[GELORA45] Re: Membanggakan, Ilmuwan Indonesia Bikin Solusi, Listrik Pedalaman

[jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

pertanyaan jitu ha ha ha ha ha

---In GELORA45@yahoogroups.com,  wrote :

 Lantas sumber listriknya dari mana???
  
 From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] 
 Sent: Wednesday, February 21, 2018 2:39 AM
 To: GELORA45@yahoogroups.com; nasional-l...@yahoogroups.com; 
temu_er...@yahoogroups.com; Persaudaraan 
; Sahala Silalahi 
 Subject: [**EXTERNAL**] [GELORA45] Membanggakan, Ilmuwan Indonesia Bikin 
Solusi, Listrik Pedalaman
 
 
  
   
  
  
 
https://tekno.tempo.co/read/1062277/membanggakan-ilmuwan-indonesia-bikin-solusi-listrik-pedalaman
 
https://tekno.tempo.co/read/1062277/membanggakan-ilmuwan-indonesia-bikin-solusi-listrik-pedalaman?
 TeknoUtama=TeknoUtama_Click_8
 Membanggakan, Ilmuwan Indonesia Bikin Solusi Listrik Pedalaman Reporter: 
 Afrilia Suryanis 
 Editor: 
 Amri Mahbub 
 Selasa, 20 Februari 2018 10:15 WIB 
 
 0 komentar 
 
 00011
 
 
 ·  Font: 
 
 
 
 
 ·  Ukuran Font: - + 
 ·  
 ·  
 
 
 
 
 
 Chairul Hudaya, peneliti dari Teknik Elektro Universitas Indonesia, sedang 
berdiri di tengah ruangan yang listriknya dipasok dari tabung listrik (Talis). 
(Istimewa)
 TEMPO.CO, Depok - Ilmuwan dari Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik 
Universitas Indonesia, Chairul Hudaya dan Iwa Garniwa, menciptakan sebuah 
solusi untuk permasalahan listrik di daerah terisolasi dan tertinggal di 
Indonesia. Mereka menciptakan sebuah teknologi bernama Tabung Listrik (TaLis).
 Chairul menjelaskan, TaLis adalah sebuah perangkat penyimpanan energi berbasis 
baterai lithium-ion tipe 18650 yang dirangkai dengan sebuah battery management 
system (BMS). TaLis dibuat memiliki kapasitas bervariasi, disesuaikan dengan 
kebutuhan beban.
 "Jika dianalogikan, TaLis sama dengan sebuah power bank yang kapasitasnya 
cukup besar untuk menyuplai kebutuhan listrik rumah tangga maupun untuk 
alat-alat produksi," kata Chairul kepada Tempo, kemarin. Karena itu, dalam 
konsep TaLis, energi listrik bisa disimpan dalam sebuah media penyimpanan 
energi (baterai) untuk selanjutnya dipakai mengoperasikan peralatan elektronik.
 "Dengan demikian, kebutuhan listrik tidak lagi bergantung pada sistem 
transmisi jarak jauh dari sumber pembangkit listrik raksasa," ujarnya.
 Menurut Chairul, dengan bentuknya yang ringan dan portabel, TaLis dapat 
menyimpan 630 Wh energi listrik berbasis baterai lithium-ion serta mudah 
dipakai karena menggunakan sistem plug and play alias pasang dan pakai. Tidak 
hanya itu, Chairul melanjutkan, TaLis tidak memerlukan kWh meter dan jaringan 
distribusi listrik sehingga harganya murah.
 "Semua ini merupakan keunggulan TaLis dalam menjadi sebuah media pengantar 
listrik di daerah-daerah yang terisolasi dan belum terdapat jaringan listrik," 
katanya.
 Satu unit TaLis dapat menyuplai satu kebutuhan rumah di pedesaan. "Ini adalah 
sebuah bentuk inovasi bagi dunia listrik Indonesia yang masih sangat bergantung 
pada metode konvensional dalam melakukan distribusi listrik," kata dia.
 Chairul menceritakan, awal mula dia membuat TaLis dilatarbelakangi oleh 
banyaknya rumah tangga dan desa yang belum mendapat aliran listrik di 
Indonesia. Hal ini terlihat dari rasio elektrifikasi yang rendah, seperti 
beberapa daerah di wilayah Maluku dan Papua.
 Dari data Badan Pusat Statistik, ada lebih dari 2.500 desa tak berlistrik. 
Sedangkan, menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tingkat 
rasio elektrifikasi pada 2014 ada di angka 84,35 persen, sementara pada 2015 
ada di angka 88,30 persen.
 Pada 2017, rasio elektrifikasi mencapai 92,75 persen. Meski begitu, masih 
banyak daerah di Indonesia yang rasio elektrifikasinya jauh di bawah rata-rata 
nasional.
 Tabung listrik (Talis) karya peneliti teknik elektro Universitas Indonesia, 
Chairul Hudaya dan Iwa Garniwa. (Universitas Indonesia)
 Hal ini sangat nyata di daerah-daerah terpencil dan jauh dari pusat 
pembangunan, seperti di daerah pegunungan serta pulau di Maluku dan Papua. 
Sebagai contoh, rasio elektrifikasi di Maluku sebesar 59,17 persen. Sedangkan 
pada Juni 2017, Papua baru mencapai angka 48,74 persen.
 Selama ini, guna memenuhi pasokan listrik di Indonesia, pemerintah biasanya 
menggunakan pembangkit listrik dalam skala besar untuk kemudian dipasok ke 
masyarakat menggunakan kabel. Pembangunan pembangkit listrik baru serta tata 
kelengkapan listrik lainnya tentu bukan persoalan mudah. Banyak yang harus 
diselesaikan terkait dengan perizinan, pembebasan lahan, tata ruang, dan 
pendanaan. Itu yang kemudian menyebabkan biaya penyediaan listrik di Indonesia 
menjadi sangat mahal.
 Chairul berharap TaLis dapat menjadi solusi penyediaan listrik di daerah yang 
masih belum berlistrik. Prototipe TaLis sudah terpasang di Sekolah Master 
Indonesia, Depok, sejak November 2017 hingga saat ini.
 Simak kabar terbaru dari ilmuwan Indonesia lainnya hanya di kanal Tekno 
Tempo.co.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Re: [GELORA45] Re: Warga Curhat Banjir Seleher, Anies: Doa Lekas Surut

[jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

Kelihatannya apa yg anda kuatirkan itu benar2 jadi kenyataan, konstitusi UUD 45 
hasil amandemen jelas mengatakan itu. Dalam praktek se-hari2 agama sedemikian 
dominannya, ilmu pengetahuan menemukan vaksin tetapi begitu agama mengatakan 
haram ya haramlah tidak perduli banyaknya korban berjatuhan. 

 Contoh2 sedemikian banyaknya.
 

 Catatan: amandemen UUD 45 itu dilakukan sewaktu Amien Rais jadi Ketua MPR. 
 

 kutipan:
 Yang menjadi masalah, kalau perkembangan ILMU-pengetahuan itu dinyatakan 
bertentangan dengan kepercayaan Agama, apakah Pemerintah harus menghentikan 
bahkan MELARANG demi menjunjung tinggi nilai2 Agama??? 

---In GELORA45@yahoogroups.com,  wrote :

 Dalam kenyataan hidup manusia, seringkali bisa ditemui perbedaan/pertentangan 
terjadi antara pendapat/kesimpulan Agama dan ilmu. Dan, seringkali pula 
dikatakan begitu Agama diyakini begitu beratnya, hakekatnya menjadi penghambat 
perkembangan ILMU! Oleh karena itu perlu ada pemerintah yang bisa mendorong 
kemajuan ILMU demi perbaikan kehidupan manusia banyak, ... TIDAK terhambat pada 
kepercayaan AGAMA manapun. Bisa dibayangkan kalau kita sampai sekarang harus 
mengikuti keyakinan dumi adalah DATAR, ... apa bisa terjadi perkembangan ilmu 
pengetahuan sedemikian maju yg sangat menguntungkan kehidupan manusia. 
Khususnya dibidang penerbangan dan ruang angkasa, ...
  
 Sekarang nampaknya perkembangan ilmu kembali mendapat tantangan Agama, seperti 
ilmu Cloning, tekonologi copy kehidupan, yang kalau berlanjut dan BERHASIL 
tentu akan menyangkal kepercayaan Agama manusia adalah TUHAN yang menciptakan! 
RRT sampai sekarang juga tidak berani mengijinkan teknologi cloning itu 
digunakan untuk manusia, mengcopy manusia. Tapi, memperkenankan untuk 
kepentingan pengobatan, ... mengcloningkan organ manusia pada babi misalnya, 
jadi nanti organ manusia yg rusak boleh diambilkan organ yg tumbuh hasil 
cloning dibabi itu. Kira-kira begitu penangkapan saya, maaf kalau salah 
mengerti tulisan yang pernah saya baca itu. Beberapa saat yl. juga baca RRT 
berhasil cloning monyet pertama didunia, ... yg juga membuat orang jadi takut 
segera bisa mencapai cloning manusia?!
  
 Yang menjadi masalah, kalau perkembangan ILMU-pengetahuan itu dinyatakan 
bertentangan dengan kepercayaan Agama, apakah Pemerintah harus menghentikan 
bahkan MELARANG demi menjunjung tinggi nilai2 Agama??? Lalu, bukankah Agama 
harus memberi toleransi lebih tinggi, agar KEMAJUAN ILMU pengetahuan tidak 
terhambat, ...! Mudah-mudahan saja tidak lagi terjadi Galileo kedua didunia 
ini, ... demi pertahankan keyakinan Agama yang jelas SALAH itu, dengan 
KEKUASAAN mengalahkan ILMU yang ilmiah itu bahkan tidak segan-segan membunuh 
orangnya!
  
 Salam,
 ChanCT
  
  
 From: Jonathan Goeij jonathangoeij@... [GELORA45]
 Sent: Wednesday, February 21, 2018 5:15 AM
 To: Yahoogroups
 Subject: Re: Fw: [GELORA45] Re: Warga Curhat Banjir Seleher, Anies: Doa Lekas 
Surut


  

   
 Apakah memungkinkan memperkenalkan ilmu pengetahuan tanpa mencela agama?
  
 Pada saat ilmu pengetahuan membuat hipotesa big bang usia bumi 4.5 milyar 
tahun dan usia universe 14 milyar tahun itu pada dasarnya telah mencela agama 
yang mengatakan usia bumi cuman 6 ribu tahun. Demikian juga pada waktu ilmu 
pengetahuan membuat hipotesa bahkan membuktikan bumi bulat juga pada dasarnya 
telah mencela agama yang mengatakan bumi datar. Dst. dst. banyak sekali.
  
 Saya setuju dengan anda yg pada intinya mengatakan ilmu pengetahuan dan agama 
itu tidak sama, justru hal itulah maka konstitusi UUD 45 pasal 31 ayat 5 
"Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi 
nilai-nilai agam a..." menjadi suatu hal yang tidak mungkin, bahkan membuat 
ilmu pengetahuan jadi mandul dan rakyat bodoh.
  
  
  
  
 ---In GELORA45@yahoogroups.com,  wrote :

 Beginn der weitergeleiteten Nachricht:

Datum: Sat, 17 Feb 2018 19:59:04 +0100
Von: "Lusi D." 
An: "jonathangoeij@... [GELORA45]" 


Agama itu bukan ilmu pengetahuan, tapi kepercayaan. Research itu tidak
termasuk dalam kategori kepercayaan, melainkan branch of science.
Seorang ilmuwan atau kaum intelegensia wajib memperkenalkan kebenaran
atas dasar ilmu pengetahuan yang bisa dibuktikan, tanpa mencela
kepercayaan seseorang. Hanya dengan demikian para ilmuwan ikut aktif
membantu meningkatkan taraf ilmu pengetahuan masyarakatnya.

Lusi.-
  








  

[GELORA45] Polisi Tangkap Guru SMA karena Sebarkan Berita Bohong dan Ujaran Kebencian

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

Polisi Tangkap Guru SMA karena Sebarkan Berita Bohong dan Ujaran 
KebencianAMBARANIE NADIA KEMALA MOVANITA
Kompas.com - 21/02/2018, 09:27 WIB
Direktur Cyber Crime Mabes Polri Brigjen Pol Fadil Imran dalam diskusi Melawan 
Hoax yang digelar di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Jumat (9/2/2018). 
(KOMPAS.com/Ihsanuddin)
JAKARTA, KOMPAS.com — Seorang guru SMA di Banten berinisial RPH (48) ditangkap 
penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber BareskrimPolri, Selasa (20/2/2018) dini 
hari.

Ia diduga menyebarkan ujaran kebencian dan berita bohong yang menyebut bahwa 
Partai Komunis Indonesia diberikan senjata dan akan menyerang ulama.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Fadil Imran 
mengatakan, motif pelaku menyebarkan konten tersebut untuk mengingatkan agar 
berhati-hati karena akan muncul serangan komunis.

Baca juga: Satgas Nusantara Mulai Tindak Pelaku Ujaran Kebencian Jelang Pilkada

"RPH ditangkap terkait postingan pelaku pada akun Facebook miliknya yang 
bermuatan diskriminasi ras dan etnis dan atau ujaran kebencian dan permusuhan 
terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA," ujar 
Fadil melalui keterangan tertulis, Rabu (21/1/2018).

Dalam laman Facebook atas nama RPH, pelaku membagikan link tulisan berjudul "15 
Juta Anggota PKI Dipersenjatai Untuk Bantai Ulama".

Dari tangan pelaku, polisi menyita dua ponsel beserta simcard. Disita pula akun 
Facebook dengan nama RPH.

Baca juga: Ada Kampanye SARA, Fitnah, dan Ujaran Kebencian, Bisa Lapor ke 
Bawaslu

Atas perbuatan tersebut, pelaku dikenai Pasal 16 juncto Pasal 4 Huruf b angka 1 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan 
Etnis dan/atau Pasal 45A Ayat (2) juncto Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 
19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik tentang SARA dengan ancaman hukuman di atas 
5 tahun penjara.

"Pesan kepada masyarakat, netizen diharapkan lebih bijak dalam menggunakan 
media sosial," kata Fadil.

Fw: #sastra-pembebasan# Fw: [GELORA45] Setara Institute: Politisasi Agama adalah Cara Terburuk Meraih Kekuasaan

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: 'Chan CT' sa...@netvigator.com 
[sastra-pembebasan] Kepada: GELORA_In 
Terkirim: Rabu, 21 Februari 2018 05.48.07 GMT+1Judul: 
#sastra-pembebasan# Fw: [GELORA45] Setara Institute: Politisasi Agama adalah 
Cara Terburuk Meraih Kekuasaan
     

  From: 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45] Sent: Wednesday, February 
21, 2018 2:33 AM


 

 

http://nasional.kompas.com/read/2018/02/20/23383971/setara-institute-politisasi-agama-adalah-cara-terburuk-meraih-kekuasaan


Setara Institute: 

Politisasi Agama adalah Cara Terburuk Meraih Kekuasaan
Kristian ErdiantoKompas.com - 20/02/2018, 23:38 WIB   Ketua SETARA Institute 
Hendardi(KOMPAS.com/Indra Akuntono)
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Setara Institute Hendardi berharap semua pihak yang 
berkontestasi dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 tidak menggunakan sentimen 
SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) dalam berkampanye. 

Hendardi mengatakan, kampanye melalui politisasi agama dan ujaran kebencian 
dapat mengancam kohesi sosial, kebhinekaan, dan integrasi nasional.

Harapan tersebut termasuk dalam salah satu poin seruan moral dari 186 tokoh 
masyarakat dari berbagai latar belakang sosial untuk menyerukan semua pihak 
menjaga dan memperjuangkan nilai keberagaman.

"Secara aktual seruan moral kebhinekaan ini juga ditujukan untuk mengingatkan 
semua pihak yang berkontes dalam 171 Pilkada dan Pemilu 2019 untuk tidak 
menggunakan sentimen sara dalam berkampanye. Karena dampak dari itu adalah 
kohesi sosial kita yang terkoyak-koyak," ujar Hendardi dalam konferensi pers di 
Hotel Atlet Century, Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Baca juga : Sebar Ujaran Kebencian dan SARA, Polisi Tangkap Pemilik Akun 
Twitter @ibhaskiss 

Hendardi pun menilai berbagai kekerasan bernuansa agama yang belakangan terjadi 
disebabkan karena menguatnya politisasi agama untuk kepentingan tertentu atau 
kekuasaan. 

Politisasi agama tersebut kemudian berwujud bentuk intoleransi, persekusi, dan 
diskriminasi.

"Politisasi agama atau identitas adalah cara paling buruk untuk meraih 
kekuasaan," tuturnya. 

Berbagai kasus kekerasan bernuansa agama yang marak pada awal tahun ini di 
berbagai daerah merupakan ancaman serius terhadap kebhinekaan. 

Pada awal Februari lalu terjadi kasus persekusi terhadap Biksu Mulyanto 
Nurhalim dan pengikutnya di Desa Caringin Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang.

Baca juga : Potensi Politik SARA di Pilkada 2018 Diyakini Minim, Kenapa? 

Kemudian, terjadi serangan di Gereja St. Ludwina Desa Trihanggo Kecamatan 
Gamping Kabupaten Sleman pada 11 Februari 2018, yang menyebabkan soerang pastor 
dan pengikutnya mengalami luka berat akibat sabetan senjata tajam. 

Sebelumnya juga terjadi dua serangan terhadap tokoh agama, yaitu ulama, tokoh 
NU, dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Cicalengka Bandung, KH. Umar Basri 
dan ulama sekaligus Pimpinan Pusat Persis, H. R. Prawoto. Prawoto dianiaya 
orang tak dikenal pada Kamis (1/2/2018) hingga nyawanya tak dapat diselamatkan 
dan meninggal dunia.

"Berbagai serangan fisik terhadap tokoh-tokoh berbagai agama dan persekusi 
terhadap minoritas keagamaan, dan banyak dimensi lain dari kekerasan yang 
terjadi, menunjukkan adanya ancaman serius terhadap kebhinekaan," kata Hendardi.
Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan Raja dan Sultan se-Nusantara di 
Istana Bogor Jawa Barat.(Kompas TV) 

[GELORA45] Penanggulangan Kemiskinan Tiongkok Lampaui 68 Juta Selama Lima Tahun

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

  Penanggulangan Kemiskinan Tiongkok Lampaui 68 Juta Selama Lima Tahun 
2018-02-18 09:45:32  CRI 
  Menurut laporan Kantor Penanggulangan Kemiskinan Dewan Negara Tiongkok 
baru-baru ini, sejak Kongres Nasional Ke-18 Partai Komunis Tiongkok (PKT), 
pengurangan kemiskinan di Tiongkok mencapai prestasi terbaik dalam sejarah, 
orang miskin berkurang 68 juta selama lima tahun, penduduk miskin mutlak 
berkurang 2/3 lebih, menurun 13 juta orang setiap tahun, tingkat terjadinya 
kemiskinan menurun dari 10,2% pada tahun 2012 sampai pada 3,1%, penanggulangan 
kemiskinan di Tiongkok mencapai kemajuan yang menentukan.

  Dalam tiga tahun mendatang, sejumlah 30 juta orang, sejumlah 80 ribu desa 
miskin dan 600 kabupaten miskin perlu dibebaskan dari kemiskinan.

  Kepala Kantor Penanggulangan Kemiskinan Dewan Negara Tiongkok, Liu Yongfu 
mengatakan, negara akan melanjutkan langkah baru penanggulangan kemiskinan di 
samping memelihara kelanjutan dan kestabilan kebijakan, mengambil berbagai 
langkah praktis untuk memberi manfaat nyata kepada penduduk miskin.
 

Re: [GELORA45] Menghindari Proses E-Katalog LKPP, Pembelian Komputer Sekolah Rp. 52 Milyar di Surabaya Berpeluang Terjadi Korupsi

[kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]]

Jelas melanggar transparantie

2018-02-19 4:06 GMT+01:00 Indra Prihantaka indrap...@yahoo.com [GELORA45] <
GELORA45@yahoogroups.com>:

>
>
> *BeritaOne.Com*
> http://www.berita-one.com/2018/02/menghindari-proses-e-katalog-lkpp.html
> *Menghindari Proses E-Katalog LKPP, Pembelian Komputer Sekolah Rp. 52
> Milyar di Surabaya Berpeluang Terjadi Korupsi*
> [image: Mau Diperiksa Tim Pidsus, Noer Oemarijati Menghilang]
> *Foto: Noer Oemarijati, Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan
> Aset Pemkot Surabaya*
>
> Proses pembelian 5.225 unit komputer oleh Bagian Pengelolaan Aset
> Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya disorot masyarakat.
>
> Karena pembelian komputer oleh instansi pemerintah seharusnya proses
> pengadaannya wajib dilaksanakan secara e-katalog, sebagaimana diatur oleh
> LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang Jasa Pemerintah) yang sudah
> ditampilkan secara online.
>
> Dengan mekanisme pembelian secara e-katalog yang diatur LKPP ini, instansi
> pemerintah bisa mendapat barang yang berkualitas dengan harga yang jauh
> lebih murah serta untuk menghindari terjadinya markup harga, rekayasa,
> kolusi, korupsi dll
>
> Oleh Karenanya FKKS - Forum Komunikasi Komite Sekolah mempertanyakan,
> kenapa pembelian komputer senilai total Rp. 52 milyar itu tidak dilakukan
> secara e-katalog, tapi dilakukan dengan cara pelelangan dan bahkan dengan
> cara lelang cepat, dimana dengan itu data persyaratan, harga penawaran &
> peserta pengadaan yang menjadi penyedia, barang di LPSE Surabaya dengan
> kode lelang 7303010 , tidak bisa diakses/diketahui oleh publik?
>
> Bahkan, menurut FKKS, pelaksanaan lelang untuk pengadaan komputer itu
> terkesan dilaksanakan untuk menghindari pelaksanaan pengadaan melalui cara
> e-katalog yang ada pada system LKPP.
>
> Anggota FKKS, Yudo Anggodo menyatakan, indikasi mensiasati agar tidak
> melakukan pengadaan secara e-katalog ini terlihat bahwa lelang pengadaan
> komputer ini terkesan sengaja dilakukan ketika melihat peluang saat system
> e-katalog untuk produk komputer di LKPP sedang di-upgrade/ diperbaharui.
> Dimana proses pengadaan dengan cara lelang itu dilaksanakan  tanggal 02
> Februari 2018 sampai dengan tanggal 05 Februarti 2018.
>
> "Padahal saat system e-katalog untuk produk komputer  di LKPP itu sedang
> di-upgrade, sudah ada pengumuman dalam situs LKPP tersebut  bahwa untuk
> e-katalog (online shop) untuk produk komputer sudah bisa dipakai kembali
> pada tangga 17 Februari 2018", kata Yudo
>
> "Kenapa tidak menunggu hanya beberapa hari sehingga terkesan terburu2
> memanfaatkan waktu luang sekian hari saat system e-katalog di LKPP sedang
> upgrade. Situasi itu tampaknya malah dipakai alasan untuk melaksanakan
> pengadaan komputer dengan system lelang dan tidak melalui cara pembelian
> e-katalog? Dan kenapa tidak melalui lelang biasa yang info bisa diketahui
> publik, kok memakai cara lelang cepat yang info detailnya di situs LPSE
> Surabaya tidak bisa diakses/ diketahui publik", ujarnya
>
> Apalagi kemudian diketahui, bahwa persyaratan, spesifikasi dll untuk bisa
> menjadi penyedia barang dalam lelang pengadaan komputer itu terkesan dibuat
> sangat sulit, dan berpeluang membuat situasi yang bisa menimbulkan anggapan
> adanya rekayasa bahwa hanya pengusaha tertentu saja yang bisa menjadi
> penyedia barang.
>
> "Jika kualitas komputer serta spesifikasinya kalah bagus, dan pembelian
> dengan cara lelang pengadaan ini ternyata harganya jauh lebih mahal
> dibanding harga, jika proses pembelian melalui e-katalog di LKPP, apa ini
> nantinya tidak bermasalah dalam hukum?",  tutur Yudo
>
> Sebagaimana diketahui, kota Surabaya, pada tahun 2018 ini mengalokasikan
> dana sebesar Rp. 52 milyar untuk pembelian komputer dan perlengkapannya,
> dimana rencananya sebanyak 5255 tersebut akan dibagikan kepada SD dan SMP
> negeri yang kekurangan peralatan
>
> Untuk SD keperluannya meliputi pemenuhan laboratorium, ruang guru dan
> ruang tata usaha. Sedangkan di jenjang SMP komputer diberikan untuk
> melengkapi laboratorium, ruang guru dan keperluan ujian nasional berbasis
> komputer (UNBK).
>
> Menurut FKKS, karena untuk keperluan dan dibagikan ke sekolah-sekolah di
> Surabaya, bukankah biasanya pembelian komputer itu dilakukan oleh Dinas
> Pendidikan? Karena Dinas Pendidikan lebih tahu kebutuhan sekolah. Dan
> selama ini pembelian komputer untuk keperluan sekolah dan peningkatan mutu
> proses belajar mengajar,  dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan atau langsung
> oleh sekolah melalui proses pembelian e-katalog di LKPP.
>
> Maka tampak janggal ketika dana untuk peningkatan mutu pendidikan dalam
> hal ini pembelian komputer dikelola oleh Bagian Pengelolan Aset Pemkot
> Surabaya dan Dinas Pendidikan hanya bertugas membagikan komputer ke
> sekolah2. Apalagi kemudian proses pembelian tersebut terkesan adanya
> rekayasa untuk menghindari pengadaan melalui proses e-katalog di LKPP
>
> Jika proses pembelian komputer senilai Rp. 52 milyar ini dikemudian hari
> menimbulkan persoalan hukum yang 

[GELORA45] Landreform di Jepang

[kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]]

UUPA Indonesia mirip dengan Jepang, tetapi di Jepang jelas bagaimana
pemerintah membeli tanah berlebih dari tuan tanah dan dari tuan tanah
absentee, harganya berapa per ha, dasar perhitungannya, dibayar cash atau
dibayar tetap selama 30 tahun dengan bunga 3.2 % peer tahun.
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.202.9810=rep1=pdf

[GELORA45] Rommy: Jokowi Tanya, Kalau Gandeng Prabowo di Pilpres Bagaimana?

['Karma, I Nengah [PT. BI-POS]' ineng...@chevron.com [GELORA45]]

Wah kalau jadi…..kayaknya kas ne…. akan tersisa ampasnya saja

From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com]
Sent: Tuesday, February 20, 2018 10:30 PM
Subject: [**EXTERNAL**] [GELORA45] Rommy: Jokowi Tanya, Kalau Gandeng Prabowo 
di Pilpres Bagaimana?





