Re: [GELORA45] KENAPA GAK ke BEIJING?

[jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

 apakah ini?
 

 

---In GELORA45@yahoogroups.com,  wrote :

 Memangnya penggeseran ibukota ke utara (Kaltim) ini apa bukan untuk mendekati 
3 kawasan ekonomi khusus (KEK) yang diserahkan Jokowi ke RRC? - soal 3 KEK ini 
sudah sering saya singgung.  

 Jadi, bukan mustahil lokasi pilihan Jokowi di Penajam itu bakal jadi "ibukota" 
bagi 3 KEK tsb. dsk., termasuk kawasan nikel di Morowali. Bukan rahasia lagi 
semua megaproyek itu investor, manajer proyek, sopir truk, sampai tukang 
paculnya serba impor dari Cina. 
 

 Rasisme? Ya tinggal ditimbang-timbang saja antara opini si penulis dan 
tindakan Jokowi terkait investor asing.
 

 --- jonathangoeij@... wrote: Kutipan artikel: "Minimal keturunan Beijing. 
Maksudnya? Yah.., pakai nanya lagi!"

 

 Apakah maksud si penulis wong cino?
 Opini yg dilandasi rasisme.
 

 


 On Thursday, August 29, 2019, 12:45:05 PM PDT, Lusi D. wrote:
 

 Berikut sementara ulasan masalah tema pindah ibukota. 

 Lusi: Yang dicukongi Podomoro?

 

 

 1.-

 

 IBU KOTA PINDAH ke KALIMANTAN, KENAPA GAK ke BEIJING?

 

 Redaksi HARIANACEH

 22/08/2019 - 19:43 WIB

 

 Penulis: Tony Rosyid* 

 

 KOK judulnya begitu? Ya, begitulah. Judul ini menggambarkan apatisme,

 bahkan mewakili kekesalan begitu banyak warga negara terhadap program

 pindah ibu kota. Pertama, ekonomi lagi morat marit kok mau pindah ibu

 kota.

 

 Tahunya ekonomi morat marit? Hutang negara terus membengkak. Aset-aset

 BUMN sedang dipasarkan. Harga-harga naik dan subsidi mulai pada

 dicabutin. Kurang data? Sementara pindah ibu kota tidak seperti

 mindahin lemari. Butuh anggaran cukup besar. 486 triliun dana yang

 harus tersedia untuk pindah ibu kota. Kabarnya 93,5 triliun dari APBN.

 Sisanya? jual atau sewain apa kek. Ini bukan dana yang sedikit untuk

 kondisi ekonomi bangsa seperti sekarang.

 

 Kedua, kemana mau pindah? Kalimantan? Kalimantan mana? Tengah atau

 Timur? Ini saja belum diputuskan. Ini menunjukkan belum ada kajian

 wilayah yang serius dengan segala dampak dan risikonya. Kok sudah minta

 ijin DPR? 

 

 Ketiga, apa alasannya pindah? Jakarta macet? Banjir? Karena polusi?

 Atau karena Jakarta dipimpin oleh Anies Baswedan, lawan politik dan tak

 bisa diajak kompromi? Tidakkah Anies orang yang paling mudah diajak

 kompromi? Yang penting rasional, tak ada aturan yang dilanggar dan tak

 merugikan negara. Anies pasti bisa berkompromi. Kalau tiga syarat itu

 tak terpenuhi, Anies sepertinya memang tipe gubernur yang tak pernah

 mau buka pintu belakang.

 

 Tidakkah kemacetan dan banjir Jakarta sudah berangsur-angsur mulai

 berkurang saat ini? Kenapa tidak dibantu untuk semakin cepat lagi

 mengatasi masalah-masalah itu? Kok malah pindah.

 

 Teringat ketika Jokowi mau nyagub di DKI. Untuk mengatasi macet

 sepertinya gak susah-susah amat, katanya. Ini namanya optimisme. Bagus

 dan harus diapresiasi. Dan ketika jadi Gubernur DKI, Jokowi

 berpandangan akan lebih mudah mengatasi macet dan banjir kalau jadi

 presiden. Tuhan berbaik hati dan memberi peluang Jokowi jadi presiden.

 Lah, setelah jadi presiden, kenapa ibu kota harus dipindah karena

 alasan banjir, macet dan polusi pak? Tidakkah lebih mudah mengatasi itu

 semua ketika jadi presiden? Ini pertanyaan awamnya.

 

 Demi pemerataan. Bagus! Pertanyaannya: apa hubungan pemerataan dengan

 pindah ibu kota? Bagaimana kalau masyarakat Papua protes: belum merata

 buat kami karena ibu kota tidak di tempat kami. Demikian juga dengan

 masyarakat Sumatera, Sulawesi dan Maluku.

 

 Kalau semua pada protes, pindah ke Baijing saja. Nah, makin ngawur.

 Tidak! Yang dimaksud Beijing itu terkait dengan orang-orangnya.

 Kontraktornya dari Baijing, investornya dari Beijing, dan para

 pekerjanya dari Beijing. Minimal keturunan Beijing. Maksudnya? Yah..,

 pakai nanya lagi!

 

 Ada kesan bahwa pemindahan ibu kota dipaksakan. Setidaknya itu dilihat

 dari aspek substansialnya. Tapi, secara politis ini seperti menyelam

 sambil minum air. Artinya, pemindahan ibu kota secara politis akan

 sangat strategis. Pertama, sebagai pengalihan isu. Situasi politik yang

 lagi tak menentu dan ekonomi yang sedang terus mengalami masalah, maka

 isu pemindahan ibu kota akan jadi hiburan media dan medsos. Sedangkan

 masalah ekonomi, hiruk pikuk rekonsiliasi dan transaksi struktur

 kabinet untuk sementara terlupakan.

 

 Kedua, pemindahan ibu kota akan jadi kebijakan mercusuar bagi Jokowi.

 Suatu saat, Jokowi akan dikenang sepanjang masa sebagai “Bapak Pemindah

 Ibu Kota.” Ini akan jadi sejarah. Karena mindahin Ibu Kota tergolong

 kebijakan fundamental dan bahkan radikal.

 

 Sejarah akan mencatat bahwa Indonesia pernah punya Ibu Kota di Jakarta.

 Lalu pindah ke Kalimantan “di era Jokowi”. Sekali lagi “di era Jokowi”.

 Sejarah ini akan diingat dan dikenang oleh anak bangsa di masa depan.

 Dengan catatan, perpindahan ini jadi dan sukses. Jika gagal, masyarakat

 akan memaklumi. Ah, itu mah biasa. Toh Jokowi selama ini juga sering

 gagal. Mobil Esemka 

[GELORA45] Fw: [nasional-list] KENAPA GAK ke BEIJING?

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: 'Lusi D.' lus...@rantar.de 
[nasional-list] Kepada: 
"GELORA45@yahoogroups.com" ; 
"nasional-l...@yahoogroups.com" Terkirim: Kamis, 
29 Agustus 2019 21.47.52 GMT+2Judul: [nasional-list] KENAPA GAK ke BEIJING?
     
Berikut sementara ulasan masalah tema pindah ibukota. 
Lusi: Yang dicukongi Podomoro?

1.-

IBU KOTA PINDAH ke KALIMANTAN, KENAPA GAK ke BEIJING?

Redaksi HARIANACEH
22/08/2019 - 19:43 WIB

Penulis: Tony Rosyid* 

KOK judulnya begitu? Ya, begitulah. Judul ini menggambarkan apatisme,
bahkan mewakili kekesalan begitu banyak warga negara terhadap program
pindah ibu kota. Pertama, ekonomi lagi morat marit kok mau pindah ibu
kota.

Tahunya ekonomi morat marit? Hutang negara terus membengkak. Aset-aset
BUMN sedang dipasarkan. Harga-harga naik dan subsidi mulai pada
dicabutin. Kurang data? Sementara pindah ibu kota tidak seperti
mindahin lemari. Butuh anggaran cukup besar. 486 triliun dana yang
harus tersedia untuk pindah ibu kota. Kabarnya 93,5 triliun dari APBN.
Sisanya? jual atau sewain apa kek. Ini bukan dana yang sedikit untuk
kondisi ekonomi bangsa seperti sekarang.

Kedua, kemana mau pindah? Kalimantan? Kalimantan mana? Tengah atau
Timur? Ini saja belum diputuskan. Ini menunjukkan belum ada kajian
wilayah yang serius dengan segala dampak dan risikonya. Kok sudah minta
ijin DPR? 

Ketiga, apa alasannya pindah? Jakarta macet? Banjir? Karena polusi?
Atau karena Jakarta dipimpin oleh Anies Baswedan, lawan politik dan tak
bisa diajak kompromi? Tidakkah Anies orang yang paling mudah diajak
kompromi? Yang penting rasional, tak ada aturan yang dilanggar dan tak
merugikan negara. Anies pasti bisa berkompromi. Kalau tiga syarat itu
tak terpenuhi, Anies sepertinya memang tipe gubernur yang tak pernah
mau buka pintu belakang.

Tidakkah kemacetan dan banjir Jakarta sudah berangsur-angsur mulai
berkurang saat ini? Kenapa tidak dibantu untuk semakin cepat lagi
mengatasi masalah-masalah itu? Kok malah pindah.

Teringat ketika Jokowi mau nyagub di DKI. Untuk mengatasi macet
sepertinya gak susah-susah amat, katanya. Ini namanya optimisme. Bagus
dan harus diapresiasi. Dan ketika jadi Gubernur DKI, Jokowi
berpandangan akan lebih mudah mengatasi macet dan banjir kalau jadi
presiden. Tuhan berbaik hati dan memberi peluang Jokowi jadi presiden.
Lah, setelah jadi presiden, kenapa ibu kota harus dipindah karena
alasan banjir, macet dan polusi pak? Tidakkah lebih mudah mengatasi itu
semua ketika jadi presiden? Ini pertanyaan awamnya.

Demi pemerataan. Bagus! Pertanyaannya: apa hubungan pemerataan dengan
pindah ibu kota? Bagaimana kalau masyarakat Papua protes: belum merata
buat kami karena ibu kota tidak di tempat kami. Demikian juga dengan
masyarakat Sumatera, Sulawesi dan Maluku.

Kalau semua pada protes, pindah ke Baijing saja. Nah, makin ngawur.
Tidak! Yang dimaksud Beijing itu terkait dengan orang-orangnya.
Kontraktornya dari Baijing, investornya dari Beijing, dan para
pekerjanya dari Beijing. Minimal keturunan Beijing. Maksudnya? Yah..,
pakai nanya lagi!

Ada kesan bahwa pemindahan ibu kota dipaksakan. Setidaknya itu dilihat
dari aspek substansialnya. Tapi, secara politis ini seperti menyelam
sambil minum air. Artinya, pemindahan ibu kota secara politis akan
sangat strategis. Pertama, sebagai pengalihan isu. Situasi politik yang
lagi tak menentu dan ekonomi yang sedang terus mengalami masalah, maka
isu pemindahan ibu kota akan jadi hiburan media dan medsos. Sedangkan
masalah ekonomi, hiruk pikuk rekonsiliasi dan transaksi struktur
kabinet untuk sementara terlupakan.

Kedua, pemindahan ibu kota akan jadi kebijakan mercusuar bagi Jokowi.
Suatu saat, Jokowi akan dikenang sepanjang masa sebagai “Bapak Pemindah
Ibu Kota.” Ini akan jadi sejarah. Karena mindahin Ibu Kota tergolong
kebijakan fundamental dan bahkan radikal.

Sejarah akan mencatat bahwa Indonesia pernah punya Ibu Kota di Jakarta.
Lalu pindah ke Kalimantan “di era Jokowi”. Sekali lagi “di era Jokowi”.
Sejarah ini akan diingat dan dikenang oleh anak bangsa di masa depan.
Dengan catatan, perpindahan ini jadi dan sukses. Jika gagal, masyarakat
akan memaklumi. Ah, itu mah biasa. Toh Jokowi selama ini juga sering
gagal. Mobil Esemka gagal, biasa aja. Banyak janji yang tak
terealisasi, biasa saja. Tak ada yang mengejutkan. Dan masyarakat
mamaklumi dan memaafkannya. Tetap memberi Jokowi kesempatan untuk jadi
presiden kedua kali. Ini bukti betapa masyarakat Indonesia adalah
pemaaf. Pemaaf atau lupa? Entahlah. Jangan bilang dungu. Awas! Itu
kata-kata yang gak bagus. Biar jadi hak paten Rocky Gerung saja. Jangan
ikut-ikutan. Gak elok.

Kalau ada yang khawatir bagaimana nasib gedung DPR-MPR yang ada di
Jakarta, gedung-gedung pemerintahan, istana, dan lain-lain, hemat saya
itu orang terlalu serius. Tinggal sewakan saja gedung-gedung itu,
beres! Buat studio film atau arena teater. Tidakkah selama ini banyak
anggota legislatif yang pandai bermain drama di gedung DPR? Cocok untuk
pentas teatrikal.

Ketiga, banyak pihak 

Fw: [GELORA45] Pengamat Medsos Catat Kabar Pindah Ibu Kota Salip Isu Papua

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com 
[GELORA45] Terkirim: Jumat, 30 Agustus 2019 00.55.17 
GMT+2Judul: [GELORA45] Pengamat Medsos Catat Kabar Pindah Ibu Kota Salip Isu 
Papua
     

 












https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190829151824-192-425764/pengamat-medsos-catat-kabar-pindah-ibu-kota-salip-isu-papua

PengamatMedsos Catat Kabar Pindah Ibu Kota Salip Isu Papua

CNN Indonesia | Kamis, 29/08/2019 15:25WIB

Bagikan :    

Pembangunanakses masuk ibu kota baru di Kalimantan Timur. (Foto: 
ANTARAFOTO/Akbar Nugroho Gumay)
 

 
 
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat media sosial dari Drone Emprit, Ismail Fahmi 
memaparkan percakapan soal pemindahan ibu kota di Twitter mengalahkan isu Papua 
yang sempat ramai menjadi pembahasan netizen sejak Senin (26/8) lalu.

Merujuk pada data Drone Emprit, percakapan terkait Papua pada 26 Agustus lalu 
menunjukkan angka 75.564 dan sehari setelahnya mengalami penurunan hingga 
48.832.

Sementara percakapan pindah ibu kota tanggal 26 Agustus sebesar 97.773 dan 
terus naik hingga 107.284 pada 27 Agustus 2019.


"Kita lihat kondisi dalam dua hari ini, dari tanggal 27 Agustus sampai 28 
Agustus 2019. Tren Papua yang sebelumnya tinggi sejak tanggal 26 Agustus mulai 
kalah dibandingkan dengan isu ibu kota pindah," kata Ismail kepada 
CNNIndonesia.commelalui pesan singkat, Kamis (29/8).
 
|  
Lihat juga:
 
 Ibu Kota Baru, Aktivis Minta Bebaskan Lahan Jaga Hutan Bakau
  |

 
Selain itu Ismail menilai bahwa baik masyarakat yang pro pemerintah maupun 
opisisi telah terseret dengan isu pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Lalu dia juga menilai ada upaya dari pemerintah untuk membangun kontra narasi 
melalui sekelompok orang yang menyebut diri mereka 'Pro NKRI'.

Sebab di dalam peta jaringan sosial Drone Emprit juga menunjukkan ada beberapa 
kelompok yang bermain, yakni oposisi, pro pemerintah, dan Papua Barat serta 
kelompok baru pro NKRI.

"Namun cluster ini sayangnya masih "ngerumpi", belum head-to-head berdialog 
dengan cluster West Papua," ujar Ismail.
 
|  
Lihat juga:
 
 YouTube Diduga Blokir Video asal Australia soal Isu Papua
  |

 
Ismail pun membantah jika percakapan pemindahan ibu kota baru merupakan bagian 
dari pemerintah dalam upaya pengalihan isu terhadap polemik yang tengah terjadi 
di Papua dan Papua Barat. 

"Tidak ada," pungkasnya.

Sebelumnya, presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) telah memastikan ibu kota 
baru berada di Kalimantan Timur yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan 
sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara menggantikan Jakarta. Jokowi beralasan 
Kaltim dipilih karena pertimbangan strategis dan kebencanaan.

Selain itu Kaltim dipilih karena lokasi geografinya berada di tengah kepulauan 
Indonesia. Jokowi menambahkan di Kalimantan Timur telah tersedia lahan sekitar 
180 ribu hektare.


 

[GELORA45] Dukung Pendirian Tiongkok pada Masalah Hong Kong

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

 Menteri Kerja Sama Internasional Myanmar:


 Dukung Pendirian Tiongkok pada Masalah Hong Kong

http://indonesian.cri.cn/20190829/256d64fa-cc97-1e03-d502-711aca5c9ac2.html
2019-08-29 13:05:00

Duta Besar Tiongkok untuk Myanmar Chen Hai baru-baru ini mengadakan 
pertemuan dengan Menteri Kerja Sama Internasional Myanmar, Kyaw Tin di 
Naypyidaw, kedua pihak bertukar pendapat mengenai situasi Hong Kong saat 
ini.


Chen Hai menjelaskan latar belakang terjadinya serangkaian kegiatan demo 
dan kerusuhan di Hong Kong baru-baru ini, serta pendirian prinsipiil 
Tiongkok. Dia menyatakan, sejak Hong Kong kembali ke Tiongkok pada 22 
tahun yang lalu, ‘Satu Negara Dua Sistem’, ‘Pemerintahan Hong Kong oleh 
Orang Hong Kong’, dan otonomi tingkat tinggi telah dilaksanakan secara 
tuntas, dan latar belakang situasi Hong Kong saat ini banyak mendapat 
campur tangan dan manipulasi dari kekuatan luar negeri. Hong Kong adalah 
Hong Kong Tiongkok, urusan Hong Kong adalah urusan domestik Tiongkok. 
Pemerintah pusat Tiongkok akan dengan teguh melaksanakan pedoman ‘Satu 
Negara Dua Sistem’, dengan tegas mendukung pemerintah Daerah 
Administrasi Khusus Hong Kong untuk menerapkan kebijakan menurut hukum, 
dengan tegas mendukung pihak kepolisian Hong Kong dan lembaga kehakiman 
dalam menghukum penjahat pelaku kekerasan, dan dengan tegas mendukung 
para pahlawan Hong Kong yang melindungi pemerintahan berdasarkan hukum 
dan tata tertib sosial Hong Kong.


Semntara itu, Kyaw Tin menyatakan, Myanmar selalu dengan teguh mendukung 
kebijakan satu Tiongkok, dan mendukug ‘Satu Negara Dua Sistem’. Dia 
yakin Hong Kong akan pulih stabil dan pemerintahan berdasarkan hukum, 
dan berharap kehidupan masyarakat dan ekonomi rakyat Hong Kong 
secepatnya pulih normal.





---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com

[GELORA45] Larang ekspor, Pengusaha Nikel Terancam Gulung Tikar

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

 Larang ekspor, Pengusaha Nikel Terancam Gulung Tikar


 




 Suara Pembaruan

Kamis, 29 Agustus 2019 - 22:15 




Ketua DPR Bambang Soesatyo, anggota komisi XI DPR Maruarar Sirait, dan 
Misbakhun menerima puluhan pengusaha APNI, di ruang kerja Ketua DPR, 
kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (29/8/2019).


*Jakarta, Beritasatu.com*- Puluhan pengusaha yang bergabung dalam 
Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) bertemu dengan Ketua DPR 
Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan sejumlah anggota Komisi XI DPR RI seperti 
Maruarar Sirait dan Misbakhun, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, 
Kamis (29/8/2019). Kedatangan APNI untuk mengadukan nasibnya atas 
ketidakadilan aturan yang dibuat oleh pemerintah.


Pengurus APNI yang hadir seperti Sekretaris Umum APNI Meidy Katrin 
Lengkey, Wakil Ketua APNI Antonius Setyadi, Kepala Biro Hukum APNI 
Firdaus dan sejumlah pengusaha lainnya.


Meidy menerangkan, para pengusaha APNI resah terkait rencana kebijakan 
pemerintah pusat yang akan menghentikan kebijakan ekspor bijih nikel. 
Para pengusaha tambang nikel lokal mengacu pada Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha 
Pertambangan Mineral dan Batubara.


Dengan berpatokan pada regulasi tersebut, APNI menyebutkan bahwa para 
anggotanya yang merupakan para pengusaha pertambangan nikel tengah 
membangun pabrik pemurnian atau smelter. Dan saat ini, anggotanya itu 
tengah gencar-gencarnya membangun smelter untuk mematuhi regulasi dari 
pemerintah pusat itu.


“Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah tersebut, saat ini pelaku 
usaha pertambangan nikel nasional sedang berlomba-lomba membangun pabrik 
pemurnian nikel (smelter), akan tetapi rata-rata hingga bulan Agustus 
2019 ini baru mencapai progres 30 persen,” jelas Meidy.


Selain itu, APNI juga menjabarkan bahwa biaya proyek pembangunan smelter 
tersebut juga sudah menghabiskan dana yang tidak sedikit, yakni sekitar 
Rp 52 triliun. Namun ketika ada upaya pemerintah yang ingin menghentikan 
ekspor bijih nikel yang mereka tambang, jelas para pengusaha tambang 
lokal akan lebih dirugikan dengan kondisi itu.


“Jika Pemerintah mengeluarkan kebijakan akan menghentikan ekspor bijih 
nikel saat ini, maka dipastikan bahwa pembangunan 31 smelter tersebut 
akan terhenti tidak bisa dilanjutkan lagi karena kehabisan sumber 
pembiayaannya yang selama ini diperoleh dari hasil ekspor,” katanya.


Jika kebijakan tersebut dilakukan, jelas Meidy, APNI memastikan bahwa 
keuntungan jelas akan berpihak kepada para pelaku usaha tambang minerba 
dari asing. Apalagi tidak menggunakan surveyor dari dalam negeri 
sehingga bisa seenaknya menentukan harga bijih nikel hingga kualitas 
kadarnya tanpa patokan yang jelas.


Sementara Antonius menambahkan, bahwa harga bijih nikel lokal dengan 
harga ketika ekspor ternyata sangat besar selisihnya. Dan ketika 
kebijakan ekspor bijih nikel itu tetap dihentikan oleh pemerintah tidak 
seperti kebijakan yang dibuat pada tahun 2017 lalu itu, maka para 
pengusaha tambang lokal akan terancam gulung tikar, apalagi para pelaku 
tambang lokal yang sampai saat ini belum memiliki smelter itu.


“Dalam ketentuan ekspor bijih nikel, Pemerintah tetap berpedoman pada PP 
Nomor 1 tahun 2017 sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Kami 
meminta agar pemerintah pusat memperketat pengawasan dan kontrol 
terhadap implementasi di lapangan, agar para pelaku usaha pertambangan 
yang memiliki smelter untuk mematuhi regulasi yang berlaku,” katanya.


Antonius juga meminta agar pemerintah menjamin kepastian hikum bagi para 
pelaku usaha pertambangan termasuk yang tengah dalam proses pembangunan 
smelter. Salah satunya adalah dengan tetap memberikan ijin ekspor 
terhadap bijih nikel seperti biasanya.


“Pemerintah dapat menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha yang sedang 
dalam proses pembangunan smelternya untuk menyelesaikan pembangunannya 
hingga selesai dengan tetap memberikan ijin ekspor bijih nikel 
sebagaimana kuota yang dimikilikinya hingga selesai pembangunan 
smelternya,” katanya.




---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com

[GELORA45] Fahri Hamzah Kritik Jokowi Soal Penanganan Papua

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

 Fahri Hamzah Kritik Jokowi Soal Penanganan Papua

Jumat , 30 Agustus 2019 | 10:12
http://www.sinarharapan.co/hukumdanpolitik/read/7604/fahri_hamzah_kritik_jokowi_soal_penanganan_papua
Fahri Hamzah Kritik Jokowi Soal Penanganan Papua
Sumber Foto Dok/Ist
Fahri Hamzah
POPULER
Wiranto: Salah Alamat Bakar Gedung Majelis Rakyat Papua 
Prabowo 
Minta Jokowi Beri Atensi Lebih Terhadap Papua 
Fahri 
Hamzah Kritik Jokowi Soal Penanganan Papua 


Listen to this

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik pemerintah dalam 
penanganan situasi di Papua. Fahri meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
tak hanya memberikan imbauan-imbauan datar.


"Perkembangan terbaru di Papua itu sesungguhnya memerlukan 
langkah-langkah yang luar biasa dari Presiden. Tidak bisa Presiden hanya 
mengeluarkan imbauan-imbauan yang datar ya, dalam situasi seperti 
sekarang," kata Fahri kepada wartawan, Jumat (30/8/2019).


Menurut Fahri, harus ada pesan solidaritas yang disampaikan kepada 
masyarakat Papua. Fahri meminta Jokowi menjelaskan rencana jangka pendek 
dan panjang untuk membangun kepercayaan masyarakat Papua.


"Dan karena itu lah, Presiden harus mewakili seluruh bangsa Indonesia, 
dan menjelaskan secara gamblang rencananya-rencanya ke depan dan 
tindakan-tindakan yang harusnya sudah diambil dan akan diambil dalam 
rangka kembali membagun kepercayaan masyarakat," ujarnya.


"Sambil tentunya mendengar apa yang sekarang dalam jangka pendek 
dituntut oleh masyarakat dan lalu kemudian kita mencoba membangun 
pengertian jangka panjang tentang keadaan kita," katanya seperti 
dikutip/detik.com/.


Fahri menyebut Jokowi akan menyesal jika hanya membuat pernyataan datar 
dan terlambat bertindak. Menurutnya, apa yang terjadi di Papua bukanlah 
persoalan kecil.


"Jadi sekali lagi, Presiden perlu mengambil langkah-langkah yang luar 
biasa. Karena persoalan ini bukan persoalan kecil. Kalau dianggap kecil, 
itu salah. Persoalan ini ada akar terdalamnya, ya. Dan akar terdalamnya 
itu ada dalam hati yang tidak mudah kita baca secara kasat mata," ucapnya.


Ia mengatakan pemimpin Indonesia memiliki tugas berat karena luas 
wilayah dan disparitas yang ada. Selain jarak fisik, ada jarak 
psikologis yang harus dijembatani."Jarak antara Jakarta dan Papua itu 
tidak saja mengandung jarak fisik, tetapi juga mengandung jarak-jarak 
lain, termasuk jarak psikologis dan lain sebagainya, yang semuanya harus 
dijembatani dengan rencana-rencana yang luar biasa. Kalau kita tidak 
sanggup, sekali lagi, pihak yang bermain di kasus Papua selalu banyak, 
terutama pihak internasional yang selalu ingin agar kedamaian dan 
stabilitas di Papua itu tidak pernah selesai," dia menegaskan.




---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com

[GELORA45] Wacana Pemindahan Ibu Kota Jabar, PDIP: Jangan Sekedar Ikut-ikutan

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

Jumat 30 Agustus 2019, 10:22 WIB


 Wacana Pemindahan Ibu Kota Jabar, PDIP: Jangan Sekedar Ikut-ikutan

Mukhlis Dinillah - detikNews
Share*0* 
Tweet 
Share*0* 
2 
komentar 

Wacana Pemindahan Ibu Kota Jabar, PDIP: Jangan Sekedar Ikut-ikutanGedung 
Pemerintahan Pemprov Jabar/Foto: Mukhlis Dinillah
*Bandung*- Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono menyoroti wacana pemindahan 
ibu kota Jabar yang dikatakan Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Ono menyebut 
jangan sampai wacana pemindahan ini hanya ikut-ikutan dan tanpa kajian 
mendalam.


Ridwan Kamil mengatakan wacana pemindahan ibu kota dari Bandung ke 
antara tiga wilayah Walini, Tegalluar dan Rebana 
(Cirebon-Subang-Majalengka) sudah disetujui dewan. Namun, Ono membantahnya.


"Belum mendapatkan persetujuan DPRD Jabar. Hal itu tiba-tiba muncul 
begitu saja di saat sedang ramainya rencana perpindahan Ibu kota negara 
dari Jakarta ke Kalimantan Timur," kata Ono via pesan singkat, Jumat 
(30/8/2019).
*Baca juga:*Ikuti Jejak Jokowi, Ridwan Kamil Juga Mau Pindahkan Ibu Kota 
Jabar 




Ia mengatakan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim 
bergulir sudah lama sejak era Presiden Soekarno. Sementara pemindahan 
ibu kota Jabar baru-baru ini terdengar.


"Semoga Gubernur Jabar tidak sekedar ikut-ikutan dengan rencana 
perpindahan ibu kota negara," ungkap anggota DPR RI ini.


Menurutnya pemindahan ibu kota dibutuhkan kajian mendalam dengan 
memprtimbangan banyak aspek seperti ekonomi, sosial, budaya, keamanan 
dan lingkungan dan lainnya. Apalagi, saat ini Pemprov Jabar juga masih 
dihadapi pekerjaan pemerataan pembangunan.


