[GELORA45] Duterte bulldozed smuggled luxury cars

[Hsin Hui Lin ehh...@gmail.com [GELORA45]]

   - Sport 
   - Op-ed 
   - RT360 
   - Shows 
   - More 

Home World News 
Demolition Duterte: Philippines leader bulldozes luxury cars to send
message (PHOTOS, VIDEO)
Published time: 6 Feb, 2018 12:16Edited time: 7 Feb, 2018 09:03
Get short URL 
[image: Demolition Duterte: Philippines leader bulldozes luxury cars to
send message (PHOTOS, VIDEO)]
© Romeo Ranoco / Reuters

   - 7681
   -
   -
   -
   -
   -
   -

Philippines leader Rodrigo Duterte hammered home his new policy on car
smuggling by overseeing the demolition of dozens of seized luxury vehicles
worth almost $1.2 million.

Some 29 smuggled high-end vehicles, including models of BMW, Jaguar,
Mercedes Benz and Corvette, were simultaneously crushed by road rollers at
three of the country’s ports on Tuesday.
© Romeo Ranoco / Reuters

The majority of cars were destroyed at the Bureau of Customs (BOC) grounds
in Manila where Duterte was present for the ceremonial condemnation.
Tuesday also marks the celebration of the116th founding anniversary of the
Bureau of Customs.

*READ MORE: Duterte offers tourists 42 virgins in mockery of ISIS
recruitment propaganda (VIDEO)
*

Seven more vehicles were bulldozed in Davao City and three in Cebu.The cars
were worth at least US$1.19 million in total.


[image: View image on Twitter]
[image:
View image on Twitter]
[image:
View image on Twitter]



Dharel Placido@dgplacido 

LOOK: Smuggled luxury cars worth P61 million destroyed at the Port of
Manila @ABSCBNNews 
1:18 PM - Feb 6, 2018


   -
   10 
   -
   See Dharel Placido's other Tweets 

Twitter Ads info and privacy 

The dramatic wrecking sends a clear message to smugglers by demonstrating
Duterte’s determination to crack down on unscrupulous vehicle importers.

*“You want imported cars? Pay import duties first,”* Duterte said

 last week, announcing the new strategy.*“It will now become policy to
bulldoze smuggled luxury vehicles,”* a presidential spokesman confirmed.

*READ MORE: Duterte orders army to ‘shoot him’ if he becomes dictator
*

The new practice marks a clear departure from the usual procedure of
auctioning smuggled vehicles to generate additional revenue for the
government. Duterte said that disposing of the confiscated cars at an
auction would only give the smugglers an opportunity to secure them legally..

The BOC recently seized P24.3 million ($472,149) worth of used luxury cars
and overweight steel products from Australia, the United Arab Emirates
(UAE), and China at the Manila International Container Port. Two
Lamborghinis and a Ferrari were among the luxury cars confiscated in the
November 2017 seizure, reported the Manila Bulletin

..

*Think your friends would be interested? Share this story!*

[GELORA45] Fw: [wahana-news] Siapa di Balik Mobilisasi Isu Kebangkitan PKI?

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: 'Tsasando' tsasa...@gmail.com 
[wahana-news] Kepada: 'Yahoo! Inc.' 
Terkirim: Selasa, 20 Februari 2018 03.28.07 
GMT+1Judul: [wahana-news] Siapa di Balik Mobilisasi Isu Kebangkitan PKI?
     


https://www.kompasiana.com/ariswaykanan/5a89bf7ff133441ad45a7892/siapa-penunggang-kuda-di-balik-mobilisasi-isu-kebangkitan-pki
 
  
 
Siapadi Balik Mobilisasi Isu Kebangkitan PKI?
 
Aris Way Kanan
 
  
 
19 Februari 2018
 
Siapapun mendengar kata PKI saat ini seperti diseret kembali kemasa dimana 
Lubang Buaya diwarnai tetesan darah para Pahlawan Revolusi.Terlebih bagi mereka 
yang terlahir semasa era Orde Baru ketika film kekejamanG30S/PKI sempat menjadi 
tontonan wajib pergantian bulan September ke Oktobersetiap tahunnya.
 
Darah parajenderal kusuma bangsa seperti dipertontonkan dan didogmakan membekas 
di benakanak bangsa betapa kejamnya PKI kepada bangsa Indonesia. Wajar jika 
kemudianrasa trauma berkepanjangan terhadap PKI layaknya diwariskan dari 
generasi kegenerasi secara turun-temurun.
 
Ketakutanserupa kini seperti sedang dibangun oleh pihak-pihak yang ingin 
memanfaatkansituasi tersebut. Trauma masyarakat yang berlebihan terhadap PKI 
dicoba untukdibangkitkan kembali melalui isu-isu yang tidak jelas sumbernya.. 
Bahkan merekatidak segan-segan membuat skenario sehingga ada adegan settingan 
yangseolah-olah menggambarkan komunis telah bangkit di bumi pertiwi.
 
Padahalyang terjadi sebenarnya bukan kebangkitan PKI melainkan kebangkitan isu 
PKIyang sengaja dibuat untuk menyerang Pemerintah Jokowi. Sejak pertama 
menjabat,Jokowi memang menjadi sasaran tembak isu PKI bahkan difitnahkan dengan 
beragamisu terkait komunis. Tidak sampai di situ PDI Perjuangan sebagai 
partaipengusungnya pun difitnah sebagai partai yang dekat dengan komunis..
 
Mereka yangmenuduh dan memfitnahkan demikian tak ubahnya para oportunis yang 
tak pernahmembuka buku sejarah. PDI Perjuangan dilahirkan ketika rasa 
nasiolisme sedangdiusik amat kuat. Ketika kecintaan kepada Tanah Air dan bangsa 
sedang dalamujian terberat. Dan sama sekali berbeda dengan paham marxisme 
ataupun komunismeyang lahir bukan dari akar budaya bangsa. PDI Perjuangan yang 
juga telah banyakmelahirkan para pemimpin bangsa termasuk Jokowi lahir dan 
tumbuh dari akarbudaya bangsa Indonesia yang berbhineka tunggal ika.
 
Sayangnyahantaman isu PKI begitu keras dibenturkankepada Jokowi dan PDI 
Perjuangan secara tidak adildalambeberapa waktu terakhir. Namun bukan sesuatu 
yang sulit untuk mengetahui siapasaja para penunggung kuda di bali upaya 
kebangkitan isu PKI. Sebab semuanyabisa ditelusuri secara ilmiah.
 
SaifulMujani Research and Consulting (SMRC) misalnya melakukan survei opini 
publiknasional tentang isu kebangkitan PKI pada akhir tahun lalu dan ditemukan 
bahwaopini kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) di masyarakat tidak 
terjadisecara alamiah.
 
Lembagasurvei terpercaya itu menemukan bahwa isu tersebut ternyata merupakan 
hasilmobilisasi opini kekuatan politik tertentu, terutama pendukung Prabowo, 
mesinpolitik PKS dan Gerindra. Hasil tabulasi silang dengan preferensi 
partaipolitik juga menunjukkan, mereka yang percaya PKI 'bangkit' 
kebanyakanmerupakan pemilih PKS (37 persen), Gerindra (20 persen), dan PAN (18 
persen).
 
Melaluimetode ilmiah tersebut dapat diketahui siapa saja yang menjadi 
penunggangkepentingan atau mereka yang menginginkan isu kebangkitan PKI kembali 
menjaditren di kalangan masyarakat.
 
Di sisilain melalui tangan-tangan pihak berwajib pula bukan sesuatu yang sulit 
untukmencokok mereka yang berkepentingan isu PKI bangkit. 
 
PolresBogor misalnya sudah berhasil mengamankan enam pelaku dan penyebar 
videopersekusi terhadap tunawisma yang dituduh komunis di Kampung Dayeuh, 
KecamatanCileungsi. Adapun kejadian tersebut terjadi pada Sabtu (10/2) dini 
hari. Darikasus tersebut juga diketahui bahwa video PKI di Bogor yang sempat 
viralbeberapa waktu lalu ternyata hanya settingan para pelaku yang kini 
telahditangkap aparat tersebut.
 
Misi merekasudah jelas, membuat kisruh tahun politik menuju 2019. Koalisi 
penunggang isuPKI pun jelas sudah terlihat gambarannya. Bahkan mereka yang bisa 
saja berpikirjejak digitalnya tak bisa diungkap secara ilmiah bisa ditelusuri 
dengan amatmudah dan tak perlu waktu lama. Sebagaimana pameo sepandai-pandai 
tupaimelompat pasti akan jatuh juga. Hukum alam pasti berlaku bagi mereka 
parapenyebar fitnah dan koalisi oportunis yang ingin mencapai puncak 
kekuasaandengan menghalalkan cara apapun.
 

[GELORA45] Shared from South China Morning Post

[Hsin Hui Lin ehh...@gmail.com [GELORA45]]

The Vatican knows China is good for business
https://sc.mp/2oaNfFH

[GELORA45] Can you hear a pin drop?

[Hsin Hui Lin ehh...@gmail.com [GELORA45]]

Can you hear a pin drop?

What is the meaning of pin drop silence?

Following are some instances when silence could speak louder than voice.

Take 1:

Field Marshal Sam Bahadur Maneckshaw once started addressing a public
meeting at Ahmedabad in English.

The crowd started chanting, "Speak in Gujarati.

We will hear you only if you speak in Gujarati."
Field Marshal Sam Bahadur Maneckshaw stopped.
Swept the audience with a hard stare and replied,

"Friends, I have fought many a battle in my long career.
I have learned Punjabi from men of the Sikh Regiment;
Marathi from the Maratha Regiment;
Tamil from the men of the Madras Sappers;
Bengali from the men of the Bengal Sappers,
Hindi from the Bihar Regiment; and
Even Nepali from the Gurkha Regiment.

Unfortunately there was no soldier from Gujarat from whom I could have
learned Gujarati."...

You could have heard a pin drop

Take 2:

Robert Whiting,
an elderly US gentleman of 83, arrived in Paris by plane.

At French Customs, he took a few minutes to locate his passport in his
carry on.

"You have been to France before, Monsieur ?", the Customs officer asked
sarcastically.

Mr. Whiting admitted that he had been to France previously.

"Then you should know enough to have your passport ready."

The American said,
"The last time I was here,
I didn't have to show it."

"Impossible.
Americans always have to show their passports on arrival in France !", the
Customs officer sneered.

The American senior gave the Frenchman a long, hard look.

Then he quietly explained

"Well, when I came ashore at Omaha Beach,
at 4:40am, on D-Day in 1944, to help liberate your country, I couldn't find
a single Frenchman to show a passport to "

You could have heard a pin drop

Take 3:

Soon after getting freedom from British rule in 1947, the de-facto prime
minister of India, Jawahar Lal Nehru called a meeting of senior Army
Officers to select the first General of the Indian army.

Nehru proposed, "I think we should appoint a British officer as a General
of The Indian Army, as we don't have enough experience to lead the same."
Having learned under the British, only to serve and rarely to lead, all the
civilians and men in uniform present nodded their heads in agreement.

However one senior officer, Nathu Singh Rathore, asked for permission to
speak.

Nehru was a bit taken aback by the independent streak of the officer,
though, he asked him to speak freely.

Rathore said, "You see, sir, we don't have enough experience to lead a
nation too, so shouldn't we appoint a British person as the first Prime
Minister of India?"

You could hear a pin drop.

After a pregnant pause, Nehru asked Rathore,
"Are you ready to be the first General of The Indian Army?"..

Rathore declined the offer saying "Sir, we have a very talented army
officer, my senior, Gen. Cariappa, who is the most deserving among us."

This is how the brilliant Gen. Cariappa became the first General and
Rathore the first ever Lt. General of the Indian Army.

(Many thanks to Lt. Gen Niranjan Malik PVSM (Retd) for this article.)


Worth reading?!

[GELORA45] Utang RI Naik 10,1 Persen di 2017, Tembus Rp 4.684 Triliun

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

Utang RI Naik 10,1 Persen di 2017, Tembus Rp 4.684 Triliun
SELASA, 20 FEB 2018 05:00 | EDITOR : SAUGI RIYANDI
 
Rupiah (Dok. JawaPos.com)


Berita Terkait
  a.. Wali Kota Batam Larang Kegiatan Seremonial
   
  b.. Hutang 1 Tahun Jokowi = 30 Tahun SoehartoJawaPos.com - Bank Indonesia 
(BI) mencatat perkembangan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan IV 
2017 relatif terkendali. ULN Indonesia pada akhir triwulan IV 2017 tercatat 
352,2 miliar dolar AS atau tumbuh 10,1 persen (yoy).

Kepala Departemen Komunikasi BI, Agusman mengatakan, perkembangan ULN ini 
terjadi baik di sektor publik maupun swasta, sejalan dengan kebutuhan 
pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan produktif lainnya.

"Berdasarkan jangka waktu, struktur ULN Indonesia pada akhir triwulan IV 2017 
terbilang aman. ULN tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 
86,1 persen dari total ULN dan pada akhir triwulan IV 2017 tumbuh 8,5 persen 
(yoy). Sementara itu, ULN berjangka pendek tumbuh 20,7 persen (yoy)," ujarnya 
dalam keterangan tertulis, Selasa (20/1).

 
Bank Indonesia (Dok. Jawapos.com)



Menurut sektor ekonomi, lanjut Agusman, posisi ULN swasta pada akhir triwulan 
IV 2017 terutama dimiliki oleh sektor keuangan, industri pengolahan, listrik, 
gas, dan air bersih (LGA), serta pertambangan. Pangsa ULN keempat sektor 
tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,9 persen sedikit lebih rendah 
dibandingkan dengan pangsa pada triwulan sebelumnya sebesar 77 persen 
Pertumbuhan ULN pada sektor keuangan, sektor industri pengolahan, dan sektor 
LGA meningkat dibandingkan dengan triwulan III 2017.

"Di sisi lain, ULN sektor pertambangan mengalami kontraksi pertumbuhan," 
tuturnya.

Bank Indonesia memandang perkembangan ULN pada Triwulan IV-2017 masih 
terkendali. Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir 
triwulan IV 2017 tercatat stabil di kisaran 34 persen.

Selain itu, rasio utang jangka pendek terhadap total ULN juga relatif stabil di 
kisaran 13 persen. Kedua rasio ULN tersebut masih lebih baik dibandingkan 
dengan beberapa negara peers.

"Bank Indonesia terus memantau perkembangan ULN dari waktu ke waktu untuk 
meyakinkan bahwa ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan 
pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas 
makroekonomi," pungkasnya.

(hap/JPC)

Fw: [GELORA45] Sulardi: DPR yang Merendahkan Kehormatannya Sendiri

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

From: 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45] 
Sent: Monday, February 19, 2018 10:58 PM
  



https://hukum.tempo.co/read/1062328/sulardi-dpr-yang-merendahkan-kehormatannya-sendiri



Sulardi: 
DPR yang Merendahkan Kehormatannya Sendiri 
Reporter: 
Tempo.co
Editor: 
Lestantya R. Baskoro
Senin, 19 Februari 2018 21:03 WIB 
 
Ketua DPR Bambang Soesatyo (ketiga kiri) bersama Kapolri Jenderal Tito 
Karnavian (kedua kiri), Ketua MPR Zulkifli Hasan (kiri) dan Ketua DPD Oesman 
Sapta Odang (kanan) menunjukan Nota Kesepahaman (MoU) DPR dan Polri usai 
ditandatangani di Komplek Parlemen, Jakarta, 14 Februari 2018. Nota Kesepahaman 
tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan pengamanan di Lingkungan DPR RI. 
TEMPO/Fakhri Hermansyah

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berlogika bahwa mereka dipilih oleh rakyat dalam 
kurun waktu sekali dalam lima tahun melalui mekanisme pemilihan umum. Logika 
berikutnya, anggota DPR mendapatkan mandat secara langsung dari rakyat, maka 
kedudukan mereka sangat terhormat. Karena sangat terhormat, mereka perlu 
dilindungi.

Perlindungan terhadap DPR sebagai institusi dan para anggotanya itu tertuang 
dalam revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (UU MD3), yakni Pasal 122 (k). Pasal itu menyatakan bahwa 
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dapat mengambil langkah hukum terhadap orang 
atau kelompok, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan Dewan. Pasal itu 
menunjukkan bahwa DPR telah bermetamorfosis, tidak hanya mempunyai kewenangan 
sebagai lembaga legislatif, tapi juga menjadi lembaga penegak hukum, yang 
merupakan ranah kompetensi kepolisian, jaksa, dan hakim.

Padahal, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur soal penghinaan 
terhadap pemerintah. Pasal 207 dalam undang-undang itu menyatakan bahwa siapa 
pun yang menghina kekuasaan atau suatu majelis umum dapat dihukum 
selama-lamanya 1,5 tahun kurungan.

Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 013-022/PUU-I/2006 
menyatakan bahwa penghinaan terhadap pemerintah, termasuk DPR, hanya dapat 
diterapkan berdasarkan pengaduan dari penguasa. Demikian juga penghinaan 
terhadap pegawainya menjadi delik aduan berdasarkan Putusan MK Nomor 
31/PUU-XIII/2015. Sulit dimengerti bila revisi UU MD3 ini dimaknai sebagai 
ketentuan spesialis atas peraturan generalis yang termuat dalam KUHP. Inilah 
yang disebut oleh beberapa kalangan sebagai kekacauan dalam ketatanegaraan kita.

Di samping itu, begitu terhormatnya anggota DPR ini, sampai-sampai polisi tidak 
bisa sembarangan memeriksa anggotanya. Menurut UU MD3 baru itu, pemeriksaan 
baru dapat dilakukan setelah dipertimbangkan oleh MKD dan mendapat izin 
presiden.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "merendahkan" bersinonim dengan 
"menghina". Masalahnya, apabila kata "merendahkan" itu diperluas, artinya bisa 
bermacam macam. Sebab, menghina itu juga berarti memburukkan nama baik orang 
dan menyinggung perasaan orang, seperti memaki-maki.

