Re: [GELORA45] Re: Jack Ma

[kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]]

Bung Sunny,
Ya, benar. Paling tidak kita tahu haram, halal, harem, fulus, hijrah,
asalam alaikum, syukran,effendi, habibi, tabib.
Salam,
KH


2017-10-06 3:07 GMT+02:00 Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45] <
GELORA45@yahoogroups.com>:

>
>
>
> Bung Djie,
>
> Kalau apa yang dikatakan Jack Ma  ditest di Arab Saudia dengan pertanyaan
> kepada 10 orang Arab untuk menyebutkan sesuatu kata dalam bahasa Indonesia,
> pasti tidak ada yang bisa menjawab, tetapi kalau ditanya kepada 10 orang
> Inodnesia  untuk menyebutkan satu atau beberapa kata dalam bahasa Arab,
> pasti 10 orang itu bisa memberikan jawaban lebih dari satu kata.
>
> 
>

[GELORA45] Fw: [nasional-list] Re: Fw: Perguruan Tinggi gelar aksi Kebangsaan Melawan Radikalisme

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com 
[nasional-list] Kepada: Yahoo! Inc. 
Terkirim: Kamis, 5 Oktober 2017 22.00.17 
GMT+2Judul: [nasional-list] Re: Fw: Perguruan Tinggi gelar aksi Kebangsaan 
Melawan Radikalisme
     



Istilah "sumpah pemuda" dalam hal ini seharusnya "ikrar pemuda" atau 
"pernyataan bersama pemuda", karena kalau sumpah ada kaitannya dengan agama, 
misalnya " Demi Alloh kami bersumpah.." jadi seperti penobatan anggota DPR 
untuk menduduki kursi empuknya. Memistifikasikan kenyataan ini dengan kata 
sumpah  adalah tidak benar, jelasnya pemalsuan sejarah bertopeng agama. 

Fw: [GELORA45] Antara Sukarni dan Sukarno

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: Jonathan Goeij 
jonathango...@yahoo.com [GELORA45] Kepada: 
Yahoogroups Terkirim: Kamis, 5 Oktober 2017 21.56.26 
GMT+2Judul: [GELORA45] Antara Sukarni dan Sukarno
     



Antara Sukarni dan Sukarno
Sukarno-Sukarni, laksana sepasang kakak-beradik dalam perjuangan kemerdekaan.

MF MukthiMinggu 28 April 2013 WIB

SUKARNI, bersama Adam Malik, Chaerul Saleh, dan Wikana, “menculik” Sukarno dan 
Hatta ke Rengasdengklok sehari sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. 
Peran istrinya, Nursjiar Machmoed, tak bisa diabaikan begitu saja.

“Di rumah ada dua anak. Bapak berani bilang saya begini, saya begitu itu karena 
di rumah ada mama. Kalau mama nggak ada, dengan anak dua, apa berani Bapak? 
Nggak berani,” kata Emalia Iragiliati Sukarni, putri Sukarni, dalam peluncuran 
bukunya, Sukarni dan Actie Rengasdengklok, di Museum Perumusan Naskah 
Proklamasi, Jakarta (20/4/2013).

Namun, Emalia mengatakan dia tak pernah mendengar cerita soal pekerjaan ataupun 
kiprah ayahnya. Dia pernah bertanya, semisal, kenapa ayahnya dipenjara Sukarno 
tapi dia tak mendapat jawaban memuaskan. Ayahnya selalu menjawab singkat dan 
menutup kesempatan untuk bertanya lagi. Di sisi lain, orangtuanya menjadikan 
rumah steril dari urusan politik.

Sukarni lahir di desa Sumberdiren, Blitar, Jawa Timur, pada 14 Juli 1916. Dia 
anak dari pasangan seorang warok, Dimun Kartodiwirjo dan Supiah. Darah 
“perlawanan” mengalir dari kakeknya di pihak ayah, Onggomerto, seorang pengawal 
setia Pangeran Diponegoro. Namun, justru ibunya yang menjaga darah “perlawanan” 
tetap mengalir dalam diri Sukarni.

Sukarni terjun ke dalam pergerakan kemerdekaan sejak usia belasan. Atas 
dorongan Ibu Wardoyo, kakak Sukarno, Sukarni ikut pendidikan jurnalistik di 
Bandung di bawah bimbingan Sukarno. “Perkenalan dengan keluarga Bung Karno 
sejak berusia 14 tahun tersebut merupakan awal dari kedekatan Sukarni dengan 
Bung Karno,” tulis Emalia.

Pada 1930, Sukarni menjadi anggota Perhimpunan Pemuda Pelajar Indonesia (PPPI). 
Empat tahun kemudian dia menjadi ketua pengurus besar PPPI. Tak puas dengan 
PPPI, dia mendirikan Persatuan Pemuda Kita yang terbuka bagi pelajar dari 
sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Pada 1936, dia aktif menyebarkan 
pemikiran Tan Malaka melalui brosur atau pamflet secara klandenstin. Setahun 
kemudian, dia menjadi ketua umum Indonesia Muda, fusi dari beberapa organisasi 
pemuda.

Pada masa pendudukan Jepang, dia bersama temannya mendirikan sekolah untuk 
kaderisasi pemuda dengan gurunya antara lain Sukarno. Kala itu dia bekerja di 
kantor berita Antara yang berganti nama menjadi Domei, tempat dia berkenalan 
dengan Adam Malik dan beberapa pemuda lain. Aktivitas politik Sukarni kian 
meningkat.

Sewaktu kabar kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik samar-samar terdengar, 
Sukarni dan beberapa pemuda radikal mendesak kemerdekaan segera 
diproklamasikan. Mereka menculik Sukarno-Hatta ke Rengasdengklok. Sempat 
terjadi silang pendapat antara kedua generasi itu, Sukarno-Hatta akhirnya 
setuju dan keesokan harinya membacakan proklamasi.

Bersama Wikana dan Chaerul Saleh, Sukarni lalu membentuk Komite van Aksi dan 
Angkatan Pemuda Indonesia (API). Dia juga memobilisasi kalangan buruh dengan 
membentuk Barisan Buruh Indonesia. Sukarni, Adam Malik, dan Chairul Saleh lalu 
bergabung ke dalam Persatuan Perjuangan, organisasi oposisi terbesar yang 
didirikan Tan Malaka pada 1946.

“Selain Bung Karno, Pak Tan (Malaka) merupakan idola Sukarni,” tulis Emalia. 
“Kedekatan Sukarni dengan Pak Tan baru terlihat sewaktu didirikannya Partai 
Murba (7 November 1948).” Partai Murba merupakan gabungan dari Partai Rakyat, 
Partai Buruh Murba, Partai Rakyat Djelata, dan Permi (Persatuan Rakyat Marhaen 
Indonesia).

Setelah Pemilu 1955, Sukarni terpilih menjadi anggota Konstituante dan Badan 
Pekerja KNIP. Setelah itu, dia menjadi anggota DPA. Antara 1961-1964, Sukarni 
menjabat duta besar di Republik Rakyat Tiongkok dan Mongolia.

PKI menyebut Partai Murba penganut ajaran Trotsky. Atas desakan PKI, Sukarno 
membekukan Partai Murba pada September 1965 karena dituduh terlibat dalam 
Barisan Pendukung Soekarnoisme (BPS), mendukung Manifesto Kebudayaan, dan 
menerima uang US$100 juta dari CIA untuk menggulingkan Presiden Sukarno. 
Sukarni ditahan pada 15 Januari 1965.

“Sukani ditahan oleh orang-orang yang diplih namanya untuk dicantumkan dalam 
naskah proklamasi kemerdekaan. Namun, tidak ada rasa dendam pada orang-orang 
yang memenjarakannya,” tulis Emalia.

Setelah Sukarni keluar pejara, Sukarno merehablitiasi Partai Murba melalui 
Keputusan Presiden No. 223 tahun 1966 pada 17 Oktober 1966.

“Pertengkaran antara Sukarno-Sukarni sering terjadi, walaupun mereka sebagai 
kakak-beradik karena hampir serupa dan senama,” kenang Adam Malik dalam 
memoarnya Mengabdi Republik. “Namun demikian Sukarno-Sukarni, laksana sepasang 
kakak-beradik dalam perjuangan kemerdekaan, akan 

Fw: [GELORA45] Sukarni Kartowirjo, Sosok Penting di Balik Sejarah Teks Proklamasi RI

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: Jonathan Goeij 
jonathango...@yahoo.com [GELORA45] Kepada: 
Yahoogroups Terkirim: Kamis, 5 Oktober 2017 22.00.27 
GMT+2Judul: [GELORA45] Sukarni Kartowirjo, Sosok Penting di Balik Sejarah Teks 
Proklamasi RI
     

Jumat 07 November 2014, 18:40 WIB
Pahlawan Nasional

Sukarni Kartowirjo, Sosok Penting di Balik Sejarah Teks Proklamasi RI
- detikNews


Foto : Wikipedia

Jakarta - Sukarni Kartodiwirjo menjadi salah seorang tokoh pejuang dari Jawa 
Timur yang mendapat penghargaan gelar pahlawan nasional dari Presiden Joko 
Widodo. Pria kelahiran Blitar ini punya peran penting di balik sejarah proses 
pembacaan teks proklamasi kemerdekaan RI.

Saat prosesnya, Sukarni adalah sosok yang mewakili kelompok muda agar pasangan 
Soekarno-Hatta secepatnya memproklamasikan kemerdekaan negara pada 17 Agustus 
1945. Dia tidak menginginkan pasangan itu terlalu berpikir lama menyatakan 
kemerdekaan negara. Sejarah ini yang membuat kelompok pemuda harus melakukan 
‘penculikan’ terhadap kedua pemimpin itu ke Rengasdengklok, Jawa Barat.

Sosoknya sejak kecil digambarkan sebagai orang yang membenci Belanda. Lahir di 
Blitar, Jawa Timur, 14 Juli 1916, Sukarni punya catatan gemar berkelahi dengan 
anak-anak Belanda. Hal ini dilakukannya hampir setiap hari. Pola pikir membenci 
Belanda ini karena tertanam oleh gurunya yang juga tokoh pergerakan Indonesia 
saat itu, Mohammad Anwar.

Dengan pola pikir yang tertanam seperti itu, tidak mengherankan kalau Sukarni 
kelak menjadi remaja kritis dan punya nasionalisme yan tinggi. Saat usia 14 
tahun, dia sudah bergabung dengan organisasi perhimpunan Indonesia Muda. Sejak 
itulah, sikap pejuang, kritis, dan tanpa kompromi semakin muncul. Sampai ketika 
Sukarni didaulat menjadi Keetua Pengurus Besar Indonesia Muda. Saat itu Sukarni 
baru berusia 20 tahun 

Menjadi pimpinan kumpulan anak muda yang kritis, Sukarni menjadi incaran 
pemerintahan kolonial Belanda untuk ditangkap. Namun, dalam usaha penangkapan 
itu, dia berhasil melarikan diri hingga beberapa tahun ke depan. Tapi, beberapa 
tahun kemudian Sukarni tertangkap di Balikpapan, Kalimantan Timur. Begitu 
Jepang coba mengambil alih Indonesia, Sukarni dan beberapa temannya malah 
dibebaskan. Di era jajahan Jepang, Sukarni sempat bekerja di kantor berita 
Antara.

Kemudian, takdir juga mempertemukan Sukarni dengan Tan Malaka di masa jajahan 
Jepang. Sosok Tan Malaka ini yang membuatnya semakin berevolusioner terhadap 
perjuangan bangsa. Pertemuan ini juga menjadi cikal awal berdirinya Partai 
Murba. Sukarni juga didaulat menjadi Ketua Umum.

Hubungan antara Sukarni dengan Tan Malaka semakin erat ketika kedudukan pusat 
pemerintahan RI berada di Yogyakarta. Hubungan ini dibuktikan ketika Sukarni 
menjabat sebagai Sekjen Persatuan Perjuangan (PP) di bawah ketua Tan Malaka. 
Karena sikapnya yang berani, Sukarni sempat dijebloskan ke penjara pada 1946 di 
Madiun.

Dalam riwayat hidupnya, Sukarni juga pernah ditunjuk sebagai Duta Besar 
Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok pada 1961.Dia juga pernah ditunjuk 
sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung pada 1967. Tokoh yang pernah mendapat 
penghargaan Bintang Mahaputra ini wafat pada tanggal 7 Mei 1971.





(hat/nwk)

Fw: Re: [GELORA45] DPR SETUJUI BELANJA PEMERINTAH RAPBN 2018

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: kh djie dji...@gmail.com [GELORA45] 
Kepada: Gelora45 Terkirim: 
Kamis, 5 Oktober 2017 23.19.05 GMT+2Judul: Re: [GELORA45] DPR SETUJUI BELANJA 
PEMERINTAH RAPBN 2018
     

Mestinya untuk kemenerian agama bisa dikurangi.Kan ada penghasilan dari 
:sertifikat halal.surat penikahan.bunga uang simpanan haji.Beberapa real estate 
bangun mesjid gratis.
2017-10-05 22:29 GMT+02:00 Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45] 
:

     





Bagaimanadana perbelanjaan Kementrian Agama? Apakah dinaikan agarkemudian 
dihari lebih banyak umat warga NKRI bisa mudah ke taman Firdaus yangpenuh 
segala kelimpan kebutuhan kehidupan kekal yang dilayani olehmalaekat-malaekat 
cantik nan sexy?




http://www.sinarharapan.co/ news/read/1710058821/dpr- 
setujui-belanja-pemerintah- rapbn-2018







DPR SETUJUI BELANJA PEMERINTAH RAPBN2018

MENGALAMI KENAIKAN RP11,3TRILIUN.

05 Oktober 2017 18:23 NMEkonomidibaca: 58 




 

sindonews.net /

JAKARTA - Rapat PanitiaKerja Badan Anggaran DPR RI menyetujui postur belanja 
pemerintahpusat dalam RAPBN 2018 sebesar Rp1.454,5 triliun atau 
mengalamikenaikan Rp11,3 triliun dari postur awal Rp1.443,2 triliun. 




"Kita bisamenyetujui postur belanja pemerintah pusat ini," kata KetuaBadan 
Anggaran DPR, Aziz Syamsuddin saat memimpin Rapat Panitia Kerjamembahas postur 
belanja pemerintah pusat RAPBN 2018 di Jakarta, Kamis(5/10/2017). 




Postur belanja pemerintahpusat yang disetujui tersebut antara lain mencantumkan 
belanjaKementerian Lembaga yang mengalami kenaikan sebesar Rp32,8 triliun,dari 
postur awal Rp814,1 triliun, sehingga menjadi Rp846,93 triliun. 




Direktur JenderalAnggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, kenaikan 
paguanggaran tersebut mencakup tambahan belanja prioritas untuk 10Kementerian 
Lembaga sebesar Rp25,5 triliun dan realokasi subsidipangan ke bantuan pangan 
nontunai pada Kementerian Sosial sebesarRp7,3 triliun. 




"Tambahan ini sesuaihasil dari rapat kerja Banggar pada Rabu kemarin plus 
menampungpergeseran alokasi Rastra ke Kementerian Lembaga," katanyaseperti 
dilansir antaranews.com. 




Tambahan belanjaprioritas tersebut sebagian besar untuk instansi penegak hukum 
antaralain untuk Polri Rp16,8 triliun, Kemenhan/TNI Rp1,85 triliun, BINRp3,92 
triliun, BNN Rp400 miliar, Kejaksaan Rp900 miliar danKemenkumham Rp200 miliar. 




Selain itu, untukLemsaneg/BSSN sebesar Rp200 miliar, Kemen PUPR Rp475 miliar, 
BasarnasRp200 miliar dan Bappenas Rp475 miliar. 




"Ini sesuaikebutuhan, karena dari evaluasi bidang pertahanan dan 
keamanan,dibutuhkan dukungan untuk antisipasi kondisi aktual, 
misalnyapengamanan pemilu dan pilkada serta pelaksanaan IMF WB Meeting 
yangtentunya membutuhkan antisipasi," kata Askolani. 




Sementara itu, tambahAskolani, realokasi subsidi pangan ke Kementerian Sosial 
dilakukanagar pengelolaan maupun penyaluran bantuan rastra bagi 
masyarakatkurang mampu dapat dilaksanakan lebih mudah dan efisien. 




"Kalau disatukan,pengelolaan dan akuntabilitas menjadi lebih mudah. Kemensos 
akanfleksibel berapa yang bisa diperbanyak untuk bantuan nontunai 
sesuaikapasitas dan kemampuan penerimaan, dan berapa yang sisanya didukungdalam 
bentuk beras ke masyarakat miskin," ujarnya. 




Selain itu, posturbelanja pemerintah pusat ini juga mencantumkan pagu belanja 
nonKementerian Lembaga yang telah disepakati sebesar Rp607,5 triliun,atau 
mengalami penurunan Rp21,7 triliun, dari pagu awal sebesarRp629,2 triliun. 





   

Fw: Re: [GELORA45] Fw: Keputusan Kiai NU: Pemerintah Wajib Cabut Status Kewarganegaraan Teroris

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: kh djie dji...@gmail.com [GELORA45] 
Kepada: Gelora45 ; K. 
Prawira Terkirim: Jumat, 6 Oktober 2017 00.13.33 
GMT+2Judul: Re: [GELORA45] Fw: Keputusan Kiai NU: Pemerintah Wajib Cabut Status 
Kewarganegaraan Teroris
     

Sebenarnya sudah ada peraturannya, Warganegara Indonesia yang jadi tentara 
negara asing kehilangan kewarganegaraan Indonesianya.Apa karena yang terkena 
kebanyakan dari Islam, tunggu usul dari ormas besar Islam dulu ?
2017-10-05 23:01 GMT+02:00 'K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45] 
:

     

Keputusan Kiai NU: Pemerintah Wajib Cabut Status Kewarganegaraan Teroris
GATRAnews  -   
  -  Tuesday, 26 September 2017 05:24    | 
  -  Jawa   
  - 
  Ustadz Ahmad Muntaha (kanan) saat membacakan keputusan Komisi Bahtsul Masail 
NU Jawa Timur dalam Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwi) III PWNU Jatim, di 
Graha Residen Jl. Darmo Harapan Surabaya, Senin (25/9/2017)
Surabaya, GATRAnews – Belakangan gerakan terorisme global semakin marak. 
Diantaranya gerakan ISIS. Tak sedikit warga Negara Indonesia yang menjadi 
simpatisan maupun aktif sebagai milisinya. Sebagai langkah menjaga keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pemerintah wajib mencabut 
kewarganegaraan teroris.
 


 Demikian salah satu keputusan Komisi Bahtsul Masail dalam Musyawarah Kerja 
Wilayah (Muskerwi) III PWNU Jawa Timur, di Graha Residen Jl. Darmo Harapan 
Surabaya. Keputusan itu dibacakan oleh Sekretaris Komisi Bahtsul Masail, Ahmad 
Muntaha di hadapan para kiai utusan PCNU se-Jatim, Senin (25/9/2017). Acara ini 
berlangsung selama dua hari, dan dibuka oleh Gubernur Jatim Soekarwo pada 
Minggu (24/9/2017) kemarin.

 Kebijakan itu wajib diambil oleh pemerintah mengingat ketika para teroris 
mendapat kesempatan pulang ke Indonesia, mereka menularkan ideologinya kepada 
orang lain sehingga ideologi radikal dan ancaman aksi-aksi teror semakin nyata.

 Menurut Ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jatim, KH Ahmad Asyhar Shofwan, 
Pemerintah berkewajiban menjaga stabilitas keamanan negara, ketentraman 
warganya dan menjaganya dari berbagai hal yang mengancam.

 Karena itu, pemerintah dapat mencabut status kewarganegaraannya sebagai upaya 
terakhir untuk menghindari gangguan besar yang mungkin ditimbulkannya. “Tentu 
ketika diduga kuat dengan berdasarkan data akurat warga negara itu berpotensi 
besar mengancam stabilitas keamanan negara dan ketentraman warganya,” tegasnya.

 Terkait orang yang telah menyatakan diri lepas dari ikatan NKRI dan berbaiat 
mendukung terorisme, seperti ISIS, kemudian kembali ke Indonesia dengan alasan 
kecewa terhadap janji palsu kelompok ISIS itu, maka pemerintah tidak boleh 
menerimanya kembali sebagai warga negara. “Kecuali sudah dipastikan tidak 
membahayakan stabilitas keamanan negara dan ketentraman warga,” tandasnya.


  

Reporter: Abdul Hady JM
 Editor: Rosyid





   

Fw: [GELORA45] APA KABAR PENGUNGSI TIMOR TIMUR - INDONESIAKU

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

From: Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45] 
Sent: Thursday, October 5, 2017 5:40 PM

  

Click : https://www.youtube.com/watch?v=14TAsPoKJN8



APA KABAR PENGUNGSI TIMOR TIMUR - INDONESIAKU

Re: [temu_eropa] Fw: [GELORA45] Makan malam bersama Gerwani dan anak Pahlawan Revolusi

[jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

Ini saya kutip lagi dibawah: 

 Zigong asked about government. The Master said, “Sufficient food, sufficient 
military force, the confidence of the people.” Zigong said, “If one had, 
unavoidably, to dispense with one of these three, which of them should go 
first?” The Master said, “Get rid of the military.” Zigong said, “If one had, 
unavoidably, to dispense with one of the remaining two, which should go first?” 
The Master said, “Dispense with the food. Since ancient times there has always 
been death, but without confidence a people cannot stand.”
 