"Jabar masih terjebak pada isu pemeratan pembangunan seperti 
Utara-Selatan atau Bandung - Ciayumajakuning. Disaat belum tercapainya 
upaya pemerataan pembangunan tersebut, tidaklah pantas bila tiba-tiba 
mewacanakan perpindahan ibu kota," tutur dia.
*Baca juga:*Ridwan Kamil Wacanakan Pindahkan Ibu Kota Jawa Barat, Oded: 
Kaji Dulu! 




Ia menuturkan proyek-proyek skala besar tengah dibangun di tiga wilayah 
tersebut seperti Walini dan Tegallura (Kereta Cepat Jakarta-Bandung) dan 
Rebana (Pelabuhan Patimban). Perlu dipertimbangkan status tiga wilayah 
itu ke depan.


"Tentunya perlu dipertimbangkan rencana jangka panjangnya, apakah 
daerah-daerah tersebut akan menjadi pusat ekonomi (industri dan 
perdagangan) ataukah menjadi pusat pemerintahan (pelayanan). Jangan 
sampai seperti Jakarta dan Bandung lagi," jelas dia.
*Baca juga:*Ridwan Kamil Ungkap Tiga Nama Tempat Calon Ibu Kota Baru 
Jawa Barat 




Dia menyebut PDIP mendorong agar pola pembangunan berdikasi diterapkan 
Pemprov Jabar. Pembangunan dilakukan secara menyeluruh agar pemerataan 
terwujud.


"Rencana Pembangunan itu harus dilakukan secara menyeluruh (overall) 
meliputi seluruh daerah/wilayah, semua jenis dan semua tingkat 
pembangunan, yang dilaksanakan secara berencana dan bertahap, 
terintegrasi, terpadu dan terpola," ujar Ono.



*(mud/ern)*


---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com

[GELORA45] Australia upayakan pembebasan penulis yang ditahan di China

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

 Australia upayakan pembebasan penulis yang ditahan di China

Jumat, 30 Agustus 2019 08:58 WIB

Australia upayakan pembebasan penulis yang ditahan di China

Australia "sangat kecewa" karena seorang warganya keturunan China, 
penulis Yang Hengjun, dipindahkan ke tahanan kejahatan di China 
(i.guim.co.uk/img/media/5950f4a5fbcc)


Sydney (ANTARA) - Australia akan menyarankan pembebasan penulis 
Australia kelahiran China yang ditahan oleh Beijing dengan tuduhan 
mata-mata, kata Perdana Menteri Scott Morrison pada Kamis, yang menolak 
peringatan China agar tidak ikut campur.


Yang Hengjun, matan diplomat China yang beralih jadi wartawan daring dan 
blogger, pekan lalu secara resmi ditangkap oleh pemerintah China, tujuh 
bulan setelah ia ditahan di negeri itu.


China telah memperingatkan Australia agar tidak mencampuri proses 
hukumnya, tapi Morrison mengatakan Australia takkan diam.


"Kami akan membela warga negara kami dan kami berharap dia diperlakukan 
dengan layak dan hak asasi manusianya dihormati," kata Morrison kepada 
televisi Channel 9, sebagaimana dikutip Reuters --yang dipantau Antara 
di Jakarta, Kamis malam. Ia mengatakan pendapat bahwa Yang adalah 
mata-mata buat Australia "sama seklai tidak benar".


*Baca juga:Australia "sangat kecewa" atas penahanan seorang penulis di 
China 
*


"Kami tidak minta maaf karena membela seorang warga negara kami," katanya.

Penangkapan tersebut dilakukan di tengah peningkatan ketegangan 
diplomatik antara Canberra dan Beijing, termasuk tuduhan mengenai campur 
tangan China dalam urusan politik dalam negeri Australia, tuduhan yang 
dibantah oleh China.


Hubungan dagang kuat antara kedua pihak menambah kepekaan kasus 
diplomatik, sementara China adalah pasar ekspor terbesar Australia.


*Baca juga:Penulis Australia Dr Yang Hengjun dituduh spionase oleh 
otoritas China 
*


Komentar Morrison dikeluarkan saat Yang memohon kepada perdana menteri 
Australia tersebut "untuk membantu saya pulang sesegera mungkin" selama 
kunjungan 27 Agustus oleh staf dari Kedutaan Besar Australia di Beijing, 
kata satu sumber yang mengetahui perincian kasus itu kepada Reuters.


China tak memberi Yang, yang nama hukumya adalah Yang Jun, akses ke 
pengacaranya atau keluarganya sejak penahanannya, kata pemerintah Australia..


Yang (53) secara resmi ditangkap pada 23 Agustus. Dituduh sebagai 
mata-mata ia menghadapi ancaman hukuman mati di China.


*Baca juga:Pengacara penulis Australia tuduh China hadang akses ke klien 
*


Sumber: Reuters

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Mohamad Anthoni



---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com

[GELORA45] Sri Mulyani Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Tahun Ini 5,08 Persen

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

 Sri Mulyani Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Tahun Ini 5,08 Persen

Reporter:


   Caesar Akbar

Editor:


   Rahma Tri

Jumat, 30 Agustus 2019 08:13 WIB

Gestur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menghadiri rapat 
kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019. 
Pemerintah menyampaikan realisasi APBN 2019 hingga semester I kepada 
DPR. TEMPO/Tony HartawanGestur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 
saat menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, 
Selasa, 16 Juli 2019. Pemerintah menyampaikan realisasi APBN 2019 hingga 
semester I kepada DPR. TEMPO/Tony Hartawan


TEMPO.CO, Jakarta - Menteri KeuanganSri Mulyani 
Indrawati 
memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2019 sebesar 5,08 
persen. Angka proyeksi itu jauh di bawah asumsi makro yang ditetapkan 
pemerintah dalam APBN 2019, yaitu sebesar 5,3 persen.


Pertumbuhan ekonomi tersebut juga masih di bawah/outlook/pemerintah yang 
sebelumnya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 5,2 persen. Adapun pada 
semester II 2019, ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh 5,11 persen.


"Sehingga untuk total 2019 pertumbuhan itu 5,08 persen atau kalau 
dibulatkan 5,1 persen. Itu adalah/forecasting/, yang di 5,2 persen kami 
masih taruh di sana. Kami di dalam internal untuk kami sendiri, kita 
lihat di 5,08 persen total," ujar Sri Mulyani saat rapat bersama Komisi 
Keuangan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2019.


Sri Mulyani mengatakan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut ia 
masih berharap ada akselerasi dan eksekusi dari belanja pemerintah. 
Sebab, ia melihat belanja modal pada semester I 2019 terpantau masih 
sangat lambat. Bahkan ia mencatat masih ada kementerian yang belanja 
modalnya baru 30-34 persen. "Untuk belanja barang dan pegawai mungkin 
enggak akan menjadi masalah karena untuk bantuan sosial sudah besar 
sejak awal."


Di samping itu, Sri Mulyani juga berharap investasi pada semester II 
2019 bisa lebih kuat dari semester I 2019. Pasalnya, suku bunga Bank 
Indonesia sudah mulai turun dan arus modal masuk sudah mulai terjadi 
lagi. Kendati, ia mengatakan masuknya investasi itu agak/tricky/untuk 
diprediksi.


ADVERTISEMENT

Pada semester I 2019 pertumbuhan investasi hanya 5,02 persen atau lebih 
rendah dari 2018 yang bisa mendekati 6 persen di tengah gejolak global. 
Untuk semester II 2019, diharapkan pertumbuhan investasi menguat tipis 
ke kisaran 5,2 persen.


"Jadi semester ini kita kembali ke 5 persen, itu pertama kan di kuartal 
I betul-betul mendekati pemilu, sehingga/slowing down/, sementara pada 
kuartal II arus modal naik dan penanaman modal dalam negeri kuat, kami 
berharap momentum ini menguat di semester II," kataSri Mulyani 
. 
Adapun ekspor semester II terpantai masih di zona negatif.


*CAESAR AKBAR*



---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com

Re: [GELORA45] KENAPA GAK ke BEIJING?

[ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]]

Memangnya penggeseran ibukota ke utara (Kaltim) ini apa bukan untuk mendekati 3 
kawasan ekonomi khusus (KEK) yang diserahkan Jokowi ke RRC? - soal 3 KEK ini 
sudah sering saya singgung. 
Jadi, bukan mustahil lokasi pilihan Jokowi di Penajam itu bakal jadi "ibukota" 
bagi 3 KEK tsb. dsk., termasuk kawasan nikel di Morowali. Bukan rahasia lagi 
semua megaproyek itu investor, manajer proyek, sopir truk, sampai tukang 
paculnya serba impor dari Cina. 
Rasisme? Ya tinggal ditimbang-timbang saja antara opini si penulis dan tindakan 
Jokowi terkait investor asing.
--- jonathangoeij@... wrote:
Kutipan artikel: "Minimal keturunan Beijing. Maksudnya? Yah.., pakai nanya 
lagi!"

Apakah maksud si penulis wong cino?Opini yg dilandasi rasisme.

On Thursday, August 29, 2019, 12:45:05 PM PDT, Lusi D. wrote:  
 Berikut sementara ulasan masalah tema pindah ibukota. 
Lusi: Yang dicukongi Podomoro?


1.-

IBU KOTA PINDAH ke KALIMANTAN, KENAPA GAK ke BEIJING?

Redaksi HARIANACEH
22/08/2019 - 19:43 WIB

Penulis: Tony Rosyid* 

KOK judulnya begitu? Ya, begitulah. Judul ini menggambarkan apatisme,
bahkan mewakili kekesalan begitu banyak warga negara terhadap program
pindah ibu kota. Pertama, ekonomi lagi morat marit kok mau pindah ibu
kota.

Tahunya ekonomi morat marit? Hutang negara terus membengkak. Aset-aset
BUMN sedang dipasarkan. Harga-harga naik dan subsidi mulai pada
dicabutin. Kurang data? Sementara pindah ibu kota tidak seperti
mindahin lemari. Butuh anggaran cukup besar. 486 triliun dana yang
harus tersedia untuk pindah ibu kota. Kabarnya 93,5 triliun dari APBN.
Sisanya? jual atau sewain apa kek. Ini bukan dana yang sedikit untuk
kondisi ekonomi bangsa seperti sekarang.

Kedua, kemana mau pindah? Kalimantan? Kalimantan mana? Tengah atau
Timur? Ini saja belum diputuskan. Ini menunjukkan belum ada kajian
wilayah yang serius dengan segala dampak dan risikonya. Kok sudah minta
ijin DPR? 

Ketiga, apa alasannya pindah? Jakarta macet? Banjir? Karena polusi?
Atau karena Jakarta dipimpin oleh Anies Baswedan, lawan politik dan tak
bisa diajak kompromi? Tidakkah Anies orang yang paling mudah diajak
kompromi? Yang penting rasional, tak ada aturan yang dilanggar dan tak
merugikan negara. Anies pasti bisa berkompromi. Kalau tiga syarat itu
tak terpenuhi, Anies sepertinya memang tipe gubernur yang tak pernah
mau buka pintu belakang.

Tidakkah kemacetan dan banjir Jakarta sudah berangsur-angsur mulai
berkurang saat ini? Kenapa tidak dibantu untuk semakin cepat lagi
mengatasi masalah-masalah itu? Kok malah pindah.

Teringat ketika Jokowi mau nyagub di DKI. Untuk mengatasi macet
sepertinya gak susah-susah amat, katanya. Ini namanya optimisme. Bagus
dan harus diapresiasi. Dan ketika jadi Gubernur DKI, Jokowi
berpandangan akan lebih mudah mengatasi macet dan banjir kalau jadi
presiden. Tuhan berbaik hati dan memberi peluang Jokowi jadi presiden.
Lah, setelah jadi presiden, kenapa ibu kota harus dipindah karena
alasan banjir, macet dan polusi pak? Tidakkah lebih mudah mengatasi itu
semua ketika jadi presiden? Ini pertanyaan awamnya.

Demi pemerataan. Bagus! Pertanyaannya: apa hubungan pemerataan dengan
pindah ibu kota? Bagaimana kalau masyarakat Papua protes: belum merata
buat kami karena ibu kota tidak di tempat kami. Demikian juga dengan
masyarakat Sumatera, Sulawesi dan Maluku.

Kalau semua pada protes, pindah ke Baijing saja. Nah, makin ngawur.
Tidak! Yang dimaksud Beijing itu terkait dengan orang-orangnya.
Kontraktornya dari Baijing, investornya dari Beijing, dan para
pekerjanya dari Beijing. Minimal keturunan Beijing. Maksudnya? Yah..,
pakai nanya lagi!

Ada kesan bahwa pemindahan ibu kota dipaksakan. Setidaknya itu dilihat
dari aspek substansialnya. Tapi, secara politis ini seperti menyelam
sambil minum air. Artinya, pemindahan ibu kota secara politis akan
sangat strategis. Pertama, sebagai pengalihan isu. Situasi politik yang
lagi tak menentu dan ekonomi yang sedang terus mengalami masalah, maka
isu pemindahan ibu kota akan jadi hiburan media dan medsos. Sedangkan
masalah ekonomi, hiruk pikuk rekonsiliasi dan transaksi struktur
kabinet untuk sementara terlupakan.

Kedua, pemindahan ibu kota akan jadi kebijakan mercusuar bagi Jokowi.
Suatu saat, Jokowi akan dikenang sepanjang masa sebagai “Bapak Pemindah
Ibu Kota.” Ini akan jadi sejarah. Karena mindahin Ibu Kota tergolong
kebijakan fundamental dan bahkan radikal.

Sejarah akan mencatat bahwa Indonesia pernah punya Ibu Kota di Jakarta.
Lalu pindah ke Kalimantan “di era Jokowi”. Sekali lagi “di era Jokowi”.
Sejarah ini akan diingat dan dikenang oleh anak bangsa di masa depan.
Dengan catatan, perpindahan ini jadi dan sukses. Jika gagal, masyarakat
akan memaklumi. Ah, itu mah biasa. Toh Jokowi selama ini juga sering
gagal. Mobil Esemka gagal, biasa aja. Banyak janji yang tak
terealisasi, biasa saja. Tak ada yang mengejutkan. Dan masyarakat
mamaklumi dan memaafkannya. Tetap memberi Jokowi kesempatan untuk jadi
presiden kedua kali. Ini bukti betapa masyarakat Indonesia adalah

[GELORA45] Ridwan Kamil Juga Pindahkan Ibu Kota Jabar

[ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]]

Mari gelar tiker siapkan kopi, kedele rebus dkk untuk nonton proyek besar 
selanjutnya yaitu Jokowi dan Emil gotong-gotong rel pindahkan jalur kereta 
cepat dari JKT-BDG ke Kaltim-Jabar, hehehe,

Atau, ibukota RI dan ibukota Jabar ini digusur lantaran wilayah sepanjang jalur 
JKT-BDG sudah dikuasai KCIC !?
Mari sruput kopinya.
Lisoi!

Kamis 29 Agustus 2019, 12:38 WIB

Ikuti Jejak Jokowi, Ridwan Kamil Juga Mau Pindahkan Ibu Kota Jabar

Mukhlis Dinillah - detikNews
Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berencana mengikuti jejak Presiden 
Jokowi yang memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Emil, 
sapaan karib Ridwan, juga berencana memindahkan ibu kota Jabar dari Kota 
Bandung ke daerah lain.
Menurutnya rencana tersebut telah mendapat persetujuan dari DPRD Jabar untuk 
dilakukan kajian. Hal itu berdasarkan paripurna terakhir DPRD periode 2019-2024.

"Sudah ada persetujuan (DPRD) wacana (pemindahan) pusat pemerintahan untuk 
dikaji dulu di beberapa lokasi," kata Emil kepada wartawan di Gedung Sate, 
Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (29/8/2019).
Ia menuturkan alasan pemindahan ini tak berbeda dengan pemindahan ibu kota 
negara Jakarta ke Kaltim. Menurutnya Kota Bandung sudah tidak ideal lagi 
menjadi pusat pemerintahan Jabar.
"Pada dasarnya secara fisik Kota Bandung sama seperti Jakarta, sudah tidak 
cocok lagi melayani pusat pemerintahan. Contohnya kantor-kantor pemerintahan 
cekclok (terpisah) dan tidak produktif," ucapnya.

Emil mengatakan, rencananya pemindahan ibu kota akan dikaji dalam enam bulan ke 
depan. Ada beberapa aspek yang dipertimbangkan di antaranya risiko bencana, 
aksesibilitas, tingkat ekonomi, hingga ketersediaan air.

"Kajian dilaksanakan 6 bulan ke depan. Semua kemungkinan butuh kajian, minim 
risiko, aksesibilitas, tingkat ekonomi, ketersediaan air dan lainnya," ujar 
pria berkacamata itu.

(mud/tro)

Re: [GELORA45] Aparat Kita Sadis - Birokrasi Kita Ini Korup

[jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

 memang tidak mutu

---In GELORA45@yahoogroups.com,  wrote :

 Lho, ... dalam diskusi mestinya setiap orang bisa mengajukan argumentasi 
mempertahankan dan menjelaskan pendapat yg pernah diajukan! BUKAN lawan yg 
sudah ajukan masalah dibilang tidak mutu, ... Lalu, yang tidak bermutu siapa 
sesungguhnya??? Bukankah bung sendiri yang mengajukan hubungan Supply and 
Demand itu?
 Tentu saya sekadar nguping saja perdebatan yang cukup menarik ini, ... apalagi 
sudah ada uraian bung Nesare yg cukup panjang dan jelas, terimakasih bung! Nah, 
sekarang coba dengan kemampuan bung sendiri yang juga ahli ekonomi, bung 
sanggah uraian bung Nesare itu. Dimana salahnya dan kalau seandainya benar, ... 
ya diakui saja dengan jantan! 
 
 Jadi tidak usah membodoh-bodohi orang lain sedang diri sendiri tidak lebih 
lanjut memberikan penjelasan, ...
 Salam,
 ChanCT
 

 Jonathan Goeij jonathangoeij@... mailto:jonathangoeij@... [GELORA45] 於 
30/8/2019 3:03 寫道:

   omongan gak mutu!
 

 

 ---In GELORA45@yahoogroups.com mailto:GELORA45@yahoogroups.com,  
mailto:nesare1@... wrote :
 
 Jadi tulisan ente ini bener ndak “supply ada karena ada demand”??
 Ayo cari diinternet yg banyak itu, kasih tahu kita semua dimilis ini gimana 
ceriteranya?
  
 Wong ceritera aja gak bisa, apalagi mau ngomong teori dan ilmunya hehehehe
  
 Nesare
  
  
  
 From: GELORA45@yahoogroups.com mailto:GELORA45@yahoogroups.com 
 mailto:GELORA45@yahoogroups.com 
 Sent: Thursday, August 29, 2019 10:34 AM
 To: GELORA45@yahoogroups.com mailto:GELORA45@yahoogroups.com; ChanCT 
 mailto:sadar@...
 Subject: Re: [GELORA45] Aparat Kita Sadis - Birokrasi Kita Ini Korup


  
  
 Bung Chan, banyak tulisan/buku yg membahas hubungan Supply dan Demand. Anda 
google saja "Supply and Demand" atau "Supply and Demand relationship" akan 
muncul berbagai tulisan bermutu disertai grafik utk memudahkan pemahaman. Anda 
bisa cari berbagai bahasa juga ada baik mandarin ataupun Indonesia utk 
memudahkan bacanya. Kalau cuman ini yg anda tanyakan terus terang saya malas 
nulis panjang2.

  

  


 On Wednesday, August 28, 2019, 09:26:33 PM PDT, ChanCT mailto:sadar@...> wrote:

  

  

 Tapi, bung Goei, ... JANGAN MALAS, dong! Saya kepingin tahu lebih lanjut 
ulasan bung gimana hubungan konkrit Supply - Demand, cukup menarik!
  
 Jonathan Goeij jonathangoeij@... mailto:jonathangoeij@... [GELORA45] 於 
28/8/2019 22:33 寫道:

  
 males ngeladenin orang tidak punya otak.

 nanti kalau tulisannya sudah bermutu baru diladenin.

  

  

 ---In GELORA45@yahoogroups.com mailto:GELORA45@yahoogroups.com,  
mailto:nesare1@... wrote :
 Uraian yg panjang dari orang tidak punya otak belum diuraikan tapi sudah ente 
ultimatum sbg: tidak ada isinya.
  
 Ane sudah salahkan pengetahuan ekonomi ente dgn kasih contoh sederhana. Ane 
sudah salahkan bahwa supply bukan dan tidak selalu diciptakan oleh demand. Mana 
uraian ente? Hehehehe.
 Ayo uraikan gimana ceriteranya “supply ada karena ada demand”!!
  
 Yang orang papua dikasih 17.7 juta bisa jadi pengusaha itu dikesampingkan dulu 
lah krn ente sudah menyerah kan?
  
 Moso 17.7 juta bisa bikin orang papua jadi entrepreneur hehehehehe.. Kayak 
gampang aja jadi pengusaha itu.. Kan sudah ane suruh kasih tu anak ente 
17.7juta biar berusaha sana. Ngapain ente susah2 les piano ke anaknya yg pasti 
sudah lebih dari 17.7 juta. Eh ngomong2 mungkin anak ente gak mau jadi 
pengusaha kali ya? Atau anak ente mau jadi separatist ngobok2 NKRI atau ente 
lagi mimpi utk menciptakan anak ente ngobok2 papua supaya lepas dari NKRI ya? 
Kalau ini motivasinya baru masuk akal 17.7 juta yg ente investasikan ke piano 
lesson ke anak ente itu ya.. Tetapi hati2 loh kalau anak ente menolak menjadi 
tukang obok2 dan malahan berubah jadi cinta NKRI, ente jangan marah ya apalagi 
bisa2 ente jantungan krn stress mimpinya tidak terlaksana hehehehehe.
  
 OON atau sontoloyo?!
  
 Nesare
  
  
 From: GELORA45@yahoogroups.com mailto:GELORA45@yahoogroups.com 
 mailto:GELORA45@yahoogroups.com 
 Sent: Tuesday, August 27, 2019 2:34 PM
 To: Yahoogroups  mailto:gelora45@yahoogroups.com
 Subject: RE: Fwd: Re: [GELORA45] Aparat Kita Sadis - Birokrasi Kita Ini Korup


  
  
 Uraian orang tidak punya otak.

 Panjang tapi tidak ada isinya. Ngabisin waktu saja.

 

[GELORA45] Gereja: Turunkan Bintang Kejora

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

Kalau gereja turunkan Bintang Kerjora, lantas apakah mesjid dibolehkan
mengibarkan? ehehehehehehe



https://www.suara.com/news/2019/08/30/060618/situasi-terkini-di-jayapura-jaringan-telepon-dan-internet-masih-terganggu

*Gereja: Turunkan Bintang Kejora*

*Jumat 30 Aug 2019 06:23 WIB*

*Rep: Ronggo Astungkoro, Bambang Noroyono/ Red: Muhammad Subarkah*




*Wajah pengunjuk rasa digambar bendera kejora di aksi dekat Istana, Rabu
(28/8). Aksi dilakukan oleh mahasiswa Papua Barat sebagai protes atas
insiden rasis.*
*Foto: AP*

*Kapolri bakal tindak pengibar bintang kejora.*

*REPUBLIKA.CO.ID , JAKARTA -- Ketua Sinode Gereja
Kingmi, Benny Giay, mengungkapkan, pihaknya telah menyebarkan imbauan
kepada masyarakat di Papua terkait aksi-aksi menolak rasialisme di Papua,
Papua Barat, dan wilayah lain di Indonesia. Imbauan tersebut berisi imbauan
untuk melakukan unjuk rasa dengan tertib tidak mengibarkan lagi bendera
bintang kejora.*

*"Kami sudah mengimbau, kami harap tidak mengibar bendera bintang kejora
lagi, tidak bakar bendera lagi yang Merah Putih, tidak boleh bawa alat
tajam, tidak boleh anarkis," ujar Benny saat dihubungi **Republika**, Kamis
(29/8).*



*Benny mengatakan, imbauan tersebut disebarkan dengan menggunakan selebaran
kepada masyarakat Papua. Imbauan tersebut dilakukan karena belajar dari apa
yang terjadi di Deiyai, Papua, pada Rabu (28/8). Aksi unjuk rasa menolak
rasialisme saat itu berujung rusuh yang menyebabkan dua pengunjuk rasa
meninggal dan satu prajurit TNI gugur.*

*Ia menekankan, aksi-aksi di berbagai tempat sedianya memang untuk mengutuk
aksi rasialisme. "Kemarin ujaran-ujaran rasialis tanpa ada langkah dari
pemerintah dan itu bukan baru. Tahun 2017 di Surabaya, Sleman sama itu,
kemudian Malang. Sebelumnya tahun berapa itu di Yogyakarta. Jadi saya kira,
aduh, ini sudah sampai puncak ini," kata dia.*

*Kendati demikian, aksi-aksi menolak rasialisme di berbagai wilayah di
Papua dan Papua Barat memang kerap dihiasi pengibaran bendera bintang
kejora. Pada aksi di Fakfak pada Rabu (20/8), pengibaran bendera bahkan
menyebabkan aksi tandingan. Aksi-aksi mahasiswa Papua di berbagai daerah di
Jawa, termasuk di depan Istana Kepresidenan pada Rabu (28/8), juga dihiasi
bintang kejora dan seruan meminta referendum Papua.*

*Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan telah memerintahkan penindakan
atas aksi pengibaran bendera dan atribut pro kemerdekaan Papua. “Ada juga
peristiwa pengibaran bendera (bintang kejora) di Jakarta. Saya sudah
perintahkan Kapolda (Metro Jaya) untuk tangani. Tegakkan hukum sesuai apa
adanya. Kita harus menghormati hukum,” ujar Tito di Mabes Polri, Jakarta
Selatan (Jaksel), Kamis (29/8). Tito berharap segala aksi ujuk rasa dan
demonstrasi warga Papua di Jakarta berlangsung dengan cara-cara yang tertib
hukum.*

*Bendera bintang kejora sejak lama dijadikan simbol perlawanan terhadap
Jakarta di Papua. Oleh pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan DPR
melalui UU Otonomi Khusus Papua pada 2001, Papua sempat dibolehkan memiliki
bendera dan lambang, serta himne sendiri untuk menonjolkan kebanggaan
entitas lokal, meski bintang kejora tak boleh berkibar lebih tinggi dari
bendera Merah Putih.*

*Kebijakan itu kemudian dianulir pemerintahan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono melalui Peraturan Pemerintah 77 Tahun 2007 tentang Lambang
Daerah. Isi aturan perinci dari turunan UU Otonomi Khusus itu melarang
segala atribut dan bendera kedaerahan di provinsi otonom, yang mempunyai
kesamaan atau identik dengan kelompok separatisme. OPM sebagai salah satu
organisasi pro kemerdekaan Papua, masuk dalam daftar kelompok separatisme
yang sampai hari ini masih melakukan perlawanan terhadap NKRI.*

*Menko Polhukam Wiranto juga memastikan bahwa oknum yang mengibarkan
bendera tersebut akan menerima hukuman sesuai undang-undang. "Kalau ada
kemudian mengibarkan bendera itu, apalagi di depan Istana Negara dan
sebagainya, pasti ada hukumnya, ada undang-undangnya, kita ikut
undang-undang **aja**," ujar Wiranto di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis
(29/8).*

*Wiranto menjelaskan, salah satu lambang kebangsaan Indonesia adalah
bendera Merah Putih. Karena itu, bendera lain yang dikibarkan dalam niatnya
berpisah dari Indonesia dipastikan menerima hukuman. "Masyarakat juga harus
ikut undang-undang, jangan sampai kita bertabrakan karena melanggar
undang-undang," kata Wiranto.*

*Namun, ia menegaskan, penindakan tersebut bukanlah sikap pemerintah dalam
membatasi kebebasan berpendapat. "Nanti kalau ditindak, dibilang pemerintah
sewenang-wenang, tidak. Pemerintah selalu bertindak sesuai dengan
undang-undang dan hukum yang berlaku itu, saya jamin," ujar Wiranto
menegaskan.*

*Sebelumnya, Kepala Staf Presiden Moeldoko ikut angkat bicara soal
pengibaran bendera bintang kejora oleh puluhan mahasiswa saat berunjuk rasa
di seberang Istana Merdeka, Rabu (28/8). Moeldoko menyebutkan, pemerintah
tidak ingin emosional menanggapi peristiwa ini. Mantan panglima TNI ini
menilai, ada skenario yang sengaja 

Re: [GELORA45] Aparat Kita Sadis - Birokrasi Kita Ini Korup

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

Lho, ... dalam diskusi mestinya setiap orang bisa mengajukan argumentasi 
mempertahankan dan menjelaskan pendapat yg pernah diajukan! BUKAN lawan 
yg sudah ajukan masalah dibilang tidak mutu, ... Lalu, yang tidak 
bermutu siapa sesungguhnya??? Bukankah bung sendiri yang mengajukan 
hubungan Supply and Demand itu?