Mereka itu-itu saja menduduki kursi empuk pemberi rejeki nomplok. Untuk melihat 
video, click situs :



http://news.liputan6.com/read/3304056/rommy-jokowi-tanya-kalau-gandeng-prabowo-di-pilpres-bagaimana

Rommy: Jokowi Tanya, Kalau Gandeng Prabowo di Pilpres Bagaimana?



Felek Wahyu

20 Feb 2018, 14:09 WIB



[romy]Ketua
 Umum DPP PPP Romahurmuziy saat membekali kadernya agar memenangkan pasangan 
Ganjar Pranowo-Yasin. (foto: Liputan6.com / felek wahyu)

Liputan6.com, Semarang - Pemilihan Presiden (Pilpres) segera digelar pada 2019. 
Siapa saja yang akan menjadi calon wakil presiden mendampingi Jokowi sudah 
bermunculan. Salah satu yang diwacanakan adalah Ketua Umum Partai Gerindra 
Prabowo Subianto.

Ketua Ketua Umum DPP Partai Persatuan 
Pembangunan
 
(PPP)
 Romahurmuziy menyebutkan bahwa Jokowi maupun Prabowo masih berkeinginan untuk 
maju dalam kontestasi orang nomor satu di Indonesia itu.

Hal itu disampaikan pria yang karib disapa Rommy itu dalam Rakerdasus 
pemenangan Pilgub Jateng 
2018
 di Semarang, di Hotel Semesta, Jalan Plampitan, Kota Semarang, Jateng, Senin 
(19/2/2018).

"PPP
 mendukung dan menyetujui jika Pak Jokowi berdampingan dengan Ketua Umum DPP 
Gerindra Prabowo Subianto," kata Rommy.

Baca Juga

  *   PPP Sumut Belum Satu Suara Dukung Pasangan 
Djarot-Sihar
  *   Alasan PPP Sepakat Usung Djarot-Sihar di Pilgub 
Sumut
  *   Akhirnya PPP Koalisi dengan PDIP Usung Djarot-Sihar 
Sitorus

Usulan Rommy ini disebut tidak asal-asalan. Ada beberapa alasan. Pertama adanya 
hasil survei Indobarometer yang menyebutkan ada peluang Jokowi jika maju dalam 
pilpres bisa didampingi Prabowo.

"Saya sudah menyampaikan kepada Pak Jokowi ketika ditanya. Beliau menanyakan, 
'Mas pandangan Mas Rommy kalau saya menggandeng Prabowo bagaimana?' Sudah saya 
sampaikan tegas, 
PPP
 setuju," kata Rommy.

Tiga alasan lain menyandingkan Jokowi-Prabowo adalah, pertama, untuk 
meminimalisir gesekan antar kontestan maupun antar kader, pengikut maupun 
simpatisan.

Kedua, mengurangi kemungkinan adanya penebaran kebencian. Dan ketiga, adalah 
Pilpres 2019 akan bersifat aklamasi.

"Pilpres yang bersifat aklamasi secara nasional. Itu yang paling penting," kata 
Rommy.



1 dari 2 halaman


Merasa Sangat Dekat Dengan Jokowi

[romy]Ketua
 Umum DPP PPP Romahurmuziy saat membekali kadernya agar memenangkan pasangan 
Ganjar Pranowo-Yasin. (foto: Liputan6.com / felek wahyu)

Meski menyetujui ide itu, Rommy mengaku berminat menjadi wakil presiden 
mendampingi Jokowi. Ia telah menggelar sosialisasi melalui berbagai media luar 
ruang di tiap daerah.

Rommy merasa percaya diri bersaing dengan kandidat lain seperti Muhaimin 
Iskandar karena secara personal sangat dekat. Sementara Muhaimin Iskandar lebih 
banyak sosialisasi dan membentuk relawan.

"Sebagai Capres yang sudah diusung kembali empat parpol tentunya beliau sudah 
bisa menilai, siapa figur bagus yang dibutuhkan. Kita berbicara dua. Ada dua 
kebutuhan. Kebutuhan elektoral personal beliau untuk terpilih kembali dan yang 
kedua kebutuhan institusional untuk kepentingan bangsa ini. Saya kira itu," 
kata Rommy.

Meski yakin dan percaya diri, namun PPP menyerahkan kepada Jokowi kriteria 
cawapres seperti disampaikan Kyai Maimoen Zubair sebagai Ketua Dewan 
Pertimbangan Syariah DPP PPP.

"Soal personilnya siapa namanya itu sepenuhnya Pak Jokowi memiliki keleluasaan 
dan itu pasti pada saatnya dibahas partai koalisi yang mengusung beliau," kata 
Rommy.

Rommy mengaku tidak ingin menunjukan kedekatanya dengan Presiden Jokowi saat 
ini. Sebagai partai koalisi pendukung ada banyak hal yang dibicarakan antara 
dirinya dengan Jokowi terkait kondisi dan langkah 

Re: Fw: [GELORA45] Anies, Ini Keberpihakan atau Tidak Paham Aturan?

[kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]]

Tidak paham aturan = Tidak tahu aturan = Kurang ajar 
Tidak ada Norma2 dan Nilai2 ?

2018-02-19 1:32 GMT+01:00 'Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45] <
GELORA45@yahoogroups.com>:

>
>
>
>
> *From:* 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]
> *Sent:* Sunday, February 18, 2018 11:05 PM
>
>
>
>
> https://www.kompasiana.com/satyadimitri/5a88fda95e13734efd11ba63/
> anies-ini-keberpihakan-atau-tidak-paham-aturan
> Anies, Ini Keberpihakan atau Tidak Paham Aturan?
> 18 Februari 2018   11:14 Diperbarui: 18 Februari 2018   11:48 328 23 16
> [image: Anies, Ini Keberpihakan atau Tidak Paham Aturan?]
> 
> https://news.liputan6.com
>
>
>
> Masih segar diingatan, pernah segelintir kata-kata terkeluarkan oleh
> Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang ingin kendaraan roda dua atau
> sepeda motor bisa jalan di Jalan MH Thamrin lagi. Dia mau warga Jakarta
> bisa akses seluruh jalan di Jakarta. "Jadi, komit yang sudah ada agar bisa
> menampung kendaraan kita. Kami ingin memastikan seluruh areal di Jakarta
> ini bisa diakses oleh warganya, baik yang roda dua, roda empat, atau
> lebih," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan..
>
> Sebagian besar masyarakat sangat toleran dengan ide yang katanya gemilang
> ini, tapi jika dikaji ulang, hal ini banyak sekali memberi peran negatif.
> Sesuai dengan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
> Angkutan Jalan, menteri penghubungan pada waktu itu menegaskan bahwa roda
> dua bukan termasuk transportasi umum dan beliau menegaskan tidak akan
> merubah keputusan tersebut. Hal ini sangat baik sekali, karena memang
> kendaraan roda dua ini seyogyanya menjadi kendaraan pribadi saja dan tidak
> melintas di ruas jalan protokol. Bukannya memisahkan hak masyarakat namun
> untuk lebih menertibkan dan mengurangi dampak kecelakaan.
>
> Akhirnya keputusan tersebut keluar dan kata DISHUB "Mulai hari ini, Senin
> [29/1/2018], kami lakukan sosialisasi jalur khusus sepeda motor yang ada di
> Jalan MH Thamrin," kata Wakil Kepala Dishub DKI Sigit Wijatmoko di Jakarta.
> Menurutnya, sosialisasi tersebut dilakukan dengan tujuan memberikan edukasi
> kepada warga, terutama pengendara sepeda motor, agar menggunakan jalur
> khusus yang telah disediakan itu. "Sosialisasi ini akan kami lakukan selama
> tujuh hari ke depan bersama dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.
> Tujuannya untuk mengedukasi seluruh masyarakat," ujar Sigit.  (
> 
>
> Belum berapa lama selang waktu diberlakukannya keputusan tersebut, Wakil
> Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan, ada 800
> lebih kendaraan yang kena tilang saat operasi tertib lalu lintas dilakukan
> Dirlantas Polda Metro Jaya seminggu belakangan. Penyebabnya, karena sepeda
> motor dan mobil kerap keluar dari jalur khusus yang telah disediakan.
> Inilah yang dikhawatirkan jika diizinkan malah makin melanggar. Belum lagi,
> beberapa motor dari arah Jalan Medan Merdeka Barat menuju Jalan Medan
> Merdeka Selatan hampir bertabrakan dengan taksi karena sempitnya jalan
> akibat adanya alat pembatas jalan berbentuk kerucut berwarna merah jambu.
>
> Banyak sekali dampak buruk wacana pemberlakuan kendaraan roda dua ini,
> karena, "Untuk mempertahankan kinerja lalu lintas tetap maksimal, perlu
> adanya pengaturan kendaraan bermotor khususnya sepeda motor yang
> populasinya lebih tinggi dibandingkan dengan kendaraan bermotor roda 4 atau
> lebih," ungkap Budiyanto kepada Liputan6.com. "Tentunya (tambah macet).
> Dirilis Dishub kemarin sekitar 35 persen peningkatan kemacetan Thamrin,"
> tutur Halim di Mapolda Metro Jaya, Senin.
> 
> Tidak hanya macet, terkadang kendaraan roda dua kerap kali mengambil akses
> trotoar pejalan kaki untuk menyalip kendaraan lain yang semakin membuat
> ibukota semeraut dan polusi semakin bertambah. Untuk itu keputusan ini
> semoga bisa dikaji ulang agar mengurangi dampak buruk kendaraan.
>
>
>
>
>
>
>
> 
>

Re: [GELORA45] Koalisi Tani Asia mengecam keras penindasan dan perampasan tanah

[ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]]

Kalau orang Kanada & Australia sampai tidak bisa lagi membeli rumah di 
negaranya sendiri seperti itu lalu siapa yang diuntungkan?
--- bhjo@... wrote:
       
Setuju dengan pandangan bung Karma. Contoh yg. ada dan nyata adalah Tiongkok 
bisa maju, ya mulai dari Deng X-Ping yang mempunyai percaya diri (tidak 
mempunyai inferiority complex) dan berani membuka dan mengundang 
investor/perusahan2 utk.  datang ke Tiongkok. Dengan adanya investor/perusahan2 
asing, Tiongkok belajar dan meniru dari mereka dan kemudian bisa "beat 
them"/mengalahkan negara2 mereka. Misal, sekarang malahan perusahan2 yg. 
canggih di Jerman akan dibeli orang/investor2 dari Tiongkok kalau diperbolehkan 
oleh Pemerintah Jerman. Juga perusahaan2 di Amerika dan negara2 maju di Eropa 
sudah lama menjadi tujuan investor dari Tiongkok. Rumah2/real estate dan hasil2 
tambang/natural resourses terutama di Kanada dan Australia diborong oleh 
investor2 dari Tiongkok sehingga harga rumah di Vancouver, Toronto dan Sydney 
naik terus dan tidak terjangkau lagi oleh orang Kanada/Australia.

Kalau Indonesia takut dgn. investor2 asing, ya susah akan majunya, sebab kalau 
mulai dari dasar dan bikin riset sendiri dari mula akan memakan waktu ber-abad2.

#yiv9113420991 #yiv9113420991 -- #yiv9113420991ygrp-mkp {border:1px solid 
#d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv9113420991 
#yiv9113420991ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv9113420991 
#yiv9113420991ygrp-mkp #yiv9113420991hd 
{color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 
0;}#yiv9113420991 #yiv9113420991ygrp-mkp #yiv9113420991ads 
{margin-bottom:10px;}#yiv9113420991 #yiv9113420991ygrp-mkp .yiv9113420991ad 
{padding:0 0;}#yiv9113420991 #yiv9113420991ygrp-mkp .yiv9113420991ad p 
{margin:0;}#yiv9113420991 #yiv9113420991ygrp-mkp .yiv9113420991ad a 
{color:#ff;text-decoration:none;}#yiv9113420991 #yiv9113420991ygrp-sponsor 
#yiv9113420991ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv9113420991 
#yiv9113420991ygrp-sponsor #yiv9113420991ygrp-lc #yiv9113420991hd {margin:10px 
0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv9113420991 
#yiv9113420991ygrp-sponsor #yiv9113420991ygrp-lc .yiv9113420991ad 
{margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv9113420991 #yiv9113420991actions 
{font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv9113420991 
#yiv9113420991activity 
{background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv9113420991
 #yiv9113420991activity span {font-weight:700;}#yiv9113420991 
#yiv9113420991activity span:first-child 
{text-transform:uppercase;}#yiv9113420991 #yiv9113420991activity span a 
{color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv9113420991 #yiv9113420991activity span 
span {color:#ff7900;}#yiv9113420991 #yiv9113420991activity span 
.yiv9113420991underline {text-decoration:underline;}#yiv9113420991 
.yiv9113420991attach 
{clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px 
0;width:400px;}#yiv9113420991 .yiv9113420991attach div a 
{text-decoration:none;}#yiv9113420991 .yiv9113420991attach img 
{border:none;padding-right:5px;}#yiv9113420991 .yiv9113420991attach label 
{display:block;margin-bottom:5px;}#yiv9113420991 .yiv9113420991attach label a 
{text-decoration:none;}#yiv9113420991 blockquote {margin:0 0 0 
4px;}#yiv9113420991 .yiv9113420991bold 
{font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv9113420991 
.yiv9113420991bold a {text-decoration:none;}#yiv9113420991 dd.yiv9113420991last 
p a {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv9113420991 dd.yiv9113420991last p 
span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv9113420991 
dd.yiv9113420991last p span.yiv9113420991yshortcuts 
{margin-right:0;}#yiv9113420991 div.yiv9113420991attach-table div div a 
{text-decoration:none;}#yiv9113420991 div.yiv9113420991attach-table 
{width:400px;}#yiv9113420991 div.yiv9113420991file-title a, #yiv9113420991 
div.yiv9113420991file-title a:active, #yiv9113420991 
div.yiv9113420991file-title a:hover, #yiv9113420991 div.yiv9113420991file-title 
a:visited {text-decoration:none;}#yiv9113420991 div.yiv9113420991photo-title a, 
#yiv9113420991 div.yiv9113420991photo-title a:active, #yiv9113420991 
div.yiv9113420991photo-title a:hover, #yiv9113420991 
div.yiv9113420991photo-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv9113420991 
div#yiv9113420991ygrp-mlmsg #yiv9113420991ygrp-msg p a 
span.yiv9113420991yshortcuts 
{font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;}#yiv9113420991 
.yiv9113420991green {color:#628c2a;}#yiv9113420991 .yiv9113420991MsoNormal 
{margin:0 0 0 0;}#yiv9113420991 o {font-size:0;}#yiv9113420991 
#yiv9113420991photos div {float:left;width:72px;}#yiv9113420991 
#yiv9113420991photos div div {border:1px solid 
#66;min-height:62px;overflow:hidden;width:62px;}#yiv9113420991 
#yiv9113420991photos div label 
{color:#66;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;}#yiv9113420991
 #yiv9113420991reco-category {font-size:77%;}#yiv9113420991 

[GELORA45] Petani Gorontalo sulit jual jagung, anggota DPRD prihatin

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

Disinilah mestinya peran Pemerintah Daerah bisa membantu kordinasi pemasaran 
hasil produksi diwilayahnya, agar produksi kelebihan dapat jalan keluar 
pemasaran, sebaliknya kekurangan produksi kebutuhan hidup warga juga bisa 
dipecahkan, ... syukurlah lebih lanjut bisa diupgrade menjadi 
pemasaran-elektronik seperti yang sudah berlaku umum didaratan Tiongkok! Setiap 
petani bisa saja mengakses didunia internet, untuk memasarkan hasil produksinya 
dengan efektif, segera bisa menemukan dimana membutuhkan kelebihan produksi A 
sebaliknya bisa mendapatkan produksi B yang dibutuhkan! Dengan demikian warga 
petani tanpa dibebani biaya perantara, tengkulak-tengkulak yg seringkali sangat 
mencekik dan merugikan PETANI lagi! Begitulah salah satu cara ampuh RRT dalam 
musaha mengentaskan kemiskinan warganya yang hidup didesa-desa pedalaman.

Salam,
ChanCT


Petani Gorontalo sulit jual jagung, anggota DPRD prihatin
 Rabu, 21 Februari 2018 10:10 WIB
 
Dokumentasi - Panen raya jagung di Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, 
Kamis (25/8/2016). (ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin)

Gorontalo (ANTARA News) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten 
Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, mengaku sangat prihatin terhadap kesulitan 
yang dialami para petani jagung di daerah itu.

"Petani kesulitan menjual jagung akibat tidak ada pembeli padahal produksinya 
melimpah," ujar anggota DPRD, Rahmat Lamaji, Rabu di Gorontalo.

Menurut ia, pantauan yang dilakukan pihaknya menemukan, kondisi tersebut 
diakibatkan jenis bibit yang disalurkan kepada petani tidak sesuai dengan 
permintaan pasar.

Bibit yang disalurkan melalui program nasional pada tahun 2017 lalu, bukan 
varietas Bisi 2 ataupun Bisi 18, menyebabkan minimnya minat pembelian jagung.

Para pengumpul ataupun perusahaan tidak ingin membeli jagung dengan varietas 
yang tidak sesuai, makanya petani kesulitan menjual hasilnya padahal panen 
tahun ini sangat melimpah.

"Petani tidak hanya bingung namun sangat kesulitan memasarkan produksi jagung 
yang tidak sesuai dengan permintaan pasar," ujar Rahmat.

DPRD berharap, pemerintah daerah melalui instansi terkait agar memperhatikan 
kondisi dan persoalan yang dialami petani jagung.

Pemerintah daerah diharapkan berinovasi mencarikan peluang pasar seluas-luasnya 
atau membuka peluang investasi di sektor pertanian yang akan memudahkan petani 
menjual produk pertaniannya, termasuk komoditas jagung yang mendominasi hasil 
pertanian di daerah ini.

Ia mengatakan, tahun 2017 lalu program nasional penyaluran bantuan bibit jagung 
dengan merk tententu dalam jumlah banyak, harusnya ditindaklanjuti dengan 
menyiapkan pasar terhadap produk yang dihasilkan.

"Bantuan harus dari hulu ke hilir, artinya bantuan bibit dalam jumlah banyak 
mendorong petani menanam untuk meningkatkan produksi, namun harus dibarengi 
dengan kesiapan pasar dan standarisasi harga agar petani semakin bersemangat 
dan menikmati keuntungan," ujarnya.

Pihak Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Anggrek, Arman Hasan mengatakan, 
pihaknya sudah mengklarifikasi kendala penjualan jagung di dua perusahaan yang 
ada di wilayah itu.

"Pihak perusahaan sangat ingin membeli produksi jagung, hanya saja sangat 
selektif terhadap kualitas yaitu tidak busuk dan berjamur," ujarnya.

Diakuinya, petani yang memilih memanen jagung belum waktunya, sangat berdampak 
pada kualitas yang dihasilkan sebab jagung mudah busuk dan berjamur apalagi 
jika proses pengeringan tidak sempurna atau kadar airnya tidak sesuai yang 
diharapkan.

Pihaknya pun mengakui kata Arman, bibit jagung varietas Dragon yang banyak 
ditanam saat ini, kualitasnya lebih rendah dibanding varietas Bisi 2 ataupun 
Bisi 18.

Sebab bibit varietas Dragon, warnanya lebih pucat dan masa panennya tidak boleh 
kurang dari 120 hari, serta beratnya pun lebih ringan dibanding Bisi 2, Bisi 18 
maupun Bisi 228.

Baca juga: Mentan: Gorontalo termasuk daerah lumbung jagung nasional

Baca juga: Mentan apresiasi keberhasilan produksi jagung di Gorontalo 
Pewarta: Susanti Sako
Editor: Unggul Tri Ratomo

[GELORA45] POLRI BANTAH RAPAT KEPULANGAN RIZIEQ

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

http://www.sinarharapan.co/news/read/1802198887/polri-bantah-rapat-kepulangan-rizieq-
POLRI BANTAH RAPAT KEPULANGAN RIZIEQ

*RAPAT MENEKANKAN PENGAMANAN TEMPAT-TEMPAT IBADAH.*

19 Februari 2018 14:06 NM 
Politik 

inShare

Dok/ist /Irjen Setyo Wasisto

JAKARTA – Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto membantah rapat
para perwira tinggi dan seluruh kapolda melalui konferensi video di Mabes
Polri, Jakarta, Senin (19/2/2018) membahas tentang isu kepulangan pemimpin
Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab ke Indonesia.

"Kami tidak bahas itu (kepulangan Rizieq)," kata Irjen Setyo di Mabes
Polri, Jakarta, Senin.

Menurut Setyo, dalam rapat video konferensi itu, Wakapolri Komjen
Syafruddin selaku pimpinan rapat menginstruksikan kepada kapolda dan
kapolres untuk meningkatkan pengamanan terhadap tempat-tempat ibadah dan
tokoh agama di wilayahnya masing-masing.

=Tentang pengamanan tempat ibadah dan tokoh agama. Karena ada kejadian
penganiayaan kepada tokoh agama tapi kemudian berkembang isu-isu yang tidak
benar," katanya.

Sebelumnya, beredar surat telegram sehubungan digelarnya rapat para pejabat
utama Mabes Polri dengan para kapolda melalui konferensi video untuk
membahas kesiapan pengamanan mengantisipasi kepulangan Rizieq Shihab ke
Indonesia. Surat ditandatangani oleh Asisten Operasi Kapolri Irjen Moch.
Iriawan mewakili Kapolri.


Wakapolri Komjen Syafruddin menegaskan, isi surat telegram itu tidak
benar."(Surat telegram) itu tidak benar. Hari ini yang dibahas pengamanan
tempat ibadah dan para tokoh agama, ulama, ustad," katanya singkat.

Re: [GELORA45] Warga Curhat Banjir...

[ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]]

Tidak sama atau berbeda bukan berarti harus dicela, 
dibenturkan, apalagi untuk saling meniadakan satu sama lain.Semangat mencela 
inilah yang sesungguhnya tercela.

"science without religion is lame, religion without scienceis blind."
--- jonathangoeij@... wrote:

  Apakah memungkinkan memperkenalkan ilmu pengetahuan tanpa mencela agama?
Pada saat ilmu pengetahuan membuat hipotesa big bang usia bumi 4.5 milyar tahun 
dan usia universe 14 milyar tahun itu pada dasarnya telah mencela agama yang 
mengatakan usia bumi cuman 6 ribu tahun. Demikian juga pada waktu ilmu 
pengetahuan membuat hipotesa bahkan membuktikan bumi bulat juga pada dasarnya 
telah mencela agama yang mengatakan bumi datar. Dst. dst. banyak sekali.
Saya setuju dengan anda yg pada intinya mengatakan ilmu pengetahuan dan agama 
itu tidak sama, justru hal itulah maka konstitusi UUD 45 pasal 31 ayat 5 
"Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi 
nilai-nilai agama..." menjadi suatu hal yang tidak mungkin, bahkan membuat ilmu 
pengetahuan jadi mandul dan rakyat bodoh.
--- lusi_d@... wrote :
Beginn der weitergeleiteten Nachricht:
Von: Lusi D.

Agama itu bukan ilmu pengetahuan, tapi kepercayaan. Research itu tidak
termasuk dalam kategori kepercayaan, melainkan branch of science.
Seorang ilmuwan atau kaum intelegensia wajib memperkenalkan kebenaran
atas dasar ilmu pengetahuan yang bisa dibuktikan, tanpa mencela
kepercayaan seseorang. Hanya dengan demikian para ilmuwan ikut aktif
membantu meningkatkan taraf ilmu pengetahuan masyarakatnya.

Lusi.-

Fw: [GELORA45] Faizal Assegaf: Ahok dan Rizieq Setara di Hadapan Hukum

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

From: Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45] 
Sent: Wednesday, February 21, 2018 2:33 AM
  

"Saya dapat memahami reaksi sporadis dari loyalis Rizieq, namun mereka tidak 
bisa membantah substansi serta fakta bahwa Rizieq dan Ahok sebagai warga negara 
di hadapan hukum setara," kata Faizal kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2). 






Faizal Assegaf: Ahok dan Rizieq Setara di Hadapan Hukum
Martahan Sohuturon, CNN Indonesia | Selasa, 20/02/2018 19:05 WIB
Salah satu pendiri Presidium Alumni 212, Faizal Assegaf menilai Ahok lebih 
negarawan ketimbang Rizieq Shihab dalam menghadapi proses hukum. Padahal Ahok 
dan Rizieq dinilai Faizal setara di hadapan hukum. (AFP PHOTO / POOL / Dharma 
WIJAYANTO).
Jakarta, CNN Indonesia -- Salah satu pendiri Presidium Alumni (PA) 212 Faizal 
Assegaf menyatakan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama 
atau Ahok dan tokoh Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab setara di hadapan 
hukum.

Pernyataan tersebut ia sampaikan guna menyikapi langkah Presidium Alumni 212 
yang menonaktifkan dirinya dari segala aktivitas keorganisasian sejak Senin 
(19/2). Ia mengaku dapat memahami reaksi yang diambil Presidium Alumni 212 atas 
pernyataannya dalam sebuah acara diskusi terkait Rizieq itu.

Namun, ia menegaskan, Presidium Alumni 212 tidak bisa membantah fakta bahwa 
Ahok dan Rizieq setara di hadapan hukum. Menurutnya, Rizieq perlu belajar jiwa 
kenegarawanan dan kesatria dari Ahok.




"Saya dapat memahami reaksi sporadis dari loyalis Rizieq, namun mereka tidak 
bisa membantah substansi serta fakta bahwa Rizieq dan Ahok sebagai warga negara 
di hadapan hukum setara," kata Faizal kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2). 

  Lihat juga:
   Rendahkan Rizieq, Faizal Assegaf Dicopot dari Presidium 212 
Faizal juga memastikan penonaktifan dirinya dari aktivitas organisasi Presidium 
Alumni 212 tidak akan menghalanginya untuk terus bersuara kritis dalam 
mendorong gerakan membela Islam yang damai serta menentang segala bentuk 
pendekatan dengan gaya radikal, munafik, anarkis ataupun intoleran.

"Rizieq dan segenap elemen 212 harus konsisten membawa umat dalam gerakan 
membela Islam yang super damai dalam menyuarakan nilai-nilai Islam dan upaya 
perjuangan penegakkan hukum," katanya. 

Faizal mengingatkan, ulama akan dinilai dari ucapan, sikap, dan perbuatan. Dia 
menuturkan, ulama akan kehilangan simpati dan mengecewakan umat bila tidak 
konsisten dengan prinsip perjuangan pembelaan Islam yang damai.

