invisible hand" dapat bekerja belum dipenuhi, antara lain masih > terhambatnya mobilitas faktor-faktor produksi. Bagaimana mau murah, lha > nggak ada akses pelabuhan yang memadai, jalannya rusak berat, nggak ada > warung lain yang buka agar dapat bersaing dengan warung sebelumnya. Mungkin > sederhanyanya kira-kira gitu barangkali > . > > Penganut paham "institusional" akan berpendapat lain, wah tingginya harga > itu kan karena masyarakatnya sudah "nggak bener", tukang tipu, camatnya > korup, banyak pungli, sehingga "transaction cost" nya tinggi. Walaupun > sumber alamnya melimpah, tetap saja daerahnya terkebelakang. Biar Kata > jalannya udah bagus, tetap saja harga di warung mahal. > > Pendekatan welfare state mungkin akan memberikan arah: karena kegagalan > pasar, pemerintah harus disediakan infrastruktur agar makin banyak warung > yang buka. Pajak perlu dinaikkan, siapkan kebijakan public service > obligation (PSO). Pemerintah memberi subsidi untuk kompensasi biaya, tidak > secara universal sama (seperti USO), tetapi tergantung dari kemampuan > masyarakatnya (willingness to pay). > Penganut paham sosialis yang sangat sentralistik mungkin lain lagi > ceritanya. Harga di Warung di Tobelo itu adalah akibat dari penguasaan oleh > private sector, oleh karena itu warung itu harus dikuasai oleh negara, > minimal harganya harus diatur oleh negara. > Wassalam, > > Nuzul Achjar