Tentu saya sekadar nguping saja perdebatan yang cukup menarik ini, ... 
apalagi sudah ada uraian bung Nesare yg cukup panjang dan jelas, 
terimakasih bung! Nah, sekarang coba dengan kemampuan bung sendiri yang 
juga ahli ekonomi, bung sanggah uraian bung Nesare itu. Dimana salahnya 
dan kalau seandainya benar, ... ya diakui saja dengan jantan!


Jadi tidak usah membodoh-bodohi orang lain sedang diri sendiri tidak 
lebih lanjut memberikan penjelasan, ...


Salam,

ChanCT


Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45] 於 30/8/2019 3:03 寫道:

omongan gak mutu!


---In GELORA45@yahoogroups.com,  wrote :

Jadi tulisan ente ini bener ndak “supply ada karena ada demand”??

Ayo cari diinternet yg banyak itu, kasih tahu kita semua dimilis ini 
gimana ceriteranya?


Wong ceritera aja gak bisa, apalagi mau ngomong teori dan ilmunya hehehehe

Nesare

*From:* GELORA45@yahoogroups.com 
*Sent:* Thursday, August 29, 2019 10:34 AM
*To:* GELORA45@yahoogroups.com; ChanCT 
*Subject:* Re: [GELORA45] Aparat Kita Sadis - Birokrasi Kita Ini Korup

Bung Chan, banyak tulisan/buku yg membahas hubungan Supply dan Demand. 
Anda google saja "Supply and Demand" atau "Supply and Demand 
relationship" akan muncul berbagai tulisan bermutu disertai grafik utk 
memudahkan pemahaman. Anda bisa cari berbagai bahasa juga ada baik 
mandarin ataupun Indonesia utk memudahkan bacanya. Kalau cuman ini yg 
anda tanyakan terus terang saya malas nulis panjang2.


On Wednesday, August 28, 2019, 09:26:33 PM PDT, ChanCT > wrote:


Tapi, bung Goei, ... JANGAN MALAS, dong! Saya kepingin tahu lebih 
lanjut ulasan bung gimana hubungan konkrit Supply - Demand, cukup menarik!


Jonathan Goeij jonathangoeij@...  [GELORA45] 
於 28/8/2019 22:33 寫道:


males ngeladenin orang tidak punya otak.

nanti kalau tulisannya sudah bermutu baru diladenin.

---In GELORA45@yahoogroups.com
, 
 wrote :

Uraian yg panjang dari orang tidak punya otak belum diuraikan
tapi sudah ente ultimatum sbg: tidak ada isinya.

Ane sudah salahkan pengetahuan ekonomi ente dgn kasih contoh
sederhana. Ane sudah salahkan bahwa supply bukan dan tidak
selalu diciptakan oleh demand. Mana uraian ente? Hehehehe.

Ayo uraikan gimana ceriteranya “supply ada karena ada demand”!!

Yang orang papua dikasih 17.7 juta bisa jadi pengusaha itu
dikesampingkan dulu lah krn ente sudah menyerah kan?

Moso 17.7 juta bisa bikin orang papua jadi entrepreneur
hehehehehe.. Kayak gampang aja jadi pengusaha itu.. Kan sudah
ane suruh kasih tu anak ente 17.7juta biar berusaha sana.
Ngapain ente susah2 les piano ke anaknya yg pasti sudah lebih
dari 17.7 juta. Eh ngomong2 mungkin anak ente gak mau jadi
pengusaha kali ya? Atau anak ente mau jadi separatist ngobok2
NKRI atau ente lagi mimpi utk menciptakan anak ente ngobok2
papua supaya lepas dari NKRI ya? Kalau ini motivasinya baru
masuk akal 17.7 juta yg ente investasikan ke piano lesson ke
anak ente itu ya.. Tetapi hati2 loh kalau anak ente menolak
menjadi tukang obok2 dan malahan berubah jadi cinta NKRI, ente
jangan marah ya apalagi bisa2 ente jantungan krn stress
mimpinya tidak terlaksana hehehehehe.

OON atau sontoloyo?!

Nesare

*From:*GELORA45@yahoogroups.com
 

*Sent:* Tuesday, August 27, 2019 2:34 PM
*To:* Yahoogroups 

*Subject:* RE: Fwd: Re: [GELORA45] Aparat Kita Sadis -
Birokrasi Kita Ini Korup

Uraian orang tidak punya otak.

Panjang tapi tidak ada isinya. Ngabisin waktu saja.

---In GELORA45@yahoogroups.com
, mailto:nesare1@...>> wrote :

Nah sekarang baru ngomong hehehehe.

Pake’ otak sebelum menulis. Wong belum ngomong sudah ngomong
orang laen tidak punya otak hehehehe.

Mari kita lihat pengetahuan ente ya:

1.Supply ada karena ada demand? Hehehehe. Ane tanya begini:
kalau petani nanam padi, emangnya padinya sudah ada yg beli?
Begitu juga pabrik sepatu produksi sepatu selalu ada yg beli?
Ayo jawab! Mari kita lihat rame2 pengetahuan jagoan ekonomi
ini. Pasti dia sudah tahu pernyataannya itu salah. Kalau
supply ada krn ada demand, ya gak akan ada barang produksi yg
gak akan terjual OON

2.Demand ada karena ada 

[GELORA45] Situasi Terkini di Jayapura, Jaringan Telepon dan Internet Masih Terganggu

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

Masih terganggu atau sengaja diganggukan?
https://www.suara.com/news/2019/08/30/060618/situasi-terkini-di-jayapura-jaringan-telepon-dan-internet-masih-terganggu

Situasi Terkini di Jayapura, Jaringan Telepon dan Internet Masih Terganggu
Bangun Santoso
Jum'at, 30 Agustus 2019 | 06:06 WIB
[image: Situasi Terkini di Jayapura, Jaringan Telepon dan Internet Masih
Terganggu]
Petugas kepolisian berjaga saat berlangsungnya aksi unjuk rasa di Jayapura,
Papua, Kamis (29/8/2019). [Antara Foto/Indrayadi TH/wpa/wsj]
Sejauh ini, komunikasi baru bisa dilakukan lewat pesan singkat atau SMS
yang sudah bisa dilakukan sejak Jumat pagi waktu Jayapura

https://www.suara.com/news/2019/08/30/060618/situasi-terkini-di-jayapura-jaringan-telepon-dan-internet-masih-terganggu



Suara.com - Kondisi terakhir di kota Jayapura
, Papua pada Jumat (30/8) pagi selepas
aksi unjuk rasa yang berujung rusuh dari Kamis (29/8) pagi hingga petang,
komunikasi menggunakan telepon seluler masih mengalami gangguan.

Dari pantauan Antara, sekitar pukul 06.30 WIT atau sekitar pukul 04.30 WIB,
panggilan ponsel ke luar ataupun masuk masih mengalami gangguan dengan
bentuk suara yang tidak bisa terdengar oleh lawan bicara.

Pun demikian dengan jaringan data seluler yang juga tidak bisa digunakan
untuk mengakses internet atau berhubungan melalui aplikasi chat.

Sejauh ini, komunikasi baru bisa dilakukan lewat pesan singkat (SMS) yang
sudah bisa dilakukan sejak Jumat pagi waktu Jayapura.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)
mengatakan memang terjadi gangguan layanan seluler di Jayapura dan
sekitarnya.

Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara menyebut gangguan
tersebut karena ada yang memotong kabel utama jaringan optik telekomunikasi.

"Yang terjadi di Jayapura, karena ada yang memotong kabel utama jaringan
optik Telkomsel yang mengakibatkan matinya seluruh jenis layanan seluler di
banyak lokasi di Jayapura," kata Rudiantara dalam keterangan yang diterima
di Jakarta, Kamis malam.

Rudiantara menegaskan bahwa gangguan telekomunikasi yang terjadi di
Jayapura dan sekitarnya, bukanlah karena kebijakan pemerintah. Sebab
kebijakan pemerintah hanya melakukan pembatasan layanan data.

"Kebijakan pemerintah hanya melakukan pembatasan atas layanan data (tidak
ada kebijakan black out) sementara layanan suara (menelepon/ditelepon)
serta SMS (mengirim/menerima) tetap difungsikan," ujar Rudiantara.

Saat ini, kata Rudiantara, pihak Telkomsel sedang berusaha memulihkan
jaringan telekomunikasi di kawasan tersebut dengan berbagai cara baik
perbaikan atau pengalihan lalu lintas (Traffic) komunikasi.

[GELORA45] Re: Fwd: Islamisasi di Papua

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

"Drang nach Osten"  made in NKRI.

[GELORA45] Anak-anak GKI Yasmin 11 Tahun Tumbuh dalam Diskriminasi

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

http://www.satuharapan.com/read-detail/read/anak-anak-gki-yasmin-11-tahun-tumbuh-dalam-diskriminasi



09:21 WIB | Kamis, 29 Agustus 2019
Anak-anak GKI Yasmin 11 Tahun Tumbuh dalam Diskriminasi

Ivan Kristiadi memegang fotonya pada 2012 lalu, saat dia bernyanyi di depan
gerejanya yang disegel. Kini Ivan berusia 19 tahun dan jadi mahasiswa
tingkat tiga. (Foto: Voaindonesia.com/Rio Tuasikal)


BOGOR, SATUHARAPAN.COM – Ivan Kristiadi, 19 tahun, memandang fotonya pada
2012, ketika dia masih siswa SD, bernyanyi di depan gerejanya yang disegel.

“Saya ngelihat ini kayak merinding gitu. Dari sekecil ini sampai detik ini
kayak (kasusnya) nggak berhenti-berhenti aja,” katanya saat ditemui
pertengahan Agustus lalu.

GKI Yasmin ditutup oleh Pemkot Bogor sejak 2008 atas desakan kelompok
tertentu. Saat itu Ivan menyanyikan *Gereja Tua* dan *Lilin-lilin Kecil*.
Dia mengisahkan pemahamannya ketika masih kecil.

“Ngertinya sih gara-gara banyak orang yang nggak suka aja. Jadi istilahnya
kita disegel sama Pemkot Bogor. Nggak tahu disegelnya kenapa, dibilangnya
karena IMB. Yang saya tahu, saya tuh anak kelas 6 SD, IMB itu izin
mendirikan bangunan,” katanya.

Pihak gereja sudah memenangkan kasus ini di Mahkamah Agung pada 2012, namun
Pemda belum membukanya. Lebih dari 7 tahun, jemaat GKI Yasmin memindahkan
ibadah ke seberang Istana Merdeka sambil menuntut hak-hak mereka.

Selama itu pula belasan anak Yasmin tumbuh besar tanpa gereja. Masa kecil
Ivan dihabiskan dengan ibadah di seberang Istana atau rumah warga. Ketika
remaja, ia bahkan melalui proses katekisasi dengan menumpang di gereja lain..

“Katekisasi adalah sebuah proses penting menuju proses pendewasaan diri dan
iman. Kalau gua nggak dewasa secara iman, nggak dewasa secara diri di GKI
ini dan nggak bisa, ya salah siapa? Salah pemerintah. Padahal, sudah ada
seluruh turunan-turunanya. Kenapa nggak dilaksanakan sih, susah banget
dilaksanakan?” katanya.

*Anak-Anak Yasmin Alami Diskriminasi Sejak Dini*

Kisah serupa dialami Matthew Edward alias Edo, 18 tahun, yang saat itu
masih siswa SD. Edo pernah dua kali menulis surat terbuka kepada Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), meminta pemerintah membuka gerejanya. Edo
tidak tumbuh seperti anak-anak Kristen pada umumnya, kata ibu Edo, Renata
Anggraeni.

 “Untuk usia dia, idealnya kan sebaiknya bahagia. Terus bisa menjalankan
ibadah dengan sehat dan normal. Tapi dia kan enggak. Dia diusir-usir,
didorong-dorong,” katanya.

Ketika usia 13 tahun, Edo pernah didorong oleh kelompok massa ketika
berusaha merayakan Natal di gerejanya. Saat itu, gerejanya dikepung
pengunjuk rasa, sementara Edo menggunakan handycam untuk merekam situasi.
Dia menjadi target kemarahan massa.

“Untuk hal-hal yang buat dia sedih, dia nggak pernah nangis. Tapi hari itu
dia nangis. Dia menangis di depan orang banyak. Itu sampai terguncang
sekali. Sampai harus didampingi, karena Edo sampai… aku baru sekali itu
lihat dia seperti itu. Habis itu dia jadi pendiam,” kata Renata ketika
ditemui pertengahan Agustus.

Seperti Ivan, Edo harus melewati proses katekisasi di gereja lain ketika
gerejanya sendiri terlunta-lunta.

*KPAI Prihatin dengan Anak-Anak Yasmin*

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan prihatin dengan
kondisi anak-anak GKI Yasmin. Komisioner KPAI bidang pendidikan, Retno
Listyarti, mengatakan anak-anak yang mengalami diskriminasi dapat terganggu
perkembangannya.

“Anak ini biasanya akan emosional, akan menjadi lebih terlihat murung atau
sedih. Bisa jadi untuk anak-anak tertentu sulit tidur, bermimpi buruk,
memiliki rasa kepercayaan diri yang rendah, atau bahkan ingin melukai diri
sendiri,” katanya kepada *VOA*, yanng dilansir *Voaindonesia.com*, pada
Rabu (28/8)

Penelitian Howard University tahun 2009 menunjukkan, diskriminasi bisa jadi
sumber trauma kronis yang berdampak negatif pada perkembangan mental dan
fisik anak.

Namun, yang paling terlihat dalam diri Ivan dan Edo adalah sikap apatis
terhadap pemerintah.

Tahun demi tahun berselang, kini keduanya telah jadi mahasiswa. Ivan
mengambil jurusan teknik sipil di sebuah universitas di Depok. Mahasiswa
tingkat tiga ini berharap bisa membantu renovasi gerejanya kelak.

“Makanya gue pengen ngambil sesuatu yang (berguna). Oke, teknik sipil,
mungkin. Bisa ngebangun mungkin nanti. Renovasi segala macem. Tapi gimana
mau ngebangun? Orang masih diginiin (disegel)” katanya.

Sementara Edo baru memulai statusnya sebagai mahasiswa jurusan hukum di
Bali. Pengalaman masa kecilnya telah membentuk cita-citanya.

“Sebenarnya nggak ingin jadi lawyer sih. Cuma kalau ditanya, seandainya
suatu saat jadi lawyer atau hakim atau gimana, ya akan berbuat sebisanya
memperjuangkan hak yang harusnya sudah didapatkan dari dulu,” kata Edo.

Harapan dan doa Edo bagi GKI Yasmin masih sama. “Ya, cepat-cepat beres. Apa
yang diperjuangkan akan didapatkan gitu lho. Entah cepat atau lambat, harus
dan pasti,” katanya.

Belum ada kepastian kapan GKI Yasmin akan dibuka. Satu yang pasti, kasus
ini telah berdampak besar 

[GELORA45] Ibu Kota Baru Bisa Bernasib Seperti Esemka

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

https://suaraislam.id/ibu-kota-baru-bisa-bernasib-seperti-esemka/


*Ibu Kota Baru Bisa Bernasib Seperti Esemka*

 28 Agustus 2019


*Jakarta (SI Online)* – Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, pemindahkan ibu
kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur kurang tepat, utamanya dari sisi
waktu. Sebab, menurut Fadli, kondisi ekonomi global saat ini sedang melemah
dan tidak ada tanda-tanda akan membaik dalam waktu dekat.

Ia khawatir pemindahan ibu kota hanya akan menjadi angan-angan besar Jokowi
tapi sulit untuk diwujudkan seperti halnya nasib mobil Esemka.

“Sekarang kita masih terseok-seok dan apalagi di situasi ekonomi global
seperti sekarang, menurut saya ini nanti nih presiden nanti ujungnya cuma
jadi angan-angan aja gitu, seperti Esemka, diomongin gak jadi,” kata Fadli
di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Tak hanya itu, Fadli mengatakan, bahwa pemindahan ibu kota tak bisa
dilakukan dengan serampangan. Tetapi memerlukan kajian yang matang dan
mendalam

Dia melanjutkan, memindahkan ibu kota ini bukan persoalan memindahkan
rumah, memindahkan satu dua properti, ini memindahkan termasuk memori
kolektif bangsa.

“Karena memori kolektif bangsa kita ini ada di Jakarta. Hari lahirnya
Pancasila, hari proklamasi, tempat proklamasi, Undang-Undang Dasar 45. Ini
hampir sebagian besar memori kolektif yang menyatukan bangsa ini ada di
Jakarta. Jadi menurut, saya masih perlu dikaji lagi,” terang Fadli.

Fadli pun menilai bahwa Jokowi terlalu tergesa-gesa soal pemindahan ibu
kota ini. Pasalnya, lazimnya pemindahan ibu kota memerlukan waktu yang
cukup lama.

“Saya baca statementnya diharapkan tahun 2023-2024 mungkin berharap ini
menjadi *legacy* di masa pemerintahannya. Jadi ada yang ditinggalkan, ada
yang dikenang gitu. Padahal menurut saya tidak semudah itu, rancangan
pemindahan Ibu kota itu bisa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Jadi tidak bisa
menurut saya sesederhana seperti orang mau memindahkan ibu kota-ibu kota
yang lain,” katanya.

sumber: teropongsenayan.com

[GELORA45] Pengamat Medsos Catat Kabar Pindah Ibu Kota Salip Isu Papua

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190829151824-192-425764/pengamat-medsos-catat-kabar-pindah-ibu-kota-salip-isu-papua
*Pengamat Medsos Catat Kabar Pindah Ibu Kota Salip Isu Papua*

CNN Indonesia | Kamis, 29/08/2019 15:25 WIB

Bagikan :

[image: Pengamat Medsos Catat Kabar Pindah Ibu Kota Salip Isu Papua]Pembangunan
akses masuk ibu kota baru di Kalimantan Timur. (Foto: ANTARA FOTO/Akbar
Nugroho Gumay)


Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat *media sosial
* dari Drone Emprit, Ismail
Fahmi memaparkan percakapan soal pemindahan ibu kota di *Twitter
*
mengalahkan isu *Papua
* yang sempat ramai menjadi
pembahasan netizen sejak Senin (26/8) lalu.

Merujuk pada data Drone Emprit, percakapan terkait Papua pada 26 Agustus
lalu menunjukkan angka 75.564 dan sehari setelahnya mengalami penurunan
hingga 48.832.

Sementara percakapan pindah ibu kota tanggal 26 Agustus sebesar 97.773 dan
terus naik hingga 107.284 pada 27 Agustus 2019.


"Kita lihat kondisi dalam dua hari ini, dari tanggal 27 Agustus sampai 28
Agustus 2019. Tren Papua yang sebelumnya tinggi sejak tanggal 26 Agustus
mulai kalah dibandingkan dengan isu ibu kota pindah," kata Ismail kepada
*CNNIndonesia.com*melalui pesan singkat, Kamis (29/8).
Lihat juga:

 Ibu Kota Baru, Aktivis Minta Bebaskan Lahan Jaga Hutan Bakau


Selain itu Ismail menilai bahwa baik masyarakat yang pro pemerintah maupun
opisisi telah terseret dengan isu pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Lalu dia juga menilai ada upaya dari pemerintah untuk membangun kontra
narasi melalui sekelompok orang yang menyebut diri mereka 'Pro NKRI'.

Sebab di dalam peta jaringan sosial Drone Emprit juga menunjukkan ada
beberapa kelompok yang bermain, yakni oposisi, pro pemerintah, dan Papua
Barat serta kelompok baru pro NKRI.

"Namun cluster ini sayangnya masih "ngerumpi", belum head-to-head berdialog
dengan cluster West Papua," ujar Ismail.
Lihat juga:

 YouTube Diduga Blokir Video asal Australia soal Isu Papua


Ismail pun membantah jika percakapan pemindahan ibu kota baru merupakan
bagian dari pemerintah dalam upaya pengalihan isu terhadap polemik yang
tengah terjadi di Papua dan Papua Barat.

"Tidak ada," pungkasnya.

Sebelumnya, presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) telah memastikan ibu
kota baru berada di Kalimantan Timur yakni Kabupaten Penajam Paser Utara
dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara menggantikan Jakarta. Jokowi
beralasan Kaltim dipilih karena pertimbangan strategis dan kebencanaan.

Selain itu Kaltim dipilih karena lokasi geografinya berada di tengah
kepulauan Indonesia. Jokowi menambahkan di Kalimantan Timur telah tersedia
lahan sekitar 180 ribu hektare.

[GELORA45] Re: KENAPA GAK ke BEIJING?

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

 
Kutipan artikel: "Minimal keturunan Beijing. Maksudnya? Yah.., pakai nanya 
lagi!"

Apakah maksud si penulis wong cino?Opini yg dilandasi rasisme.

On Thursday, August 29, 2019, 12:45:05 PM PDT, Lusi D.  
wrote:  
 
 Berikut sementara ulasan masalah tema pindah ibukota. 
Lusi: Yang dicukongi Podomoro?


1.-

IBU KOTA PINDAH ke KALIMANTAN, KENAPA GAK ke BEIJING?

Redaksi HARIANACEH
22/08/2019 - 19:43 WIB

Penulis: Tony Rosyid* 

KOK judulnya begitu? Ya, begitulah. Judul ini menggambarkan apatisme,
bahkan mewakili kekesalan begitu banyak warga negara terhadap program
pindah ibu kota. Pertama, ekonomi lagi morat marit kok mau pindah ibu
kota.

Tahunya ekonomi morat marit? Hutang negara terus membengkak. Aset-aset
BUMN sedang dipasarkan. Harga-harga naik dan subsidi mulai pada
dicabutin. Kurang data? Sementara pindah ibu kota tidak seperti
mindahin lemari. Butuh anggaran cukup besar. 486 triliun dana yang
harus tersedia untuk pindah ibu kota. Kabarnya 93,5 triliun dari APBN.
Sisanya? jual atau sewain apa kek. Ini bukan dana yang sedikit untuk
kondisi ekonomi bangsa seperti sekarang.

Kedua, kemana mau pindah? Kalimantan? Kalimantan mana? Tengah atau
Timur? Ini saja belum diputuskan. Ini menunjukkan belum ada kajian
wilayah yang serius dengan segala dampak dan risikonya. Kok sudah minta
ijin DPR? 

Ketiga, apa alasannya pindah? Jakarta macet? Banjir? Karena polusi?
Atau karena Jakarta dipimpin oleh Anies Baswedan, lawan politik dan tak
bisa diajak kompromi? Tidakkah Anies orang yang paling mudah diajak
kompromi? Yang penting rasional, tak ada aturan yang dilanggar dan tak
merugikan negara. Anies pasti bisa berkompromi. Kalau tiga syarat itu
tak terpenuhi, Anies sepertinya memang tipe gubernur yang tak pernah
mau buka pintu belakang.

Tidakkah kemacetan dan banjir Jakarta sudah berangsur-angsur mulai
berkurang saat ini? Kenapa tidak dibantu untuk semakin cepat lagi
mengatasi masalah-masalah itu? Kok malah pindah.

Teringat ketika Jokowi mau nyagub di DKI. Untuk mengatasi macet
sepertinya gak susah-susah amat, katanya. Ini namanya optimisme. Bagus
dan harus diapresiasi. Dan ketika jadi Gubernur DKI, Jokowi
berpandangan akan lebih mudah mengatasi macet dan banjir kalau jadi
presiden. Tuhan berbaik hati dan memberi peluang Jokowi jadi presiden.
Lah, setelah jadi presiden, kenapa ibu kota harus dipindah karena
alasan banjir, macet dan polusi pak? Tidakkah lebih mudah mengatasi itu
semua ketika jadi presiden? Ini pertanyaan awamnya.

Demi pemerataan. Bagus! Pertanyaannya: apa hubungan pemerataan dengan
pindah ibu kota? Bagaimana kalau masyarakat Papua protes: belum merata
buat kami karena ibu kota tidak di tempat kami. Demikian juga dengan
masyarakat Sumatera, Sulawesi dan Maluku.

Kalau semua pada protes, pindah ke Baijing saja. Nah, makin ngawur.
Tidak! Yang dimaksud Beijing itu terkait dengan orang-orangnya.
Kontraktornya dari Baijing, investornya dari Beijing, dan para
pekerjanya dari Beijing. Minimal keturunan Beijing. Maksudnya? Yah..,
pakai nanya lagi!

Ada kesan bahwa pemindahan ibu kota dipaksakan. Setidaknya itu dilihat
dari aspek substansialnya. Tapi, secara politis ini seperti menyelam
sambil minum air. Artinya, pemindahan ibu kota secara politis akan
sangat strategis. Pertama, sebagai pengalihan isu. Situasi politik yang
lagi tak menentu dan ekonomi yang sedang terus mengalami masalah, maka
isu pemindahan ibu kota akan jadi hiburan media dan medsos. Sedangkan
masalah ekonomi, hiruk pikuk rekonsiliasi dan transaksi struktur
kabinet untuk sementara terlupakan.

Kedua, pemindahan ibu kota akan jadi kebijakan mercusuar bagi Jokowi.
Suatu saat, Jokowi akan dikenang sepanjang masa sebagai “Bapak Pemindah
Ibu Kota.” Ini akan jadi sejarah. Karena mindahin Ibu Kota tergolong
kebijakan fundamental dan bahkan radikal.

Sejarah akan mencatat bahwa Indonesia pernah punya Ibu Kota di Jakarta.
Lalu pindah ke Kalimantan “di era Jokowi”. Sekali lagi “di era Jokowi”.
Sejarah ini akan diingat dan dikenang oleh anak bangsa di masa depan.
Dengan catatan, perpindahan ini jadi dan sukses. Jika gagal, masyarakat
akan memaklumi. Ah, itu mah biasa. Toh Jokowi selama ini juga sering
gagal. Mobil Esemka gagal, biasa aja. Banyak janji yang tak
terealisasi, biasa saja. Tak ada yang mengejutkan. Dan masyarakat
mamaklumi dan memaafkannya. Tetap memberi Jokowi kesempatan untuk jadi
presiden kedua kali. Ini bukti betapa masyarakat Indonesia adalah
pemaaf. Pemaaf atau lupa? Entahlah. Jangan bilang dungu. Awas! Itu
kata-kata yang gak bagus. Biar jadi hak paten Rocky Gerung saja. Jangan
ikut-ikutan. Gak elok.

Kalau ada yang khawatir bagaimana nasib gedung DPR-MPR yang ada di
Jakarta, gedung-gedung pemerintahan, istana, dan lain-lain, hemat saya
itu orang terlalu serius. Tinggal sewakan saja gedung-gedung itu,
beres! Buat studio film atau arena teater. Tidakkah selama ini banyak
anggota legislatif yang pandai bermain drama di gedung DPR? Cocok untuk
pentas teatrikal.

Ketiga, banyak pihak mengkaitkan perpindahan ini sebagai bagian 

[GELORA45] KENAPA GAK ke BEIJING?

['Lusi D.' lus...@rantar.de [GELORA45]]

Berikut sementara ulasan masalah tema pindah ibukota. 
Lusi: Yang dicukongi Podomoro?


1.-

IBU KOTA PINDAH ke KALIMANTAN, KENAPA GAK ke BEIJING?

Redaksi HARIANACEH
22/08/2019 - 19:43 WIB

Penulis: Tony Rosyid* 

KOK judulnya begitu? Ya, begitulah. Judul ini menggambarkan apatisme,
bahkan mewakili kekesalan begitu banyak warga negara terhadap program
pindah ibu kota. Pertama, ekonomi lagi morat marit kok mau pindah ibu
kota.

Tahunya ekonomi morat marit? Hutang negara terus membengkak. Aset-aset
BUMN sedang dipasarkan. Harga-harga naik dan subsidi mulai pada
dicabutin. Kurang data? Sementara pindah ibu kota tidak seperti
mindahin lemari. Butuh anggaran cukup besar. 486 triliun dana yang
harus tersedia untuk pindah ibu kota. Kabarnya 93,5 triliun dari APBN.
Sisanya? jual atau sewain apa kek. Ini bukan dana yang sedikit untuk
kondisi ekonomi bangsa seperti sekarang.

Kedua, kemana mau pindah? Kalimantan? Kalimantan mana? Tengah atau
Timur? Ini saja belum diputuskan. Ini menunjukkan belum ada kajian
wilayah yang serius dengan segala dampak dan risikonya. Kok sudah minta
ijin DPR? 

Ketiga, apa alasannya pindah? Jakarta macet? Banjir? Karena polusi?
Atau karena Jakarta dipimpin oleh Anies Baswedan, lawan politik dan tak
bisa diajak kompromi? Tidakkah Anies orang yang paling mudah diajak
kompromi? Yang penting rasional, tak ada aturan yang dilanggar dan tak
merugikan negara. Anies pasti bisa berkompromi. Kalau tiga syarat itu
tak terpenuhi, Anies sepertinya memang tipe gubernur yang tak pernah
mau buka pintu belakang.