  Lihat juga:
   Alumni 212 Lawan Polisi Jika Rizieq Shihab Ditangkap 
Menurutnya, ciri ulama sebagai pewaris nabi adalah sabar, taat hukum, penuh 
kasih sayang, lembut, dan mengedepankan akhlak serta nilai-nilai kemanusiaan. 

Kalau mulai menyimpang dan ingkar janji dengan prinsip membela Islam dengan 
damai, umat berhak meluruskan ulama tersebut agar tidak terjebak da lam 
polarisasi politik sporadis berjubah agama.

"Ulama yang demikian sejalan dengan spirit bela Islam yang super damai," tutur 
mantan aktivis mahasiswa 1998 itu.

Sebelumnya, Presidium Alumni 212 sepakat menonaktifkan Faizal dari segala 
aktivitas di organisasi tersebut. 

  Lihat juga:
   Menilai Langkah Polri Sambut Rencana Pulang Rizieq S hihab 
Langkah ini diambil dalam menyikap pernyataan Faizal dalam sebuah acara diskusi 
bertajuk 'Kedatangan Rizieq dan Potensi Gaduh di Tahun Politik', yang 
menyatakan bahwa Ahok lebih negarawan dan kesatria dibandingkan Rizieq dalam 
menghadapi masalah hukum.

"Benar (Faizal dinonaktifkan)," kata Sekretaris Jenderal Presidium Alumni 212 
Hasril Harahap kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

Presidium Alumni 212 berpendapat, membandingkan kasarnya kelakuan atau karakter 
Ahok dengan akhlak kemulaan Rizieq merupakan pendapat yang tidak berbobot 
intelektual. 

Presidium Alumni 212 menilai pernyataan itu masuk dalam kategori tidak beradab 
bila dilihat sisi etika.

"Setelah mengamati dengan seksama berbagai pernyataan Faizal dan sesuai dengan 
pendapat mayoritas pendiri Presidium Alumni 212, kami sepakat untuk 
menonaktifkan Faizal," demikian pernyataan Presidium Alumni 212. (osc)

[GELORA45] Penjelasan Partai Garuda Tak Populer, Tapi Lolos Jadi Peserta Pemilu

['Karma, I Nengah [PT. BI-POS]' ineng...@chevron.com [GELORA45]]

Apa benar partai ini anak-anak, menantu pemim….. terdahulu (c...)
Menurut ulasan seaword katanya ada 3 partai  kel….. C…

From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com]
Sent: Tuesday, February 20, 2018 1:18 PM
To: Yahoo! Inc. ; Jaringan Kerja 
Indonesia ; Gelora 45 
; Sastra Pembebasan 
; Yahoo! Inc. 
; Yahoo! Inc. ; 
DISKUSI FORUM HLD 
Subject: [**EXTERNAL**] Fw: [nasional-list] Fw: [GELORA45] Penjelasan Partai 
Garuda Tak Populer, Tapi Lolos Jadi Peserta Pemilu




- Pesan yang Diteruskan -
Dari: 'Chan CT' sa...@netvigator.com 
[nasional-list] 
>
Kepada: GELORA_In >
Terkirim: Selasa, 20 Februari 2018 01.40.28 GMT+1
Judul: [nasional-list] Fw: [GELORA45] Penjelasan Partai Garuda Tak Populer, 
Tapi Lolos Jadi Peserta Pemilu




From: 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl 
[GELORA45]
Sent: Monday, February 19, 2018 10:32 PM




https://news.detik.com/berita/d-3875099/penjelasan-partai-garuda-tak-populer-tapi-lolos-jadi-peserta-pemilu?_ga=2.2899512.961348420.1519050528-2114250255.1519050528
Senin 19 Februari 2018, 20:01 WIB
Penjelasan Partai Garuda Tak Populer
Tapi Lolos Jadi Peserta Pemilu
Seysha Desnikia - detikNews

[https://awsimages.detik.net.id/community/media/visual/2018/02/19/5473ce43-c083-47ea-ad9f-59da24a8bdc7_169.jpeg?w=780=90]Foto:
 Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana. (Seysha/detikcom)

Jakarta - Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) membeberkan alasan 
mengapa bisa lolos menjadi partai peserta Pemilu 2019 walaupun selama ini 
kurang populer. Ketua Umum Partai Garuda, Ahmad Ridha Sabana menyebut partainya 
sudah berdiri sejak April 2015.

"Kenapa partai ini tidak pernah terdengar tapi lolos, saya kira partai ini 
telah bekerja cukup lama, April 2015 sudah bekerja tercatat di Kemenkumham," 
ujar Ahmad di Hotel Lumire, Jalan Senen, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2018).

Ahmad menyebut partai Garuda sudah terbentuk selama 2,5 tahun. Ia mengatakan 
Partai Garuda selama ini fokus di tingkat pusat sampai kecamatan dalam 
mempersiapkan pendaftarannya sebagai peserta pemilu dan kurang fokus 
memperkenalkan diri ke masyarakat.
Baca juga: Partai Garuda Bantah Terkait dengan Keluarga 
Cendana


"Artinya sebelum itu sudah lebih jauh bekerja, mungkin sudah 2,5 terbentuk. 
Kami memang fokus pembentukan partai di tingkat pusat dan daerah sampai dengan 
ke tingkat kecamatan," jelas Ahmad.

Dia mengatakan, partai Garuda tidak ingin dipublikasikan di awal. Menurut 
Ahmad, partainya ingin bekerja dulu sampai membuahkan hasil.

"Tidak terlalu banyak kita gembar gemborkan karena kita ingin bekerja dulu 
sehingga hasil kita bisa terlihat," sebutnya
Baca juga: Partai Garuda Pastikan Tak Terafiliasi dengan 
Gerindra


Seperti diketahui, Partai Garuda resmi menjadi partai peserta Pemilu 2019. 
Partai yang didirikan pada 16 April 2015 itu mendapat nomor urut 6.

Garuda merupakan satu dari empat partai baru peserta pemilu. Tiga partai baru 
peserta Pemilu 2019 lainnya adalah PSI, Perindo, dan Berkarya.
(elz/elz)

[GELORA45] Ustadz Abdul Somad: LGBT Anti Kebinekaan

['Karma, I Nengah [PT. BI-POS]' ineng...@chevron.com [GELORA45]]

Maaf saya tahu sedikit tentang cerita Mahaberata, kebetulan saya punya DVD dan 
CD nya.
CD dan DVD film ini saya beli tahun 2003, jadi film ini sudah saya tonton 
hampir 250-350 kali.
Belum lagi ceria Mahaberata lewat wayang Bali dan wayang Jawa.

Srikandi itu adalah reinkarnasi Dewi Hamba yang dimenangkan oleh Bisma lalu di 
boyong ke Hastina untuk Rajanya Citra Wirya.
Saat di Hastinapura, Dewi Hamba langsung berterus terang sama ibu Suri 
Setyowati, dia bilang bahwa dia sudah bertunangan.
Lataran dia takut dan tidak berani bilang saat sayembara, saat itu pula Dewi 
Hamba di bebaskan dan disuruh mencari pacarnya.
Karena pacarnya tidak mau menerima dan takut dibilang dapat sedekah, akhirnya 
Dewi Hamba kembali lagi ke Hastina untuk mengalungi bunga Bisma.
Karena Bisma sudah sumpah akan membujang seumur hidup, akhirnya dewi Hamba 
mengutuknya : ingat singa betina yang di hina, saya rela mati dan akan membunuh 
 Bisma saat perang Berata Yuda nanti.
Akhirnya Dewi Hamba mengadu pada Rsi Parasurama, akhirnya Bisma bertempur 
dengan Rsi Parasurama dan para Dewapun ketakutan karena senjata Bramastra mau 
di pakai oleh Bisma untuk menyerang Rsi Parasurama.
Akhirnya Rsi Parasurama mengalah, Srikandi lahir di pancala sebagai seorang 
pangeran yang banci, saat Arjuna menghadap Bisma di malam hari ke kemah Bisma, 
bahwa Yuditira dan Arjuna mau mengembalikan restu yang telah diberikan oleh 
Bisma. Karena menurut Krisna restu ibarat piring emas tanpa ada isinya, semasih 
Bisma hidup tak mungkin pendawa bisa menang.
Akhirnya Bisma buka rahasia, saat wanita ada di medan perang Bisma akan 
bertekuk lutut dan Bisma rela dibunuh oleh musuhnya. Sesampai Arjuna dan 
Yudistira di kemahnya pendawa  mengadakan rapat kembali. Krisna baru tahu bahwa 
yang dimasksud Bisma adalah Srikandi, karena Srikandi dimata Bisma adalah 
titisan Dewi Hamba.
Srikandi siap membatu Arjuna berperang, karena ini adalah impian hidupnya

From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com]
Sent: Tuesday, February 20, 2018 12:44 PM
To: Gelora45 
Subject: [**EXTERNAL**] Re: [GELORA45] Ustadz Abdul Somad: LGBT Anti Kebinekaan


Bung Karma,
Bagaimana dengan Srikandi ?
Laki2 atau wanita, atau bisa ganti2 ?
Kalau menurut cerita di pulau Jawa, jadi isri Arjuna,
tidak punya anak.
Kalau versi India, bukan istri Arjuna ?
Salam,
KH

2018-02-20 1:21 GMT+01:00 'Karma, I Nengah [PT. BI-POS]' 
ineng...@chevron.com [GELORA45] 
>:

Maaf setahu saya, LGBT adalah suatu penyakit kelainan pada hormon seseorang, 
dimana seorang laki laki tidak bisa memproduksi hormon testoteron kalau tidak 
salah namanya .
Saya bertanya kira- kira siapa yang mau sakit?
Mestinya kita ikut bersedih ketika melihat orang sakit, kalau ada yang punya 
obat bantu mereka supaya mereka bisa sembuh.
Saya punya teman dikantor selalu bertingkah serba salah, karena semua 
teman-teman laki laki dikantor selalu merendahkannya.
Biasanya seorang bencong persaannya jujur dan rajin kalau saya lihat dari 
cerita mahaberata ketika Arjuna kena kutukan dari bidadari Urwasi menjadi 
bencong dan menyamar manjadi pelatih tari di kerajaan Wirata.
Kemungkinan besar semua LGBT terkena kutukan dari para dewa di sorga karena 
sesuatu hal.


From: GELORA45@yahoogroups.com 
[mailto:GELORA45@yahoogroups.com]
Sent: Monday, February 19, 2018 7:06 PM
Subject: [**EXTERNAL**] [GELORA45] Ustadz Abdul Somad: LGBT Anti Kebinekaan



Mengapa Ustadz Samad tidak berdoa meminta kepada Alloh agar LGBT disembuhkan 
atau diluruskan sebagaimana mestinya? Atau juga ustadz Somad berdoa kepada 
Allah dengan permintaan agar supaya generasi yang akan dilahirkan Allah tidak 
lagi ada LGBT. Selain itu kalau LGBT anti kebinekaan, lantas mereka diapakan? 
Dipenjarakan dan dilenyapkan dari muka bumi?



https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/02/04/134689/ustadz-abdul-somad-lgbt-anti-kebinekaan.html


Ustadz Abdul Somad: LGBT Anti Kebinekaan

Ahad, 4 Februari 2018 - 10:16 WIB

"Jadi kalau ada yang mengatakan Abdul Somad anti kebinekaan, itu sama artinya 
menuduh saya LGBT. Please deh!"

abdus syakur/hidayatullah.com

Ustadz Abdul Somad (UAS) dalam ceramahnya pada Tabligh Akbar "Persatuan Umat 
untuk Indonesia" di halaman gedung AQL, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu 
(03/02/2018) malam.

Terkait

  *   Gubernur Anies: Ustadz Somad Dai yang Luar 
Biasa
  *   Ade Armando Sebut LGBT Berhak 
Hidup
  *   Disambut Tokoh Riau di Pekanbaru, UAS Tegaskan Cinta 

Re: [GELORA45] Re: Warga Curhat Banjir Seleher, Anies: Doa Lekas Surut

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

Dalam kenyataan hidup manusia, seringkali bisa ditemui perbedaan/pertentangan 
terjadi antara pendapat/kesimpulan Agama dan ilmu. Dan, seringkali pula 
dikatakan begitu Agama diyakini begitu beratnya, hakekatnya menjadi penghambat 
perkembangan ILMU! Oleh karena itu perlu ada pemerintah yang bisa mendorong 
kemajuan ILMU demi perbaikan kehidupan manusia banyak, ... TIDAK terhambat pada 
kepercayaan AGAMA manapun. Bisa dibayangkan kalau kita sampai sekarang harus 
mengikuti keyakinan dumi adalah DATAR, ... apa bisa terjadi perkembangan ilmu 
pengetahuan sedemikian maju yg sangat menguntungkan kehidupan manusia. 
Khususnya dibidang penerbangan dan ruang angkasa, ...

Sekarang nampaknya perkembangan ilmu kembali mendapat tantangan Agama, seperti 
ilmu Cloning, tekonologi copy kehidupan, yang kalau berlanjut dan BERHASIL 
tentu akan menyangkal kepercayaan Agama manusia adalah TUHAN yang menciptakan! 
RRT sampai sekarang juga tidak berani mengijinkan teknologi cloning itu 
digunakan untuk manusia, mengcopy manusia. Tapi, memperkenankan untuk 
kepentingan pengobatan, ... mengcloningkan organ manusia pada babi misalnya, 
jadi nanti organ manusia yg rusak boleh diambilkan organ yg tumbuh hasil 
cloning dibabi itu. Kira-kira begitu penangkapan saya, maaf kalau salah 
mengerti tulisan yang pernah saya baca itu. Beberapa saat yl. juga baca RRT 
berhasil cloning monyet pertama didunia, ... yg juga membuat orang jadi takut 
segera bisa mencapai cloning manusia?!

Yang menjadi masalah, kalau perkembangan ILMU-pengetahuan itu dinyatakan 
bertentangan dengan kepercayaan Agama, apakah Pemerintah harus menghentikan 
bahkan MELARANG demi menjunjung tinggi nilai2 Agama??? Lalu, bukankah Agama 
harus memberi toleransi lebih tinggi, agar KEMAJUAN ILMU pengetahuan tidak 
terhambat, ...! Mudah-mudahan saja tidak lagi terjadi Galileo kedua didunia 
ini, ... demi pertahankan keyakinan Agama yang jelas SALAH itu, dengan 
KEKUASAAN mengalahkan ILMU yang ilmiah itu bahkan tidak segan-segan membunuh 
orangnya!

Salam,
ChanCT


From: Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45] 
Sent: Wednesday, February 21, 2018 5:15 AM
To: Yahoogroups 
Subject: Re: Fw: [GELORA45] Re: Warga Curhat Banjir Seleher, Anies: Doa Lekas 
Surut

  

Apakah memungkinkan memperkenalkan ilmu pengetahuan tanpa mencela agama?

Pada saat ilmu pengetahuan membuat hipotesa big bang usia bumi 4.5 milyar tahun 
dan usia universe 14 milyar tahun itu pada dasarnya telah mencela agama yang 
mengatakan usia bumi cuman 6 ribu tahun. Demikian juga pada waktu ilmu 
pengetahuan membuat hipotesa bahkan membuktikan bumi bulat juga pada dasarnya 
telah mencela agama yang mengatakan bumi datar. Dst. dst. banyak sekali.

Saya setuju dengan anda yg pada intinya mengatakan ilmu pengetahuan dan agama 
itu tidak sama, justru hal itulah maka konstitusi UUD 45 pasal 31 ayat 5 
"Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi 
nilai-nilai agam a..." menjadi suatu hal yang tidak mungkin, bahkan membuat 
ilmu pengetahuan jadi mandul dan rakyat bodoh.




---In GELORA45@yahoogroups.com,  wrote :


Beginn der weitergeleiteten Nachricht:

Datum: Sat, 17 Feb 2018 19:59:04 +0100
Von: "Lusi D." 
An: "jonathangoeij@... [GELORA45]" 


Agama itu bukan ilmu pengetahuan, tapi kepercayaan. Research itu tidak
termasuk dalam kategori kepercayaan, melainkan branch of science.
Seorang ilmuwan atau kaum intelegensia wajib memperkenalkan kebenaran
atas dasar ilmu pengetahuan yang bisa dibuktikan, tanpa mencela
kepercayaan seseorang. Hanya dengan demikian para ilmuwan ikut aktif
membantu meningkatkan taraf ilmu pengetahuan masyarakatnya.

Lusi.-

Re: Fw: [GELORA45] Re: Warga Curhat Banjir Seleher, Anies: Doa Lekas Surut

[kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]]

Tidak melaksanakan tugasnya, tidak bertanggung jawab,
beri solusi : suruh rakyat kebanjiran berdoa.
Kalau banjirnya tidak cepat surut, yang salah yang berdoa ??
Doanya kurang apanya...

2018-02-20 20:59 GMT+01:00 'Lusi D.' lus...@rantar.de [GELORA45] <
GELORA45@yahoogroups.com>:

>
>
>
>
> Beginn der weitergeleiteten Nachricht:
>
> Datum: Sat, 17 Feb 2018 19:59:04 +0100
> Von: "Lusi D." 
> An: "jonathango...@yahoo.com [GELORA45]" 
>
> Agama itu bukan ilmu pengetahuan, tapi kepercayaan. Research itu tidak
> termasuk dalam kategori kepercayaan, melainkan branch of science.
> Seorang ilmuwan atau kaum intelegensia wajib memperkenalkan kebenaran
> atas dasar ilmu pengetahuan yang bisa dibuktikan, tanpa mencela
> kepercayaan seseorang. Hanya dengan demikian para ilmuwan ikut aktif
> membantu meningkatkan taraf ilmu pengetahuan masyarakatnya.
>
> Lusi.-
> 
>

[GELORA45] Fw: Ketika Agama Kehilangan Tuhan

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Ketika Agama Kehilangan Tuhan

Rabu 14 Februari 2018 10:00 WIB
 
Rep: Fergi Nadira/ Red: Agus Yulianto

   -  

KH Mustofa Bisri (Gus Mus) 
 Foto: Antara/Zarqoni Maksum  Agama kini hanya komoditi yang menguntungkan 
pelaku bisnis berbasis agama.


REPUBLIKA.CO.ID,  Oleh: KH A Mustafa Bisri (Gus Mus)  

Dulu agama menghancurkan berhala. Kini agama jadi berhala. Tak kenal Tuhannya, 
yang penting agamanya.



Dulu orang berhenti membunuh sebab agama. Sekarang orang saling membunuh karena 
agama.



Dulu orang saling mengasihi karena beragama. Kini orang saling membenci karena 
beragama.



Agama tak pernah berubah ajarannya dari dulu,Tuhannya pun tak pernah berubah 
dari dulu. Lalu yang berubah apanya? Manusianya?



Dulu orang belajar agama sebagai modal, untuk mempelajari ilmu lainnya. 
Sekarang orang malas belajar ilmu lainnya, maunya belajar agama saja.



Dulu pemimpin agama dipilih berdasarkan kepintarannya, yang paling cerdas di 
antara orang-orang lainnya. Sekarang orang yang paling dungu yang tidak bisa 
bersaing dengan orang-orang lainnya, dikirim untuk belajar jadi pemimpin agama.



Dulu para siswa diajarkan untuk harus belajar giat dan berdoa untuk bisa 
menempuh ujian. Sekarang siswa malas belajar, tapi sesaat sebelum ujian berdoa 
paling kencang, karena diajarkan pemimpin agamanya untuk berdoa supaya lulus.



Dulu agama mempererat hubungan manusia dengan Tuhan. Sekarang manusia jauh dari 
Tuhan karena terlalu sibuk dengan urusan-urusan agama.



Dulu agama ditempuh untuk mencari Wajah Tuhan. Sekarang agama ditempuh untuk 
cari muka di hadapan Tuhan.



Esensi beragama telah dilupakan. Agama kini hanya komoditi yang menguntungkan 
pelaku bisnis berbasis agama, karena semua yang berbau agama telah 
didewa-dewakan, takkan pernah dianggap salah, tak pernah ditolak, dan jadi 
keperluan pokok melebihi sandang, pangan, papan. Agama jadi hobi, tren, dan 
bahkan pelarian karena tak tahu lagi mesti mengerjakan apa.



Agama kini diper-Tuhankan, sedang Tuhan itu sendiri dikesampingkan. Agama dulu 
memuja Tuhan. Agama kini menghujat Tuhan. Nama Tuhan dijual, diperdagangkan, 
dijaminkan, dijadikan murahan, oleh orang-orang yang merusak, membunuh, sambil 
meneriakkan nama Tuhan.



Tuhan mana yang mengajarkan tuk membunuh?

Tuhan mana yang mengajarkan tuk membenci?

Tapi manusia membunuh, membenci, mengintimidasi, merusak, sambil dengan bangga 
meneriakkan nama Tuhan, berpikir bahwa Tuhan sedang disenangkan ketika ia 
menumpahkan darah manusia lainnya.



Agama dijadikan senjata untuk menghabisi manusia lainnya. Dan tanpa disadari 
manusia sedang merusak reputasi Tuhan, dan sedang mengubur Tuhan dalam-dalam di 
balik gundukan ayat-ayat dan aturan agama.











 
BERITA TERKAIT
   
   - 
JK: Isu Agama dalam Politik tak Bisa Dihindari

   - 
Din: Tidak Benar Kerukunan Antarumat Beragama Menipis

   - 
Mengimplementasikan Rukun Islam ala Ridwan Kamil

   - 
Solusi MUI Terkait Keputusan MK Soal Kolom Agama

   - 
MUI Ingin Penghayat Kepercayaan Dibina

  

  
 

Fw: [GELORA45] Tinjauan Ketenagakerjaan Era Jokowi-JK

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

From: 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45] 
Sent: Wednesday, February 21, 2018 2:15 AM
  



https://www.cnbcindonesia.com/news/20180220194800-4-4934/tinjauan-ketenagakerjaan-era-jokowi-jk/2


Tinjauan Ketenagakerjaan Era Jokowi-JK 
News - Raditya Hanung Prakoswa , CNBC Indonesia 20 February 2018 21:02 
SHARE 
1. Tinjauan Ketenagakerjaan Era Jokowi-JK 
1 dari 2 Halaman 
 Foto: Doc Presiden RI 
Jakarta, CNBC Indonesia- Pada hari Selasa, 20 Februari 2018, lembaga riset 
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menyampaikan hasil 
penelitian terkait ketenagakerjaan di Indonesia di 3 tahun awal pemerintahan 
Jokowi-JK. 

INDEF secara khusus menggarisbawahi belum solidnya kemampuan penyerapan tenaga 
kerja formal dan rasio penciptaan kerja, yang tercatat lebih rendah dibanding 
tiga tahun awal era pemerintahan sebelumnya (SBY-Boediono).

Menurut data INDEF, penyerapan tenaga kerja formal di era Jokowi-JK belum mampu 
mengungguli pemerintahan SBY-Boediono. Tercatat jumlah tenaga kerja formal di 
era Jokowi-JK di bulan Agustus 2017 adalah sebesar 52 juta orang, hanya 
bertambah 3,5 juta orang ( 7,2%) dari capaian Agustus 2015 sebesar 48,5 juta 
orang. 


Dari sisi persentase, jumlah tenaga kerja formal pada Agustus 2017 tercatat 
42,97% dari total tenaga kerja, hanya meningkat tipis dari persentase Agustus 
2015 sebesar 42,24%.

  Foto: CNBC Indonesia/Raditya Hanung 

Pada 3 tahun awal pemerintahan SBY-Boediono jumlah tenaga kerja formal tercatat 
sebanyak 44,16 juta orang pada Agustus 2012. Jumlah tersebut mampu meningkat 
drastis yakni sebesar 8,38 juta orang (23,42%). Peningkatan cukup masif 
dibandingkan pertumbuhan di masa pemerintahan Jokowi-JK. 

Persentase tenaga kerja formal di era SBY-Boediono juga meningkat cukup besar, 
yakni dari 33,07% (Agustus 2010) menjadi 39,86% (Agustus 2012).

Kemudian, INDEF menggunakan dua indikator untuk menghitung rumusan Rasio 
Penciptaan Kerja (RPK) yang digagas mereka pada dekade 2000-an, yakni rata-rata 
tambahan jumlah penduduk bekerja dan pertumbuhan ekonomi. RPK tersebut 
menghitung tambahan penduduk bekerja untuk tiap 1% pertumbuhan ekonomi.

  Foto: CNBC Indonesia/Raditya Hanung 

Peran Dana Desa

Total RPK pada medio 2010-2012 tercatat sebesar 1,4 juta, masih lebih unggul 
dibandingkan total RPK pada rentang 2015-2017 sebesar 1,27 juta. Catatan 
positif juga ditorehkan oleh Jokowi-JK dengan mencatatkan RPK tertinggi dalam 
10 tahun terakhir pada 2017. 

Catatan INDEF RPK pada tahun lalu mencapai 641.183. Angka tersebut mengungguli 
rekor yang dibukukan SBY-Boediono pada tahun 2012 sebesar 589.104.

Tahun 2017, rata-rata tambahan jumlah penduduk bekerja naik tajam ke 3,25 juta. 
Apabila ditinjau secara sektoral, tambahan terbesar diperoleh dari sektor Jasa 
Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan yang berhasil menciptakan 1,09 juta 
pekerja baru.

Fenomena tersebut diyakini INDEF disebabkan oleh adanya kucuran dana desa 
sebesar Rp 60 triliun pada tahun 2017. Dalam tiga tahun sejak 2015, dana desar 
terus menanjak signifikan. Dari Rp 20,67 triliun (sekitar Rp 280,3 juta/desa) 
pada 2015 hingga menjadi Rp 60 triliun (Rp 800,4 juta/desa) pada 2017.. Hal ini 
menjadi pembuktian janji Jokowi-JK terkait transfer dana desa hingga Rp 1 
Miliar per desa.

Dana desa sendiri banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa dengan 
partisipasi masyarakat desa, tanpa gunakan pihak ketiga. Hal ini turut membawa 
pengaruh dalam mengurangi angka pengangguran di desa, karena berpotensi 
menyerap tenaga kerja di desa. 

Dari data Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, kontribusi dana desa 
dalam dalam penyerapan tenaga kerja telah mengalami peningkatan sampai 3 kali 
lipat dalam 3 tahun terakhir. Tercatat Program Dasa Desa mampu menyerap 
5.000.000 tenaga kerja pada tahun 2017.