Baca: Bambang Soesatyo Akan Buat Lomba Kritik DPR

Padahal, institusi DPR dan anggota DPR sering mendapat sorotan khalayak karena 
apa yang mereka lakukan itu bukan hanya untuk kepentingan dirinya, tapi juga 
untuk kepentingan yang diwakilinya, yakni rakyat. Bila kinerja anggota DPR 
tidak mencerminkan aspirasi rakyat, tentu saja hal itu akan mendapatkan 
tanggapan dari berbagai kalangan. Tanggapan rakyat itu beraneka macam isinya, 
seperti kekecewaan kepada para wakilnya yang tidak bekerja secara optimal. 
Ekspresi kekecewaan itu bisa diwujudkan dengan demonstrasi, menduduki gedung 
DPR, menulis di media massa, menyeminarkan, membuat petisi, melakukan 
konferensi pers, dan sebagainya. Jangan-jangan ekspresi rakyat semacam inilah 
yang dimaknai sebagai "merendahkan kehormatan", sebagaimana tertuang dalam 
Pasal 122 UU MD3.

Baca: Aliansi Nasional Tetap Minta Pembahasan RKUHP Ditunda

Akan terjadi keanehan yang luar biasa bila anggota MKD melaporkan rakyat ke 
polisi karena dianggap merendahkan kehormatan anggota DPR atau DPR hanya karena 
telah mengekspresikan kekecewaan atas kinerja mereka. Terjadilah kriminalisasi 
oleh DPR terhadap rakyatnya. Ironis, bukan?

Sesungguhnya, anggota DPR pasti mendapat kehormatan yang sangat tinggi bila 
mereka bekerja sesuai dengan apa yang dimaui rakyatnya. Misalnya, menyusun 
undang-undang yang berpihak kepada rakyat yang telah memilih mereka. Pastikan 
produk undang-undang itu telah menghormati, mengayomi, memenuhi kebutuhan, dan 
berkeadilan bagi rakyatnya.

Demikian halnya dalam menjalankan kewenangan yang lain. Kewenangan itu di 
antaranya menyetujui rancangan anggaran belanja negara yang diajukan oleh 
presiden dan mengawasi kinerja presiden. Bila semuanya diorientasikan kepada 
rakyat, para anggota DPR itu telah memberikan yang terbaik untuk rakyatnya dan 
pantas mendapat kehormatan dari para pemilihnya.

Namun, apabila yang dilakukan DPR itu 180 derajat 

[GELORA45] Ustadz Abdul Somad: LGBT Anti Kebinekaan

['Karma, I Nengah [PT. BI-POS]' ineng...@chevron.com [GELORA45]]

Maaf setahu saya, LGBT adalah suatu penyakit kelainan pada hormon seseorang, 
dimana seorang laki laki tidak bisa memproduksi hormon testoteron kalau tidak 
salah namanya .
Saya bertanya kira- kira siapa yang mau sakit?
Mestinya kita ikut bersedih ketika melihat orang sakit, kalau ada yang punya 
obat bantu mereka supaya mereka bisa sembuh.
Saya punya teman dikantor selalu bertingkah serba salah, karena semua 
teman-teman laki laki dikantor selalu merendahkannya.
Biasanya seorang bencong persaannya jujur dan rajin kalau saya lihat dari 
cerita mahaberata ketika Arjuna kena kutukan dari bidadari Urwasi menjadi 
bencong dan menyamar manjadi pelatih tari di kerajaan Wirata.
Kemungkinan besar semua LGBT terkena kutukan dari para dewa di sorga karena 
sesuatu hal.


From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com]
Sent: Monday, February 19, 2018 7:06 PM
Subject: [**EXTERNAL**] [GELORA45] Ustadz Abdul Somad: LGBT Anti Kebinekaan



Mengapa Ustadz Samad tidak berdoa meminta kepada Alloh agar LGBT disembuhkan 
atau diluruskan sebagaimana mestinya? Atau juga ustadz Somad berdoa kepada 
Allah dengan permintaan agar supaya generasi yang akan dilahirkan Allah tidak 
lagi ada LGBT. Selain itu kalau LGBT anti kebinekaan, lantas mereka diapakan? 
Dipenjarakan dan dilenyapkan dari muka bumi?



https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/02/04/134689/ustadz-abdul-somad-lgbt-anti-kebinekaan.html


Ustadz Abdul Somad: LGBT Anti Kebinekaan

Ahad, 4 Februari 2018 - 10:16 WIB

"Jadi kalau ada yang mengatakan Abdul Somad anti kebinekaan, itu sama artinya 
menuduh saya LGBT. Please deh!"

abdus syakur/hidayatullah.com

Ustadz Abdul Somad (UAS) dalam ceramahnya pada Tabligh Akbar "Persatuan Umat 
untuk Indonesia" di halaman gedung AQL, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu 
(03/02/2018) malam.

Terkait

  *   Gubernur Anies: Ustadz Somad Dai yang Luar 
Biasa
  *   Ade Armando Sebut LGBT Berhak 
Hidup
  *   Disambut Tokoh Riau di Pekanbaru, UAS Tegaskan Cinta 
NKRI
  *   Kronologi dan Klarifikasi Resmi Ustadz Abdul 
Somad

Hidayatullah.com– Dalam rangkaian safari dakwahnya di 
Jakarta, dai kondang asal Pekanbaru, Riau, Ustadz Abdul Somad (UAS) mengisi 
Tabligh Akbar di AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta Selatan, semalam, Sabtu 
(03/02/2018).

Pada acara bertema “Persatuan Umat untuk Indonesia” itu, UAS antara lain 
menyinggung soal kebinekaan.

Ia mengatakan, Allah sudah menegaskan bahwa DIA menciptakan laki-laki dan 
perempuan. Ini kata UAS merupakan salah satu contoh bentuk kebinekaan, 
keberagaman.
Baca: Tabligh Akbar UBN-UAS Dihadiri Gubernur Anies, Ulama, dan Ribuan 
Jamaah

UAS pun bercerita, saat Nabi Adam diciptakan dan ditempatkan di surga oleh 
Allah, ia hidup dengan berbagai kenikmatan. Tapi ternyata Adam merasakan suatu 
kesepian.

“Kenapa? Suatu yang nikmat itu tidak bisa dinikmati sendirian,” ungkapnya.

Hingga kemudian Allah menciptakan pasangan Adam, yaitu Hawa, seorang wanita. 
Maka muncullah dua makhluk berupa manusia yang berbeda jenis kelamin, laki-laki 
dan perempuan.

“Itulah asal muasal keberanekaragaman atau dalam bahasa lain kebinekaan,” 
jelasnya.
Baca: UAS: Pemilik Ilmu dan Kekuasaan Punya Hak-Tanggung Jawab Atasi 
LGBT

Sehingga, terang UAS, kebinekaan atau keberagaman itu merupakan sesuatu yang 
indah. Dan itu sunnatullah. Islam pun sudah final soal ini. Sehingga, kata UAS, 
umat Islam tak perlu lagi diajarkan soal kebinekaan.

Maka menurutnya, siapa yang bertentangan dengan sunnatullah pasangan laki-laki 
dan perempuan, maka itu sebagai bentuk anti kebinekaan. Dalam hal ini yang 
dimaksudnya adalah kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender alias LGBT.

“Jadi yang sebenarnya anti kebinekaan itu siapa? LGBT! Dia maunya sama 
(sejenis, Red), ya enggak bisa!” tegasnya menyindir lantas disambut tawa 
hadirin.

“Jadi kalau ada yang mengatakan Abdul Somad anti kebinekaan, itu sama artinya 
menuduh saya LGBT. Please deh!” ungkapnya berkelakar dengan gaya khasnya 
disambut apresiasi jamaah.*
Baca: Ustadz Abdul Somad: LGBT Penyakit, Bukan Pemberian 

[GELORA45] Kegiatan Ekspor Freeport Terhenti

['Karma, I Nengah [PT. BI-POS]' ineng...@chevron.com [GELORA45]]

Bisnis…Bisnis….
Kita tahu PT. feeport adalah perusahaan raksasa dunia.
Kalau hanya membangun smelter berapa sik harganya, dibandingkan produksi emas 
sendiri.
Apakah swasta tidak tertarik membagnun smelter jika proyeknya menguntungkan

Semua orang tahu jika proyek mendatangkan profit tinggi maka banyak investor 
yang akan turun mengerjakan suatu proyek tersebut.
Sudah benar-benar di depan mata duit akan mengucur dari gunung emas tersebut  
kenapa group freeport tidak mau membangun smelter,
Atau peruhaan lain yang membangunnya karena Sudah pasti dapat untung.
Apakah investasi pada smelter ini perlu duit sampai ratusan triliun

From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com]
Sent: Tuesday, February 20, 2018 1:07 AM
Subject: [**EXTERNAL**] [GELORA45] Kegiatan Ekspor Freeport Terhenti



http://sp.beritasatu.com/home/kegiatan-ekspor-freeport-terhenti/122857<%5b**Malicious%20URL%20Removed**%5d>

Kegiatan Ekspor Freeport Terhenti
ID | Senin, 19 Februari 2018 | 19:37

JAKARTA]Kegiatan ekspor PT Freeport Indonesia saat ini berhenti, seiring dengan 
berakhirnya izin ekspor pada 16 Februari lalu. Pasalnya, Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral (ESDM) belum menyelesaikan evaluasi permohonan perpanjangan 
izin ekspor perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.

Juru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama berharap pemerintah segera 
menerbitkan perpanjangan izin ekspor. "Kami masih menunggu dari Kementerian 
ESDM. Semoga dapat segera," kata Riza di Jakarta, Minggu (18/2).

Pemerintah mengizinkan ekspor konsentrat asalkan perusahaan tambang membangun 
smelter di dalam negeri. Kemajuan pembangunan smelter itu dievaluasi setiap 
enam bulan, terhitung sejak diterbitkannya rekomendasi ekspor. Izin ekspor 
diberikan selama satu tahun dan bisa diperpanjang pada tahun berikutnya.
Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Bambang Susigit 
mengatakan, evaluasi itu dilakukan setelah Freeport mengajukan permohonan. 
Namun dia belum mau menyebut kapan evaluasi itu rampung. "Masih dalam proses 
evaluasi," kata Bambang.

Perpanjangan rekomendasi ekspor diberikan bila memenuhi persyaratan antara lain 
kemajuan pembangunan smelter. Adapun progres smelter itu minimal 90% dari 
rencana kerja selama satu tahun. Perhitungan setahun itu dimulai ketika 
perusahaan tambang mengantongi rekomendasi ekspor.

Rekomendasi ekspor sebelumnya dikeluarkan berdasarkan surat permohonan PT FI 
Nomor 571/OPD/II/2017, tanggal 16 Februari 2017. Rekomendasi yang sama juga 
diberikan kepada PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT). Dalam surat 
permohonan tersebut, PT FI dan PT AMNT juga telah menyatakan komitmen untuk 
melaksanakan pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri.

Persetujuan rekomendasi ekspor ini diberikan dengan mengacu pada Peraturan 
Menteri ESDM Nomor 6 tahun 2017 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
1/M-DAG/PER/1/2017 Tahun 2017.

Volume ekspor sebesar 1.113.105 Wet Metric Ton (WMT) konsentrat tembaga 
diberikan kepada PT FI berdasarkan Surat Persetujuan Nomor 352/30/DJB/2017, 
tanggal 17 Februari 2017. Pemberian izin berlaku sejak tanggal 17 Februari 2017 
sampai dengan 16 Februari 2018.

Menurut catatan Kementerian ESDM, realisasi ekspor konsentrat tembaga PT 
Freeport Indonesia hingga akhir 2017 lalu mencapai sekitar 921 ribu ton.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot 
mengatakan, perpanjangan rekomendasi ekspor tidak serta merta diberikan. 
Pasalnya ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi.

Smelter

Salah satu syarat utama ialah pembangunan smelter. Pihaknya akan mengevaluasi 
progres smelter Freeport. Smelter Freeport memang belum masuk tahap konstruksi. 
Namun Bambang menyebut Freeport selama ini telah melakukan berbagai macam 
studi. "Itu nanti kita evaluasi," tegasnya.

Freeport sudah menunjuk PT Surveyor Indonesia untuk mengevaluasi progres 
smelter. Hasil evaluasi itu sudah dilampirkan dalam berkas permohonan 
perpanjangan izin ekspor. Surveyor menyatakan kemajuan pembangunan smelter 
mencapai 2,45%. Capaian itu sesuai dengan rencana pembangunan selama satu 
tahun. Pasalnya ada sekitar 38 item rencana kerja yang digarap selama satu 
tahun terakhir.

Freeport membangun smelter sejak 2014 silam dengan nilai investasi US$ 2,1 
miliar. Smelter itu berlokasi di Gresik, Jawa Timur, dengan kapasitas 2 juta 
ton konsentrat. Hanya saja pembangunan smelter berjalan lambat lantaran 
Freeport meminta kepastian operasi pasca-berakhirnya Kontrak Karya pada 2021. 
Kini kepastian operasi itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses 
negosiasi dengan pemerintah dalam menyusun lampiran Izin Usaha Pertambangan 
Khusus (IUPK).

Perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu beralih status menjadi IUPK seiring 
dengan kebijakan pemerintah yang melarang pemegang Kontrak Karya untuk 
mengekspor konsentrat sejak awal 2017.

Hanya pemilik IUPK yang membangun smelter lah yang diizinkan ekspor hingga 
2022. [ID/M-6]

Berita Terkait

  *   Freeport Tak Lagi 

[GELORA45] Fw: Menlu Jerman Sigmar Gabriel: "Strategi - OBOR - Tiongkok telah merusak orde/tataan dunia barat"

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

Kiriman dari seorang sahabat, terjemahan isi pokok dari bhs. Tionghoa (dibagian 
bawah):



Isi pokok -- Menlu Jerman Sigmar Gabriel: 

"Strategi- OBOR - Tiongkok telah merusak orde/tataan dunia barat"


Pada konferensi keamanan ke-54 yg diselenggarakan di Munchen, setelah pada hari 
kedua pd 17 feb.yl Ms. Fu Ying sbg delegasi Tiongkok menyampaikan pidatonya yg 
berjudul "Dari sudut pandangan kebersamaan nasib manusia, perlu adanya 
perbaikan dlm masalah keamanan diseluruh dunia", menlu Jerman Sigmar Gabriel 
memberikan reaksinya dgn mengatakan bahwa strategi "One belt one road" (OBOR) 
Tiongkok merupakan ancaman bagi Eropa.



Tiongkok bersama-sama dgn Rusia sedang berusaha mencoba untuk merusak 
orde/tataan liberalisme dunia barat kami. Selanjutnya menyatakan bhw. Eropa 
harus bersatu dan untuk itu dlm 3 hal ini kita perlu maju, yakni: kekuatan utk 
merapatkan kesatuan intern, mengembangkan kepentingan politik luar negri 
bersama dan menemukan sarana untuk mencapai kepentingan bersama. Kita 
memerlukan saat2 untuk Eropa, kita harus bersatu dan jangan satu sama lain 
saling bertentangan. Kerjasama antara Eropa dan AS penting sekali. 



Gabriel telah sekali lagi mengarahkan ujung tombaknya kpd Tiongkok dgn 
mengatakan bhw kebangkitan Tiongkok dgn OBORnya, merupakan ancaman yg besar 
bagi Eropa dan dimata orang Jerman (kata dia, ...) Tiongkok mau menegakan satu 
sistim baru agar posisi Tiongkok menjadi menonjol didunia. 



Gabriel bahkan melukiskan politik luar negeri Tiongkok sedemikian rupa 
mengembangkan satu sistim pengganti yg samasekali baru dan menyeluruh yg 
bertentangan dgn sistim kita yg berlaku yg didasarkan pada liberalisme dan 
demokrasi. Ini merupakan strategi global mereka yg sedang dengan teguh berusaha 
mewujudkannya.



Sekalipun Gabriel tidak menyalahkan Tiongkok, karena Tiongkok berhak melakukan 
itu, tapi jelas Gabriel mengecam sebagai negara barat yang maju TIDAK MEMPUNYAI 
STRATEGI Baru untuk mengimbangi dengan baik Strategi OBOR Tiongkok itu. 


Dengan demikian mengharapkan agar AS beserta sekutunya berbuat utk kebersamaan, 
kini bukan saatnya diantara kita hanya memikirkan kepentingannya masing2. 
Seiring dengan meningkatnya posisi Tiongkok dipanggung politik dunia, Eropa dan 
AS perlu bersatu, kalau tidak kita akan dicampakkan mereka jauh ketinggalan 
dibelakang. Sesudah perang dunia ke2, kita semua (Eropa) terutama Jerman telah 
belajar sistim demokrasi, kebudayaan pluralisme dan perdagangan bebas dari AS. 
Tapi kini kita hampir tidak melihatnya lagi AS seperti yg kita kenal dulu, 
sehingga Jerman merasa "tidak aman".


Eropa tidak mempunyai satu strategi baru yang mampu menghadapi Tiongkok dan 
Rusia dan mampu mengimbangi pesatnya kebangkitan Tiongkok. Dia mengajukan agar 
Eropa memiliki satu politik luar negri yg sama utk menghadapi kedua negri ini.


Jawaban Deplu Tiongkok:
OBOR itu terbuka lebar2 secara keseluruhan dengan toleransi, tidak membentuk 
klik atau lingkungan kecil tertentu dan juga tidak menjadi satu ancaman 
terhadap siapapapun, sebaliknya malah menyambut siapa saja yg mau ambil bagian 
didalam usaha menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan dan berkembang 
maju ber-sama2. Mengharapkan agar negri2 yg bersangkutan secara objektif dan 
rasionil melihat dan menghadapi OBOR ini.