Tidakkah kemacetan dan banjir Jakarta sudah berangsur-angsur mulai
berkurang saat ini? Kenapa tidak dibantu untuk semakin cepat lagi
mengatasi masalah-masalah itu? Kok malah pindah.

Teringat ketika Jokowi mau nyagub di DKI. Untuk mengatasi macet
sepertinya gak susah-susah amat, katanya. Ini namanya optimisme. Bagus
dan harus diapresiasi. Dan ketika jadi Gubernur DKI, Jokowi
berpandangan akan lebih mudah mengatasi macet dan banjir kalau jadi
presiden. Tuhan berbaik hati dan memberi peluang Jokowi jadi presiden.
Lah, setelah jadi presiden, kenapa ibu kota harus dipindah karena
alasan banjir, macet dan polusi pak? Tidakkah lebih mudah mengatasi itu
semua ketika jadi presiden? Ini pertanyaan awamnya.

Demi pemerataan. Bagus! Pertanyaannya: apa hubungan pemerataan dengan
pindah ibu kota? Bagaimana kalau masyarakat Papua protes: belum merata
buat kami karena ibu kota tidak di tempat kami. Demikian juga dengan
masyarakat Sumatera, Sulawesi dan Maluku.

Kalau semua pada protes, pindah ke Baijing saja. Nah, makin ngawur.
Tidak! Yang dimaksud Beijing itu terkait dengan orang-orangnya.
Kontraktornya dari Baijing, investornya dari Beijing, dan para
pekerjanya dari Beijing. Minimal keturunan Beijing. Maksudnya? Yah..,
pakai nanya lagi!

Ada kesan bahwa pemindahan ibu kota dipaksakan. Setidaknya itu dilihat
dari aspek substansialnya. Tapi, secara politis ini seperti menyelam
sambil minum air. Artinya, pemindahan ibu kota secara politis akan
sangat strategis. Pertama, sebagai pengalihan isu. Situasi politik yang
lagi tak menentu dan ekonomi yang sedang terus mengalami masalah, maka
isu pemindahan ibu kota akan jadi hiburan media dan medsos. Sedangkan
masalah ekonomi, hiruk pikuk rekonsiliasi dan transaksi struktur
kabinet untuk sementara terlupakan.

Kedua, pemindahan ibu kota akan jadi kebijakan mercusuar bagi Jokowi.
Suatu saat, Jokowi akan dikenang sepanjang masa sebagai “Bapak Pemindah
Ibu Kota.” Ini akan jadi sejarah. Karena mindahin Ibu Kota tergolong
kebijakan fundamental dan bahkan radikal.

Sejarah akan mencatat bahwa Indonesia pernah punya Ibu Kota di Jakarta.
Lalu pindah ke Kalimantan “di era Jokowi”. Sekali lagi “di era Jokowi”.
Sejarah ini akan diingat dan dikenang oleh anak bangsa di masa depan.
Dengan catatan, perpindahan ini jadi dan sukses. Jika gagal, masyarakat
akan memaklumi. Ah, itu mah biasa. Toh Jokowi selama ini juga sering
gagal. Mobil Esemka gagal, biasa aja. Banyak janji yang tak
terealisasi, biasa saja. Tak ada yang mengejutkan. Dan masyarakat
mamaklumi dan memaafkannya. Tetap memberi Jokowi kesempatan untuk jadi
presiden kedua kali. Ini bukti betapa masyarakat Indonesia adalah
pemaaf. Pemaaf atau lupa? Entahlah. Jangan bilang dungu. Awas! Itu
kata-kata yang gak bagus. Biar jadi hak paten Rocky Gerung saja. Jangan
ikut-ikutan. Gak elok.

Kalau ada yang khawatir bagaimana nasib gedung DPR-MPR yang ada di
Jakarta, gedung-gedung pemerintahan, istana, dan lain-lain, hemat saya
itu orang terlalu serius. Tinggal sewakan saja gedung-gedung itu,
beres! Buat studio film atau arena teater. Tidakkah selama ini banyak
anggota legislatif yang pandai bermain drama di gedung DPR? Cocok untuk
pentas teatrikal.

Ketiga, banyak pihak mengkaitkan perpindahan ini sebagai bagian dari
manuver untuk 2024. Maksudnya? Untuk mendegradasi Anies Baswedan yang
namanya sedang digaungkan rakyat menjadi presiden masa depan. Seolah
ingin mengesankan bahwa Anies gagal mengurus Ibu Kota. Karena itu, Ibu
Kota 

[GELORA45] Joe Biden Told a False War Story on Campaign Trail: Report

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

apakah mengidap dementia?

Joe Biden Told a False War Story on Campaign Trail: Report


| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
Joe Biden Told a False War Story on Campaign Trail: Report

“Biden got the time period, the location, the heroic act, the type of medal, 
the military branch and the rank of...
 |

 |

 |

RE: [GELORA45] Aparat Kita Sadis - Birokrasi Kita Ini Korup

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

omongan gak mutu!

---In GELORA45@yahoogroups.com,  wrote :


Jadi tulisan ente ini bener ndak “supply ada karena ada demand”??

Ayo cari diinternet yg banyak itu, kasih tahu kita semua dimilis ini gimana 
ceriteranya?

 

Wong ceritera aja gak bisa, apalagi mau ngomong teori dan ilmunya hehehehe

 

Nesare

 

 

 

From: GELORA45@yahoogroups.com  
Sent: Thursday, August 29, 2019 10:34 AM
To: GELORA45@yahoogroups.com; ChanCT 
Subject: Re: [GELORA45] Aparat Kita Sadis - Birokrasi Kita Ini Korup

 

 

Bung Chan, banyak tulisan/buku yg membahas hubungan Supply dan Demand. Anda 
google saja "Supply and Demand" atau "Supply and Demand relationship" akan 
muncul berbagai tulisan bermutu disertai grafik utk memudahkan pemahaman. Anda 
bisa cari berbagai bahasa juga ada baik mandarin ataupun Indonesia utk 
memudahkan bacanya. Kalau cuman ini yg anda tanyakan terus terang saya malas 
nulis panjang2.

 

 

On Wednesday, August 28, 2019, 09:26:33 PM PDT, ChanCT  wrote:

 

 

Tapi, bung Goei, ... JANGAN MALAS, dong! Saya kepingin tahu lebih lanjut ulasan 
bung gimana hubungan konkrit Supply - Demand, cukup menarik!

 

Jonathan Goeij jonathangoeij@... [GELORA45] 於 28/8/2019 22:33 寫道:



 

males ngeladenin orang tidak punya otak.

nanti kalau tulisannya sudah bermutu baru diladenin.

 

 

---In GELORA45@yahoogroups.com,  wrote :

Uraian yg panjang dari orang tidak punya otak belum diuraikan tapi sudah ente 
ultimatum sbg: tidak ada isinya.

 

Ane sudah salahkan pengetahuan ekonomi ente dgn kasih contoh sederhana. Ane 
sudah salahkan bahwa supply bukan dan tidak selalu diciptakan oleh demand. Mana 
uraian ente? Hehehehe.

Ayo uraikan gimana ceriteranya “supply ada karena ada demand”!!

 

Yang orang papua dikasih 17.7 juta bisa jadi pengusaha itu dikesampingkan dulu 
lah krn ente sudah menyerah kan?

 

Moso 17.7 juta bisa bikin orang papua jadi entrepreneur hehehehehe.. Kayak 
gampang aja jadi pengusaha itu. Kan sudah ane suruh kasih tu anak ente 17.7juta 
biar berusaha sana. Ngapain ente susah2 les piano ke anaknya yg pasti sudah 
lebih dari 17.7 juta. Eh ngomong2 mungkin anak ente gak mau jadi pengusaha kali 
ya? Atau anak ente mau jadi separatist ngobok2 NKRI atau ente lagi mimpi utk 
menciptakan anak ente ngobok2 papua supaya lepas dari NKRI ya? Kalau ini 
motivasinya baru masuk akal 17.7 juta yg ente investasikan ke piano lesson ke 
anak ente itu ya. Tetapi hati2 loh kalau anak ente menolak menjadi tukang obok2 
dan malahan berubah jadi cinta NKRI, ente jangan marah ya apalagi bisa2 ente 
jantungan krn stress mimpinya tidak terlaksana hehehehehe.

 

OON atau sontoloyo?!

 

Nesare

 

 

From: GELORA45@yahoogroups.com  
Sent: Tuesday, August 27, 2019 2:34 PM
To: Yahoogroups 
Subject: RE: Fwd: Re: [GELORA45] Aparat Kita Sadis - Birokrasi Kita Ini Korup

 

 

Uraian orang tidak punya otak.

Panjang tapi tidak ada isinya. Ngabisin waktu saja.

 

 

---In GELORA45@yahoogroups.com,  wrote :

Nah sekarang baru ngomong hehehehe.

Pake’ otak sebelum menulis. Wong belum ngomong sudah ngomong orang laen tidak 
punya otak hehehehe.

 

Mari kita lihat pengetahuan ente ya:

1.  Supply ada karena ada demand? Hehehehe. Ane tanya begini: kalau petani 
nanam padi, emangnya padinya sudah ada yg beli? Begitu juga pabrik sepatu 
produksi sepatu selalu ada yg beli? Ayo jawab! Mari kita lihat rame2 
pengetahuan jagoan ekonomi ini. Pasti dia sudah tahu pernyataannya itu salah. 
Kalau supply ada krn ada demand, ya gak akan ada barang produksi yg gak akan 
terjual OON

2.  Demand ada karena ada daya beli? Hehehehe. Bisa gak orang kaya yg punya 
daya beli gak beli apa2? Jawabannya sudah tahu kan? Hehehehee bahwa ada daya 
beli pun, belum tentu ada demand. Koq bisa mengsakralkan demand dgn daya beli? 
Orang gak ngerti ekonomi baru ngomong begini tahu?! Moso orang yg gak punya 
duit/daya beli gak boleh meminta sesuatu/demand? Hehehehe. Emangya anak ente yg 
miskin/gak ada day

(Message over 64 KB, truncated)

[GELORA45] Mengembalikan Masa Depan Hong Kong yang,Cerah dan Damai

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://mediaindonesia.com/read/detail/256277-mengembalikan-masa-depan-hong-kong-yang-cerah-dan-damai

*Jumat 30 Agustus 2019, 01:20 WIB *


 /*Mengembalikan Masa Depan Hong Kong yang
 */


 /*Cerah dan Damai*/

*Xiao Qian Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia | Opini 
*
 
 
 


Mengembalikan Masa Depan Hong Kong yang Cerah dan Damai 
 



/AFP/
Opini

HUBUNGAN perdagangan dan kontak masyarakat antara Hong Kong dan 
Indonesia terbilang sangat erat. Jumlah warga Indonesia yang bekerja di 
Hong Kong saat ini mencapai 1,5 juta orang. Karena itu, situasi terkini 
di Daerah Administratif Khusus Hong Kong, Tiongkok, turut menjadi 
perhatian publik Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya ingin 
menyampaikan sejumlah pandangan terkait dengan masalah ini.


Sejak Juni lalu, sejumlah aksi unjuk rasa merebak di berbagai penjuru 
Hong Kong terkait dengan rancangan amendemen Undang-Undang Buronan 
Pelanggar Hukum dan Bantuan Hukum Timbal Balik Kasus Pidana. Setelah 
mempertimbangkan masukan semua pihak untuk memulihkan ketenangan 
masyarakat sesegera mungkin, Pemerintah Daerah Khusus Administrasi Hong 
Kong telah menghentikan semua pekerjaan terkait dengan penyusunan RUU 
ini. Namun, kelompok oposisi Hong Kong dan sejumlah kekuatan radikal 
tetap meneruskan berbagai aksi radikal mereka dengan dalih 'menolak RUU 
ekstradisi'. Segelintir demonstran radikal, bahkan menyerang polisi 
dengan menggunakan senjata mematikan, seperti bom asap, bom molotov, dan 
panah. Ada pula yang mengepung dan menyerang kantor penghubung 
pemerintah pusat Tiongkok di Hong Kong sambil meneriakkan, "Hong Kong 
merdeka", sekaligus melecehkan bendera nasional, lambang negara, dan 
lambang daerah Hong Kong. Semua aksi itu tentunya sudah berada di luar 
batas kebebasan berkumpul, berdemonstrasi, dan berekspresi. Aksi-aksi 
ini sudah merupakan tindak pidana kerusuhan yang sangat serius, yang 
menginjak-injak penegakan hukum dan ketertiban sosial di Hong Kong, 
serta membahayakan keselamatan jiwa warga Hong Kong. Aksi-aksi ini juga 
merupakan tantangan serius bagi stabilitas kemakmuran Hong Kong, serta 
mengancam prinsip dasar 'satu negara, dua sistem'.


Kekuatan anti-Tiongkok dan pengacau Hong Kong ialah dalang utama. Dalam 
situasi kacau ini, yang berdiri lantang di panggung terdepan ialah oknum 
perusuh radikal, sedangkan massa di belakang mereka ialah warga biasa 
Hong Kong yang telah termakan isu atau dalam keadaan terpaksa. Namun, 
yang berada di belakang layar, yang menghasut dan mendukung oknum 
perusuh radikal itu ialah kekuatan anti-Tiongkok dan pengacau Hong Kong 
yang berada di dalam maupun di luar Hong Kong. Mereka secara 
terang-terangan mendukung oknum perusuh radikal, serta memberikan 
bantuan berupa koordinasi, panduan, dan pendanaan secara terbuka maupun 
rahasia. Mereka berusaha mengobarkan pemikiran sesat, seperti 
ketidakpatuhan luas masyarakat sipil atau hanya kekerasan yang bisa 
menyelesaikan masalah. Mereka mendorong oknum radikal untuk melakukan 
gerakan nonkooperatif dan melancarkan 'tekanan ekstrem' demi menyeret 
seluruh masyarakat Hong Kong dalam pusaran kekacauan politik dan konflik 
sosial.


Mantan Kepala Eksekutif Hong Kong, Tung Chee-Hwa, secara terus terang 
telah menyatakan bahwa biang keladi di balik layar dari semua badai 
politik ini ialah sejumlah kekuatan yang memusuhi kemajuan Tiongkok. 
Tujuan dari kekuatan ini, lanjut Tung Chee-Hwa, yang kini menjabat 
sebagai wakil ketua konferensi konsultatif politik rakyat nasional ialah 
untuk menjadikan Hong Kong sebagai medan perang permainan internasional 
untuk melawan kekuasaan pemerintah pusat Tiongkok dan menghambat 
strategi Tiongkok. Dalam hal ini, AS dan sebagian negara Barat telah 
menggunakan 'standar ganda'. Mereka tidak mengecam aksi kerusuhan 
ekstrem yang dilakukan kelompok radikal itu, malah mengutus pejabat 
tinggi mereka untuk menemui para tokoh pentolan aksi anti-Tiongkok dan 
pengacau Hong Kong.


Konsul Jenderal AS di Hong Kong bahkan terang-terangan berkontak dengan 
pimpinan organisasi 'Hong Kong merdeka'. Semua tindakan ini merupakan 
intervensi brutal terhadap urusan dalam negeri Tiongkok, juga merupakan 
pelanggaran nyata terhadap prinsip dasar hukum internasional dan 
hubungan internasional.


Hong Kong merupakan bagian dari Tiongkok sehingga urusan Hong Kong 
sepenuhnya merupakan urusan dalam negeri Tiongkok. Pemerintah Tiongkok 
menentang keras segala campur tangan yang dilakukan negara, organisasi, 
dan individu mana pun dan dengan cara 

[GELORA45] Ingin target tercapai, Anies ganti Dirut Dharmajaya

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://www.antaranews.com/berita/1036230/ingin-target-tercapai-anies-ganti-dirut-dharmajaya


 Ingin target tercapai, Anies ganti Dirut


 Dharmajaya

Kamis, 29 Agustus 2019 23:13 WIB

Arsip: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan sambutan pada 
pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta 
periode 2019-2024 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2019). 
Sebanyak 106 orang dilantik menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. ANTARA 
FOTO/Dhemas Reviyanto/pras.


Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengganti 
Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah (PD) Dharma Jaya Johan Romadhon 
oleh Raditya Endra Budiman setelah setahun menjabat.


Saat ditemui di Balaikota Jakarta, Kamis, Anies mengatakan pergantian 
nakhoda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta tersebut sebagai 
penyegaran dengan keinginan realisasi target yang lebih cepat.


"Penyegaran. Kita ingin target-target tercapai lebih cepat," kata Anies 
Baswedan.


Dengan pergantian tersebut, Anies berharap target-target yang ditetapkan 
oleh Pemprov DKI Jakarta bisa tercapai bahkan lebih cepat.


"Kami berharap dengan adanya pimpinan baru nanti, bisa tercapai 
targetnya," ujar Anies menambahkan.


*Baca juga: Dharma Jaya catat peningkatan penjualan hewan kurban 



Baca juga: Dinas KPKP gandeng Dharma Jaya untuk pemotongan hewan kurban 



Baca juga: Dharma Jaya targetkan penguasaan pasar daging sapi lima 
persen 
*


Dari informasi yang beredar, pergantian Dirut PD Dharma Jaya itu sudah 
terjadi sejak tanggal 13 Agustus 2019. Namun belum bisa dipastikan apa 
alasan pergantian tersebut.


Johan Romadhon telah menjabat sebagai Dirut PD Dharma Jaya sejak 23 Mei 
2018 lalu, menggantikan pimpinan sebelumnya, Marina Ratna Dwi 
Kusumajati, yang mengundurkan diri.


Pada tahun 2018 lalu, PD Dharma Jaya menyumbangkan pendapatan bagi DKI 
Jakarta sebesar Rp2,251 miliar atau 110 persen dari target pendapatan 
senilai Rp2,033 miliar. Namun angka tersebut bukanlah hasil kinerja pada 
tahun 2018, namun hasil dari tahun sebelumnya (2017).


Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

[GELORA45] Timor-Leste police arrest 46 West Papuan solidarity protesters

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

https://asiapacificreport.nz/2019/08/28/timor-leste-police-arrest-46-west-papuan-solidarity-protesters/



Timor-Leste police arrest 46 West Papuan solidarity protesters

By *Pacific Media Watch*
 -

August 28, 2019



West
Papuan protesters ... solidarity in Timor-Leste which celebrates 20 years
of independence from Indonesia on Friday. Image: Papua News

*By Domingos Gomes in Dili*

Timor-Leste national police (PNTL) have arrested 46 students at a West
Papua independence solidarity protest in Dili, amid accusations the group
failed to get permission to hold their demonstration in public.

The Dili protest, which moved from the Government Palace to the Indonesian
Embassy in Farol last Thursday afternoon, was part of an international West
Papua solidarity protests that have swept across across Indonesia and West
Papua over the past two weeks.

The protesters are calling for independence from Indonesia for the people
of West Papua.

*READ MORE:* East Timor-style referendum possible for Papua, says *Jakarta
Post* editor


Police made the arrests for failing to have permission to hold the protest,
obstructing traffic and breaches of the peace.

Those arrested were from the Progressive Student Movement (KEP), including
39 men and seven women.



A spokesperson for KEP, Adriano da Costa, said they made the demonstration
to show that Timorese youth were in solidarity with the people of West
Papua.

Costa said it was important West Papuans knew that Timor-Leste stood with
them in their struggle for independence, as the people of Papua had done
for Timor-Leste’s own fight to be a sovereign nation.

Police told the *Independente* that people have a “right to express
themselves” but they must get permission from the police to hold
demonstrations in public.

“As long as they meet all these requirements, PNTL is ready to carry out
security, but because KEP did not fulfil this requirement the PNTL is
boycotting their activities,” Armando Monteiro, the Commander of National
Police in Dili, said.

Monteiro confirmed that protest organisers had met with PNTL and submitted
a letter of request to conduct the protest, but that their demand had been
rejected for “legal” reasons.

He said submissions to hold public protests must be made at least five days
before the proposed day of action.

*Domingos Gomes is a reporter with the Independente newspaper in Dili.*

[GELORA45] Cina Rotasi Militer ke Hong Kong

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://dunia.tempo.co/read/1241810/cina-rotasi-militer-ke-hong-kong/full=ok


 Cina Rotasi Militer ke Hong Kong

Reporter:


   Non Koresponden

Editor:


   Suci Sekarwati

Kamis, 29 Agustus 2019 21:38 WIB
Pasukan paramiliter Cina berlatih di perbatasan Hong Kong. Reuters 



Pasukan paramiliter Cina berlatih di perbatasan Hong Kong. Reuters

*TEMPO.CO*, *Jakarta* - Cina pada Kamis, 29 Agustus 2019, melakukan 
rotasi pasukan militernya (PLA) ke Hong Kong 
 menyusul rencana dilakukannya unjuk 
rasa yang menuntut Beijing memberikan demokrasi penuh pada Hong Kong. 
Unjuk rasa di Hong Kong sekarang sudah berjalan selama tiga bulan, yang 
kadang berujung pada unjuk rasa.


Media milik Beijing mewartakan pergerakan pasukan militer itu bagian 
dari rutinitas. Sedangkan diplomat dari kawasan Asia dan Barat melihat 
pergerakan pasukan itu memang sudah diperkirakan. Hanya saja, jika itu 
sebuah rutinitas maka waktunya bertepatan dengan ketegangan yang sedang 
terjadi di Hong Kong, sebuah wilayah yang dikembalikan ke Cina pada 1997.


Xinhua dalam pemberitaannya menulis militer Cina akan membuat kontribusi 
besar untuk menjaga kemakmuran dan stabilitas Hong Kong. Dituliskan pula 
militer Cina telah merampungkan rotasi pasukan di wilayah udara, darat 
dan laut. Sejumlah gambar dan rekaman video dipublikasi Xinhua dan 
People’s Daily yang memperlihatkan pasukan militer bergerak ke Hong Kong 
sebelum fajar.


Dikutip dari reuters.com, Kamis, 29 Agustus 2019, truk-truk penuh dengan 
pasukan bergerak ke Hong Kong dalam hitungan jam sehingga menimbulkan 
pertanyaan peran apa yang akan mereka lakukan. Pasukan militer Cina 
sering melakukan latihan militer namun jarang sekali mereka keluar dari 
pangkalan.


Saksi mata mengatakan mereka telah melihat aktivitas yang lebih sering 
di pangkalan militer Shek Kong dan sekitarnya dalam beberapa bulan 
terakhir. Sebelumnya,  Cina telah dikecam oleh demonstran dan dituding 
oleh Amerika Serikat serta Inggris telah melakukan intervensi pada 
hubungan luar negeri Hong Kong.


Beijing telah mengirimkan peringatan akan pengerahan kekuatan militer 
jika memungkinkan terkait unjuk rasa Hong Kong masih belum berhenti. 
Pada Agustus 2019, ratusan militer Cina melakukan latihan militer di 
sebuah stadium olahraga di Shenzhen,  sebuah wilayah yang berbatasan 
dengan Hong Kong .

[GELORA45] Cina Mau Gelar Parade Militer Terbesar, Pamer Senjata Tercanggih

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://dunia.tempo.co/read/1241616/cina-mau-gelar-parade-militer-terbesar-pamer-senjata-tercanggih/full=ok


 Cina Mau Gelar Parade Militer Terbesar, Pamer


 Senjata Tercanggih

Reporter:


   Tempo.co

Editor:


   Budi Riza

Kamis, 29 Agustus 2019 17:31 WIB
Kendaraan militer terparkir di halaman stadion Shenzhen Bay Sports 
Center di Shenzhen, Cina, Jumat, 16 Agustus 2019. Ratusan kendaran 
militer sudah terlihat sejak awal pekan ini. REUTERS/Thomas Peter 



Kendaraan militer terparkir di halaman stadion Shenzhen Bay Sports 
Center di Shenzhen, Cina, Jumat, 16 Agustus 2019. Ratusan kendaran 
militer sudah terlihat sejak awal pekan ini. REUTERS/Thomas Peter


*TEMPO.CO*, *Beijing* – Pemerintah Cina 
 
akan menggelar parade militer besar-besaran untuk menunjukkan 
kecanggihan teknologi militernya pada peringatan Hari Proklamasi pada 1 
Oktober 2019.


Ini akan digelar di tengah suasana tegang antara Amerika dan Cina, yang 
terlibat perang dagang.


Beijing dan Washington juga saling berebut pengaruh di Laut Cina Selatan 
lewat pengerahan kapal perang moderen. Pada saat yang sama, eskalasi di 
Hong Kong terus terjadi menolak intervensi Cina.


“Kami harus mengatakan parade militer ini tidak akan menargetkan negara 
manapun atau distrik dan insiden spesifik manapun,” kata Jenderal Cai 
Zhijun, anggota jajaran Jenderal Militer Cina, dalam jumpa pers di 
Beijing pada Kamis, 29 Agustus 2019 seperti dilansir Channel News Asia.


Cai mengatakan ukuran besar parade militer ini bukan merupakan bentuk 
agresi. Militer Cina berkomitmen menjaga perdamaian dunia dan stabilitas 
regional.


“Namun, kami akan menunjukkan sejumlah senjata canggih untuk pertama 
kalinya,” kata dia.


Menurut Wang Xiaohui, eksekutif wakil menteri Bidang Publisitas dari 
Komite Sentral Partai Komunis Cina, Presiden Xi Jinping juga akan 
memberikan pidato penting kepada rakyat.


Acara peringatan ini juga akan diramaikan dengan pemberian penghargaan, 
kembang api, koin dan prangko suvenir, dan pemutaran film dokumentari 
resmi serta permainan musik.


Cina pernah menggelar parade militer besar-besaran untuk menandai 
berakhirnya Perang Dunia II dan perayaan 60 tahun RRC. Tapi, Cai 
mengatakan parade militer ini akan jauh lebih besar.


Pada 2015, ribuan pasukan berjalan mars dalam formasi rapi melewati 
Lapangan Tiannanmen di Beijing. Ini diikuti barisan tank dan rudal 
dengan 70 tembakan salvo serta 200 pesawat tempur melintas di udara.


Peringatan HUT Cina 
 
ke 70 ini menjadi momen yang berat bagi Xi Jinping ditengah perang 
dagang dengan AS dan kerusuhan massal di Hong Kong yang terus berlanjut.

[GELORA45] Jokowi: Tindak Tegas Pelaku Kerusuhan di Jayapura

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*Apakah Jokowi telah mengutuk rasisme terhadap warga Papua? Jika tidak
dikutuk, karena  para penghina warga Papua adalah para pendukungnya?*

http://www.sinarharapan.co/hukum/read/7593/jokowi__tindak_tegas_pelaku_kerusuhan_di_jayapura


*Jokowi: Tindak Tegas Pelaku Kerusuhan di Jayapura*

Kamis , 29 Agustus 2019 | 20:40


AKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan penindakan tegas
kepada siapapun yang melakukan tindakan anarkis dan rasialis dalam
kerusuhan yang terjadi di Papua, khususnya Jayapura. Perintah tersebut
sudah disampaikan di hadapan Menkopolhukam, Kapolri dan Panglima TNI.

"Untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang melanggar hukum. dan
pelaku tindakan anarkis serta rasialis," kata Jokowi dalam keterangan yang
disampaikan melalui akun YouTube Sekretariat Negara, Kamis (29/8/2019)
malam.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga kembali mengingatkan tentang
komitmen pemerintah dalam memajukan papua baik di bidang fisik, maupun
sumber daya manusia (SDM)."Agar kita semuanya utamanya khususnya mama mama
pace mace, anak-anak Papua semua bisa lebih maju dan sejahtera," Jokowi
menegaskan.

[GELORA45] Demo di Jayapura Ricuh, Massa Bakar,Kantor Telkom

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://inet.detik.com/telecommunication/d-4685840/demo-di-jayapura-ricuh-massa-bakar-kantor-

telkom?tag_from=wp_beritautama

Kamis, 29 Agu 2019 17:00 WIB


 Demo di Jayapura Ricuh, Massa Bakar


 Kantor Telkom

Agus Tri Haryanto - detikInet
Share *0* 
 
Tweet *0* 
 
Share *0* 
 
208 komentar 
 

Ilustrasi massa demo di Jayapura. Foto: Antara Foto/Gusti Tanati 
Ilustrasi massa demo di Jayapura. Foto: Antara Foto/Gusti Tanati
*Jakarta* - Situasi di Papua  masih 
belum kondusif. Kantor Telkom  
Indonesia yang berada di Jayapura, Papua, dilaporkan dibakar oleh massa 
yang tengah berunjuk rasa.


Mendapati informasi tersebut 
, 
*detikINET* mencoba mengkonfirmasi kebenarannya dengan menghubungi pihak 
Telkomsel, mengingat di sana juga ada GraPARI yang turut jadi amukan massa.


"Infonya kantor Telkom yang dibakar. Di situ ada GraPARI 
 juga. Tadi dapat kabar dari tim yang 
di Makassar," ujar Manager Media Relation Telkomsel Singue Kilatmaka, 
Kamis (29/8/2019).



