Uda HEkadj, Kata kunci lain peningkatan "akses" - yang bisa berarti jarak dan kemudahan memperoleh.
Salam, Risfan Munir --- In [email protected], "ffekadj" <4ek...@...> wrote: > > > Pak Nuzul ysh, terima kasih atas penjelasannya. Sebagai kelompok yang > masuk dalam 'mainstream pengembang wilayah' kita tentunya punya ideologi > yang lebih khas, seperti: memperpendek kesenjangan (gap) kaya- miskin, > pusat-pinggiran, agraris-industri, mampu-tidak mampu, dst. Atau dalam > bahasa yang lebih populer saat ini sering digunakan istilah > 'affordability', atau kesempatan yang sama oleh segenap lapisan > masyarakat. Kerangka kebijakan nasional seharusnya bekerja pada landasan > ini, sesuai amanat Konstitusi. Sehingga bila ada kebijakan publik yang > tidak relevan diterapkan di suatu wilayah, maka berarti masih ada > 'ketimpangan'; dan seharusnya program-program nasional bekerja di tempat > itu. > > Saya ingin mengajukan 2 contoh: satu, seperti yang saya ungkapkan adalah > masalah harga BBM di Wamena, atau lebih tepat lagi 'Ibukota Kabupaten' > Wamena. Terlepas dari kendala geografis dll, bukankah seharusnya harga > BBM yang ditetapkan oleh Pemerintah juga berlaku di tempat tersebut? > Karena harga seperti itu juga dinikmati oleh berbagai daerah yang jauh > dari lokasi produksi. Bila kendala infrastruktur dan geografis membatasi > hal tersebut, mungkinkah kebijakan ekonomi dapat diarahkan untuk > mengeliminasi hal tersebut, misalnya melalui mekanisme subsidi > <http://groups.yahoo.com/group/referensi/message/1695> ? > > Dua, ayah saya selalu mengungkapkan dua titik keberhasilan Orde Baru, > yaitu : Jatiluhur dan Bulog. Untuk Bulog dianggap berhasil menjamin > ketersediaan pangan nasional, sehingga pada era itu sangat sedikit > terdengar kasus busung lapar dll. Namun rekomendasi IMF melalui > structural adjustment programme-nya malah menghapuskan keberadaan Bulog, > sehingga saat ini pangan sebagai lapisan terbawah dari piramida Maslow > itu menjadi sangat tergantung dari kebijakan impor. Dengan kata lain > dalam contoh dua ini adalah : kita justru menghapus kebijakan yang > proven menjamin ketersediaan pangan secara nasional ini, terlepas bila > institusinya dulu merupakan biang KKN dsb. > > Mohon pencerahan pak bila kebijakan saat ini melalui alokasi DAU, DAK, > dana Otsus, dlsb telah mampu mensubstitusi kebijakan terdahulu, serta > telah mampukah menjangkau aspek-aspek pengembangan wilayah ? > > Demikian dulu pak. Salam. > > -ekadj > > > --- In [email protected], Nuzul Achjar <achjar@> wrote: > > > > Datuk, Mamak, Uda Eka: "Persoalan ini sebenarnya masalah ekonomi > nasional, > > yang hingga saat ini belum tersedia teorinya dan juga kebijakannya"... > > > > NA: Fenomena tentang tingginya harga serta implikasi kebijakan yang > datuk > > sebutkan itu mungkin dapat dijelaskan melalui ilustrasi sederhana. > Point > > utama ilustrasi ini: solusi yang ditawarkan tergantung "paham", > "ideologi > > ekonomi" dan atau "ideologi politik" yang dianut. Tentu banyak teori > dan > > argumentasi dibalik paham-paham ataupun ideologi. > > > > Mengenai soal harga makanan yang begitu tinggi seperti contoh yang > diberikan > > pak Eka, penganut paham neoliberal akan mengatakan bahwa tidak > perlulah > > campur tangan pemerintah terlalu besar. Harga makanan di Tobelo pasti > akan > > turun melalui mekanisme yang diatur oleh "invisible hand" nya Adam > Smith. > > > > Kalau harga makanan di warung Tobelo masih tetap tinggi juga, ya > prasyarat > > agar "invisible hand" dapat bekerja belum dipenuhi, antara lain masih > > terhambatnya mobilitas faktor-faktor produksi. Bagaimana mau murah, > lha > > nggak ada akses pelabuhan yang memadai, jalannya rusak berat, nggak > ada > > warung lain yang buka agar dapat bersaing dengan warung sebelumnya. > Mungkin > > sederhanyanya kira-kira gitu barangkali > > . > > > > Penganut paham "institusional" akan berpendapat lain, wah tingginya > harga > > itu kan karena masyarakatnya sudah "nggak bener", tukang tipu, > camatnya > > korup, banyak pungli, sehingga "transaction cost" nya tinggi. Walaupun > > sumber alamnya melimpah, tetap saja daerahnya terkebelakang. Biar Kata > > jalannya udah bagus, tetap saja harga di warung mahal. > > > > Pendekatan welfare state mungkin akan memberikan arah: karena > kegagalan > > pasar, pemerintah harus disediakan infrastruktur agar makin banyak > warung > > yang buka. Pajak perlu dinaikkan, siapkan kebijakan public service > > obligation (PSO). Pemerintah memberi subsidi untuk kompensasi biaya, > tidak > > secara universal sama (seperti USO), tetapi tergantung dari kemampuan > > masyarakatnya (willingness to pay). > > Penganut paham sosialis yang sangat sentralistik mungkin lain lagi > > ceritanya. Harga di Warung di Tobelo itu adalah akibat dari penguasaan > oleh > > private sector, oleh karena itu warung itu harus dikuasai oleh negara, > > minimal harganya harus diatur oleh negara. > > Wassalam, > > > > Nuzul Achjar >