Tiongkok tidak akan menjadi negri besar supra yg mendomasi dunia, karena ini 
berlawanan dg tradisi kebudayaan kami. Perkembangan Tiongkok secara damai 
justru merupakan satu kesempatan yg sangat baik bagi dunia dan samasekali bukan 
menjadi satu ancaman bagi siapapun. Masyarakat internasional perlu memahaminya 
dan mendukungnya.



中国推“一带一路”德国外交部长竟称破坏西方世界秩序 
观察者网百家号02-18 10:42
【编译/观察者网 徐蕾】当地时间2月17日，第54届慕尼黑安全会议（慕安会）进入第二天。

据央视消息，全国人大外事委员会主任委员傅莹当天发表了题为“从人类命运共同体的角度看核领域全球治理”的主旨讲话。提出应改进全球安全治理，以更好地反映当前世界全球化与高度一体化的趋势。

傅莹参加慕安会 图源：慕安会官网

据德媒报道，德国外交部长西格马·加布里尔（Sigmar 
Gabriel）当天在会上发表讲话，但他却将中国“一带一路”项目视为对欧洲的威胁，甚至称中国和俄罗斯正试图“试探和破坏”西方自由主义的世界秩序。

加布里尔发表讲话 德媒视频截图

慕安会官网


首先，加布里尔呼吁欧洲的团结，表示有三件事是必须向前推进的：产生内部凝聚力，发展共同的外交政策利益，并找到能追求共同利益的工具。

“我们需要一个欧洲时刻……我们坚信，欧洲需要合作而不是对抗。”

同时，他还强调欧洲与美国合作的重要性。

但是随后，加布里尔又把矛头转向中国和俄罗斯：将中国的崛起看作是对欧洲的巨大威胁。

他提到中国的“一带一路”，在德国人眼中，是在建立一个体系，让中国在世界上留下印记。

他甚至如此形容：“中国正在发展一个全面替代体系，这个体系不同于我们建立在自由、民主之上的体系。中国似乎有一个真正的全球战略构想，他们正在坚持不懈地追求这一理念。”

他说，他“不指责中国这么做，因为中国有权利这么做”，但是他话锋一转，又说，作为西方世界，“没有一个新的战略来在新的世界秩序中找到平衡”，是要接受指责的。

在讲话中，他强调中国日益增长的地缘政治自信带来的挑战，甚至称中国和俄罗斯正试图“试探和破坏”西方自由主义的世界秩序。

因此，他再次把目光投向美国，称希望美国等盟友支持欧盟，表示现在不是“仅仅追求各自国家利益”的时刻。

他表示，随着中国对世界舞台的影响力上升，美国和欧洲需要一起合作，否则就有可能被落在后面。

他说，尤其是德国，在二战之后，向美国学习了很多，比如民主制度、多元文化、自由贸易。但是如今，“我们似乎不认识我们的美国了”，他表示这德国感到“不安”。

“该相信实际行动、文字，还是推特？”

“西方国家没有一个新的战略来对付这两个大国，权力将随着中国的崛起而改变。”他甚至提出，欧盟需要制定一项共同的外交政策议程，以应对中国和俄罗斯等国日益增长的自信。

“没有人可以试图分裂欧洲，俄罗斯不行，中国不行，美国也不行。”

演讲最后，他说，当今世界一方面是民主的，一方面是独裁的，这是民主与独裁之争。“未来是否是我们的，这取决于我们自己。”

外交部：“一带一路”是开放、包容的

对于德国外长炮制出的这番“一带一路”威胁论，我国外交部曾多次强调过，“一带一路”倡议旨在促进沿线国家的基础设施建设和互联互通，对接各国政策和发展战略，实现共同发展。中方秉持共商、共建、共享原则推进“一带一路”合作，也就是有事大家商量着办，不存在“一言堂”的情况。中方从来没有、也不会寻求建立一国主导的规则。

“一带一路”倡议不是要搞什么“小圈子”，也不针对任何国家，而是开放、包容的。我们欢迎各方积极参与其中，也希望有关方面客观、理性看待“一带一路”建设。

Re: [GELORA45] Re: Koalisi Tani Asia mengecam keras penindasan dan perampasan tanah

[kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]]

Bung Sunny,
Di Indonesia, menurut UUPA, tuan tanah dapat ganti rugi untuk tanah
yang diambil pemerintah dan dibagikan pada petani miskin. Tetapi
undang2 pemberian ganti ruginya per ha berapa, belum ada. Uangnya
juga tidak ada saat itu.
Jadi kalau tidak ada uang ganti rugi, ya tuan tanahnya akan melawan
pakai tentara, kalau ada yang melaksanakan land reform. UUPAnya
disetujui, tetapi tinggal aturan saja, tidak ada undang2 pelaksanaannya.
Jadi saya pikir2, apa waktu itu PKI dipancing ? Waktu  di beberapa
tempat, landreform dilaksankan, tentara dan ormas islam, yang anggota
nya banyak jadi tuan tanah, melawan.
Kalau landreform tanah milik tuan tanah, kan sampai sekarang tidak
dilaksanakan ataukah diam2 dialihkan ke tumpang sari sambil diberi tugas
ikut merawat hutan,  transmigrasi  dll.?
Pernah dengar cerita orang dengan konsekwen berikan tanah kelebihannya
dari maximum menurut UUPA. Celakanya, waktu setelah peristiwa 65,
orang ini malah ditangkap, dibunuh, karena dianggap mesti PKI, kok bagikan
tanahnya secara sukarela.
Tetapi kalau tuan tanah tidak dapat ganti rugi yang layak, atau diganti
dengan
andil dari perusahaan industri BUMN yang jalan baik, mereka akan  melawan.
Salam,
KH

2018-02-19 23:09 GMT+01:00 kh djie :

> Bung Sunny,
> Satu setengah bulan yang lalu kami ke Taiwan.
> Suami teman sekuliah saya dulu ulang tahun ke 80.
> Mereka suami istri kerjanya dulu di Toronto.
> Tetapi famili suaminya semua tinggal di Taipei.
> Jadi perayaan ulang tahunnya di sana.
> Kemudian kami 16 orang bikin tur keliling Taiwan
> sepanjang pantai. Guidenya ex pilot pesawat tempur
> Taiwan. Bahasa Inggrisnya bagus.
> Saya tanya tentang landreform di Taiwan. Dia bilang,
> kalau tanah2 ex Jepang yang lari ke negerinya, gampang,
> langsung dibagi-bagi pada penduduk di situ. Kalau milik
> tuan tanah besar Taiwan, tanah yang melebihi maximum
> pemilikan yang diijinkan, dibeli oleh pemerintah Taiwan
> dalam bentuk surat2 andil industri.
> Suami teman bilang, wah itu dulu hasil dari andil dapatnya
> sedikit.
> Kemudian saya tanya guide kami, apa betul begitu, hasil
> dari andil hanya sedikit. Dia bilang, ya, mula2 memang sedikit,
> tetapi sekarang ini perusahaan tersebut sudah jadi perusahaan
> raksaksa. Dividend dari andilnya sekarang besar sekali.
> Di kota2 besar, industrinya bukan main. Di pegunungan, hutannya
> terpelihara. Sawah2nya bagus, teririgasi baik. Tidak semua tanah
> hasil land reform untuk sawah. Ada yang untuk sayur mayur.
> Ada yang dijadikan petak2 pemeliharaan ikan. Dari bus langsung
> kelihatan ada air yang disemburkan ke udara dengan pompa, yang
> balik masuk kolam, bawa oksigen dari udara untuk menaikkan kadar
> oksigen dalam kolam ikan.
> Kabarnya patung ibu Chiang Kaishek akan digeser. istri Chiang kaishek
> dibenci banyak orang. Anak Chiang Kaishek banyak bikin maju Taiwan,
> dan keras berantas korupsi. Bangun highway sepanjang pantai,
> dengan banyak gunakan tenaga zeni Angkatan Darat Taiwan, Bikin
> jalanan menembus gunung, sepanjang pantai. Kalau Chiang Chenkuo
> dihormati. Boleh ditiru Jokowi, atau sudah dilakukan di Papua ?
> Lalu saya tanya tentang Chang Hsue liang. Wah, guidenya tidak tahu.
> Lalu cari di Google. Dia bilang, dulu banyak yang menghormati, tetapi
> ada juga yang menganggap dia penghianat. Kalau generasi muda sudah
> tidak tahu tentang dia. Dalam hati saya tertawa. Lha, dia yang umur
> 60 tahunan saja tidak tahu siapa Chang Hsueliang, apalagi yang muda2 ?
> Saya bilang, waktu Chang Hsueliang meninggal di Hawaii, dua2 perwakilan
> Tiongkok Daratan dan Taiwan, hadir, beri penghormatan terakhir.
> Salam,
> KH
>
>
> 2018-02-19 22:30 GMT+01:00 Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45] <
> GELORA45@yahoogroups.com>:
>
>>
>>
>>
>> Reform agaria biasanya dikonfiskasi tanah milik tuan tanah  dengan ganti
>> rugi atau tanpa ganti rugi dan diserahkan kepada yang mengerjakan tanah (
>> kaum tani). Tetapi kalau tanah ulayat diambil dan dibagi-dibagikan kepada
>> siapa saja termasuk konco bin sahabat, itu bukan reform agararia. Saya kira
>> begitu.
>>
>> 2018-02-19 20:21 GMT+01:00 Tatiana Lukman :
>>
>>> Pembagian "sertifikat tanah" termasuk dalam reforma agrarianya Jokowi
>>> dan kedengarannya memang bagus. Karena itu juga maka banyak orang dan kaum
>>> tani yang tertipu. Untuk jelasnya, silahkan baca bahan dari AGRA di bawah
>>> ini.
>>>
>>> (*Pernyataan Sikap Pimpinan Pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria
>>>  (PP-AGRA) menyambut peringatan 56 tahun Hari Tani Nasional 24 September
>>> 2016*)
>>> “*Tolak reforma agraria palsu, laksanakan reforma agraria sejati untuk
>>> mengakhiri monopoli tanah dan menjamin hak rakyat atas tanah*”
>>> Reforma Agraria (RA) yang akan dijalankan oleh Pemerintah Jokowi-JK
>>> adalah reforma agraria palsu. Ini bukanlah reforma agraria sejati
>>> sebagaimana harapan kaum tani dan rakyat Indonesia di seluruh penjuru
>>> negeri. Reforma agraria sejati harus dapat menjadi jalan untuk mengakhiri
>>> penghisapan 

Re: [GELORA45] Negara Produsen Sawit Bersatu Tolak Keputusan Parlemen UE

[kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]]

Ya, memang begitu.
Kaum buruh punya organisasi . Kaum pengusaha punya organisasi.
Yang saya tahu, dari teman yang kebetulan jadi kepala personalia,
dia kenal baik dengan kepala pesonalia tempat saya kerja.
Saya tanya kok bisa kenal. Dia tertawa, cerita kalau sebulan
sekali selalu ada pertemua antara kepala2 personalia dari perusahaan2
satu kota. Pantesan, kok aturan brbagai perusahaan kok hampir sama.

2018-02-19 20:30 GMT+01:00 Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45] <
GELORA45@yahoogroups.com>:

>
>
>
> *Bukan saja :”kaum buruh seleruh dunia, bersatulah”, tetapi juga
> perusahaan kelapa sawit mau bersatu. Melawan yang terorganisasi, harus
> dengan organisasi pula. hehehehehe*
>
>
> http://id.beritasatu.com/home/negara-produsen-sawit-bersatu-
> tolak-keputusan-parlemen-ue/172179
>
> *Negara Produsen Sawit Bersatu Tolak Keputusan Parlemen UE*
> *Oleh Tri Listiyarini* | Senin, 19 Februari 2018 | 22:48
>
> [image: Panenan sawit. Foto ilustrasi: IST] Panenan sawit. Foto
> ilustrasi: IST
>
> Berita Terkait
>
>-
>
>RI Tolak Diskriminasi Sawit Parlemen UE
>
> 
>-
>
>Parlemen UE Terapkan Pedoman Brexit
>
>-
>
>Produsen Sawit Siap Pasok Migor Murah
>
> 
>
>
> 
>

Re: [GELORA45] Re: Koalisi Tani Asia mengecam keras penindasan dan perampasan tanah

[kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]]

Bung Sunny,
Satu setengah bulan yang lalu kami ke Taiwan.
Suami teman sekuliah saya dulu ulang tahun ke 80.
Mereka suami istri kerjanya dulu di Toronto.
Tetapi famili suaminya semua tinggal di Taipei.
Jadi perayaan ulang tahunnya di sana.
Kemudian kami 16 orang bikin tur keliling Taiwan
sepanjang pantai. Guidenya ex pilot pesawat tempur
Taiwan. Bahasa Inggrisnya bagus.
Saya tanya tentang landreform di Taiwan. Dia bilang,
kalau tanah2 ex Jepang yang lari ke negerinya, gampang,
langsung dibagi-bagi pada penduduk di situ. Kalau milik
tuan tanah besar Taiwan, tanah yang melebihi maximum
pemilikan yang diijinkan, dibeli oleh pemerintah Taiwan
dalam bentuk surat2 andil industri.
Suami teman bilang, wah itu dulu hasil dari andil dapatnya
sedikit.
Kemudian saya tanya guide kami, apa betul begitu, hasil
dari andil hanya sedikit. Dia bilang, ya, mula2 memang sedikit,
tetapi sekarang ini perusahaan tersebut sudah jadi perusahaan
raksaksa. Dividend dari andilnya sekarang besar sekali.
Di kota2 besar, industrinya bukan main. Di pegunungan, hutannya
terpelihara. Sawah2nya bagus, teririgasi baik. Tidak semua tanah
hasil land reform untuk sawah. Ada yang untuk sayur mayur.
Ada yang dijadikan petak2 pemeliharaan ikan. Dari bus langsung
kelihatan ada air yang disemburkan ke udara dengan pompa, yang
balik masuk kolam, bawa oksigen dari udara untuk menaikkan kadar
oksigen dalam kolam ikan.
Kabarnya patung ibu Chiang Kaishek akan digeser. istri Chiang kaishek
dibenci banyak orang. Anak Chiang Kaishek banyak bikin maju Taiwan,
dan keras berantas korupsi. Bangun highway sepanjang pantai,
dengan banyak gunakan tenaga zeni Angkatan Darat Taiwan, Bikin
jalanan menembus gunung, sepanjang pantai. Kalau Chiang Chenkuo
dihormati. Boleh ditiru Jokowi, atau sudah dilakukan di Papua ?
Lalu saya tanya tentang Chang Hsue liang. Wah, guidenya tidak tahu.
Lalu cari di Google. Dia bilang, dulu banyak yang menghormati, tetapi
ada juga yang menganggap dia penghianat. Kalau generasi muda sudah
tidak tahu tentang dia. Dalam hati saya tertawa. Lha, dia yang umur
60 tahunan saja tidak tahu siapa Chang Hsueliang, apalagi yang muda2 ?
Saya bilang, waktu Chang Hsueliang meninggal di Hawaii, dua2 perwakilan
Tiongkok Daratan dan Taiwan, hadir, beri penghormatan terakhir.
Salam,
KH


2018-02-19 22:30 GMT+01:00 Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45] <
GELORA45@yahoogroups.com>:

>
>
>
> Reform agaria biasanya dikonfiskasi tanah milik tuan tanah  dengan ganti
> rugi atau tanpa ganti rugi dan diserahkan kepada yang mengerjakan tanah (
> kaum tani). Tetapi kalau tanah ulayat diambil dan dibagi-dibagikan kepada
> siapa saja termasuk konco bin sahabat, itu bukan reform agararia. Saya kira
> begitu.
>
> 2018-02-19 20:21 GMT+01:00 Tatiana Lukman :
>
>> Pembagian "sertifikat tanah" termasuk dalam reforma agrarianya Jokowi dan
>> kedengarannya memang bagus. Karena itu juga maka banyak orang dan kaum tani
>> yang tertipu. Untuk jelasnya, silahkan baca bahan dari AGRA di bawah ini..
>>
>> (*Pernyataan Sikap Pimpinan Pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria
>>  (PP-AGRA) menyambut peringatan 56 tahun Hari Tani Nasional 24 September
>> 2016*)
>> “*Tolak reforma agraria palsu, laksanakan reforma agraria sejati untuk
>> mengakhiri monopoli tanah dan menjamin hak rakyat atas tanah*”
>> Reforma Agraria (RA) yang akan dijalankan oleh Pemerintah Jokowi-JK
>> adalah reforma agraria palsu. Ini bukanlah reforma agraria sejati
>> sebagaimana harapan kaum tani dan rakyat Indonesia di seluruh penjuru
>> negeri. Reforma agraria sejati harus dapat menjadi jalan untuk mengakhiri
>> penghisapan dan penindasan kaum tani dan rakyat Indonesia akibat monopoli,
>> perampasan tanah, dan konflik agraria.
>> Tahun 2016, Jokowi telah mengumumkan program percepatan pelaksanaan
>> program strategis nasional reforma agraria. Kebijakan ini berdasar pada
>> Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017, khsususnya untuk prioritas
>> nasional reforma agraria yang dipimpin melalui Kementerian Agraria dan Tata
>> Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Badan Perencanaan
>> Pembangunan Nasional (Bappenas).
>> Lebih lanjut, pada 3 Juni 2016, telah dibentuk Tim Kerja Reforma Agraria
>> melalui Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yang telah menyusun persiapan dan
>> pelaksanaan reforma agraria dengan koordinasi dengan sejumlah Kementerian
>> dan Lembaga terkait. Strategi Nasional (Stranas) Pelaksanaan Reforma
>> Agraria 2016-2019 telah disosialisasikan di provinsi Jambi, Kalimantan
>> Barat, dan Sulawesi Tengah (Juli – Agustus 2016).
>> Dari Stranas ini dapat dicermati bahwa target pencapaian utama RA Jokowi
>> melalui dua skema pelaksanaan. Pertama, terget pencapaian 9 juta Ha; 4,5
>> juta Ha untuk legalisasi dan 4,5 juta Ha untuk redistribusi lahan. dengan
>> rincian sebagai berikut 4,1 pelepasan kawasan Hutan yang akan terhubung
>> dengan program trasmigrasi. 3,9 juta hektar berasal dari tanah milik
>> masyarakat yag akan di legaliasai oleh BPN dan 1 juta 

Re: [GELORA45] Re: Koalisi Tani Asia mengecam keras penindasan dan perampasan tanah

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

Reform agaria biasanya dikonfiskasi tanah milik tuan tanah  dengan ganti
rugi atau tanpa ganti rugi dan diserahkan kepada yang mengerjakan tanah (
kaum tani). Tetapi kalau tanah ulayat diambil dan dibagi-dibagikan kepada
siapa saja termasuk konco bin sahabat, itu bukan reform agararia. Saya kira
begitu.