*Baca juga: *Kenapa Pemerintah Blokir Internet Papua, Bukan Medsos? 





Akibat dari kejadian ini, seperti yang disampaikan oleh Singue, 
pelayanan ditutup untuk sementara. "Sudah proses pengamanan," kata 
Singue ketika ditanya mengenai kondisi para pegawainya di sana.


Diberitakan sebelumnya, Kericuhan terjadi dalam aksi massa di Jayapura, 
Papua. Massa dilaporkan membakar mobil dan melempari perkantoran dengan 
batu.



*Baca juga: *Akses Internet Papua Masih Diblokir, Ini Alasan Kominfo 





Dikutip dari Antara, massa sedang bergerak menuju kantor gubernur di 
kawasan Dok 2, Jayapura. Dari laporan Antara di lokasi, kantor Pos 
terbakar. Massa juga membakar mobil di jalan serta melempari gedung 
pertokoan dan perkantoran.


Kodam XVII/Cenderawasih menyiapkan pasukan sebanyak dua satuan setingkat 
kompi (SSK) untuk membantu polisi untuk mengamankan situasi Jayapura. 
Massa berdemonstrasi terkait kasus rasisme.


"Kodam menyiagakan dua SSK untuk diperbantukan ke Polda," kata Kapendam 
XVII/Cenderawasih Letkol CPL Eko Daryanto kepada Antara di Jayapura.



*(agt/krs)
*





**

[GELORA45] Pengamat Medsos Catat Kabar Pindah Ibu Kota Salip Isu Papua

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190829151824-192-425764/pengamat-medsos-catat-kabar-pindah-ibu-kota-salip-isu-papua
*Pengamat Medsos Catat Kabar Pindah Ibu Kota Salip Isu Papua*

CNN Indonesia | Kamis, 29/08/2019 15:25 WIB

Bagikan :

[image: Pengamat Medsos Catat Kabar Pindah Ibu Kota Salip Isu Papua]Pembangunan
akses masuk ibu kota baru di Kalimantan Timur. (Foto: ANTARA FOTO/Akbar
Nugroho Gumay)


Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat *media sosial
* dari Drone Emprit, Ismail
Fahmi memaparkan percakapan soal pemindahan ibu kota di *Twitter
*
mengalahkan isu *Papua
* yang sempat ramai menjadi
pembahasan netizen sejak Senin (26/8) lalu.

Merujuk pada data Drone Emprit, percakapan terkait Papua pada 26 Agustus
lalu menunjukkan angka 75.564 dan sehari setelahnya mengalami penurunan
hingga 48.832.

Sementara percakapan pindah ibu kota tanggal 26 Agustus sebesar 97.773 dan
terus naik hingga 107.284 pada 27 Agustus 2019.


"Kita lihat kondisi dalam dua hari ini, dari tanggal 27 Agustus sampai 28
Agustus 2019. Tren Papua yang sebelumnya tinggi sejak tanggal 26 Agustus
mulai kalah dibandingkan dengan isu ibu kota pindah," kata Ismail kepada
*CNNIndonesia.com*melalui pesan singkat, Kamis (29/8).
Lihat juga:

 Ibu Kota Baru, Aktivis Minta Bebaskan Lahan Jaga Hutan Bakau


Selain itu Ismail menilai bahwa baik masyarakat yang pro pemerintah maupun
opisisi telah terseret dengan isu pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Lalu dia juga menilai ada upaya dari pemerintah untuk membangun kontra
narasi melalui sekelompok orang yang menyebut diri mereka 'Pro NKRI'.

Sebab di dalam peta jaringan sosial Drone Emprit juga menunjukkan ada
beberapa kelompok yang bermain, yakni oposisi, pro pemerintah, dan Papua
Barat serta kelompok baru pro NKRI.

"Namun cluster ini sayangnya masih "ngerumpi", belum head-to-head berdialog
dengan cluster West Papua," ujar Ismail.
Lihat juga:

 YouTube Diduga Blokir Video asal Australia soal Isu Papua


Ismail pun membantah jika percakapan pemindahan ibu kota baru merupakan
bagian dari pemerintah dalam upaya pengalihan isu terhadap polemik yang
tengah terjadi di Papua dan Papua Barat.

"Tidak ada," pungkasnya.

Sebelumnya, presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) telah memastikan ibu
kota baru berada di Kalimantan Timur yakni Kabupaten Penajam Paser Utara
dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara menggantikan Jakarta. Jokowi
beralasan Kaltim dipilih karena pertimbangan strategis dan kebencanaan.

Selain itu Kaltim dipilih karena lokasi geografinya berada di tengah
kepulauan Indonesia. Jokowi menambahkan di Kalimantan Timur telah tersedia
lahan sekitar 180 ribu hektare.

[GELORA45] Re: Fwd: Islamisasi di Papua

[b...@yahoo.com [GELORA45]]

Islaminisasi atau Kristenisasi atau isasi agama lain adalah akan membuat 
kesengsaraan orang Papua. Mereka jangan diganggu dgn kepercayaan dan cara 
kehidupan mereka. Biarkan mereka bahagia dgn perkembangan mereka tanpa pengaruh 
dari luar.

Re: [GELORA45] Kapolri Minta Usut Pengibaran Bintang Kejora Seberang Istana

[ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]]

Semakin menarik. Semakin terbuka. 
Orang jalan-jalan mengenakan / membawa simbol atau atribut Komunis, Islam 
maupun kibarkan Benang Raja, langsung dicap radikal, teroris, anti-Pancasila, 
bahkan dikejar-kejar sampai ke lobang semut. Sementara yang demonstrasi 
kibarkan Bintang Kejora sembari teriak-teriak "Merdeka!" di depan istana, 
dibiarkan. Otoritas keamanan cuma bilang, "ada yang menunggangi."
Supaya jelas dan bukan sekedar menambah seru, ya dibuka saja blak-blakan, 
silakan tangkap koalisi jenderal, tokoh, dan pengusaha yang memelihara / 
mengendalikan OPM. Jokowi dengan kewenangan sebagai presiden harus dukung penuh 
aparat keamanan dan segera perintahkan penangkapan! 
--- ilmesengero@... wrote:
       

 
Click situs untuk melihat video





https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190829113721-12-425673/kapolri-minta-usut-pengibaran-bintang-kejora-seberang-istana

KapolriMinta Usut Pengibaran Bintang Kejora Seberang Istana

CNN Indonesia | Kamis, 29/08/2019 12:18WIB

Bagikan :    

Aksidemo masyarakat dan mahasiswa Papua di seberang Istana Negaradisertai 
pengibaran bendera Bintang Kejora. (CNN Indonesia/Joko PanjiSasongko).
 

 
Jakarta, CNN Indonesia -- Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan pihaknya 
bakal mengusut dan memproses pengibaran bendera Bintang Kejora di depan Istana 
Negara, Jakarta. Untuk itu, Tito memerintahkan Kapolda Metro Jaya, Inspektur 
Jenderal Gatot Eddy Pramono untuk menangani insiden tersebut. 

Dalam aksi Papua yang digelar Rabu (29/8) kemarin selain menuntut referendum 
pembebasan Papua, mereka juga secara terang-terangan mengibarkan bendera 
Bintang Kejora di depan Istana Negara, tepatnya di dekat kawasan Monas, Jakarta 
Pusat. 

Tito menyebut hukum harus ditegakkan sesuai dengan aturan yang berlaku terkait 
pengibaran bendera tersebut. Maka dia pun meminta Irjen Gatot menangani hal 
tersebut.


"Peristiwa pengibaran bendera di Jakarta saya sudah perintahkan Kapolda 
tangani. Tegakkan hukum sesuai apa adanya kita harus hormati hukum," kata Tito 
di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (29/8). 
  
|  
Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
  |

  

 
 
|  
Lihat juga:
 
 Moeldoko: Bintang Kejora di Seberang Istana untuk Provokasi
  |

 
Dalam kesempatan itu, Tito juga menjelaskan pihaknya sudah mengirim sebanyak 
300 pasukan anggota Polri menuju Deiyai dan Paniai, Papua. Hal ini dilakukan 
untuk mengamankan daerah setelah terjadi kerusuhan yang menyebabkan tewasnya 
anggota TNI dan pihak penyerang. 

"Kita sudah kirim pasukan. Kalau tidak salah 300 orang menuju Deiyai dan 
Paniai," kata Tito.

Tak hanya dua daerah itu, Tito juga mengirim anak buahnya ke Jayapura untuk 
menjaga situasi dan kondisi di ibu kota Papua itu. 

"Saya berharap peristiwa seperti ini tidak terulang lagi. Hukum kita tegakkan, 
yang salah akan kita proses," katanya.



#yiv6581820944 #yiv6581820944 -- #yiv6581820944ygrp-mkp {border:1px solid 
#d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv6581820944 
#yiv6581820944ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv6581820944 
#yiv6581820944ygrp-mkp #yiv6581820944hd 
{color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 
0;}#yiv6581820944 #yiv6581820944ygrp-mkp #yiv6581820944ads 
{margin-bottom:10px;}#yiv6581820944 #yiv6581820944ygrp-mkp .yiv6581820944ad 
{padding:0 0;}#yiv6581820944 #yiv6581820944ygrp-mkp .yiv6581820944ad p 
{margin:0;}#yiv6581820944 #yiv6581820944ygrp-mkp .yiv6581820944ad a 
{color:#ff;text-decoration:none;}#yiv6581820944 #yiv6581820944ygrp-sponsor 
#yiv6581820944ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv6581820944 
#yiv6581820944ygrp-sponsor #yiv6581820944ygrp-lc #yiv6581820944hd {margin:10px 
0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv6581820944 
#yiv6581820944ygrp-sponsor #yiv6581820944ygrp-lc .yiv6581820944ad 
{margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv6581820944 #yiv6581820944actions 
{font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv6581820944 
#yiv6581820944activity 
{background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv6581820944
 #yiv6581820944activity span {font-weight:700;}#yiv6581820944 
#yiv6581820944activity span:first-child 
{text-transform:uppercase;}#yiv6581820944 #yiv6581820944activity span a 
{color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv6581820944 #yiv6581820944activity span 
span {color:#ff7900;}#yiv6581820944 #yiv6581820944activity span 
.yiv6581820944underline {text-decoration:underline;}#yiv6581820944 
.yiv6581820944attach 
{clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px 
0;width:400px;}#yiv6581820944 .yiv6581820944attach div a 
{text-decoration:none;}#yiv6581820944 .yiv6581820944attach img 
{border:none;padding-right:5px;}#yiv6581820944 .yiv6581820944attach label 
{display:block;margin-bottom:5px;}#yiv6581820944 .yiv6581820944attach label a 
{text-decoration:none;}#yiv6581820944 blockquote {margin:0 0 0 
4px;}#yiv6581820944 .yiv6581820944bold 

Re: [GELORA45] Pindah Ibukota Mengabdi Konglomerasi

[ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]]

Beberapa hari sebelum Jokowi mengumumkan lokasi, iklan tsb. masih memakai kata 
"kandidat"; kandidat ibukota negara. Setelah pengumuman, kata "kandidat" sudah 
tidak diperlukan lagi. 
Bagaimana pengembang bisa tahu lokasi proyeknya adalah kandidat ibukota baru? 
Dapat wangsit? Atau betul ada mandataris pengembang? Hehehh..
--- lusi_d@... wrote:

Goodbye Jakarta | Gerak Cepat Agung Podomoro

RABU, 28 AGUSTUS 2019 | 09:09 WIB

Sehari setelah pengumuman lokasi ibukota baru, raksasa properti Agung
Podomoro langsung pasang iklan dengan kalimat "Investasi Terbaik di Ibu
Kota Negara Baru"

MoeslimChoice | 
Para pengembang tak ingin kehilangan momentum
pemindahan ibu kota untuk mendongkrak penjualan.

Sehari setelah lokasi ibu kota baru diumumkan, pengembang langsung
mempromosikan properti mereka di Kalimantan Timur.

Hal itu seperti yang dilakukan raksasa properti, PT Agung Podomoro
 Land Tbk. Agung Podomoro bergerak cepat memasang iklan di salah
 satu harian nasional untuk memasarkan hunian yang mereka bangun,
 yaitu Superblock Borneo Bay City.

Direktur Agung Podomoro Land, Paul Christian Ariyanto, mengaku sengaja
memasang iklan properti tersebut.

"Iya, kami memasang iklan properti proyek Borneo Bay City. Properti
tersebut berada di Kalimantan Timur," ujarnya, ketika dihubungi
wartawan, Selasa (27/8/2019).

Kendati demikian, dia menyebut perusahaan sudah lama memasarkan proyek
tersebut. Hunian tersebut juga sudah dibangun sejak 2013.

"Proyek Borneo Bay City sudah kita iklankan sejak 2014. Kami bangun
hunian di sana karena Kalimantan Timur memiliki imbal hasil bisnis yang
menjanjikan," katanya.

Dalam iklan yang dipasang, Agung Podomoro menawarkan hunian dengan
harga Rp 700 juta yang disertai dengan kalimat "Investasi Terbaik di
Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur".

Selain itu, Agung Podomoro mencoba memikat konsumen dengan mencantumkan
keterangan bahwa waktu tempuh dari properti mereka yang terletak di
Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan, hanya 20 menit ke Kabupaten
Penajam Paser Utara yang merupakan calon ibu kota baru.

Paul mengatakan, perusahaan sebelumnya tidak pernah mengetahui rencana
pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Menurut dia, Agung Podomoro membangun hunian di kawasan tersebut karena
memperkirakan Kalimantan Timur akan menjadi kota metropolitan.

"Kita bikin studi sudah lama di sana. Kalimantan, khususnya Balikpapan,
akan jadi kota maju seperti Makassar yang jadi pusat metropolitan di
Sulawesi," ungkapnya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan tak
pernah membocorkan informasi lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur
kepada para pengembang.

“Kami tidak memberitahukan. REI (Persatuan Perusahaan Realestate
Indonesia) berinisiatif sendiri (membangun),” kata Direktur Rumah Umum
dan Komersial Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian
PUPR, Yusuf Hariagung, saat dikonfirmasi, kemarin.

Terkait detail penyusunan pengembangan hunian di kawasan calon ibu kota
baru, pihaknya belum dapat buka suara.

Seperti diketahui, untuk tahap awal, pemerintah akan melakukan
pembangunan ibu kota baru di lahan seluas 3.000 hektare.

Spekulan

Pemerintah yakin, aksi spekulan tanah dapat dibendung. Sebab, dari 180
ribu hektare lahan calon ibu kota baru yang tersedia, sebanyak 90
persennya dikuasai negara.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil, menyampaikan, 90
persen lahan yang tersedia dari 180 ribu hektare berstatus hutan
tanaman industri (HTI) yang dipegang izinnya oleh perusahaan.

Rencananya, izin perusahaan-perusahaan tersebut akan dibekukan
 (alias tak dapat diperpanjang kembali) seiring dengan dibangunnya
 ibu kota baru.

“Itu nanti wewenangnya KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan),” ujar Sofyan di kantor Kementerian ATR, Jakarta, Selasa
(27/8/2019).

Sebanyak 10 persen lahan yang direncanakan sebagai kawasan ibu kota
dimungkinkan berstatus lahan masyarakat dan lainnya. Menurut dia,
pemerintah masih melakukan identifikasi terkait hal itu.

Sofyan menambahkan, pemerintah akan meminimalkan pembebasan lahan dan
segera melakukan pembekuan izin untuk menekan aksi spekulan.

Sebagai catatan, dari 180 ribu hektare lahan yang disediakan untuk ibu
kota baru, sebanyak 40 ribu hektare akan digunakan sebagai kawasan
pembangunan ibu kota di tahap awal.

“Untuk yang 10 persen juga kita freeze dulu supaya enggak ada aksi
spekulan,” ujarnya. [yhr]

  
#yiv7159858483 #yiv7159858483 -- #yiv7159858483ygrp-mkp {border:1px solid 
#d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv7159858483 
#yiv7159858483ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv7159858483 
#yiv7159858483ygrp-mkp #yiv7159858483hd 
{color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 
0;}#yiv7159858483 #yiv7159858483ygrp-mkp #yiv7159858483ads 
{margin-bottom:10px;}#yiv7159858483 #yiv7159858483ygrp-mkp .yiv7159858483ad 
{padding:0 0;}#yiv7159858483 #yiv7159858483ygrp-mkp .yiv7159858483ad p 
{margin:0;}#yiv7159858483 #yiv7159858483ygrp-mkp 

[GELORA45] Fwd: Islamisasi di Papua

[kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]]

-- Forwarded message -
Date: Kam, 29 Agu 2019 pukul 18.20
Subject: Islamisasi di Papua

*Laporan: Islamisasi di Papua Semakin Mengkhawatirkan*

Jumat, 27 April 2018

Kota Jayapura sekarang memiliki lebih dari 80 masjid dan musala, yang
dibangun di dalam atau di dekat pasar lokal, daerah pemukiman dan kantor
pemerintah. Distrik Sentani memiliki 24 masjid sementara Kabupaten Jayapura
memiliki 52 masjid. Dari perspektif psikologi agama, kehadiran yang
menjamur ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mencoba dan meminggirkan
keyakinan agama orang lain, kata Pastor Bahang. Papua memiliki populasi
sekitar 3,6 juta orang, dimana 61,3 persen beragama Protestan, 21 persen
beragama Katolik dan 17,4 persen beragama Islam.
read more
http://www.satuharapan.com/read-detail/read/laporan-islamisasi-di-papua-semakin-mengkhawatirkan
https://www.ucanews.com/news/christians-in-papua-fear-growing-islamization/82118

Re: [GELORA45] Kantor Majelis Rakyat Papua di Jayapura Dibakar Massa Pedemo

[ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]]

Akhirnya.., Setelah sepuluh hari berkobar di beberapa kota Papua-barat, 
akhirnya api bertransmigrasi ke provinsi Papua. Tidak kepalang tanggung, Gedung 
MRP (Majelis Rakyat Papua) di Jayapura dibumihanguskan. 
Hebat. Siapa yang berkepentingan membakar Kantor Dewan Adat di Fakfak, membakar 
Gedung DPRD Papua-barat di Manokwari, dan membakar Gedung MRP di Jayapura? 
Mahasiswa!? Orang Papua!? 
Siapa yang berkepentingan jatuhnya korban jiwa? Orang Papua!? Mahasiswa!? 
Yang bener aje.
--- ilmesengero@... wrote:
       

 
Untuk melihat laporan video, clicksitus ddibawah ini:





https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190829143024-20-425734/kantor-majelis-rakyat-papua-di-jayapura-dibakar-massa-pedemo




KantorMajelis Rakyat Papua di Jayapura Dibakar Massa Pedemo

CNN Indonesia | Kamis, 29/08/2019 14:42WIB

Bagikan :    

Fotoilustrasi. (CNN Indonesia/Hugo Simbolon)
 

 
 
Jakarta, CNN Indonesia -- Gedung Majelis Rakyat Papua (MRP) di Kotaraja, 
Jayapura, Kamis (29/8) dibakar massa pengunjuk rasa. Tak ada korban dalam 
insiden ini.

"Memang benar kantor MRP dibakar, Kamis (29/8) sekitar pukul 14.00 WIT oleh 
para pendemo," kata anggota MRP Tony Wanggai seperti dikutip dari Antara, Kamis 
(29/8).
 
|  
Lihat juga:
 
 Kapolri Minta Usut Pengibaran Bintang Kejora Seberang Istana
  |

 
Tony mengatakan, saat ini seluruh anggota MRP sedang berada di luar Papua 
karena sedang melakukan kunjungan kerja.


Kunjungan anggota MRP dibagi empat tim, yakni ke Makassar, Denpasar, 
Yogyakarta, dan Manado untuk melihat langsung kondisi mahasiswa asal Papua yang 
sedang kuliah.

Selain memantau mahasiswa Papua, anggota MRP juga bertemu dengan Forum 
Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk meminta jaminan keamanan bagi 
mahasiswa asal Papua serta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan 
rasisme dan persekusi. 
 
|  
Lihat juga:
 
 Kapolri Ungkap Ada Perampasan Senjata Saat Rusuh Deiyai Papua
  |

 
Sementara itu situasi Kota Jayapura dan sekitarnya nampak mencekam, aktivitas 
masyarakat lumpuh total. Para pendemo yang berjumlah ribuan orang melakukan 
aksi perusakan dan pembakaran di sepanjang jalan yang dilewati. Bahkan jaringan 
telepon saat ini sudah tidak bisa lagi digunakan.

Belum ada pernyataan resmi dari kepolisian terkait aksi pembakaran gedung MRP 
tersebut.



#yiv8542982020 -- #yiv8542982020ygrp-mkp {border:1px solid 
#d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv8542982020 
#yiv8542982020ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv8542982020 
#yiv8542982020ygrp-mkp #yiv8542982020hd 
{color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 
0;}#yiv8542982020 #yiv8542982020ygrp-mkp #yiv8542982020ads 
{margin-bottom:10px;}#yiv8542982020 #yiv8542982020ygrp-mkp .yiv8542982020ad 
{padding:0 0;}#yiv8542982020 #yiv8542982020ygrp-mkp .yiv8542982020ad p 
{margin:0;}#yiv8542982020 #yiv8542982020ygrp-mkp .yiv8542982020ad a 
{color:#ff;text-decoration:none;}#yiv8542982020 #yiv8542982020ygrp-sponsor 
#yiv8542982020ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv8542982020 
#yiv8542982020ygrp-sponsor #yiv8542982020ygrp-lc #yiv8542982020hd {margin:10px 
0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv8542982020 
#yiv8542982020ygrp-sponsor #yiv8542982020ygrp-lc .yiv8542982020ad 
{margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv8542982020 #yiv8542982020actions 
{font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv8542982020 
#yiv8542982020activity 
{background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv8542982020
 #yiv8542982020activity span {font-weight:700;}#yiv8542982020 
#yiv8542982020activity span:first-child 
{text-transform:uppercase;}#yiv8542982020 #yiv8542982020activity span a 
{color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv8542982020 #yiv8542982020activity span 
span {color:#ff7900;}#yiv8542982020 #yiv8542982020activity span 
.yiv8542982020underline {text-decoration:underline;}#yiv8542982020 
.yiv8542982020attach 
{clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px 
0;width:400px;}#yiv8542982020 .yiv8542982020attach div a 
{text-decoration:none;}#yiv8542982020 .yiv8542982020attach img 
{border:none;padding-right:5px;}#yiv8542982020 .yiv8542982020attach label 
{display:block;margin-bottom:5px;}#yiv8542982020 .yiv8542982020attach label a 
{text-decoration:none;}#yiv8542982020 blockquote {margin:0 0 0 
4px;}#yiv8542982020 .yiv8542982020bold 
{font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv8542982020 
.yiv8542982020bold a {text-decoration:none;}#yiv8542982020 dd.yiv8542982020last 
p a {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv8542982020 dd.yiv8542982020last p 
span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv8542982020 
dd.yiv8542982020last p span.yiv8542982020yshortcuts 
{margin-right:0;}#yiv8542982020 div.yiv8542982020attach-table div div a 
{text-decoration:none;}#yiv8542982020 div.yiv8542982020attach-table 
{width:400px;}#yiv8542982020 div.yiv8542982020file-title a, #yiv8542982020 
div.yiv8542982020file-title 

Re: [GELORA45] Wawancara Khusus Soal Amandemen, Jokowi: Saya Mandataris Rakyat

[ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]]

Semoga KPK paham. 
--- ilmesengero@... wrote:
       

Perlu diingat dan agar tidak keliru bahwa dalam sistem masyarkat feodal, suara 
raja adalah suara sang Mahaberkuasa. Jadi jangan dianggap enteng!
On Thu, Aug 29, 2019 at 5:29 AM jonathangoeij@... wrote:


--- ajegilelu@... wrote :
Kemarin sih ada yang bilang mental feodal pangkal begal.
--- jonathangoeij@... wrote:
Saya kira maksud Jokowi dirinya pemegang kekuasaan tertinggi sebagai mandataris 
rakyat.
Sabda Pandito Ratu.
#yiv3271382931 #yiv3271382931 -- #yiv3271382931ygrp-mkp {border:1px solid 
#d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv3271382931 
#yiv3271382931ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv3271382931 
#yiv3271382931ygrp-mkp #yiv3271382931hd 
{color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 
0;}#yiv3271382931 #yiv3271382931ygrp-mkp #yiv3271382931ads 
{margin-bottom:10px;}#yiv3271382931 #yiv3271382931ygrp-mkp .yiv3271382931ad 
{padding:0 0;}#yiv3271382931 #yiv3271382931ygrp-mkp .yiv3271382931ad p 
{margin:0;}#yiv3271382931 #yiv3271382931ygrp-mkp .yiv3271382931ad a 
{color:#ff;text-decoration:none;}#yiv3271382931 #yiv3271382931ygrp-sponsor 
#yiv3271382931ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv3271382931 
#yiv3271382931ygrp-sponsor #yiv3271382931ygrp-lc #yiv3271382931hd {margin:10px 
0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv3271382931 
#yiv3271382931ygrp-sponsor #yiv3271382931ygrp-lc .yiv3271382931ad 
{margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv3271382931 #yiv3271382931actions 
{font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv3271382931 
#yiv3271382931activity 
{background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv3271382931
 #yiv3271382931activity span {font-weight:700;}#yiv3271382931 
#yiv3271382931activity span:first-child 
{text-transform:uppercase;}#yiv3271382931 #yiv3271382931activity span a 
{color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv3271382931 #yiv3271382931activity span 
span {color:#ff7900;}#yiv3271382931 #yiv3271382931activity span 
.yiv3271382931underline {text-decoration:underline;}#yiv3271382931 
.yiv3271382931attach 
{clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px 
0;width:400px;}#yiv3271382931 .yiv3271382931attach div a 
{text-decoration:none;}#yiv3271382931 .yiv3271382931attach img 
{border:none;padding-right:5px;}#yiv3271382931 .yiv3271382931attach label 
{display:block;margin-bottom:5px;}#yiv3271382931 .yiv3271382931attach label a 
{text-decoration:none;}#yiv3271382931 blockquote {margin:0 0 0 
4px;}#yiv3271382931 .yiv3271382931bold 
{font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv3271382931 
.yiv3271382931bold a {text-decoration:none;}#yiv3271382931 dd.yiv3271382931last 
p a {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv3271382931 dd.yiv3271382931last p 
span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv3271382931 
dd.yiv3271382931last p span.yiv3271382931yshortcuts 
{margin-right:0;}#yiv3271382931 div.yiv3271382931attach-table div div a 
{text-decoration:none;}#yiv3271382931 div.yiv3271382931attach-table 
{width:400px;}#yiv3271382931 div.yiv3271382931file-title a, #yiv3271382931 
div.yiv3271382931file-title a:active, #yiv3271382931 
div.yiv3271382931file-title a:hover, #yiv3271382931 div.yiv3271382931file-title 
a:visited {text-decoration:none;}#yiv3271382931 div.yiv3271382931photo-title a, 
#yiv3271382931 div.yiv3271382931photo-title a:active, #yiv3271382931 
div.yiv3271382931photo-title a:hover, #yiv3271382931 
div.yiv3271382931photo-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv3271382931 
div#yiv3271382931ygrp-mlmsg #yiv3271382931ygrp-msg p a 
span.yiv3271382931yshortcuts 
{font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;}#yiv3271382931 
.yiv3271382931green {color:#628c2a;}#yiv3271382931 .yiv3271382931MsoNormal 
{margin:0 0 0 0;}#yiv3271382931 o {font-size:0;}#yiv3271382931 
#yiv3271382931photos div {float:left;width:72px;}#yiv3271382931 
#yiv3271382931photos div div {border:1px solid 
#66;min-height:62px;overflow:hidden;width:62px;}#yiv3271382931 
#yiv3271382931photos div label 
{color:#66;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;}#yiv3271382931
 #yiv3271382931reco-category {font-size:77%;}#yiv3271382931 
#yiv3271382931reco-desc {font-size:77%;}#yiv3271382931 .yiv3271382931replbq 
{margin:4px;}#yiv3271382931 #yiv3271382931ygrp-actbar div a:first-child 
{margin-right:2px;padding-right:5px;}#yiv3271382931 #yiv3271382931ygrp-mlmsg 
{font-size:13px;font-family:Arial, helvetica, clean, sans-serif;}#yiv3271382931 
#yiv3271382931ygrp-mlmsg table {font-size:inherit;font:100%;}#yiv3271382931 
#yiv3271382931ygrp-mlmsg select, #yiv3271382931 input, #yiv3271382931 textarea 
{font:99% Arial, Helvetica, clean, sans-serif;}#yiv3271382931 
#yiv3271382931ygrp-mlmsg pre, #yiv3271382931 code {font:115% 
monospace;}#yiv3271382931 #yiv3271382931ygrp-mlmsg * 
{line-height:1.22em;}#yiv3271382931 #yiv3271382931ygrp-mlmsg #yiv3271382931logo 

Re: [GELORA45] Demo Rusuh, PLN Putus Aliran Listrik se-Jayapura

[kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]]

Abu Nawas omong besar, bhwa dia bisa melihat dalam gelap.
Tetangganya bertanya, mengapa semalam dia jalan bawa lentera.
Abu Nawas tidak kehilangan akal menjawab, ya supaya dia tidak ditabrak
tetangganya...