 Inti ucapan Khong Hu pemerintahan harus bisa dipercaya, masyarakat harus 
mempunyai keyakinan pada pemerintahnya. Dalam kaitan dengan G30S, kebenaran apa 
yang terjadi harus diungkap apa adanya (an sich), bukannya kebenaran semu 
menurut versi sak udele dewe. Itu yang penting.
 

 Berbicara tentang Agus Wijoyo yang merupakan Gubernur Lemhannas tentu tidak 
bisa dilepaskan peranan dalam pemerintahan terutama TNI, walaupun benar Agus 
berbicara rekonsiliasi tetapi penekanan beliau adalah PKI bersalah dan para 
korban nerimo sajalah, intinya kurang lebih begitu. Rekonsiliasi Agus sifatnya 
TNI-lah yang memberi maaf, bukannya pengakuan TNI bersalah dan mengungkap apa 
yg sesungguhnya terjadi.
 

 Sewaktu saya menyinggung Tjakrabirawa, adalah suatu fakta para prajurit 
kesatuan itulah yang membunuh para Jendral, dan Tjakrabirawa adalah bagian TNI 
yang dibentuk karena usulan Panglima TNI AH Nasution. Tentu merupakan analisa 
liar kalau mengatakan AH Nasution mempersiapkan Tjakrabirawa membunuh para 
Jendral apalagi putri Nasution sendiri juga jadi korban, tetapi lebih liar lagi 
mengatakan PKI-lah yg membunuh para Jendral lha wong kenyataannya prajurit2 TNI 
itu sendiri yang melakukan pembunuhan. Cialatnya narative PKI membunuh para 
Jendral TNI itulah yang dipelahara sampai sekarang seakan itulah kebenaran. 
Narative itu jugalah yang digunakan Agus Wijoyo dalam upaya rekonsiliasi. Saya 
rasa anda tentu paham maksud saya ini.

---In GELORA45@yahoogroups.com,  wrote :

 Bung Goei, ... kutipan ajaran Kong hu Chu itu kenapa dicomputer saya tidak 
terbuka jelas apa isinya, ya? TIDAK BISA TERBACA dengan baik, ...
  
 Tapi, memang banyak ajaran Kong Hu Chu sebetulnya masih relevan sampai jaman 
sekarang sekalipun sudah lewat 2 ribuan tahun yl. dan mengikuti apa yang 
diajarkan Konghuchu yang kita anggap benar, mau dianggap penganut Konghucu 
terserah saja bagaimana melihatnya, ...
  
 Tapi lagi, yang lebih penting bagaimana bung membaca pendapat saya ini, dengan 
keluarkan penekanan ajaran Konghuchu tentang PEMERINTAHAN? Rasanya tidak 
nyambung, ... Memangnya yang sedang saya persoalkan dengan mengajukan ajaran 
Konghuchu itu bukan hubungan antar manusia? Masalah jenderal Agus Wijojo, 
Catherine Panjahitan bersahabat dengan Ilham Aidit, Svetlana itu hubungan 
dengan Pemerintah?
  
 Sedang dikaitkan dengan G30S saya juga berpendapat harus ada kejernihan, 
KESIMPULAN yang baik dari PEMERINTAH yang berkuasa dan RESMI mengajukan MINTA 
MAAF pada KORBAN kejahatan negara yang pernah terjadi dilakukan pemerintah 
Suharto! Harus ada KETEGASAN Pemerintah untuk MEREHABILITASI para KORBAN-KORBAN 
yg jumlahnya ratusan ribu kalau tidak hendak dibilang jutaan yang diperlakukan 
semena-mena, dianiaya, dipenjarakan bahkan dibantai, dan semua dilakukan TANPA 
proses hukum! SATU PELANGGARAN HAM BERAT yang sangat tidak manusia telah 
terjadi dibawah kekuasaan pemerintah Suharto!
  
 Lalu, ... dimana masalahnya, ...? Sedang menurut bung, Pasukan Tjakrabirawa 
itu dibentuk atas usul Nasution atau siapapun, ... lalu? Apa pembentukan 
pasukan Tjakrabirawa itu memang disiapkan AH. Nasution untuk menculik 7 
Jenderal itu? Bagaimana bung bisa mengkaitkannya, ...
  
 Saloam,
 ChanCT
  
  
  
 From: Jonathan Goeij jonathangoeij@... [GELORA45] 
 Sent: Friday, October 6, 2017 6:31 AM
 To: Yahoogroups 
 Subject: Re: [temu_eropa] Fw: [GELORA45] Makan malam bersama Gerwani dan anak 
Pahlawan Revolusi


  

   
 Wah bung Chan sekarang jadi penganut Khong Hu Cu, kemajuan juga. Cuman yang 
dikutip itu "Jangan lakukan pada orang lain apa yang kita sendiri menentang dan 
tidak hendak dilakukan pada kita sendiri!" tentang hubungan antar manusia, 
bukannya tentang pemerintahan. Tentang pemerintahan ini yang dikatakan beliau:
  
 kutipan:
 Zigong
 asked
 about
 government.
 The
 Master
 said,
 “Sufficient
 food,
 
sufficient
 military
 force, 
the 
confidence 
of 
the
people.”
 Zigong 
said,

“If
 one
 had,
unavoidably,
 to
 dispense
 with
 one
 of
 these
 three,
 which
 
of
 them
 should
 go
 first?”
 The
 Master
 said,
 “Get
 rid
 of
 the  
military.”
Zigong
 said,
 “If
 one
 had,
 unavoidably,
 to
 dispense 
with
 one

 of
 the
 remaining
 two,
 which
 should
 go 
first?”
 The
 Master 
said,
 
“Dispense 
with
 the
 food. 
Since 
ancient
 times 
there
 has
 always
 been 

death, 
but
 without 
confidence 
a 
people 
cannot 
stand.”

  
 Inti ucapan Khong Hu pemerintahan harus bisa dipercaya, 

[GELORA45] Fw: BERZIARAH

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: May Swan 
Kepada: @ Terkirim: Jumat, 6 Oktober 2017 
00.51.47 GMT+2Judul: BERZIARAH
 
SURATDARI SINGAPUR

==BERZIARAH ==

Sudah menjadi tradisibagi masyarakat Chinese di Singapura berziarah ke makam 
orangtua dan leluhurpada hari hari Qingming Festival ( 清明节 ) tepatnya jatuh 
pada tanggal satu bulan limaberdasarkan Lunar Calendar, atau sekitar tanggal 
empat atau lima bulan Aprilmenurut international calendar. Tapi hari berziarah 
ke tempat perkuburantersebut tidak harus hanya pada tanggal satu bulan lima, 
karena清明节 berlarut sepanjangsatu minggu. Dengan berjalannya jaman, demi  
menyesuaikan kehidupan masyarakat urban modernyang sibuk dengan pekerjaan 
sehari hari, festival diperpanjang satu minggusebelum dan sesudah hari tepatnya 
festival. Ini perubahan positive, yaknitradisi disesuaikan dengan peralihan 
jaman, dan kepentingan kehidupan masyarakat,bukan sebaliknya. Justeru karena 
demikian tetap relevant dan tetap exist hinggahari ini.

Pada hari hari tersebut masyarakat yang menganut Budhism dan Taoismberamai 
ramai sekeluarga datang ke makam orangtua dan leluhur mereka. Disitumereka 
membersihkan makam dan sekitar tanah kuburan, umumnya mencabut rumputrumput 
liar yang tumbuh menjalar tanpa diundang selama setahun dan daun daunkering 
yang bertebaran di sekitar makam. Ritual sembayang清明dimulai denganbersujut tiga 
kali dengan garu yang disulut sambil membungkuk di hadapan makam sebagaitanda 
hormat dan terimakasih kepada orangtua dan leluhur. Mereka datang 
membawamakanan dan minuman seperti teh, Chinese white wine, masakan ayam rebus 
seekor,daging babi rebus sepotong, kueh dan buah buahan. Tidak lupa membawa 
joss paper(金紙 )   yaitu cash money bagi yang sudah meninggal, juga replica 
materialkeperluan sehari hari seperti mobil, rumah, telepon, TV dll terbuat 
dari kertasdan karton untuk dipersembahkan kepada arwah yang sudah  meninggal. 
Berdasarkan kepercayaan bahwasemua keperluan di dunia fana juga diperlukan di 
dunia akhirat. Pada akhirsembayang semua replica  barang barang dibakar,berarti 
semua keperluan sudah  sampaiketempat tujuan. Teh dan Chinese white wine 
disiramkan ke sekitar kuburan. Lalu,semua makanan yang sudah direstui dibawa 
pulang dan dimakan bersama sekeluarga.

Tentunya tidak semua orang masih yakin kepada kepercayaan ini, terlebihlagi 
generasi muda, tapi kebiasaan ini masih tetap berlangsung sebagai tradisi,bukan 
sebagai ketentuan agama. Tradisi yang menandakan rasa terima kasih,menghargai 
jasa orangtua terhadap anak cucu, dan tanda hormat kepada leluhur.Sebuah 
tradisi yang menganjurkan hubungan harmonis dalam keluarga dan pandanganhidup 
philosophy yang tahu berbalas budi.

Sementara masyarakat Paguyuban Indonesia Swedia ada tradisi merekasendiri dalam 
menjalankan Berziarah Tahunan yang dilakukan pada bulanSeptember. Pada hari 
yang ditentukan bersama setelah dirancang dan direncanakansecara menditil dan 
teliti, seluruh anggota paguyuban berziarah ke makam temanteman dan keluarga 
bersama sama dalam satu kompi. Kebetulan tempat kediamanmereka tersebar luas, 
ada yang dibagian utara, selatan, sentral kota, sedangkanmakam keluarga masing 
masing juga berlainan lokasi. Semua ini memerlukancentral planning, tidak 
kurang komplikasi demi merancangkan central planning sebuahpolitical campaign. 
Bukan saja masalah transportasi dan route perjalanan, tapijuga tempat tempat 
dimana mereka akan berhenti, termasuk makan minum, karenaseluruh perjalanan 
memerlukan seharian suntuk. Lalu masalah logistic, termasukmasakan apa yang 
akan dibawa, dan siapa yang menyedia makanan. Akhirnya,bagaimana dengan ongkos 
beaya dan issue seterusnya. 

Tidak jelas apakah kebiasaan Berziarah Tahunan Paguyuban ini berdasarkantradisi 
dari negeri asal para anggota atau karena sudah berbaur dengan tradisi 
lokaldimana masyarakat Swedia merayakan All Saints Day dengan ramai ramai 
berziarahke makam keluarga dan menyalakan  lilinpada malam hari, membuat 
suasana meriah dengan berkelap kelip terang benderangsepanjang malam.

Apa pun alasannya, terkesan adanya semangat diantara anggota Paguyubanselalu 
ingin bersama ketika menjalankan sesuatu project, baik mengenai masalahsocial 
activity memberi bantuan kepada para teman di luar negeri mau pun 
masalahinternal, bahkan soal keluarga dan private matters. Semangat persaudaan 
yangsangat terpuji.  

MAY SWAN
  

Re: [GELORA45] Fw: Perguruan Tinggi gelar aksi Kebangsaan Melawan Radikalisme

[ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]]

Seperti apa radikal yang dimaksud? Bukankah kata radikal berasal 
dari radix, akar / pondasi? 

Pantas saja kita kecele melulu karena asyik terpukau memandang 
UUD amandemen, Pancasila dsk, padahal semua itu sekarang sudah 
berpondasi neolib. Atau sebaliknya, asyik menggebuki peristiwa '65 
tanpa pernah menyentuh akar komun-isme, M-L.
Karena aksi para akademisi ini dikaitkan dengan Sumpah Pemuda, 
sebaiknya bahas juga tentang bahasa. Khususnya penggunaan istilah 
berbaha asing di ruang umum.
--- k.prawira@... wrote:
Perguruan Tinggi gelar aksi Kebangsaan Melawan Radikalisme

Kamis, 5 Oktober 2017 21:46 WIB | 1.720 Views
Pewarta: Syaiful HakimDokumentasi Museum Sumpah Pemuda. Diorama yang 
memperlihatkan tokoh pemuda W.R. Soepratman memainkan Lagu Indonesia Raya 
dengan alat musik biola saat Kongres Pemuda II tanggal 27-28 Oktober 1928 di 
Museum Sumpah Pemuda, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Kamis (27/10/2016). 
Peringatan Sumpah Pemuda ke-88 pada 28 Oktober 2016 menjadi momentum bagi 
seluruh elemen bangsa untuk mengenang kembali tekad pemuda Indonesia yang 
mengikrarkan komitmen persatuan dan kesatuan Indonesia. (ANTARA /Widodo S. 
Jusuf) ()
Kita ingin nempertegas sikap perguruan tinggi. Melalui momentum peringatan 
Sumpah Pemuda ini menjadikan semangat ini untuk bahu-membahu untuk memperkuat 
persatuan bangsa dalam menangkal segala bentuk radikalisme."
Jakarta (ANTARA News) - Pimpinan Perguruan Tinggi se-Indonesia akan menggelar 
aksi Kebangsaan Melawan Radikalisme serentak di seluruh Indonesia dalam 
memperingati Hari Sumpah pada 28 Oktober 2017.
"Acara tersebut merupakan hasil perundingan pertemuan Pimpinan Perguruan Tinggi 
se-Indonesia pada 25-26 September 2017 di Bali. Acara ini diikuti 3.000 
pimpinan perguruan tinggi," kata Anggota Steering Comitte Pertemuan Pimpiman 
Perguruan Tinggi se-Indonesia Muhammad Shirozi, dalam keterangan tertulisnya, 
di Jakarta, Kamis.
Gelaran acara dalam bentuk kuliah akbar dan orasi kebangsaan, serta pembacaan 
Deklarasi PT melawan radikalisme, rencananya akan dilakukan di 350 
kabupaten/kota pada 34 provinsi dengan melibatkan 4,5 juta peserta, terdiri 
dari pimpinan perguruan tinggi dan civitas akademika baik mahasiswa, dosen, 
serta staf di perguruan tinggi.
"Kita juga mengundang atau melibatkan banyak pihak lain baik pemerintah maupun 
tokoh yang se-ide dan setuju menjaga Indonesia dari isu SARA, kebencian, fitnah 
dan adu domba, berkomitmen menjaga Kebhinekaan, Pancasila dan NKRI," jelasnya.
Menurut dia, pertemuan itu untuk mempertegas sikap perguruan tinggi se 
Indonesia bersama civitas akademika di masing-masing kampus. Selain itu untuk 
melawan radikalisme dan intoleransi serta menjadi benteng bagi Pancasila, 
Undang-undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.
"Kita ingin nempertegas sikap perguruan tinggi. Melalui momentum peringatan 
Sumpah Pemuda ini menjadikan semangat ini untuk bahu-membahu untuk memperkuat 
persatuan bangsa dalam menangkal segala bentuk radikalisme," ujar Shiroji.
Selain itu, untuk menyosialisasikan secara lebih luas di kalangan civitas 
akademika khususnya, dan pada masyarakat secara umum, mengenai isi Deklarasi 
Kebangsaan Perguruan Tinggi Melawan Radikalisme, untuk secara bersama 
diaktualisasikan secara nyata dan konkrit dalam kehidupan bernegara, berbangsa 
dan sosial-kemasyarakatan dengan berlandaskan semangat Tri Dharma Perguruan 
Tinggi.
Di Jakarta, kegiatan ini akan di pusatkan di lapangan Monas atau Lapangan 
Banteng. Sementara di daerah daerah lainnya dilakukan dengan pilihan tempat 
yang disesuaikan dengan kondisi objektif dan subjektif masing masing wilayah.
"Diharapkan kegiatan yang diselenggarakan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda 
ini, dapat menjadi spirit bagi kalangan pemuda mahasiswa di perguruan tinggi 
untuk merevitalisasi kembali nilai-nilai dan semangat Sumpah Pemuda agar dapat 
kembali diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai modal 
bersama mewujudkan Indonesia yang aman, adil, makmur dan sejahtera," paparnya.
Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © ANTARA 2017
   

[GELORA45] Aplikasi "AyoPoligami" untuk Yang Mau Beristri lagi?

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

http://aceh.tribunnews.com/2017/09/05/aplikasi-ayopoligami-untuk-yang-mau-beristri-lagi



Aplikasi "AyoPoligami" untuk Yang Mau Beristri lagi?

Selasa, 5 September 2017 15:11


*SERAMBINEWS.COM , JAKARTA* - Poligami
 selalu menjadi isu kontroversial.
Tema ini ramai dibicarakan dari berbagai perspektif, dari landasan agama
hingga gosip cekcok rumah tangga artis akibat poligami.

Belakangan, topik ini kembali `panas' dengan munculnya aplikasi
AyoPoligami. Dari yang melihat sisi positif, hingga mengecam dan
menyayangkan adanya aplikasi ini.

Menurut otak di balik aplikasi AyoPoligami, Lindu Cipta Pranayama,
perangkat lunak ini dibuat sebagai solusi bagi mereka yang ingin mencari
tambahan istri tanpa harus berbohong, seperti di aplikasi jodoh pada
umumnya.

"Saya melihat ada sesuatu yang kurang dari puluhan situs jodoh yang ada di
Indonesia, tidak ada pilihan membolehkan unsur poligami. Tidak ada platform
bagi suami yang sudah beristri untuk menikah lagi," terangnya.

Saat tulisan ini dibuat, AyoPoligami sudah diunduh sekitar 10.000 orang di
Google Play, 7.800 di antaranya masih menyimpan aplikasi ini di ponsel
pintarnya. Angka ini terbilang banyak untuk perangkat yang baru diluncurkan
April lalu, tanpa melakukan promosi komersial.

Meski begitu, bagi pembuatnya, kesuksesan tak sekadar diukur dari jumlah
pengguna, melainkan dari jumlah pasangan yang berhasil dipertemukan atau
dinikahkan.

Lindu sendiri, mengaku masih jomblo. Namun dalam waktu dekat, setelah 34
tahun melajang ia akan menjadi salah satu `success story' aplikasi
AyoPoligami dengan menikahi salah satu wanita yang mendaftar di aplikasi
bikinannya itu.

Aplikasi AyoPoligami jelas berbeda dengan aplikasi jodoh lainnya yang
memberikan pilihan `perempuan' atau `laki-laki' saja. Pada AyoPoligami,
pengguna bisa memilih dari `pria beristri (memiliki izin menikah lagi)',
`pria beristri (belum memiliki izin menikah lagi)', `duda', `perjaka',
`gadis', atau `janda'.

Pengguna juga diminta mencantumkan informasi mengenai pekerjaan, gaji
bulanan, dan kesanggupan mahar.

Semua itu, kata Lindu, untuk menghalau pengguna tidak serius dan memastikan
mereka bisa adil menjalankan rumah tangga dengan lebih dari satu istri.

Keadilan memang menjadi salah satu syarat yang paling dasar bagi mereka
yang ingin berpoligami. Pakar hukum syariah terkemuka di Indonesia,
Huzaemah Tahido Yanggo, mengatakan ada pedoman poligami dalam Al-Quran.
"Tapi dengan syarat, mereka [lelaki] harus bisa adil terhadap
istri-istrinya dan bisa membiayai mereka," katanya.

Huzaemah mendukung penerapan poligami sesuai syariat Islam, namun dia
menepis alasan-alasan yang dianggapnya kurang masuk akal tapi sering
digunakan untuk pembenaran niat poligami. Seperti ketimpangan jumlah
laki-laki dan perempuan di Indonesia.

Berdasarkan survei BPS tahun 2010, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak
daripada perempuan, yaitu 50,17 persen laki-laki dan 49.83 persen
perempuan. Begitu pula populasi manusia di dunia, terdapat 50,4 persen
laki-laki dan 49,6 persen perempuan.



Huzaemah juga menganjurkan kalau mau berpoligami sebaiknya dengan perempuan
yang menjanda, bukan dengan mereka yang belum menikah, seperti dicontohkan
Nabi Muhammad.

Trauma anak korban poligami

Semisal laku adil sudah diterapkan pada istri kedua, ketiga dan keempat,
tetap saja keadilan sulit diterapkan pada anak-anak keluarga
 poligami.

Psikolog Asep Haerul Gani memiliki pengalaman langsung sebagai anak dalam
keluarga  poligami. Dari
pengalaman serta penelitiannya, dia menyimpulkan peran ayah sangat krusial
dalam menciptakan kondisi ideal itu.

"Namun sangat sulit bagi ayah untuk mampu memenuhi kebutuhan fisik, materi,
ekonomi, sosial dan psikologis bagi ibu, ibu tiri, dan para anak. Sering
kali itu yang susah dikelola oleh mereka yang berpoligami, sehingga
berpotensi meninggalkan dampak pada anak," jelas Kang Asep.