2018-02-19 20:21 GMT+01:00 Tatiana Lukman :

> Pembagian "sertifikat tanah" termasuk dalam reforma agrarianya Jokowi dan
> kedengarannya memang bagus. Karena itu juga maka banyak orang dan kaum tani
> yang tertipu. Untuk jelasnya, silahkan baca bahan dari AGRA di bawah ini.
>
> (*Pernyataan Sikap Pimpinan Pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria
>  (PP-AGRA) menyambut peringatan 56 tahun Hari Tani Nasional 24 September
> 2016*)
> “*Tolak reforma agraria palsu, laksanakan reforma agraria sejati untuk
> mengakhiri monopoli tanah dan menjamin hak rakyat atas tanah*”
> Reforma Agraria (RA) yang akan dijalankan oleh Pemerintah Jokowi-JK adalah
> reforma agraria palsu. Ini bukanlah reforma agraria sejati sebagaimana
> harapan kaum tani dan rakyat Indonesia di seluruh penjuru negeri. Reforma
> agraria sejati harus dapat menjadi jalan untuk mengakhiri penghisapan dan
> penindasan kaum tani dan rakyat Indonesia akibat monopoli, perampasan
> tanah, dan konflik agraria.
> Tahun 2016, Jokowi telah mengumumkan program percepatan pelaksanaan
> program strategis nasional reforma agraria. Kebijakan ini berdasar pada
> Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017, khsususnya untuk prioritas
> nasional reforma agraria yang dipimpin melalui Kementerian Agraria dan Tata
> Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Badan Perencanaan
> Pembangunan Nasional (Bappenas).
> Lebih lanjut, pada 3 Juni 2016, telah dibentuk Tim Kerja Reforma Agraria
> melalui Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yang telah menyusun persiapan dan
> pelaksanaan reforma agraria dengan koordinasi dengan sejumlah Kementerian
> dan Lembaga terkait. Strategi Nasional (Stranas) Pelaksanaan Reforma
> Agraria 2016-2019 telah disosialisasikan di provinsi Jambi, Kalimantan
> Barat, dan Sulawesi Tengah (Juli – Agustus 2016).
> Dari Stranas ini dapat dicermati bahwa target pencapaian utama RA Jokowi
> melalui dua skema pelaksanaan. Pertama, terget pencapaian 9 juta Ha; 4,5
> juta Ha untuk legalisasi dan 4,5 juta Ha untuk redistribusi lahan. dengan
> rincian sebagai berikut 4,1 pelepasan kawasan Hutan yang akan terhubung
> dengan program trasmigrasi. 3,9 juta hektar berasal dari tanah milik
> masyarakat yag akan di legaliasai oleh BPN dan 1 juta hektar merupakan
> tanah HAK (HGU, tanah Transmigrasi belum tersertifikasi dan tanah
> terlantar) terdiri dari 0,6 juta hektar tanah transmigrasi yang belum di
> sertifikat dan 0,4 juta hektar tanah eks HGU dan tanah terlantar.
> Kedua, target pencapaian 12,7 juta Ha untuk alokasi Perhutanan Sosial
> seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), dan Hutan Tanaman
> Rakyat (HTR).
> Dari kedua target ini diketahui bahwa:
> *Pertama, *Inti dari kebijakan RA Jokowi adalah *legalisasi asset atau
> sertifikatisasi yang justru berorientasi untuk memperluas pasar tanah (land
> market) dan kredit perbankan.* Dalam jangka panjang, program ini semakin
> membuka peluang perampasan tanah karena sertifikasi hanya akan memudahkan
> praktik jual-beli tanah yang menguntungkan tuan tanah dan perbankan yang
> menyita asset kaum tani. Program ini terkait dengan skema Bank Dunia
> sebelumnya melalui *Land Administration Project *(LAP).
> Tanah perhutanan tidak dibagikan dengan memberikan hak penuh kepada rakyat
> namun dijalankan dengan skema tumpang sari yang memungkinkan terjadinya
> sistem bagi hasil yang tidak adil. Selain itu, lahan hasil redistribusi
> intinya hanya menyasar seluas 400.000 Ha tanah bekas HGU dan tanah
> telantar, bukan mengakhiri eksistensi monopoli tanah yang saat ini masih
> berlanjut. Dengan program ini, Reforma Agraria pemerintahan Jokowi justru
> akan melestarikan monopoli tanah oleh korporasi skala besar yang tetap
> berkuasa memonopoli  tanah, menghisap dan menindas buruh tani dan tani
> miskin.
> *Kedua,*  Program Reforma Agraria Jokowi tidak memiliki ketegasan
> terhadap penguasaan tanah besar jutaan hektar (perkebunan besar, hutan,
> Taman Nasional, dan pertambangan raksasa) oleh tuan tanah besar yang
> diwakili korporasi raksasa milik asing, perusahaan besar Negara, dan swasta
> dalam negeri sebagai dasar kokohnya sistem monopoli tanah dalam sistem
> pertanian terbelakang di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan
> keterbelakangan tenaga produktif di perdesaan, kemiskinan dan kemalaratan
> yang meluas, dan kekerasan yang dialami petani dan rakyat akibat perampasan
> tanah.
> *Ketiga, *Program RA Jokowi tidak memiliki kontrol atas sarana produksi
> (bibit, pupuk, obat-obatan, teknologi dan alat kerja) dan harga produk
> pertanian sehingga dapat melindungi kaum tani. Sebaliknya, Negara hanya
> memberikan keleluasaan bagi perusahaan besar asing mengontrol sarana
> produksi dan 

[GELORA45] Negara Produsen Sawit Bersatu Tolak Keputusan Parlemen UE

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*Bukan saja :”kaum buruh seleruh dunia, bersatulah”, tetapi juga perusahaan
kelapa sawit mau bersatu. Melawan yang terorganisasi, harus dengan
organisasi pula. hehehehehe*


http://id.beritasatu.com/home/negara-produsen-sawit-bersatu-tolak-keputusan-parlemen-ue/172179

*Negara Produsen Sawit Bersatu Tolak Keputusan Parlemen UE*
*Oleh Tri Listiyarini* | Senin, 19 Februari 2018 | 22:48

[image: Panenan sawit. Foto ilustrasi: IST] Panenan sawit. Foto ilustrasi:
IST

Berita Terkait

   -

   RI Tolak Diskriminasi Sawit Parlemen UE
   

   -

   Parlemen UE Terapkan Pedoman Brexit
   
   -

   Produsen Sawit Siap Pasok Migor Murah
   

Re: [GELORA45] Re: Koalisi Tani Asia mengecam keras penindasan dan perampasan tanah

[Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]]

Pembagian "sertifikat tanah" termasuk dalam reforma agrarianya Jokowi dan 
kedengarannya memang bagus. Karena itu juga maka banyak orang dan kaum tani 
yang tertipu. Untuk jelasnya, silahkan baca bahan dari AGRA di bawah ini.
(Pernyataan Sikap Pimpinan Pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria  (PP-AGRA) 
menyambut peringatan 56 tahun Hari Tani Nasional 24 September 2016)“Tolak 
reforma agraria palsu, laksanakan reforma agraria sejati untuk mengakhiri 
monopoli tanah dan menjamin hak rakyat atas tanah”Reforma Agraria (RA) yang 
akan dijalankan oleh Pemerintah Jokowi-JK adalah reforma agraria palsu. Ini 
bukanlah reforma agraria sejati sebagaimana harapan kaum tani dan rakyat 
Indonesia di seluruh penjuru negeri. Reforma agraria sejati harus dapat menjadi 
jalan untuk mengakhiri penghisapan dan penindasan kaum tani dan rakyat 
Indonesia akibat monopoli, perampasan tanah, dan konflik agraria.Tahun 2016, 
Jokowi telah mengumumkan program percepatan pelaksanaan program strategis 
nasional reforma agraria. Kebijakan ini berdasar pada Rencana Kerja Pemerintah 
(RKP) tahun 2017, khsususnya untuk prioritas nasional reforma agraria yang 
dipimpin melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 
(ATR/BPN) dan Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Bappenas).Lebih lanjut, pada 3 Juni 2016, telah dibentuk Tim Kerja Reforma 
Agraria melalui Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yang telah menyusun persiapan 
dan pelaksanaan reforma agraria dengan koordinasi dengan sejumlah Kementerian 
dan Lembaga terkait. Strategi Nasional (Stranas) Pelaksanaan Reforma Agraria 
2016-2019 telah disosialisasikan di provinsi Jambi, Kalimantan Barat, dan 
Sulawesi Tengah (Juli – Agustus 2016).Dari Stranas ini dapat dicermati bahwa 
target pencapaian utama RA Jokowi melalui dua skema pelaksanaan. Pertama, 
terget pencapaian 9 juta Ha; 4,5 juta Ha untuk legalisasi dan 4,5 juta Ha untuk 
redistribusi lahan. dengan rincian sebagai berikut 4,1 pelepasan kawasan Hutan 
yang akan terhubung dengan program trasmigrasi. 3,9 juta hektar berasal dari 
tanah milik masyarakat yag akan di legaliasai oleh BPN dan 1 juta hektar 
merupakan tanah HAK (HGU, tanah Transmigrasi belum tersertifikasi dan tanah 
terlantar) terdiri dari 0,6 juta hektar tanah transmigrasi yang belum di 
sertifikat dan 0,4 juta hektar tanah eks HGU dan tanah terlantar.Kedua, target 
pencapaian 12,7 juta Ha untuk alokasi Perhutanan Sosial seperti Hutan 
Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR).Dari 
kedua target ini diketahui bahwa:Pertama, Inti dari kebijakan RA Jokowi adalah 
legalisasi asset atau sertifikatisasi yang justru berorientasi untuk memperluas 
pasar tanah (land market) dan kredit perbankan. Dalam jangka panjang, program 
ini semakin membuka peluang perampasan tanah karena sertifikasi hanya akan 
memudahkan praktik jual-beli tanah yang menguntungkan tuan tanah dan perbankan 
yang menyita asset kaum tani. Program ini terkait dengan skema Bank Dunia 
sebelumnya melalui Land Administration Project (LAP).Tanah perhutanan tidak 
dibagikan dengan memberikan hak penuh kepada rakyat namun dijalankan dengan 
skema tumpang sari yang memungkinkan terjadinya sistem bagi hasil yang tidak 
adil. Selain itu, lahan hasil redistribusi intinya hanya menyasar seluas 
400.000 Ha tanah bekas HGU dan tanah telantar, bukan mengakhiri eksistensi 
monopoli tanah yang saat ini masih berlanjut. Dengan program ini, Reforma 
Agraria pemerintahan Jokowi justru akan melestarikan monopoli tanah oleh 
korporasi skala besar yang tetap berkuasa memonopoli  tanah, menghisap dan 
menindas buruh tani dan tani miskin.Kedua,  Program Reforma Agraria Jokowi 
tidak memiliki ketegasan terhadap penguasaan tanah besar jutaan hektar 
(perkebunan besar, hutan, Taman Nasional, dan pertambangan raksasa) oleh tuan 
tanah besar yang diwakili korporasi raksasa milik asing, perusahaan besar 
Negara, dan swasta dalam negeri sebagai dasar kokohnya sistem monopoli tanah 
dalam sistem pertanian terbelakang di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan 
keterbelakangan tenaga produktif di perdesaan, kemiskinan dan kemalaratan yang 
meluas, dan kekerasan yang dialami petani dan rakyat akibat perampasan 
tanah.Ketiga, Program RA Jokowi tidak memiliki kontrol atas sarana produksi 
(bibit, pupuk, obat-obatan, teknologi dan alat kerja) dan harga produk 
pertanian sehingga dapat melindungi kaum tani. Sebaliknya, Negara hanya 
memberikan keleluasaan bagi perusahaan besar asing mengontrol sarana produksi 
dan harga pertanian. Kondisi ini akan semakin memburuk ketika Pemerintah tidak 
mampu menjamin upah dan perbaikan penghidupan kaum tani, semakin besarnya 
peribaan (bunga kredit perbankan, lintah darat) karena kegagalan dalam 
meningkatkan produksi dan perekonomian tani.Keempat, RA Jokowi tidak lahir dari 
dukungan langsung dan menyeluruh dari kaum tani Indonesia melalui organisasi 
massa tani. Proses penyusunan program dan tim kerja RA Jokowi tidak mewakili 
posisi kaum tani dan 

Re: [GELORA45] Re: Koalisi Tani Asia mengecam keras penindasan dan perampasan tanah

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*Jokowi dan kelompoknya pergi ke berbagai daerah membagi-membagikan
"sertifikat tanah". Apakah pemberrian sertifikat adalah perampasan tanah?  *

[GELORA45] Re: Orangutan numbers in Borneo plummet........

[jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

Yang paling dirugikan sudah pasti Orang Hutan dan Orang Rimba, cuman mereka itu 
underrepresented, apapun yg terjadi semua bungkam saja, 


---In GELORA45@yahoogroups.com,  wrote :

 Mengapa di media cetak maupun elektronik hampir tidak ada berita dan analisa 
kerusakan alam dan aakibatnya di NKRI? Pada akhirnya siapa yang dirugikan?
 
 
 
http://www.abc.net.au/news/science/2018-02-16/orangutan-numbers-in-borneo-drop-more-than-100,000-in-16-years/9443326
 
http://www.abc.net.au/news/science/2018-02-16/orangutan-numbers-in-borneo-drop-more-than-100,000-in-16-years/9443326
 Orangutan numbers in Borneo plummet by more than 100,000 in just 16 years ABC 
Science http://www.abc.net.au/science/
 By Carl Smith
 
 Updated Thursday at 20:59 
 
 First posted Thursday at 20:01 
 
 
http://www.abc.net.au/news/science/2018-02-16/orangutan-numbers-in-borneo-drop-more-than-100,000-in-16-years/9443326#lightbox-content-lightbox-8
 
 In some parts of Borneo, orangutan populations have been wiped out
 (Supplied: Marc Ancrenaz)
 
 About half of the orangutans on the island of Borneo were either killed or 
removed between 1999 and 2015, according to new research.
 Key points Surveys show only 70,000 - 100,000 orangutans remain in the wild in 
Borneo
 Deforestation one factor, but greater losses seen in forested areas
 Hunting may be the biggest driver 
 
 "That's a huge amount of loss," said Professor Serge Wich from Liverpool John 
Moores University, a co-author of the study published today in the journal 
Current Biology.
 "It's a higher amount than we thought, and that we were thinking based on 
previous studies," Professor Wich said.
 Maria Voigt from the Max Plank Institute for Evolutionary Anthropology is 
another co-author of the research, which pooled data from 38 international 
institutions.
 "We used a very broad compilation of orangutan survey data to model their 
distribution and found that they had declined by more than 100,000 
individuals," Ms Voigt said.
 "It's a 50 per cent loss."
 Based on their data, Ms Voigt said there were "around 70,000 to 100,000" 
orangutans left in the wild in Borneo.
 
http://www.abc.net.au/news/science/2018-02-16/orangutan-numbers-in-borneo-drop-more-than-100,000-in-16-years/9443326#lightbox-content-lightbox-14
 
 Human development has crept further into Bornean orangutans' native habitats
 (Supplied: Serge Wich)
 
 Professor Wich said the decline was calculated by combining existing surveys 
of orangutan nests.
 "The study we've conducted took advantage of 16 years of survey data on 
orangutan locations in Borneo," he said.
 "On a large island like Borneo, it's impossible to go to every single piece of 
forest."
 The team filled in the gaps by looking at maps of land-use changes and other 
threats that have an impact on orangutan populations.
 They examined how those changes affected populations in areas where they had 
nest-survey data.
 Then they used those results to extrapolate how the species was faring right 
across the island.
 "We've used a lot of land-use layers, [and] threat layers, like human 
population density, to try to predict what the density is in the areas where we 
did not go," Professor Wich said.
 The data showed there were more orangutans on the island than was previously 
estimated, but also that a greater number were killed.
 "In 1999, there were more orangutans than we thought," Professor Wich said.
 "But it also means we've lost much more than we thought — so it's a bit of a 
double-edged sword in that way."
 Deforestation vs hunting 
http://www.abc.net.au/news/science/2018-02-16/orangutan-numbers-in-borneo-drop-more-than-100,000-in-16-years/9443326#lightbox-content-lightbox-18
 
 Palm oil plantations and logging have both contributed to deforestation in 
Borneo
 (Supplied: Marc Ancrenaz)
 
 The study showed changes in land cover led to whole populations of orangutans 
being driven out of some areas.
 "You have the steepest loss in the habitat loss areas, where you have 
deforestation and conversion," Ms Voigt said.
 However, she said this only made up for about 10 per cent of the total number 
of orangutans lost.
 In terms of raw numbers, more individuals were lost in the remaining forests 
and partially forested areas.
 The researchers believe this has been driven mainly by hunting.
 "This was a really important finding, as it supports previous research that 
killing and hunting is a huge problem, and it might even be the biggest driver 
during this period," Ms Voigt said.
 The baby trade torturing orangutans to extinction 
http://www.abc.net.au/news/2018-01-22/the-baby-trade-torturing-orangutans-into-extinction/9338946
 
 
 A former orangutan smuggler shares the secrets of how gangs are slaughtering 
the great apes to steal their babies to sell as pets or status symbols
 
 Professor Wich said roughly 70 per cent of the total number of orangutans 
killed came from forested areas.
 "Hunting is a widespread issue," he said.
 "Orangutans are 

[GELORA45] Kegiatan Ekspor Freeport Terhenti

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

http://sp.beritasatu.com/home/kegiatan-ekspor-freeport-terhenti/122857

*Kegiatan Ekspor Freeport Terhenti*
*ID* | Senin, 19 Februari 2018 | 19:37

JAKARTA]Kegiatan ekspor PT Freeport Indonesia saat ini berhenti, seiring
dengan berakhirnya izin ekspor pada 16 Februari lalu. Pasalnya, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum menyelesaikan evaluasi
permohonan perpanjangan izin ekspor perusahaan tambang asal Amerika Serikat
tersebut.