  Foto: CNBC Indonesia/Raditya Hanung 
(gus/gus) 
1 dari 2 Halaman Potensi Sektor Digital Sebagai Penyelamat Ketenagakerjaan 
TAG: tenaga kerja 3 tahun jokowi-jk kinerja jokowi-jk indef 
SHARE




Tinjauan Ketenagakerjaan Era Jokowi-JK 
News - Raditya Hanung Prakoswa , CNBC Indonesia 20 February 2018 21:02 
SHARE 
2. Potensi Sektor Digital Sebagai Penyelamat Ketenagakerjaan 
2 dari 2 Halaman 
 Foto: CNBC Indonesia/Muhammad Sabki 


Potensi Sektor Digital Sebagai Penyelamat Ketenagakerjaan 

Tinjauan Sektoral dan Peran Sektor OnlineBerdasarkan sektor, INDEF 
menggarisbawahi Sektor Pertanian dan Pertambangan mengalami kondisi terpuruk 
pada masa 3 tahun awal periode kepemimpinan Jokowi-JK dalam hal penciptaan 
kerja sektoral. RPK kedua sektor tercatat negatif untuk medio 2015-2017. Hal 
tersebut sejalan dengan terjun bebasnya harga komoditas sejak tahun dalam 5 
tahun terakhir. Foto: CNBC Indonesia 
Berdasarkan catatan Tim Riset CNBC, sejumlah harga komoditas tambang unggulan 
Indonesia seperti batu bara dan minyak bumi memang mengalami penurunan yang 
cukup signifikan dalam 5 tahun terakhir. Sebagai contoh, pada tahun 2011 harga 
rata-rata batu bara global 

[GELORA45] GBK Rusak: Sandiaga Uno Salahkan Baut, Kalau, Dirut Persija...

['Karma, I Nengah [PT. BI-POS]' ineng...@chevron.com [GELORA45]]

Kalau mau punya kesebelasan yang baik dan disegani oleh negara lain, seluruh 
seporter di Indonesia mesti harus bercermin pada  pertandingan bola di Gianyar 
bali baru-baru ini.
Sedikipun tak ada sarana yang rusak maupun kerusuhan.
Yang main kan kesebelasannya saja, sedangkan para seporternya cuma sorak-sorak 
saja
Kayaknya ada yang salah dalam n… ini

From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com]
Sent: Monday, February 19, 2018 10:54 PM
To: GELORA45@yahoogroups.com; nasional-l...@yahoogroups.com; 
temu_er...@yahoogroups.com; Persaudaraan 
; Sahala Silalahi 

Subject: [**EXTERNAL**] [GELORA45] GBK Rusak: Sandiaga Uno Salahkan Baut, 
Kalau, Dirut Persija...





https://metro.tempo.co/read/1062062/gbk-rusak-sandiaga-uno-salahkan-baut-kalau-dirut-persija?

PilihanUtama=PilihanUtama_Click_3

GBK Rusak: Sandiaga Uno Salahkan Baut, Kalau
Dirut Persija...
Reporter:
Alfan Hilmi
Editor:
Jobpie Sugiharto
Senin, 19 Februari 2018 11:39 WIB
0 komentar 

710012
•
•
•
•
[GBK Rusak: Sandiaga Uno Salahkan Baut, Kalau Dirut
Persija...]

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, saat meninjau 
kerusakan pasca final Piala Presiden di Gelora Bung Karno, Jakarta, 19 Februari 
2018. Kemenangan Persija Jakarta di final Piala Presiden ternodai oleh 
pengrusakkan fasilitas SUGBK oleh suporternya. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berkomentar 
soal kerusakan fasilitas di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), kini giliran 
Direktur Utama PT Persija Jakarta Gede Widiade buka suara.

Gede menyesalkan insiden pengrusakan fasilitas GBK yang melibatkan The Jakmania 
pada saat laga Final Piala Presiden 2018 pada Sabtu malam, 17 Februari 2018. 
Dia menyatakan, kejadian pengrusakan adalah tanggung jawab dia sebagai pemimpin 
klub berjuluk Macan Kemayoran itu.

"Semuanya tanggung jawab saya," kata Gede di Senayan, Jakarta Selatan, pada 
Ahad, 19 Februari 2018. "Dan tidak ada yang bersalah selain saya."

Lihat: Anies Baswedan: Proyek Stadion Persija Belum Tentu Tahun Ini 


Gede pun meminta maaf kepada Pengurus GBK, Panitia Piala Presiden 2018, dan 
masyarakat Jakarta atas rusaknya beberapa fasilitas di Stadion GBK, Senayan. Ia 
berjanji mengedukasi pengurus The Jakmania, kumpulan suporter pecinta Persija, 
agar insiden pengrusakan tidak terulang kembali.

Tanggapan Gede kontras dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang 
justru menyalahkan baut kursi dalam vandalisme pengrusakan GBK. Dia menyebut 
sebelum laga final itu, kursi GBK memang rusak karena bautnya kendor.

Baca: Kursi GBK Rusak, Sandiaga Uno: Karena Bautnya Memang Kendor 


Empat pintu Stadion Utama GBK rusak didobrak suporter pada saat laga Final 
Piala Presiden 2018 Persija vs Bali United FC pada Sabtu malam, 17 Februari 
2018. Empat pintu yang rusak adalah pintu nomor 5B, 7B, 9 dan 10. Menurut 
pantauan Tempo, empat pintu yang rusak itu adalah pintu keluar penonton dari 
dalam stadion. Pintu itu terbuat dari besi, dengan konstruksi jeruji. Padahal, 
pintu tersebut baru saja direnovasi untuk persiapan Asian Games 2018.

Pengurus GBK menyatakan rugi puluhan juta rupiah akibat itu. "Menurut PT Adhi 
Karya kerugian kerusakan Stadion Utama Gelora Bung Karno puluhan juta," kata 
Humas Pusat Pengelolaan Kompleks GBK Dyah Kumala Sari pada saat dihubungi Tempo 
pada Ahad, 18 Februari 2018.

Berbeda dengan Sandiaga Uno, Gede juga mengimbau kepada suporter Persija untuk 
menjaga dan memelihara Stadion GBK. "Persija tidak punya aset, tidak punya 
lapangan. Hanya satu-satunya ini sebelum ada dukungan dari Gubernur DKI," 
ucapnya.

Fw: [GELORA45] Katgama beri penghargaan Menteri Basuki dan Susi

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

From: 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45] 
Sent: Wednesday, February 21, 2018 2:45 AM
  



https://www.antaranews.com/berita/687189/katgama-beri-penghargaan-menteri-basuki-dan-susi


Katgama beri penghargaan 

Menteri Basuki dan Susi
Selasa, 20 Februari 2018 17:30 WIB 

Yogyakarta (ANTARA News) - Keluarga Alumni Fakultas Teknik Universitas Gadjah 
Mada memberikan penghargaan "Herman Johannes Award" kepada Menteri Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Kelautan dan Perikanan 
Susi Pudjiastuti di Balai Senat UGM, Selasa.

Dalam acara memperingati Hari Pendidikan Tinggi Teknik ke-72 itu, Menteri 
Basuki menerima penghargaan untuk bidang infrastruktur, sementara Menteri Susi 
menerima penghargaan dalam bidang kelautan.

"Saya pikir ini penghargaan juga untuk Pak Jokowi yang telah menghadapi beragam 
kontroversi dari masyarakat karena memilih menteri yang sekolah resminya sampai 
kelas 2 SMA saja," kata Menteri Susi disambut tepuk tangan dan tawa undangan 
yang hadir dalam acara itu.

Susi mangatakan Penghargaan "Herman Johannes Award" merupakan penghargaan kali 
kedua yang ia terima dari perguruan tinggi, setelah ITB. Susi juga telah 
menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Institut Teknologi Sepuluh November 
(ITS).

Baginya, penghargaan itu menandakan bahwa Indonesia sangat mengapresiasi setiap 
anak bangsa yang sungguh-sungguh dalam berkarya.

Sementara itu, Menteri Basuki Hadumuljono menganggap penghargaan itu sebagai 
pengingat akan kepercayaan dan harapan almamaternya agar dia dapat menjalankan 
tanggung jawab dengan sungguh-sungguh.

"Dalam bekerja ada dua hal yang selalu saya ingat. Pertama adalah almamater, 
dan yang kedua keluarga. Maka, ini akan menjadi pengingat bagi saya untuk 
menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada saya dengan lebih baik lagi 
untuk menjunjung tinggi kemuliaan almamater saya," kata alumnus Fakultas Teknik 
UGM ini.

Ketua Keluarga Alumni Teknik Gadjah Mada (Katgama) Agus Prijatno mengatakan 
penghargaan itu sebagai bentuk apresiasi kepada tokoh-tokoh nasional yang 
berperan dalam pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia.

"Semoga penghargaan ini mampu menginspirasi generasi `zaman now` untuk 
memberikan yang terbaik pada bangsanya," kata Agus.

Menurut dia, penghargaan itu mengambil nama Herman Johannes karena merupakan 
pahlawan nasional yang sekaligus rektor kedua UGM.

"Penghargaan ini diprakarsai oleh Bapak Airlangga Hartanto atas karya dan 
sumbangsih serta pengabdian yang tak kenal lelah yang disumbangkan bagi tanah 
air," kata dia.

Selain untuk Menteri Susi dan Basuki, penghargaan juga diberikan kepada Prof. 
Ir. Hardjoso Prodjopangarso (alm) untuk Bidang Teknologi Pengairan, Prof.. Dr. 
Soebroto, M.A. untuk bidang energi, serta Dr. Ir. Hartarto Sastrosoenarto (alm) 
untuk Bidang Industri. 
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2018

[GELORA45]

[Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]]

PENGHADANGAN AKSI ALIANSI MAHASISWA SE-KOTA MAKASSAR 
ADALAH WUJUD NYATA TINDAKAN YANG ANTI DEMOKRASI.
Jum’at, 16 Februari 2018. Aliansi Mahasiswa Se-Kota Makassar melakukan aksi 
besar dikampus UNHAS (Universitas Hasanuddin) dengan mengangkat isu “KAMI 
MENGINGINKAN PENDIDIKAN YANG BERPIHAK DAN BERDAULAT. PECAT MENRISTEK DIKTI”. 
Aksi tersebut merupakan respon terhadap sikap Jokowi yang tidak mengindahkan 
keinginan mahasiswa sekota Makassar untuk bertemu dengan Beliau dan 
menteri-menterinya terutama Muh. Nasir selaku Menteri Riset, Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti).Awalnya Aliansi Mahasiswa Se-Kota Makassar 
yang didalamnya tergabung UNHAS Bersatu, FMN Makassar, BEM UNM, Dema UINAM, 
UNIFA, PNUP, Fosis UMI, FMK Makassar, Unismuh Makassar dan SRIKANDI meminta 
untuk bertemu dengan Jokowi karena ingin menyampaikan kekecewaan mereka sebab 
tidak dilibatkannya Mahasiswa pada Forum Rektor Indonesia (FRI) yang 
diselenggarakan di UNHAS. Padahal pada forum tersebut dipastikan akan membahas 
terkait bagaimana kampus kedepannya dapat menjadi ruang akademik yang berdaya 
saing serta bagaimana keadaan di setiap kampus. Justru seharusnya mahasiswa 
juga dilibatkan dalam forum tersebut, karena sebagai civitas akademik yang 
paling banyak dalam tingkat Pendidikan Tinggi penting untuk mendengar bagaimana 
penilaian mahasiswa dalam penyelenggaraan pendidikan ditiap kampus. Karena 
mahasiswalah yang merasakan dampaknya langsung.Aksi tersebut dimulai pada pukul 
10.00 wita didepan kampus UNHAS dengan ratusan massa aksi. Meskipun massa aksi 
basar akaibat guyuran hujan, tidak membuat semangat massa aksi kendur untuk 
menyampaikan tuntutannya.Pukul 11.00 wita, massa aksi bergeser hendak menuju 
kedalam kampus UNHAS. Namun baru tiba didepan pagar utama pintu 1 UNHAS, pintu 
tersebut langsung ditutup rapat oleh pihak keamanan kampus. Akhirnya massa aksi 
tertahan didepan pintu utama. Disana mereka tidak berhenti menyuarakan aspirasi 
mereka dan meminta kepada pihak kemanan untuk membukakan pintu supaya massa 
aksi bisa masuk. Tetapi lagi-lagi keinganan massa aksi tidak 
diindahkan.Beberapa menit berselang, terlihat WR 3 UNHAS Dr. Ir. Abdul Rasyid 
Jalil datang menemui massa aksi. Dengan penuh amarah, beliau meminta massa aksi 
untuk jangan memasuki kampus UNHAS 1 langkah pun. “jangan masuk kedalam kampus 
kami, karena kampus kami sudah dibangun dengan baik. Jangan sekali-kali kalian 
mencoba mencoreng nama baik kampus kami. Terutama bagi mahasiswa diluar UNHAS. 
Kalau mau demo, demo dikampus kalian masing-masing saja.” Ujarnya. Terlihat 
pula beliau mengarahkan pihak keamanan untuk menjaga ketat massa aksi dan 
mengumpulkan semua pihak keamanan kampus untuk menghadang massa aksi. Namun 
massa aksi tidak mundur dan tetap meminta untuk dibiarkan masuk dan 
dipertemukan dengan Menristek Dikti.Hingga pada saat jam sudah menunjukkan 
waktu shalat Jum’at, massa aksi tetap tidak diperbolehkan untuk masuk. Bahkan 
hanya untuk sekedar melakukan shalat Jum’at berjamaah dimasjid yang berada 
dilingkungan UNHAS pun mereka tidak diizinkan. Bukan hanya massa aksi, pihak 
keamanan juga diperintahkan untuk tidak mengikuti shalat Jum’at dan tetap 
menjaga massa aksi. Hal tersebut mengakibatkan massa aksi kebingungan mencari 
tempat untuk menjalankan shalat Jum’at wajib. Karena, masjid yang luas hanyalah 
di dalam kampus, sedangkan yang berada di luar kampus jaraknya terbilang cukup 
jauh dan ukurannya kecil sehingga tidak bisa menampung jamaah yang ingin 
menjalankan kewajiban tersebut.Tindakan tersebut merupakan tindakan kampus yang 
anti kritik dan anti terhadap demokrasi. Dan hal demikian adalah hal yang kerap 
kali ditemui dikampus manapun. Dibawah pemerintahan rezim fasis Jokowi, kampus 
dipaksa untuk menekan gerakan-gerakan mahasiswa yang mulai membesar. Seperti 
halnya isu radikalisme yang terlahir dari Forum Rektor Indonesia sebelumnya di 
Bali yang digunakan sebagai instrument untuk mematikan gerakan 
mahasiswa.Tercatat berbagai tindakan fasis kampus diberbagai daerah belakangan 
ini sangat sering terjadi. Intervensi nilai, larangan aksi, pembekuan lembaga, 
SK Skorsing, Drop OUT, bahkan kriminalisasi terhadap mahasiswa pun akan 
dilakukan oleh kampus. Di Makassar sendiri, Droup Out terhadap mahasiswa UIM 
lantaran hanya mempertanyakan masa jabatan rektornya yang sudah 3 priode adalah 
salah satu tindakan pembungkaman yang terjadi.bukan hanya itu, DO 1 mahasiswa 
UKI Pauluas Makassar lantaran memberi hukuman memakan cabe 1 buah pada adik 
tingkatnya, DO 8 Mahasiswa UPRI Makassar karena meminta perjelasan managemen 
kampus yang dinilai timpang, DO 20 Mahasiswa UKI Toraja karena melakukan 
pengaderan diluar kampus, Skorsing 1 mahasiswa UIN Alauddin Makassar karena 
melakukan bakti social meskipun tidak mendapatkan izin dari pihak kampus, 
Skorsing 2 mahasiswa UNHAS karena menempel pamphlet dengan tulisan “KAMPUS RASA 
PABRIK”, Pembekuan dan ancaman pemboikotan kegiatan lembaga pers UNM oleh pihak 
kampus, SK 

[GELORA45] DPR MAKIN JAUH DARI RAKYAT

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*Apakah DPR perlu dekat atau melekat pada rakyat? Tentu saja tidak perlu,
sebab nanti diketahui anggota-anggotanya bermain kongkalikong gelap terang!*

http://www.sinarharapan.co/news/read/1802138882/dpr-makin-jauh-dari-rakyat


DPR MAKIN JAUH DARI RAKYAT

*HARI-HATI PARA PENGKRITIK. KINI DPR BISA MENEMPUH LANGKAH HUKUM*

13 Februari 2018 07:36 BC 
Editorial  dibaca: 2362

inShar

blogastydwi.blogspot.com /

Ilustrasi

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kini berubah menjadi institusi yang berbeda,
lebih powerful. Sebetulnya bagus-bagus saja kalau hal itu berkaitan dengan
kewenangannya mengontrol pemerintah. Lain halnya bila hanya mempertebal
benteng ”para anggota yang terhormat” yang tidaklah ada artinya bagi
kepentingan rakyat.

Penambahan kewenangan DPR disahkan dalam sidang paripurna yang mengesahkan
revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
menjadi Undang Undang (UU). Sesuai UU baru yang disahkan Senin (12/2) DPR
kini bisa meminta bantuan Polri untuk memaksa pihak tertentu menghadiri
panggilan DPR. Hak imunitas anggota DPR juga lebih dipertegas. Selain itu
DPR bisa memidanakan para pengkritik, baik perorangan maupun lembaga, yang
dinilai merendahkan martabat dan kehormatan anggota maupun lembaga.

Pasal 73 UU MD3 butir (3) berbunyi: *“Dalam hal setiap orang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali
berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan
panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.”*

Pasal 122 huruf k bahkan memberikan kewenangan kepada Mahkamah Kehormatan
Dewan (MKD) DPR untuk mengambil langkah hukum bagi para pengkritik. Pasal
tersebut berbunyi, *“k. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain
terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang
merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR;”*

Pasal lain mengatur mekanisme pemanggilan anggota DPR oleh penegak hukum.
Pemanggilan anggota DPR oleh penegak hukum harus mendapat izin tertulis
dari Presiden RI setelah sebelumnya mendapat pertimbangan dari MKD DPR.
Aturan ini tak berlaku anda anggota DPR tertangkap tangan atau terjerat
tindak pidana khusus.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus,
menyatakan pasal-pasal tersebut bisa merusak tatanan kenegaraan. DPR akan
lebih garang terhadap pengkritik dan kebal terhadap kasus yang menjerat
anggotanya. Malah, katanya, mereka rentan mengkriminalkan masyarakat yang
mengkritik DPR. "Jika mereka dikasih keistimewaan, maka serentak negara
akan hancur karena itu artinya memberikan peluang pada penguasa atau elite
untuk bertindak melawan hukum sesuka mereka dengan kekuasaan yang ada pada
mereka," ucap Lucius seperti dikutip media.

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal
Fariz juga berpendapat senada. Pasal-pasal ini hanya membuat DPR antikritik
dan kian tak tersentuh hukum.

UU hasil revisi tersebut tak pelak hanya memperlihatkan cara berpikir para
anggota DPR yang lebih mementingkan diri sendiri ketimbangkan penguatan
kualitas demokrasi. Fakta memperlihatkan betapa rendah produktifitas
mereka, bahkan yang berkaitan dengan tugas legislasi. Tahun lalu hanya
sebagian kecil target penyelesaian 49 RUU dalam Program Legislasi Nasional
(Prolegnas) Prioritas 2017 yang bisa diselesaikan menjadi UU.

Dari aspek moralitas, rakyat mencatat banyaknya anggota DPR/DPRD yang
terlibat kasus korupsi dan masalah lainnya. Pantas saja bila hasil
penelitian sejumlah lembaga riset menempatkan DPR dalam tingkat rendah dari
aspek kepercayaan rakyat.

Hasil penelitian Transparency International (TI) melalui survei opini
publik bertajuk "Global Corruption Barometer" (GCB) beberapa waktu lalu
menghasilkan penilaian, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga
yang dipersepsi oleh publik paling korup.  Hal ini disebabkan oleh berbagai
faktor, antara lain banyaknya kasus kasus korupsi yang melibatkan anggota
legislatif. Faktor lainnya adalah kinerja lembaga legislatif yang tidak
maksimal.

Kini pertanyaan kita, apakah nantinya DPR akan memperkarakan
lembaga-lembaga survey dan membawanya ke ranah hukum? Apakah DPR akan
memperkarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memanggil paksa
anggota DPR karena mangkir sebagai saksi perkara korupsi? Apakah DPR akan
mempidanakan mahasiswa yang melakukan demonstrasi mengkritik lembaga
perwakilan itu?

Sebagai rakyat kita sedih dan sangat prihatin melihat para wakil rakyat
makin jauh dari aspirasi pemilihnya. Ini sebuah langkah mundur dalam sistem
demokrasi yang tidak bisa dibiarkan.

Maka setiap langkah untuk mengkritisi UU baru, bahkan menggugatnya ke
Mahkamah Konstitusi (MK), merupakan cara yang perlu didukung. Kita tidak
ingin kualitas demokrasi kita makin menurun ketika parlemen ikut-ikutan
menjadi lembaga anti kritik dan mengingkari jatidirinya sebagai penyalur
aspirasi rakyat.

[GELORA45] Re: tangkap mereka semua

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

Bukankah sebuah UU itu melalui persetujuan/pembahasan pemerintah dan DPR?Kenapa 
kok tolaknya sekarang setelah lolos, bukannya sebelumnya? 



---In GELORA45@yahoogroups.com,  wrote :

HEBOH!!! Jokowi Tolak UU MD3 & Perintah KPK Tangkap Semua Anggota DPR yg Berani 
KORUPSI


| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
HEBOH!!! Jokowi Tolak UU MD3 & Perintah KPK Tangkap Semua Anggota DPR yg...

HEBOH!!! Jokowi Tolak UU MD3 & Perintah KPK Tangkap Semua Anggota DPR yg Berani 
KORUPSI Thanks for Subcribes and...
 |

 |

 |

[GELORA45] Philippines halts sending workers to Kuwait over deaths, abuse

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

https://crusaderjournal.com/2018/01/19/philippines-halts-sending-workers-to-kuwait-over-deaths-abuse/
Philippines halts sending workers to Kuwait over deaths, abuse

By Reuters  on January
19, 2018

• ( Leave a comment

)

[image: Philippines' President Rodrigo Duterte Rodrigo Duterte gestures
during a news conference on the sidelines of the Association of South East
Asian Nations (ASEAN) summit in Pasay, metro Manila]

FILE PHOTO: Philippines’ President Rodrigo Duterte Rodrigo Duterte gestures
during a news conference on the sidelines of the Association of South East
Asian Nations (ASEAN) summit in Pasay, metro Manila, Philippines, November
14, 2017. REUTERS/Dondi Tawatao

By Karen Lema

MANILA (Reuters) – The Philippines suspended sending workers to Kuwait on
Friday, a day after President Rodrigo Duterte said abuse by employers there
had driven several domestic helpers to suicide.

Kuwait expressed surprise at the move and said it was in touch with Manila
to try to resolve the issue.

Philippine Labour Secretary Silvestre Belo told Reuters no more Overseas
Filipino Workers would be sent to Kuwait “pending investigation of the
causes of deaths of about six or seven of our OFWs”. He did not refer to
specific cases or say when the deaths took place.

There are more than 250,000 Filipinos in Kuwait, the Philippine foreign
ministry estimates, most working as domestic helpers. There are also large
numbers in the United Arab Emirates, Saudi Arabia and Qatar.

Duterte, who is hugely popular among the Filipino diaspora, said on
Thursday the Philippines had “lost four women” in Kuwait, referring to
domestic helpers he said had been abused and committed suicide.

He said he was aware of many cases of sexual abuse against Filipino women
and wanted to raise it with Kuwait and “state the truth and just tell them
that it’s not acceptable anymore”.

Kuwait’s Deputy Foreign Minister Khaled al-Jarallah expressed “surprise and
sorrow” over Duterte’s remarks, saying that legal proceedings had been
taken in the cases of the four domestic workers mentioned by the president.

“We have begun immediate contacts with Filipino authorities to examine the
extent of this statement and to try to refute the erroneous information
that came in it,” state news agency KUNA quoted Jarallah as saying.

Jarallah said there were more than 170,000 Filipino workers in Kuwait, all
protected by laws that shield them from abuse.

More than 2.3 million Filipinos are documented as working abroad.
Collectively they remit more than $2 billion of their income back to the
Philippines every month, money that fuels robust consumer spending in one
of the world’s fastest-growing economies.

(Additional reporting by Manuel Mogato and Neil Jerome Morales; Writing by
Martin Petty and Enrico dela Cruz; Editing by Nick Macfie)

Fw: #sastra-pembebasan# Fw: [GELORA45] Sulardi: DPR yang Merendahkan Kehormatannya Sendiri

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: 'Chan CT' sa...@netvigator.com 
[sastra-pembebasan] Kepada: GELORA_In 
Terkirim: Selasa, 20 Februari 2018 01.40.22 
GMT+1Judul: #sastra-pembebasan# Fw: [GELORA45] Sulardi: DPR yang Merendahkan 
Kehormatannya Sendiri
     

  From: 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45] Sent: Monday, February 
19, 2018 10:58 PM  


 

https://hukum.tempo.co/read/1062328/sulardi-dpr-yang-merendahkan-kehormatannya-sendiri

 

Sulardi: 

DPR yang Merendahkan Kehormatannya Sendiri 
Reporter: 
Tempo.co
Editor: 
Lestantya R. Baskoro
Senin, 19 Februari 2018 21:03 WIB   
Ketua DPR Bambang Soesatyo (ketiga kiri) bersama Kapolri Jenderal Tito 
Karnavian (kedua kiri), Ketua MPR Zulkifli Hasan (kiri) dan Ketua DPD Oesman 
Sapta Odang (kanan) menunjukan Nota Kesepahaman (MoU) DPR dan Polri usai 
ditandatangani di Komplek Parlemen, Jakarta, 14 Februari 2018. Nota Kesepahaman 
tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan pengamanan di Lingkungan DPR RI. 
TEMPO/Fakhri Hermansyah
 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berlogika bahwa mereka dipilih oleh rakyat dalam 
kurun waktu sekali dalam lima tahun melalui mekanisme pemilihan umum. Logika 
berikutnya, anggota DPR mendapatkan mandat secara langsung dari rakyat, maka 
kedudukan mereka sangat terhormat. Karena sangat terhormat, mereka perlu 
dilindungi.

Perlindungan terhadap DPR sebagai institusi dan para anggotanya itu tertuang 
dalam revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (UU MD3), yakni Pasal 122 (k). Pasal itu menyatakan bahwa 
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dapat mengambil langkah hukum terhadap orang 
atau kelompok, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan Dewan. Pasal itu 
menunjukkan bahwa DPR telah bermetamorfosis, tidak hanya mempunyai kewenangan 
sebagai lembaga legislatif, tapi juga menjadi lembaga penegak hukum, yang 
merupakan ranah kompetensi kepolisian, jaksa, dan hakim.

Padahal, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur soal penghinaan 
terhadap pemerintah. Pasal 207 dalam undang-undang itu menyatakan bahwa siapa 
pun yang menghina kekuasaan atau suatu majelis umum dapat dihukum 
selama-lamanya 1,5 tahun kurungan.

Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 013-022/PUU-I/2006 
menyatakan bahwa penghinaan terhadap pemerintah, termasuk DPR, hanya dapat 
diterapkan berdasarkan pengaduan dari penguasa. Demikian juga penghinaan 
terhadap pegawainya menjadi delik aduan berdasarkan Putusan MK Nomor 
31/PUU-XIII/2015. Sulit dimengerti bila revisi UU MD3 ini dimaknai sebagai 
ketentuan spesialis atas peraturan generalis yang termuat dalam KUHP. Inilah 
yang disebut oleh beberapa kalangan sebagai kekacauan dalam ketatanegaraan kita.

Di samping itu, begitu terhormatnya anggota DPR ini, sampai-sampai polisi tidak 
bisa sembarangan memeriksa anggotanya. Menurut UU MD3 baru itu, pemeriksaan 
baru dapat dilakukan setelah dipertimbangkan oleh MKD dan mendapat izin 
presiden.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "merendahkan" bersinonim dengan 
"menghina". Masalahnya, apabila kata "merendahkan" itu diperluas, artinya bisa 
bermacam macam. Sebab, menghina itu juga berarti memburukkan nama baik orang 
dan menyinggung perasaan orang, seperti memaki-maki.

Baca: Bambang Soesatyo Akan Buat Lomba Kritik DPR

Padahal, institusi DPR dan anggota DPR sering mendapat sorotan khalayak karena 
apa yang mereka lakukan itu bukan hanya untuk kepentingan dirinya, tapi juga 
untuk kepentingan yang diwakilinya, yakni rakyat. Bila kinerja anggota DPR 
tidak mencerminkan aspirasi rakyat, tentu saja hal itu akan mendapatkan 
tanggapan dari berbagai kalangan. Tanggapan rakyat itu beraneka macam isinya, 
seperti kekecewaan kepada para wakilnya yang tidak bekerja secara optimal. 
Ekspresi kekecewaan itu bisa diwujudkan dengan demonstrasi, menduduki gedung 
DPR, menulis di media massa, menyeminarkan, membuat petisi, melakukan 
konferensi pers, dan sebagainya. Jangan-jangan ekspresi rakyat semacam inilah 
yang dimaknai sebagai "merendahkan kehormatan", sebagaimana tertuang dalam 
Pasal 122 UU MD3.

Baca: Aliansi Nasional Tetap Minta Pembahasan RKUHP Ditunda

Akan terjadi keanehan yang luar biasa bila anggota MKD melaporkan rakyat ke 
polisi karena dianggap merendahkan kehormatan anggota DPR atau DPR hanya karena 
telah mengekspresikan kekecewaan atas kinerja mereka. Terjadilah kriminalisasi 
oleh DPR terhadap rakyatnya. Ironis, bukan?

Sesungguhnya, anggota DPR pasti mendapat kehormatan yang sangat tinggi bila 
mereka bekerja sesuai dengan apa yang dimaui rakyatnya. Misalnya, menyusun 
undang-undang yang berpihak kepada rakyat yang telah memilih mereka. Pastikan 
produk undang-undang itu telah menghormati, mengayomi, memenuhi kebutuhan, dan 
berkeadilan bagi rakyatnya.

Demikian halnya dalam menjalankan kewenangan yang lain. Kewenangan itu di 

[GELORA45] Kongres Pendirian Pembaru

[Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]]

Banyak kegiatan menarik di Kongres PEMBARU dan kongres Pemuda untuk Kedaulatan 
Pangan Internasional (Youth for Food Sovereignty) .

Silahkan simak:
1. Cerita pengalaman: Dalam kegiatan ini, kawan-kawan akan saling berbagi 
pengalaman saat melakukan pengorganisasian, praktek agroekologi, dan bahkan 
bebagi cerita tentang perang dan militerisme.
2. Sharing Skill: Semakin sempitnya lahan untuk bertani/menanam akibat monopoli 
tanah dan ekspansi industri perumahan, maka penting untuk belajar tentang 
pengelolaan pekarangan rumah. Dan tentunya menanam tanaman organik yang jauh 
lebih sehat dibanding tanaman yang penuh dengan bahan kimia. Kegiatan sharing 
skill ini bukan hanya tentang pengelolaan pekarangan untuk tanaman organik 
tapi, ada juga sharing pengelolaan media sosial dan bagaimana mengelola blog. 
3. Culture: akan ada panggung budaya, pameran produk pertanian, ada juga photo 
dan video. Dan masih banyak lagi kegiatan menarik lainnya di kongres nanti.

Sampai jumpa di kongres pendirian Organisasi massa pemuda PEMBARU Indonesia, 
dan kongres Pemuda untuk Kedaulatan Pangan Internasional-Youth for Food 
Sovereignty di bulan Maret nanti.

Re: [GELORA45] Menteri Rini Pastikan Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Molor

['Lusi D.' lus...@rantar.de [GELORA45]]

Yah cepat-cepat selagi penguasa Indonesia masih dungu, timbunan
sertifikat lewat bank-bank investasi harus dijadikan infrastruktur di
Indonesia sebelum angka fiktif dolarnya menjadi kertas gombal.
 




Am Mon, 19 Feb 2018 17:19:13 +0800 schrieb "'Chan CT'
sa...@netvigator.com [GELORA45]" :

> Menteri Rini Pastikan Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung
> MolorKompas.com - 19/02/2018, 16:02 WIB Dubes China untuk Indonesia,
> Xie Feng (kiri) bersama Menteri BUMN, Rini Soemarno (dua kiri)
> melihat miniatur atau contoh kereta cepat milik China saat pembukaan
> pameran Kereta Cepat dari Tiongkok (China) di Senayan City (Sency),
> Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2015). Pemerintah Indonesia merencanakan
> pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dan Pemerintah Tiongkok
> merupakan salah satu pihak yang menawarkan kerja sama dalam
> pembangunan kereta cepat tersebut. TRIBUNNEWS/JEPRIMA(JEPRIMA)
> KOMPAS.com - Pembangunan kereta cepat Jakarta - Bandung masih
> terkendala pembebasan lahan. Dengan demikian, target penyelesaian
> pembangunannya juga molor dari 2019 ke 2020.
> 
> Hal itu dikatakan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini
> Soemarno di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (19/2/2018).
> 
> Rini menjelaskan progres pembebasan lahan kereta cepat ini baru 54
> persen dengan rincian 55 kilometer (km) sudah diserahkan kepada pihak
> kontraktor.
> 
> Sementara, 22 km sudah persiapan tahap pembangunan, dan 33 km
> persiapan land clearing.
> 
> Baca juga : Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dikebut, Konstruksi
> Dimulai Mei
> 
> "Kalau pembangunan sih molor. Karena pebebasan lahannya juga lambat.
> Karena kita baru dapat penlok (penetapan lokasi) pada 31 Oktober
> 2017, dan sampai sekarang ini kan masih banyak pebebasan lahan yang
> harus diminta persetujuan dari kementerian Kehutanan," kata Rini.
> 
> Ia menambahkan, penyelesaian pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung
> baru bisa dilakukan 32 bulan terhitung pada Februari ini atau selesai
> pada Oktober 2020.
> 
> "Kami masih sangat berharap. Kan sekarang hitungannya 32 bulan. 32
> bulan dari pembangunan kan sekarang sudah mulai land clearing di
> Halim," lanjut Rini.
> 
> Baca juga : HSBC Sebut Akan Terlibat dalam Proyek Kereta Cepat
> Jakarta-Bandung
> 
> 
> 
> Dana Pinjaman
> 
> Rini juga menargetkan dana pinjaman proyek kereta cepat
> Jakarta-Bandung (JKT-BDG) ini ditargetkan keluar pada Maret 2018 ini.
> 
> Dia bilang, pada Maret itu pula dana itu sudah bisa disalurkan, "Pada
> dasarnya sekarang sudah jalan, karena kita sudah masukkan modal. Dari
> kita juga, dari sana juga," ucap dia.
> 
> Menurutnya, di tahap pertama, kemungkinan yang akan disalurkan oleh
> China Development Bank (CDB) sebesar 500 juta dollar AS atau Rp 6,75
> triliun dari total pinjaman sebesar 5,9 miliar dollar AS atau sekitar
> Rp 78,6 triliun.
> 
> Baca juga : Kemenhub Desak China Segera Realisasikan Kereta Cepat
> Jakarta-Bandung
> 
> Penyaluran pinjaman melalui PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC),
> yang merupakan konsorsium BUMN Indonesia dan Konsorsium China
> Railways dengan skema business to business. (Ghina Ghaliya Quddus)
> 
> Berita ini sudah tayang di Kontan.co.id dengan judul "Pembangunan
> kereta cepat Jakarta-Bandung dipastikan molor dari target" pada Senin
> (19/2/2018).
> 
> 

[GELORA45] Koalisi Tani Asia (Asian Peasant Coalition) mengecam keras penindasan dan perampasan tanah

[Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]]

Para pendukung sosial imperialis Tiongkok terus menjajakan "pemikiran Xi 
Jingping" dan ada yang "berdoa" supaya Tkk terus menikmati kemajuan pesat (yang 
sebenarnya adalah maju untuk mengembangkan dominasi dan hegemoni imperialnya 
dibidang ekonomi dan militer di dunia). Sudah kita saksikan koloni Tkk di Laos 
yang akan berlangsung selama 99 tahun, penguasaan pelabuhan di Srilangka, juga 
selama 99 tahun, basis militer di Djibouti, 7 basis militer di Laut Tiongkok 
Selatan, basis militer di Argentina, rencana membangun basis di Afganistan dan 
di Pakistan (Tkk membantah, kita lihat saja kenyataannya nanti), di Timor 
Leste. Bahwa dalam proyek-proyek penanaman modalnya, Tiongkok tidak 
ragu-ragu merampas tanah, sudah menjadi pengetahuan umum (contohnya waduk 
Jatigede di Sumedang). Hanya kaum remo yang tidak pernah mau mengakuinya 
(paling-paling membisu tidak berkomentar).  Sekarang baca yang terjadi di 
Kamboja. Tidak saja perampasan tanah rakyat suku bangsa Kuy, tapi juga sudah 
membentuk centeng-centengnya untuk melindungi kepentingan 
ekonominya-Koalisi Tani 
Asia (Asian Peasant Coalition) mengecam keras penindasan dan perampasan tanah 
yang terus meningkat yang dilakukan Korporasi Tiongkok, Hengfu Group Sugar 
Industry Co., Ltd terhadap rakyat indigenous Kuy di Preah Vihear, Kamboja.Heng 
Fu berbasis di Guandong, Tiongkok; produk utamanya adalah berbagai macam. Pada 
tahun 2011, Pemerintah Kerajaan Kamboja memberi Hengfu Konsesi Lahan Ekonomi 
(ELC) lebih dari 42.000 hektar di Preah Vihear. Konsesi Lahan Tanah adalah 
bagian dari upaya Kamboja untuk mengubah lanskap petani skala kecil menjadi 
agroindustri.Kelompok advokasi lokal, Ponlok Khmer di Preah Vihear, 
memperkirakan  konsesi lahan ekonomi yang diberikan kepada Heng Fu telah 
mengorbankan lebih dari 20.000 orang di distrik pertanian Chhaeb, Chey Sen, dan 
Tbeng Meanchey.
"Pemerintah Kamboja berjanji bahwa konsesi lahan ekonomi ini akan mendatangkan 
perkembangan/pembangunan. Namun dalam kenyataannya, itu justru menghancurkan 
mata pencaharian dan budaya masyarakat adat Kuy dan merusak keanekaragaman 
hayati dan ekosistem alami. Perkembangan yang mereka bicarakan sebenarnya 
ditujukan untuk memberi keuntungan kepada Heng Fu, "kata P. Chennaiah, ketua 
Koalisi Petani Asia (APC).
Tiongkok menguasai sekitar seperlima dari Konsesi Lahan Ekonomi - yang 
menyewakan tanah kepada perusahaan swasta dan individu yang terlibat dalam 
pertanian dan industri berbasis pertanian di Kamboja. Perusahaan-perusahaan 
Tiongkok menggunakan Konsesi Lahan Ekonomi  untuk perkebunan gula, karet dan 
kelapa sawit yang mencakup sekitar 400.000 hektar dari  2,61 juta hektar yang 
tercatat sebagai Konsesi Lahan Ekonomi  Kamboja.
"Kami menentang apa yang dinamakan "penjaga etnis lokal" yang didirikan oleh 
Heng Fu baru-baru ini  di komunitas itu yang bertujuan sebenarnya  untuk 
melecehkan orang-orang Kuy.  Warga desa dilarang berkumpul.. Masuknya orang 
luar juga dibatasi, "kata Zenaida Soriano, wakil ketua APC dan ketua nasional 
AMIHAN (Federasi Petani Wanita ) yang berbasis di Filipina.
News Releases Uncategorized   February 5, 2018  Content ManagerAPC condemns 
Heng Fu’s land grabbing in CambodiaExpresses firm support to indigenous Kuy 
people’s struggle for land The Asian Peasant Coalition (APC) strongly condemned 
the intensifying repression and land grabbing carried out by the Chinese 
company Hengfu Group Sugar Industry Co., Ltd. (Heng Fu) against the indigenous 
Kuy people of Preah Vihear, Cambodia.Heng Fu is based in Guandong, China which 
mainly produces diversified sugar products. In 2011, it was granted economic 
land concessions (ELCs) over more than 42,000 hectares of land in Preah Vihear 
by the Royal Government of Cambodia (RGC). ELCs are part of Cambodia’s efforts 
to transform small-scale farmer landscapes into agro-industrial ones.According 
to research conducted in 2016 by an international NGO, the five companies (Heng 
Nong, Heng Rui, Lan Feng, Heng You, and Rui Feng) appear to be subsidiaries of 
Heng Fu that opened its US$360-million mill and refinery in 2016 with the aim 
to supply sugar to markets in the European Union (EU), India, and China. The 
new sugar mill will be among the biggest in Asia.Local advocacy group Ponlok 
Khmer, in Preah Vihear, estimated that the ELCs granted to Heng Fu have 
affected more than 20,000 people in the agricultural districts of Chhaeb, Chey 
Sen, and Tbeng Meanchey.“The Cambodian government promises that these ELCs will 
bring about development. In reality, however, it destroys the livelihoods and 
culture of the indigenous Kuy people. Biodiversity and natural ecosystems were 
destroyed. The development they are talking are actually geared for Heng Fu’s 
profit”, stated P. Chennaiah, chairperson of the Asian Peasant Coalition 
(APC).“The Kuy people only learned about the ELCs when the company started 
clearing their ancestral lands and forest in 2012. 

[GELORA45] Maraknya Kecelakaan Proyek, Menteri Basuki Malah Bilang Begini

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

 Maraknya Kecelakaan Proyek, Menteri Basuki Malah Bilang Begini

Rabu, 21 Feb 2018 05:00 | editor : Saugi Riyandi



Menteri PUPR Basuki Hadimuljono *(Sachril Agustin/JawaPos.com)*

Berita Terkait

   -

   Ngebut Proyek Infrastruktur
   

*JawaPos.com* - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki
Hadimuljono tak sependapat apabila kejadian kecelakaan konstruksi
disebabkan oleh percepatan pembangunan infrastruktur. Menurutnya,
pembangunan infrastruktur saat ini belum apa-apa bila dibandingkan dengan
Malaysia dan China.

"Di China, pembangunan jalan tol satu tahun sekitar 4.000 kilometer (km)
dan Indonesia sendiri dalam 5 tahun menargetkan 1.000 km. Bukan sebagai
sebuah alasan, tetapi kita menekankan pentingnya kedisiplinan pelaksanaan
dan pengawasan dalam menjamin kualitas, keamanan dan keselamatan konstruksi
,"
ujarnya di Jakarta, Selasa (20/2).

Basuki menegaskan pemerintah sepakat untuk menghentikan sementara proyek
pembangunan infrastruktur yang ada. Alasannya, proyek-proyek tersebut harus
dievaluasi terlebih dahulu.

Catatan kecelakaan infrastruktur *(Rofiah Darajat/Jawapos.com)*

"Pengawasan terhadap infrastruktur memerlukan pengawasan yang lebih ketat
karena pembangunan kita tidak hanya di satu tempat, banyak sekali. Apapun
pekerjaan yang dikerjakan secara normal atau cepat semuanya membutuhkan
pengawasan manajemen kontrol yang ketat dan detail," kata Basuki.

Basuki

mengatakan langkah yang dilakukan ini untuk menjamin keamanan dan
keselamatan para pekerja dari pengerjaan konstruksi. Dalam dua tahun ini,
terjadi 14 kecelakaan konstruksi yang beberapa diantaranya memakan sejumlah
korban jiwa maupun luka-luka.

"Semua pekerjaan yang bersifat layang (elevated) di seluruh Indonesia, yang
memakai pekerjaan dengan beban berat, seperti pemasangan girder dan pilar
atau pierhead akan dihentikan sementara. Penghentian ini berlaku untuk
seluruh pembangunan jalan tol Trans Jawa, Trans Sumatera, tol di
Kalimantan, Sulawesi, jembatan panjang maupun proyek LRT, MRT dan proyek
swasta," tegasnya.

Dari pemberhentian proyek ini, evaluasi menyeluruh akan dilakukan oleh
Asosiasi Kontraktor Indonesia yang dibantu oleh konsultan independen.
Sementara untuk konstruksi at grade seperti pekerjaan rigid pavement,
pengaspalan, fondasi, dan bendungan, akan terus dilanjutkan.

Lebih lanjut, Basuki menjelaskan, pemberhentian ini akan berakhir setelah
evaluasi selesai dilakukan dan diterima rekomendasi dari Ketua Komite
Keselamatan Konstruksi (KKK) untuk diputuskan apakah proyek bisa
dilanjutkan atau tidak. Nantinya, hasil evaluasi ini akan disampaikan
kepada Kementerian atau lembaga terkait sebagai bahan pertimbangan untuk
memberikan sanksi kepada kontraktor, konsultan dan satuan kerja Kementerian
atau lembaga yang bertanggung jawab.

"Misalnya kejadian robohnya dinding underpass di Jalan Perimeter Selatan
Bandara Soekarno Hatta. Sanksi ini akan diberikan oleh Menteri Perhubungan
berdasarkan hasil evaluasi. Begitupun lainnya," jelasnya.

Fw: #sastra-pembebasan# Fw: [GELORA45] Apa Bedanya Banjir DKI Zaman Ahok vs,Anies?

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: 'Chan CT' sa...@netvigator.com 
[sastra-pembebasan] Kepada: GELORA_In 
Terkirim: Senin, 19 Februari 2018 01.35.42 
GMT+1Judul: #sastra-pembebasan# Fw: [GELORA45] Apa Bedanya Banjir DKI Zaman 
Ahok vs,Anies?
     

  From: 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45] Sent: Sunday, February 
18, 2018 11:03 PM  


 

https://www.kompasiana.com/aaa-anhuz-anhaz-anhiz/5a88ea3cf1334454506efa32/apa-bedanya-banjir-dki-jaman-ahok-vs-anies


Apa Bedanya Banjir DKI Zaman Ahok vs Anies? 
 18 Februari 2018   09:51 Diperbarui: 18 Februari 2018   09:54 441 29 28  
memepolitik.com 
 

 

Zaman Ahok banjir dialirkan ke laut, jaman Anies banjir mengalir sendiri ke 
laut. Bener ora son  ?! 

 

Jaman Ahok banjir di banyak titik, jaman Anies banjir hanya satu titik.

Banyakan Ahok ya ? iya, banyakan titiknya tapi bukan tenggelam DKI-nya. 

Klo Anies cuman satu titik, satu titik DKI semuanya tenggelam ya ?!

 

Klo jaman Ahok bantaran kali digusur untuk meminimalisir masalah banjir.

Klo jaman Anies bantaran kali digeser saja. 

Trus opo bedane digusur dan digeser dong ?!

 

Klo jaman Ahok sungai dan kali di normalisasi supaya tidak banjir.

Klo jaman Anies sungai di naturalisasi. 

Wuihhh..  Kayak pemain bola WNA aja mau di naturalisasi wkwkwkwkwkk

 

Di jaman Ahok jika banjir banyak di hujat dan disalahkan karena pemimpinnya 
kafir sehingga di laknat Allah SWT.

Di jaman Anies jika banjir para pendukung gubernur mengkampanyekan, ini rahmat 
Allah SWT dan berkah-Nya kepada kita warga DKI yang dicintai-Nya. Mari 
disyukuri, sing penting masuk surga.

Masalah punya kolam disetiap rumah itu rejeki orang soleh dan solehah yang 
telah memilih pak Anies.

 

Begitu yo kiro-kiro, menurut ente-ente bijimana mblo ???!!

 

*

 

Salam NggantheNg KeceboNg NdesoOo

 

AAA^NhuzQ

 

Fw: [GELORA45] Penjelasan Partai Garuda Tak Populer, Tapi Lolos Jadi Peserta Pemilu

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

From: 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45] 
Sent: Monday, February 19, 2018 10:32 PM
  



https://news.detik.com/berita/d-3875099/penjelasan-partai-garuda-tak-populer-tapi-lolos-jadi-peserta-pemilu?_ga=2.2899512.961348420.1519050528-2114250255.1519050528


Senin 19 Februari 2018, 20:01 WIB
Penjelasan Partai Garuda Tak Populer 
Tapi Lolos Jadi Peserta Pemilu
Seysha Desnikia - detikNews

 Foto: Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana. (Seysha/detikcom) 
  
Jakarta - Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) membeberkan alasan 
mengapa bisa lolos menjadi partai peserta Pemilu 2019 walaupun selama ini 
kurang populer. Ketua Umum Partai Garuda, Ahmad Ridha Sabana menyebut partainya 
sudah berdiri sejak April 2015.

"Kenapa partai ini tidak pernah terdengar tapi lolos, saya kira partai ini 
telah bekerja cukup lama, April 2015 sudah bekerja tercatat di Kemenkumham," 
ujar Ahmad di Hotel Lumire, Jalan Senen, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2018).. 

Ahmad menyebut partai Garuda sudah terbentuk selama 2,5 tahun. Ia mengatakan 
Partai Garuda selama ini fokus di tingkat pusat sampai kecamatan dalam 
mempersiapkan pendaftarannya sebagai peserta pemilu dan kurang fokus 
memperkenalkan diri ke masyarakat.

  Baca juga: Partai Garuda Bantah Terkait dengan Keluarga Cendana 

"Artinya sebelum itu sudah lebih jauh bekerja, mungkin sudah 2,5 terbentuk. 
Kami memang fokus pembentukan partai di tingkat pusat dan daerah sampai dengan 
ke tingkat kecamatan," jelas Ahmad. 

Dia mengatakan, partai Garuda tidak ingin dipublikasikan di awal. Menurut 
Ahmad, partainya ingin bekerja dulu sampai membuahkan hasil.

"Tidak terlalu banyak kita gembar gemborkan karena kita ingin bekerja dulu 
sehingga hasil kita bisa terlihat," sebutnya 

  Baca juga: Partai Garuda Pastikan Tak Terafiliasi dengan Gerindra 

Seperti diketahui, Partai Garuda resmi menjadi partai peserta Pemilu 2019. 
Partai yang didirikan pada 16 April 2015 itu mendapat nomor urut 6.

Garuda merupakan satu dari empat partai baru peserta pemilu. Tiga partai baru 
peserta Pemilu 2019 lainnya adalah PSI, Perindo, dan Berkarya. 
(elz/elz)

[GELORA45] PAN Tutup Rapat Isi Pertemuan Diam-diam,Jokowi-Zulkifli Hasan

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://news.detik.com/berita/d-3875110/pan-tutup-rapat-isi-pertemuan-diam-diam-jokowi-zulkifli-hasan?_ga=2.237698696.961348420.1519050528-2114250255.1519050528

Senin 19 Februari 2018, 20:08 WIB


 PAN Tutup Rapat Isi Pertemuan Diam-diam


 Jokowi-Zulkifli Hasan

Gibran Maulana Ibrahim, Tsarina Maharani - detikNews
Share *0* 
 
Tweet 
 
Share *0* 
 
25 komentar 
 

 
 
 
 

PAN Tutup Rapat Isi Pertemuan Diam-diam Jokowi-Zulkifli Hasan Foto: 
Rachman Haryanto
*Jakarta* - Diam-diam, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menemui Presiden 
Joko Widodo pagi tadi. Apa yang dibahas keduanya dalam pertemuan sunyi itu?


Elite PAN enggan mengungkap isi pertemuan sang ketua umum dengan Jokowi 
di tahun politik ini. Sekjen PAN Eddy Soeparno, saat dihubungi, Senin 
(19/2/2018), sama sekali enggan menceritakan obrolan antara Jokowi dan 
Zulkifli. Eddy menutup rapat-rapat isi pembicaraan tersebut.


Beberapa pejabat teras PAN lainnya juga bersikap sama. Mereka tak 
mengangkat telepon yang dilayangkan wartawan. Waketum PAN Hanafi Rais 
mengaku belum bertemu Zulkifli karena sedang reses sehingga tak tahu isi 
pertemuan tersebut.


Sementara itu, Zulkifli Hasan saat dihubungi juga enggan mengungkap isi 
pertemuannya dengan Jokowi. Dia meminta waktu sebelum menceritakannya.


"Besok saja lah, ya. Kita jumpa, ngobrol di MPR," kata Zulkifli yang 
memang ketua MPR itu.


Pada pukul 11.30 WIB tadi, Zulkifli yang memakai kemeja batik lengan 
panjang terlihat keluar dari kompleks Istana Kepresidenan. Dia terlihat 
terburu-buru masuk ke mobil minibus hitam. Hingga saat ini, tak 
diketahui berapa lama Jokowi mengobrol dengan Zulkifli.


Pertemuan diam-diam ini menarik lantaran Agustus 2018, parpol sudah 
harus menentukan sikap di Pilpres 2019. PAN merupakan salah satu partai 
pendukung pemerintah Jokowi saat ini.

*(gbr/tor)








*

[GELORA45] Ban on Filipinos to work in Kuwait

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*Apakah NKRI  tidak melarang buruhnya untuk bekerja di negeri-negeri Arab?*

http://news.kuwaittimes.net/website/ban-filipinos-work-kuwait/

Ban on Filipinos to work in Kuwait



Attorney Fajer Ahmed

Kuwait is a beautiful country with a diverse society and is a place of
great opportunity. In fact, Kuwait currently holds, for the third year in a
row, the UN title of Global Humanitarian Center and His Highness the Amir
Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah has been rightfully referred to
internationally as a Humanitarian Leader. Therefore, it is really confusing
to hear that there is a ban on Filipino nationals to come and work in
Kuwait in the future, because of what seems to be incidents of human rights
violations. With that said, there is no denying that there have been
unfortunate incidents in the past. Some that I have worked with personally
were of people from different nationalities who were mistreated.