"Dampak itu bermacam-macam, bisa jadi trauma dan kebencian akibat sang ayah
hanya fokus pada keluarga 
tertentu dan lupa mengurus atau bertanggung jawab untuk keluarga
 lainnya."

Predikat `korban' sering disematkan bagi anak-anak keluarga
 poligami, khususnya bagi mereka
yang menderita luka batin mendalam karena pengalaman panjangnya.

Kang Asep mengatakan, keluarga 
yang berpoligami mungkin saja hidup rukun dan bahagia, namun pelaku perlu
membuat rencana rinci pengelolaan kebutuhan fisik dan emosi semua pihak
yang terlibat. "Dan itu sulit sekali," katanya.

Terlepas pro-kontranya, topik poligami tidak akan sepenuhnya hilang dari
pembicaraan publik. Topik ini selalu menarik karena mencakup agama,
sejarah, urusan kamar tidur, dan juga elemen `harem fantasy', seperti
diurai dalam buku Rethinking Orientalism: Women, 

Re: [GELORA45] Didesak Buka Pengiriman PRT ke Timteng

[ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]]

Kerja ormas-ormas BMI sudah sangat bagus. Tinggal, bagaimana 
pemerintah bekerja melindungi WNI secara positif. Tentu saja 
termasuk melindungi WNI di dalam negeri dari serbuan WNA, baikilegal maupun 
legal, di bawah kibaran bendera MEA / globalisasi 
pasar bebas.
--- jetaimemucho1@... wrote:

    Pengiriman ilegal (trafik ilegal) sudah diprediksi oleh ormas-ormas buruh 
migran seperti ATKI ketika Pemerintah akan menghentikan pengiriman pekerja ke 
Timur Tengah. Ini pernah jadi perdebatan di milis karena ada yang setuju dengan 
plan pemerintah ketika itu untuk menghentikan pengiriman pekerja ke Timteng. 
Yang dituntut ormas buruh migran adalah tindakan pemerintah untuk melindungi 
buruh migran, bukannya menghentikan pengirimannya. Karena selama pemerintah 
tidak mampu menciptakan pekerjaan bagi rakyatnya, tak terhindarkan orang akan 
terus berusaha cari kerjaan di luar negeri. Karena tidak bisa pergi secara 
legal, orang mencari segala macam cara untuk tetap mencari nafkah ke luar. Nah, 
inilah yang menyuburkan usaha para penyelundup pekerja gelap.
On Thursday, October 5, 2017 3:47 PM, ilmesengero@... wrote:
Timur tengah lagi kucar kacir. Mengapamau dikirim 
kesana?http://sp.beritasatu.com/home/tki-ilegal-marak-pemerintah-didesak-buka-pengiriman-prt-ke-timteng/120728

 TKI Ilegal Marak, Pemerintah Didesak Buka Pengiriman PRT ke Timteng
Kamis, 5 Oktober 2017 | 7:33  [JAKARTA] Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan 
Perdamaian (Padma) Indonesia mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian 
Ketenagakerjaan (Kemnaker) agar membuka kembali pengiriman tenaga kerja 
Indonesia (TKI) sektor pekerja rumah tangga (PRT) ke negara-negara Timur Tengah 
(Timteng). Pasalnya, sampai saat ini sekitar 10.000 TKI PRT yang dikirim secara 
ilegal ke negara-negara Timteng.Pengiriman ilegal itu diduga kuat dilakukan 
oleh perorangan yang melibatkan oknum pejabat dari beberapa kementerian 
termasuk dari Kemnaker, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia (BNP2TKI) dan Kementerian Hukum dan HAM. “Saya melihat penghentian 
pengiriman ke sana justru memuluskan pengiriman ilegal yang menguntungkan 
sejumlah oknum pejabat bahkan diduga menguntungkan menteri terkait,” kata 
Direktur Eksekutif Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) 
Indonesia, Gabriel Sola, kepada SP, Rabu (4/10).Sebagaimana diberitakan, sejak 
4 Mei 2015, pemerintah Indonesia akan menghentikan pengiriman TKI sebagai PRT 
ke-21 negara di Timteng. Kebijakan itu diambil setelah dua pembantu rumah 
tangga asal Indonesia dihukum mati di Arab Saudi. Larangan itu berlaku antara 
lain untuk Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Irak, Iran, Kuwait, Lebanon, Mesir, 
Oman, Palestina, Qatar, Suriah, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Yordania.Desakan 
yang sama disampaikan peneliti Migrant Care, Anis Hidayah. “Kami minta 
pemerintah agar kebijakan penyetopan pengiriman TKI PRT ke sana mohon ditinjau 
kembali. Karena ternyata justru menyuburkan pengiriman TKI PRT ilegal yang 
diduga menguntungkan banyak pihak, termasuk oknum-oknum dari lembaga pemerintah 
terkait,” kata Anis.Gabriel mengatakan, realitas yang terjadi adalah pertama, 
negara-negara Timteng sangat membutuhkan tenaga kerja PRT. Kedua, di sisi lain 
di Indonesia kemiskinan tidak kunjung hilang. “Jadi ada daya tarik yakni 
kebutuhan akan PRT di Timteng dan daya dorong dari dalam negeri adalah 
kemiskinan,” kata dia.Dua hal inilah, kata Gabriel, yang mendorong pengiriman 
TKI Ilegal semakin marak dan tidak terkontrol sama sekali. Oleh karena itu, 
solusi yang tepat, kata dia, adalah, pertama, pencabutan moratorium dibarengi 
dengan pengiriman TKI melalui Pelayanan Terpatu Satu Atap (LTSA) ke 
Timteng.Kedua, peningkatan kapasitas TKI yang dikirim ke Timteng. Ketiga, 
pendampingan hukum dan hak asasi manusia (HAM) terhadap TKI mulai dari 
pengurusan dokumen hingga berada di Timteng. Keempat,mengawasi ketat Pengerah 
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) agar pengurusan, pengiriman, 
pemenuhan hak-hak dan perlindungan hukum dan HAM TKI beserta keluarga TKI yang 
ditinggalkan.Sebelumnya, Sekretaris Utama BNP2TKI Hermono mengakui maraknya 
pengiriman TKI ilegal ke Timteng. “Di tempat penampung TKI di Qatar sampai saat 
ini banyak sekali. Sebagian dari mereka adalah TKI ilegal,” kata 
Hermono.Sementara Dirjen Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 
(K3), Maruli Apul Hasoloan, mengatakan, sampai saat ini masih marak pengiriman 
TKI secara ilegal ke luar negeri terutama ke Malaysia dan negara-negara 
Timteng. “Ada banyak cara yang dilakukan para perekrut ilegal, serta banyak 
jalan tikus ke luar negeri bagi TKI-TKI ilegal,” kata dia.Bahkan Ketua Umum 
Asosiasi Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati), Ayub Basalamah, 
mengatakan, ada sekitar 10.000 orang TKI ilegal yang diberangkatkan ke luar 
negeri terutama negara-negara Timur Tengah setiap bulan. “Mereka dikirim oleh 
perseorangan. Sepertinya didukung orang kuat di negeri ini,” kata Ayub.Menurut 
Ayub, sebagian besar 

Re: [temu_eropa] Fw: [GELORA45] Makan malam bersama Gerwani dan anak Pahlawan Revolusi

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

Bung Goei, ... kutipan ajaran Kong hu Chu itu kenapa dicomputer saya tidak 
terbuka jelas apa isinya, ya? TIDAK BISA TERBACA dengan baik, ...

Tapi, memang banyak ajaran Kong Hu Chu sebetulnya masih relevan sampai jaman 
sekarang sekalipun sudah lewat 2 ribuan tahun yl. dan mengikuti apa yang 
diajarkan Konghuchu yang kita anggap benar, mau dianggap penganut Konghucu 
terserah saja bagaimana melihatnya, ...

Tapi lagi, yang lebih penting bagaimana bung membaca pendapat saya ini, dengan 
keluarkan penekanan ajaran Konghuchu tentang PEMERINTAHAN? Rasanya tidak 
nyambung, ... Memangnya yang sedang saya persoalkan dengan mengajukan ajaran 
Konghuchu itu bukan hubungan antar manusia? Masalah jenderal Agus Wijojo, 
Catherine Panjahitan bersahabat dengan Ilham Aidit, Svetlana itu hubungan 
dengan Pemerintah?

Sedang dikaitkan dengan G30S saya juga berpendapat harus ada kejernihan, 
KESIMPULAN yang baik dari PEMERINTAH yang berkuasa dan RESMI mengajukan MINTA 
MAAF pada KORBAN kejahatan negara yang pernah terjadi dilakukan pemerintah 
Suharto! Harus ada KETEGASAN Pemerintah untuk MEREHABILITASI para KORBAN-KORBAN 
yg jumlahnya ratusan ribu kalau tidak hendak dibilang jutaan yang diperlakukan 
semena-mena, dianiaya, dipenjarakan bahkan dibantai, dan semua dilakukan TANPA 
proses hukum! SATU PELANGGARAN HAM BERAT yang sangat tidak manusia telah 
terjadi dibawah kekuasaan pemerintah Suharto!

Lalu, ... dimana masalahnya, ...? Sedang menurut bung, Pasukan Tjakrabirawa itu 
dibentuk atas usul Nasution atau siapapun, ... lalu? Apa pembentukan pasukan 
Tjakrabirawa itu memang disiapkan AH. Nasution untuk menculik 7 Jenderal itu? 
Bagaimana bung bisa mengkaitkannya, ...

Saloam,
ChanCT



From: Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45] 
Sent: Friday, October 6, 2017 6:31 AM
To: Yahoogroups 
Subject: Re: [temu_eropa] Fw: [GELORA45] Makan malam bersama Gerwani dan anak 
Pahlawan Revolusi

  

Wah bung Chan sekarang jadi penganut Khong Hu Cu, kemajuan juga. Cuman yang 
dikutip itu "Jangan lakukan pada orang lain apa yang kita sendiri menentang dan 
tidak hendak dilakukan pada kita sendiri!" tentang hubungan antar manusia, 
bukannya tentang pemerintahan. Tentang pemerintahan ini yang dikatakan beliau:

kutipan:
Zigong
 asked
 about
 government.
 The
 Master
 said,
 “Sufficient
 food,
 
sufficient
 military
 force, 
the 
confidence 
of 
the
people.”
 Zigong 
said,

“If
 one
 had,
unavoidably,
 to
 dispense
 with
 one
 of
 these
 three,
 which
 
of
 them
 should
 go
 first?”
 The
 Master
 said,
 “Get
 rid
 of
 the  
military.”
Zigong
 said,
 “If
 one
 had,
 unavoidably,
 to
 dispense 
with
 one

 of
 the
 remaining
 two,
 which
 should
 go 
first?”
 The
 Master 
said,
 
“Dispense 
with
 the
 food. 
Since 
ancient
 times 
there
 has
 always
 been 

death, 
but
 without 
confidence 
a 
people 
cannot 
stand.”


Inti ucapan Khong Hu pemerintahan harus bisa dipercaya, masyarakat harus 
mempunyai keyakinan pada pemerintahnya. Dalam kaitan dengan G30S, kebenaran apa 
yang terjadi harus diungkap apa adanya (an sich), bukannya kebenaran semu 
menurut versi sak udele dewe. Itu yang penting. 

Dalam kaitan pembunuhan 6 jendral dan 1 perwira menengah itu para pembunuhnya 
adalah prajurit2 TNI itu sendiri, dari kesatuan Tjakrabirawa, sedang 
Tjakrabirawa itu dibentuk atas usulan Jendral A.H. Nasution sang Panglima TNI. 
Inilah kenyataannya yang sayangnya dipendam dalam2.


---In GELORA45@yahoogroups.com,  wrote :


Menurut saya, Prinsip yang seharusnya dipegang TEGUG adalah, Jangan lakukan 
pada orang lain apa yang kita sendiri menentang dan tidak hendak dilakukan pada 
kita sendiri! Jadi, kekejaman kemanusiaan yang terjadi, siapapun pelakunya dan 
siapapun korbannya, ... adalah KESALAHAN yang harus dikecam bahkan dikutuk! 
Jangan teruskan lakukan kekejaman kemanusiaan begitu, ...lagi!

KESALAHAN PKI ketika itu, sekalipun berkeras menyatakan G30S adalah urusan 
intern AD, tapi PKI tetap MENDUKUNG G30S yang jelas melakukan kekejaman 
kemanusiaan yang terkutuk itu! Dukungan kuat PKI pada G30S inilah yg memperkuat 
tuduhan Suharto, PKI adalah dalang G30S, ...! Menuduh PKI lah yang menggerakkan 
perwira muda, melalui Biro Khususnya, sekalipun dalam KENYATAAN yang bergerak 
hanya segelintir tokoh saja, dari Aidit, Syam, Nyono, Pono, Bono dll. Sedang 
Sudisman yang pimpinan ke-4 saja TIDAK TAHU apa itu G30S!

Yaa, memang, ... seandainya saja PKI itu benar-benar Partai revolusioner, 
SETIAP GERAKAN yang dilancarkan adalah gerakan RAKYAT yang bersandar sepenuhnya 
pada kekuatan RAKYAT, ... BUKAN dan tentunya TIDAK akan melakukan satu gerakan 
culik menculik semacam kudeta-istana yg hanya diketahui dan dilancarkan oleh 
segelintir orang saja! Jadi JELAS G30S itu bukan permainan PKI! PKI secara 
partai TIDAK terlibat! Tapi, katakanlah tidak dapat disangkal ada peran Aidit, 
Syam Cs disitu, namun, ... sekalipun Sudisman tidak tahu menahu masalah G30S, 
sebagai pimpinan PKI tertinggi yang masih hidup dan diajukan kedepan Mahlilub, 

[GELORA45] Re: Jack Ma

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

Bung Djie,

Kalau apa yang dikatakan Jack Ma  ditest di Arab Saudia dengan pertanyaan
kepada 10 orang Arab untuk menyebutkan sesuatu kata dalam bahasa Indonesia,
pasti tidak ada yang bisa menjawab, tetapi kalau ditanya kepada 10 orang
Inodnesia  untuk menyebutkan satu atau beberapa kata dalam bahasa Arab,
pasti 10 orang itu bisa memberikan jawaban lebih dari satu kata.

[GELORA45] Re: Fw: Butuh Berapa Lama Indonesia Ungkap Kebenaran?

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*Sulit atau malah tidak mungkin diungkap kebenaran karena ada itu  yang
disebut "taqiyya" yaitu *
*boleh membohong untuk membela diri.*

[GELORA45] Re: Electronic Diversity Visa Lottery

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

Sayangnya sudah tidak ada lagi formulir green card lottery, semuanya harus 
online lewat Electronic Diversity Visa LotterySilahkan di check ke kedutaan.

---In GELORA45@yahoogroups.com,  wrote :


Cap government bukan jaminan kebenaran, karena dapat dipalsukan, saya kira yang 
praktis ialah pakai formulir yang diberikan oleh kedutaan.

Links in the message (1)

|  | 
Electronic Diversity Visa Lottery
 |

Re: [temu_eropa] Fw: [GELORA45] Makan malam bersama Gerwani dan anak Pahlawan Revolusi

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

Wah bung Chan sekarang jadi penganut Khong Hu Cu, kemajuan juga. Cuman yang 
dikutip itu "Jangan lakukan pada orang lain apa yang kita sendiri menentang dan 
tidak hendak dilakukan pada kita sendiri!" tentang hubungan antar manusia, 
bukannya tentang pemerintahan. Tentang pemerintahan ini yang dikatakan beliau:
kutipan:Zigong
 asked
 about
 government.
 The
 Master
 said,
 “Sufficient
 
food,
 sufficient
military
 force, 
the 
confidence 
of 
the
people.”
 Zigong 

said,
“If
 one
 had,
unavoidably,
 to
 dispense
with
 one
 of
 these
 three,
 
which
 of
 them
 should
 go
 first?”
 The
 Master
 said,
 “Get
 rid
 of
 the
 
military.”
Zigong
 said,
 “If
 one
 had,
 unavoidably,
 to
 dispense 
with
 one

 of
 the
 remaining
 two,
which
 should
 go 
first?”
 The
 Master 
said,
 
“Dispense 
with
 the
 food. 
Since 
ancient
 times 
there
 has
always
 been 

death, 
but
 without 
confidence 
a 
people 
cannot 
stand.”

Inti ucapan Khong Hu pemerintahan harus bisa dipercaya, masyarakat harus 
mempunyai keyakinan pada pemerintahnya. Dalam kaitan dengan G30S, kebenaran apa 
yang terjadi harus diungkap apa adanya (an sich), bukannya kebenaran semu 
menurut versi sak udele dewe. Itu yang penting. 
Dalam kaitan pembunuhan 6 jendral dan 1 perwira menengah itu para pembunuhnya 
adalah prajurit2 TNI itu sendiri, dari kesatuan Tjakrabirawa, sedang 
Tjakrabirawa itu dibentuk atas usulan Jendral A.H. Nasution sang Panglima TNI. 
Inilah kenyataannya yang sayangnya dipendam dalam2.

---In GELORA45@yahoogroups.com,  wrote :

Menurut saya, Prinsip yang seharusnya dipegang TEGUG adalah, Jangan lakukan 
pada orang lain apa yang kita sendiri menentang dan tidak hendak dilakukan pada 
kita sendiri! Jadi, kekejaman kemanusiaan yang terjadi, siapapun pelakunya dan 
siapapun korbannya, ... adalah KESALAHAN yang harus dikecam bahkan dikutuk! 
Jangan teruskan lakukan kekejaman kemanusiaan begitu, ...lagi! KESALAHAN PKI 
ketika itu, sekalipun berkeras menyatakan G30S adalah urusan intern AD, tapi 
PKI tetap MENDUKUNG G30S yang jelas melakukan kekejaman kemanusiaan yang 
terkutuk itu! Dukungan kuat PKI pada G30S inilah yg memperkuat tuduhan Suharto, 
PKI adalah dalang G30S, ...! Menuduh PKI lah yang menggerakkan perwira muda, 
melalui Biro Khususnya, sekalipun dalam KENYATAAN yang bergerak hanya 
segelintir tokoh saja, dari Aidit, Syam, Nyono, Pono, Bono dll. Sedang Sudisman 
yang pimpinan ke-4 saja TIDAK TAHU apa itu G30S! Yaa, memang, ... seandainya 
saja PKI itu benar-benar Partai revolusioner, SETIAP GERAKAN yang dilancarkan 
adalah gerakan RAKYAT yang bersandar sepenuhnya pada kekuatan RAKYAT, ... BUKAN 
dan tentunya TIDAK akan melakukan satu gerakan culik menculik semacam 
kudeta-istana yg hanya diketahui dan dilancarkan oleh segelintir orang saja! 
Jadi JELAS G30S itu bukan permainan PKI! PKI secara partai TIDAK terlibat! 
Tapi, katakanlah tidak dapat disangkal ada peran Aidit, Syam Cs disitu, namun, 
... sekalipun Sudisman tidak tahu menahu masalah G30S, sebagai pimpinan PKI 
tertinggi yang masih hidup dan diajukan kedepan Mahlilub, dengan gagah-berani 
mengambil oper tanggungjawab dan atas nama PKI menyatakan minta MAAF atas 
kejadian G30S itu! Sungguh sikap terpuji Sudisman yang TETAP pegang TEGUH 
pimpinan kolektif, "Mereka berempat adalah saya, dan saya adalah mereka 
berempat, sehingga solidaritas Komunis mengharuskan saya untuk menunggalkan 
sikap saya dengan mereka berempat dan memilih 'jalan mati'." dan lebih lanjut 
Sudisman menyatakan: “Bagaimana pun juga, sebagai pimpinan tertinggi yang masih 
hidup, saya memakai kesempatan ini untuk meminta maaf atas apa yang terjadi.” 
Kenyataan yang terjadi dan dilakukan oleh pimpinan PKI yang masih hidup ketika 
itu, jauh ditahun 1978, ... Sudisman mewakili PKI SUDAH dengan TANDAS 
menyampaikan rasa tanggungjawabnya yang harus dipikul dan minta maaf atas apa 
yang terjadi! Sedang Pemerintah yang berkuasa sampai sekarang setelah lewat 52 
tahun, TETAP tidak bertanggungjawab atas KEJAHATAN NEGARA yang pernah terjadi 
dilakukan jenderal Suharto! Ini pertama. Kedua, pada saat kita menentang keras 
bahkan mengutuk jenderal Suharto yang merasa tidak puas dengan menangkap dan 
membunuh tokoh-utama PKI dan juga tanpa proses HUKUM, lalu berlanjut dengan 
pengejaran, penangkapan dan pembantaian terhadap jutaan orang yang dituduh PKI, 
simpatisan komunis dan Soekarnois. Mengapa tidak berlakukan seperti Presiden 
Soekarno saat menghadapi Pemberontakan PRRI/Permesta, yang jelas didalangi 
Masyumi, PSI, dan berakibat ke-2 partai ini dibubarkan. Tapi pemerintah 
Soekarno ketika itu cukup menangkap tokoh-utama yang harus bertanggungjawab 
saja, sedang tokoh dan anggota yang tidak terlibat pemberontakan tidak 
diapa-apakan. Bisa tetap bekerja secara normal! Namun jenderal Suharto tidak 
berhenti sampai disitu, dengan lebih kejam lagi berlakukan “DOSA TURUNAN”, 
sehingga melibatkan keluarga TAPOL, suami, istri, anak-anak, suadara menjadi 
orang-orang yang “tidak bersih lingkungan” dan 

[GELORA45] Re: Electronic Diversity Visa Lottery

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*Cap government bukan jaminan kebenaran, karena dapat dipalsukan, saya kira
yang praktis ialah pakai formulir yang diberikan oleh kedutaan*.