Juru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama berharap pemerintah segera
menerbitkan perpanjangan izin ekspor. "Kami masih menunggu dari Kementerian
ESDM. Semoga dapat segera," kata Riza di Jakarta, Minggu (18/2).

Pemerintah mengizinkan ekspor konsentrat asalkan perusahaan tambang
membangun* smelter* di dalam negeri. Kemajuan pembangunan *smelter* itu
dievaluasi setiap enam bulan, terhitung sejak diterbitkannya rekomendasi
ekspor. Izin ekspor diberikan selama satu tahun dan bisa diperpanjang pada
tahun berikutnya.
Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Bambang Susigit
mengatakan, evaluasi itu dilakukan setelah Freeport mengajukan permohonan.
Namun dia belum mau menyebut kapan evaluasi itu rampung. "Masih dalam
proses evaluasi," kata Bambang.

Perpanjangan rekomendasi ekspor diberikan bila memenuhi persyaratan antara
lain kemajuan pembangunan smelter. Adapun progres smelter itu minimal 90%
dari rencana kerja selama satu tahun. Perhitungan setahun itu dimulai
ketika perusahaan tambang mengantongi rekomendasi ekspor.

Rekomendasi ekspor sebelumnya dikeluarkan berdasarkan surat permohonan PT
FI Nomor 571/OPD/II/2017, tanggal 16 Februari 2017. Rekomendasi yang sama
juga diberikan kepada PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT). Dalam surat
permohonan tersebut, PT FI dan PT AMNT juga telah menyatakan komitmen untuk
melaksanakan pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri.

Persetujuan rekomendasi ekspor ini diberikan dengan mengacu pada Peraturan
Menteri ESDM Nomor 6 tahun 2017 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
1/M-DAG/PER/1/2017 Tahun 2017.

Volume ekspor sebesar 1.113.105 Wet Metric Ton (WMT) konsentrat tembaga
diberikan kepada PT FI berdasarkan Surat Persetujuan Nomor 352/30/DJB/2017,
tanggal 17 Februari 2017. Pemberian izin berlaku sejak tanggal 17 Februari
2017 sampai dengan 16 Februari 2018.

Menurut catatan Kementerian ESDM, realisasi ekspor konsentrat tembaga PT
Freeport Indonesia hingga akhir 2017 lalu mencapai sekitar 921 ribu ton.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot
mengatakan, perpanjangan rekomendasi ekspor tidak serta merta diberikan.
Pasalnya ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi.

*Smelter*

Salah satu syarat utama ialah pembangunan smelter. Pihaknya akan
mengevaluasi progres smelter Freeport. Smelter Freeport memang belum masuk
tahap konstruksi. Namun Bambang menyebut Freeport selama ini telah
melakukan berbagai macam studi. "Itu nanti kita evaluasi," tegasnya.

Freeport sudah menunjuk PT Surveyor Indonesia untuk mengevaluasi progres
smelter. Hasil evaluasi itu sudah dilampirkan dalam berkas permohonan
perpanjangan izin ekspor. Surveyor menyatakan kemajuan pembangunan smelter
mencapai 2,45%. Capaian itu sesuai dengan rencana pembangunan selama satu
tahun. Pasalnya ada sekitar 38 item rencana kerja yang digarap selama satu
tahun terakhir.

Freeport membangun smelter sejak 2014 silam dengan nilai investasi US$ 2,1
miliar. Smelter itu berlokasi di Gresik, Jawa Timur, dengan kapasitas 2
juta ton konsentrat. Hanya saja pembangunan smelter berjalan lambat
lantaran Freeport meminta kepastian operasi pasca-berakhirnya Kontrak Karya
pada 2021. Kini kepastian operasi itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dalam proses negosiasi dengan pemerintah dalam menyusun lampiran Izin Usaha
Pertambangan Khusus (IUPK).

Perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu beralih status menjadi IUPK
seiring dengan kebijakan pemerintah yang melarang pemegang Kontrak Karya
untuk mengekspor konsentrat sejak awal 2017.

Hanya pemilik IUPK yang membangun smelter lah yang diizinkan ekspor hingga
2022. [ID/M-6]

Berita Terkait

   -

   Freeport Tak Lagi Sponsori Klub Persipura
   

   -

   Sebut Demo Freeport Dibayar, Bupati Mimika Dikecam DPRP
   

   -

   Soal PHK, Freeport Belum Tegas pada Redpath
   

   -

   DPRP: Cegah Kerawanan, Freeport Perlu Bantu Masalah PHK Redpath Indonesia
   

   -

   PT Redpath Indonesia Dinilai Perbesar Kesenjangan dan Timbulkan Kerawanan
   

[GELORA45] Orangutan numbers in Borneo plummet........

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*Mengapa di media cetak maupun elektronik hampir tidak ada berita dan
analisa kerusakan alam dan aakibatnya di NKRI? Pada akhirnya siapa yang
dirugikan?*


http://www.abc.net.au/news/science/2018-02-16/orangutan-numbers-in-borneo-drop-more-than-100,000-in-16-years/9443326
Orangutan numbers in Borneo plummet by more than 100,000 in just 16 years

ABC Science 

By Carl Smith 

Updated Thursday at 20:59

First posted Thursday at 20:01

[image: A male orangutan in Borneo]



In some parts of Borneo, orangutan populations have been wiped out


(Supplied: Marc Ancrenaz)

About half of the orangutans on the island of Borneo were either killed or
removed between 1999 and 2015, according to new research.
Key points

   -

   Surveys show only 70,000 - 100,000 orangutans remain in the wild in
   Borneo
   -

   Deforestation one factor, but greater losses seen in forested areas
   -

   Hunting may be the biggest driver

"That's a huge amount of loss," said Professor Serge Wich from Liverpool
John Moores University, a co-author of the study published today in the
journal Current Biology
.

"It's a higher amount than we thought, and that we were thinking based on
previous studies," Professor Wich said.

Maria Voigt from the Max Plank Institute for Evolutionary Anthropology is
another co-author of the research, which pooled data from 38 international
institutions.

"We used a very broad compilation of orangutan survey data to model their
distribution and found that they had declined by more than 100,000
individuals," Ms Voigt said.

"It's a 50 per cent loss."

Based on their data, Ms Voigt said there were "around 70,000 to 100,000"
orangutans left in the wild in Borneo.

[image: A Bornean female orangutan sits on a railway line]



Human development has crept further into Bornean orangutans' native habitats


(Supplied: Serge Wich)

Professor Wich said the decline was calculated by combining existing
surveys of orangutan nests.

"The study we've conducted took advantage of 16 years of survey data on
orangutan locations in Borneo," he said.

"On a large island like Borneo, it's impossible to go to every single piece
of forest."

The team filled in the gaps by looking at maps of land-use changes and
other threats that have an impact on orangutan populations.

They examined how those changes affected populations in areas where they
had nest-survey data.

Then they used those results to extrapolate how the species was faring
right across the island.

"We've used a lot of land-use layers, [and] threat layers, like human
population density, to try to predict what the density is in the areas
where we did not go," Professor Wich said.

The data showed there were more orangutans on the island than was
previously estimated, but also that a greater number were killed.

"In 1999, there were more orangutans than we thought," Professor Wich said.

"But it also means we've lost much more than we thought — so it's a bit of
a double-edged sword in that way."
Deforestation vs hunting

[image: Aerial shot showing a small fragment of forest, surround by cleared
land and palm oil plantations]



Palm oil plantations and logging have both contributed to deforestation in
Borneo


(Supplied: Marc Ancrenaz)

The study showed changes in land cover led to whole populations of
orangutans being driven out of some areas.

"You have the steepest loss in the habitat loss areas, where you have
deforestation and conversion," Ms Voigt said.

However, she said this only made up for about 10 per cent of the total

[GELORA45] Yusril Ihza: Kami Siap Pidanakan Seluruh,omisioner KPU

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

http://nasional.kompas.com/read/2018/02/19/15551671/yusril-ihza-kami-siap-pidanakan-seluruh-

komisioner-kpu


 Yusril Ihza: Kami Siap Pidanakan Seluruh


 Komisioner KPU

Estu Suryowati 
Kompas.com - 19/02/2018, 15:55 WIB
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, saat 
ditemui di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (5/9/2017).
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, saat 
ditemui di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (5/9/2017).(Fachri 
Fachrudin)


*JAKARTA, KOMPAS.com* — Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril 
Ihza Mahendra  
mengatakan akan memasukkan gugatan sengketa penetapan partai politik 
(parpol) peserta pemilu 2019 
.


Yusril tidak terima dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum ( KPU 
) yang menetapkan PBB tidak lolos 
sebagai parpol peserta pemilu 2019.


Menurut dia, ada konspirasi sehingga terdapat perubahan hasil pleno KPU 
Papua Barat dari yang sebelumnya memenuhi syarat (MS) menjadi tidak 
memenuhi syarat (TMS).


Menghadapi kenyataan tersebut, kata Yusril, mereka akan melawan KPU. 
Jika KPU mengatakan siap menghadapi gugatan, PBB memastikan berkali 
lipat siap melawan KPU.


"Bahkan, kami juga siap memidanakan seluruh komisioner KPU jika mereka 
terlibat dalam konspirasi menggagalkan PBB. Konspirasi ini harus 
dibongkar!" kata Yusril melalui keterangan tertulis, Senin (19/2/2018).


(Baca juga: Yusril: Masa gara-gara 6 Orang Terlambat ke KPU, PBB Tak 
Bisa Ikut Pemilu? 
)


Yusril menjelaskan, PBB telah mendapatkan bukti bahwa pleno KPU Papua 
Barat menyatakan bahwa PBB MS di atas 75 persen kabupaten/kota di sana.


"Keputusan KPU Manokwari Selatan yang semula menyatakan PBB TMS di 
kabupaten tersebut sudah dikoreksi KPU Provinsi Papua Barat," kata Yusril.


Dia juga mengatakan, pihaknya telah memegang berita acara bahwa PBB MS 
di Papua Barat. Demikian juga dengan rekaman video pengumuman, 
saksi-saksi, serta pemberitaan media lokal.


"Tapi, setelah pleno, kami menduga KPU Provinsi Papua Barat mengubah 
berita acara MS menjadi TMS, dan berita acara itulah yg mereka bawa ke 
Jakarta," kata Yusril.


Perubahan hasil pleno itu, kata Yusril, sudah diinformasikan ke KPU. 
Namun, KPU justru berbelit-belit sampai hari penetapan.


Akibatnya, PBB dinyatakan tidak lolos sebagai peserta pemilu 2019.

Rapat penetapan calon peserta Pemilu 2019 berlangsung di Hotel Mercure, 
Harmoni, Jakarta Pusat.(Kompas TV)

[GELORA45] Sulardi: DPR yang Merendahkan Kehormatannya,Sendiri

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://hukum.tempo.co/read/1062328/sulardi-dpr-yang-merendahkan-kehormatannya-sendiri?TerkiniUtama;

campaign=TerkiniUtama_Click_6


 Sulardi: DPR yang Merendahkan Kehormatannya


 Sendiri

Reporter:


   Tempo.co

Editor:


   Lestantya R. Baskoro

Senin, 19 Februari 2018 21:03 WIB
0 komentar 
 


0
#

#


#



#




Sulardi: DPR yang Merendahkan Kehormatannya Sendiri 
 



Ketua DPR Bambang Soesatyo (ketiga kiri) bersama Kapolri Jenderal Tito 
Karnavian (kedua kiri), Ketua MPR Zulkifli Hasan (kiri) dan Ketua DPD 
Oesman Sapta Odang (kanan) menunjukan Nota Kesepahaman (MoU) DPR dan 
Polri usai ditandatangani di Komplek Parlemen, Jakarta, 14 Februari 
2018. Nota Kesepahaman tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan 
pengamanan di Lingkungan DPR RI. TEMPO/Fakhri Hermansyah


Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berlogika bahwa mereka dipilih oleh rakyat 
dalam kurun waktu sekali dalam lima tahun melalui mekanisme pemilihan 
umum. Logika berikutnya, anggota DPR mendapatkan mandat secara langsung 
dari rakyat, maka kedudukan mereka sangat terhormat. Karena sangat 
terhormat, mereka perlu dilindungi.


Perlindungan terhadap DPR sebagai institusi dan para anggotanya itu 
tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), yakni Pasal 122 
(k). Pasal itu menyatakan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dapat 
mengambil langkah hukum terhadap orang atau kelompok, atau badan hukum 
yang merendahkan kehormatan Dewan. Pasal itu menunjukkan bahwa DPR telah 
bermetamorfosis, tidak hanya mempunyai kewenangan sebagai lembaga 
legislatif, tapi juga menjadi lembaga penegak hukum, yang merupakan 
ranah kompetensi kepolisian, jaksa, dan hakim.


Padahal, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur soal 
penghinaan terhadap pemerintah. Pasal 207 dalam undang-undang itu 
menyatakan bahwa siapa pun yang menghina kekuasaan atau suatu majelis 
umum dapat dihukum selama-lamanya 1,5 tahun kurungan.


Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 013-022/PUU-I/2006 
menyatakan bahwa penghinaan terhadap pemerintah, termasuk DPR, hanya 
dapat diterapkan berdasarkan pengaduan dari penguasa. Demikian juga 
penghinaan terhadap pegawainya menjadi delik aduan berdasarkan Putusan 
MK Nomor 31/PUU-XIII/2015. Sulit dimengerti bila revisi UU MD3 ini 
dimaknai sebagai ketentuan spesialis atas peraturan generalis yang 
termuat dalam KUHP. Inilah yang disebut oleh beberapa kalangan sebagai 
kekacauan dalam ketatanegaraan kita.


Di samping itu, begitu terhormatnya anggota DPR ini, sampai-sampai 
polisi tidak bisa sembarangan memeriksa anggotanya. Menurut UU MD3 baru 
itu, pemeriksaan baru dapat dilakukan setelah dipertimbangkan oleh MKD 
dan mendapat izin presiden.


Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "merendahkan" bersinonim 
dengan "menghina". Masalahnya, apabila kata "merendahkan" itu diperluas, 
artinya bisa bermacam macam. Sebab, menghina itu juga berarti 
memburukkan nama baik orang dan menyinggung perasaan orang, seperti 
memaki-maki.


Baca: Bambang Soesatyo Akan Buat Lomba Kritik DPR 



Padahal, institusi DPR dan anggota DPR sering mendapat sorotan khalayak 
karena apa yang mereka lakukan itu bukan hanya untuk kepentingan 
dirinya, tapi juga untuk kepentingan yang diwakilinya, yakni rakyat. 
Bila kinerja anggota DPR tidak mencerminkan aspirasi rakyat, tentu saja 
hal itu akan mendapatkan tanggapan dari berbagai kalangan. Tanggapan 
rakyat itu beraneka macam isinya, seperti kekecewaan kepada para 
wakilnya yang tidak bekerja secara optimal. Ekspresi kekecewaan itu bisa 
diwujudkan dengan demonstrasi, menduduki gedung DPR, menulis di media 
massa, menyeminarkan, membuat petisi, melakukan konferensi pers, dan 
sebagainya. Jangan-jangan ekspresi rakyat semacam inilah yang dimaknai 
sebagai "merendahkan kehormatan", sebagaimana tertuang dalam Pasal 122 
UU MD3.


Baca: Aliansi Nasional Tetap Minta Pembahasan RKUHP Ditunda 



Akan terjadi keanehan yang luar biasa bila anggota MKD melaporkan rakyat 
ke polisi karena dianggap merendahkan kehormatan anggota DPR atau DPR 
hanya karena telah mengekspresikan kekecewaan atas kinerja mereka. 
Terjadilah kriminalisasi oleh DPR terhadap rakyatnya. Ironis, bukan?


Sesungguhnya, anggota DPR pasti mendapat kehormatan yang sangat tinggi 
bila mereka bekerja sesuai dengan apa yang dimaui rakyatnya. Misalnya, 
menyusun undang-undang yang berpihak kepada rakyat yang telah memilih 
mereka. Pastikan produk 

[GELORA45] Kampanye dan Pilkada Demokratis,,Mungkinkah Terwujud?

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

http://nasional.kompas.com/read/2018/02/19/20124491/kampanye-dan-pilkada-demokratis-

mungkinkah-terwujud


 Kampanye dan Pilkada Demokratis,


 Mungkinkah Terwujud?