Pada tanggal Kam, 29 Agu 2019 pukul 11.56 Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com
[GELORA45]  menulis:

>
>
>
> Jangan khawatir, ”monyet-monyet” bisa melihat tanpa listrik!
>
>
>
> https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190829151824-192-425764/pengamat-medsos-catat-kabar-pindah-ibu-kota-salip-isu-papua
>
>
> Demo Rusuh, PLN Putus Aliran Listrik se-Jayapura
>
> *Antara*, CNN Indonesia | Kamis, 29/08/2019 16:23 WIB
>
> Bagikan :
>
> [image: Demo Rusuh, PLN Putus Aliran Listrik se-Jayapura]Ilustrasi
> demonstrasi masyarakat Papua. (CNN Indonesia/Safir Makki)
>
> Jakarta, CNN Indonesia -- Kerusuhan di Jayapura membuat Perusahaan Listrik
> Negara (*PLN *) memutus
> aliran listrik di sejumlah bangunan vital Kota *Jayapura
> *, Papua, Kamis (29/8).
>
> Juru Bicara PT PLN Unit Wilayah Papua dan Papua Barat Septian Pudjiyanto
> mengatakan pihaknya memang memadamkan listrik se-Kota Jayapura untuk
> mengamankan wilayah lainnya.
>
> "Untuk saat ini wilayah Kota Jayapura dipadamkan karena kabel ada yang
> terbakar seperti di Kantor Telkomsel dan lainnya," katanya seperi dikutip
> *Antara. *
>
>
> Menurut Septian, pemadaman ini harus dilakukan agar tidak terjadi hal-hal
> yang tidak diinginkan sehingga kondisi dapat segera kondusif.
> Lihat juga:
>
>  Demo di Jayapura Mencekam, Aktivitas Masyarakat Lumpuh
> 
>
> Dari pantauan di lapangan, massa pengunjuk rasa tersebar ke beberapa titik
> setelah dipukul mundur oleh aparat keamanan menggunakan gas air mata.
>
> Aparat keamanan dengan seragam lengkap menggunakan tameng dan penutup
> kepala masih mengamankan bangunan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang
> hendak diduduki oleh massa pengunjuk rasa.
>
> Sekitar 1.000-an massa menduduki daerah Lampu Merah Abepura, ada yang
> membawa bendera motif bintang hitam berlatar merah. Di depan Kantor Samsat
> Papua nampak sejumlah ban bekas motor atau mobil dibakar oleh sejumlah
> warga.
>
> Pertokoan dan perkantoran tutup sejak pukul 12.30 WIT. termasuk Mal
> Jayapura yang merupakan pusat perbelanjaan terbesar di Jayapura. Saga dan
> Mega Abepura tutup, Kantor Distrik Abepura dan BPS Kota Jayapura serta
> Kanwil Kantor Pos Maluku dan Papua juga tutup. Begitu juga, sejumlah kafe
> dan hotel.
> Lihat juga:
>
>  Massa Rusuh di Jayapura, Petugas Tembakkan Gas Air Mata
> 
>
> Yulika, salah satu pengunjung Grand Abe Hotel mengaku terjebak dan tidak
> bisa kembali ke rumahnya karena demo yang mulai terlihat anarkis.
>
> "Kaca Grand Abe Hotel dilempar massa," ungkapnya lewat sambungan telepon
> seluler.
>
> Amuk massa juga mengakibatkan mobil dinas milik Dandim Jayapura, Letkol
> Inf Johanes Parinusa dibakar.
>
> "Saat melintas untuk memantau demo tiba-tiba dirusak pendemo yang saat itu
> sedang bentrok dengan polisi," kata Letkol Parinusa.
> Lihat juga:
>
>  Kantor Majelis Rakyat Papua di Jayapura Dibakar Massa Pedemo
> 
>
>
> *(ain)*
>
>
>
>
>
> 
>

[GELORA45] Of course Andrew Yang is beating Beto; he's a vastly superior candidate

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

Of course Andrew Yang is beating Beto; he's a vastly superior candidate


| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
Of course Andrew Yang is beating Beto; he's a vastly superior candidate

CNN editor-at-large Chris Cillizza might be the last person in America to see 
it. He's shocked that the failed s...
 |

 |

 |



by Tiana Lowe | August 28, 2019 04:54 PM
CNN editor-at-large Chris Cillizza might be the last person in America to see 
it. He's shocked that the failed senatorial candidate with nothing but a dopey 
grin and a DWI has tanked in the polls.
Yes, really. Andrew Yang has triple the support of Beto O'Rourke in this poll.
Who could have imagined THAT at the start of this year 
https://t.co/t6TT2MFMDg
— Chris Cillizza (@CillizzaCNN) August 28, 2019
Interesting. You mean to say that the self-made millionaire entrepreneur 
running on a concise, relevant economic platform is beating the trust fund 
son-in-law who sounds uncannily like Butthead from the old MTV cartoon? Could 
not have seen that one coming, Chris.
Beto's always been an empty suit, but in 2018, he was an empty suit running 
solely against a polarizing incumbent Republican in an election characterized 
by groundbreaking Democratic turnout. Now he's running against a bevy of 
candidates more experienced, more charismatic, more diligent, more intelligent, 
and unquestionably better looking, who all have fewer DWIs in their history. 
(The whole discount RFK schtick pales in comparison to the telegenic visages of 
Tulsi Gabbard or Kamala Harris.)
By contrast, Yang has differentiated himself from the field by putting forward 
an affirmative and cogent agenda focused on the economy and automation. You 
don't have to agree with his solution to understand its appeal.
Yang understands that a Democrat can't get back the 80,000 voters in the Rust 
Belt that won the Electoral College, or the millions who flipped to vote GOP in 
2016, by simply disparaging as racists people who are motivated by job losses 
and diminished economic opportunities. Even the most ardent libertarians 
opposed to Yang's universal basic income proposal at least have to appreciate 
that it's a solution to our current economic shifts more thoughtful than 
punishing job creators with $15-per-hour minimum wages or exorbitantly taxing 
the rich for free gender-studies degrees.
If voters want an ideologically undefined Democrat who hits the right 
intersectional notes, they have no reason to pick Beto. They already have the 
far more qualified Harris or Cory Booker. Outside of the Beltway bubble, Beto 
was always just a privileged sad boy, waxing poetic in the pages of Vanity Fair 
and the New York Times about the trials and tribulations of slumming it in a 
Williamsburg walk-up like every other 20-something in Brooklyn. Why choose the 
mediocre white dude going through a public midlife crisis when you have 
senators who earned their place?
In contrast, Yang has carved out an intellectually interesting and unoccupied 
space in the primary. His campaign is as self-made as his career. He deserves 
every poll increasingly demonstrating that.

RE: [GELORA45] Aparat Kita Sadis - Birokrasi Kita Ini Korup

['nesare' nesa...@yahoo.com [GELORA45]]

Jadi tulisan ente ini bener ndak “supply ada karena ada demand”??

Ayo cari diinternet yg banyak itu, kasih tahu kita semua dimilis ini gimana 
ceriteranya?

 

Wong ceritera aja gak bisa, apalagi mau ngomong teori dan ilmunya hehehehe

 

Nesare

 

 

 

From: GELORA45@yahoogroups.com  
Sent: Thursday, August 29, 2019 10:34 AM
To: GELORA45@yahoogroups.com; ChanCT 
Subject: Re: [GELORA45] Aparat Kita Sadis - Birokrasi Kita Ini Korup

 

  

Bung Chan, banyak tulisan/buku yg membahas hubungan Supply dan Demand. Anda 
google saja "Supply and Demand" atau "Supply and Demand relationship" akan 
muncul berbagai tulisan bermutu disertai grafik utk memudahkan pemahaman. Anda 
bisa cari berbagai bahasa juga ada baik mandarin ataupun Indonesia utk 
memudahkan bacanya. Kalau cuman ini yg anda tanyakan terus terang saya malas 
nulis panjang2.

 

 

On Wednesday, August 28, 2019, 09:26:33 PM PDT, ChanCT mailto:sa...@netvigator.com> > wrote: 

 

 

Tapi, bung Goei, ... JANGAN MALAS, dong! Saya kepingin tahu lebih lanjut ulasan 
bung gimana hubungan konkrit Supply - Demand, cukup menarik!

 

Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com   
[GELORA45] 於 28/8/2019 22:33 寫道:

  

males ngeladenin orang tidak punya otak.

nanti kalau tulisannya sudah bermutu baru diladenin.

 

 

---In GELORA45@yahoogroups.com  ,  
  wrote :

Uraian yg panjang dari orang tidak punya otak belum diuraikan tapi sudah ente 
ultimatum sbg: tidak ada isinya.

 

Ane sudah salahkan pengetahuan ekonomi ente dgn kasih contoh sederhana. Ane 
sudah salahkan bahwa supply bukan dan tidak selalu diciptakan oleh demand. Mana 
uraian ente? Hehehehe.

Ayo uraikan gimana ceriteranya “supply ada karena ada demand”!!

 

Yang orang papua dikasih 17.7 juta bisa jadi pengusaha itu dikesampingkan dulu 
lah krn ente sudah menyerah kan?

 

Moso 17.7 juta bisa bikin orang papua jadi entrepreneur hehehehehe.. Kayak 
gampang aja jadi pengusaha itu. Kan sudah ane suruh kasih tu anak ente 17.7juta 
biar berusaha sana. Ngapain ente susah2 les piano ke anaknya yg pasti sudah 
lebih dari 17.7 juta. Eh ngomong2 mungkin anak ente gak mau jadi pengusaha kali 
ya? Atau anak ente mau jadi separatist ngobok2 NKRI atau ente lagi mimpi utk 
menciptakan anak ente ngobok2 papua supaya lepas dari NKRI ya? Kalau ini 
motivasinya baru masuk akal 17.7 juta yg ente investasikan ke piano lesson ke 
anak ente itu ya. Tetapi hati2 loh kalau anak ente menolak menjadi tukang obok2 
dan malahan berubah jadi cinta NKRI, ente jangan marah ya apalagi bisa2 ente 
jantungan krn stress mimpinya tidak terlaksana hehehehehe.

 

OON atau sontoloyo?!

 

Nesare

 

 

From: GELORA45@yahoogroups.com    
  
Sent: Tuesday, August 27, 2019 2:34 PM
To: Yahoogroups   
Subject: RE: Fwd: Re: [GELORA45] Aparat Kita Sadis - Birokrasi Kita Ini Korup

 

 

Uraian orang tidak punya otak.

Panjang tapi tidak ada isinya. Ngabisin waktu saja.

 

 

---In   GELORA45@yahoogroups.com, < 
 nesare1@...> wrote :

Nah sekarang baru ngomong hehehehe.

Pake’ otak sebelum menulis. Wong belum ngomong sudah ngomong orang laen tidak 
punya otak hehehehe.

 

Mari kita lihat pengetahuan ente ya:

1.  Supply ada karena ada demand? Hehehehe. Ane tanya begini: kalau petani 
nanam padi, emangnya padinya sudah ada yg beli? Begitu juga pabrik sepatu 
produksi sepatu selalu ada yg beli? Ayo jawab! Mari kita lihat rame2 
pengetahuan jagoan ekonomi ini. Pasti dia sudah tahu pernyataannya itu salah. 
Kalau supply ada krn ada demand, ya gak akan ada barang produksi yg gak akan 
terjual OON

2.  Demand ada karena ada daya beli? Hehehehe. Bisa gak orang kaya yg punya 
daya beli gak beli apa2? Jawabannya sudah tahu kan? Hehehehee bahwa ada daya 
beli pun, belum tentu ada demand. Koq bisa mengsakralkan demand dgn daya beli? 
Orang gak ngerti ekonomi baru ngomong begini tahu?! Moso orang yg gak punya 
duit/daya beli gak boleh meminta sesuatu/demand? Hehehehe. Emangya anak ente yg 
miskin/gak ada daya beli itu gak pernah minta/demand apa2 sama ente yg pelit 
itu? Koq demand dihubungkan dgn daya beli?! Ngaco aja!!!

3.  Orang papua dapet 17.7 juta kalau disimpan dibawah bantal, gimana bisa 
menjelma menjadi demand yg dgn sendirinya menciptakan supply? Ngaco aja!!! 
Gimana 17.7 juta itu dikasih ke orang dilembah yg jauh dari mana2 krn tdk ada 
infrastruktur utk keluar krn ente tertawakan pentingnya infrastruktur itu? 
Sedangkan kalau mereka mau keluar dari lembah tempat mrk tinggal bisa habis itu 
duit 17.7 juta utk transportasi dan biaya sakit dijalanan krn medan keluar 
lembah susah setengah mati. Ente sudah tahu belum gimana tanah papua itu 
hehehehe? Gimana dgn harga barang2 sebelum Jokowi yg setinggi langit? Sudah 
tahu belum ente harga BBM di papua itu berapa sebelum Jokowi? Berapa 

Re: [GELORA45] Wawancara Khusus Soal Amandemen, Jokowi: Saya Mandataris Rakyat

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

 
"Jokowi titisan Allah" - Imam Suroso"Jokowi dikawal Allah" - Ngabalin 


On Thursday, August 29, 2019, 03:00:43 AM PDT, Sunny ambon 
 wrote:  
 
 Perlu diingat dan agar tidak keliru bahwa dalam sistem masyarkat feodal, suara 
raja adalah suara sang Mahaberkuasa. Jadi jangan dianggap enteng!
On Thu, Aug 29, 2019 at 5:29 AM jonathango...@yahoo.com [GELORA45] 
 wrote:

     




---In GELORA45@yahoogroups.com,  wrote :

Kemarin sih ada yang bilang mental feodal pangkal begal.
--- jonathangoeij@... wrote:
Saya kira maksud Jokowi dirinya pemegang kekuasaan tertinggi sebagai mandataris 
rakyat.Sabda Pandito Ratu.



   
  

Re: [GELORA45] Aparat Kita Sadis - Birokrasi Kita Ini Korup

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

 Bung Chan, banyak tulisan/buku yg membahas hubungan Supply dan Demand. Anda 
google saja "Supply and Demand" atau "Supply and Demand relationship" akan 
muncul berbagai tulisan bermutu disertai grafik utk memudahkan pemahaman. Anda 
bisa cari berbagai bahasa juga ada baik mandarin ataupun Indonesia utk 
memudahkan bacanya. Kalau cuman ini yg anda tanyakan terus terang saya malas 
nulis panjang2.

On Wednesday, August 28, 2019, 09:26:33 PM PDT, ChanCT 
 wrote:  
 
   
Tapi, bung Goei, ... JANGAN MALAS, dong! Saya kepingin tahu lebih lanjut ulasan 
bung gimana hubungan konkrit Supply - Demand, cukup menarik!
 

 
 Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45] 於 28/8/2019 22:33 寫道:
  
   males ngeladenin orang tidak punya otak. nanti kalau tulisannya sudah 
bermutu baru diladenin. 
  
   ---In GELORA45@yahoogroups.com,  wrote :
 
   
Uraian yg panjang dari orang tidak punya otak belum diuraikan tapi sudah ente 
ultimatum sbg: tidak ada isinya.
 
 
 
Ane sudah salahkan pengetahuan ekonomi ente dgn kasih contoh sederhana. Ane 
sudah salahkan bahwa supply bukan dan tidak selalu diciptakan oleh demand. Mana 
uraian ente? Hehehehe.
 
Ayo uraikan gimana ceriteranya “supply ada karena ada demand”!!
 
 
 
Yang orang papua dikasih 17.7 juta bisa jadi pengusaha itu dikesampingkan dulu 
lah krn ente sudah menyerah kan?
 
 
 
Moso 17.7 juta bisa bikin orang papua jadi entrepreneur hehehehehe.. Kayak 
gampang aja jadi pengusaha itu. Kan sudah ane suruh kasih tu anak ente 17.7juta 
biar berusaha sana. Ngapain ente susah2 les piano ke anaknya yg pasti sudah 
lebih dari 17.7 juta. Eh ngomong2 mungkin anak ente gak mau jadi pengusaha kali 
ya? Atau anak ente mau jadi separatist ngobok2 NKRI atau ente lagi mimpi utk 
menciptakan anak ente ngobok2 papua supaya lepas dari NKRI ya? Kalau  ini 
motivasinya baru masuk akal 17.7 juta yg ente investasikan ke piano lesson ke 
anak ente itu ya. Tetapi hati2 loh kalau anak ente menolak menjadi tukang obok2 
dan malahan berubah jadi cinta NKRI, ente jangan marah ya  apalagi bisa2 ente 
jantungan krn stress mimpinya tidak terlaksana hehehehehe.
 
 
 
OON atau sontoloyo?!
 
 
 
Nesare
 
 
 
 
   
From: GELORA45@yahoogroups.com  
 Sent: Tuesday, August 27, 2019 2:34 PM
 To: Yahoogroups 
 Subject: RE: Fwd: Re: [GELORA45] Aparat Kita Sadis - Birokrasi Kita Ini Korup
   
 
 
 
  
Uraian orang tidak punya otak.
   
Panjang tapi tidak ada isinya. Ngabisin waktu saja.
   
 
   
 

---In GELORA45@yahoogroups.com,  wrote :
   
Nah sekarang baru ngomong hehehehe.
 
Pake’ otak sebelum menulis. Wong belum ngomong sudah ngomong orang laen  tidak 
punya otak hehehehe.
 
 
 
Mari kita lihat pengetahuan ente ya:
 
1.  Supply ada karena ada demand? Hehehehe. Ane tanya begini: kalau petani 
nanam  padi, emangnya padinya sudah ada yg beli? Begitu juga pabrik sepatu 
produksi sepatu selalu ada yg beli? Ayo jawab! Mari kita lihat  rame2 
pengetahuan jagoan ekonomi ini. Pasti dia sudah tahu pernyataannya itu salah. 
Kalau supply ada krn ada demand, ya gak akan ada  barang produksi yg gak akan 
terjual OON
 
2.  Demand ada karena ada daya beli? Hehehehe. Bisa gak orang kaya yg punya 
daya  beli gak beli apa2? Jawabannya sudah tahu kan? Hehehehee bahwa ada daya 
beli pun, belum tentu ada demand. Koq bisa  mengsakralkan demand dgn daya beli? 
Orang gak ngerti ekonomi baru ngomong begini  tahu?! Moso orang yg gak punya 
duit/daya beli gak boleh meminta sesuatu/demand? Hehehehe. Emangya anak ente yg 
 miskin/gak ada daya beli itu gak pernah minta/demand apa2 sama ente yg pelit 
itu? Koq demand dihubungkan dgn daya beli?! Ngaco aja!!!
 
3.  Orang papua dapet 17.7 juta kalau disimpan dibawah bantal, gimana bisa  
menjelma menjadi demand yg dgn sendirinya menciptakan supply? Ngaco aja!!! 
Gimana 17.7 juta itu dikasih ke orang dilembah yg jauh dari  mana2 krn tdk ada 
infrastruktur utk keluar krn ente tertawakan pentingnya infrastruktur itu? 
Sedangkan kalau mereka mau keluar dari  lembah tempat mrk tinggal bisa habis 
itu duit 17.7 juta utk transportasi dan  biaya sakit dijalanan krn medan keluar 
lembah susah setengah mati. Ente sudah tahu belum gimana tanah papua itu 
hehehehe? Gimana  dgn harga barang2 sebelum Jokowi yg setinggi langit? Sudah 
tahu belum ente harga BBM di papua itu berapa sebelum Jokowi? Berapa  
produktifnya 17.7 juta itu utk orang papua sampai2 ente berani mengklaim 17.7 
juta itu bisa menciptakan seorang pengusaha papua? Pengusaha  papua seperti apa 
yg bisa sukses dgn 17.7 juta itu?
 
4.  Ini yg seru: ane kasih ente 17.7 juta gimana bisa buktikan ente bisa 
jadi  pengusaha enggak? Kalau bisa, dengan bukti seluruh anggota milis ini, ane 
kasih duit itu!! Oh ya 17.7 juta itu dalam rupiah loh.  Jangan bilang dalam 
US dollar ya krn ane gak tulis Rp atau US dollar  hehehhehehe
 
 
 
Dasar OON!! Lagunya aja yg tengil!!
 
nesare
 
 
   
From: GELORA45@yahoogroups.com  
 Sent: Tuesday, August 27, 2019 11:54 AM
 To: Yahoogroups 
 Subject: RE: Fwd: Re: 

[GELORA45] Menyelamatkan KPK - ROSI

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

 Menyelamatkan KPK - ROSI

https://www.youtube.com/watch?v=CMb6pQI_zqA



---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com

RE: [GELORA45] Aparat Kita Sadis - Birokrasi Kita Ini Korup

['nesare' nesa...@yahoo.com [GELORA45]]

Bener! Kail itu hanyalah metafora saja.

Moso’ RR mau buang2 uang for nothing?! Enggak lah.

Hanya saja perbandingan yg dipakai dia adalah: mendingan mana kasih duit 
langsung ke orang papua atau ke koruptor, ya jelas pilih orang papua. Ini saja 
inti omongan RR yg sekarang lagi kesel ditinggalin banyak orang. Jadi juga krn 
stress ditinggalin temen2, plus kalah dalam pemilu barusan plus lagi ide dan 
keinginannya yg banyak jadilah dia ngomong2 kayak gini.

 

Ya memang kalau memang singkat begini ya akhirnya bisa dipersepsikan orang laen 
macem2. Seperti dipersepsikan sama temen ente si jonathan dimana ditambah lagi 
uang 17.7 juta ke orang papua bisa bikin pengusaha papua.

 

Kalau jawabannya iya, ngapain pusing2 wong inilah kemauan orang papua. Ngomong 
sepanjang apapun kalau ditanya apa yg diinginkan orang papua, ya ujung2nya 
masalah duit adalah masalah utama. 

 

Nesare

 

 

From: GELORA45@yahoogroups.com  
Sent: Wednesday, August 28, 2019 1:18 PM
To: GELORA45 
Subject: Re: [GELORA45] Aparat Kita Sadis - Birokrasi Kita Ini Korup

 

  

Saya sih melihat usulan RR sebagai "kail" pemikiran untuk masalah Papua yang 
saat ini mendorong Jokowi ke pinggir jurang. Jadi, bukan jumlah dana otsusnya 
yang harus dikagumi tetapi bagaimana mendapatkan cara untuk menghadang 
korupsinya, agar dana itu bermanfaat bagi Papua. Sementara ini dibagikan 
langsung merupakan alternatif terbaik untuk membuat koruptor gigit jari. Itu 
dulu. Tahap berikutnya barulah membangun koperasi dll dalam masyarakat adat.





Sayang Anda tidak mau menjelaskan soal budaya yang belum meningkat itu. Kalau 
maksudnya adalah budaya feodal saya kira itu tidak lepas dari sikap subyektif 
di mana keberpihakan selalu dilekatkan kepada subyek (orang) dan bukan pada 
obyek (masalah). Subyektivitas inilah bibit feodalisme yang berujung pada 
pengkultusan. 

 

--- SADAR@... wrote:

Ooouuuh, kalau maksudnya dana Otsus 62T akumulasi sekitar 16 tahun, artinya 
bagaimana bisa muncul usulan RR dibagi rata 17,7juta/warga???

Pada saat masyarakat itu masih berlaku sistem feodal, pertanian yang dikerjakan 
sendiri-sendiri, ... budaya kehidupan masyarakat disitu belum ada kebiasaan 
bekerjasama, gotong royong secara baik. Dan budaya nurut patuh pada atasan, ... 
belum bisa dan berani menyangkal apalagi harus membantah perintah yang dianggap 
salah dan melanggar ketentuan. Selama budaya feodal, kerja perseorangan dan 
patuh perintah begini akan lebih sulit mengatasi korupsi. Begitu kira-kira 
pemikiran saya, ...

 

ajeg 於 28/8/2019 21:16 寫道:

 

 

  

Interupsi saya untuk meluruskan bahwa 62 triliun itu jumlah keseluruhan dana 
otsus selama ini (lk 16 tahun). Jadi dana otsus bukan dana kagetan yang sekali 
pukul, melainkan sudah bagian dari program percepatan pembangunan dengan 
sasaran utama peningkatan SDM. Niat awalnya untuk meningkatkan layanan dokter 
terbang dan guru terbang berikut daya dukungnya, sambil menyisihkan sekitar 10% 
untuk infrastruktur rintisan (jalan, jembatan, MCK umum dsb). Tetapi komposisi 
dana ini terus digeser hingga akhirnya terbalik. Sekarang porsi terbesar justru 
untuk infrastruktur, alias proyek yang sangat digemari koruptor. Padahal, 
selain dana otsus, 2 provinsi di Papua juga menerima DTI (dana tambahan 
infrastruktur). Dengan kondisi keuangan di tangan rezim oligarki ini, Jokowi 
dan menkeu terbaik sedunia berencana menghapus dana otsus.





Lebih kurang begitulah jabaran dari interupsi saya semalam. 

 

Nah, membaca tanggapan Anda di bawah, saya jadi nyengir sambil memaklumi 
pandangan subyektif Anda. Tapi boleh jugalah Anda beberkan maksud pernyataan 
soal sulitnya melawan korupsi pada masyarakat yang budayanya belum meningkat. 
Seperti apa budaya yang belum meningkat dan seperti apa yang sudah meningkat 
itu? Lalu, di posisi budaya mana masyarakat Papua sekarang menurut Anda? Sebab, 
setahu saya, sdr/i Papua yang telanjang dada, pandai melukis wajah hingga 
sekujur badan, berkoteka, bawa busur tombak, dan tinggal dalam honai kayu atap 
jerami, secara adat tidak mengenal tradisi korupsi.





--- SADAR@... wrote:

 

Dalam pemikiran saya yg sangat subjektif ini,  dana Otsus 62 atau 67Triliun itu 
sangat besar dan akan jauh lebih baik kalau bisa membuka usaha di Papua dan 
meningkatkan kesejahteraan warga Papua! Problemnya, jangan biarkan dana Otsus 
67T itu jatuh ditangan koruptor saja! Bukan karena selama belasan tahun 
dikorupsi tidak sampai ketangan warga, jadi membanting dibagikan seluruhnya 
pada warga saja, 17,7 juta/warga! Itu namanya dari kanan banting kekiri, ... 
jadinya tetap tidak membangun dan efektif!

 

Tentu mengatasi korupsi BUKAN hal yang gampang dan bisa diselesaikan dalam 
hitungan sebulan setahun, bahkan mungkin tetap saja akan terjadi sepanjang 
masa? Karena itulah mental manusia yg sewaktu-waktu bisa berubah dikendalikan 
iblis, setan begitu terjadi kesempatan! Lalu?

 

Korupsi itu hanya bisa terus dilawan didalam proses pembangunan itu sendiri, 
seiring dengan makin meningkat KESADARAN 

RE: Fwd: Re: [GELORA45] Aparat Kita Sadis - Birokrasi Kita Ini Korup

['nesare' nesa...@yahoo.com [GELORA45]]

Hehehehe saya jadi sadar juga kalau saya mulai menulis lagi, jadi seru ya? 
Memang kadang kala istilah2 oon dll yg sebetulnya sijonathan yg mulai 
menggunakan ini dan terus saya terinspirasi hehehehe pakai krn mau ngledek dia 
saja sebetulnya adalah perlu. Perlunya krn istilah2 ini adalah fakta. Saya 
buktikan kalau dia salah. Kalau salahnya sdh parah, saya pakai istilah 
oon…kenapa? Krn memang gak ada lagi istilah bhs Indonesia yg lebih tepat utk 
hal2 yg mboten2 sdh dijelaskan ttp msh gak ngerti. Kan begitu?

 

Kembali ke masalah “supply tidak diciptakan demand”, bukan ini maksud saya. 
Ilmu ekonomi itu bukan begitu cara berpikirnya. Saya lagi nge test sijonathan 
saja hehehehehe.  Kan dia memang gak ngerti kan?

 

Begini:

Ya supply dan demand itu bukan/tidak selalu saling menciptakanlah. Kedua nya 
adalah entity yg independent.

 

Mari kita lihat: pabrik sepatu produksi 100 unit sepatu. Orang pabrik yaitu 
bagian marketing bisa forecast utk melihat demand sepatu dalam wilayah 
tertentu. Ini bisa disurvey misalnya yg pakai sepatu itu 50 orang dan 1 sepatu 
tahan 1 tahun. Ya jelas pabrik akan produksi 50 sepatu dalam 1 tahun. Kalau 
produksi 100 sepatu ya 50 sepatu harus dimasukkan sbg inventory dgn asumsi 
pembeli hanya membeli 1 sepatu/tahun.