Re: [GELORA45] Fw: Keputusan Kiai NU: Pemerintah Wajib Cabut Status Kewarganegaraan Teroris

[kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]]

Sebenarnya sudah ada peraturannya, Warganegara Indonesia yang jadi tentara
negara asing kehilangan kewarganegaraan Indonesianya.
Apa karena yang terkena kebanyakan dari Islam, tunggu usul dari ormas besar
Islam dulu ?

2017-10-05 23:01 GMT+02:00 'K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45] <
GELORA45@yahoogroups.com>:

>
>
> *Keputusan Kiai NU: Pemerintah Wajib Cabut Status Kewarganegaraan Teroris*
> GATRAnews  -   Tuesday, 26 September 2017 05:24| Jawa
> Ustadz Ahmad Muntaha (kanan) saat membacakan keputusan Komisi Bahtsul
> Masail NU Jawa Timur dalam Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwi) III PWNU
> Jatim, di Graha Residen Jl. Darmo Harapan Surabaya, Senin (25/9/2017)
>
> *Surabaya, GATRAnews* – Belakangan gerakan terorisme global semakin
> marak. Diantaranya gerakan ISIS. Tak sedikit warga Negara Indonesia yang
> menjadi simpatisan maupun aktif sebagai milisinya. Sebagai langkah menjaga
> keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pemerintah wajib
> mencabut kewarganegaraan teroris.
>
>
>
> Demikian salah satu keputusan Komisi Bahtsul Masail dalam Musyawarah Kerja
> Wilayah (Muskerwi) III PWNU Jawa Timur, di Graha Residen Jl. Darmo Harapan
> Surabaya. Keputusan itu dibacakan oleh Sekretaris Komisi Bahtsul Masail,
> Ahmad Muntaha di hadapan para kiai utusan PCNU se-Jatim, Senin (25/9/2017).
> Acara ini berlangsung selama dua hari, dan dibuka oleh Gubernur Jatim
> Soekarwo pada Minggu (24/9/2017) kemarin.
>
> Kebijakan itu wajib diambil oleh pemerintah mengingat ketika para teroris
> mendapat kesempatan pulang ke Indonesia, mereka menularkan ideologinya
> kepada orang lain sehingga ideologi radikal dan ancaman aksi-aksi teror
> semakin nyata.
>
> Menurut Ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jatim, KH Ahmad Asyhar Shofwan,
> Pemerintah berkewajiban menjaga stabilitas keamanan negara, ketentraman
> warganya dan menjaganya dari berbagai hal yang mengancam.
>
> Karena itu, pemerintah dapat mencabut status kewarganegaraannya sebagai
> upaya terakhir untuk menghindari gangguan besar yang mungkin
> ditimbulkannya. “Tentu ketika diduga kuat dengan berdasarkan data akurat
> warga negara itu berpotensi besar mengancam stabilitas keamanan negara dan
> ketentraman warganya,” tegasnya.
>
> Terkait orang yang telah menyatakan diri lepas dari ikatan NKRI dan
> berbaiat mendukung terorisme, seperti ISIS, kemudian kembali ke Indonesia
> dengan alasan kecewa terhadap janji palsu kelompok ISIS itu, maka
> pemerintah tidak boleh menerimanya kembali sebagai warga negara. “Kecuali
> sudah dipastikan tidak membahayakan stabilitas keamanan negara dan
> ketentraman warga,” tandasnya.
> --
>
>
>
>
> *Reporter: Abdul Hady JM*
> * Editor: Rosyid*
>
>
> 
>

Re: [GELORA45] DPR SETUJUI BELANJA PEMERINTAH RAPBN 2018

[kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]]

Mestinya untuk kemenerian agama bisa dikurangi.
Kan ada penghasilan dari :
sertifikat halal.
surat penikahan.
bunga uang simpanan haji.
Beberapa real estate bangun mesjid gratis.

2017-10-05 22:29 GMT+02:00 Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45] <
GELORA45@yahoogroups.com>:

>
>
>
> *Bagaimana dana perbelanjaan Kementrian Agama? Apakah dinaikan
> agarkemudian di hari lebih banyak umat warga NKRI bisa mudah ke taman
> Firdaus yang penuh segala kelimpan kebutuhan kehidupan kekal yang dilayani
> oleh malaekat-malaekat cantik nan sexy?*
>
>
> http://www.sinarharapan.co/news/read/1710058821/dpr-
> setujui-belanja-pemerintah-rapbn-2018
>
>
>
> DPR SETUJUI BELANJA PEMERINTAH RAPBN 2018
>
> *MENGALAMI KENAIKAN RP11,3 TRILIUN.*
>
> 05 Oktober 2017 18:23 NM 
> Ekonomi  dibaca: 58
>
>
> sindonews.net /
>
> JAKARTA - Rapat Panitia Kerja Badan Anggaran DPR RI menyetujui postur
> belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2018 sebesar Rp1.454,5 triliun atau
> mengalami kenaikan Rp11,3 triliun dari postur awal Rp1.443,2 triliun.
>
>
> "Kita bisa menyetujui postur belanja pemerintah pusat ini," kata Ketua
> Badan Anggaran DPR, Aziz Syamsuddin saat memimpin Rapat Panitia Kerja
> membahas postur belanja pemerintah pusat RAPBN 2018 di Jakarta, Kamis
> (5/10/2017).
>
>
> Postur belanja pemerintah pusat yang disetujui tersebut antara lain
> mencantumkan belanja Kementerian Lembaga yang mengalami kenaikan sebesar
> Rp32,8 triliun, dari postur awal Rp814,1 triliun, sehingga menjadi Rp846,93
> triliun.
>
>
> Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan,
> kenaikan pagu anggaran tersebut mencakup tambahan belanja prioritas untuk
> 10 Kementerian Lembaga sebesar Rp25,5 triliun dan realokasi subsidi pangan
> ke bantuan pangan nontunai pada Kementerian Sosial sebesar Rp7,3 triliun.
>
>
> "Tambahan ini sesuai hasil dari rapat kerja Banggar pada Rabu kemarin plus
> menampung pergeseran alokasi Rastra ke Kementerian Lembaga," katanya
> seperti dilansir *antaranews.com *.
>
>
> Tambahan belanja prioritas tersebut sebagian besar untuk instansi penegak
> hukum antara lain untuk Polri Rp16,8 triliun, Kemenhan/TNI Rp1,85 triliun,
> BIN Rp3,92 triliun, BNN Rp400 miliar, Kejaksaan Rp900 miliar dan
> Kemenkumham Rp200 miliar.
>
>
> Selain itu, untuk Lemsaneg/BSSN sebesar Rp200 miliar, Kemen PUPR Rp475
> miliar, Basarnas Rp200 miliar dan Bappenas Rp475 miliar.
>
>
> "Ini sesuai kebutuhan, karena dari evaluasi bidang pertahanan dan
> keamanan, dibutuhkan dukungan untuk antisipasi kondisi aktual, misalnya
> pengamanan pemilu dan pilkada serta pelaksanaan IMF WB Meeting yang
> tentunya membutuhkan antisipasi," kata Askolani.
>
>
> Sementara itu, tambah Askolani, realokasi subsidi pangan ke Kementerian
> Sosial dilakukan agar pengelolaan maupun penyaluran bantuan rastra bagi
> masyarakat kurang mampu dapat dilaksanakan lebih mudah dan efisien.
>
>
> "Kalau disatukan, pengelolaan dan akuntabilitas menjadi lebih mudah.
> Kemensos akan fleksibel berapa yang bisa diperbanyak untuk bantuan nontunai
> sesuai kapasitas dan kemampuan penerimaan, dan berapa yang sisanya didukung
> dalam bentuk beras ke masyarakat miskin," ujarnya.
>
>
> Selain itu, postur belanja pemerintah pusat ini juga mencantumkan pagu
> belanja non Kementerian Lembaga yang telah disepakati sebesar Rp607,5
> triliun, atau mengalami penurunan Rp21,7 triliun, dari pagu awal sebesar
> Rp629,2 triliun.
>
>
> 
>

[GELORA45] Re: Electronic Diversity Visa Lottery

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

Benar sekali hati2, banyak scam. Banyak website yang seakan website resmi 
program green card lottery tetapi ternyata calo dan minta bayaran.
Perhatikan selalu website pemerintah selalu ada extension .gov itu yang resmi. 
Dan yg pasti program ini tidak minta bayaran administrasi sama sekali.
https://www.dvlottery.state.gov/






---In GELORA45@yahoogroups.com,  wrote :


Bagi yang melamar, supaya berhati-hati agar tidak kehilangan duit, karena 
pernah ada yang test permohonan, setelah diisi formulir, kemudian diminta 
ongkos administrasi, kalau tak salah ingat US$ 25,-- yang aneh ialah diminta 
uang  bukan ke alamat bank di USA  melainkan ke Swis. Mungkin sekarang ke 
negara lain seperti dulu surat-surat dari Nigeria yang minta bantuan untuk 
mentransfer atau mendisposit jutaan dollar, setelah disetujui untuk membantu, 
mereka minta kiriman misalnya US$ 75,-- untuk ongkos administrasi, setelah 
dikirim tidak ada khabar selanjutnya. Banyak orang termakan karena ngiur untuk 
misalnya mendapat 25% dari US$ 25 juta. Pernah surat ini juga dikirim dari 
Spanyol, Belanda dan Hongkong.

[GELORA45] Fw: Keputusan Kiai NU: Pemerintah Wajib Cabut Status Kewarganegaraan Teroris

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Keputusan Kiai NU: Pemerintah Wajib Cabut Status Kewarganegaraan Teroris
GATRAnews  -    
  -  Tuesday, 26 September 2017 05:24    | 
  -  Jawa   
  - 
  Ustadz Ahmad Muntaha (kanan) saat membacakan keputusan Komisi Bahtsul Masail 
NU Jawa Timur dalam Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwi) III PWNU Jatim, di 
Graha Residen Jl. Darmo Harapan Surabaya, Senin (25/9/2017)
Surabaya, GATRAnews – Belakangan gerakan terorisme global semakin marak. 
Diantaranya gerakan ISIS. Tak sedikit warga Negara Indonesia yang menjadi 
simpatisan maupun aktif sebagai milisinya. Sebagai langkah menjaga keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pemerintah wajib mencabut 
kewarganegaraan teroris.
 


 Demikian salah satu keputusan Komisi Bahtsul Masail dalam Musyawarah Kerja 
Wilayah (Muskerwi) III PWNU Jawa Timur, di Graha Residen Jl. Darmo Harapan 
Surabaya. Keputusan itu dibacakan oleh Sekretaris Komisi Bahtsul Masail, Ahmad 
Muntaha di hadapan para kiai utusan PCNU se-Jatim, Senin (25/9/2017). Acara ini 
berlangsung selama dua hari, dan dibuka oleh Gubernur Jatim Soekarwo pada 
Minggu (24/9/2017) kemarin.

 Kebijakan itu wajib diambil oleh pemerintah mengingat ketika para teroris 
mendapat kesempatan pulang ke Indonesia, mereka menularkan ideologinya kepada 
orang lain sehingga ideologi radikal dan ancaman aksi-aksi teror semakin nyata.

 Menurut Ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jatim, KH Ahmad Asyhar Shofwan, 
Pemerintah berkewajiban menjaga stabilitas keamanan negara, ketentraman 
warganya dan menjaganya dari berbagai hal yang mengancam.

 Karena itu, pemerintah dapat mencabut status kewarganegaraannya sebagai upaya 
terakhir untuk menghindari gangguan besar yang mungkin ditimbulkannya. “Tentu 
ketika diduga kuat dengan berdasarkan data akurat warga negara itu berpotensi 
besar mengancam stabilitas keamanan negara dan ketentraman warganya,” tegasnya.

 Terkait orang yang telah menyatakan diri lepas dari ikatan NKRI dan berbaiat 
mendukung terorisme, seperti ISIS, kemudian kembali ke Indonesia dengan alasan 
kecewa terhadap janji palsu kelompok ISIS itu, maka pemerintah tidak boleh 
menerimanya kembali sebagai warga negara. “Kecuali sudah dipastikan tidak 
membahayakan stabilitas keamanan negara dan ketentraman warga,” tandasnya.


  

Reporter: Abdul Hady JM
 Editor: Rosyid

[GELORA45] Kurangi Angka Kemiskinan, AGM Progamkan Pelatihan Wirausaha

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

http://id.beritasatu.com/national/kurangi-angka-kemiskinan-agm-progamkan-pelatihan-wirausaha/166107


K*urangi Angka Kemiskinan, AGM Progamkan Pelatihan Wirausaha*
Kamis, 5 Oktober 2017 | 7:33

[image: Abdul Gafur Mas’ud Bersama Masyarakat] Abdul Gafur Mas’ud Bersama
Masyarakat

Berita Terkait

   -

   Maju Pilbup Penajam Paser Utara, AGM Komit Benahi Infrastrukur
   

   -

   Pilkada DKI Sisakan Persoalan Kebangsaan Akibat Hoax
   

   -

   Megawati: Penentu Kemenangan adalah Rakyat
   

   -

   Presiden Minta Persoalan Politik dan Agama Dipisahkan
   

   -

   Momentum Membangun Jakarta
   

*PENAJAN PASER UTARA*- Bakal Calon Bupati Penajam Paser Utara 2018-2023,
Abdul Gafur Mas’ud akan membuat program pelatihan wirausaha dalam rangka
mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Menurut Abdul Gafur Mas’ud (AGM), kemiskinan di Penajam Paser Utara salah
satunya disebabkan karena banyaknya masyarakat yang tidak terserap dunia
kerja sehingga program wirausaha bisa jadi solusinya.

“Kita akan dorong masyarakat untuk berwirausaha, saat ini lapangan
pekerjaan semakin kecil. Banyak masyarakat Penajam yang menganggur. Kita
harus ubah mindset pola pikir menjadi masyarakat menjadi pengusaha bukan
pekerja,” ungkap Gafur di Kabupaten Penajem Paser Utara, Rabu (4/10).

Lebih lanjut, Wakil Bendahara Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha
Muda Indonesia (BPP Hipmi) itu menerangkan, lapangan pekerjaan di Kabupaten
Penajam Paser Utara memang tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Hal
tersebut diperparah dengan banyaknya pemutusan Hubungan Kerja perusahaan
tambang batu bara, perkayuan dan perkebunan sejak tahun 2014 yang
menyebabkan peningkatan pengangguran menjadi 100% di tahun berikutnya.

“Program wirausaha ini harus jadi agenda wajib pemerintah, kita dorong
masyarakat punya keterampilan terutama dalam memanfaatkan potensi yang ada.
Apalagi Penajam ini potensi alamnya banyak baik di pertanian, perkebunan
dan perikanan,” imbuh Gafur.

Ketua DPC Demokrat Kota Balikpapan ini menambahkan, di sektor perikanan
pelatihan wirusaha bisa berupa pelatihan pembuatan produk olahan ikan.
Sedangkan  untuk pertanian dan perkebunan bisa diberikan keterampilan
penanaman produk unggulan.

"Adapun sasaran dari program ini yaitu seluruh masyarakat usia produktif di
Kabupaten Penajam Paser Utara. Terutama yang berada di daerah pedesaan yang
potensi alamnya bagus," simpul Gafur. (gor)

[GELORA45] DPR SETUJUI BELANJA PEMERINTAH RAPBN 2018

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*Bagaimana dana perbelanjaan Kementrian Agama? Apakah dinaikan agarkemudian
di hari lebih banyak umat warga NKRI bisa mudah ke taman Firdaus yang penuh
segala kelimpan kebutuhan kehidupan kekal yang dilayani oleh
malaekat-malaekat cantik nan sexy?*


http://www.sinarharapan.co/news/read/1710058821/dpr-setujui-belanja-pemerintah-rapbn-2018



DPR SETUJUI BELANJA PEMERINTAH RAPBN 2018

*MENGALAMI KENAIKAN RP11,3 TRILIUN.*

05 Oktober 2017 18:23 NM  Ekonomi
 dibaca: 58


sindonews.net /

JAKARTA - Rapat Panitia Kerja Badan Anggaran DPR RI menyetujui postur
belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2018 sebesar Rp1.454,5 triliun atau
mengalami kenaikan Rp11,3 triliun dari postur awal Rp1.443,2 triliun.


"Kita bisa menyetujui postur belanja pemerintah pusat ini," kata Ketua
Badan Anggaran DPR, Aziz Syamsuddin saat memimpin Rapat Panitia Kerja
membahas postur belanja pemerintah pusat RAPBN 2018 di Jakarta, Kamis
(5/10/2017).


Postur belanja pemerintah pusat yang disetujui tersebut antara lain
mencantumkan belanja Kementerian Lembaga yang mengalami kenaikan sebesar
Rp32,8 triliun, dari postur awal Rp814,1 triliun, sehingga menjadi Rp846,93
triliun.


Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan,
kenaikan pagu anggaran tersebut mencakup tambahan belanja prioritas untuk
10 Kementerian Lembaga sebesar Rp25,5 triliun dan realokasi subsidi pangan
ke bantuan pangan nontunai pada Kementerian Sosial sebesar Rp7,3 triliun.


"Tambahan ini sesuai hasil dari rapat kerja Banggar pada Rabu kemarin plus
menampung pergeseran alokasi Rastra ke Kementerian Lembaga," katanya
seperti dilansir *antaranews.com *.


Tambahan belanja prioritas tersebut sebagian besar untuk instansi penegak
hukum antara lain untuk Polri Rp16,8 triliun, Kemenhan/TNI Rp1,85 triliun,
BIN Rp3,92 triliun, BNN Rp400 miliar, Kejaksaan Rp900 miliar dan
Kemenkumham Rp200 miliar.


Selain itu, untuk Lemsaneg/BSSN sebesar Rp200 miliar, Kemen PUPR Rp475
miliar, Basarnas Rp200 miliar dan Bappenas Rp475 miliar.


"Ini sesuai kebutuhan, karena dari evaluasi bidang pertahanan dan keamanan,
dibutuhkan dukungan untuk antisipasi kondisi aktual, misalnya pengamanan
pemilu dan pilkada serta pelaksanaan IMF WB Meeting yang tentunya
membutuhkan antisipasi," kata Askolani.


Sementara itu, tambah Askolani, realokasi subsidi pangan ke Kementerian
Sosial dilakukan agar pengelolaan maupun penyaluran bantuan rastra bagi
masyarakat kurang mampu dapat dilaksanakan lebih mudah dan efisien.


"Kalau disatukan, pengelolaan dan akuntabilitas menjadi lebih mudah.
Kemensos akan fleksibel berapa yang bisa diperbanyak untuk bantuan nontunai
sesuai kapasitas dan kemampuan penerimaan, dan berapa yang sisanya didukung
dalam bentuk beras ke masyarakat miskin," ujarnya.


Selain itu, postur belanja pemerintah pusat ini juga mencantumkan pagu
belanja non Kementerian Lembaga yang telah disepakati sebesar Rp607,5
triliun, atau mengalami penurunan Rp21,7 triliun, dari pagu awal sebesar
Rp629,2 triliun.

[GELORA45] Re: Electronic Diversity Visa Lottery

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

Bagi yang melamar, supaya berhati-hati agar tidak kehilangan duit, karena
pernah ada yang test permohonan, setelah diisi formulir, kemudian diminta
ongkos administrasi, kalau tak salah ingat US$ 25,-- yang aneh ialah
diminta uang  bukan ke alamat bank di USA  melainkan ke Swis. Mungkin
sekarang ke negara lain seperti dulu surat-surat dari Nigeria yang minta
bantuan untuk mentransfer atau mendisposit jutaan dollar, setelah disetujui
untuk membantu, mereka minta kiriman misalnya US$ 75,-- untuk ongkos
administrasi, setelah dikirim tidak ada khabar selanjutnya. Banyak orang
termakan karena ngiur untuk misalnya mendapat 25% dari US$ 25 juta. Pernah
surat ini juga dikirim dari Spanyol, Belanda dan Hongkong.

[GELORA45] Sukarni Kartowirjo, Sosok Penting di Balik Sejarah Teks Proklamasi RI

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

Jumat 07 November 2014, 18:40 WIB
Pahlawan Nasional

Sukarni Kartowirjo, Sosok Penting di Balik Sejarah Teks Proklamasi RI
- detikNews


Foto : Wikipedia

Jakarta - Sukarni Kartodiwirjo menjadi salah seorang tokoh pejuang dari Jawa 
Timur yang mendapat penghargaan gelar pahlawan nasional dari Presiden Joko 
Widodo. Pria kelahiran Blitar ini punya peran penting di balik sejarah proses 
pembacaan teks proklamasi kemerdekaan RI.