Neni Nur Hayati 
Kompas.com - 19/02/2018, 20:12 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi(KOMPAS/DIDIE SW)

*PEMILIHAN* kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2018, 
yang diikuti 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten, sudah memasuki 
tahapan kampanye. Tahap ini dimulai pada 15 Februari sampai dengan 23 
Juni 2018.


Calon kepala daerah yang sudah ditetapkan oleh KPU harus mematuhi 
seluruh aturan perundang-undangan yang berlaku selama masa kampanye.


Kampanye merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang 
dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, berlandaskan prinsip 
jujur, terbuka dan dialogis. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 4 (empat).


Sejatinya, proses kampanye yang akan berlangsung selama 4 bulan lebih 
itu mampu memberikan pendidikan politik yang cerdas kepada masyarakat 
untuk meningkatkan partisipasi pemilih.


Namun sayang, fakta dari pilkada  
ke pilkada menunjukkan bahwa kampanye selalu dijadikan ajang kontestasi 
yang tidak sehat.


Kontestasi politik yang terjadi pada pilkada sebelumnya selalu diwarnai 
dengan temuan berbagai macam hal pelanggaran di antaranya kampanye hitam 
(/black campaign/), politisasi SARA, netralitas aparatur sipil negara, 
dan politik uang (/money politics 
/).


Para calon kepala daerah kerap menggunakan dan menghalalkan segala cara 
untuk meraih kemenangan.


Hal ini tentu sangat mencederai hakikat negara Indonesia sebagai negara 
demokrasi yang berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, 
dan adil.


Padahal, prinsip ini seharusnya menjadi pijakan kuat dalam membangun 
sistem demokrasi dan memberikan fasilitas kepada rakyat sebagai pemegang 
kekuasaan tertinggi yang memiliki hak pilih pada suasana yang kondusif 
melalui kampanye sehat dan damai.


/*Money politics */

Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016  Pasal 71 ayat 1 sudah sangat jelas 
menyebutkan bahwa calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan 
dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi 
penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.


Jika money politik dilakukan, berdasarkan putusan Badan Pengawas Pemilu 
(Bawaslu), pelakunya dapat dikenai sanksi administrasi sebagai calon dan 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap dikenai 
sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang–undangan.


Akan tetapi, aturan ini acapkali dilanggar oleh calon untuk memengaruhi 
dan menggiring pilihan serta opini masyarakat dalam memilih calon tertentu.


Pada Pilkada  2015, tercatat ada 
pelanggaran /money politics/ pada tahapan kampanye di urutan tertinggi 
dibandingkan dengan pelanggaran yang lainnya.


Fakta hari ini membuktikan bahwa dari calon gubernur, bupatim dan wali 
kota pada 2004–2017, sudah ada 313 kepala daerah yang menjadi tersangka 
kasus korupsi.


Yang lebih memilukan lagi, ada beberapa calon kepala daerah, yang sudah 
ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada 12 Februari 2018, terjerat 
operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.


Apabila kita /set back/ pada tahapan pencalonan, publik diramaikan 
dengan pemberitaan isu "mahar politik" yang terjadi di beberapa daerah.


Hal ini yang harus kita waspadai karena jika sedari awal proses 
penjaringan bakal calon saja sudah menggunakan politik uang, maka tentu 
pada tahapan kampanye serta pemungutan dan penghitungan suara tidak 
menutup kemungkinan ada upaya meraih kekuasaan dengan cara-cara kotor.


Politik uang tidak hanya diartikan dalam bentuk uang, tetapi juga materi 
lain yang berupa bingkisan misalnya atau suvenir bahan kampanye lain 
yang jumlahnya melebihi Rp 25.000.


Hal ini biasanya dinilai efektif untuk mempengaruhi calon pemilih. 
Kadangkala masyarakat yang awam tidak mengenal bahwa hal ini adalah 
politik uang. Sehingga mereka menerima saja apa yang diberikan. Pemilu 
sebelumnya ada jargon "ambil uangnya, jangan pilih orangnya".


Namun, regulasi sekarang tentunya berbeda, bahwa yang menerima dan yang 
memberi akan dikenai sanksi. Sanksi tersebut akan diberikan tergantung 
pada pemenuhan unsur formil dan materiilnya.

[GELORA45] Penjelasan Partai Garuda Tak Populer Tapi,Lolos Jadi Peserta Pemilu

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://news.detik.com/berita/d-3875099/penjelasan-partai-garuda-tak-populer-tapi-lolos-jadi-peserta-pemilu?_ga=2.2899512.961348420.1519050528-2114250255.1519050528

Senin 19 Februari 2018, 20:01 WIB


 Penjelasan Partai Garuda Tak Populer Tapi


 Lolos Jadi Peserta Pemilu

Seysha Desnikia - detikNews
Share *0* 
 
Tweet 
 
Share *0* 
 
12 komentar 
 

Penjelasan Partai Garuda Tak Populer Tapi Lolos Jadi Peserta Pemilu 
Foto: Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana. (Seysha/detikcom)
 

*Jakarta* - Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) membeberkan 
alasan mengapa bisa lolos menjadi partai peserta Pemilu 2019 walaupun 
selama ini kurang populer. Ketua Umum Partai Garuda, Ahmad Ridha Sabana 
menyebut partainya sudah berdiri sejak April 2015.


"Kenapa partai ini tidak pernah terdengar tapi lolos, saya kira partai 
ini telah bekerja cukup lama, April 2015 sudah bekerja tercatat di 
Kemenkumham," ujar Ahmad di Hotel Lumire, Jalan Senen, Jakarta Pusat, 
Senin (19/2/2018).


Ahmad menyebut partai Garuda sudah terbentuk selama 2,5 tahun. Ia 
mengatakan Partai Garuda selama ini fokus di tingkat pusat sampai 
kecamatan dalam mempersiapkan pendaftarannya sebagai peserta pemilu dan 
kurang fokus memperkenalkan diri ke masyarakat.


*Baca juga: *Partai Garuda Bantah Terkait dengan Keluarga Cendana 




"Artinya sebelum itu sudah lebih jauh bekerja, mungkin sudah 2,5 
terbentuk. Kami memang fokus pembentukan partai di tingkat pusat dan 
daerah sampai dengan ke tingkat kecamatan," jelas Ahmad.


Dia mengatakan, partai Garuda tidak ingin dipublikasikan di awal. 
Menurut Ahmad, partainya ingin bekerja dulu sampai membuahkan hasil.


"Tidak terlalu banyak kita gembar gemborkan karena kita ingin bekerja 
dulu sehingga hasil kita bisa terlihat," sebutnya


*Baca juga: *Partai Garuda Pastikan Tak Terafiliasi dengan Gerindra 




Seperti diketahui, Partai Garuda resmi menjadi partai peserta Pemilu 
2019. Partai yang didirikan pada 16 April 2015 itu mendapat nomor urut 6.


Garuda merupakan satu dari empat partai baru peserta pemilu. Tiga partai 
baru peserta Pemilu 2019 lainnya adalah PSI, Perindo, dan Berkarya.

*(elz/elz)*

[GELORA45] Memorandum to the United Nations

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

https://www.freewestpapua.org/2018/01/30/36-asian-organisations-submit-memorandum-to-un-for-west-papuan-self-determination/
Memorandum to the United Nations

*Recognize the petition with 1.8 million signatures of West Papuans for a
free vote on self-determination*

*26 January 2018*

We, the undersigned organizations, urge the United Nations to accept and
recognize the West Papuan People’s Petition, bearing the signatures of 1.8
million West Papuans (estimated to be 70.88% of the West Papuan population)
with a demand for referendum on independence.

Representatives from the Socialist Party of Malaysia with the West Papua
national flag before submitting their memorandum. Photo: Socialist Party of
Malaysia

The West Papuan People’s Petition was launched on 5 April 2017 by the
United Liberation Movement for West Papua and ran until 29 July 2017. The
Indonesian government reacted by criminalising and banning this petition
across the whole country, and arresting people for signing it. West Papuan
deputy leader of the West Papua National Committee (KNPB) in Timika, Yanto
Awerkion is currently still being detained by the Indonesian police, and is
facing charges of treason and 15 years in jail.

The West Papuan People’s Petition, which was banned in Indonesia, was
presented by Benny Wenda, an exiled West Papuan leader, to the United
Nations Special Committee on Decolonization on 26th September, 2017.
Unfortunately, the UN’s decolonization committee refused to accept the
petition and claimed that the issue of West Papua is not a matter for the
committee.

West Papua was formerly on the decolonization committee’s agenda – which
monitors progress towards decolonization and independent rule – but was
removed in 1963.

West Papua was colonized by the Netherlands before annexed by Indonesia in
1963. The annexation was formalized in 1969 through the unfree “Act of Free
Choice” referendum under Suharto dictatorship, when Indonesian military
handpicked 1,025 out of an estimated 800,000 West Papua populations then,
and compelled them into voting in favour of Indonesian annexation.

For almost half a century, an estimated 500,000 West Papuans have been
killed in their fight for self-rule. The people of West Papua have endured
decades of brutal oppression and culture of fear. The Indonesian military
and police have conducted systemic suppression against the West Papuans by
stirring up racial sentiments.

Hence, we call upon the United Nations:

*–   To accept and recognize the West Papuan People’s Petition which
was signed by 1.8 million West Papuans calling for a referendum on
independence.*

*–   To include West Papua back on the list of UN’s Special Committee
on Decolonization to ensure their right to self-determination.*<

*–   To appoint a special representative to investigate human rights
abuses in West Papua.*

The right to freedom of information, freedom of expression, freedom of
association and freedom of thought for the West Papuan people must be
protected. To ensure the West Papuan people their right to
self-determination, we must put an end to the repression and racial
politics practiced by the Indonesian military and police against the people
of West Papua.

The above memorandum is endorsed by:

*1. Parti Sosialis Malaysia (PSM)*

*2. Jaringan Rakyat Tertindas (JERIT) *

*3. Pemuda PSM*

*4. Comunity Development Centre (CDC)*

*5. Teoh Beng Hock Trust for Democracy*

*6. Amateur*

*7. Seksualiti Merdeka*

*8. Justice for Sisters*

*9. Transmen of Malaysia*

*10. QUASSA*

*11. Persatuan Kesedaran Komuniti Selangor*

*12. Saya Anak Bangsa Malaysia (SABM)*

*13. REFSA*

*14. Malaysia Treatment Access Advocacy Group+*

*15. Tindak Malaysia*

*16. Malaysian Indians Progressive Association (MIPAS)*

*17. Federation of Malaysian Indian Organisation (PRIMA)*

*18. Malaysian Youth Care Association (PRIHATIN)*

*19. Angkatan Warga Aman Malaysia (WargaAMAN)*

*20. Persatuan Rapat Malaysia (RAPAT)*

*21. Malaysian Indians Transformation Action Team (MITRA)*

*22. Persatuan Sahabat Wanita Selangor*

*23. Tenaganita*

*24. Sisters In Islam*

*25. Suara Rakyat Malaysia (SUARAM)*

*26. Kumpulan Aktivis Mahasiwa Independen*

*27. Civil Rights Committee of KL Selangor Chinese Assembly Hall*

*28. Malaysian Students and Youth Movement (DEMA)*

*29. Ikatan Anak Tawau*

*30. Gerakan Menuntut Pendidikan Percuma (GMPP)*

*31. Socialist Alliance, Australia*

*32. Sedane Labour Resource Centre (LIPS), Indonesia*

*33. People’s Liberation Party (PPR), Indonesia*

*34. Indonesian People’s Front for West Papua*

*35. Partido Las ng Masa (PLM), Philippines*

*36. Partido Manggagawa, Philippines*

[GELORA45] One billion Rising di Pangalengan, Malang, Jakarta

[Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]]

 

One billion Rising Against Land Grabbing di Pangalengan, Jabar


Di Malang






Di Jakarta

[GELORA45] ULMWP sambut positif hasil KTT MSG di Port Morresby

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

http://tabloidjubi.com/artikel-13817-ulmwp-sambut-positif-hasil-ktt-msg-di-port-morresby.html

   Sabtu, 17 Februari 2018 — 05:04


*ULMWP sambut positif hasil KTT MSG di Port Morresby*

“ULMWP menyambut positif hasil ini. Pekerjaan baru dimulai. Permohonan
ULMWP untuk keanggotaan penuh sekarang diserahkan kepada sekretaris MSG
untuk diproses sesuai panduan baru yang telah disepakati,” jelas Benny
Wenda mengungkapkan salah satu poin Komunike MSG.

Ketua ULMWP, Benny Wenda berjabat tangan dengan Ketua MSG yang baru Peter
ONeill usai pertemuan para pemimpin dalam KTT MSG ke-21 - Dok. Jubi

*Victor Mambor*

victor_mam...@tabloidjubi.com

*Editor : *



*Papua No. 1 News Portal | Jubi,*

*Jayapura, Jubi *- United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)
menyambut positif hasil Konferensi Tingkat Tinggi Melanesia Spearhead
Groups (KTT MSG) ke-21 yang berakhir di Port Moresby, Kamis (15/02/2018).

“ULMWP menyampaikan terima kasih kepada para pemimpin Melanesia yang telah
memberikan dukungan dan kebersamaan pada kami selama berlangsungnya KTT MSG
ke-21” kata Benny Wenda, Ketua ULMWP kepada Jubi melalu sambungan telepon,
Jumat (16/02/2018).

Benny Wenda yang sebelumnya sempat ditolak masuk Papua Nugini bersama
Octovianus Mote juga menyampiakan rasa terima kasihnya kepada Perdana
Menteri  Papua Nugini Peter ONeill yang telah mengundang dirinya sebagai
Ketua ULMWP hadir dalam KTT tersebut.

Mengenai aplikasi keanggotaan MSG yang terus diperjuangkan ULMWP, Benny
Wenda menyebutkan keanggotaan ULMWP di MSG hanyalah soal waktu saja.  Sebab
saat ini MSG telah menyepakati kriteria keanggotaan dan menyerahkan
permohonan keanggotaan ULMWP diproses di sekretariat MSG.

“ULMWP menyambut positif hasil ini. Pekerjaan baru dimulai. Permohonan
ULMWP untuk keanggotaan penuh sekarang diserahkan kepada sekretaris MSG
untuk diproses sesuai panduan baru yang telah disepakati,” jelas Benny
Wenda mengungkapkan salah satu poin Komunike MSG.

*Baca Pertemuan MSG di Papua Nugini, akankah ULMWP menangkan **full
membership**?*


Sesungguhnya perjuangan Rakyat Melanesia di West Papua untuk diterima
kembali dalam keluarga besar Melanesia telah diakui sejak Juli 2013 di
Noumea New Caledonia, dimana ketika itu untuk pertama kalinya para pemimpin
MSG mengakui hak Penentuan Nasib Sendiri serta adanya kejahatan dan
pelanggaran hak Asasi Manusia pada rakyat Melanesia di West Papua yang
dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Dua tahun kemudian dibawah
kepemimpinan Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Hon. Manasseh Sogavare,
ULMWP diterima sebagai Observer MSG di Honiara Solomon Islands pada Juni
2015. Pengakuan para pemimpin MSG ini menjadi modal dalam menggalang
dukungan tegional hingga Internasional.

Terpisah, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri
Indonesia, Desra Percaya, mengingatkan anggota Melanesian Spearhead Group
(MSG) untuk tidak mencampuri negara lain dalam menjalankan program-program
kerja sama wilayah.

Hal tersebut disampaikan Desra yang menjadi Ketua Delegasi Indonesia dalam
Pertemuan Tingkat Menteri MSG di Port Moresby, Papua Nugini, Selasa (12/2)
sehubungan dengan dukungan Indonesia terhadap penerapan MSG Corporate Plan
2018-2020 sebagai langkah efektif mencapai visi "MSG 2038 Prosperity for
All".

"Namun kami mengingatkan agar para anggota terus menjalankan mandat sesuai
prinsip pembentukan MSG, termasuk tidak mencampuri urusan negara lain
apalagi terkait kedaulatan," tutur Desra melalui keterangan persnya yang
diterima Jubi.

Namun bagi ULMWP, selama mengikuti KTT MSG ke 21, delegasi ULMWP yang
datang dari dalam negeri West Papua dan luar negeri diterima dan dilayani
dengan protokol Pemerintah Papua Nugini. Hal ini dirasakan oleh  ULMWP
sebagai kesejajaran martabat dan harga diri bangsa West Papua dengan
delegasi dan para pemimpin MSG lainnya.

“Peristiwa ini bagi kami merupakan sejarah pertama dalam perjuangan Bangsa
Papua setelah kurun waktu 55 tahun (1963-2018),” ujar Benny Wenda.

*Baca Apa yang akan terjadi pada KTT MSG di Port Moresby?
*

Delegasi ULMWP juga diberikan kesempatan yang sama dengan anggota MSG dalam
mengikuti seluruh proses KTT MSG. ULMWP pun diberikan kesempatan untuk
menyampaikan pidato (sambutan) mulai dari *Senior Officials Meeting *(SOM)
yang disempaikan oleh Rex Rumakiek, *Foreign Ministers Meeting *(FMM)
disampaikan oleh Octovianus Mote.

“Kehadiran ULMWP pada dua level pertemuan tersebut dipimpin oleh Octovianus
Mote (Wakil Ketua) sementara saya sendiri selaku ketua telah hadir dan
menyampaikan sambutan dalam pertemuan puncak para pemimpin MSG,” ungkap
Benny Wenda.