Jelas kan bahwa demand hanya 50 ttp supply 100? 50 itu inventory. Kenapa perlu 
inventory? Krn misalnya: kalau switch system produksi itu costly jadi lebih 
baik sekali produksi banyak; jaga2 kalau sepatu yg diproduksi cacat dan harus 
diganti; menjaga idle time dimana ada senggang waktu antara produksi dan 
delivery barang dll.

 

Semoga ini sudah jelas. Mari kita balik apakah supply creates demand. 
Jawabannya ya bisa ya tidak. Sama dgn bilang demand creates supply dimana 
jawabannya sama yaitu bisa ya dan bisa tidak. OON nya si jonathan itu adalah 
dia pakai logika umum krn gak ngerti bisnis ekonomi makanya dia bilang: “supply 
ada krn ada demand”. Ini dgn kata lain: demand creates supply. Ini kan salah. 
Kenapa dia ngeyel? Krn dia mau menekankan daya beli utk mendukung 17.7 juta yg 
dimiliki orang papua dan bisa sukses jadi pengusaha itu hahahahaha lucu kan 
logika umumnya itu?

 

Sebetulnya ada hukum say yaitu Say’s law yaitu supply creates its demand. Hanya 
saja ini adalah anomaly. Teorinya bilang sepanjang kita produksi seberapa 
banyakpun, pasti akan dibeli orang (ada demand). Ya bisa saja bener misalnya 
pabrik sepatu produksi 100, kalau dijual murah ya dibeli orang juga krn pembeli 
simpan sbg sepatu cadangan. Ttp logika bisnis bukan begini krn inventory yg 
masuk carrying cost itu costly artinya inventory itu ada biaya disebut biaya 
penyimpanan/Gudang/storage. Makanya pabrik gak mau produksi banyak2 mengingat 
biaya penyimpanan ini akan menjadi beban.

 

Udahan ya bung chan yg mau belajar. Gak seperti temen bung chan itu yg sok, 
petentang petenteng asbun ttp otaknya OON!!

 

Nesare

 

 

 

From: GELORA45@yahoogroups.com  
Sent: Wednesday, August 28, 2019 10:07 AM
To: GELORA45@yahoogroups.com; nesare ; Jonathan Goeij 

Subject: Re: Fwd: Re: [GELORA45] Aparat Kita Sadis - Birokrasi Kita Ini Korup

 

  

Rupanya bung Nesare yg sudah cukup lama menghilang, kemarin ini muncul bikin 
meriah GELORA45 lagi, ...! SER! Hahahaa, ...

Saya juga jadi baru ngeh, ... dengan pernyataan bung bahwa "Supply bukan dan 
tidak selalu diciptakan oleh demand." Hehehehee, ...

Yang jadi masalah pembagian merata keseluruh warga Papua memang 17.7 juta itu 
kepalang tanggung, entah bisa digunakan untuk usaha apa? Kecuali dimakan habis 
seluruh keluarga, mungkin lebih baik hidup mereka iya, ... bisa makan enak. 
Tapi apa begitu cara terbaik?

Kalau saja didesa yg sangat terbelakang dan miskin, warga disitu kekurangan 
makan, tentu saat menjalankan proses mengajarkan penggunaan kail diberi 
tunjangan cukup makan, agar tidak makin parah dan mati kelaparan, ... Tapi, 
bagaimanapun juga jalan keluar yg lebih baik BUKAN membagikan uang tunai, tapi 
bisa jalankan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan warga Papua, ...! 

 

'nesare' nesa...@yahoo.com   [GELORA45] 於 27/8/2019 
23:15 寫道:

  

Apakah bung chan gak capek ngomong sama orang ini hehehehe?

Ane tahu jelas populasi papua naik terus. Miskin iya, mati krn miskin yg enggak 
aja2.

Ya mendingan kasih kail lah. Pakai uang 17.7 juta itu buat beli kail. Bukan 
dimakan habis kayak omongan ente yg gak ngerti ttg papua ttp sok mau jadi 
pahlawan papua, sedangkan maunya jadi separatist papua huihh

 

Nesare

 

From: GELORA45@yahoogroups.com    
  
Sent: Tuesday, August 27, 2019 11:00 AM
To: Yahoogroups   
Subject: Re: Fwd: Re: [GELORA45] Aparat Kita Sadis - Birokrasi Kita Ini Korup

 

  

Orang kelaparan ya dikasih makan dulu, tunggu belajar mancing ya keburu mati.

Terus kail apa yg mau dikasih?

 

 

---In   GELORA45@yahoogroups.com, < 
 

RE: [GELORA45] Re: East Timor-style referendum could happen in Papua too

['nesare' nesa...@yahoo.com [GELORA45]]

Aduuu emangnya kami orang Indonesia gak tahu papua, aceh dll minta merdeka. 
Jangan bingunglah ente ini kami rakyat Indonesia juga tahu orang sumba, orang 
Dayak, orang banjar, orang maluku dll juga ada yg mau minta merdeka.. Itu 
urusan NKRI yg adalah negara kami.

 

Ente orang luar jangan ngobok2 negara kami.

Moso’ GAK NGERTI permintaan kami yg begini sederhana?!!!

Buta tuli atau pura2 berkelakuan seperti CIA yg kalau sdh ngobok4 negara laen, 
lalu datanya dipetieskan dan kalau sdh aman baru dibeberkan?

 

Aik ente ini sombong ttp memang OON!!!

 

Kalau label ini salah, berarti hanya 1 alternatif laen yg msh ada yaitu: ente 
jelas3 mau jadi kapitalis dan imperialis utk mencaplok papua yg kaya raya 
setelah lepas dari NKRI

 

Jangan coba2 dgn bangsa kami! Jangan obok2 negara kami!

 

Nesare

 

 

From: GELORA45@yahoogroups.com  
Sent: Wednesday, August 28, 2019 11:33 AM
To: Yahoogroups 
Subject: RE: [GELORA45] Re: East Timor-style referendum could happen in Papua 
too

 

  

Sudah puluhan tahun ngomong referendum Papua kok baru ngeh sekarang, bener2 
nggak punya otak.

 

 

---In   GELORA45@yahoogroups.com, < 
 nesare1@...> wrote :

Nah bener kan, keluar aslinya hehehehehe.

Begini donk, jangan pura2 aja. Jangan malu2 mendukung separatis papua dari 
NKRI! Ini baru gentleman kayak Trump yg jelas2 membela whiter supremacists.

 

Tetapi hold on ente jangan sok2an suruh2 referendum. Itu urusan dalam negeri 
NKRI! Ente orang asing jangan ikut campur negara kami!

Mengerti?!! Kalau tidak mengerti ente harus belajar banyak atau paling sedikit 
tanya dari CIA yg dari dulu ngobok2 negara orang laen.

Kalau gak mau nanya CIA, ya jelas himbaun ente ini gak ada gunanya. Gaungnya 
hanya dimilis ini…gak produktif.

Ane baek2 saranin ente loh. Jangan marah ya. Biar ente agak sedikit pinter, 
bisa produktif gitu kalau beropini.

 

Hehehehehe jadi lucu lihat tingkah laku ente ini

 

Nesare

 

 

From:   GELORA45@yahoogroups.com < 
 GELORA45@yahoogroups.com> 
Sent: Tuesday, August 27, 2019 4:25 PM
To: Yahoogroups <  gelora45@yahoogroups.com>
Subject: [GELORA45] Re: East Timor-style referendum could happen in Papua too

 

 

Aparat sadis, birokrasi korup, masyarakat rasis.

Tunggu apa lagi, ya referendum lah tanya apakah rakyat Papua masih mau dibawah 
Indonesia atau tidak.

 

 

---In   GELORA45@yahoogroups.com, < 
 ilmesengero@...> wrote :

 

 East Timor-style referendum could happen in Papua too

 








East Timor-style referendum could happen in Papua too


The Jakarta Post

Many will no doubt blame the United States or Australia if a Papua exit comes 
to pass. But seeing the racial abu...

 

 

 








East Timor-style referendum could happen in Papua too


The Jakarta Post

Many will no doubt blame the United States or Australia if a Papua exit comes 
to pass. But seeing the racial abu...

 

 

 

 


East Timor-style referendum could happen in Papua too


*Kornelius Purba

The Jakarta Post

Jakarta   /   Tue, August 27, 2019   /   09:02 am

 

   

 

Some 7,000 people from four regencies in Papuamarch along the street, dancing 
and chanting “Papua Merdeka” (Free Papua) on Aug. 26. They demand the 
government to immediately prosecute people committing racial abuse against 
Papuans. (JP/Courtesy of Bonny Lanny)

 

 

Almost no one, including Dili Catholic Bishop Carlos Felipe Ximenes Belo and 
independence fighter Kay Rale Xanana Gusmao, thought their homeland East Timor 
could gain independence in such a short time. While they were considering the 
special autonomy or limited self-governance that Jakarta had offered in January 
1999, Indonesia’s third president BJ Habibie gave East Timor the option of 
breaking free.

One month after Habibie allowed the United Nations to organize an independence 
referendum for East Timor, I wrote in this newspaper that his startling 
decision was influenced by a desire to be remembered for East Timor. At that 
time, the military was confident the people in the tiny territory would remain 
with Indonesia.

“I will prove to the world that I can make a major contribution to world peace 
as mandated by our Constitution,” one of Habibie’s aides recalled him as 
saying. Habibie also hoped the decision would pave the way for his election in 
the same year. He was wrong. But he was right too, because his name is 
immortalized in the history of Timor Leste, the new name of East Timor.

You may laugh at me now if I forecast the Papuan people will fulfill their 
dream of independence much sooner than their 

RE: [GELORA45] Aparat Kita Sadis - Birokrasi Kita Ini Korup

['nesare' nesa...@yahoo.com [GELORA45]]

Oh sekarang baru ngomong nih yea hehehehe.

Tapi omongannya yg dulu yaitu bikin statement sekarang ditambah lagi menjadi 
statement yg lain, tetapi statement yg baru ini gak ada penjelasan loh hehehehe:

Demand/kebutuhan/keinginan + daya beli = supply.

 

Hebat gak teorinya si jonathan orang pinter ini☹

 

Sudah ane bilang kan, semakin ngomong bisnis ekonomi, ente semakin parah. Nih 
PARAHNYA:

1.  Demand itu tidak sama dengan kebutuhan dan tidak sama dengan keinginan. 
Kebutuhan = need dan keinginan = want. Demand = permintaan. Ini yg dipelajari 
oleh orang ekonomi. Need dan want itu biasanya masuk dalam ilmu marketing. Need 
dan want ini salah dua asumsi dasar ilmu marketing. Ilmu marketing itu masuk 
ekonomi mikro alias ekonomi perusahaan. Kalau demand itu laen. Demand itu masuk 
ilmu ekonomi yaitu lebih tepatnya: ekonomi makro.
2.  Kembali ke quotation ente: Demand/kebutuhan/keinginan + daya beli = 
supply. Ini ane nyerah deh. Ane kebingungan sendiri gimana menyalahkannya. Ane 
bingung bukan krn ane gak ngerti semua istilah2 itu loh. Ane bingung krn 
SALAHNYA sudah terlalu parah. Istilah orang2 yg ngerti bisnis ekonomi, yg nulis 
quotation begini adalah orang GILA ☹

 

Udahan akh kalau ikut2an orang gila nanti ane juga bisa gila beneran 
hehehehehe!

 

Nesare

 

From: GELORA45@yahoogroups.com  
Sent: Wednesday, August 28, 2019 10:28 AM
To: GELORA45@yahoogroups.com; nesare ; ChanCT 

Subject: Re: [GELORA45] Aparat Kita Sadis - Birokrasi Kita Ini Korup

 

  

Ini lagi omongan gak pakai otak, demand atau dalam hal ini kebutuhan/keingingan 
ditambah daya beli harus ada lebih dulu sebelum supply jadi penting. Itu adalah 
hukum ekonomi. 

Hanya dalam kasus hal2 baru / penemuan baru supply ada duluan karena tidak 
mungkin ada demand untuk sesuatu yg belum ada. 

 

 

On Wednesday, August 28, 2019, 07:06:54 AM PDT, ChanCT < 
 sa...@netvigator.com> wrote: 

 

 

Rupanya bung Nesare yg sudah cukup lama menghilang, kemarin ini muncul bikin 
meriah GELORA45 lagi, ...! SER! Hahahaa, ...

Saya juga jadi baru ngeh, ... dengan pernyataan bung bahwa "Supply bukan dan 
tidak selalu diciptakan oleh demand." Hehehehee, ...

Yang jadi masalah pembagian merata keseluruh warga Papua memang 17.7 juta itu 
kepalang tanggung, entah bisa digunakan untuk usaha apa? Kecuali dimakan habis 
seluruh keluarga, mungkin lebih baik hidup mereka iya, ... bisa makan enak. 
Tapi apa begitu cara terbaik?

Kalau saja didesa yg sangat terbelakang dan miskin, warga disitu kekurangan 
makan, tentu saat menjalankan proses mengajarkan penggunaan kail diberi 
tunjangan cukup makan, agar tidak makin parah dan mati kelaparan, ... Tapi, 
bagaimanapun juga jalan keluar yg lebih baik BUKAN membagikan uang tunai, tapi 
bisa jalankan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan warga Papua, ...! 

 

'nesare'   nesa...@yahoo.com [GELORA45] 於 27/8/2019 
23:15 寫道:

  

Apakah bung chan gak capek ngomong sama orang ini hehehehe?

Ane tahu jelas populasi papua naik terus. Miskin iya, mati krn miskin yg enggak 
aja2.

Ya mendingan kasih kail lah. Pakai uang 17.7 juta itu buat beli kail. Bukan 
dimakan habis kayak omongan ente yg gak ngerti ttg papua ttp sok mau jadi 
pahlawan papua, sedangkan maunya jadi separatist papua huihh

 

Nesare

 

From:   GELORA45@yahoogroups.com  
  
Sent: Tuesday, August 27, 2019 11:00 AM
To: Yahoogroups   
Subject: Re: Fwd: Re: [GELORA45] Aparat Kita Sadis - Birokrasi Kita Ini Korup

 

  

Orang kelaparan ya dikasih makan dulu, tunggu belajar mancing ya keburu mati.

Terus kail apa yg mau dikasih?

 

 

---In   GELORA45@yahoogroups.com, < 
 SADAR@...> wrote :

Bukankah ada ungkapan "Lebih baik berikan kail daripada ikan, ...!"

 

Jonathan Goeij   jonathangoeij@... [GELORA45] 於 
27/8/2019 22:19 寫道:

Dimakan habis juga nggak apa2, kekurangan gizi teratasi, kebutuhan sandang 
pangan papan terpenuhi, memang apa keberatannya?

Dengan masyarakat mempunyai uang ditangan, artinya ada daya beli yang tinggi 
yang akan dibelanjakan didaerah setempat, ada daya beli artinya ada perternakan 
perkebunan toko2 dlsb, artinya usaha2 akan berkembang pesat. Ini adalah hukum 
ekonomi utama.

 

Anda yang mengaku kapitalis kok nggak ngerti hukum ekonomi sih!

Malah percayanya pada birokrat2 yg sudah jelas korupsi, apa maunya 
melanggengkan budaya korupsi?

 

 

---In   GELORA45@yahoogroups.com,  
  wrote :

 





Tentu, masalah serius dan mendesak yang dihadapi bangsa ini MENTAL manusia yang 
korup! Mau diapakan juga sulit mengatasinya, karena sudah bisa dikatakan 
membudaya dari atas sampai bawah, dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, 
... Namun usul RR, dana alokasi Otonomi Khusus (Otsus) yang 62 Triliun untuk 
Papua itu dibagikan 

[GELORA45] HELL MARCH_INDIAN ARMY [REPUBLIC DAY PARADE 20

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

https://www.youtube.com/watch?v=gkXXvmlxrww

[GELORA45] Kantor Majelis Rakyat Papua di Jayapura Dibakar Massa Pedemo

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

Untuk melihat laporan video, click situs ddibawah ini:


https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190829143024-20-425734/kantor-majelis-rakyat-papua-di-jayapura-dibakar-massa-pedemo


Kantor Majelis Rakyat Papua di Jayapura Dibakar Massa Pedemo

CNN Indonesia | Kamis, 29/08/2019 14:42 WIB

Bagikan :

[image: Kantor Majelis Rakyat Papua di Jayapura Dibakar Massa Pedemo]Foto
ilustrasi. (CNN Indonesia/Hugo Simbolon)


Jakarta, CNN Indonesia -- Gedung Majelis Rakyat *Papua
* (MRP) di Kotaraja, Jayapura,
Kamis (29/8) dibakar massa pengunjuk rasa. Tak ada korban dalam insiden ini.

"Memang benar kantor MRP dibakar, Kamis (29/8) sekitar pukul 14.00 WIT oleh
para pendemo," kata anggota *MRP
* Tony Wanggai seperti
dikutip dari *Antara*, Kamis (29/8).
Lihat juga:

 Kapolri Minta Usut Pengibaran Bintang Kejora Seberang Istana


Tony mengatakan, saat ini seluruh anggota MRP sedang berada di luar Papua
karena sedang melakukan kunjungan kerja.


Kunjungan anggota MRP dibagi empat tim, yakni ke Makassar, Denpasar,
Yogyakarta, dan Manado untuk melihat langsung kondisi mahasiswa asal Papua
yang sedang kuliah.

Selain memantau mahasiswa Papua, anggota MRP juga bertemu dengan Forum
Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk meminta jaminan keamanan bagi
mahasiswa asal Papua serta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang
melakukan rasisme dan persekusi.
Lihat juga:

 Kapolri Ungkap Ada Perampasan Senjata Saat Rusuh Deiyai Papua


Sementara itu situasi Kota Jayapura dan sekitarnya nampak mencekam,
aktivitas masyarakat lumpuh total. Para pendemo yang berjumlah ribuan orang
melakukan aksi perusakan dan pembakaran di sepanjang jalan yang dilewati.
Bahkan jaringan telepon saat ini sudah tidak bisa lagi digunakan.

Belum ada pernyataan resmi dari kepolisian terkait aksi pembakaran gedung
MRP tersebut.

Re: [GELORA45] Wawancara Khusus Soal Amandemen, Jokowi: Saya Mandataris Rakyat

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*Perlu diingat dan agar tidak keliru bahwa dalam sistem masyarkat feodal,
suara raja adalah suara sang Mahaberkuasa. Jadi jangan dianggap enteng!*

On Thu, Aug 29, 2019 at 5:29 AM jonathango...@yahoo.com [GELORA45] <
GELORA45@yahoogroups.com> wrote:

>
>
>
> [image: Image result for ratu jokowi]
>
> ---In GELORA45@yahoogroups.com,  wrote :
>
> Kemarin sih ada yang bilang mental feodal pangkal begal.
>
> --- jonathangoeij@... wrote:
>
> Saya kira maksud Jokowi dirinya pemegang kekuasaan tertinggi sebagai
> mandataris rakyat.
> Sabda Pandito Ratu.
>
>
> 
>

[GELORA45] Re: Ini Dia Manfaat Tidur Telanjang

[marthaja...@yahoo.com [GELORA45]]

Akh yg nulis aja senang tidur telanjang. Kenapa ga anjurkan tidur pake baju 
longgar aja?
Apa bisa tenang tidur tanpa baju? Kalo ada kebakaran mana ingat /sempat pake 
baju dulu? Apa ga akan malu seumur hidup lari2 telanjang bulat? Hehehe...  

[GELORA45] Demo Rusuh, PLN Putus Aliran Listrik se-Jayapura

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

Jangan khawatir, ”monyet-monyet” bisa melihat tanpa listrik!


https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190829151824-192-425764/pengamat-medsos-catat-kabar-pindah-ibu-kota-salip-isu-papua


Demo Rusuh, PLN Putus Aliran Listrik se-Jayapura

*Antara*, CNN Indonesia | Kamis, 29/08/2019 16:23 WIB

Bagikan :

[image: Demo Rusuh, PLN Putus Aliran Listrik se-Jayapura]Ilustrasi
demonstrasi masyarakat Papua. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta, CNN Indonesia -- Kerusuhan di Jayapura membuat Perusahaan Listrik
Negara (*PLN *) memutus aliran
listrik di sejumlah bangunan vital Kota *Jayapura
*, Papua, Kamis (29/8).

Juru Bicara PT PLN Unit Wilayah Papua dan Papua Barat Septian Pudjiyanto
mengatakan pihaknya memang memadamkan listrik se-Kota Jayapura untuk
mengamankan wilayah lainnya.

"Untuk saat ini wilayah Kota Jayapura dipadamkan karena kabel ada yang
terbakar seperti di Kantor Telkomsel dan lainnya," katanya seperi dikutip
*Antara. *


Menurut Septian, pemadaman ini harus dilakukan agar tidak terjadi hal-hal
yang tidak diinginkan sehingga kondisi dapat segera kondusif.
Lihat juga:

 Demo di Jayapura Mencekam, Aktivitas Masyarakat Lumpuh


Dari pantauan di lapangan, massa pengunjuk rasa tersebar ke beberapa titik
setelah dipukul mundur oleh aparat keamanan menggunakan gas air mata.

Aparat keamanan dengan seragam lengkap menggunakan tameng dan penutup
kepala masih mengamankan bangunan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang
hendak diduduki oleh massa pengunjuk rasa.

Sekitar 1.000-an massa menduduki daerah Lampu Merah Abepura, ada yang
membawa bendera motif bintang hitam berlatar merah. Di depan Kantor Samsat
Papua nampak sejumlah ban bekas motor atau mobil dibakar oleh sejumlah
warga.

Pertokoan dan perkantoran tutup sejak pukul 12.30 WIT. termasuk Mal
Jayapura yang merupakan pusat perbelanjaan terbesar di Jayapura. Saga dan
Mega Abepura tutup, Kantor Distrik Abepura dan BPS Kota Jayapura serta
Kanwil Kantor Pos Maluku dan Papua juga tutup. Begitu juga, sejumlah kafe
dan hotel.
Lihat juga:

 Massa Rusuh di Jayapura, Petugas Tembakkan Gas Air Mata


Yulika, salah satu pengunjung Grand Abe Hotel mengaku terjebak dan tidak
bisa kembali ke rumahnya karena demo yang mulai terlihat anarkis.

"Kaca Grand Abe Hotel dilempar massa," ungkapnya lewat sambungan telepon
seluler.

Amuk massa juga mengakibatkan mobil dinas milik Dandim Jayapura, Letkol Inf
Johanes Parinusa dibakar.

"Saat melintas untuk memantau demo tiba-tiba dirusak pendemo yang saat itu
sedang bentrok dengan polisi," kata Letkol Parinusa.
Lihat juga:

 Kantor Majelis Rakyat Papua di Jayapura Dibakar Massa Pedemo



*(ain)*

[GELORA45] Demo di Jayapura, Kantor Telkom Dibakar Massa

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190829161725-185-425821/demo-di-jayapura-kantor-telkom-dibakar-massa?utm_source=notifikasi_campaign=browser_medium=desktop
Demo di Jayapura, Kantor Telkom Dibakar Massa

CNN Indonesia | Kamis, 29/08/2019 16:23 WIB




Jakarta, CNN Indonesia -- Kantor *Telkom
*Indonesia yang terletak di
*Jayapura*,  Papua dibakar oleh
massa demo. Hal ini dibenarkan oleh Manager Media Relation Telkomsel Singue
Kilatmaka.

"Benar, karena itu Grapari tutup karena terletak sama dengan kantor Telkom.
Yang dibakar kantor Telkomnya," ujarnya kepada *CNNIndonesia.com,* Kamis
(29/8).

Sebelumnya, dikutip dari kantor berita *Antara,* hasil pemantauan melihat
dari kejauhan Kantor Pos dan Kantor Telkomsel Jayapura terbakar.


"Antara juga melihat dari kejauhan Kantor Pos dan Kantor Telkomsel Jayapura
terbakar. Massa juga membakar mobil di jalan serta melempari gedung
pertokoan dan perkantoran," tulis Antara.
Lihat juga:

 Pengamat Medsos Catat Kabar Pindah Ibu Kota Salip Isu Papua


Namun, setelah dikonfirmasi, Telkomsel menyatakan kebakaran terjadi di
kantor Telkom. Namun, ketika *CNNIndonesia.com* mengkonfirmasi ke Telkom,
hingga berita ini diturunkan narasumber masih belum memberikan respons.

Kerusuhan ini berimbas pada kantor layanan Telkomsel (GraPARI) Jayapura
untuk sementara tidak beroperasi hingga waktu yang belum bisa ditentukan.

Situasi di Jayapura, Papua mencekam usai demonstrasi yang digelar Kamis
(29/8). Aksi protes massa menolak rasisme berujung rusuh. Akibat kerusuhan
itu aktivitas masyarakat Jayapura lumpuh.
Lihat juga:

 YouTube Diduga Blokir Video asal Australia soal Isu Papua


Pertokoan dan perkantoran tutup sejak pukul 12.30 WIT. termasuk Mal
Jayapura yang merupakan pusat perbelanjaan terbesar di Jayapura. Situasi
mencekam muncul ketika para demonstran merusak beberapa kaca pertokoan dan
hotel dengan menggunakan ketapel.

Sejumlah pusat perbelanjaan di Distrik Abepura memilih tutup. Saga dan Mega
Abepura tutup, Kantor Distrik Abepura dan BPS Kota Jayapura serta Kanwil
Kantor Pos Maluku dan Papua juga tutup. Begitu juga, sejumlah kafe dan
hotel. *(eks/age)*

[GELORA45] WORST SCAM IN PRAGUE!!!

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

https://www.youtube.com/watch?v=DMZLvgAGx3A

[GELORA45] Pindah Ibukota Mengabdi Konglomerasi

['Lusi D.' lus...@rantar.de [GELORA45]]

Goodbye Jakarta | Gerak Cepat Agung Podomoro

RABU, 28 AGUSTUS 2019 | 09:09 WIB

Sehari setelah pengumuman lokasi ibukota baru, raksasa properti Agung
Podomoro langsung pasang iklan dengan kalimat "Investasi Terbaik di Ibu
Kota Negara Baru"



MoeslimChoice | 
Para pengembang tak ingin kehilangan momentum
pemindahan ibu kota untuk mendongkrak penjualan.

Sehari setelah lokasi ibu kota baru diumumkan, pengembang langsung
mempromosikan properti mereka di Kalimantan Timur.

Hal itu seperti yang dilakukan raksasa properti, PT Agung Podomoro
Land Tbk. Agung Podomoro bergerak cepat memasang iklan di salah
satu harian nasional untuk memasarkan hunian yang mereka bangun,
yaitu Superblock Borneo Bay City.

Direktur Agung Podomoro Land, Paul Christian Ariyanto, mengaku sengaja
memasang iklan properti tersebut.

"Iya, kami memasang iklan properti proyek Borneo Bay City. Properti
tersebut berada di Kalimantan Timur," ujarnya, ketika dihubungi
wartawan, Selasa (27/8/2019).

Kendati demikian, dia menyebut perusahaan sudah lama memasarkan proyek
tersebut. Hunian tersebut juga sudah dibangun sejak 2013.

"Proyek Borneo Bay City sudah kita iklankan sejak 2014. Kami bangun
hunian di sana karena Kalimantan Timur memiliki imbal hasil bisnis yang
menjanjikan," katanya.

Dalam iklan yang dipasang, Agung Podomoro menawarkan hunian dengan
harga Rp 700 juta yang disertai dengan kalimat "Investasi Terbaik di
Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur".

Selain itu, Agung Podomoro mencoba memikat konsumen dengan mencantumkan
keterangan bahwa waktu tempuh dari properti mereka yang terletak di
Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan, hanya 20 menit ke Kabupaten
Penajam Paser Utara yang merupakan calon ibu kota baru.

Paul mengatakan, perusahaan sebelumnya tidak pernah mengetahui rencana
pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Menurut dia, Agung Podomoro membangun hunian di kawasan tersebut karena
memperkirakan Kalimantan Timur akan menjadi kota metropolitan.

"Kita bikin studi sudah lama di sana. Kalimantan, khususnya Balikpapan,
akan jadi kota maju seperti Makassar yang jadi pusat metropolitan di
Sulawesi," ungkapnya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan tak
pernah membocorkan informasi lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur
kepada para pengembang.

“Kami tidak memberitahukan. REI (Persatuan Perusahaan Realestate
Indonesia) berinisiatif sendiri (membangun),” kata Direktur Rumah Umum
dan Komersial Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian
PUPR, Yusuf Hariagung, saat dikonfirmasi, kemarin.

Terkait detail penyusunan pengembangan hunian di kawasan calon ibu kota
baru, pihaknya belum dapat buka suara.

Seperti diketahui, untuk tahap awal, pemerintah akan melakukan
pembangunan ibu kota baru di lahan seluas 3.000 hektare.