Saat prosesnya, Sukarni adalah sosok yang mewakili kelompok muda agar pasangan 
Soekarno-Hatta secepatnya memproklamasikan kemerdekaan negara pada 17 Agustus 
1945. Dia tidak menginginkan pasangan itu terlalu berpikir lama menyatakan 
kemerdekaan negara. Sejarah ini yang membuat kelompok pemuda harus melakukan 
‘penculikan’ terhadap kedua pemimpin itu ke Rengasdengklok, Jawa Barat.

Sosoknya sejak kecil digambarkan sebagai orang yang membenci Belanda. Lahir di 
Blitar, Jawa Timur, 14 Juli 1916, Sukarni punya catatan gemar berkelahi dengan 
anak-anak Belanda. Hal ini dilakukannya hampir setiap hari. Pola pikir membenci 
Belanda ini karena tertanam oleh gurunya yang juga tokoh pergerakan Indonesia 
saat itu, Mohammad Anwar.

Dengan pola pikir yang tertanam seperti itu, tidak mengherankan kalau Sukarni 
kelak menjadi remaja kritis dan punya nasionalisme yan tinggi. Saat usia 14 
tahun, dia sudah bergabung dengan organisasi perhimpunan Indonesia Muda. Sejak 
itulah, sikap pejuang, kritis, dan tanpa kompromi semakin muncul. Sampai ketika 
Sukarni didaulat menjadi Keetua Pengurus Besar Indonesia Muda. Saat itu Sukarni 
baru berusia 20 tahun 

Menjadi pimpinan kumpulan anak muda yang kritis, Sukarni menjadi incaran 
pemerintahan kolonial Belanda untuk ditangkap. Namun, dalam usaha penangkapan 
itu, dia berhasil melarikan diri hingga beberapa tahun ke depan. Tapi, beberapa 
tahun kemudian Sukarni tertangkap di Balikpapan, Kalimantan Timur. Begitu 
Jepang coba mengambil alih Indonesia, Sukarni dan beberapa temannya malah 
dibebaskan. Di era jajahan Jepang, Sukarni sempat bekerja di kantor berita 
Antara.

Kemudian, takdir juga mempertemukan Sukarni dengan Tan Malaka di masa jajahan 
Jepang. Sosok Tan Malaka ini yang membuatnya semakin berevolusioner terhadap 
perjuangan bangsa. Pertemuan ini juga menjadi cikal awal berdirinya Partai 
Murba. Sukarni juga didaulat menjadi Ketua Umum.

Hubungan antara Sukarni dengan Tan Malaka semakin erat ketika kedudukan pusat 
pemerintahan RI berada di Yogyakarta. Hubungan ini dibuktikan ketika Sukarni 
menjabat sebagai Sekjen Persatuan Perjuangan (PP) di bawah ketua Tan Malaka. 
Karena sikapnya yang berani, Sukarni sempat dijebloskan ke penjara pada 1946 di 
Madiun.

Dalam riwayat hidupnya, Sukarni juga pernah ditunjuk sebagai Duta Besar 
Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok pada 1961.Dia juga pernah ditunjuk 
sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung pada 1967. Tokoh yang pernah mendapat 
penghargaan Bintang Mahaputra ini wafat pada tanggal 7 Mei 1971.





(hat/nwk)

[GELORA45] Antara Sukarni dan Sukarno

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

Antara Sukarni dan Sukarno
Sukarno-Sukarni, laksana sepasang kakak-beradik dalam perjuangan kemerdekaan.

MF MukthiMinggu 28 April 2013 WIB

SUKARNI, bersama Adam Malik, Chaerul Saleh, dan Wikana, “menculik” Sukarno dan 
Hatta ke Rengasdengklok sehari sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. 
Peran istrinya, Nursjiar Machmoed, tak bisa diabaikan begitu saja.

“Di rumah ada dua anak. Bapak berani bilang saya begini, saya begitu itu karena 
di rumah ada mama. Kalau mama nggak ada, dengan anak dua, apa berani Bapak? 
Nggak berani,” kata Emalia Iragiliati Sukarni, putri Sukarni, dalam peluncuran 
bukunya, Sukarni dan Actie Rengasdengklok, di Museum Perumusan Naskah 
Proklamasi, Jakarta (20/4/2013).

Namun, Emalia mengatakan dia tak pernah mendengar cerita soal pekerjaan ataupun 
kiprah ayahnya. Dia pernah bertanya, semisal, kenapa ayahnya dipenjara Sukarno 
tapi dia tak mendapat jawaban memuaskan. Ayahnya selalu menjawab singkat dan 
menutup kesempatan untuk bertanya lagi. Di sisi lain, orangtuanya menjadikan 
rumah steril dari urusan politik.

Sukarni lahir di desa Sumberdiren, Blitar, Jawa Timur, pada 14 Juli 1916. Dia 
anak dari pasangan seorang warok, Dimun Kartodiwirjo dan Supiah. Darah 
“perlawanan” mengalir dari kakeknya di pihak ayah, Onggomerto, seorang pengawal 
setia Pangeran Diponegoro. Namun, justru ibunya yang menjaga darah “perlawanan” 
tetap mengalir dalam diri Sukarni.

Sukarni terjun ke dalam pergerakan kemerdekaan sejak usia belasan. Atas 
dorongan Ibu Wardoyo, kakak Sukarno, Sukarni ikut pendidikan jurnalistik di 
Bandung di bawah bimbingan Sukarno. “Perkenalan dengan keluarga Bung Karno 
sejak berusia 14 tahun tersebut merupakan awal dari kedekatan Sukarni dengan 
Bung Karno,” tulis Emalia.

Pada 1930, Sukarni menjadi anggota Perhimpunan Pemuda Pelajar Indonesia (PPPI). 
Empat tahun kemudian dia menjadi ketua pengurus besar PPPI. Tak puas dengan 
PPPI, dia mendirikan Persatuan Pemuda Kita yang terbuka bagi pelajar dari 
sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Pada 1936, dia aktif menyebarkan 
pemikiran Tan Malaka melalui brosur atau pamflet secara klandenstin. Setahun 
kemudian, dia menjadi ketua umum Indonesia Muda, fusi dari beberapa organisasi 
pemuda.

Pada masa pendudukan Jepang, dia bersama temannya mendirikan sekolah untuk 
kaderisasi pemuda dengan gurunya antara lain Sukarno. Kala itu dia bekerja di 
kantor berita Antara yang berganti nama menjadi Domei, tempat dia berkenalan 
dengan Adam Malik dan beberapa pemuda lain. Aktivitas politik Sukarni kian 
meningkat.

Sewaktu kabar kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik samar-samar terdengar, 
Sukarni dan beberapa pemuda radikal mendesak kemerdekaan segera 
diproklamasikan. Mereka menculik Sukarno-Hatta ke Rengasdengklok. Sempat 
terjadi silang pendapat antara kedua generasi itu, Sukarno-Hatta akhirnya 
setuju dan keesokan harinya membacakan proklamasi.

Bersama Wikana dan Chaerul Saleh, Sukarni lalu membentuk Komite van Aksi dan 
Angkatan Pemuda Indonesia (API). Dia juga memobilisasi kalangan buruh dengan 
membentuk Barisan Buruh Indonesia. Sukarni, Adam Malik, dan Chairul Saleh lalu 
bergabung ke dalam Persatuan Perjuangan, organisasi oposisi terbesar yang 
didirikan Tan Malaka pada 1946.

“Selain Bung Karno, Pak Tan (Malaka) merupakan idola Sukarni,” tulis Emalia. 
“Kedekatan Sukarni dengan Pak Tan baru terlihat sewaktu didirikannya Partai 
Murba (7 November 1948).” Partai Murba merupakan gabungan dari Partai Rakyat, 
Partai Buruh Murba, Partai Rakyat Djelata, dan Permi (Persatuan Rakyat Marhaen 
Indonesia).

Setelah Pemilu 1955, Sukarni terpilih menjadi anggota Konstituante dan Badan 
Pekerja KNIP. Setelah itu, dia menjadi anggota DPA. Antara 1961-1964, Sukarni 
menjabat duta besar di Republik Rakyat Tiongkok dan Mongolia.

PKI menyebut Partai Murba penganut ajaran Trotsky. Atas desakan PKI, Sukarno 
membekukan Partai Murba pada September 1965 karena dituduh terlibat dalam 
Barisan Pendukung Soekarnoisme (BPS), mendukung Manifesto Kebudayaan, dan 
menerima uang US$100 juta dari CIA untuk menggulingkan Presiden Sukarno. 
Sukarni ditahan pada 15 Januari 1965.

“Sukani ditahan oleh orang-orang yang diplih namanya untuk dicantumkan dalam 
naskah proklamasi kemerdekaan. Namun, tidak ada rasa dendam pada orang-orang 
yang memenjarakannya,” tulis Emalia.

Setelah Sukarni keluar pejara, Sukarno merehablitiasi Partai Murba melalui 
Keputusan Presiden No. 223 tahun 1966 pada 17 Oktober 1966.

“Pertengkaran antara Sukarno-Sukarni sering terjadi, walaupun mereka sebagai 
kakak-beradik karena hampir serupa dan senama,” kenang Adam Malik dalam 
memoarnya Mengabdi Republik. “Namun demikian Sukarno-Sukarni, laksana sepasang 
kakak-beradik dalam perjuangan kemerdekaan, akan selalu terkenang dalam ingatan 
saya, yang satu berpici hitam dan yang satu lagi berpici merah, yang 
seakan-akan merupakan lambang dari kepribadian mereka masing-masing. Sama-sama 
tampan tapi juga sama-sama keras seolah-olah tak akan pernah ada titik-temu di 
antara 

[GELORA45] INDEKS DEMOKRASI KITA TURUN LAGI

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

http://www.sinarharapan.co/news/read/1709178881/indeks-demokrasi-kita-turun-lagi


*INDEKS DEMOKRASI KITA TURUN LAGI*

*APAKAH EFEKTIFITAS PEMERINTAHAN BISA DICAPAI HANYA DENGAN MENURUNKAN MUTU
DEMOKRASI?*

17 September 2017 09:55 BC 
Editorial  dibaca: 4463


Ada yang menarik dari rilis hasil penelitian Badan Pusat Statistik (BPS)
mengenai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Ternyata dalam masa pemerintahan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) IDI terus menurun yang, tentu saja, bukan
kecenderungan yang kita harapkan.

Dalam rilis BPS pekan lalu disebutkan bahwa IDI tahun 2016 berada pada
angka 70,09, sedangkan tahun 2015 masih 72,82. Ini pun sudah merupakan
penurunan dibandingkan tahun 2014 yang skornya berada pada angka 73,04
dalam skala 0 sampai 100. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan
perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu: kebebasan sipil (*civil liberty*),
hak-hak politik (*political rights*), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi
(*institution
of democracy*).

Dengan hasil penghitungan tersebut BPS menyimpulkan, capaian kinerja
demokrasi kita masih berada pada kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat
demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80),
“sedang” (indeks 60–80), dan “buruk” (indeks < 60). Pada penelitian
terakhir, aspek kebebasan sipil turun 3,85 poin (dari 80,30 menjadi 76,45),
kemudian hak-ak politik yang turun 0,52 poin (dari 70,63 menjadi 70,11),
dan aspek lembaga-lembaga demokrasi turun 4,82 poin (dari 66,87 menjadi
62,05).

Temuan tersebut cukup mengejutkan mengingat Presiden Jokowi tampak
mengedepankan pemenuhan hak-hak publik dan memprioritaskan pelayanan kepada
masyarakat.  Ia beberapa kali meminta aparatnya untuk mengubah sikap mental
mereka agar tidak alergi terhadap kritikan, melainkan menjadikanya sebagai
bahan perbaikan sejalan dengan reformasi birokrasi.

Jokowi tampak responsif terhadap berbagai tuntutan perubahan dalam
masyarakat. Namun penyelenggaraan negara memang bukan hanya soal
menciptakan efektifitas birokrasi pemerintahan. Sebab eksekutif hanya salah
satu pilar dalam sistem ketatanegaraan kita sebagai sebuah negara
demokrasi. Sebagai Kepala Negara, Jokowi bertanggungjawab mengembangkan
setiap fungsi dalam sistem ketatanegaraan kita agar kualitasnya semakin
baik.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pernah mengeluarkan catatan akhir tahun
yang menilai masih rendahnya kualitas penegakan hukum di negeri ini. LBH
menilai pemerintahan Jokowi belum menjadikan hukum sebagai panglima dalam
merumuskan kebijakan, namun lebih fokus pada pembenahan politik dan
kekuasaan. Mengesampingkan penegakan hukum bisa berdampak buruk pada proses
demokrasi di Indonesia.

LBH  bahkan menyoroti sikap pemerintah pada sejumlah kasus, yang bisa
dinilai sebagai pembangkangan terhadap hukum. Dalam sejumlah kasus, koalisi
sipil memenangkan gugatan hukum, namun pemerintah mengabaikannya. Misalnya,
dalam sengketa informasi terkait berkas penyelidikan TPF (Tim Pencari
Fakta) Munir, Kontras memenangkan gugatan di KIP,  tapi tidak digubris
pemerintah.

Kita juga mencatat beberapa langkah yang lebih menonjolkan kekuasaan
ketimbang proses hukum. Penangkapan sejumlah aktifis seperti Sri Bintang
Pamungkas dkk dengan tuduhan makar, lebih memperlihatkan tindakan politik
dan keamanan karena tidak ada proses hukum yang menyertainya.

Dalam tiga tahun kekuasaannya, Jokowi sukses melakukan konsolidasi politik
dan berhasil meningkatkan efektivitas pemerintahannya. Ini, tampaknya,
diprioritaskan agar pemerintah tak terganggu dalam mengejar berbagai
sasaran pembangunan ekonominya. Dalam kualitas yang berbeda, pada masa lalu
Presiden Soeharto juga memprioritaskan konsolidasi politik untuk
mengefektifkan pemerintahannya agar bisa mengakselerasi pembangunan ekonomi
nasional.

Pertanyaannya, apakah kita memang tidak bisa mencapai sukses pembangunan
ekonomi bersama-sama dan sejalan dengan peningkatan kualitas demokrasi?
Apakah harus ada *trade-off*, mengorbankan mutu demokrasi demi efektifitas
pemerintahan?

Maka temuan BPS mengenai penurunan IDI tersebut tadi perlu menjadi bahan
kajian lebih mendalam. Kita percaya, pada dasarnya demokratisasi justru
bisa merangsang kreatifitas dan pengembangan prakarsa masyarakat sehingga
mutu kehidupan menjadi lebih baik. Maka, semestinya,  kemajuan ekonomi bisa
dicapai lebih cepat bila mutu demokrasi kita meningkat.

[GELORA45] Fw: Perguruan Tinggi gelar aksi Kebangsaan Melawan Radikalisme

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Perguruan Tinggi gelar aksi Kebangsaan Melawan Radikalisme

Kamis, 5 Oktober 2017 21:46 WIB | 1.720 Views Pewarta: Syaiful HakimDokumentasi 
Museum Sumpah Pemuda. Diorama yang memperlihatkan tokoh pemuda W.R. Soepratman 
memainkan Lagu Indonesia Raya dengan alat musik biola saat Kongres Pemuda II 
tanggal 27-28 Oktober 1928 di Museum Sumpah Pemuda, Jalan Kramat Raya, Jakarta, 
Kamis (27/10/2016). Peringatan Sumpah Pemuda ke-88 pada 28 Oktober 2016 menjadi 
momentum bagi seluruh elemen bangsa untuk mengenang kembali tekad pemuda 
Indonesia yang mengikrarkan komitmen persatuan dan kesatuan Indonesia. (ANTARA 
/Widodo S. Jusuf) ()
 Kita ingin nempertegas sikap perguruan tinggi. Melalui momentum peringatan 
Sumpah Pemuda ini menjadikan semangat ini untuk bahu-membahu untuk memperkuat 
persatuan bangsa dalam menangkal segala bentuk radikalisme." 
 Jakarta (ANTARA News) - Pimpinan Perguruan Tinggi se-Indonesia akan menggelar 
aksi Kebangsaan Melawan Radikalisme serentak di seluruh Indonesia dalam 
memperingati Hari Sumpah pada 28 Oktober 2017.

 "Acara tersebut merupakan hasil perundingan pertemuan Pimpinan Perguruan 
Tinggi se-Indonesia pada 25-26 September 2017 di Bali. Acara ini diikuti 3.000 
pimpinan perguruan tinggi," kata Anggota Steering Comitte Pertemuan Pimpiman 
Perguruan Tinggi se-Indonesia Muhammad Shirozi, dalam keterangan tertulisnya, 
di Jakarta, Kamis. 

 Gelaran acara dalam bentuk kuliah akbar dan orasi kebangsaan, serta pembacaan 
Deklarasi PT melawan radikalisme, rencananya akan dilakukan di 350 
kabupaten/kota pada 34 provinsi dengan melibatkan 4,5 juta peserta, terdiri 
dari pimpinan perguruan tinggi dan civitas akademika baik mahasiswa, dosen, 
serta staf di perguruan tinggi.

 "Kita juga mengundang atau melibatkan banyak pihak lain baik pemerintah maupun 
tokoh yang se-ide dan setuju menjaga Indonesia dari isu SARA, kebencian, fitnah 
dan adu domba, berkomitmen menjaga Kebhinekaan, Pancasila dan NKRI," jelasnya.

 Menurut dia, pertemuan itu untuk mempertegas sikap perguruan tinggi se 
Indonesia bersama civitas akademika di masing-masing kampus. Selain itu untuk 
melawan radikalisme dan intoleransi serta menjadi benteng bagi Pancasila, 
Undang-undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.

 "Kita ingin nempertegas sikap perguruan tinggi. Melalui momentum peringatan 
Sumpah Pemuda ini menjadikan semangat ini untuk bahu-membahu untuk memperkuat 
persatuan bangsa dalam menangkal segala bentuk radikalisme," ujar Shiroji.

 Selain itu, untuk menyosialisasikan secara lebih luas di kalangan civitas 
akademika khususnya, dan pada masyarakat secara umum, mengenai isi Deklarasi 
Kebangsaan Perguruan Tinggi Melawan Radikalisme, untuk secara bersama 
diaktualisasikan secara nyata dan konkrit dalam kehidupan bernegara, berbangsa 
dan sosial-kemasyarakatan dengan berlandaskan semangat Tri Dharma Perguruan 
Tinggi. 

 Di Jakarta, kegiatan ini akan di pusatkan di lapangan Monas atau Lapangan 
Banteng. Sementara di daerah daerah lainnya dilakukan dengan pilihan tempat 
yang disesuaikan dengan kondisi objektif dan subjektif masing masing wilayah. 

 "Diharapkan kegiatan yang diselenggarakan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda 
ini, dapat menjadi spirit bagi kalangan pemuda mahasiswa di perguruan tinggi 
untuk merevitalisasi kembali nilai-nilai dan semangat Sumpah Pemuda agar dapat 
kembali diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai modal 
bersama mewujudkan Indonesia yang aman, adil, makmur dan sejahtera," paparnya.

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Re: [GELORA45] Didesak Buka Pengiriman PRT ke Timteng

[Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]]

Pengiriman ilegal (trafik ilegal) sudah diprediksi oleh ormas-ormas buruh 
migran seperti ATKI ketika Pemerintah akan menghentikan pengiriman pekerja ke 
Timur Tengah. Ini pernah jadi perdebatan di milis karena ada yang setuju dengan 
plan pemerintah ketika itu untuk menghentikan pengiriman pekerja ke Timteng. 
Yang dituntut ormas buruh migran adalah tindakan pemerintah untuk melindungi 
buruh migran, bukannya menghentikan pengirimannya. Karena selama pemerintah 
tidak mampu menciptakan pekerjaan bagi rakyatnya, tak terhindarkan orang akan 
terus berusaha cari kerjaan di luar negeri. Karena tidak bisa pergi secara 
legal, orang mencari segala macam cara untuk tetap mencari nafkah ke luar. Nah, 
inilah yang menyuburkan usaha para penyelundup pekerja gelap.  

