Senin, Dewan Panggil Wali Kota SINGKAWANG-Sebelum menggelar aksi menginap di Kantor Wali Kota Singkawang, sejumlah perwakilan warga transmigrasi Pamilang, Rabu (8/10) pagi mendatangi gedung DPRD Singkawang.
Kedatangan perwakilan warga transmigrasi Pamilang ini disambut oleh Ketua DPRD Singkawang, H Zaini Nur, Ketua Komisi A, Paryanto, dan sejumlah anggota DPRD diantaranya, Aloysius Killim S Ag, Agustinus J Valent dan Angguang. Pertemuan di ruangan Ketua DPRD Singkawang itu, warga transmigrasi mengaku akan menggelar aksi demontrasi besar-besaran terkait dengan belum diperolehnya lahan usaha (LU) satu hektar perkepala keluarga. Padahal, sudah lima tahun mereka mendiami kompleks transmigrasi Pamilang. "Jangankan memperoleh lahan usaha, untuk status saja kami belum jelas. Mana bisa memperoleh sertifikat," kata mereka. Status yang dimaksudkan warga transmigrasi itu yakni, data kolektif warga transmigrasi yang di-SK-kan oleh Wali Kota Singkawang. Selain itu, perwakilan dari SP 1 Pamilang juga mengakui, ada warga transmigrasi yang lahan usaha yang belum diperoleh. "Kalau pun ada yang memperoleh lahan usaha, tak genah juga. Ada yang menerima lahan usaha, tapi tak bisa diusahakan, karena tumpang tindih kepemilikan," kata warga yang mengaku lahan usaha tersebut berpasir. Tak hanya itu, pengukuran lahan usaha bukan melibatkan BPN, melainkan hanya menggunakan alat ukur tali saja. "Waktu pengukuran hanya menggunakan tali, sangat manual sekali," katanya. Warga transmigrasi SP 1 dan SP 2 juga mengeluhkan tak ada listrik dan air bersih. "Janganlah aliran, tiang listrik saja tidak ada. Selama ini kami menggunakan pelita. Air bersih ada pipanisasinya, tapi sejak dipasang dan sampai sekarang tak berfungsi. Dana yang dikeluarkan mencapai Rp1 miliar. Dikerjakan asal-asalan saja," katanya. Permasalahan-permasalahan yang menyelimuti warga transmigrasi inilah, membuat warga kecewa dan sepakat menggelar aksi di pemkot dan selanjutnya menginap. Sementara itu, dewan akan mengundang Wali Kota Singkawang guna mempertanyakan kejelasan solusi yang diambil. "Waktu mereka menggelar aksi, minta diselesaikan. Kita ingin tanyakan langkah apa yang sudah diambil oleh pemkot guna menyelesaikan persoalan transmigrasi," kata Aloysius Killim. Ketua Komisi A DPRD Singkawang, Paryanto mengakui, akan segera membuat surat ke pimpinan DPRD guna memanggil Wali Kota Singkawang. "Kita rencanakan Senin pekan depan mengundang wali kota. Salah satunya ingin menanyakan permasalahan transmigrasi. Harus ada solusi dari pemkot," kata Paryanto. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengakui, dalam pertemuan itu nanti bukan hanya masalah transmigrasi yang akan ditanyakan, melainkan permasalahan pemerintahan dan sosial masyarakat. Dia menyebutkan soal tapal batas antara Singkawang Utara dengan Timur, tapal batas Pemkot dengan Bengkayang khususnya PT Patiware. Selain itu, kata dia, masalah aset antara Singkawang dengan Sambas terutama PDAM, penolakan warga Pasiran yang akan dibangunnya pesangahan dan tanggap tarap di Gunung Sari dan sebagainya. "Kurang lebih ada sepuluh pointer yang akan kita tanyakan," kata Paryanto. Dia sangat berharap, eksekutif bisa menghadirkan pihak-pihak yang berkompeten masalah ini, sehingga bisa diambil solusi. Ketua DPRD Singkawang, minta warga trans untuk bersabar dan menunggu hasil pertemuan antara DPRD dengan eksekutif. "Demo dan menginap di kantor wali kota, diharapkan untuk ditunda terlebih dahulu," kata Zaini Nur. Salah satu perwakilan warga, Suparlan mengaku, siap menunda aksi di pemkot. "Kita akan dengarkan dulu bagaimana keputusan dari eksekutif setelah pertemuan nanti. Bila tak ada solusi, kita siap demo di pemkot," kata Suparlan. (zrf) Sumber : www.pontianakpost.com