But as a lawyer, you understand that law violations happen in every
country. Also as a lawyer in Kuwait, I understand how supportive the
government has been in the last decade and how much change and effort has
been made in order to keep everyone safe, for example: 1) The laws have
changed for the best. 2) The government has set up shelters for those who
are being mistreated to go to. 3) There have been governmental departments
set up for help. 4) Awareness campaigns. 5) Legal aid has been provided by
non-profit organizations supported by the government, and the list goes on.

Filipino nationals are an integral part of our society in Kuwait. I cannot
imagine a Kuwait without them, and although the Philippines has every right
to protect its citizens in Kuwait and abroad, it is very sad to see many of
them leave. I have received many questions over the past week regarding the
situation, and therefore today’s column is dedicated to answering them.

*Cannot come back*
*Question: Some of my employees have left for holiday to the Philippines
and they want to come back now, but they cannot? Is this not a breach of
the contract?*
Fajer: This situation is what we would call under law a force majeure event
– an act that is beyond the parties’ control. A force majeure is usually
included in the contract and allows the parties to suspend or terminate the
performance of their obligations should that performance be impossible or
impractical, and since employers cannot physically come back to fulfill
their obligations under their employment contract, then they are not in
breach here.

*No regulations *
*Question: I have Filipino employees and I want to know what happens if
they leave. My company depends on them, and my understanding of Kuwaiti law
is that I am supposed to receive a three-month notice? What happens if they
decide to leave tomorrow?*
Fajer: From my understanding, that there are no regulations that force
Filipino nationals to leave Kuwait. They only have that option should they
feel that they are in danger. From a legal point of view for private
employees under an open-ended contract, they are supposed to submit a
three-month notice. But if they have been mistreated or if the employer
commits legal violations, such as keeping the employees’ passport or not
paying them overtime, then the employees have the right to leave without
providing a three-month notice. As for those who are not under any
violations and want to leave now and therefore are not providing their
employer with a three-month notice, under the Kuwaiti labor law, they
should compensate their employers with a three-month salary.

I hope the above helped. If you have a concern, please email us at
i...@ftl-legal.com

By Attorney Fajer Ahmed

[GELORA45] Merayakan Keragaman, Melawan Politik Primordialisme

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://news.detik.com/kolom/d-3875807/merayakan-keragaman-melawan-politik-primordialisme?_ga=2.95058076.16190585.1519149985-508631230.1519149984

Selasa 20 Februari 2018, 11:26 WIB


   Kolom


 Merayakan Keragaman, Melawan Politik


 Primordialisme

Agus Suntoro - detikNews

Agus Suntoro 
 

Share *0* 
 
Tweet 
 
Share *0* 
 
0 komentar 
 

Merayakan Keragaman, Melawan Politik Primordialisme Ilustrasi: Zaki 
Alfarabi
 
 
 
 

*Jakarta* - Momentum penyelenggaraan Pilkada 2018 merupakan tahap ketiga 
yang dilakukan serentak di Indonesia, dimulai 2015 dan 2017 yang lalu. 
Kontestasi kali ini meliputi wilayah yang sangat luas dan melibatkan 
populasi pemilih yang banyak. Pilkada diselenggarakan di 17 Provinsi dan 
154 Kabupaten/Kota. Berdasarkan data Daftar Penduduk Potensial Pemilih 
Pemilu (DP4) Kemendagri kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdapat 
160.756.143 penduduk Indonesia yang saat ini memenuhi syarat sebagai 
calon pemilih, dan hasil sinkronisasi dengan data pemilih tetap dari 
pemilu terakhir terdapat 163.346.802 pemilih.


KPU mencatat sebanyak 569 bakal calon kepala daerah yang diterima 
pendaftarannya, 128 orang maju lewat jalur perseorangan, dan 441 dengan 
dukungan partai politik. Khusus untuk pasangan calon gubernur dan wagub 
terdapat 116 yang mendaftar dan bertarung di 17 provinsi. Melalui 
perangkat di daerah, KPU saat ini sedang melakukan tahap pendataan 
pemilih, segera menetapkan pasangan calon kepala daerah yang akan 
mengikuti kontestasi dan akan memasuki masa kampanye yang panjang mulai 
12 Februari-23 Juni 2018.


*Politik Primordialisme*

Kombinasi antara banyaknya jumlah pemilih, luasnya wilayah pemilihan dan 
beragamnya calon kepala daerah, serta ditunjang faktor masa kampanye 
yang cukup lama --sekitar lima bulan-- membuat potensi penggunaan 
ataupun menarik paham primordialisme dalam kontensasi perlu diwaspadai.


Azyumardi Azra (/Kompas/, 2016) menjelaskan bahwa definisi 
primordialisme adalah perasaan intrinsik tentang kebanggaan, dedikasi, 
serta emosi kuat pada etnisitas dan ras, agama, bahasa, sejarah, dan 
negara asal sendiri. Karena intrinsik, primordialisme hampir selalu 
mewarnai pandangan dunia dan perilaku seseorang dan kelompok masyarakat.


Karakteristik pemilihan kepala daerah yang bersifat kelokalan sangat 
mempengaruhi preferensi pemilih, berbagai praktik selama ini menunjukkan 
godaan kampanye/publikasi dengan kemasan mendorong sentimen 
primordilasime. Konkret atas persoalan ini, secara umum menjadi mantra 
atau /tagline/ sebagai representasi putra daerah, suku asli, pemeluk 
agama tertentu dan identitas lainnya yang berupaya membedakan dari 
pasangan calon lainnya.


Situasi umum lainnya yang perlu mendapatkan perhatian semua pihak adalah 
praktik ujaran kebencian (/hate speech/) yang berujung pada diskriminasi 
suku, agama, ras dan antargolongan yang juga menjadi bagian dari politik 
primordialisme. Penggunaan media sosial dan dunia maya menjadi sarana 
paling masif dari praktik tersebut dan perlu pembuktian yang akurat, 
apakah melibatkan pasangan calon/tim kampanye ataupun terstruktur 
melalui pendukung fanatik.


Amartya Sen (/Kekerasan dan Identitas/, 2016) menengarai politik 
identitas ini cenderung menimbulkan agresivitas dan kekerasan, baik 
langsung mau pun tidak langsung. Pendekatan semacam itu lazim disebut 
dengan pemikiran soliteris yang memandang manusia hanya memiliki satu 
identitas. Celakanya, apabila paham ini terus direproduksi secara masif 
dan dikaitkan dengan kontestasi pemilihan 

[GELORA45] Negara Produsen Sawit Bersatu

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*Bukan saja :”kaum buruh seleruh dunia, bersatulah”, tetapi juga perusahaan
kelapa sawit mau bersatu.Dikatakan melawan yang terorganisasi, harus dengan
organisasi pula. Begitulah hukum perjuangan duniawi. hehehehehe*


http://id.beritasatu.com/home/negara-produsen-sawit-bersatu-tolak-keputusan-parlemen-ue/172179


*Negara Produsen Sawit Bersatu Tolak Keputusan Parlemen UE*
*Oleh Tri Listiyarini* | Senin, 19 Februari 2018 | 22:48

[image: Panenan sawit. Foto ilustrasi: IST] Panenan sawit. Foto ilustrasi:
IST

Berita Terkait

   -

   RI Tolak Diskriminasi Sawit Parlemen UE
   

   -

   Parlemen UE Terapkan Pedoman Brexit
   
   -

   Produsen Sawit Siap Pasok Migor Murah
   

Re: [GELORA45] Ustadz Abdul Somad: LGBT Anti Kebinekaan

[kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]]

Bung Karma,
Bagaimana dengan Srikandi ?
Laki2 atau wanita, atau bisa ganti2 ?
Kalau menurut cerita di pulau Jawa, jadi isri Arjuna,
tidak punya anak.
Kalau versi India, bukan istri Arjuna ?
Salam,
KH

2018-02-20 1:21 GMT+01:00 'Karma, I Nengah [PT. BI-POS]'
ineng...@chevron.com [GELORA45] :

>
>
> Maaf setahu saya, LGBT adalah suatu penyakit kelainan pada hormon
> seseorang, dimana seorang laki laki tidak bisa memproduksi hormon
> testoteron kalau tidak salah namanya .
>
> Saya bertanya kira- kira siapa yang mau sakit?
>
> Mestinya kita ikut bersedih ketika melihat orang sakit, kalau ada yang
> punya obat bantu mereka supaya mereka bisa sembuh.
>
> Saya punya teman dikantor selalu bertingkah serba salah, karena semua
> teman-teman laki laki dikantor selalu merendahkannya.
>
> Biasanya seorang bencong persaannya jujur dan rajin kalau saya lihat dari
> cerita mahaberata ketika Arjuna kena kutukan dari bidadari Urwasi menjadi
> bencong dan menyamar manjadi pelatih tari di kerajaan Wirata.
>
> Kemungkinan besar semua LGBT terkena kutukan dari para dewa di sorga
> karena sesuatu hal.
>
>
>
>
>
> *From:* GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com]
> *Sent:* Monday, February 19, 2018 7:06 PM
> *Subject:* [**EXTERNAL**] [GELORA45] Ustadz Abdul Somad: LGBT Anti
> Kebinekaan
>
>
>
>
>
> *Mengapa Ustadz Samad tidak berdoa meminta kepada Alloh agar LGBT
> disembuhkan atau diluruskan sebagaimana mestinya? Atau juga ustadz Somad
> berdoa kepada Allah dengan permintaan agar supaya generasi yang akan
> dilahirkan Allah tidak lagi ada LGBT. Selain itu kalau LGBT anti
> kebinekaan, lantas mereka diapakan? Dipenjarakan dan dilenyapkan dari muka
> bumi?*
>
>
>
> https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/02/
> 04/134689/ustadz-abdul-somad-lgbt-anti-kebinekaan.html
> 
>
>
>
> *Ustadz Abdul Somad: LGBT Anti Kebinekaan*
>
> Ahad, 4 Februari 2018 - 10:16 WIB
>
> "Jadi kalau ada yang mengatakan Abdul Somad anti kebinekaan, itu sama
> artinya menuduh saya LGBT. Please deh!"
>
> abdus syakur/hidayatullah.com 
>
> Ustadz Abdul Somad (UAS) dalam ceramahnya pada Tabligh Akbar "Persatuan
> Umat untuk Indonesia" di halaman gedung AQL, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu
> (03/02/2018) malam.
> Terkait
>
>- Gubernur Anies: Ustadz Somad Dai yang Luar Biasa
>
> 
>- Ade Armando Sebut LGBT Berhak Hidup
>
> 
>- Disambut Tokoh Riau di Pekanbaru, UAS Tegaskan Cinta NKRI
>
> 
>- Kronologi dan Klarifikasi Resmi Ustadz Abdul Somad
>
> 
>
> *Hidayatullah.com *– Dalam rangkaian safari
> dakwahnya di Jakarta, dai kondang asal Pekanbaru, Riau, Ustadz Abdul Somad
> (UAS) mengisi Tabligh Akbar di AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta Selatan,
> semalam, Sabtu (03/02/2018).
>
> Pada acara bertema “Persatuan Umat untuk Indonesia” itu, UAS antara lain
> menyinggung soal kebinekaan.
>
> Ia mengatakan, Allah sudah menegaskan bahwa DIA menciptakan laki-laki dan
> perempuan. Ini kata UAS merupakan salah satu contoh bentuk kebinekaan,
> keberagaman.
>
> Baca: Tabligh Akbar UBN-UAS Dihadiri Gubernur Anies, Ulama, dan Ribuan
> Jamaah
> 
>
> UAS pun bercerita, saat Nabi Adam diciptakan dan ditempatkan di surga oleh
> Allah, ia hidup dengan berbagai kenikmatan. Tapi ternyata Adam merasakan
> suatu kesepian.
>
> “Kenapa? Suatu yang nikmat itu tidak bisa dinikmati sendirian,” ungkapnya.
>
> Hingga kemudian Allah menciptakan pasangan Adam, yaitu Hawa, seorang
> wanita. Maka muncullah dua makhluk berupa manusia yang berbeda jenis
> kelamin, laki-laki dan perempuan.
>
> “Itulah asal muasal keberanekaragaman atau dalam bahasa lain kebinekaan,”
> jelasnya.
>
> Baca: UAS: Pemilik Ilmu dan Kekuasaan Punya Hak-Tanggung Jawab Atasi LGBT
> 
>
> Sehingga, terang UAS, kebinekaan atau keberagaman itu merupakan sesuatu
> yang indah. Dan itu sunnatullah. Islam pun sudah final soal ini. Sehingga,
> kata UAS, umat Islam tak perlu lagi diajarkan soal kebinekaan.
>
> Maka menurutnya, siapa yang bertentangan dengan sunnatullah pasangan
> laki-laki dan perempuan, maka itu sebagai bentuk anti 

[GELORA45] Menghafal Kitab Hingga Tenggorokan Berdarah

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*Luar biasa giatnya sampai tenggorokan berdarah. Tetepi apakah yang
bersangkutan mempunyai penyakit, misalnya tutang berdarah atau problem
dengan paru-paru etc.*


https://www.hidayatullah.com/kajian/hikmah/read/2018/01/01/131903/menghafal-kitab-hingga-tenggorokan-berdarah.html


*Menghafal Kitab Hingga Tenggorokan Berdarah*

Senin, 1 Januari 2018 - 05:31 WIB


*SYEIKH ABDUL WAHHAB ASY SYA’RANI* suatu saat disarankan oleh sang guru,
yakni Syeikh Al Islam Zakariya Al Anshari untuk manghafal Raudh Ath Thalib,
sedangkan sebelumnya Syeikh Asy Sya’rani telah hafal Minahaj Ath Thalibin.
“Ia adalah kitab tebal”, jawab Syeikh Asy Sya’rani.

Syeikh Zakariya Al Anshari pun menjawab,”Bersegeralah dan bertawakallah,
sesungguhnya setiap orang yang bersungguh-sungguhakan memperoleh bagiannya.”

Syeikh Asy Sya’rani pun mengahafal kitab tersebut, sampai di Bab Al Qadha,
dan ia pun menggeluarkan darah karena kehabisan suara karena menghafal,
sehingga sang guru pun menyarankan untuk berhenti. (Thabaqat Al Kubra,
2/223).*

Rep: Sholah Salim

[GELORA45] Saat Putra Penguasa Orba, Tommy Soeharto Kembali Eksis di Panggung Politik...

[jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

Partai Berkarya dan Golongan Karya adalah satu? Bhinneka Tunggal Ika?
 

 ---
 Kedatangan Tommy pun langsung disambut oleh pengurus Partai Baerkarya yang 
telah menunggunya. Sebelum Tommy, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto 
lebih dulu tiba di sana. Nampak pula keakraban para pengurus Partai Berkarya 
dengan Airlangga. Mereka tampak bersalaman dan bercengkrama menunggu kedatangan 
Tommy.

 ...
 
http://nasional.kompas.com/read/2018/02/18/20212141/saat-putra-penguasa-orba-tommy-soeharto-kembali-eksis-di-panggung-politik
 
http://nasional.kompas.com/read/2018/02/18/20212141/saat-putra-penguasa-orba-tommy-soeharto-kembali-eksis-di-panggung-politik

 Saat Putra Penguasa Orba, Tommy Soeharto Kembali Eksis di Panggung Politik...

 
 RAKHMAT NUR HAKIM http://indeks.kompas.com/profile/rakhmat.nur.hakim
 Kompas.com - 18/02/2018, 20:21 WIB




 

 
 
 Putra mantan Presiden ke-2 RI Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau lebih 
dikenal Tommy Soeharto, menjawab pertanyaan wartawan di Kanwil Wajib Pajak 
Besar Gedung Sudirman, Jakarta, Kamis (15/9/2016). Tommy melaporkan hartanya 
dalam rangka mengikuti program pengampunan pajak atau Tax Amnesty.(TRIBUNNEWS / 
HERUDIN)
 

 JAKARTA, KOMPAS.com - Hampir semua petinggi partai politik menghadiri langsung 
pengundian nomor urut partai peserta pemilu 2019 
http://indeks.kompas.com/tag/Pemilu-2019, tak terkecuali putra sulung Presiden 
kedua RI Soeharto, Tommy Soeharto http://indeks.kompas.com/tag/Tommy-Soeharto, 
selaku Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya 
http://indeks.kompas.com/tag/Partai-Berkarya.
 

 Pemilik nama lengkap Hutomo Mandala Putra itu tiba di Gedung KPU sekitar pukul 
19.10 WIB. Tommy pun harus berjejalan menembus lautan massa yang sedari tadi 
telah membanjiri jalan di depan Gedung KPU.
 

 Kedatangan Tommy pun langsung disambut oleh pengurus Partai Baerkarya yang 
telah menunggunya. Sebelum Tommy, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto 
lebih dulu tiba di sana.
 

 Baca juga :  
http://nasional.kompas.com/read/2017/12/15/00531541/tahap-penelitian-administrasi-kpu-partai-besutan-tommy-soeharto-gagalPartai
 Berkarya Besutan Tommy Soeharto Daftar Pemilu 2019 
http://nasional.kompas.com/read/2017/10/13/11543391/partai-berkarya-besutan-tommy-soeharto-daftar-pemilu-2019
 Nampak pula keakraban para pengurus Partai Berkarya dengan Airlangga.  Mereka 
tampak bersalaman dan bercengkrama menunggu kedatangan Tommy. Namun, Airlangga 
tak turut menyalami Tommy sebab ia lebih dulu memasuki ruang sidang utama KPU.
 

 Tommy yang berhasil menerobos lautan massa langsung disambut para wartawan 
yang telah menantinya. Namun ia menolak menjawab saat ditanya berapa target 
suara dan kursi yang akan diraihnya pada pemilu 2019.
 

 "Nanti aja ya. Nanti aja ya. Ini waktunya udah mepet. Nanti aja. Intinya kami 
akan berbakti kepada bangsa dan negara," jawan Tommy sembari bergegas masuk 
menembus kerumunan wartawan.
 

 Untuk diketahui, ini adalah pertama kalinya Partai Berkarya mengikuti pemilu. 
Partai ini didirikan pada Juli 2016 dan disahkan pemerintah pada bulan Oktober 
2016. Partai Berkarya merupakan fusi dari dua partai yakni Partai Nasional 
Republik dan Partai Beringin Karya.
 

 Partai ini menonjolkan sosok Tommy Soeharto sebagai salah satu bakal capres 
pada tahun 2019. Atas dorongan partai ini, Tommy belum menjawab kesediannya.
 

 Pada tahap verifikasi faktual di tingkat pusat, Partai Berkarya sempat 
dinyatakan tidak lolos akibat bendahara umumnya tidak hadir. Namun, setelah KPU 
mendatangi RS Abdi Waluyo, tempat bendahara umum Partai Berkarya dirawat karena 
sakit, partai itu dinyatakan lolos memenuhi syarat.
 

 Sementara itu, Tommy sebelum masuk ke Partai Berkarya sudah terlebih dulu 
masuk ke Partai Golkar yang dulu dipimpin ayahnya. Dia pernah masuk dalam bursa 
ketum Partai Golkar di tahun 2009, namun gagal.
 

 
 Setelah itu, nama Tommy terlihat tak terlalu aktif terlibat di internal partai 
yang menjadi mesin utama kekuasaan Orde Baru itu. Setelah lama tidak aktif, 
Tommy pun memilih hengkang dan bergabung ke Partai Berkarya.
 

[GELORA45] Perguruan Tinggi perkereta apian Tiongkok

[kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]]

Wah, ternyata waktu jaman dinasti Qing sudah dimulai adanya Akademi Teknik
Perkereta apian, yang kemudian berkembang jadi perguruan Tinggi.
Waktu tahun 60 an, belum ada perguruan Tinggi Perkereta apian di Indonesia.
Tidak tahu sekarang.
Kalau belum ada, perlu dimualai untuk dapat cepat menyerap teknik2 kereta
api HSL dari Tiongkok dan jepang.
<>

Fw: [GELORA45] Presidium 212: Rizieq Shihab Harus Tiru,Kenegarawanan Ahok

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

From: 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45] 
Sent: Sunday, February 18, 2018 2:43 AM
  



https://nasional.tempo.co/read/1061688/presidium-212-rizieq-shihab-harus-tiru-kenegarawanan-ahok



Presidium 212: Rizieq Shihab Harus Tiru 

Kenegarawanan Ahok 
Reporter: 
M Taufiq
Editor: 
Juli Hantoro
Sabtu, 17 Februari 2018 17:01 WIB 
 
Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab saat mengikuti di Gedung 
Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, 28 Februari 2017. Pool/MI/RAMDANI

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar kepulangan pemimpin FPI Rizieq Shihab ditanggapi oleh 
kelompok Presidium 212. Menurut Faisal Assegaf, salah seorang pendiri kelompok 
ini, Rizieq Shihab harus berani menghadapi proses hukum yang menunggunya di 
Tanah Air.

Menurut Faisal, Rizieq harus meniru sikap kenegarawanan Basuki Tjahaja Purnama 
atau Ahok dalam menghadapi kasus hukumnya. "Bukan lari dan bersandar kepada 
pengacara atau mobilitas massa," ujar Faisal Assegaf, di Jakarta, Sabtu 17 
Februari 2018.

Sekjen DPD FPI DKI Jakarta Novel Bamukmin mengatakan Rizieq Shihab dipastikan 
pulang pada 21 Februari 2018. Kepulangan Rizieq Shihab ini karena banyaknya 
kasus penyerangan terhadap tokoh agama akhir-akhir ini.

Rizieq Shihab berada di Arab Saudi sejak pertengahan tahun lalu. Polisi sempat 
mengeluarkan status daftar pencarian orang untuk Rizieq Shihab dalam kasus 
dugaan pornografi. Selain kasus pornografi, Rizieq juga terjerat kasus 
penghinaan lambang negara di Mapolda Jawa Barat.

Menurut Faisal Assegaf, kabar kepulangan Rizieq Shihab ke Tanah Air seharusnya 
tak menimbulkan gaduh dan dipolitisir.

Faisal mengatakan, jika isu kepulangan Rizieq Shihab ini digulirkan untuk 
memecah kebangsaan dan kegaduhan ditahun politik, Presidium 212 siap berdiri di 
depan untuk melawannya. Kata Faisal, kepulangan Rizieq Shihab seharusnya untuk 
menyelesaikan proses hukumnya.

Faisal mengatakan, dalam satu sisi Ahok lebih kesatria dibanding Rizieq, yang 
tidak berlindung di balik mobilitas massa atau pengacara. Tapi, menghadapi 
proses hukum dan biarkan pengadilan yang memutuskan."Kita harus belajar dari 
kasus penistaan agama Ahok," ujarnya.

Seorang ulama, kata Faisal tidak bersandar dengan bisikan-bisikan, atau 
mobilitas massa, namun berdasarkan hal yang dia yakini dengan kebenaran.




a.. Rizieq Shihab 
a.. Alumni 212 
a.. Front Pembela Islam | FPI 

[GELORA45] Fahri Hamzah Tuding Nazaruddin Bersekongkol dengan KPK

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

Fahri Hamzah Tuding Nazaruddin Bersekongkol dengan KPKIHSANUDDIN
Kompas.com - 19/02/2018, 23:30 WIB
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah usai diskusi soal etika 
Hakim Mahkamah Konstitusi, di Jakarta, Kamis (15/2/2018).(KOMPAS.com/ESTU 
SURYOWATI)
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah 
menuding mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin bersekongkol dengan 
Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK). Hal ini disampaikan Fahri Hamzah 
menanggapi Nazaruddin yang akan melaporkannya ke KPK atas tuduhan korupsi.

Fahri mengaku sudah mendengar keterangan Nazar dari sebuah rekaman. Menurut 
Fahri, kalimat yang paling banyak Nazar katakan, adalah kata-kata "kita 
serahkan kepada KPK".

Kalimat kedua adalah, "saya paling banyak bantu KPK selama ini". Berikutnya, 
Nazaruddin juga menyampaikan bahwa dia sudah mengatakan begitu banyak nama 
untik ditindaklanjuti oleh KPK.

"Nah, disitulah nampak bahwa persekongkolan Nazar dengan KPK sangat dalam," 
kata Fahri kepada wartawan, Senin (19/2/2018).

Baca juga : Nazaruddin Ingin Sampaikan Bukti Korupsi Fahri Hamzah ke KPK

Fahri pun menduga Nazar menyampaikan tudingan ini karena kecewa. Pertama, 
menurut Fahri, Nazar kecewa asimilasinya tertunda akibat bocornya dokumen KPK 
yang menjamin bahwa ia tidak menpunyai kasus.

Kedua, bocornya kembali dokumen pansus angket tentang ratusan kasus Nazar yang 
ditahan KPK.

"Oleh karena itu, saya ingin menyimpulkan bahwa persekongkolan Nazar dengan KPK 
ini telah menjadi problem keamanan nasional," kata Fahri.

Namun, saat ditanya mengenai tudingan Nazaruddin bahwa Fahri menerima uang suap 
saat menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR, politisi yang sudah dipecat oleh 
Partai Keadilan Sejahtera ini enggan menjawabnya.

"Nazar jangan dijawab tapi diserang saja, sebab dia bawa pesan orang lain. 
Kalau saya ada kasus, kenapa 2018? Saya akan bongkar terus persekongkolan 
mereka," kata dia.

Baca juga : KPK Persilakan Nazaruddin Sampaikan Bukti Korupsi Fahri Hamzah

Sebelumnya, Nazaruddin menyatakan bahwa ia akan segera melaporkan dugaan 
korupsi yang dilakukan Fahri Hamzah. Nazaruddin meminta KPK menindaklanjuti 
laporannya itu.

"Saya akan segera menyerahkan berkas ke KPK tentang korupsi yang dilakukan 
Fahri Hamzah," ujar Nazaruddin seusai bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi Jakarta, Senin (19/2/2018).

Menurut Nazaruddin, kasus korupsi tersebut dilakukan Fahri saat masih menjabat 
sebagai wakil ketua Komisi III DPR. Nazaruddin memastikan berkas-berkas dan 
bukti yang ia miliki menjelaskan secara detail jumlah dan waktu pemberian uang 
kepada Fahri.

Menurut Nazaruddin, penyerahan uang untuk Fahri dilakukan beberapa kali. Namun, 
Nazaruddin enggan mengungkap perihal kasus yang melibatkan Fahri.

"Insya Allah bukti yang akan saya serahkan ini cukup untuk membuat Fahri jadi 
tersangka," kata Nazaruddin.