On Thursday, October 5, 2017 3:47 PM, "Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com 
[GELORA45]"  wrote:
 

     
Timur tengah lagi kucar kacir. Mengapamau dikirim kesana?
http://sp.beritasatu.com/home/tki-ilegal-marak-pemerintah-didesak-buka-pengiriman-prt-ke-timteng/120728

 TKI Ilegal Marak, Pemerintah Didesak Buka Pengiriman PRT ke Timteng
Kamis, 5 Oktober 2017 | 7:33 
[JAKARTA] Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) Indonesia 
mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) agar 
membuka kembali pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor pekerja rumah 
tangga (PRT) ke negara-negara Timur Tengah (Timteng). Pasalnya, sampai saat ini 
sekitar 10.000 TKI PRT yang dikirim secara ilegal ke negara-negara 
Timteng.Pengiriman ilegal itu diduga kuat dilakukan oleh perorangan yang 
melibatkan oknum pejabat dari beberapa kementerian termasuk dari Kemnaker, 
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan 
Kementerian Hukum dan HAM. “Saya melihat penghentian pengiriman ke sana justru 
memuluskan pengiriman ilegal yang menguntungkan sejumlah oknum pejabat bahkan 
diduga menguntungkan menteri terkait,” kata Direktur Eksekutif Pelayanan 
Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) Indonesia, Gabriel Sola, kepada 
SP, Rabu (4/10).Sebagaimana diberitakan, sejak 4 Mei 2015, pemerintah Indonesia 
akan menghentikan pengiriman TKI sebagai PRT ke-21 negara di Timteng. Kebijakan 
itu diambil setelah dua pembantu rumah tangga asal Indonesia dihukum mati di 
Arab Saudi. Larangan itu berlaku antara lain untuk Aljazair, Arab Saudi, 
Bahrain, Irak, Iran, Kuwait, Lebanon, Mesir, Oman, Palestina, Qatar, Suriah, 
Uni Emirat Arab, Yaman, dan Yordania.Desakan yang sama disampaikan peneliti 
Migrant Care, Anis Hidayah. “Kami minta pemerintah agar kebijakan penyetopan 
pengiriman TKI PRT ke sana mohon ditinjau kembali. Karena ternyata justru 
menyuburkan pengiriman TKI PRT ilegal yang diduga menguntungkan banyak pihak, 
termasuk oknum-oknum dari lembaga pemerintah terkait,” kata Anis.Gabriel 
mengatakan, realitas yang terjadi adalah pertama, negara-negara Timteng sangat 
membutuhkan tenaga kerja PRT. Kedua, di sisi lain di Indonesia kemiskinan tidak 
kunjung hilang. “Jadi ada daya tarik yakni kebutuhan akan PRT di Timteng dan 
daya dorong dari dalam negeri adalah kemiskinan,” kata dia.Dua hal inilah, kata 
Gabriel, yang mendorong pengiriman TKI Ilegal semakin marak dan tidak 
terkontrol sama sekali. Oleh karena itu, solusi yang tepat, kata dia, adalah, 
pertama, pencabutan moratorium dibarengi dengan pengiriman TKI melalui 
Pelayanan Terpatu Satu Atap (LTSA) ke Timteng.Kedua, peningkatan kapasitas TKI 
yang dikirim ke Timteng. Ketiga, pendampingan hukum dan hak asasi manusia (HAM) 
terhadap TKI mulai dari pengurusan dokumen hingga berada di Timteng. 
Keempat,mengawasi ketat Pengerah Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta 
(PPTKIS) agar pengurusan, pengiriman, pemenuhan hak-hak dan perlindungan hukum 
dan HAM TKI beserta keluarga TKI yang ditinggalkan.Sebelumnya, Sekretaris Utama 
BNP2TKI Hermono mengakui maraknya pengiriman TKI ilegal ke Timteng. “Di tempat 
penampung TKI di Qatar sampai saat ini banyak sekali. Sebagian dari mereka 
adalah TKI ilegal,” kata Hermono.Sementara Dirjen Pembinaan Penempatan dan 
Perluasan Kesempatan Kerja (K3), Maruli Apul Hasoloan, mengatakan, sampai saat 
ini masih marak pengiriman TKI secara ilegal ke luar negeri terutama ke 
Malaysia dan negara-negara Timteng. “Ada banyak cara yang dilakukan para 
perekrut ilegal, serta banyak jalan tikus ke luar negeri bagi TKI-TKI ilegal,” 
kata dia.Bahkan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia 
(Apjati), Ayub Basalamah, mengatakan, ada sekitar 10.000 orang TKI ilegal yang 
diberangkatkan ke luar negeri terutama negara-negara Timur Tengah setiap bulan. 
“Mereka dikirim oleh perseorangan. Sepertinya didukung orang kuat di negeri 
ini,” kata Ayub.Menurut Ayub, sebagian besar TKI ilegal yang dikirim secara 
ilegal ke luar negeri itu merupakan perdagangan manusia (orang).Maruli 
mengatakan, untuk menekan perdagangan manusia, pihaknya menggalakan pelaksanaan 
program Desa Migran Produktif 

[GELORA45] Terus berunding sampai akhir zaman

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*Seandainya Freeport tidak mau menjual 51% sahamnya , lantas apa yang bisa
dilakukan?*


http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/10/05/oxba8s414-perundingan-dengan-freeport-ikut-kedepankan-penerimaan



Kamis , 05 October 2017, 01:40 WIB
Perundingan dengan Freeport Ikut Kedepankan Penerimaan

Red: Reiny Dwinanda

Antara/Akbar Nugroho Gumay


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
mengatakan perundingan yang dilakukan pemerintah dengan Freeport ikut
mengedepankan adanya kepastian dari penerimaan negara.

"Untuk kepastian investasi dan penerimaan negara, Kemenkeu merupakan 'lead'
dan dalam hal ini kami melakukan formulasi berdasarkan UU Minerba Nomor 4
Tahun 2009," kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu.

Sri Mulyani mengatakan dalam negosiasi tersebut pemerintah mengacu pada
pasal 128 UU Minerba untuk perlakuan fiskal bagi Izin Usaha Pertambangan
(IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Sedangkan pemerintah berpegang pada pasal 169 UU Minerba atas pungutan
biaya lainnya seperti cukai, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun
pendapatan daerah yang tidak secara eksplisit diatur dalam UU tersebut.

"Khusus untuk pasal 169 pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana
dimaksudkan untuk kontrak karya tersebut adalah dalam rangka untuk
meningkatkan penerimaan negara yang harus lebih banyak," ujarnya.

Saat ini, kata Sri Mulyani formulasi dari penerimaan negara tersebut sedang
dalam diskusi lebih lanjut, karena pendapatan ini terdiri dari banyak
detail seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), royalti dan pajak daerah.

"Tidak ada hal yang sifatnya rahasia atau konsensi yang diberikan tidak
hanya untuk satu perusahaan. Ini untuk seluruh perusahaan yang bergerak di
Minerba yang memang diatur dalam berbagai macam rezim, mulai dari Kontrak
Karya, PKP2B, kemudian ada yang hijrah menjadi IUP maupun IUPK," ujarnya.

Meski formulasi penerimaan negara bagi perusahaan tambang tersebut sedang
dirumuskan, ia menegaskan potensi penerimaan dari sektor minerba ini harus
lebih besar daripada periode terdahulu.

"Kita berharap ini tetap sesuai dengan semangat bahwa kepentingan RI adalah
dari sisi penerimaan negara, bukan hanya satu item saja. Penerimaan negara
itu harus lebih besar di rezim yang sekarang dibandingkan rezim
sebelumnya," ujarnya.

XXX

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/10/05/oxcs1t382-negosiasi-dengan-freeport-jokowi-saya-yakin-winwin



Kamis , 05 October 2017, 20:56 WIB
Negosiasi dengan Freeport, Jokowi: Saya Yakin *Win-Win*

Rep: Halimatus Sa'diyah/ Red: Nur Aini

Antara/Asep Faturahman

[image: Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno
(kanan) dan Bupati Serang Tatu Chasanah (kedua kanan) berbincang dengan
Dirut PT PLN Sofyan Basir (kedua kiri) saat meninjau lokasi proyek PLTU
(Pembangkit Listrik Tenaga Uap) di Desa Terate, Serang, Banten, Kamis
(5/10).]

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno (kanan)
dan Bupati Serang Tatu Chasanah (kedua kanan) berbincang dengan Dirut PT
PLN Sofyan Basir (kedua kiri) saat meninjau lokasi proyek PLTU (Pembangkit
Listrik Tenaga Uap) di Desa Terate, Serang, Banten, Kamis (5/10).


REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi
dinamika proses negosiasi yang tengah dilakukan pemerintah dengan PT
Freeport Indonesia terkait divestasi saham. Ia optimistis, negosiasi
tersebut pada akhirnya akan menghasilkan kesepakatan yang sama-sama
menguntungkan bagi kedua pihak.

"Saya yakin *win-win* lah. Saya yakin akan selesai," ujar Presiden, pada
wartawan di Serang, Banten, Kamis (5/10).

Jika saat ini negosiasi berjalan alot, ia memandang hal tersebut sebagai
hal yang wajar. Presiden yakin, tidak lama lagi proses itu akan selesai.
"Sudah tiga tahun *kok* ini *ngotot-ngototan* masalah negosiasi. Dan ini
hampir final," ucapnya.

Presiden mengatakan, dalam waktu dekat ia berencana mengumpulkan
menteri-menteri terkait untuk membahas lebih lanjut mengenai divestasi
saham Freeport serta hak dan kewajiban perusahaan asal Amerika tersebut
jika kontraknya beroperasi di Indonesia diperpanjang.

Namun begitu, Jokowi tidak mau memberi target kapan negosiasi harus
mencapai keputusan. "Kita ingin secepat-cepatnya. Sudah tiga tahun kita
bicara ini. Tapi *kan* kita juga *nggak* mau kalau tidak dapat *win,"* kata
dia.

[GELORA45] TNI dan Umat Islam Tak Bisa Dipisahkan

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*Mengingat TNI tidak bisa dipisahkan dari umat, maka apakah tidak lebih
baik TNI diresmikan menjadi Tentara Nasional Islamiah?*


http://www.suara-islam.com/read/kabar/nasional/23780/TNI-dan-Umat-Islam-Tak-Bisa-Dipisahkan



TNI dan Umat Islam Tak Bisa Dipisahkan

05 Oktober 09:31 | Dilihat : 198

[image: TNI dan Umat Islam Tak Bisa Dipisahkan] Prof. Dr. KH Didin
Hafidhuddin

*Jakarta (SI Online)* - TNI dan umat Islam adalah dua kekuatan besar milik
Indonesia yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan dalam historisnya pun,
hubungan TNI dan umat Islam selalu harmonis.

Cendekiawan Muslim dan juga guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof.
Dr. KH Didin Hafidhuddin berpendapat, selama ini TNI dan umat Islam
(adalah) dua kekuatan yang saling melindungi dan menjaga, saling
menghormati dan menyayangi. "Jadi, hubungannya hubungan yang secara
historis sejak dari dulu memang sangat kuat," ujarnya melalui sambungan
telepon di Jakarta, Kamis (6/10).

Bahkan, sambungnya, meskipun sudah memiliki nilai historis tersendiri, umat
Islam dan TNI tetap harus terus berupaya untuk memperkuat hubungan yang
sudah terjalin lama itu. Dengan demikian, ujar Didin, maka diharapkan juga
bukan saja dekat dengan TNI, tapi juga mampu untuk menjalin hubungan dengan
angkatan lainnya.

"Harus terus diperkuat dengan tidak menafikan yang lain, dan kita berharap
dengan kepeloporan TNI ini umat Islam juga akan dekat dengan
angkatan-angkatan lain, termasuk dengan polisi," katanya.

Terakhir, Kyai Didin mengucapkan selamat kepada hari lahir TNI yang ke-72.
"Di hari ulang tahun TNI yang ke-72 ini, saya ucapkan selamat ulang tahun
TNI yang ke-72, Dirgahayu TNI, semoga tetap menjadi penjaga baik dalam
bidanga keamanan maupun dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan
bernegara," tuturnya

[GELORA45] Cinta ibu pertiwi

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

Click : https://www.youtube.com/watch?v=14TAsPoKJN8

Re: [GELORA45] (Tiada) Proklamasi Indonesia Tanpa Wikana

[Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]]

Dan bagaimana nasib Wikana setelah G30S? Setelah dijemput tentara, lantas 
hilang tidak diketahui apa yang terjadi??? Ada yang tahu apa yang terjadi 
dengan dirinya? KALAU memang benar Wikana hilang, tak diketahui apa yang 
terjadi dengan dirinya, maka ia hanya satu dari puluhan ribu atau ratusan ribu 
yang hilang lenyap seperti ditelan bumi Bukannya saya tidak merasakan 
kesedihan dari anak-anak para jenderal yang dibunuh tentara juga. Tapi 
jutaan harus mati, dipenjara, disiksa dan dihilangkan untuk "membalas" kematian 
6 jenderal dan seorang kapten!!! Seperti banyak terjadi di jaman Nazi, untuk 
seorang tentara Nazi yang terbunuh, penduduk sekampung harus 
matiPersahabatan, undangan makan, silaturahmi antara anak-anak para 
jenderal dan keluarga serta korban genosida adalah urusan pribadi. Yang menarik 
perhatian, Agus tidak henti-hentinya menggunakan kesempatan silaturahmi dan 
rekonsiliasi untuk "mengingatkan" akan "kejahatan" dan 'hutang darah" PKI baik 
di aksi sepihak, peristiwa Madiun atau kejadian lain. 

   

 On Tuesday, October 3, 2017 6:15 PM, "jonathango...@yahoo.com [GELORA45]" 
 wrote:
 

     

(Tiada) Proklamasi Indonesia Tanpa Wikana
 Wikana [Gambar/Sabit]2.1k Shares   Reporter: Petrik Matanasi10 November, 
2016dibaca normal 5 menit   
   - Wikana jadi juru bicara dan pemimpin kelompok muda
   - Hatta berkeras tak mau dipaksa untuk segera proklamasi
   - Tanpa Wikana Proklamasi tak akan berjalan lancar terjadi
Proklamasi 17 Agustus 1945 tak bisa dilepaskan dari peran Wikana dan 
pemuda-pemuda lain yang bersamanya mendesak golongan tua yang ragu untuk 
menyegerakan pernyataan kemerdekaan.tirto.id - Golongan tua, yang kemudian 
dicap kolaborator Jepang, karena terpaksa bekerjasama dengan Pemerintah Militer 
Balatentara Jepang, merasa ngeri jika tergesa-gesa untuk proklamasi. Mereka 
terjepit dalam situasi akhir Perang Dunia: Jepang yang sebentar lagi kalah, 
namun hanya Jepang yang (pernah) menjanjikan mendukung kemerdekaan. Masalahnya, 
jika Jepang tak segera memerdekakan, namun pada saat yang sama Sekutu kadung 
memenangkan Perang Dunia, maka janji Jepang niscaya kasip dan Sekutu belum 
tentu menyetujui kemerdekaan Indonesia. Jika segera memerdekakan diri secara 
sepihak, masalahnya Jepang masih eksis sebagai penguasa.  

Golongan muda, kebanyakan mahasiswa dan pemuda yang tinggal di asrama-asrama 
sekitar Menteng, pernyataan kemerdekaan harus sesegera mungkin diumumkan. Tak 
hanya selekas-lekasnya, namun juga mesti dinyatakan tanpa campur tangan Jepang. 
 Jika tidak, kemerdekaan Indonesia hanyalah hadiah dari Jepang. 

Darah muda mereka yang bergejolak itu bahkan tak peduli dengan berbagai risiko, 
katakanlah jika Jepang mengamuk karena proklamasi tersebut. Golongan tua, yang 
punya banyak perhitungan politik, lebih memilih menghindari korban jiwa. Mereka 
menunggu kepastian. Mencoba mengharapkan Jepang bisa secepatnya memerdekakan 
Indonesia, sebagaimana dijanjikan oleh petinggi Jepang sepekan sebelumnya di 
Vietnam kepada Sukarno-Hatta. 

Tapi waktu tak bisa menunggu. Sjahrir memberitahu bahwa Jepang sudah menyerah 
kalah. Sekutu sudah pasti akan datang mempertahankan status quo sebagaimana 
situasi sebelum Jepang masuk. Proklamasi kemerdekaan terancam. 

Di sinilah angkatan muda, dengan Wikana jadi juru bicara dan pemimpinnya, 
memainkan peranan. Mereka mengambil langkah yang sebenarnya berbahaya, yaitu 
membawa Sukarno-Hatta ke Rengasdengklok. Rencananya: mereka akan memaksa 
Sukarno-Hatta memproklamirkan Indonesia. Tapi siasat itu gagal. Sukarno-Hatta 
tetap tidak mau melakukannya. Mereka masih belum yakin dengan kebenaran kabar 
menyerahnya Jepang.

Pada petang 16 Agustus 1945, Sukarno-Hatta kembali ke Jakarta karena situasi 
sudah kelewat genting. Kabar tentang menyerahnya Jepang sudah nyaris tidak bisa 
lagi dibantah. Malam 16 Agustus itu juga, Sukarno-Hatta meminta keterangan 
kepada pihak Jepang dan barulah mereka tahu bahwa berita menyerahnya Jepang 
memang benar.

Justru karena itulah mereka tak bisa lagi menuntut Jepang memenuhi janjinya. 
Sebab Jepang adalah pihak yang kalah sehingga harus memenuhi permintaan Sekutu 
untuk menjaga status quo. Jepang sendiri mengklaim mereka bersedia 
memfasilitasi kemerdekaan Indonesia jika Sukarno-Hatta ada di Jakarta pada pagi 
sampai sore 16 Agustus 1945 itu. Tapi keduanya masih di Rengasdengklok.

Sukarno, dan terutama Hatta, enggan mengakui peranan angkatan muda. Bagi 
keduanya, jika mereka tak dibawa paksa ke Rengasdengklok, Indonesia bisa 
merdeka pada siang hari 16 Agustus. Peristiwa Rengasdengklok menunda proklamasi 
Indonesia.

Masalahnya: jika Indonesia merdeka pada 16 Agustus, maka Indonesia sulit 
menghindar dari dakwaan bahwa proklamasi adalah pemberian Jepang, 
sekurang-kurangnya berkat perlindungan Jepang. Inisiatif Wikana, dkk., memang 
gagal mendesak Sukarno secepat-cepatnya mengumumkan kemerdekaan sebagaimana 
direncanakan. Namun di luar skema itu, Wikana, dkk., justru berhasil 

Re: [GELORA45] Bedanya Pak Haji Dulu dengan Haji Sekarang

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*Menurut keterangan silsilah yang diberitakan beberapa waktu lalu dikatakan
bahwa Habib Rizieq berketurunan dari nabi Muhammad, jadi kalau Habib tidak
termasuk dalam hitungan, tak usah dihiraukan karena dia sekarang berdiam di
tanah  tumpa darah nenek moyangnya. Di NKRI ada banyak orang yang sewaktu
waktu bisa menjadi Imam Besar seperti Habib.*

Fw: Re: [temu_eropa] Fw: [GELORA45] Makan malam bersama Gerwani dan anak Pahlawan Revolusi

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: 'Chan CT' sa...@netvigator.com 
[GELORA45] Kepada: Tatiana Lukman 
; "temu_er...@yahoogroups.com" 
; GELORA_In Cc: DISKUSI 
FORUM HLD ; Rachmat Hadi-Soetjipto 
; Daeng ; Gol 
; Harry Singgih ; Farida Ishaja 
; Mitri ; Lingkar Sitompul 
; Ronggo A. ; 
"in...@ozemail.com.au" ; Billy Gunadi 
; Oman Romana ; Harsono Sutedjo 
Terkirim: Kamis, 5 Oktober 2017 16.33.39 GMT+2Judul: Re: 
[temu_eropa] Fw: [GELORA45] Makan malam bersama Gerwani dan anak Pahlawan 
Revolusi
     