KTT MSG di Port Moresby berlangsung pada tanggal 10-15 Februari 2017.
Selain Perdana menteri Papua Nugini, peter ONeill yang bertindak sebagai
tuan rumah, Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai Tabimasmas, 

[GELORA45] Kian Liberal, Saudi Izinkan Perempuan Buka usaha Tanpa Izin Wali

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*Apakah Arab Saudi kian liberal berarti melanggar wahyu Allah? Melihat
banyak wanita-wanita cantik nan sexy, apakah Imam Besar Habib Rieziq tidak
tertarik untuk menetap di Arab Saudi? ehehehehehe*

https://www.eramuslim.com/berita/semakin-bebas-arab-saudi-izinkan-wanita-buka-usaha-tanpa-izin-wali.htm#.Woqx0udG12E


Kian Liberal, Saudi Izinkan Perempuan Buka usaha Tanpa Izin Wali

zahid – Senin, 4 Jumadil Akhir 1439 H / 19 Februari 2018 14:30 WIB

Eramuslim – Setelah profesi penyidik umum dan sopir taksi, Kerajaan Arab
Saudi kembali mengizinkan Kaum Hawa untuk membuka usaha sendiri tanpa perlu
izin dari kerabat pria, demikian laporan harian lokal Al-Arabiya pada
Minggu (18/2).

Perubahan dalam kebijakan baru ini dinilaimenjadi langkah maju bagi Kaum
Hawa setelah menjauh dari sistem perwalian ketat yang diberlakukan atas
perempuan selama beberapa dasawarsa.

“Perempuan sekarang bisa melancarkan usaha mereka sendiri dan mendapat
keuntungan dari layanan-elektronik (pemerintah) tanpa memerlukan izin dari
seorang wali,” ujar Kementerian Perdagangan dan Penanamdan modal, dikutip
Xinhua dan dilansir Antara, Senin (19/02).

Berdasarkan sistem perwalian di Arab Saudi, perempuan diharuskan
menyerahkan bukti izin dari seorang wali pria yang biasanya adalah suami,
ayah atau saudara lelaki untuk mengisi kertas kerja pemerintah, melakukan
perjalanan atau mendaftar sekolah.

Telah lama bergantung pada produksi minyak mentah sebagai sumber
penghasilan ekonomi, dibawah Raja Salman Arab Saudi kini mendorong
pengembangan sektor swasta, termasuk perluasan lapangan kerja bagi Kaum
Hawa dalam Visi 2030.

Tercatat pada awal bulan Februari ini Kantor Jaksa Agung Arab Saudi pada
Februari mulai membuka lowongan bagi Kaum Hawa sebagai penyelidik untuk
pertama kalinya.

Selain itu Arab Saudi juga membuka 140 posisi buat perempuan di bandar
udara dan tempat penyeberangan perbatasan. (Antr/Ram)

[GELORA45] Ustadz Abdul Somad: LGBT Anti Kebinekaan

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*Mengapa Ustadz Samad tidak berdoa meminta kepada Alloh agar LGBT
disembuhkan atau diluruskan sebagaimana mestinya? Atau juga ustadz Somad
berdoa kepada Allah dengan permintaan agar supaya generasi yang akan
dilahirkan Allah tidak lagi ada LGBT. Selain itu kalau LGBT anti
kebinekaan, lantas mereka diapakan? Dipenjarakan dan dilenyapkan dari muka
bumi?*


https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/02/04/134689/ustadz-abdul-somad-lgbt-anti-kebinekaan.html


*Ustadz Abdul Somad: LGBT Anti Kebinekaan*

Ahad, 4 Februari 2018 - 10:16 WIB

"Jadi kalau ada yang mengatakan Abdul Somad anti kebinekaan, itu sama
artinya menuduh saya LGBT. Please deh!"

abdus syakur/hidayatullah.com

Ustadz Abdul Somad (UAS) dalam ceramahnya pada Tabligh Akbar "Persatuan
Umat untuk Indonesia" di halaman gedung AQL, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu
(03/02/2018) malam.
Terkait

   -

   Gubernur Anies: Ustadz Somad Dai yang Luar Biasa
   

   -

   Ade Armando Sebut LGBT Berhak Hidup
   

   -

   Disambut Tokoh Riau di Pekanbaru, UAS Tegaskan Cinta NKRI
   

   -

   Kronologi dan Klarifikasi Resmi Ustadz Abdul Somad
   


*Hidayatullah.com *– Dalam rangkaian safari
dakwahnya di Jakarta, dai kondang asal Pekanbaru, Riau, Ustadz Abdul Somad
(UAS) mengisi Tabligh Akbar di AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta Selatan,
semalam, Sabtu (03/02/2018).

Pada acara bertema “Persatuan Umat untuk Indonesia” itu, UAS antara lain
menyinggung soal kebinekaan.

Ia mengatakan, Allah sudah menegaskan bahwa DIA menciptakan laki-laki dan
perempuan. Ini kata UAS merupakan salah satu contoh bentuk kebinekaan,
keberagaman.

Baca: Tabligh Akbar UBN-UAS Dihadiri Gubernur Anies, Ulama, dan Ribuan
Jamaah


UAS pun bercerita, saat Nabi Adam diciptakan dan ditempatkan di surga oleh
Allah, ia hidup dengan berbagai kenikmatan. Tapi ternyata Adam merasakan
suatu kesepian.

“Kenapa? Suatu yang nikmat itu tidak bisa dinikmati sendirian,” ungkapnya.

Hingga kemudian Allah menciptakan pasangan Adam, yaitu Hawa, seorang
wanita. Maka muncullah dua makhluk berupa manusia yang berbeda jenis
kelamin, laki-laki dan perempuan.

“Itulah asal muasal keberanekaragaman atau dalam bahasa lain kebinekaan,”
jelasnya.

Baca: UAS: Pemilik Ilmu dan Kekuasaan Punya Hak-Tanggung Jawab Atasi LGBT


Sehingga, terang UAS, kebinekaan atau keberagaman itu merupakan sesuatu
yang indah. Dan itu sunnatullah. Islam pun sudah final soal ini. Sehingga,
kata UAS, umat Islam tak perlu lagi diajarkan soal kebinekaan.

Maka menurutnya, siapa yang bertentangan dengan sunnatullah pasangan
laki-laki dan perempuan, maka itu sebagai bentuk anti kebinekaan. Dalam hal
ini yang dimaksudnya adalah kelompok lesbian, gay, biseksual, dan
transgender alias LGBT.

“Jadi yang sebenarnya anti kebinekaan itu siapa? LGBT! Dia maunya sama
(sejenis, *Red*), ya enggak bisa!” tegasnya menyindir lantas disambut tawa
hadirin.

“Jadi kalau ada yang mengatakan Abdul Somad anti kebinekaan, itu sama
artinya menuduh saya LGBT. *Please deh*!” ungkapnya berkelakar dengan gaya
khasnya disambut apresiasi jamaah.*

Baca: Ustadz Abdul Somad: LGBT Penyakit, Bukan Pemberian Tuhan


Rep: SKR

Editor: Muhammad Abdus Syakur

Re: [GELORA45] Re: Koalisi Tani Asia mengecam keras penindasan dan perampasan tanah

[Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]]

Ya jelas teori ekonomi yang menuntut perdagangan bebas adalah teori yang dianut 
para multinasional besar penguasa ekonomi dunia yang didukung kaum imperialis!! 
Itulah neo-liberalisme!! Menuntut barang dagangan dan modal bisa berputar bebas 
melintasi perbatasan, tapi manusia tidak boleh bebas melintasi perbatasan!! 
Makanya pintu negeri-negeri eropa ditutup rapat-rapat bagi para refuges dari 
negeri-negerinya yang hancur luluh oleh perang yang ditimbulkan oleh kaum 
imperialis dan para antek-anteknya yang  memperebutkan daerah pengaruh dan SDA 
dan SDM... Berbagai macam alasan diciptakan untuk mengkriminalisi kaum refuge, 
padahal akar masalahnya ada pada kaum imperialis dan antek-anteknya yang 
merupakan kekuatan teroris pertama di dunia yang terus menyebar kematian di 
segala pelosok dunia.Omong kosong besar perdagangan bebas dan penanaman modal 
asing mendatangkan kemajuan dan kemakmuran bagi mayoritas rakyat duniaMana 
buktinya??? Wong jurang kesenjangan antara rakyat negeri-negeri dunia ketiga 
dengan segelintir bilyuner penguasa ekonomi dunia sudah demikian besarnya 
sampai lembaga seperti OXFAM pun tidak ketinggalan untuk mengutuknya 
Kongkritnya saja di Indonesia...Kapan rakyat makmur??? Sejak Suharto berkuasa, 
sudah diterapkan penanaman modal asing besar-besaran,,, mana hasilnya untuk 
mayoritas rakyat?? Adakah kemakmuran dan keadilan sosial??? Dan juga omong 
kosong besar mengatakan bahwa tanpa bantuan modal asing, tidak akan ada 
perkembangan atau kemajuan!! Itu adalah mitos yang disebarkan dan dipertahankan 
oleh para pembela neo-liberalisme dan para pengikutnya!!Teori ekonomi yang 
kalian dukung adalah bikinan manusia demi keuntungan negara-negara 
kapitalis-imperialis dan kaum pemodal besarnya, untuk mematikan ekonomi 
nasional negeri-negeri Dunia Ketiga yang didominasi!!! Tentunya kalian tahu 
bahwa begitu berkuasa kaum revisionis di Tiongkok, Milton Friedman lah yang 
diundang untuk memberi ceramah ke mana-mana, mengajari kaum revisionis 
bagaimana menjadi kaum kapitalis yang baik dan berhasil melalui penghisapan 
brutal dan penindasan terhadap buruh dan taninya dan pasar bebas!!! Tidak 
heran!!!
Jelas, mereka yang mendukung Neo-liberalisme dengan sadar adalah karena mereka 
tidak berpihak kepada rakyat!! Karena kalau saja mau membuka mata dan belajar 
dan cari informasi tentang perjuangan rakyat, akan menemukan kenyataan bahwa 
rakyat dunia yang sudah sadar menentang dan melawan neo-liberalisme Sudah 
tentu kalau mengikuti logika kaum remo seperti Chan, karena kekuatan imperialis 
besar dan kuat dan masih merupakan aspek pokok dalam kontradiksi dengan rakyat 
dunia, karena keseimbangan kekuatan masih dipihak kapitalisme-imperialisme, 
maka rakyat harus menerima sajaKaum remo mengharapkan perubahan dalam 
keseimbangan kekuatan jatuh dari langit!!! Tapi logika rakyat mengajarkan 
perubahan keseimbangan kekuatan hanya dapat terjadi melalui perlawanan rakyat 
yang sadar
 

On Monday, February 19, 2018 7:43 AM, "b...@yahoo.com [GELORA45]" 
 wrote:
 

     Boleh buka utk. investor/perusahan asing tetapi jangan kemudian menjadi 
"kacung" mereka dan jangan mempunyai inferiority complex.

  #yiv7549210628 #yiv7549210628 -- #yiv7549210628ygrp-mkp {border:1px solid 
#d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv7549210628 
#yiv7549210628ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv7549210628 
#yiv7549210628ygrp-mkp #yiv7549210628hd 
{color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 
0;}#yiv7549210628 #yiv7549210628ygrp-mkp #yiv7549210628ads 
{margin-bottom:10px;}#yiv7549210628 #yiv7549210628ygrp-mkp .yiv7549210628ad 
{padding:0 0;}#yiv7549210628 #yiv7549210628ygrp-mkp .yiv7549210628ad p 
{margin:0;}#yiv7549210628 #yiv7549210628ygrp-mkp .yiv7549210628ad a 
{color:#ff;text-decoration:none;}#yiv7549210628 #yiv7549210628ygrp-sponsor 
#yiv7549210628ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv7549210628 
#yiv7549210628ygrp-sponsor #yiv7549210628ygrp-lc #yiv7549210628hd {margin:10px 
0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv7549210628 
#yiv7549210628ygrp-sponsor #yiv7549210628ygrp-lc .yiv7549210628ad 
{margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv7549210628 #yiv7549210628actions 
{font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv7549210628 
#yiv7549210628activity 
{background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv7549210628
 #yiv7549210628activity span {font-weight:700;}#yiv7549210628 
#yiv7549210628activity span:first-child 
{text-transform:uppercase;}#yiv7549210628 #yiv7549210628activity span a 
{color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv7549210628 #yiv7549210628activity span 
span {color:#ff7900;}#yiv7549210628 #yiv7549210628activity span 
.yiv7549210628underline {text-decoration:underline;}#yiv7549210628 
.yiv7549210628attach 
{clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px 
0;width:400px;}#yiv7549210628 .yiv7549210628attach div a 

Re: [GELORA45] Kabar Kepulangan Habib Rizieq, Ini Jawaban FPI

[kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]]

Kepulangannya tidak tahu. Berpulangnya apa lagi.

2018-02-19 10:49 GMT+01:00 Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45] <
GELORA45@yahoogroups.com>:

>
>
> *Mungkin Habib dapat pasangan hidup baru dan oleh sebab itu belum mau
> kembali ke Jakarta. Patut dicatat bahwa wanita-wanita Arab Saudi cantik dan
> sangat sexy seperti bidadari di taman Firdaus**.*
>
> http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/
> 02/19/p4dw05330-kabar-kepulangan-habib-rizieq-ini-jawaban-fpi
> Kabar Kepulangan Habib Rizieq, Ini Jawaban FPI
>
> Senin 19 February 2018 13:14 WIB
>
> Rep: Rahma Sulistya/ Red: Bilal Ramadhan
>
>
> [image: Amien Rais dan Habib Rizieq]Amien Rais dan Habib Rizieq
>
> Foto: Penasihat hukum Habib Rizieq
>
> *Sekum FPI mengaku tak mengetahui kabar kepulangan Habib Rizieq*
>
> REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Foto tiket pesawat kepulangan Habib Rizieq
> Shihab, sebenarnya sudah tersebar sejak beberapa waktu lalu. Namun,
> desas-desus tersebut justru dibantah oleh pihak Front Pembela Islam (FPI)..
>
> Sekretaris Umum FPI, Jafar Sidiq, mengaku tidak mengetahui kabar tersebut..
> Ia justru mensyukuri jika benar akhirnya Habib Rizieq akan kembali ke
> Indonesia, setelah kepergiannya sejak beberapa waktu lalu usai ditetapkan
> sebagai tersangka kasus pornografi.
>
> "*Wah*, alhamdulillah kalau Habib mau pulang, itu bagus. Tapi saya tidak
> mengetahui info tersebut, saya saja sekarang sedang di Arab Saudi," kata
> Jafar kepada *Republika.co.id *, Senin (19/2).
>
> Dalam tiket pesawat yang beredar, di sana tertera tulisan nama penumpang
> adalah Habib Rizieq Shihab dengan penerbangan Jeddah-Jakarta, dan akan
> mendarat di Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta. Namun, tampilan
> tiket pesawat yang beredar itu, menimbulkan berbagai pengamatan karena
> diragukan keasliannya.
>
> Setelah itu, muncul juga berbagai spanduk yang terpampang menyambut
> kedatangan Habib Rizieq Shihab. Salah satu spanduk yang terlihat ada di
> wilayah Mampang, Jakarta Selatan.
>
> Tidak hanya itu, tersebar juga surat edaran dari Polri yang disebut akan
> mengadakan rapat pada hari ini, Senin (19/2). Namun, Wakapolri Komjen
> Syafruddin membantah rapat mengenai kedatangan Habib Rizieq tersebut.
>
>
>
> 
>

[GELORA45] Kabar Kepulangan Habib Rizieq, Ini Jawaban FPI

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*Mungkin Habib dapat pasangan hidup baru dan oleh sebab itu belum mau
kembali ke Jakarta. Patut dicatat bahwa wanita-wanita Arab Saudi cantik dan
sangat sexy seperti bidadari di taman Firdaus**.*

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/02/19/p4dw05330-kabar-kepulangan-habib-rizieq-ini-jawaban-fpi
Kabar Kepulangan Habib Rizieq, Ini Jawaban FPI

Senin 19 February 2018 13:14 WIB

Rep: Rahma Sulistya/ Red: Bilal Ramadhan


[image: Amien Rais dan Habib Rizieq]Amien Rais dan Habib Rizieq

Foto: Penasihat hukum Habib Rizieq

*Sekum FPI mengaku tak mengetahui kabar kepulangan Habib Rizieq*

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Foto tiket pesawat kepulangan Habib Rizieq
Shihab, sebenarnya sudah tersebar sejak beberapa waktu lalu. Namun,
desas-desus tersebut justru dibantah oleh pihak Front Pembela Islam (FPI).

Sekretaris Umum FPI, Jafar Sidiq, mengaku tidak mengetahui kabar tersebut.
Ia justru mensyukuri jika benar akhirnya Habib Rizieq akan kembali ke
Indonesia, setelah kepergiannya sejak beberapa waktu lalu usai ditetapkan
sebagai tersangka kasus pornografi.

"*Wah*, alhamdulillah kalau Habib mau pulang, itu bagus. Tapi saya tidak
mengetahui info tersebut, saya saja sekarang sedang di Arab Saudi," kata
Jafar kepada *Republika.co.id *, Senin (19/2).

Dalam tiket pesawat yang beredar, di sana tertera tulisan nama penumpang
adalah Habib Rizieq Shihab dengan penerbangan Jeddah-Jakarta, dan akan
mendarat di Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta. Namun, tampilan
tiket pesawat yang beredar itu, menimbulkan berbagai pengamatan karena
diragukan keasliannya.

Setelah itu, muncul juga berbagai spanduk yang terpampang menyambut
kedatangan Habib Rizieq Shihab. Salah satu spanduk yang terlihat ada di
wilayah Mampang, Jakarta Selatan.

Tidak hanya itu, tersebar juga surat edaran dari Polri yang disebut akan
mengadakan rapat pada hari ini, Senin (19/2). Namun, Wakapolri Komjen
Syafruddin membantah rapat mengenai kedatangan Habib Rizieq tersebut.