KPK mempersilakan Nazaruddin untuk melaporkan informasi soal tudingannya 
terhadap Fahri. Apabila bukti telah disampaikan, maka KPK akan menelaahnya 
terlebih dulu.

"Silakan disampaikan saja kepada KPK, karena prinsipanya kan setiap orang bisa 
melaporkan dan menyampaikan informasi kepada KPK jika ada bukti pendukung," 
kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin 
(19/2/2018).

[GELORA45] Trapped by the system, Ethiopian workers in Lebanon see no freedom

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*Bagaimana nasib TKW dari NKRI di negeri-negeri Arab?*

http://news.kuwaittimes.net/website/trapped-system-ethiopian-workers-lebanon-see-no-freedom/
Trapped by the system, Ethiopian workers in Lebanon see no freedom

*Migrant workers face slavery, sexual, physical abuse*



An Ethiopian migrant domestic worker holds up a placard during a parade in
Beirut, to support the rights of migrant domestic workers in Lebanon and
calling for a domestic workers union in Beirut. (REUTERS)

BEIRUT: It was Betty’s 22nd birthday when she landed in Beirut from
Ethiopia with the promise of a well-paid job, but her dream of a better
life ended when she found herself at the mercy of her employers. Betty –
whose name was changed for security reasons – is one of more than 100,000
Ethiopian migrants in Lebanon working under the kafala sponsorship system,
which binds them to one employer.

Ethiopians are the biggest group of migrant workers in Lebanon where there
are also more than 47,000 Bangladeshis and nearly 19,000 Filipinos,
according to 2016 government data. For two years Betty said she worked like
a slave, facing sexual, verbal and physical abuse, until she managed to
escape. But her new-found freedom was not all she had hoped and for the
past five years she has found she is still trapped, working without legal
work and residency permits.

“I live in fear at any minute I can get arrested and go to jail,” Betty,
now 29, said in an interview in Beirut. The kafala system applies across
the Arab world and is highly criticized by human rights group for
exploiting workers and denying them the ability to travel or change jobs.
This criticism has led to some nations reforming the system, with countries
like Bahrain and Jordan introducing flexible visas that stop workers being
under one sponsor, according to the International Labour Organization
(ILO). In 2017 Qatar, host of the 2022 soccer World Cup, pledged a series
of reforms including introducing a minimum wage and removed restrictions
preventing migrant workers leaving the country without their employers’
permission. But Lebanon is one of a list of Arab countries yet to introduce
changes to the kafala system. Georges Ayda, general director of the
Ministry of Labor, said the kafala system was necessary to protect both the
employer and the employee.

“When they work in houses there has to be somebody that is responsible for
them. You are putting a stranger within a family,” said Ayda. Despite the
kafala system and Ethiopia banning its citizens from working in Lebanon
since 2008, nearly 48,000 Ethiopians entered Lebanon between 2013 to 2016,
government data shows. But there are no official numbers of workers like
Betty – so-called “irregular” workers – who do not have the legal paperwork
to let them stay and work in the country.

Groups working with migrants see this as a widespread problem as it leaves
people with no legal right to escape abusive bosses or poor working
conditions. “The sponsorship system allows this to be a systematic problem
… you don’t have the right to be in the country, workers become trapped and
they can’t leave without their passport,” said Zeina Mezher, migrant
specialist for the ILO.

*System of slavery*
Under the kafala system an employer sometimes holds the worker’s passport,
residency and work permits even though the Ministry of Labor states
migrants have the right to keep their passport and all legal papers. “The
employer holds everything relating to their freedom,” said Farah Salka,
executive director of local non-government group Anti- Racism Movement.
“There is no way to negotiate under this system of slavery … You can’t
upset the person who is your sponsor because they are the only the legal
tie for you in Lebanon.” Betty said she managed to get to Lebanon after a
smuggler gave her a visa to get into the country via Yemen with a promise
she would be paid $250 per month and have regular working hours with a
family. But her first job was working unpaid for an illegal recruiter for
three months because of the “debt” she owed him.

Betty said she was sponsored twice by two different families but faced
physical, sexual and verbal abuse, limited meals, no days off, and was
often forced to work for other relatives too. “I went through a lot,” said
Betty in a soft voice, adding that she felt she had no choice but to flee,
leaving behind her passport and legal papers with her last sponsor. “That
time it was about surviving,” she said, adding that she dreams of working
legally and maybe getting a law degree in Lebanon with the hope of one day
returning to Ethiopia.

*Life without legal papers*
Betty is now living with relatives picking up jobs in various houses around
Lebanon, but without legal papers. “Without my papers I can’t do anything.
(The sponsor) didn’t sign a release paper. It’s like you own a slave. No
matter where you go, you are somebody’s property unless that person 

Fw: [GELORA45] Anies, Ini Keberpihakan atau Tidak Paham Aturan?

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

From: 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45] 
Sent: Sunday, February 18, 2018 11:05 PM
  



https://www.kompasiana.com/satyadimitri/5a88fda95e13734efd11ba63/anies-ini-keberpihakan-atau-tidak-paham-aturan


Anies, Ini Keberpihakan atau 
Tidak Paham Aturan? 
18 Februari 2018   11:14 Diperbarui: 18 Februari 2018   11:48 328 23 16 
 
https://news.liputan6.com 



Masih segar diingatan, pernah segelintir kata-kata terkeluarkan oleh Gubernur 
DKI Jakarta Anies Baswedan, yang ingin kendaraan roda dua atau sepeda motor 
bisa jalan di Jalan MH Thamrin lagi. Dia mau warga Jakarta bisa akses seluruh 
jalan di Jakarta. "Jadi, komit yang sudah ada agar bisa menampung kendaraan 
kita. Kami ingin memastikan seluruh areal di Jakarta ini bisa diakses oleh 
warganya, baik yang roda dua, roda empat, atau lebih," kata Anies di Balai Kota 
DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan.

Sebagian besar masyarakat sangat toleran dengan ide yang katanya gemilang ini, 
tapi jika dikaji ulang, hal ini banyak sekali memberi peran negatif. Sesuai 
dengan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan 
Jalan, menteri penghubungan pada waktu itu menegaskan bahwa roda dua bukan 
termasuk transportasi umum dan beliau menegaskan tidak akan merubah keputusan 
tersebut. Hal ini sangat baik sekali, karena memang kendaraan roda dua ini 
seyogyanya menjadi kendaraan pribadi saja dan tidak melintas di ruas jalan 
protokol. Bukannya memisahkan hak masyarakat namun untuk lebih menertibkan dan 
mengurangi dampak kecelakaan.

Akhirnya keputusan tersebut keluar dan kata DISHUB "Mulai hari ini, Senin 
[29/1/2018], kami lakukan sosialisasi jalur khusus sepeda motor yang ada di 
Jalan MH Thamrin," kata Wakil Kepala Dishub DKI Sigit Wijatmoko di Jakarta. 
Menurutnya, sosialisasi tersebut dilakukan dengan tujuan memberikan edukasi 
kepada warga, terutama pengendara sepeda motor, agar menggunakan jalur khusus 
yang telah disediakan itu. "Sosialisasi ini akan kami lakukan selama tujuh hari 
ke depan bersama dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Tujuannya 
untuk mengedukasi seluruh masyarakat," ujar Sigit.  (

Belum berapa lama selang waktu diberlakukannya keputusan tersebut, Wakil Kepala 
Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan, ada 800 lebih 
kendaraan yang kena tilang saat operasi tertib lalu lintas dilakukan Dirlantas 
Polda Metro Jaya seminggu belakangan. Penyebabnya, karena sepeda motor dan 
mobil kerap keluar dari jalur khusus yang telah disediakan. Inilah yang 
dikhawatirkan jika diizinkan malah makin melanggar. Belum lagi, beberapa motor 
dari arah Jalan Medan Merdeka Barat menuju Jalan Medan Merdeka Selatan hampir 
bertabrakan dengan taksi karena sempitnya jalan akibat adanya alat pembatas 
jalan berbentuk kerucut berwarna merah jambu.

Banyak sekali dampak buruk wacana pemberlakuan kendaraan roda dua ini, karena, 
"Untuk mempertahankan kinerja lalu lintas tetap maksimal, perlu adanya 
pengaturan kendaraan bermotor khususnya sepeda motor yang populasinya lebih 
tinggi dibandingkan dengan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih," ungkap 
Budiyanto kepada Liputan6.com. "Tentunya (tambah macet). Dirilis Dishub kemarin 
sekitar 35 persen peningkatan kemacetan Thamrin," tutur Halim di Mapolda Metro 
Jaya, Senin. Tidak hanya macet, terkadang kendaraan roda dua kerap kali 
mengambil akses trotoar pejalan kaki untuk menyalip kendaraan lain yang semakin 
membuat ibukota semeraut dan polusi semakin bertambah. Untuk itu keputusan ini 
semoga bisa dikaji ulang agar mengurangi dampak buruk kendaraan.

Fw: [GELORA45] Kampanye dan Pilkada Demokratis,,Mungkinkah Terwujud?

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

From: 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45] 
Sent: Monday, February 19, 2018 10:48 PM



http://nasional.kompas.com/read/2018/02/19/20124491/kampanye-dan-pilkada-demokratis-mungkinkah-terwujud


Kampanye dan Pilkada Demokratis, 

Mungkinkah Terwujud?
Neni Nur Hayati
Kompas.com - 19/02/2018, 20:12 WIB

Ilustrasi(KOMPAS/DIDIE SW)


PEMILIHAN kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2018, yang 
diikuti 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten, sudah memasuki tahapan 
kampanye. Tahap ini dimulai  pada 15 Februari sampai dengan 23 Juni 2018.

Calon kepala daerah yang sudah ditetapkan oleh KPU harus mematuhi seluruh 
aturan perundang-undangan yang berlaku selama masa kampanye. 

Kampanye merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan 
dengan penuh rasa tanggung jawab, berlandaskan prinsip jujur, terbuka dan 
dialogis. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 4 (empat).

Sejatinya, proses kampanye yang akan berlangsung selama 4 bulan lebih itu mampu 
memberikan pendidikan politik yang cerdas kepada masyarakat untuk meningkatkan 
partisipasi pemilih. 

Namun sayang, fakta dari pilkada ke pilkada menunjukkan bahwa kampanye selalu 
dijadikan ajang kontestasi yang tidak sehat.

Kontestasi politik yang terjadi pada pilkada sebelumnya selalu diwarnai dengan 
temuan berbagai macam hal pelanggaran di antaranya kampanye hitam (black 
campaign), politisasi SARA, netralitas aparatur sipil negara, dan politik uang 
( money politics).

Para calon kepala daerah kerap menggunakan dan menghalalkan segala cara untuk 
meraih kemenangan.

Hal ini tentu sangat mencederai hakikat negara Indonesia sebagai negara 
demokrasi yang berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 
adil.

Padahal, prinsip ini seharusnya menjadi pijakan kuat dalam membangun sistem 
demokrasi dan memberikan fasilitas kepada rakyat sebagai pemegang kekuasaan 
tertinggi yang memiliki hak pilih pada suasana yang kondusif melalui kampanye 
sehat dan damai. 

Money politics

Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016  Pasal 71 ayat 1 sudah sangat jelas 
menyebutkan bahwa calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau 
memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan 
dan/atau pemilih.

Jika money politik dilakukan, berdasarkan putusan Badan Pengawas Pemilu 
(Bawaslu), pelakunya dapat dikenai sanksi administrasi sebagai calon dan 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap dikenai sanksi 
pidana sesuai dengan ketentuan perundang–undangan.

Akan tetapi, aturan ini acapkali dilanggar oleh calon untuk memengaruhi dan 
menggiring pilihan serta opini masyarakat dalam memilih calon tertentu.

Pada Pilkada 2015, tercatat ada pelanggaran money politics pada tahapan 
kampanye di urutan tertinggi dibandingkan dengan pelanggaran yang lainnya.

Fakta hari ini membuktikan bahwa dari calon gubernur, bupatim dan wali kota 
pada 2004–2017, sudah ada 313 kepala daerah yang menjadi tersangka kasus 
korupsi.

Yang lebih memilukan lagi, ada beberapa calon kepala daerah, yang sudah 
ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada 12 Februari 2018, terjerat operasi 
tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Apabila kita set back pada tahapan pencalonan, publik diramaikan dengan 
pemberitaan isu "mahar politik" yang terjadi di beberapa daerah.

Hal ini yang harus kita waspadai karena jika sedari awal proses penjaringan 
bakal calon saja sudah menggunakan politik uang, maka tentu pada tahapan 
kampanye serta pemungutan dan penghitungan suara tidak menutup kemungkinan ada 
upaya meraih kekuasaan dengan cara-cara kotor. 

Politik uang tidak hanya diartikan dalam bentuk uang, tetapi juga materi lain 
yang berupa bingkisan misalnya atau suvenir bahan kampanye lain yang jumlahnya 
melebihi Rp 25.000.

Hal ini biasanya dinilai efektif untuk mempengaruhi calon pemilih. Kadangkala 
masyarakat yang awam tidak mengenal bahwa hal ini adalah politik uang. Sehingga 
mereka menerima saja apa yang diberikan. Pemilu sebelumnya ada jargon "ambil 
uangnya, jangan pilih orangnya".

Namun, regulasi sekarang tentunya berbeda, bahwa yang menerima dan yang memberi 
akan dikenai sanksi. Sanksi tersebut akan diberikan tergantung pada pemenuhan 
unsur formil dan materiilnya.

[GELORA45] Menghindari Proses E-Katalog LKPP, Pembelian Komputer Sekolah Rp. 52 Milyar di Surabaya Berpeluang Terjadi Korupsi

[Indra Prihantaka indrap...@yahoo.com [GELORA45]]

BeritaOne.Com
http://www.berita-one.com/2018/02/menghindari-proses-e-katalog-lkpp.html
Menghindari Proses E-Katalog LKPP, Pembelian Komputer Sekolah Rp. 52 Milyar di 
Surabaya Berpeluang Terjadi Korupsi
Foto: Noer Oemarijati, Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset 
Pemkot Surabaya

Proses pembelian 5.225 unit komputer oleh Bagian Pengelolaan Aset Pemerintah 
Kota (Pemkot) Surabaya disorot masyarakat.
 Karena pembelian komputer oleh instansi pemerintah seharusnya proses 
pengadaannya wajib dilaksanakan secara e-katalog, sebagaimana diatur oleh LKPP 
(Lembaga Kebijakan Pengadaan barang Jasa Pemerintah) yang sudah ditampilkan 
secara online. 
Dengan mekanisme pembelian secara e-katalog yang diatur LKPP ini, instansi 
pemerintah bisa mendapat barang yang berkualitas dengan harga yang jauh lebih 
murah serta untuk menghindari terjadinya markup harga, rekayasa, kolusi, 
korupsi dll

Oleh Karenanya FKKS - Forum Komunikasi Komite Sekolah mempertanyakan, kenapa 
pembelian komputer senilai total Rp. 52 milyar itu tidak dilakukan secara 
e-katalog, tapi dilakukan dengan cara pelelangan dan bahkan dengan cara lelang 
cepat, dimana dengan itu data persyaratan, harga penawaran & peserta pengadaan 
yang menjadi penyedia, barang di LPSE Surabaya dengan kode lelang 7303010 , 
tidak bisa diakses/diketahui oleh publik?
Bahkan, menurut FKKS, pelaksanaan lelang untuk pengadaan komputer itu terkesan 
dilaksanakan untuk menghindari pelaksanaan pengadaan melalui cara e-katalog 
yang ada pada system LKPP.    Anggota FKKS, Yudo Anggodo menyatakan, indikasi 
mensiasati agar tidak melakukan pengadaan secara e-katalog ini terlihat bahwa 
lelang pengadaan komputer ini terkesan sengaja dilakukan ketika melihat peluang 
saat system e-katalog untuk produk komputer di LKPP sedang di-upgrade/ 
diperbaharui. Dimana proses pengadaan dengan cara lelang itu dilaksanakan  
tanggal 02 Februari 2018 sampai dengan tanggal 05 Februarti 2018.    "Padahal 
saat system e-katalog untuk produk komputer  di LKPP itu sedang di-upgrade, 
sudah ada pengumuman dalam situs LKPP tersebut  bahwa untuk e-katalog (online 
shop) untuk produk komputer sudah bisa dipakai kembali pada tangga 17 Februari 
2018", kata Yudo    "Kenapa tidak menunggu hanya beberapa hari sehingga 
terkesan terburu2 memanfaatkan waktu luang sekian hari saat system e-katalog di 
LKPP sedang upgrade.. Situasi itu tampaknya malah dipakai alasan untuk 
melaksanakan pengadaan komputer dengan system lelang dan tidak melalui cara 
pembelian e-katalog? Dan kenapa tidak melalui lelang biasa yang info bisa 
diketahui publik, kok memakai cara lelang cepat yang info detailnya di situs 
LPSE Surabaya tidak bisa diakses/ diketahui publik", ujarnya  
 
 Apalagi kemudian diketahui, bahwa persyaratan, spesifikasi dll untuk bisa 
menjadi penyedia barang dalam lelang pengadaan komputer itu terkesan dibuat 
sangat sulit, dan berpeluang membuat situasi yang bisa menimbulkan anggapan 
adanya rekayasa bahwa hanya pengusaha tertentu saja yang bisa menjadi penyedia 
barang.
"Jika kualitas komputer serta spesifikasinya kalah bagus, dan pembelian dengan 
cara lelang pengadaan ini ternyata harganya jauh lebih mahal dibanding harga, 
jika proses pembelian melalui e-katalog di LKPP, apa ini nantinya tidak 
bermasalah dalam hukum?",  tutur Yudo
 Sebagaimana diketahui, kota Surabaya, pada tahun 2018 ini mengalokasikan dana 
sebesar Rp. 52 milyar untuk pembelian komputer dan perlengkapannya, dimana 
rencananya sebanyak 5255 tersebut akan dibagikan kepada SD dan SMP negeri yang 
kekurangan peralatan   Untuk SD keperluannya meliputi pemenuhan laboratorium, 
ruang guru dan ruang tata usaha. Sedangkan di jenjang SMP komputer diberikan 
untuk melengkapi laboratorium, ruang guru dan keperluan ujian nasional berbasis 
komputer (UNBK).
Menurut FKKS, karena untuk keperluan dan dibagikan ke sekolah-sekolah di 
Surabaya, bukankah biasanya pembelian komputer itu dilakukan oleh Dinas 
Pendidikan? Karena Dinas Pendidikan lebih tahu kebutuhan sekolah. Dan selama 
ini pembelian komputer untuk keperluan sekolah dan peningkatan mutu proses 
belajar mengajar,  dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan atau langsung oleh 
sekolah melalui proses pembelian e-katalog di LKPP.
 
  Maka tampak janggal ketika dana untuk peningkatan mutu pendidikan dalam hal 
ini pembelian komputer dikelola oleh Bagian Pengelolan Aset Pemkot Surabaya dan 
Dinas Pendidikan hanya bertugas membagikan komputer ke sekolah2. Apalagi 
kemudian proses pembelian tersebut terkesan adanya rekayasa untuk menghindari 
pengadaan melalui proses e-katalog di LKPP

Jika proses pembelian komputer senilai Rp. 52 milyar ini dikemudian hari 
menimbulkan persoalan hukum yang berindikasi adanya dugaan korupsi, tentunya 
hal ini bisa mencoreng kinerja pemkot Surabaya. Apalagi Noer Oemarijati Kepala 
Bagian Pengelolaan Aset Pemkot Surabaya, dikenal sebagai orang yang paling 
dipercaya oleh walikota Tri Rismaharini.
Sementara itu ibu Noer Oemarijati (HP: 08123537106) dan bapak Tri 

[GELORA45] Membanggakan, Ilmuwan Indonesia Bikin Solusi,Listrik Pedalaman

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://tekno.tempo.co/read/1062277/membanggakan-ilmuwan-indonesia-bikin-solusi-listrik-pedalaman?

TeknoUtama=TeknoUtama_Click_8


 Membanggakan, Ilmuwan Indonesia Bikin Solusi


 Listrik Pedalaman

Reporter:


   Afrilia Suryanis

Editor:


   Amri Mahbub

Selasa, 20 Februari 2018 10:15 WIB
0 komentar 
 


00011
# Font:
# Ukuran Font: - 
 
+ 
 


#

#


Membanggakan, Ilmuwan Indonesia Bikin Solusi Listrik Pedalaman 
 



Chairul Hudaya, peneliti dari Teknik Elektro Universitas Indonesia, 
sedang berdiri di tengah ruangan yang listriknya dipasok dari tabung 
listrik (Talis). (Istimewa)


*TEMPO.CO, Depok* - Ilmuwan 
 
dari Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 
Chairul Hudaya dan Iwa Garniwa, menciptakan sebuah solusi untuk 
permasalahan listrik di daerah terisolasi dan tertinggal di Indonesia. 
Mereka menciptakan sebuah teknologi bernama Tabung Listrik (TaLis).


Chairul menjelaskan, TaLis adalah sebuah perangkat penyimpanan energi 
berbasis baterai lithium-ion tipe 18650 yang dirangkai dengan sebuah 
battery management system (BMS). TaLis dibuat memiliki kapasitas 
bervariasi, disesuaikan dengan kebutuhan beban.


"Jika dianalogikan, TaLis sama dengan sebuah power bank yang 
kapasitasnya cukup besar untuk menyuplai kebutuhan listrik rumah tangga 
maupun untuk alat-alat produksi," kata Chairul kepada Tempo, kemarin. 
Karena itu, dalam konsep TaLis, energi listrik bisa disimpan dalam 
sebuah media penyimpanan energi (baterai) untuk selanjutnya dipakai 
mengoperasikan peralatan elektronik.


"Dengan demikian, kebutuhan listrik tidak lagi bergantung pada sistem 
transmisi jarak jauh dari sumber pembangkit listrik raksasa," ujarnya.


Menurut Chairul, dengan bentuknya yang ringan dan portabel, TaLis dapat 
menyimpan 630 Wh energi listrik berbasis baterai lithium-ion serta mudah 
dipakai karena menggunakan sistem plug and play alias pasang dan pakai. 
Tidak hanya itu, Chairul melanjutkan, TaLis tidak memerlukan kWh meter 
dan jaringan distribusi listrik sehingga harganya murah.


"Semua ini merupakan keunggulan TaLis dalam menjadi sebuah media 
pengantar listrik di daerah-daerah yang terisolasi dan belum terdapat 
jaringan listrik," katanya.


Satu unit TaLis dapat menyuplai satu kebutuhan rumah di pedesaan. "Ini 
adalah sebuah bentuk inovasi bagi dunia listrik Indonesia yang masih 
sangat bergantung pada metode konvensional dalam melakukan distribusi 
listrik," kata dia.


Chairul menceritakan, awal mula dia membuat TaLis dilatarbelakangi oleh 
banyaknya rumah tangga dan desa yang belum mendapat aliran listrik di 
Indonesia. Hal ini terlihat dari rasio elektrifikasi yang rendah, 
seperti beberapa daerah di wilayah Maluku dan Papua.


Dari data Badan Pusat Statistik, ada lebih dari 2.500 desa tak 
berlistrik. Sedangkan, menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral, tingkat rasio elektrifikasi pada 2014 ada di angka 84,35 
persen, sementara pada 2015 ada di angka 88,30 persen.


Pada 2017, rasio elektrifikasi mencapai 92,75 persen. Meski begitu, 
masih banyak daerah di Indonesia yang rasio elektrifikasinya jauh di 
bawah rata-rata nasional.


Tabung listrik (Talis) karya peneliti teknik elektro Universitas 
Indonesia, Chairul Hudaya dan Iwa Garniwa. (Universitas Indonesia)


Hal ini sangat nyata di daerah-daerah terpencil dan jauh dari pusat 
pembangunan, seperti di daerah pegunungan serta pulau di Maluku dan 
Papua. Sebagai contoh, rasio elektrifikasi di Maluku sebesar 59,17 
persen. Sedangkan pada Juni 2017, Papua baru mencapai angka 48,74 persen.


Selama ini, guna memenuhi pasokan listrik di Indonesia, pemerintah 
biasanya menggunakan pembangkit listrik dalam skala besar untuk kemudian 
dipasok ke masyarakat menggunakan kabel. Pembangunan pembangkit listrik 
baru serta tata kelengkapan listrik lainnya tentu bukan persoalan mudah. 
Banyak yang harus diselesaikan terkait dengan perizinan, pembebasan 
lahan, tata ruang, dan pendanaan. Itu yang kemudian menyebabkan biaya 
penyediaan listrik di Indonesia menjadi sangat mahal.


Chairul berharap TaLis dapat menjadi solusi penyediaan listrik di daerah 
yang masih belum berlistrik. Prototipe TaLis sudah terpasang di Sekolah 
Master Indonesia, Depok, sejak November 2017 hingga saat ini.


Simak kabar terbaru dari ilmuwan  
Indonesia lainnya hanya di kanal /Tekno 

[GELORA45] Rommy: Jokowi Tanya, Kalau Gandeng Prabowo di Pilpres Bagaimana?

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*Mereka itu-itu saja menduduki kursi empuk pemberi rejeki nomplok. Untuk
melihat video, click situs :*


http://news.liputan6.com/read/3304056/rommy-jokowi-tanya-kalau-gandeng-prabowo-di-pilpres-bagaimana
Rommy: Jokowi Tanya, Kalau Gandeng Prabowo di Pilpres Bagaimana?


Felek Wahyu 

20 Feb 2018, 14:09 WIB



[image: romy]
Ketua
Umum DPP PPP Romahurmuziy saat membekali kadernya agar memenangkan pasangan
Ganjar Pranowo-Yasin. (foto: Liputan6.com / felek wahyu)

*Liputan6.com, Semarang -* Pemilihan Presiden (Pilpres) segera digelar pada
2019. Siapa saja yang akan menjadi calon wakil presiden mendampingi Jokowi
sudah bermunculan. Salah satu yang diwacanakan adalah Ketua Umum Partai
Gerindra Prabowo Subianto.

Ketua Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan

(PPP
)
Romahurmuziy menyebutkan bahwa Jokowi maupun Prabowo masih berkeinginan
untuk maju dalam kontestasi orang nomor satu di Indonesia itu.

Hal itu disampaikan pria yang karib disapa Rommy itu dalam Rakerdasus
pemenangan Pilgub Jateng 2018

di Semarang, di Hotel Semesta, Jalan Plampitan, Kota Semarang, Jateng,
Senin (19/2/2018).

"PPP

mendukung dan menyetujui jika Pak Jokowi berdampingan dengan Ketua Umum DPP
Gerindra Prabowo Subianto," kata Rommy.