Menurut saya, Prinsip yang seharusnya dipegang TEGUG adalah, Jangan lakukan 
pada orang lain apa yang kita sendiri menentang dan tidak hendak dilakukan pada 
kita sendiri! Jadi, kekejaman kemanusiaan yang terjadi, siapapun pelakunya dan 
siapapun korbannya, ... adalah KESALAHAN yang harus dikecam bahkan dikutuk! 
Jangan teruskan lakukan kekejaman kemanusiaan begitu, ...lagi! KESALAHAN PKI 
ketika itu, sekalipun berkeras menyatakan G30S adalah urusan intern AD, tapi 
PKI tetap MENDUKUNG G30S yang jelas melakukan kekejaman kemanusiaan yang 
terkutuk itu! Dukungan kuat PKI pada G30S inilah yg memperkuat tuduhan Suharto, 
PKI adalah dalang G30S, ...! Menuduh PKI lah yang menggerakkan perwira muda, 
melalui Biro Khususnya, sekalipun dalam KENYATAAN yang bergerak hanya 
segelintir tokoh saja, dari Aidit, Syam, Nyono, Pono, Bono dll. Sedang Sudisman 
yang pimpinan ke-4 saja TIDAK TAHU apa itu G30S! Yaa, memang, ... seandainya 
saja PKI itu benar-benar Partai revolusioner, SETIAP GERAKAN yang dilancarkan 
adalah gerakan RAKYAT yang bersandar sepenuhnya pada kekuatan RAKYAT, ... BUKAN 
dan tentunya TIDAK akan melakukan satu gerakan culik menculik semacam 
kudeta-istana yg hanya diketahui dan dilancarkan oleh segelintir orang saja! 
Jadi JELAS G30S itu bukan permainan PKI! PKI secara partai TIDAK terlibat! 
Tapi, katakanlah tidak dapat disangkal ada peran Aidit, Syam Cs disitu, namun, 
... sekalipun Sudisman tidak tahu menahu masalah G30S, sebagai pimpinan PKI 
tertinggi yang masih hidup dan diajukan kedepan Mahlilub, dengan gagah-berani 
mengambil oper tanggungjawab dan atas nama PKI menyatakan minta MAAF atas 
kejadian G30S itu! Sungguh sikap terpuji Sudisman yang TETAP pegang TEGUH 
pimpinan kolektif, "Mereka berempat adalah saya, dan saya adalah mereka 
berempat, sehingga solidaritas Komunis mengharuskan saya untuk menunggalkan 
sikap saya dengan mereka berempat dan memilih 'jalan mati'." dan lebih lanjut 
Sudisman menyatakan: “Bagaimana pun juga, sebagai pimpinan tertinggi yang masih 
hidup, saya memakai kesempatan ini untuk meminta maaf atas apa yang terjadi.”  
Kenyataan yang terjadi dan dilakukan oleh pimpinan PKI yang masih hidup ketika 
itu, jauh ditahun 1978, ... Sudisman mewakili PKI SUDAH dengan TANDAS 
menyampaikan rasa tanggungjawabnya yang harus dipikul dan minta maaf atas apa 
yang terjadi! Sedang Pemerintah yang berkuasa sampai sekarang setelah lewat 52 
tahun, TETAP tidak bertanggungjawab atas KEJAHATAN NEGARA yang pernah terjadi 
dilakukan jenderal Suharto! Ini pertama. Kedua, pada saat kita menentang keras 
bahkan mengutuk jenderal Suharto yang merasa tidak puas dengan menangkap dan 
membunuh tokoh-utama PKI dan juga tanpa proses HUKUM, lalu berlanjut dengan 
pengejaran, penangkapan dan pembantaian terhadap jutaan orang yang dituduh PKI, 
simpatisan komunis dan Soekarnois. Mengapa tidak berlakukan seperti Presiden 
Soekarno saat menghadapi Pemberontakan PRRI/Permesta, yang jelas didalangi 
Masyumi, PSI, dan berakibat ke-2 partai ini dibubarkan. Tapi pemerintah 
Soekarno ketika itu cukup menangkap tokoh-utama yang harus bertanggungjawab 
saja, sedang tokoh dan anggota yang tidak terlibat pemberontakan tidak 
diapa-apakan. Bisa tetap bekerja secara normal!  Namun jenderal Suharto tidak 
berhenti sampai disitu, dengan lebih kejam lagi berlakukan “DOSA TURUNAN”, 
sehingga melibatkan keluarga TAPOL, suami, istri, anak-anak, suadara menjadi 
orang-orang yang “tidak bersih lingkungan” dan berakibat puluhan juta warga 
menjadi warga klas-kambing yag tersisihkan dalam masyarakat bagaikan orang kena 
sakit lepra, sulit mendapatkan pekerjaan, anak-anak kesulitan mendapatkan 
sekolah, ...  Jadi, sudah seharusnya kita sendiri juga berlakukan “DOSA 
TURUNAN” itu pada anak-anak jenderal yg dituduh Dewan Jenderal itu! Harus 
memusuhi mereka hanya karena anak-anak Dewan Jenderal, ... Jangankan 
anak-anaknya yg PASTI ketika itu tidak terlibat bahkan tidak tahu apa-apa 
dengan G30S itu, lalu kenapa hanya karena anak-anak jenderal harus dimusuhi??? 
Hanya karena jenderal-jenderal itu 

[GELORA45] Re: [nasional-list] Jenderal Gatot Bisa Menenggelamkan Figur Jokowi

['Lusi D.' lus...@rantar.de [GELORA45]]

Ceritanya seperti urusan intern angkatan darat sekitar separoh abad
yang lalu saja. Katanya PKI sudah dibubarkan, éé kok masih ada? Oh
mereka yang peténtang-petèntèng itu sedang cari kambing hitam lagi tokh.
Emangnya masih ada yang mau disuruh-suruh berbuat non humanism?
Keledai itu hanya sekali terantuk pada batu yang sama. Yang jelas,
rakyat sudah waspada dan ngerti beladiri lho.





Am Thu, 5 Oct 2017 11:38:25 +0200
schrieb "Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [nasional-list]"
:

> *Ayo tunjukan otot! hehehehehehehe*
> 
> 
> http://www.umatuna.com/2017/07/jenderal-gatot-bisa-menenggelamkan.html
> 
> 
> 
> *Jenderal Gatot Bisa Menenggelamkan Figur Jokowi*
> 
> 1
> Admin
> Umatuna Minggu, 09
> Juli 2017
> 
> 
> 
> *Umatuna.com - *Spekulasi pemecatan Jenderal Gatot Nurmantyo dari
> jabatan panglima TNI kian santer. Bagi sebagian alasan publik,
> keberadaan Gatot makin menyulitkan, menjadi beban dan dianggap
> menganggu range elektibilitas Presiden Joko Widodo (Jokowi).
> 
> "Kalau kita lihat, semakin hari elektibilitas Gatot Nurmantyo memang
> makin menanjak dan reli kencang. Mungkin Jokowi berpretensi Gatot
> ibarat anak macan, kecil jinak, besar menerkam, bisa merongrong
> elektibilitasnya," ujar pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago kepada
> redaksi, Sabtu (8/7).
> 
> 
> 
> Menurutnya, jika Jokowi benar-benar memberhentikan Gatot sebaiknya
> tetap bergelut pada basis kinerja, bukan sekedar terjebak dengan
> sikap reaksioner akibat agitasi politis. Jangan sampai menjadi
> preseden buruk bagi perjalanan bangsa, memecat panglima hanya karena
> reason publik, lampunya makin terang dan elektibilitasnya makin
> kinclong.
> 
> "Kalau seandainya Gatot diberhentikan sebagai panglima, apakah ada
> jaminan meredup elektibilitasnya. Dugaan saya justru makin bersinar
> serta mengalir dukungan empati," beber Pangi.
> 
> 
> 
> Hal ini yang menjadi pergulatan diskursus publik dan buah simalakama
> bagi Jokowi. Menggapa Gatot belum dipecat, Gatot bukan tidak mungkin
> nanti menjadi siraman oksigen politik Jokowi. Gatot akan mendampingi
> Presiden Jokowi pada Pilpres 2019, selama ini nampak akrab dan tak
> dipecat.
> 
> "Gatot sebagai cawapres bisa menjadi suntikan elektoral dalam rangka
> memenangkan Pilpres 2019. Sebab sosok wakil menjadi sekrup politik
> menentukan sebuah kemenangan kontestasi elektoral," kata Pangi yang
> juga direktur eksekutif Voxpol Center. Sumber: Rmol
> 
> 
> 
> Baca juga :
> 
> Jenderal Gatot: dalam Menjaga Keutuhan NKRI, Sampai Kapanpun TNI,
> Rakyat dan Ulama tak Mungkin Dipisahkan
> 
> 
> Jenderal Gatot: TNI, Rakyat Dan Ulama Tidak Mungkin Dipisahkan
> 
> 
> Panglima TNI: Justru Aksi Bela Islam Yang Buat Dunia Kagum Dengan
> Muslim Di Indonesia
> 
> 
> Jenderal Gatot: Setelah Indonesia Merdeka Laskar dari Ulama dan Santri
> Berhimpun Menjadi TNI
> 
> 
> Jenderal Gatot: Dalam Memimpin Harus Mengutamakan Kaidah-kaidah Agama
> Seperti yang Dicontohkan Nabi saw
> 

Re: [temu_eropa] Fw: [GELORA45] Makan malam bersama Gerwani dan anak Pahlawan Revolusi

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

Menurut saya, Prinsip yang seharusnya dipegang TEGUG adalah, Jangan lakukan 
pada orang lain apa yang kita sendiri menentang dan tidak hendak dilakukan pada 
kita sendiri! Jadi, kekejaman kemanusiaan yang terjadi, siapapun pelakunya dan 
siapapun korbannya, ... adalah KESALAHAN yang harus dikecam bahkan dikutuk! 
Jangan teruskan lakukan kekejaman kemanusiaan begitu, ...lagi!

KESALAHAN PKI ketika itu, sekalipun berkeras menyatakan G30S adalah urusan 
intern AD, tapi PKI tetap MENDUKUNG G30S yang jelas melakukan kekejaman 
kemanusiaan yang terkutuk itu! Dukungan kuat PKI pada G30S inilah yg memperkuat 
tuduhan Suharto, PKI adalah dalang G30S, ...! Menuduh PKI lah yang menggerakkan 
perwira muda, melalui Biro Khususnya, sekalipun dalam KENYATAAN yang bergerak 
hanya segelintir tokoh saja, dari Aidit, Syam, Nyono, Pono, Bono dll. Sedang 
Sudisman yang pimpinan ke-4 saja TIDAK TAHU apa itu G30S!

Yaa, memang, ... seandainya saja PKI itu benar-benar Partai revolusioner, 
SETIAP GERAKAN yang dilancarkan adalah gerakan RAKYAT yang bersandar sepenuhnya 
pada kekuatan RAKYAT, ... BUKAN dan tentunya TIDAK akan melakukan satu gerakan 
culik menculik semacam kudeta-istana yg hanya diketahui dan dilancarkan oleh 
segelintir orang saja! Jadi JELAS G30S itu bukan permainan PKI! PKI secara 
partai TIDAK terlibat! Tapi, katakanlah tidak dapat disangkal ada peran Aidit, 
Syam Cs disitu, namun, ... sekalipun Sudisman tidak tahu menahu masalah G30S, 
sebagai pimpinan PKI tertinggi yang masih hidup dan diajukan kedepan Mahlilub, 
dengan gagah-berani mengambil oper tanggungjawab dan atas nama PKI menyatakan 
minta MAAF atas kejadian G30S itu! Sungguh sikap terpuji Sudisman yang TETAP 
pegang TEGUH pimpinan kolektif, "Mereka berempat adalah saya, dan saya adalah 
mereka berempat, sehingga solidaritas Komunis mengharuskan saya untuk 
menunggalkan sikap saya dengan mereka berempat dan memilih 'jalan mati'." dan 
lebih lanjut Sudisman menyatakan: “Bagaimana pun juga, sebagai pimpinan 
tertinggi yang masih hidup, saya memakai kesempatan ini untuk meminta maaf atas 
apa yang terjadi.” 

Kenyataan yang terjadi dan dilakukan oleh pimpinan PKI yang masih hidup ketika 
itu, jauh ditahun 1978, ... Sudisman mewakili PKI SUDAH dengan TANDAS 
menyampaikan rasa tanggungjawabnya yang harus dipikul dan minta maaf atas apa 
yang terjadi! Sedang Pemerintah yang berkuasa sampai sekarang setelah lewat 52 
tahun, TETAP tidak bertanggungjawab atas KEJAHATAN NEGARA yang pernah terjadi 
dilakukan jenderal Suharto! Ini pertama.

Kedua, pada saat kita menentang keras bahkan mengutuk jenderal Suharto yang 
merasa tidak puas dengan menangkap dan membunuh tokoh-utama PKI dan juga tanpa 
proses HUKUM, lalu berlanjut dengan pengejaran, penangkapan dan pembantaian 
terhadap jutaan orang yang dituduh PKI, simpatisan komunis dan Soekarnois. 
Mengapa tidak berlakukan seperti Presiden Soekarno saat menghadapi 
Pemberontakan PRRI/Permesta, yang jelas didalangi Masyumi, PSI, dan berakibat 
ke-2 partai ini dibubarkan. Tapi pemerintah Soekarno ketika itu cukup menangkap 
tokoh-utama yang harus bertanggungjawab saja, sedang tokoh dan anggota yang 
tidak terlibat pemberontakan tidak diapa-apakan. Bisa tetap bekerja secara 
normal! 

Namun jenderal Suharto tidak berhenti sampai disitu, dengan lebih kejam lagi 
berlakukan “DOSA TURUNAN”, sehingga melibatkan keluarga TAPOL, suami, istri, 
anak-anak, suadara menjadi orang-orang yang “tidak bersih lingkungan” dan 
berakibat puluhan juta warga menjadi warga klas-kambing yag tersisihkan dalam 
masyarakat bagaikan orang kena sakit lepra, sulit mendapatkan pekerjaan, 
anak-anak kesulitan mendapatkan sekolah, ... 

Jadi, sudah seharusnya kita sendiri juga berlakukan “DOSA TURUNAN” itu pada 
anak-anak jenderal yg dituduh Dewan Jenderal itu! Harus memusuhi mereka hanya 
karena anak-anak Dewan Jenderal, ... Jangankan anak-anaknya yg PASTI ketika itu 
tidak terlibat bahkan tidak tahu apa-apa dengan G30S itu, lalu kenapa hanya 
karena anak-anak jenderal harus dimusuhi??? Hanya karena jenderal-jenderal itu 
dikategorikan MUSUH oleh PKI dan harus diculik atau dibunuh? Apa ketika itu 
sudah menjadi garis PKI? 

Kenapa TIDAK BERANI berlakukan kebijakan ketua Mao yang kemarin saya ajukan 
dalam memperlakukan tawanan perang, ditindak saja komandannya, jenderal yg 
kejam itu saja yg diadili dan kalau perlu ditembak mati! Sedang perajuritnya 
tidak perlu dimusuhi, bahkan harus diperlakukan sebagai manusia yang patut 
dihormati! Tentu, boleh-boleh saja beda pandangan ideologi-politik dengan 
anak-anak jenderal itu, ... mau dianggap politik-kanan sekalipun, selama mereka 
bersikap bersahabat kenapa harus dimusuhi? Sudah bagus mereka, jenderal Agus 
Widjojo, Amelia Yani, Catherine Cs, ... bersedia menerima, bersalaman bahkan 
bersahabat dengan Ilham Aidit, Svetlana cs, bahkan perlukan menerima dan makan 
bersama dengan korban2 G30S itu, dari Bedjo Untung sampai Soemini, Moh Tarup 
kemarin ini, baik mendengarkan kisah maupun pendapat mereka. 

[GELORA45] BNP2TKI Memproses 2.949 Masalah TKI

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

http://sp.beritasatu.com/ekonomidanbisnis/bnp2tki-
memproses-2949-masalah-tki/120647



*BNP2TKI Memproses 2.949 Masalah TKI*
Sabtu, 30 September 2017 | 9:33

[JAKARTA] Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(BNP2TKI) telah menerima 2.949 pengaduan kasus selama periode Januari
sampai Agustus 2017. Masalah yang terbesar dan sering terjadi di kalangan
TKI adalah TKI ingin dipulangkan, gaji tidak dibayar, pemutusan hubungan
kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir, overstay dan TKI gagal
berangkat. Melalui koordinasi yang baik dengan perwakilan RI di
negara-negara penempatan TKI, BNP2TKI senantiasa memantau perkembangan TKI
selama bekerja di luar negeri disertai masalah yang terjadi.

Kepala Bagian Humas BNP2TKI, Servulus Bobo Riti, menyatakan, Sabtu (30/9),
terdapat enam kategori media pengaduan yang difasilitasi Crisis Center
BNP2TKI. Pengaduan melalui surat sebanyak 1.030, sebanyak 931 kasus dengan
mendatangi langsung kantor BNP2TKI, 562 melalui telepon, layanan pesan
email sebanyak 200, dan lain-lainnya sebanyak 221 kasus. Dengan demikian,
sepanjang periode Januari – Agustus 2017 ini, sebanyak 2.949 kasus telah
diterima dan diproses BNP2TKI.

Berdasarkan data Crisis Center BNP2TKI, apabila dilihat dari sisi tempat
kejadian kasus yang dilaporkan, maka persebaran terbanyak masih didominasi
di kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah.

Sebagai gambaran, berikut ini 10 besar negara penempatan dan yang terbanyak
peroleh pengaduan, meliputi Malaysia sebanyak 994 pengaduan, Saudi Arabia
702, Taiwan 417, United Emirat Arab 147, Singapore 121, Brunei Darussalam
81, Hongkong 80, Qatar 51, Oman dan Bahrain masing-masing 48 kasus. Sisanya
tersebar di berbagai negara tujuan penempatan dengan sebaran yang sangat
bervariasi di kisaran angka 1 – 30an kasus.

Servulus mengemukakan, persebaran kasus didalam negeri dapat dilihat pada
level provinsi dan kabupaten sebagai daerah sumber TKI. Pengaduan
masyarakat terkait TKI bermasalah berdasarkan 10 propinsi tertinggi yaitu
Jawa Barat sebanyak 801, Jawa Tengah 429, Jawa Timur 327, Nusa Tenggara
Barat 230, Nusa Tenggara Timur 179, Lampung 132, Sumatera Utara 115, Banten
114, Kepulauan Riau 47 dan Aceh 35 pengaduan, selain itu disusul propinsi
DKI Jakarta, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan.

Adapun, pengaduan sesuai kabupaten tertinggi di antaranya Indramayu
sebanyak 194, Cirebon 120, Karawang 111, Cianjur 102, Cilacap 71, Sumbawa
dan Serang masing masing 59, Lombok Timur 56, Batam 46, dan Sukabumi 45.
Selebihnya tersebar di daerah-derah sumber TKI baik di Sumatera, Sulawesi,
Kalimantan dan Nusa Tenggara.

Berdasarkan jenis masalah pengaduan, Servulus menerangkan, kasus terbanyak
yang dilaporkan meliputi TKI ingin dipulangkan sebanyak 311, gaji tidak
dibayar ada 271, TKI gagal berangkat 205, overstay 193, pemutusan hubungan
kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir 193, sakit 186, putus hubungan
komunikasi 129, pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja (PK) 110,
perdagangan orang 68, TKI tidak berdokumen 65, potongan gaji melebihi
ketentuan 65 dan lain-lainnya sebanyak 695 pengaduan. Selain itu, BNP2TKI
juga mencatat adanya pengaduan atas TKI meninggal, tidak punya ongkos
pulang, mendapat tindakan kekerasan dari majikan dan sebagainya.

Crisis Center BNP2TKI juga mencatat pengaduan TKI yang digolongkan
berdasarkan masa kejadian kasus, yaitu pada masa penempatan sebanyak 2.402
kasus, selama masa pra penempatan sebanyak 349, dan purna penempatan
sebanyak 198 pengaduan. Terkait data TKI yang meninggal di luar negeri,
total 145 orang TKI meninggal dunia selama Januari - Agustus 2017.

Dimana, sebanyak 42 orang diantaranya yang bekerja di kawasan Timur Tengah,
dan 103 orang yang bekerja di kawasan Asia Pasifik dan Amerika. Rata-rata
penyebab meninggal dikarenakan TKI mengalami sakit, kecelakaan kerja,
kekerasan dan lain sebagainya. “Kita semua tentu sangat berharap, tidak ada
seorang TKI pun yang mengalami persoalan apa pun juga selama mereka bekerja
di luar negeri. Karena, setiap TKI yang berangkat secara prosedural,
dipastikan sudah cukup memenuhi persyaratan jabatan kerja yang dimintakan
oleh pihak user. Akan tetapi, tidak dapat dihindari saat ada TKI yang
mengalami persoalan apakah itu terkait sikon kerja atau pun kesehatan.
Pemerintah hadir melalui BNP2TKI untuk memfasilitasi berbagai pengaduan
yang diproses melalui kontak keluarga dan lintas sektor,” kata Servulus.
[E-8]

Logo BNP2TKI. [Dok.SP]

Berita Terkait

   -

   Akhir Desember, Sumbangan Remitansi TKI Capai US$ 10 Miliar
   

   -

   DPR: Kemungkinan BNP2TKI Digabung Ke Kemenaker
   

   -

   BNP2TKI Perjuangkan Sekolah Di Kinabalu Dapat Dana BOS
   

   -

   BNP2TKI Perjuangkan Pendidikan Anak TKI Di 

Re: [GELORA45] Bedanya Pak Haji Dulu dengan Haji Sekarang

[kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]]

Kok Habib Riziek, Imam Besar FPI lupa disebut...

2017-10-05 15:42 GMT+02:00 Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45] <
GELORA45@yahoogroups.com>:

>
>
>
> https://www.eramuslim.com/berita/nwo-untold/pak-haji-
> dulu-vs-pak-haji-sekarang.htm#.WdYxZTBx12E
> Bedanya Pak Haji Dulu dengan Haji Sekarang
>
> zahid – Selasa, 6 Muharram 1439 H / 26 September 2017 21:00 WIB
>
> Eramuslim – Sejak berabad-abad lampau, Kota Makkah memainkan posisi
> strategis sebagai mercusuar aktifitas intelektual Muslim. Di musim haji,
> kota ini menjadi tempat berkumpul dan berbagi pikiran para ulama yang
> datang dari berbagai belahan dunia. Hijaz, Kufah, Bashrah, Yaman,
> Samarqand, Khurasan, Mesir, India, serta negeri-negeri lainnya.
>
> Tak heran jika kemudian banyak jamaah haji yang memanfaatkan momentum
> tersebut sebagai kesempatan untuk belajar di tanah suci. Talaqi kepada para
> ulama di sana. Dari tradisi intelektual inilah, khususnya di era kolonial,
> ide-ide pembaruan Islam di kalangan para penuntut ilmu Melayu Nusantara
> mulai tumbuh, bersemi dan disebarluaskan.
>
> Tercatat sejak abad ke 18, gerakan pembaruan Islam mulai digelorakan oleh
> orang-orang Melayu Nusantara yang baru kembali selepas berhaji dan menuntut
> ilmu di Makkah. Tak semuanya kembali ke Nusantara. Sebagian dari mereka
> memilih menetap dan mengajar di tanah suci, menjadi oase ilmu di tengah
> umat. Sebut saja; Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Nawawi
> Al-Bantani, Syekh Mahfudz At-Termasi, dan Syekh Junaid Al-Batawi.
>
> Di masa kini peran tersebut diteruskan oleh syekh Yasin Al-Fadani, Syekh
> Anis Thahir Al-Indunisi, serta Syekh Amir Bahjat (cicit dari Syekh Ahmad
> Khatib Al-Minangkabawi) yang masih memiliki garis keturunan Indonesia.
>
>
> 
>

[GELORA45] Bedanya Pak Haji Dulu dengan Haji Sekarang

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

https://www.eramuslim.com/berita/nwo-untold/pak-haji-dulu-vs-pak-haji-sekarang.htm#.WdYxZTBx12E
Bedanya Pak Haji Dulu dengan Haji Sekarang

zahid – Selasa, 6 Muharram 1439 H / 26 September 2017 21:00 WIB

Eramuslim – Sejak berabad-abad lampau, Kota Makkah memainkan posisi
strategis sebagai mercusuar aktifitas intelektual Muslim. Di musim haji,
kota ini menjadi tempat berkumpul dan berbagi pikiran para ulama yang
datang dari berbagai belahan dunia. Hijaz, Kufah, Bashrah, Yaman,
Samarqand, Khurasan, Mesir, India, serta negeri-negeri lainnya.