[GELORA45] Pelayanan Publik di Sektor Kebudayaan Dapat Pujian Warga Tiongkok

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

  Pelayanan Publik di Sektor Kebudayaan Dapat Pujian Warga Tiongkok 
2018-02-19 10:57:25  CRI 
  Saudara pendengar, kini semakin banyak warga Tiongkok, baik di kota 
maupun desa, yang memilih menghabiskan waktu luang di badan layanan umum 
seperti museum, galeri seni rupa, pusat kebudayaan dan perpustakaan. Bahkan 
tidak sedikit yang mendaftarkan anaknya untuk mengikuti kelas budaya. Selama 
beberapa tahun ini, "kepercayaan diri kultural" warga Tiongkok semakin kuat, 
badan layanan umum di sektor budaya pun mengemban misi penting untuk mewarisi 
budaya tradisional Tiongkok.

  Pada sebuah akhir pekan bulan November 2017, orang-orang yang ingin 
melihat pameran seni rupa antre sepanjang 1 kilometer di depan Museum Seni Rupa 
Tiongkok yang terletak di pusat kota Beijing. Saat itu, museum tersebut sedang 
menggelar pameran karya seni rupa untuk merayakan keberhasilan Kongres Nasional 
ke-19 PKT. Pameran tersebut memamerkan 200 karya klasik dari para maestro seni 
rupa modern Tiongkok, antara lain Qi Baishi, Xu Beihong serta Wu Guanzhong. 
Para pecinta seni dari berbagai penjuru Tiongkok jauh-jauh datang ke sini untuk 
melihat pameran kali ini. Mr. Zhou dari kota Shanghai mengatakan kepada 
wartawan, dia dapat merasakan semangat inovatif yang tercermin dari karya-karya 
para maestro seni rupa yang menggabungkan unsur Tiongkok dan Barat.

  Menurut statistik, selama 9 hari penyelenggaraannya, pameran tersebut 
berhasil menyedot 129.881 pengunjung, yang merupakan rekor tertinggi jumlah 
kunjungan per hari di Museum Seni Rupa Tiongkok. Tidak sedikit pameran serupa 
yang diadakan sepanjang tahun 2017. Dari Maret sampai Mei 2017, Pameran 
"Sejarah Dunia Dalam 100 Benda Peninggalan Budaya Museum Inggris" yang diadakan 
Museum Nasional Tiongkok berhasil menarik 340 ribu pengunjung. Selama liburan 
panjang Hari Nasional Tiongkok pada bulan Oktober, setiap harinya sekitar 15 
ribu hingga 20 ribu orang mengunjungi "Pameran Lukisan Gunung dan Air Dari 
Berbagai Dinasti Tiongkok" yang diadakan di Istana Kuno atau Forbidden City. 
Selama beberapa tahun terakhir, kebutuhan warga Tiongkok terhadap budaya yang 
berkualitas tinggi semakin besar, sehingga mendorong perkembangan pesat lembaga 
budaya di Tiongkok. Direktur Biro Benda Budaya Nasional Tiongkok (SACH) Liu 
Yuzhu mengatakan:

  "Terhitung sampai akhir tahun 2016, terdapat 4873 museum yang sudah 
terdaftar di Tiongkok, atau bertambah 181 museum dibandingkan tahun 2015, dan 
terus memelihara tren pertumbuhan yang mantap. Sistem museum semakin sempurna, 
sehingga museum sektor industri dan museum bukan milik negara tumbuh dengan 
subur. Kini, sebanyak 4246 museum atau 87,1 persen museum di seluruh Tiongkok 
dibuka secara gratis untuk publik. Dalam beberapa tahun ini, tercatat lebih 
dari 30 ribu pameran dan 110 ribu kegiatan pendidikan bertema khusus diadakan 
oleh museum-museum di seantero Tiongkok, dengan jumlah pengunjung sekitar 900 
juta orang. "

  Berbagai macam pameran seni dan budaya yang berkualitas tinggi telah 
memberikan kenikmatan estetis kepada pengunjung, dan telah menjadi "kelas 
budaya" yang digemari rakyat.

  Pada peringatan Hari Museum Internasional yang jatuh pada tanggal 18 Mei 
2017, Museum Ibukota Tiongkok mengadakan Pameran "Prestasi Arkeologi Tiongkok 
Selama 20 Tahun", untuk memamerkan penemuan arkeologi terbaru serta menunjukkan 
kecerdasan rakyat Tiongkok pada masa kuno. Para pengunjung telah mendapatkan 
banyak pengetahuan melalui penjelasan si pemandu museum. Wakil Ketua Asosiasi 
Museum Internasional merangkap Ketua Dewan Asosiasi Museum Tiongkok An Laishun 
mengatakan, museum adalah gen budaya, juga merupakan sumber dari perkembangan 
inovasi.

  An Laishun mengatakan, masa depan Tiongkok perlu dieksplor oleh manusia 
yang modern, sementara itu kita juga perlu mengambil esensi dari budaya 
tradisional. Benda budaya dan spesimen alam yang disimpan, diteliti dan 
dipamerkan di museum merupakan sumber budaya yang paling langsung. Benda-benda 
tersebut mencatat sejarah bangsa Tionghoa selama ribuan tahun, dan merupakan 
kumpulan dari semangat bangsa Tionghoa dan intisari budaya bangsa Tionghoa, 
juga adalah sumber bagi perkembangan inovasi Tiongkok.

  Selama 5 tahun terakhir ini, seiring dengan diberlakukannya Peraturan 
Museum dan Undang-Undang Layanan Budaya di Tiongkok, hak dan kepentingan rakyat 
Tiongkok telah mendapatkan jaminan hukum. Menteri Kebudayaan Tiongkok Luo 
Shugang menekankan, pemerintah Tiongkok akan mengambil langkah untuk menjamin 
hak kebudayaan fundamental warga Tiongkok, agar layanan budaya publik 
mendapatkan apresiasi masyarakat.

  Laporan Kongres Nasional Ke-19 Partai Komunis Tiongkok mengajukan, 
kebudayaan adalah jiwa dan roh suatu negara dan bangsa. Jika kebudayaan 
berkembang, maka negara ikut berkembang; jika kebudayaan kuat, maka negara ikut 
menjadi kuat. Tanpa kepercayaan diri kultural, tanpa kemakmuran budaya, maka 
kebangkitan kembali bangsa Tionghoa 

[GELORA45] Sidang Perdana PK Ahok Pekan Depan, Ini Majelis Hakimnya

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

Sidang Perdana PK Ahok Pekan Depan, Ini Majelis HakimnyaReporter:  M Julnis 
FirmansyahEditor:  Clara Maria Tjandra Dewi H.Senin, 19 Februari 2018 15:30 WIB 
Terdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berjalan 
memasuki ruang sidang di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, 7 Maret 
2017. Sidang ke-13 itu beragenda mendengarkan keterangan saksi-saksi yang 
meringankan terdakwa. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Sidang perdana peninjauan kembali (PK) perkara pidana 
penodaan agama atas nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan dilaksanakan 
pada Senin depan, 26 Februari 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Humas 
Pengadilan Negeri Jakarta Utara Jootje Sampaleng menjelaskan, sidang tersebut 
akan bersifat terbuka.

"Majelis Hakimnya sudah ditetapkan, yakni Mulyadi, Salman Alfaris, dan Tugiarto 
serta dengan panitera Bobi," ujar Jootje saat ditemui di PN Jakut, Senin, 19 
Februari 2018.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, untuk lamanya waktu persidangan PK belum dapat 
dipastikan. Menurutnya, hal itu tergantung seberapa banyak novum baru (barang 
bukti), kekhilafan hakim, atau pertentangan putusan yang ditemukan oleh kuasa 
hukum Basuki Tjahja Purnama atau Ahok dan diajukan ke persidangan.

Baca: Kata Humas Mahkamah Agung Soal Mekanisme Pengajuan PK Kasus Ahok

Sebelumnya, pada Sabtu, 17 Februari 2018, beredar salinan berkas memori 
Peninjauan Kembali atas kasus pidana atas nama mantan Gubernur DKI Jakarta 
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. 
Berkas diserahkan melalui PN Jakarta Utara pada tanggal 2 Februari 2018. Dalam 
berkas tercantum nama kantor pengacara Law Firm Fifi Lety Indra & Partners.

PK itu pertama kali diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan diteruskan 
ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk dilimpahkan ke Mahkamah Agung.

"Karena kuasa hukum berdomisili di Jakarta Pusat, maka diajukan lewat sana PN 
Jakpus dulu," ujarnya.

Lebih lanjut, Jootje menerangkan, belum bisa memastikan kedatangan Basuki 
Tjahaja Purnama atau Ahok pada sidang tersebut. Menurutnya, hal itu tergantung 
dari keputusan tim kuasa hukum yang bersangkutan.

[GELORA45] Menteri Rini Pastikan Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Molor

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

Menteri Rini Pastikan Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung MolorKompas.com 
- 19/02/2018, 16:02 WIB
Dubes China untuk Indonesia, Xie Feng (kiri) bersama Menteri BUMN, Rini 
Soemarno (dua kiri) melihat miniatur atau contoh kereta cepat milik China saat 
pembukaan pameran Kereta Cepat dari Tiongkok (China) di Senayan City (Sency), 
Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2015). Pemerintah Indonesia merencanakan pembangunan 
kereta cepat Jakarta-Bandung dan Pemerintah Tiongkok merupakan salah satu pihak 
yang menawarkan kerja sama dalam pembangunan kereta cepat tersebut. 
TRIBUNNEWS/JEPRIMA(JEPRIMA)
KOMPAS.com - Pembangunan kereta cepat Jakarta - Bandung masih terkendala 
pembebasan lahan. Dengan demikian, target penyelesaian pembangunannya juga 
molor dari 2019 ke 2020.

Hal itu dikatakan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno di 
kantor Kemenko Perekonomian, Senin (19/2/2018).

Rini menjelaskan progres pembebasan lahan kereta cepat ini baru 54 persen 
dengan rincian 55 kilometer (km) sudah diserahkan kepada pihak kontraktor.

Sementara, 22 km sudah persiapan tahap pembangunan, dan 33 km persiapan land 
clearing.

Baca juga : Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dikebut, Konstruksi Dimulai Mei

"Kalau pembangunan sih molor. Karena pebebasan lahannya juga lambat. Karena 
kita baru dapat penlok (penetapan lokasi) pada 31 Oktober 2017, dan sampai 
sekarang ini kan masih banyak pebebasan lahan yang harus diminta persetujuan 
dari kementerian Kehutanan," kata Rini.

Ia menambahkan, penyelesaian pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung baru bisa 
dilakukan 32 bulan terhitung pada Februari ini atau selesai pada Oktober 2020.

"Kami masih sangat berharap. Kan sekarang hitungannya 32 bulan. 32 bulan dari 
pembangunan kan sekarang sudah mulai land clearing di Halim," lanjut Rini.

Baca juga : HSBC Sebut Akan Terlibat dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung



Dana Pinjaman

Rini juga menargetkan dana pinjaman proyek kereta cepat Jakarta-Bandung 
(JKT-BDG) ini ditargetkan keluar pada Maret 2018 ini.

Dia bilang, pada Maret itu pula dana itu sudah bisa disalurkan, "Pada dasarnya 
sekarang sudah jalan, karena kita sudah masukkan modal. Dari kita juga, dari 
sana juga," ucap dia.

Menurutnya, di tahap pertama, kemungkinan yang akan disalurkan oleh China 
Development Bank (CDB) sebesar 500 juta dollar AS atau Rp 6,75 triliun dari 
total pinjaman sebesar 5,9 miliar dollar AS atau sekitar Rp 78,6 triliun.

Baca juga : Kemenhub Desak China Segera Realisasikan Kereta Cepat 
Jakarta-Bandung

Penyaluran pinjaman melalui PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC), yang 
merupakan konsorsium BUMN Indonesia dan Konsorsium China Railways dengan skema 
business to business. (Ghina Ghaliya Quddus)

Berita ini sudah tayang di Kontan.co.id dengan judul "Pembangunan kereta cepat 
Jakarta-Bandung dipastikan molor dari target" pada Senin (19/2/2018).

[GELORA45] Benarkah durian bisa turunkan tekanan darah tinggi? ini jawaban ahli gizi

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

Benarkah durian bisa turunkan tekanan darah tinggi? ini jawaban ahli gizi
 Senin, 19 Februari 2018 15:10 WIB
 
Sejumlah petani memikul buah durian hasil panen di kebun miliknya di Desa Alue 
Abet, Panga, Aceh Jaya, Aceh, Senin (31/7/2017). Daerah tersebut merupakan 
salah satu daerah penghasil durian berkualitas yang dijual dengan harga Rp 
8.000 sampai Rp 18.000 per buah. (ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas)

Jakarta (ANTARA News) - Tekanan darah tinggi bisa meningkatkan risiko munculnya 
penyakit jantung dan stroke. Namun, pola makan sehat termasuk mengonsumsi buah 
bisa membantu menurunkan risiko melonjaknya tekanan darah. Apakah termasuk 
mengonsumsi durian?

Berikut jawaban spesialis gizi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 
dr Marya W. Haryono kepada ANTARA News dalam pesan elektroniknya, Senin: 

Bila melihat kandungannya sebenarnya nilai gizi durian bagus. Tidak hanya 
vitamin tapi komponen jenis lemaknya baik. Hanya belum bisa diambil kesimpulan 
efeknya seperti yang selama ini beredar di masyarakat.




Beberapa kemungkinan pengaruh ke tensi malah jadi naik, karena kadar potasium 
cukup tinggi. Beberapa buah lain juga potasiumnya tinggi seperti pisang dan 
alpukat.


Hanya saja untuk menurunkan tensi kemungkinan karena komponen lemaknya yang 
baik (13 gram per porsi, menyumbang 33 persen kalori).  

Ada penelitian pada orang sehat memperlihatkan, konsumsi durian 500 gram dapat 
meningkatkan tekanan darah. Jadi karena belum ada kesimpulan yang pasti.. Ada 
baiknya konsumsi durian dalam batas wajar.

Marya mengingatkan, penderita diabetes sebaiknya berhati-hati saat mengonsumsi 
durian, agar kadar gula darahnya tak melonjak drastis. 

Baca juga: Penderita diabetes harus hati-hati konsumsi durian.





Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Kunto Wibisono

[GELORA45] Kondisi anak korban penganiayaan di Solo belum stabil

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

Kondisi anak korban penganiayaan di Solo belum stabil
 Senin, 19 Februari 2018 15:56 WIB
 
ilustrasi - kekerasan terhadap anak. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

Solo (ANTARA News) - Anak empat tahun yang dianiaya di sebuah hotel di Solo 
hingga kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Dr. Moewardi Solo, 
kondisi psikisnya belum stabil meski fisiknya sudah membaik menurut dokter.

"Kondisi pasien anak laki-laki BJ ini secara fisik sudah membaik, tetapi 
kondisi psikis belum stabil, karena mereka masih merasa takut ketemu orang," 
kata dokter spesialis anak Hari Wahyu Nugroho selaku Ketua Tim Perlindungan 
Pasien terhadap Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (PPKBGA) RSU Dr. Moewardi 
Solo, Senin.

Menurut Hari Wahyu anak korban kekerasan tersebut masuk rumah sakit pada Jumat 
(16/2) siang dalam keadaan kekurangan cairan dan sampai sekarang masih 
menjalani perawatan di ruang khusus.

"Pasien sekarang sudah bisa berkomunikasi dengan tim dokter dan petugas Dinas 
Sosial yang mendampingi selama perawatan. Namun dia masih perlu penanganan 
secara psikisnya untuk mengurangi traumanya," katanya.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Surakarta Kompol Agus Puryadi 
mengatakan polisi masih mendalami informasi mengenai dua tersangka pelaku 
tindak kekerasan terhadap anak empat tahun itu, Dedi bin Loe Wie Wie (32) dan 
adiknya Iwan Winardi Loe Wie Wie (22), keduanya warga Kampung Krendang RT 01 RW 
07 Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat.

Menurut hasil visum, Agus menjelaskan, korban mengalami luka memar bekas benda 
yang lentur dan luka bekas siraman air panas di beberapa tempat.

"Kami masih menunggu hasil visum secara menyeluruh dari rumah sakit untuk 
pengembangan kasus. Ada kemungkinan jumlah tersangka bertambah," kata Agus. 

Aparat Polres Kota Surakarta mengungkap kasus penganiayaan anak di kamar Hotel 
Wismantara di Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jumat (16/2).

Menurut Kepala Polsek Banjarsari Kompol I Komang Sarjana, setelah menemukan 
korban dalam keadaan mulut dilakban dan tangan-kaki diikat dengan kulit terluka 
akibat siraman air panas di kamar hotel, polisi langsung menangkap tersangka 
Dedi bin Loe Wie Wie (32), dan adiknya Iwan Winardi Loe Wie Wie (22) pada Jumat 
(16/2) sore.

"Kami menemukan korban di dalam hotel dalam kondisi mulutnya dilakban, dan 
diikat kaki dan tangannya. Korban ada luka kulit mengelupas bekas terkena air 
panas di bagian tangan dan selangkangannya," kata Sarjana. 

Saat itu, menurut dia, korban yang mulut dan tubuhnya terluka dalam keadaan 
trauma dan ketakutan serta tidak mau bertemu dengan ibu kandungnya yang bernama 
Maria.

Menurut Sarjana tersangka Dedi mengaku sebagai calon suaminya ibu kandung 
korban, dan sudah berkumpul seperti suami istri dengan ibu korban sejak delapan 
tahun lalu. Korban yang merupakan anak Maria dengan suami sebelumnya diduga 
sering dianiaya oleh pelaku.


Pewarta: Bambang Dwi Marwoto
Editor: Maryati