 
Spekulan

Pemerintah yakin, aksi spekulan tanah dapat dibendung. Sebab, dari 180
ribu hektare lahan calon ibu kota baru yang tersedia, sebanyak 90
persennya dikuasai negara.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil, menyampaikan, 90
persen lahan yang tersedia dari 180 ribu hektare berstatus hutan
tanaman industri (HTI) yang dipegang izinnya oleh perusahaan.

Rencananya, izin perusahaan-perusahaan tersebut akan dibekukan
(alias tak dapat diperpanjang kembali) seiring dengan dibangunnya
ibu kota baru.

“Itu nanti wewenangnya KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan),” ujar Sofyan di kantor Kementerian ATR, Jakarta, Selasa
(27/8/2019).

Sebanyak 10 persen lahan yang direncanakan sebagai kawasan ibu kota
dimungkinkan berstatus lahan masyarakat dan lainnya. Menurut dia,
pemerintah masih melakukan identifikasi terkait hal itu.

Sofyan menambahkan, pemerintah akan meminimalkan pembebasan lahan dan
segera melakukan pembekuan izin untuk menekan aksi spekulan.

Sebagai catatan, dari 180 ribu hektare lahan yang disediakan untuk ibu
kota baru, sebanyak 40 ribu hektare akan digunakan sebagai kawasan
pembangunan ibu kota di tahap awal.

“Untuk yang 10 persen juga kita freeze dulu supaya enggak ada aksi
spekulan,” ujarnya. [yhr]

[GELORA45] Kapolri Minta Usut Pengibaran Bintang Kejora Seberang Istana

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

Click situs untuk melihat video


https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190829113721-12-425673/kapolri-minta-usut-pengibaran-bintang-kejora-seberang-istana



Kapolri Minta Usut Pengibaran Bintang Kejora Seberang Istana

CNN Indonesia | Kamis, 29/08/2019 12:18 WIB

Bagikan :

[image: Kapolri Minta Usut Pengibaran Bintang Kejora Seberang Istana]Aksi
demo masyarakat dan mahasiswa Papua di seberang Istana Negara disertai
pengibaran bendera Bintang Kejora. (CNN Indonesia/Joko Panji Sasongko).

Jakarta, CNN Indonesia -- Kapolri Jenderal *Tito Karnavian
* memastikan pihaknya
bakal mengusut dan memproses pengibaran bendera *Bintang Kejora
* di depan Istana Negara,
Jakarta. Untuk itu, Tito memerintahkan Kapolda Metro Jaya, Inspektur
Jenderal Gatot Eddy Pramono untuk menangani insiden tersebut.

Dalam aksi Papua yang digelar Rabu (29/8) kemarin selain menuntut
referendum pembebasan Papua, mereka juga secara terang-terangan mengibarkan
bendera Bintang Kejora di depan Istana Negara, tepatnya di dekat kawasan
Monas, Jakarta Pusat.

Tito menyebut hukum harus ditegakkan sesuai dengan aturan yang berlaku
terkait pengibaran bendera tersebut. Maka dia pun meminta Irjen Gatot
menangani hal tersebut.


"Peristiwa pengibaran bendera di Jakarta saya sudah perintahkan Kapolda
tangani. Tegakkan hukum sesuai apa adanya kita harus hormati hukum," kata
Tito di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (29/8).

Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (CNN Indonesia/Andry Novelino)


Lihat juga:

 Moeldoko: Bintang Kejora di Seberang Istana untuk Provokasi


Dalam kesempatan itu, Tito juga menjelaskan pihaknya sudah mengirim
sebanyak 300 pasukan anggota Polri menuju Deiyai dan Paniai, Papua. Hal ini
dilakukan untuk mengamankan daerah setelah terjadi kerusuhan yang
menyebabkan tewasnya anggota TNI dan pihak penyerang.

"Kita sudah kirim pasukan. Kalau tidak salah 300 orang menuju Deiyai dan
Paniai," kata Tito.

Tak hanya dua daerah itu, Tito juga mengirim anak buahnya ke Jayapura untuk
menjaga situasi dan kondisi di ibu kota Papua itu.

"Saya berharap peristiwa seperti ini tidak terulang lagi. Hukum kita
tegakkan, yang salah akan kita proses," katanya.

[GELORA45] 5 Fakta Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Papua di Depan Istana Negara

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

https://megapolitan.kompas.com/read/2019/08/23/07573951/5-fakta-aksi-unjuk-rasa-mahasiswa-papua-di-depan-istana-negara?page=all



5 Fakta Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Papua di Depan Istana Negara

Kompas.com - 23/08/2019, 07:57 WIB


Sejumlah mahasiswa Papua di Jakarta yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa
Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme, dan Militerisme, menggelar aksi
unjuk rasa di seberang Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka
Utara, Kamis (22/8/2019). Mahasiswa Papua meminta Presiden Joko Widodo
memastikan proses hukum pelaku rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya,
Jawa Timur.(KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)

Penulis Nursita Sari | Editor Irfan Maullana JAKARTA,

KOMPAS.com - Sejumlah mahasiswa Papua dari Aliansi Mahasiswa Anti-Rasisme,
Kapitalisme, Kolonialisme, dan Militerisme, menggelar aksi unjuk rasa di
Jakarta, Kamis (22/8/2019) siang hingga petang. Mereka memprotes tindakan
diskriminasi dan rasis yang diterima mahasiswa Papua di Malang dan
Surabaya, Jawa Timur.


Massa mulanya bergerak dari sekitar Stasiun Gambir menuju Markas Besar
Angkatan Darat (Mabes AD) di Jalan Medan Merdeka Utara, kemudian bergerak
kembali menuju Taman Pandang Istana yang berada di seberang Istana Merdeka.


Berikut fakta-fakta aksi unjuk rasa mahasiswa Papua di Jakarta. 1. Sempat
dorong-dorongan dengan polisi-TNI Massa sempat terlibat aksi
dorong-dorongan dengan polisi-TNI di seberang Gedung Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri) yang berlokasi di samping Mabes AD.


Massa mulanya bergerak dari arah Stasiun Gambir menuju Jalan Medan Merdeka
Utara. Aparat sempat menghalangi mereka. Namun, peserta aksi terus bergerak
hingga berhenti di seberang Gedung Kemendagri. Baca juga: Demo di Depan
Kemendagri, Mahasiswa Papua Sempat Dorong-dorongan dengan Polisi-TNI Aksi
dorong-dorongan terjadi antara massa dengan polisi-TNI di depan Kemendagri.
Namun, dorong-dorongan itu tak berlangsung lama. Situasi kembali kondusif
dan massa menyampaikan orasinya. 2. Minta Jokowi proses hukum pelaku
tindakan rasis


Massa meminta Presiden Joko Widodo memastikan proses hukum pelaku rasis
terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Massa menganggap pernyataan Jokowi
agar warga Papua memaafkan tindakan tersebut tidak cukup. Pelaku harus
diadili.


Baca juga: Jokowi Minta Panglima Tindak Oknum Anggota TNI yang Rasis ke
Mahasiswa Papua


"Kami menuntut Jokowi mengadili pelaku yang rasis terhadap mahasiswa Papua
di Surabaya," ujar koordinator aksi Ambros saat berorasi. 3. Pakai topeng
monyet Massa aksi Kamisan bergabung dengan mahasiswa Papua saat berunjuk
rasa di Taman Pandang Istana.


Aksi Kamisan merupakan aksi dari para korban pelanggaran HAM dan aktivis
yang digelar di depan Istana Merdeka setiap hari Kamis. Aksi ini menuntut
penyelesaian kasus-kasus HAM yang belum terungkap. Massa aksi Kamisan
mengenakan pakaian serba hitam. Massa juga menggunakan payung hitam yang
bertuliskan tuntutan-tuntutan mereka.


Massa aksi Kamisan membawa sejumlah poster dan spanduk. Salah satu
tulisannya yakni "#DukungPapua" dan "#KamiBersamaPapua".


Baca juga: Gabung dengan Mahasiswa Papua, Massa Aksi Kamisan Pakai Topeng
Monyet Sebagian dari mereka menutupi wajahnya dengan memakai topeng monyet.


Mereka juga menyalakan lilin. Massa aksi Kamisan dan mahasiswa Papua
bersama-sama melakukan aksi diam selama 15 menit. 4. Teriakkan referendum
Mahasiswa Papua meneriakkan referendum saat berunjuk rasa di Taman Pandang
Istana.


Menurut mereka, referendum adalah cara yang tepat untuk mengakhiri tindakan
diskriminasi, rasis, dan pelanggaran hak azasi manusia (HAM) terhadap
masyarakat Papua. "Tujuan kami referendum. Itu cara paling tepat untuk
menyelesaikan pelanggaran HAM.


Cara paling demokratis adalah memberikan hak menentukan nasib sendiri,"
ujar seorang orator. Mereka berulang-ulang meneriakkan referendum.


Baca juga: Demo di Depan Istana, Mahasiswa Papua Teriakkan Referendum
"Referendum?" kata seorang orator. "Yes," sahut massa aksi.


Massa menyatakan bahwa rakyat Papua tidak membutuhkan otonomi khusus
(otsus). Mereka hanya ingin menentukan nasibnya sendiri.


"Orang Papua ingin merdeka, bukan otsus, bukan pembangunan," kata orator.
4. Konvoi Aksi unjuk rasa mahasiswa Papua berakhir sekitar pukul 17.40 WIB.


Mereka kemudian bergerak menuju kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta
di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka konvoi melalui Jalan
Medan


Merdeka Barat. Ada yang naik mobil komando, sepeda motor, dan
berlari. Konvoi mereka diiringi musik dari mobil komando. Aparat kepolisian
mengawal konvoi itu menggunakan sepeda motor dan ikut berlari. Baca juga:
Usai Demo di Depan Istana, Mahasiswa Papua Konvoi ke LBH Jakarta Polisi
kemudian mengarahkan massa untuk berhenti di pintu Monas, Jalan Silang
Merdeka Barat Daya atau seberang Patung Arjuna Wiwaha.


Di sana, koordinator aksi meminta massa naik ke metromini. Massa kembali
berkonvoi menuju kantor LBH Jakarta pada sekitar pukul 18.30 WIB. Mereka
naik sejumlah sepeda motor, satu angkot, dan 

[GELORA45] Re: RR Sindir Menkeu ‘Terbalik’

['Lusi D.' lus...@rantar.de [GELORA45]]

Berikut pendapat RR yang sudah laku. Hehehe

  

Ekonomi

Awalnya Ditolak, Kini Saran Rizal Ramli Dijalankan Pemerintah 

9 January 2019 21:14


KBRN, Jakarta : Saran ekonom Indonesia Rizal Ramli terkait penyimpanan
Devisa Hasip Ekspor (DHE) di luar negeri yang semula ditolak ternyata
kini dijalankan pemerintah.

Pemerintah melalui Kemnterian Keuangan yang bekerjasama dengan Bank
Indonesia sepakat untuk sepakat untuk me-‘monitoring’ para eksportir
yang diam-diam menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di luar negeri.

Dengan Sistem informasi Moni­toring Devisa Terintegrasi Seke­tika
(Simodis), Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap program ini mendorong
pelaku ekspor impor menem­patkan DHE di perbankan dalam negeri.

Seperti diketahui, mantan Menteri Ekuin era Gusdur ini sudah pernah
mengusulkan sebuah sistem untuk mendorong para pelaku ekspor
menempatkan DHE ke perbankan dalam negeri.

RR begitu ia disapa menuturkan bahwa usulan tersebut pernah ia
ungkapkan sewaktu rapat Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kala itu, dirinya masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Maritim
dan Sumber Daya.

“Waktu itu saya Menko Maritim gak ada urusan sama ekonomi, tapi saya
usulkan di kabinet dan saya rapatkan dengan Gubernur BI Agus Marto,
Darmin Nasiution dan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro,” cerita RR
kala itu.

Meski demikian, RR mengaku, bahwa usulannya kala itu ditolak. Padahal
terobosan ini dinilai RR sangat efektif untuk menekan dolar yang
semakin menguat di hadapan rupiah, sehingga memperbaiki kondisi
perekonomian dalam negeri.

RR mengungkapkan usulannya kala itu mendapatkan resistensi dari
sejumlah pihak seperti Gubernur Bank Indonesia Agus Marto. Presiden pun
tidak bergeming dengan terobosan yang digagas oleh RR tersebut.

“Semua pendapatan ekspor Indonesia harus masuk sistem bank dalam negeri
baru dikeluarkan. Dulu Thailand hanya 5 persen pendapatan (DHE)
ekspornya masuk sistem bank dalam negerinya. Tapi sekarang mereka sudah
90 persen,” ungkap RR.

Mantan Menko Maritim ini pun menilai ditolaknya usulan tersebut
lantaran adanya lobi-lobi dari pengusaha yang khawatir dan enggan
meletakkan DHE ke perbankan dalam negeri.

“Saya tahu banyak pengusaha yang tidak mau melakukan itu karena
pendapatan ekspor mereka dimasukan ke bank Singapura dan Hongkong. Yang
dikeluarkan di Indonesia hanya modal kerja atau hanya buat bayar
pegawai,” pungkasnya.





Am 28 Aug 2019 23:38:35 +
schrieb "b...@yahoo.com [GELORA45]" :

> RR baru jualan pendapatnya dan barangkali ingin jadi Menkeu??? Tetapi
> jualannya belum laku., he, he, he. Bagus Kwik Kian Gie sudah tidak
> buka mulut lagi. 
> 
> ---In GELORA45@yahoogroups.com,  wrote :
> 
>  Berikut saya unggah artikel RR sbg pembanding konsep menyelesaikan
>  msl keuangan politik keuangan negara. Nah sekarang bisa dibandingkan
>  masing-masing argumentasi mereka berdua, Sri Mulyani (II) dan Rizal
>  Ramli (IA,B).
>  
>  
>  (IA):
>  
>  Utang Terus Nambah, RR Sindir Menkeu ‘Terbalik’ Pintar Nyenengin
>  Kreditur Asing
>  
>  2019-08-28 by Tio Pirnando
>  
>  telusur.co.id - Ekonom senior Rizal Ramli mengkritik tingginya
> tingkat bunga utang yang dikeluarkan pemerintah selama Sri Mulyani
> Indrawati menjadi Menteri Keuangan.
>  
>  Menurut RR, sapaan karibnya, kebijakan tingkat bunga utang yang
> begitu tinggi telah merugikan rakyat. Bahkan, bunga utang yang
> diberikan lebih tinggi dari negara-negara yang ratingnya rendah
> dibawah Indonesia seperti Vietnam dan Philipina.
>  
>  RR pun menyebut Sri Mulyani Menkeu "terbalik", lantaran di satu sisi
>  kebijakannya itu menguntungkan kreditur asing. Sementara, di sisi
> lain mengorbankan masyarakat yang menanggung bunga utang tersebut.
>  
>  "Kebijakan Menkeu ‘terbalik’ sangat merugikan rakyat Indonesia,
> karena RI berikan yield/bunga utang lebih tinggi dari negara-negara
> yang ratingnya lebih rendah, seperti, Vietnam dan Philipina. Harusnya
> lebih rendah. Kalau begini, kreditur asing yang happy lah," ujar RR,
> Rabu (28/8/19).
>  
>  Mahalnya bunga utang yang diberikan Sri Mulyani kepada kreditur,
>  menurut RR, sudah sejak menjadi Menteri Keuangan era Susilo Bambang
>  Yudhoyono. Kala itu tahun 2006 hingga 2010, Sri Mulyani menerbitkan
>  utang sebesar Rp454,9 triliun dengan yield yang tinggi sehingga
>  menambah beban rakyat hingga Rp199,7 triliun.
>  
>  Sedangkan selama menjadi Menteri Keuangan di pemerintahan Presiden
> Joko Widodo, telah diterbitkan utang sebesar Rp790,7 triliun yang
> merugikan rakyat hingga Rp118 triliun.
>  
>  "Sebagai Menkeu SBY (2006-2010), SMI terbitkan utang Rp454,9 triliun
>  dengan yield kemahalan sehingga nambah beban rakyat Rp199,7 triliun.
>  Sebagai Menkeu Jokowi (2006-19) @jokowi terbitkan utang Rp790,7
> triliun dengan yield kemahalan sehingga nambah beban rakyat Rp118
> triliun. Total Menkeu ‘Terbalik’ untungkan kreditor, rugikan rakyat
> Rp317,7 triliun," tulisnya.
>  
>  RR juga membandingkan Sri Mulyani dengan Agus Martowardojo dan
> Bambang Brodjonegoro ketika menjadi 

[GELORA45] Auditors’ findings weaken Indonesia’s defense of palm oil industry

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

https://www.thejakartapost.com/academia/2019/08/28/auditors-findings-weaken-indonesias-defense-of-palm-oil-industry.html


*Auditors’ findings weaken Indonesia’s defense of palm oil industry*

Vincent Lingga

The Jakarta Post

Jakarta   /   Wed, August 28, 2019   /   09:23 am


The Supreme Audit Agency’s (BPK) findings that millions of hectares of oil
palm estates in Sumatra and Kalimantan are currently managed under
problematic permits will weaken Indonesia’s bid to defend the
sustainability of the industry in the international market.

Unless this controversial revelation is clarified in a credible manner, it
will be futile for the government to send missions overseas to confront the
global campaign against palm oil.

It is therefore most imperative for the government to act firmly and
quickly to resolve this issue in view of the crucially important role of
the palm oil industry in the country’s economy.

Senior BPK auditor Rizal Djalil did not elaborate on the discovery when
talking to the media last Friday but revealed that almost all big
plantation companies in Sumatra and Kalimantan were implicated in permits
that were problematic with regard to the right to cultivation (HGU),
overlapping concessions, concessions on protected forests or peatland and
companies’ obligations to empower smallholders.

Unlike the Development Finance Comptroller (BPKP), which is an internal
auditor of the government, the BPK is a politically independent agency
whose executive board members are selected by the House of Representatives.

Hence, a BPK audit report is often seen as more credible, especially
because the findings follow an investigative, not general, audit, focusing
on the legal compliance of palm oil companies with all laws, regulations
and the principles of economic, social and environmental sustainability of
palm oil management.

The BPK recommendation to President Joko “Jokowi” Widodo to involve the
National Police and the Attorney General’s Office to follow up on its
auditors’ findings shows the urgency and magnitude of the problems.

The issues of overall sustainability have been at the center of the
international campaign against Indonesian palm oil since the 2000s. Most
international green NGOs have alleged that the astronomical expansion of
oil palm estates in the country has caused massive deforestation.

In March, the European Union restricted the volume of biofuels made of palm
oil that may be counted toward the bloc’s renewable-energy goals. By 2020,
member states must ensure at least 10 percent of their fuel consumption
comes from renewable fuels, but palm oil-based products will not count. By
2030, the EU aims to stop all imports of palm oil.

Then, on Aug. 14, the EU escalated the antipalm oil campaign when the group
reintroduced tariffs, ranging from 8 to 18 percent, on subsidized palm oil
imports from Indonesia, following a probe which, the group said, found
subsidies given to domestic producers.

Unfortunately, Indonesia, as the world’s largest producer with an annual
output of over 40 million tons of crude palm oil, seems tempted to resort
to more traditional trading weapons: duties, tariffs and blockades.
Protectionism does no one any good.

Moreover, World Trade Organization rules allow countries to try to
influence other nations’ environmental policies through trade terms, as
long as they are not discriminatory measures for protectionist purposes.

We previously accepted the main arguments made by the Indonesia Oil Palm
Association (GAPKI) and the government itself that the allegations of
deforestation are mostly a subterfuge to protect EU producers of vegetable
oils such as soybean, rapeseed and sunflower, which have become
increasingly uncompetitive as the palm oil yield is nine times higher than
those of other vegetable oils.

The government has often seemed frustrated by the NGOs’ endless criticisms
because their arguments presented in the debates over palm oil have not
always been based on straight facts. Worse still, the governments of EU
members and the United States often act in favor of noisy environmentalists..

But the basic question remains unaddressed. How can the government and the
industry expect international fora to accept their claims with regard to
the sustainability of the industry, when the issue of transparency, which
has from the outset become a key battleground in the fight to clean up the
palm oil industry, has never been resolved?

President Jokowi has even defied the Supreme Court’s decision in 2017 that
the government should make information on palm oil concessions available to
the public. Cabinet members related to the industry argued that data on
palm oil concessions should temporarily be closed to the public as the
government was reviewing all the concessions.

Over the past decade the government has subjected the industry to tougher
rules designed to make the commodity sustainable economically, socially and
environmentally. But the progress seems to have 

[GELORA45] Govt gets YouTube to block satirical West Papua 'advertisement'

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

https://www.thejakartapost.com/news/2019/08/29/govt-gets-youtube-to-block-satirical-west-papua-advertisement.html



Govt gets YouTube to block satirical West Papua 'advertisement'

   - [image: Karina M. Tehusijarana]
   Karina M. Tehusijarana

   The Jakarta Post

Jakarta   /   Thu, August 29, 2019   /   01:29 pm
[image: Govt gets YouTube to block satirical West Papua 'advertisement']A
video created by Australian film and media company The Juice Media
satirizes the Australian government's policies on West Papua. (The Juice
Media Twitter Account/-)
0SHARES

   -
   -
   

   -
   -
   -
   -

YouTube has blocked a satirical video about West Papua from being viewed in
Indonesia following a "legal complaint from the government".

The video, created by Australian film and media company The Juice Media,
satirizes the Australian government's policies on West Papua as part of the
company’s Honest Government Ad series.

Titled “Visit West Papua!”, the video portrays the Indonesian government as
colonizers and the Australian government as blithely standing by for its
own profit.

“Today Australia is proud to continue its fine tradition of complicity in
West Papua,” an actress in the video says cheerfully.

The video was first uploaded on Nov. 21, 2018 but was reshared on The Juice
Media’s Twitter account last week following widespread protests and rioting
in Papua and West Papua.


theJuice [image: ][image: ][image: ]
✔@thejuicemedia



If you're wondering what's gong on in #WestPapua
, here's an Honest
Government Ad. Right now, the Indonesian Govt has blocked the Internet and
is sending in military to quash massive protests against their occupation.
West Papuans are demanding a referendum @FreeWestPapua

[image: Embedded video]

3,590 
12:59 AM - Aug 22, 2019

Twitter Ads info and privacy 

3,637 people are talking about this


On Wednesday, The Juice Media tweeted that it had received a message from
YouTube notifying that the video had been blocked in Indonesia following a
legal complaint from the government.


theJuice [image: ][image: ][image: ]
✔@thejuicemedia



So the Indonesian Government requested @YouTube
 to block our (satirical) Honest Government Ad
about #WestPapua  from
being viewed in Indonesia.
[image: View image on Twitter]

1,210 
5:17 AM - Aug 28, 2019

Twitter Ads info and privacy 

1,607 people are talking about this


The Communications and Information Ministry has yet to confirm whether it
requested the block, with ministry spokesperson Ferdinandus Setu saying
that he was still verifying information in response to an inquiry from *The
Jakarta Post*.

The video can still be watched using a virtual private network, which
allows users to access websites over another secure connection.

The blocking of the video comes amid a government-imposed internet blackout
on Papua and West Papua that has been in place since last Wednesday.

National Police spokesperson Brig. Gen. Dedi Prasetyo said that a joint
police, National Cyber and Encryption Agency (BSSN) and Communications and
Information Ministry team had taken down 32,000 pieces of “provocative
content” about Papua between Aug. 14 and 27.

“Based on the 32,000 posts that have been mapped, over 1,750 accounts have
been identified to be blocked and taken down by the ministry,” Dedi said on
Wednesday.
TOPICS :

Re: [GELORA45] Wawancara Khusus Soal Amandemen, Jokowi: Saya Mandataris Rakyat

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*Suara raja adalah suara Tuhan!*
[image: image.png]

[GELORA45] Pace Mace di Papua dan Kabut Moral Jokowi /

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190821195046-33-423550/pace-mace-di-papua-dan-kabut-moral-jokowi



Pace Mace di Papua dan Kabut Moral Jokowi

*Wishnugroho Akbar*, CNN Indonesia | Kamis, 22/08/2019 10:40 WIB

Bagikan :

[image: Pace Mace di Papua dan Kabut Moral Jokowi]Aksi protes massa di
Papua. (Foto: (dok.istimewa)

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden *Joko Widodo
* bisa jadi salah diagnosis
soal *Papua
*. Dikiranya, kerusuhan di *Manokwari
* dan beberapa daerah
lain di Papua Barat, sekadar dipicu masalah pelanggaran moral. Karena
diagnosis yang keliru itulah Jokowi lantas mengeluarkan obat berupa anjuran
moral: 'agar Pace dan Mace di Papua memaafkan hal yang telah membuat mereka
tersinggung'.

Anjuran moral Jokowi atas persoalan Papua ibarat memberikan segelas air
kepada orang yang sedang sekarat karena kelaparan di lumbung padi.

Air itu mungkin bisa membantu orang tersebut bertahan hidup, tapi untuk
berapa lama?


Persis seperti Papua. Jokowi gagal melihat kerusuhan Papua dalam konteks
yang lebih besar.
Lihat juga:

*Polisi Bekuk 45 Orang Usai Demo Mimika, Termasuk Aktivis KNPB
*

Jika kerusuhan semata dipicu insiden rasialisme terhadap mahasiswa Papua di
Surabaya, akhir pekan lalu, anjuran moral dan janji klise tentang
penghormatan terhadap harkat orang Papua, mungkin bisa meredam amarah massa
untuk sementara.

Sayangnya, rasialisme bukan satu-satunya yang memicu kemarahan orang Papua.
Kerusuhan yang terjadi pada pekan lalu sampai hari ini adalah erupsi kecil
dari sebuah kawah yang sedang bergejolak.

Kawah yang bergejolak itu menyimpan aneka ragam persoalan yang selama ini
dialami oleh orang-orang Papua. Mulai dari pelanggaran HAM, kemiskinan,
hingga praktik diskriminasi dan rasialisme.

Persoalan di Papua kompleks dan terstruktur. Persoalan-persoalan itu sudah
merentang sejak Republik berupaya mengintegrasikan Papua menjadi bagian
dari NKRI. Papua hanya diperlakukan sebagai objek.

Ambisi Repubik menguasai Papua sedikitnya didasarkan pada tiga pijakan
klaim.
Lihat juga:

Kominfo Blokir Internet di Papua dan Papua Barat


Klaim pertama dengan meyakini Papua sebagai bagian dari wilayah kekuasaan
Majapahit. Klaim kedua dengan menyebut Papua sebagai bekas jajahan
Hindia-Belanda, seperti halnya pulau-pulau lain di Indonesia. Dan terakhir
untuk mencegah sebuah negara boneka imperialis berdiri di ujung kepulauan
nusantara.

Dari ketiga alasan itu, hanya alasan kedua yang masih bisa diperdebatkan.
Dua alasan lain, dugaan penulis, adalah hasil imajinasi Sukarno dan
kawan-kawan yang mendukungnya. Mohammad Hatta bahkan telah mengingatkan
Sukarno mengenai bahaya memasukkan Papua ke Indonesia.

Hatta adalah pendiri Republik yang tak setuju Papua menjadi bagian dari
Indonesia. Hatta beralasan Papua bukan bagian dari ras melayu.

Mengutip *Historia
*,
Hatta mengingatkan prasangka negatif dari masyarakat internasional yang
mungkin muncul jika Indonesia memasukkan Papua.
Lihat juga:

*Wiranto Terbang ke Papua untuk Pastikan Keamanan
*

"Saya sendiri ingin mengatakan bahwa Papua sama sekali tidak saya
pusingkan, bisa diserahkan kepada bangsa Papua sendiri. Bangsa Papua juga
berhak menjadi bangsa merdeka," kata Hatta pada sidang BPUPKI 11 Juni 1945
yang tercatat dalam Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(PPKI) 29 Mei 1945-19 Agustus 1945.

"Jadi jikalau ini diterus-teruskan, mungkin kita tidak puas dengan Papua
saja tetapi (kepulauan) Salomon masih juga kita minta dan begitu seterusnya
sampai ke tengah laut Pasifik. Apakah kita bisa mempertahankan daerah yang
begitu luas?," tanya Hatta kepada hadirin sidang.

Yang paling penting dalam sidang BPUPKI itu ialah tak ada satu pun
perwakilan dari Papua ketika tokoh-tokoh pendiri bangsa membahas nasib
tanah mereka.

Kisruh di depan asrama mahasiswa Papua di Surabaya. (Foto: ANTARA
FOTO/Didik Suhartono)

Pengabaian terhadap hak warga Papua menentukan nasib sendiri berlanjut saat
diadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969.

Referendum yang seharusnya digelar dengan mekanisme satu orang satu suara
atau *one man one vote,*tidak pernah terjadi. Nasib Papua dalam Pepera
hanya diputuskan oleh sebagian orang Papua. Belum lagi laporan dugaan
intimidasi terhadap para peserta Pepera.

Dengan segala kontroversi itu, Pepera menghasilkan suara mayoritas peserta
menginginkan Papua menjadi bagian dari Indonesia.

Empat tahun setelah