Tak heran jika kemudian banyak jamaah haji yang memanfaatkan momentum
tersebut sebagai kesempatan untuk belajar di tanah suci. Talaqi kepada para
ulama di sana. Dari tradisi intelektual inilah, khususnya di era kolonial,
ide-ide pembaruan Islam di kalangan para penuntut ilmu Melayu Nusantara
mulai tumbuh, bersemi dan disebarluaskan.

Tercatat sejak abad ke 18, gerakan pembaruan Islam mulai digelorakan oleh
orang-orang Melayu Nusantara yang baru kembali selepas berhaji dan menuntut
ilmu di Makkah. Tak semuanya kembali ke Nusantara. Sebagian dari mereka
memilih menetap dan mengajar di tanah suci, menjadi oase ilmu di tengah
umat. Sebut saja; Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Nawawi
Al-Bantani, Syekh Mahfudz At-Termasi, dan Syekh Junaid Al-Batawi.

Di masa kini peran tersebut diteruskan oleh syekh Yasin Al-Fadani, Syekh
Anis Thahir Al-Indunisi, serta Syekh Amir Bahjat (cicit dari Syekh Ahmad
Khatib Al-Minangkabawi) yang masih memiliki garis keturunan Indonesia.

[GELORA45] Didesak Buka Pengiriman PRT ke Timteng

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

Timur tengah lagi kucar kacir. Mengapa mau dikirim kesana?


http://sp.beritasatu.com/home/tki-ilegal-marak-pemerintah-didesak-buka-pengiriman-prt-ke-timteng/120728



*TKI Ilegal Marak, Pemerintah Didesak Buka Pengiriman PRT ke Timteng*
Kamis, 5 Oktober 2017 | 7:33

   [JAKARTA] Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma)
   Indonesia mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan
   (Kemnaker) agar membuka kembali pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI)
   sektor pekerja rumah tangga (PRT) ke negara-negara Timur Tengah (Timteng).
   Pasalnya, sampai saat ini sekitar 10.000 TKI PRT yang dikirim secara ilegal
   ke negara-negara Timteng.

   Pengiriman ilegal itu diduga kuat dilakukan oleh perorangan yang
   melibatkan oknum pejabat dari beberapa kementerian termasuk dari Kemnaker,
   Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
   dan Kementerian Hukum dan HAM. “Saya melihat penghentian pengiriman ke sana
   justru memuluskan pengiriman ilegal yang menguntungkan sejumlah oknum
   pejabat bahkan diduga menguntungkan menteri terkait,” kata Direktur
   Eksekutif Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma)
   Indonesia, Gabriel Sola, kepada SP, Rabu (4/10).

   Sebagaimana diberitakan, sejak 4 Mei 2015, pemerintah Indonesia akan
   menghentikan pengiriman TKI sebagai PRT ke-21 negara di Timteng. Kebijakan
   itu diambil setelah dua pembantu rumah tangga asal Indonesia dihukum mati
   di Arab Saudi. Larangan itu berlaku antara lain untuk Aljazair, Arab Saudi,
   Bahrain, Irak, Iran, Kuwait, Lebanon, Mesir, Oman, Palestina, Qatar,
   Suriah, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Yordania.

   Desakan yang sama disampaikan peneliti Migrant Care, Anis Hidayah. “Kami
   minta pemerintah agar kebijakan penyetopan pengiriman TKI PRT ke sana mohon
   ditinjau kembali. Karena ternyata justru menyuburkan pengiriman TKI PRT
   ilegal yang diduga menguntungkan banyak pihak, termasuk oknum-oknum dari
   lembaga pemerintah terkait,” kata Anis.

   Gabriel mengatakan, realitas yang terjadi adalah pertama, negara-negara
   Timteng sangat membutuhkan tenaga kerja PRT. Kedua, di sisi lain di
   Indonesia kemiskinan tidak kunjung hilang. “Jadi ada daya tarik yakni
   kebutuhan akan PRT di Timteng dan daya dorong dari dalam negeri adalah
   kemiskinan,” kata dia.

   Dua hal inilah, kata Gabriel, yang mendorong pengiriman TKI Ilegal
   semakin marak dan tidak terkontrol sama sekali. Oleh karena itu, solusi
   yang tepat, kata dia, adalah, pertama, pencabutan moratorium dibarengi
   dengan pengiriman TKI melalui Pelayanan Terpatu Satu Atap (LTSA) ke Timteng.

   Kedua, peningkatan kapasitas TKI yang dikirim ke Timteng. Ketiga,
   pendampingan hukum dan hak asasi manusia (HAM) terhadap TKI mulai dari
   pengurusan dokumen hingga berada di Timteng. Keempat,mengawasi ketat
   Pengerah Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) agar pengurusan,
   pengiriman, pemenuhan hak-hak dan perlindungan hukum dan HAM TKI beserta
   keluarga TKI yang ditinggalkan.

   Sebelumnya, Sekretaris Utama BNP2TKI Hermono mengakui maraknya
   pengiriman TKI ilegal ke Timteng. “Di tempat penampung TKI di Qatar sampai
   saat ini banyak sekali. Sebagian dari mereka adalah TKI ilegal,” kata
   Hermono.

   Sementara Dirjen Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
   (K3), Maruli Apul Hasoloan, mengatakan, sampai saat ini masih marak
   pengiriman TKI secara ilegal ke luar negeri terutama ke Malaysia dan
   negara-negara Timteng. “Ada banyak cara yang dilakukan para perekrut
   ilegal, serta banyak jalan tikus ke luar negeri bagi TKI-TKI ilegal,” kata
   dia.

   Bahkan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia
   (Apjati), Ayub Basalamah, mengatakan, ada sekitar 10.000 orang TKI ilegal
   yang diberangkatkan ke luar negeri terutama negara-negara Timur Tengah
   setiap bulan. “Mereka dikirim oleh perseorangan. Sepertinya didukung orang
   kuat di negeri ini,” kata Ayub.

   Menurut Ayub, sebagian besar TKI ilegal yang dikirim secara ilegal ke
   luar negeri itu merupakan perdagangan manusia (orang).

   Maruli mengatakan, untuk menekan perdagangan manusia, pihaknya
   menggalakan pelaksanaan program Desa Migran Produktif (Desmigratif). “Dua
   tahun ke depan kami akan membangun 400 Desmigratif, yang bertujuan menekan
   pengiriman TKI ilegal terutama perdagangan manusia,” kata dia.

   Hal yang sama dilakukan BNP2TKI yakni program Kampung TKI. Desmigratif
   dan Kampung TKI substansinya sama yakni menekan perdagangan orang berkedok
   pengiriman TKI ke luar negeri. [E-8]

Fw: [GELORA45] Rozaq Penista Agama Klaten Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com 
[GELORA45] Kepada: @ Terkirim: Kamis, 5 
Oktober 2017 12.11.35 GMT+2Judul: [GELORA45] Rozaq Penista Agama Klaten 
Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara
     








http://www.panjimas.com/news/2017/10/05/rozaq-penista-agama-klaten-dituntut-2-tahun-6-bulan-penjara/







RozaqPenista Agama Klaten Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara 

5 Oct 2017 
 
  
 


 
 
KLATEN (Panjimas.com) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) sidang kasus penistaan agama 
dengan terdakwa Rozaq Ismail Sudarmaji alias Rozaq alias Aji, memutuskan vonis 
2 tahun 6 bulan penjara ditambah denda 50 juta, di Pengadilan Negeri (PN) 
Klaten, Kamis (5/10/2017).
 
Ginanjar Damar Pamenan, JPU dalam kasus tersebut mengatakan jika Rozaq tidak 
sanggup membayar denda 50 juta maka akan ditambah kurungan penjara selama 2 
bulan.
 
Sidang dipimpin Majelis Hakim Sagung Bunga Maya Saputriantara, Dian Herminasari 
dan Tri Margono kemudian memutuskan sidang dilanjutkan pada Selasa, 17 Oktober 
2017. Hakim beralasan waktu vonis yang lumayan lama tersebut sebab kasus 
penistaan menjadi perhatian publik nasional.
 
Sementara itu, Bony Azwar, saksi pelapor mengaku puas dengan tuntutan JPU 
terhadap Rozaq. Dia berharap Hakim akan memvonis tidak jauh dari tuntutan Jaksa.
 
“Memang sidang kita kawal ketat, sejak dipenyelidikan kasus ini masuk 
pelanggaran ITE junto pasal 156a. Alhamdulillah Hakim tidak mengulur waktunya 
antara sidang jam 10 sampai jam 11. Ini menjadi pelajaran bahwa penistaan agama 
harus dikasuskan  jangan sampai hanya berhenti pada meterai 6000,” katanya usai 
sidang.
 
Dalam sidang tersebut tampak puluhan ormas Islam hadir mengawal kasus penistaan 
dengan terdakwa Rozaq. Diantara ormas yakni Majelis Mujahidin, FPI, GPK, BMK 
semua dari Klaten. Kemudian JAS Jateng, FUI Wonosobo, FUI Karanganyar. [SY] 

[GELORA45] Piutang BUMN

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

http://id.beritasatu.com/tajuk/piutang-bumn/166119


*Piutang BUMN*
Kamis, 5 Oktober 2017 | 10:49

Pemerintah tengah gencar membangun proyek infrastruktur. Pembangunan
infrastruktur dibutuhkan untuk mendorong pemerataan ekonomi antardaerah,
menurunkan biaya logistik nasional serta menaikkan daya saing perekonomian.
Pembangunan infrastruktur juga akan menciptakan lapangan pekerjaan dan
menjadi solusi mengatasi kesenjangan.

 Pemerintah pun telah meningkatkan anggaran infrastruktur dalam APBN. Pada
2015, pemerintah menganggarkan Rp 290,3 triliun untuk membiayai pembangunan
infrastruktur. Kemudian naik menjadi Rp 317,1 triliun pada 2016 dan
melonjak menjadi Rp 387,3 triliun pada 2017. Artinya, dalam rentang waktu
2015- 2017, anggaran infrastruktur yang dialokasikan di dalam APBN sudah
mencapai Rp 994,7 triliun.

 Meski anggaran infrastrukur dalam APBN ditingkatkan, namun tidak bisa
membiayai seluruh pembangunan infrastruktur. Untuk tahun ini saja, total
kebutuhan dana infrastruktur sebesar Rp 1.000 triliun, sehingga masih
terdapat kekurangan pembiayaan (*financial* *gap*) sekitar Rp 612,7
triliun. Untuk menutup kekurangan tersebut dibutuhkan peran serta BUMN
maupun swasta.



Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pemerintah menugaskan sejumlah
BUMN karya/ konstruksi. Di antara BUMN karya tersebut ada yang sudah *go
public* di pasar modal Indonesia, seperti Wijaya Karya (WIKA), Adhi Karya
(ADHI), Waskita Karya (WSKT), dan PT PP (PTPP). Mereka mengerjakan
proyek-proyek infrastruktur yang masuk dalam program prioritas pemerintah.
Namun, pada saat bersamaan, mereka menghadapi krisis arus kas (*cashflow*)
yang berpotensi tertundanya pengerjaan proyek infrastruktur berikutnya.



Krisis *cashflow *ini akibat tidak seimbangnya uang yang masuk (*cash in*)
dan uang yang keluar (*cash out*). Uang yang masuk lebih sedikit dari uang
yang keluar karena proyek-proyek infrastruktur itu baru bisa memberikan
hasil (*revenue*) dalam jangka panjang. Sementara BUMN tersebut harus
membayar cicilan utang dan bunga dalam jangka pendek kepada perbankan
karena tidak semua pendanaan dari internal.

 Dengan melihat kondisi tersebut, kita berharap pemerintah memberikan
solusi bagi BUMN konstruksi/ infrastruktur yang sedang mengalami krisis
arus kas. Saat ini telah terjadi degradasi kepercayaan (*distrust*)
investor terhadap BUMN konstruksi/infrastruktur akibat krisis tersebut.
Kepercayaan investor harus dibangun kembali karena infrastruktur pasti
dibutuhkan dalam jangka panjang. Persepsi negative itulah yang membuat
harga saham emiten infrastruktur jatuh, tidak mencerminkan fundamentalnya.
Sebagai contoh, sejak awal tahun hingga 4 Oktober 2017 saham WSKT turun
27%, PTPP merosot 30%, dan WIKA tergerus 21%.

 Untuk menghindari krisis *cashflow *berkepanjangan dan mengembalikan
kepercayaan
investor, pemerintah perlu mengambil sejumlah langkah. Pertama, pemerintah
mengambil alih proyek-proyek infrastruktur yang dikerjakan BUMN
konstruksi/infrastruktur.

 Kedua, pemerintah mempercepat pembayaran utang kepada BUMN
konstruksi/infrastruktur. Dengan begitu, BUMN bisa segera bergerak lagi,
termasuk konstruksi. Utang pemerintah ke BUMN sudah mencapai hampir Rp 100
triliun, tanpa bunga pula. Hal itu juga yang menyebabkan BUMN kehabisan
dana.



Ketiga, pemerintah menunda atau menghentikan proyek-proyek yang sifatnya
belum pasti, seperti pembangunan kereta cepat dan proyek tol
trans-Sumatera, khususnya yang ruasnya diperkirakan memiliki *revenue *rendah.
Dengan begitu, beban BUMN berkurang dan ada ruang kas lagi.

 Solusi lain adalah memprioritaskan proyek-proyek bernilai komersial tinggi.
Artinya, proyek-proyek infrastruktur yang dikerjakan BUMN konstruksi
sebaiknya yang cepat memberikan *revenue *sehingga memiliki dana segar
untuk membangun kembali proyek infrastruktur yang ditugaskan pemerintah. Selain
krisis arus kas, BUMN juga memiliki banyak penugasan dari pemerintah.
Contohnya PT Pertamina mendapat penugasan khusus atau *public service
obligation *(PSO) lewat subsidi BBM dan subsidi untuk elpiji 3 kg.

 Sedangkan PLN menjalankan PSO untuk subsidi listrik 450 VA bagi 23
juta pelanggan
dan 900 VA bagi 4 juta pelanggan. Penugasan tersebut membebani keuangan
BUMN. Jika penyertaan modal negara (PMN) tidak mengalir lagi ke BUMN, beban
BUMN yang mendapat penugasan pemerintah akan semakin berat.



Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah penyelamatan sebelum
masalah yang dihadapi BUMN, termasuk BUMN karya, semakin berat. Pemerintah
harus lebih jeli lagi menata BUMN, dengan membiarkan BUMN melaksanakan
bisnis intinya (*core business*). Dengan begitu, BUMN akan menguasai di
lini bisnis intinya dan mampu bersaing di kancah global. (*)

[GELORA45] Rozaq Penista Agama Klaten Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

http://www.panjimas.com/news/2017/10/05/rozaq-penista-agama-klaten-dituntut-2-tahun-6-bulan-penjara/



Rozaq Penista Agama Klaten Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara


5 Oct 2017






*KLATEN (Panjimas.com)* – Jaksa Penuntut Umum (JPU) sidang kasus penistaan
agama dengan terdakwa Rozaq Ismail Sudarmaji alias Rozaq alias Aji,
memutuskan vonis 2 tahun 6 bulan penjara ditambah denda 50 juta, di
Pengadilan Negeri (PN) Klaten, Kamis (5/10/2017).

Ginanjar Damar Pamenan, JPU dalam kasus tersebut mengatakan jika Rozaq
tidak sanggup membayar denda 50 juta maka akan ditambah kurungan penjara
selama 2 bulan.

Sidang dipimpin Majelis Hakim Sagung Bunga Maya Saputriantara, Dian
Herminasari dan Tri Margono kemudian memutuskan sidang dilanjutkan pada
Selasa, 17 Oktober 2017. Hakim beralasan waktu vonis yang lumayan lama
tersebut sebab kasus penistaan menjadi perhatian publik nasional.

Sementara itu, Bony Azwar, saksi pelapor mengaku puas dengan tuntutan JPU
terhadap Rozaq. Dia berharap Hakim akan memvonis tidak jauh dari tuntutan
Jaksa.

“Memang sidang kita kawal ketat, sejak dipenyelidikan kasus ini masuk
pelanggaran ITE junto pasal 156a. Alhamdulillah Hakim tidak mengulur
waktunya antara sidang jam 10 sampai jam 11. Ini menjadi pelajaran bahwa
penistaan agama harus dikasuskan  jangan sampai hanya berhenti pada meterai
6000,” katanya usai sidang.

Dalam sidang tersebut tampak puluhan ormas Islam hadir mengawal kasus
penistaan dengan terdakwa Rozaq. Diantara ormas yakni Majelis Mujahidin,
FPI, GPK, BMK semua dari Klaten. Kemudian JAS Jateng, FUI Wonosobo, FUI
Karanganyar. [SY]

[GELORA45] Jenderal Gatot Bisa Menenggelamkan Figur Jokowi

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*Ayo tunjukan otot! hehehehehehehe*


http://www.umatuna.com/2017/07/jenderal-gatot-bisa-menenggelamkan.html



*Jenderal Gatot Bisa Menenggelamkan Figur Jokowi*

1
Admin
Umatuna Minggu, 09 Juli 2017



*Umatuna.com - *Spekulasi pemecatan Jenderal Gatot Nurmantyo dari jabatan
panglima TNI kian santer. Bagi sebagian alasan publik, keberadaan Gatot
makin menyulitkan, menjadi beban dan dianggap menganggu range elektibilitas
Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau kita lihat, semakin hari elektibilitas Gatot Nurmantyo memang makin
menanjak dan reli kencang. Mungkin Jokowi berpretensi Gatot ibarat anak
macan, kecil jinak, besar menerkam, bisa merongrong elektibilitasnya," ujar
pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago kepada redaksi, Sabtu (8/7).



Menurutnya, jika Jokowi benar-benar memberhentikan Gatot sebaiknya tetap
bergelut pada basis kinerja, bukan sekedar terjebak dengan sikap reaksioner
akibat agitasi politis. Jangan sampai menjadi preseden buruk bagi
perjalanan bangsa, memecat panglima hanya karena reason publik, lampunya
makin terang dan elektibilitasnya makin kinclong.

"Kalau seandainya Gatot diberhentikan sebagai panglima, apakah ada jaminan
meredup elektibilitasnya. Dugaan saya justru makin bersinar serta mengalir
dukungan empati," beber Pangi.



Hal ini yang menjadi pergulatan diskursus publik dan buah simalakama bagi
Jokowi. Menggapa Gatot belum dipecat, Gatot bukan tidak mungkin nanti
menjadi siraman oksigen politik Jokowi. Gatot akan mendampingi Presiden
Jokowi pada Pilpres 2019, selama ini nampak akrab dan tak dipecat.

"Gatot sebagai cawapres bisa menjadi suntikan elektoral dalam rangka
memenangkan Pilpres 2019. Sebab sosok wakil menjadi sekrup politik
menentukan sebuah kemenangan kontestasi elektoral," kata Pangi yang juga
direktur eksekutif Voxpol Center. Sumber: Rmol



Baca juga :

Jenderal Gatot: dalam Menjaga Keutuhan NKRI, Sampai Kapanpun TNI, Rakyat
dan Ulama tak Mungkin Dipisahkan


Jenderal Gatot: TNI, Rakyat Dan Ulama Tidak Mungkin Dipisahkan


Panglima TNI: Justru Aksi Bela Islam Yang Buat Dunia Kagum Dengan Muslim Di
Indonesia


Jenderal Gatot: Setelah Indonesia Merdeka Laskar dari Ulama dan Santri
Berhimpun Menjadi TNI


Jenderal Gatot: Dalam Memimpin Harus Mengutamakan Kaidah-kaidah Agama
Seperti yang Dicontohkan Nabi saw