Baca Juga

   -

   PPP Sumut Belum Satu Suara Dukung Pasangan Djarot-Sihar
   

   -

   Alasan PPP Sepakat Usung Djarot-Sihar di Pilgub Sumut
   

   -

   Akhirnya PPP Koalisi dengan PDIP Usung Djarot-Sihar Sitorus
   


Usulan Rommy ini disebut tidak asal-asalan. Ada beberapa alasan. Pertama
adanya hasil survei Indobarometer yang menyebutkan ada peluang Jokowi jika
maju dalam pilpres bisa didampingi Prabowo.

"Saya sudah menyampaikan kepada Pak Jokowi ketika ditanya. Beliau
menanyakan, 'Mas pandangan Mas Rommy kalau saya menggandeng Prabowo
bagaimana?' Sudah saya sampaikan tegas, PPP

setuju," kata Rommy.

Tiga alasan lain menyandingkan Jokowi-Prabowo adalah, pertama, untuk
meminimalisir gesekan antar kontestan maupun antar kader, pengikut maupun
simpatisan.

Kedua, mengurangi kemungkinan adanya penebaran kebencian. Dan ketiga,
adalah Pilpres 2019 akan bersifat aklamasi.

"Pilpres yang bersifat aklamasi secara nasional. Itu yang paling penting,"
kata Rommy.



1 dari 2 halaman
--
Merasa Sangat Dekat Dengan Jokowi

[image: romy]
Ketua
Umum DPP PPP Romahurmuziy saat membekali kadernya agar memenangkan pasangan
Ganjar Pranowo-Yasin. (foto: Liputan6.com / felek wahyu)

Meski menyetujui ide itu, Rommy mengaku berminat menjadi wakil presiden
mendampingi Jokowi. Ia telah menggelar sosialisasi melalui berbagai media
luar ruang di tiap daerah.

Rommy merasa percaya diri bersaing dengan kandidat lain seperti Muhaimin
Iskandar karena secara personal sangat dekat. Sementara Muhaimin Iskandar
lebih banyak sosialisasi dan membentuk relawan.

"Sebagai Capres yang sudah diusung kembali empat parpol tentunya beliau
sudah bisa menilai, siapa figur bagus yang dibutuhkan. Kita berbicara dua.
Ada dua kebutuhan. Kebutuhan elektoral personal beliau untuk terpilih
kembali dan yang kedua kebutuhan institusional untuk kepentingan bangsa
ini. Saya kira itu," kata Rommy.

Meski yakin dan percaya diri, namun PPP menyerahkan kepada Jokowi kriteria
cawapres seperti disampaikan Kyai Maimoen Zubair sebagai Ketua Dewan
Pertimbangan Syariah DPP PPP.

"Soal personilnya siapa namanya itu sepenuhnya Pak Jokowi memiliki
keleluasaan dan itu pasti pada saatnya dibahas partai koalisi yang
mengusung beliau," kata Rommy.

Rommy mengaku tidak ingin menunjukan kedekatanya dengan Presiden Jokowi
saat ini. Sebagai partai koalisi pendukung ada banyak hal yang dibicarakan
antara dirinya dengan Jokowi terkait kondisi dan langkah politik Jokowi
saat ini.

"Saya sering diajak ngomong. Saya sebenarnya, kalau dibilang sering bersama
beliau mungkin lebih sering, dibandingkan muncul di depan publik. Kenapa?
Sebagai pimpinan partai koalisi kita sering diajak rundingan aneka hal.
Terkait dengan urusan 

[GELORA45] tangkap mereka semua

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

HEBOH!!! Jokowi Tolak UU MD3 & Perintah KPK Tangkap Semua Anggota DPR yg Berani 
KORUPSI


| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
HEBOH!!! Jokowi Tolak UU MD3 & Perintah KPK Tangkap Semua Anggota DPR yg...

HEBOH!!! Jokowi Tolak UU MD3 & Perintah KPK Tangkap Semua Anggota DPR yg Berani 
KORUPSI Thanks for Subcribes and...
 |

 |

 |

[GELORA45] Utang Luar Negeri Alami Kenaikan 10,1 Persen, Masih Wajar?

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

http://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/20/170019226/utang-luar-negeri-alami-kenaikan-101-persen-masih-wajar


*Utang Luar Negeri Alami Kenaikan 10,1 Persen, Masih Wajar? *

Pramdia Arhando Julianto


Kompas.com - 20/02/2018, 17:00 WIB

[image: Diskusi Kajian Institute for Development of Economics and Finance
(INDEF) terkait penciptaan lapangan kerja di Kantor INDEF, Jakarta, Selasa
(20/2/2018).]Diskusi Kajian Institute for Development of Economics and
Finance (INDEF) terkait penciptaan lapangan kerja di Kantor INDEF, Jakarta,
Selasa (20/2/2018).(KOMPAS.com/ PRAMDIA ARHANDO JULIANTO)



*JAKARTA, KOMPAS.com* - Bank Indonesia (BI) melaporkan, utang luar negeri
 (ULN) Indonesia pada
kuartal IV 2017 mencapai 352,2 miliar dollar AS atau Rp 4.773 triliun.
Angka tersebut tumbuh sebesar 10,1 persen secara tahunan (yoy).

Masih wajarkah jumlah utang luar negeri Indonesia tersebut?

Anggota Komisi XI DPR  Mukhamad Misbakhun
memberikan pandangannya. Dia mengatakan, kenaikan ULN sebesar 10,1 masih
dalam batas kewajaran, terlebih karena ULN tersebut digunakan pada sektor
produktif.

"Itu sah kita melakukan utang itu,"  ujar Misbakhun saat ditemui di Kantor
Institute for Development of Economics and Finance ( INDEF
), Jakarta, Selasa (20/2/2018).

"Untuk bangun infrastruktur, begitu bangun infrastuktur diharapkan nanti
akan ada manfaat bagi masyarakat, pergi ke pelabuhan lebih mudah, sektor
ekspor akan mencapai target, ruang tunggu mereka untuk mencapai kapal
menjadi lebih cepat," lanjut dia.

Baca juga : Bangun Infrastruktur, Utang Luar Negeri Indonesia Naik 10,1
Persen di Akhir 2017


Menurutnya, penggunaan utang untuk sektor produktif akan menopang laju
pertumbuhan perekonomian nasional, dan juga dibuktikan dengan upaya
pemerintah dalam membayar utang tersebut tepat waktu.

"Pemerintah tidak sekalipun menunda bayar utang, baik itu utang
swasta dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) atau bentuk bantuan
bilateral, pemerintah sebesar apapun utangnya, pemerintah bisa membayarkan
kewajibannya, pemerintah tetap akan menjaga kepercayaan," tambah Misbakhun.

Dia menilai, saat ini ULN bukan lagi diukur dari sisi jumlah utangnya
tetapi untuk apa dan mampu tidak pemerintah membayar utangnya.

[GELORA45] UU Penodaan agama ini hanya permulaan, nanti akan diterapkan UU yang lebih hebat lagi. Bagi yang belum paham tentang apa yang akan datang, dipersilahkan berkonsultasi kepada MUI hehehehe ht

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*UU Penodaan agama ini hanya permulaan, nanti akan diterapkan UU yang lebih
hebat lagi. Bagi yang belum paham  tentang apa yang akan datang,
dipersilahkan berkonsultasi kepada MUI  hehehehe*

http://nasional.kompas.com/read/2018/02/20/21185001/uu-penodaan-agama-dinilai-kerap-dipakai-untuk-mendiskriminasi-minoritas


UU Penodaan Agama Dinilai Kerap Dipakai untuk Mendiskriminasi Minoritas

Kristian Erdianto 

Kompas.com - 20/02/2018, 21:18 WIB

[image: Ketua Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Al Khanif saat
memberikan keterangan ahli dalam sidang uji materi atas UU No 1 PNPS tahun
1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama di Mahkamah
Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2017).]Ketua Serikat Pengajar
Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Al Khanif saat memberikan keterangan ahli dalam
sidang uji materi atas UU No 1 PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta
Pusat, Selasa (20/2/2017).(KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)



*JAKARTA, KOMPAS.com* - Ketua Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM)
Al Khanif berpendapat bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan
Agama  (UU Penodaan Agama)
selama ini telah ditafsirkan oleh suatu kelompok untuk mendiskriminasi
hak-hak individu atau kelompok lain.

Pasal itu menyebutkan, "Setiap  orang dilarang  dengan  sengaja  di  muka
umum menceritakan, menganjurkan dan  mengusahakan  dukungan  umum, untuk
 melakukan penafsiran  tentang sesuatu  agama  yang  dianut  di Indonesia
 atau  melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai
kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu".

Akibatnya, muncul perlakuan yang berbeda terhadap individu atau kelompok
yang dianggap mempunyai penafsiran yang berbeda dari kelompok mayoritas

"Saya berpendapat bahwa norma-norma yang ada dalam Undang-Undang Nomor
1/PNPS/1965 selama ini telah ditafsirkan oleh suatu kelompok untuk
mendiskriminasi hak-hak individu atau kelompok lain," ujar Khanif saat
memberikan keterangan ahli dalam sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi
(MK), Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2017).

"Penafsiran ini menurut saya telah mengingkari dimensi theisme dan
humanisme Pancasila karena telah mengakibatkan perlakuan yang berbeda
terhadap individu atau kelompok yang dianggap mempunyai penafsiran yang
berbeda dari kelompok mayoritas," tuturnya.

(Baca juga: "Sebelum 1998, Ahmadiyah dan Syiah Tak disebut Melakukan
Penodaan Agama"

)

Seperti diketahui, undang-undang tersebut telah menjadi dasar munculnya
peraturan pemerintah pusat maupun daerah yang mendikriminasi kelompok
minoritas seperti Ahmadiyah  dan
Syiah.

Peraturan tersebut antara lain Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa
Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008,
Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan
Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaah
Ahmadiyah Indonesia dan Warga Masyarakat (SKB Tiga Menteri).

Selain itu, menurut catatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
(YLBHI), setidaknya ada lima provinsi dan 22 kabupaten/kota yang resmi
melakukan pelarangan seluruh aktivitas komunitas Jemaah Ahmadiyah.

"Ada individu, kelompok maupun unsur pemerintahan yang menggunakan norma
dalam UU tersebut untuk membatasi dan mendiskriminasi kelompok lain," tutur
Khanif.

Oleh sebab itu, akademisi Fakultas Hukum Universitas Jember itu meminta MK
memberikan kerangka penafsiran dalam pasal tersebut terutama dalam frasa
"melakukan penafsiran tentang sesuatu  agama  yang  dianut  di Indonesia".

Selain untuk menghormati dimensi humanisme Pancasila, penafsiran MK juga
diperlukan untuk membatasi penerapan konsep teokrasi yang selama ini
digunakan oleh sekelompok orang untuk melindungi kepentingan mereka sendiri.

"Mahkamah Konstitusi (MK) harus memberikan kerangka penafsiran terhadap
norma-norma yang ada di pasal-pasal tersebut agar penafsiran MK kemudian
menjadi rujukan oleh warga negara Indonesia" kata Khanif

[GELORA45] Indonesia's Papua province children starving in a land of gold

[jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

 

 Indonesia's Papua province children starving in a land of gold 
http://www.bbc.com/news/world-asia-42985439 13 February 2018

 Share this with Facebook http://www.bbc.com/news/world-asia-42985439#  Share 
this with Twitter http://www.bbc.com/news/world-asia-42985439#  Share this with 
Messenger http://www.bbc.com/news/world-asia-42985439#  Share this with Email 
mailto:?subject=Shared%20from%20BBC%20News=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fnews%2Fworld-asia-42985439
  Share http://www.bbc.com/news/world-asia-42985439#share-tools


 



 
 Image copyrightAFP/GETTYImage captionA Papuan couple accompany their child 
suffering from malnutrition at a hospital in Agats A measles and malnutrition 
crisis has killed at least 72 people, mostly children, in Indonesia's remote 
province of Papua, home to the world's biggest gold mine.
 As Rebecca Henschke and Hedyer Affan report, the crisis has put the spotlight 
on a region closed off to journalists for decades and revealed serious 
government failings.
 Just two months old, Yulita Atap's life has already been brutally hard. Her 
mother died in childbirth. Her father gave her up for dead.
 "In the cloud of grief he wanted to hit her, to bury her with her mother," 
says her uncle, Ruben Atap.
 "I said, don't do that, God will be angry, he became calm and was grateful 
that we wanted to take care of her, but we are now struggling to keep her 
alive."
 She lies limply on a bed in the only hospital in the Asmat regency, a 
jungle-covered area the size of Belgium. Her ribs exposed, nearly piercing 
through her skin, her stomach bloated, she floats in and out of sleep.
 Her uncle stares constantly at her tiny body.
Image captionYulita Atap's family travelled for two days to reach this hospital 
Government health workers helped him make a two-day journey on a speedboat up a 
river to get here. The rivers are the highways, weaving like snakes through the 
thick jungle.
 On the next hospital bed is Ofnea Yohanna's family. Three of her children, 
aged four, three and two, are severely malnourished.
 She married when she was just 12 years old. Still in her twenties, she has six 
children.
 "We eat when there is food, when there isn't we don't. We don't have a boat at 
the moment to go fishing in," she says.
Image captionOfnea Yohanna's daughter lies on a day bed in the Agats hospital 
While we talk her daughter stares emptily off into the distance, her eyes 
hollow and lifeless. She picks at a packet of sweet biscuits, a pile of plain 
white rice on brown paper sits uneaten next to her.
 A proud tribe Traditionally, the Asmat tribe has lived on sago starch 
extracted from palms, and fish from the rivers and sea.
 "Asmat is, in its way, a perfect place. Everything you could possibly need is 
here," wrote Carl Hoffman in his 2014 book about the disappearance and presumed 
death of New York socialite, Michael Rockefeller, in Asmat in the 1960s.
 "It's teeming with shrimp and crabs and fish and clams and sago palm, whose 
pith can be pounded into a white starch and which hosts the larvae of the 
Capricorn beetle, both key sources of nutrition," he wrote.
Image copyrightAFP/GETTYImage captionThe Asmat tribe from Papua perform their 
traditional dance Michael Rockefeller, the child of a New York governor and 
from one of America's richest families, came across the world to Asmat to 
collect the tribe's elaborate and impressive art that includes stylised giant 
wood carvings.
 The art of the Asmat people is found in top museums across the world and is 
prized by collectors.
 Rockefeller's black and white photos from his journey to visit the Asmat 
people, at the time cannibals and head-hunters, amazed the Western world.
 Changing diets, fading traditions The semi-nomadic Asmat tribes used to spend 
months in the forest to make sago and find enough food to live.
 Cultural changes began happening in the 1950s with the arrival of Christian 
missionaries, and in recent years diets have dramatically changed with 
increasing number of migrants from other Indonesian islands coming here.
 The nearest city of Timika, an hour's flight away, serves as a centre for the 
US-owned Freeport mine, the world's largest gold mine.
Image copyrightAFP/GETTYImage captionPossessing one of the most well-known and 
vibrant woodcarving traditions in the Pacific, Asmat art is sought by 
collectors worldwide Timika has one of the fastest population growths in 
Indonesia.
 "People increasingly buy imported food and because in some places the forests 
have been logged they have to go further to get sago," says local health 
researcher, Willem Bobi.
 "So now the quickest thing is to buy instant processed food; government money 
has come in and made our people dependent."
 A native Papuan, Willem Bobi travelled across the vast jungle-covered area and 
described the dire health situation in a book, The Asmat Medicine Man, which 
was published last year.
 "I knew a crisis like this would come. I saw there was a lack of 

[GELORA45] Saudi women don’t need male permission to start businesses

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*wah wanita-wanita Arab Saudi ini tidak pakai jilbab bikin ragu-ragu untuk
kembali ke jakarta*

http://www.arabnews.com/node/1248781/saudi-arabia
Saudi Arabia Saudi women don’t need male permission to start businesses

NADA HAMEED | *Published — *Sunday 18 February 2018


The Saudi commercial sector is witnessing a new era inthe empowerment of
women.


JEDDAH: Saudi women do not need the permission of a male guardian to start
their own business, according to the Ministry of Commerce and Investment.
“No need for a guardian’s permission. Saudi women are free to start their
own business freely,” ministry spokesperson Abdul Rahman Al-Hussein tweeted
on Thursday using an Arabic hashtag that translates as #No_Need.
The #No_Need campaign is an initiative of Taysir, which aims to streamline
the necessary procedures to establish a new business.
There is no longer any need to visit a notary to document the founding of a
company. The Abshir system means this can all be done electronically.
Saudi women will no longer face more obstacles than a man does to establish
their own business and government agencies will no longer require the
consent of a guardian for a woman to complete the necessary procedures.
Al-Hussein told Arab News: “Women can practice all their commercial
transactions in the Ministry of Commerce and Investment without a guardian
or a notary.”
Nojood Al-Qassim, head of the Department of Personal Status, Family
Legacies and Women’s and Children’s Rights, pointed out that this latest
step toward the empowerment of Saudi women is in line with the government’s
overall development drive.
“One of the directives of Vision 2030 is to activate the role of Saudi
women in society and to give them their full rights and the rights
guaranteed by Shariah,” she told Arab News.
Dima Al-Shareef, a Saudi law consultant, said: “I believe this new approach
will open the door to (women) in our homeland to highlight their talents
and ideas and translate them into a realistic business with a worthy
financial return.”
She added: “We are witnessing a new era in the empowerment of Saudi women,
in the commercial sphere in particular.”

[GELORA45] TJ CHANNEL INDONESIA

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

TJ CHANNEL INDONESIA


| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
TJ CHANNEL INDONESIA

TERIMKASIH SUDAH MELIHAT VIDEO KAMI , VIDEO BERITA INI KAMI SAJIKAN DALAM 
BENTUK LEBIH RINGAN BAGI PARA NETIZEN ...
 |

 |

 |

[GELORA45] GSBI : Penetapan Kuota 30 Persen bagi Perempuan itu Hakekatnya Patriarki

[Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]]

GSBI : Penetapan Kuota 30 Persen bagi Perempuan itu Hakekatnya Patriarki


INFO GSBI-Jakarta.  Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) melalui Ketua Umum 
nya Rudi HB Daman,  disela-sela rapat Front Perjuangan Rakyat (FPR) untuk 
persiapan peringatan hari Perempuan Internasional 8 Maret 2017  hari ini Senin, 
6 Maret 2017 mengatakan, Penetapan kebijakan menetapkan kuota 30 persen kaum 
perempuan dalam partisipasinya di ruang politik baik itu di partai politik, 
parlemen, dan eksekutif, ini adalah proyek dan kebijakan produk imperialis 
Amerika Serikat (AS) yang hakekatnya adalah partriarki.

Patriarki adalah sistem yang menempatkan kaum laki-laki  dominan  dan berkuasa 
sedangkan kaum perempuan hanya mahkluk nomer dua (rendah) dan dianggap tidak 
memiliki peranan penting dalam masyarakat secara ekonomi, politik, dan budaya. 
Patriarki ini menjadikan kaum perempuan sebagai pelengkap hidup tapi tidak 
memiliki derajat yang sama dengan laki-laki. Perempuan sering disalahkan dan 
dianggap bodoh dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya oleh para 
penindas kapitalis dan tuan tanah besar. 

Oleh karena itu, perempuan Indonesia, dan juga anak-anak, sangat sering 
mendapatkan kekerasan. Akan tetapi, negara lah yang paling bertanggungjawab 
larena membiarkan kekerasan terhadap perempuan melalui kebijakan-kebijakan yang 
anti rakyat dan penindasan secara langsung.

Proyek  dan kebijakan ini (kuota 30 persen) menurut GSBI sebetulnya hanya 
menfasilitasi segelintir perempuan penindas dan penghisap yang mewakili 
imperialis, borjuasi besar komprador (kaki tangan imperialis), dan tuan tanah.

Lebih lanjut Rudi menjelaskan, sejak lama, negara membatasi partisipasi politik 
dan perjuangan perempuan melalui pembentukan organisasi perempuan yang mandiri. 
Sejak lama terutama sejak era Soeharto kaum perempuan Indonesia dipaksa baik 
langsung atau tidak langsung masuk dalam organisasi perempuan yang mendukung 
pemerintah dan di bawah dominasi laki-laki klas penindas. Pemerintah setiap 
masa sangat takut dengan tingginya kenaikan kesadaran politik kaum perempuan, 
khususnya dari klas tertindas, maka dibatasi keterlibatan perempuan dalam 
politik hanya 30 persen.  Jelas Rudi.

Krisis yang terjadi dan semakin kronis tidak bisa dipungkiri telah membakar 
semangat perlawanan kaum perempuan terhadap penghisapan dan penindasan. Dan 
perlawanan mereka yang menakutkan pemerintah dihadapi secara kekerasan dan 
segala bentuk fasis (teror dan kekerasan) seperti di Sintang raya kalimantan 
barat, Moro Moro Lampung, Sukamulya Majalengka, di Kendeng Jawa Tengah. 
Peristiwa kekerasan terhadap perempuan di tempat itu hanyalah sedikit cerminan 
kekerasan negara dan golongan yang paling berkuasa yang mengemuka di permukaan, 
lainnya berlangsung secara berkelanjutan dan bahkan lebih keras di seluruh 
Indonesia, ini fakta bagaiaman ketakutannya negara atas kebangkitan kaum 
perempuan akan perlawanan dan perjuangannya. (red-rd2017)#

Fw: [nasional-list] Fw: [GELORA45] Komando Pasifik AS: Kami Siap Perang,Melawan China Jika Diperlukan

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: 'Chan CT' sa...@netvigator.com 
[nasional-list] Kepada: GELORA_In 
Terkirim: Minggu, 18 Februari 2018 01.27.14 
GMT+1Judul: [nasional-list] Fw: [GELORA45] Komando Pasifik AS: Kami Siap 
Perang,Melawan China Jika Diperlukan
     

  From: 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45] Sent: Sunday, February 
18, 2018 2:30 AM


 

http://internasional.kompas.com/read/2018/02/17/15171761/komando-pasifik-as-kami-siap-perang-melawan-china-jika-diperlukan


Komando Pasifik AS: Kami Siap Perang 


Melawan China Jika Diperlukan
Ervan HardokoKompas.com - 17/02/2018, 15:17 WIB   Pasukan Angkatan Laut Amerika 
Serikat di kapal induk Carl Vinson dalam latihan rutin di Laut China Selatan, 3 
Maret 2017. (REUTERS/Erik De Castro )
WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Panglima Komando Pasifik AS (PACOM) Laksamana Harry 
Harris di hadapan Kongres menjelaskan rencana AS menghadapi pengaruh China yang 
semakin kuat di Asia-Pasifik.

Dalam pidatonya, Harris mengedepankan peran Australia, sekutu non-NATO, sebagai 
pusat kekuatan PACOM di Samudera Pasifik.

"Australia adalah salah satu kunci untuk menjaga ketertiban internasional," 
ujar pria yang juga bakal menjadi duta besar baru AS untuk Australia itu.

Harris menambahkan, modernisasi dan kemajuan militer China adalah elemen dasar 
strategi negeri itu untuk menggeser AS sebagai sekutu negara-negara 
Indo-Pasifik.

Baca juga : Hari Ini dalam Sejarah: Korea Utara Tangkap Kapal AL Amerika 
Serikat 

"Namun, China juga memiliki ambisi yang lebih global," lanjut Harris.

"Akhirnya, kemampuan untuk menghadapi perang amat penting atau kita hanya akan 
menjadi macan ompong. Kita akan bekerja sama (dengan China), tetapi tetap siap 
berkonfrontasi jika diperlukan," Harris menegaskan.

Meski mengaku siap menghadapi militer China, Harris tetap berharap konflik 
dengan negeri itu tidak akan pernah terjadi.

"Namun, kita semua harus tetap bersiap jika konflik memang harus terjadi," ujar 
Harris.

Di sisi lain, retorika yang dilemparkan Harris ini mungkin tak akan dengan 
mudah diterima. Apalagi, Australia menunjukkan minatnya mendekati China.

"Australia memiliki hubungan amat kuat dengan Washington, dan kami juga 
memiliki teman-teman yang amat baik di Beijing," kata PM Australia Malcolm 
Turnbull pada Maret tahun lalu.

"Ide bahwa Australia harus memilih antara China atau Amerika Serikat, sama 
sekali tidak benar," tambah Turnbull.

Komentar keras Laksamana Harris ini muncul di saat hubungan antara China dan 
Amerika Serikat tak bisa dikatakan baik.

Baca juga : Kelebihan Muatan, Konvoi Militer AS Ditilang Polantas Jerman 

Apalagi kedua negara yang sama-sama anggota DK PBB itu kerap berseberangan 
dalam hal sengketa wilayah di Laut China Selatan.

China terus memprotes kehadiran militer AS di Laut China Selatan, semetara AS 
mengecam pembangunan pangkalan militer China di perairan yang masih 
disengketakan tersebut.

 

Re: Fw: [GELORA45] Re: Warga Curhat Banjir Seleher, Anies: Doa Lekas Surut

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

Apakah memungkinkan memperkenalkan ilmu pengetahuan tanpa mencela agama?
Pada saat ilmu pengetahuan membuat hipotesa big bang usia bumi 4.5 milyar tahun 
dan usia universe 14 milyar tahun itu pada dasarnya telah mencela agama yang 
mengatakan usia bumi cuman 6 ribu tahun. Demikian juga pada waktu ilmu 
pengetahuan membuat hipotesa bahkan membuktikan bumi bulat juga pada dasarnya 
telah mencela agama yang mengatakan bumi datar. Dst. dst. banyak sekali.
Saya setuju dengan anda yg pada intinya mengatakan ilmu pengetahuan dan agama 
itu tidak sama, justru hal itulah maka konstitusi UUD 45 pasal 31 ayat 5 
"Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi 
nilai-nilai agama..." menjadi suatu hal yang tidak mungkin, bahkan membuat ilmu 
pengetahuan jadi mandul dan rakyat bodoh.



---In GELORA45@yahoogroups.com,  wrote :

Beginn der weitergeleiteten Nachricht:

Datum: Sat, 17 Feb 2018 19:59:04 +0100
Von: "Lusi D." 
An: "jonathangoeij@... [GELORA45]" 


Agama itu bukan ilmu pengetahuan, tapi kepercayaan. Research itu tidak
termasuk dalam kategori kepercayaan, melainkan branch of science.
Seorang ilmuwan atau kaum intelegensia wajib memperkenalkan kebenaran
atas dasar ilmu pengetahuan yang bisa dibuktikan, tanpa mencela
kepercayaan seseorang. Hanya dengan demikian para ilmuwan ikut aktif
membantu meningkatkan taraf ilmu pengetahuan masyarakatnya.

Lusi.-

Fw: [GELORA45] Muncul Skenario Duet Jokowi-Prabowo di,Pilpres 2019, Bisa Terwujud?

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

From: 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45] 
Sent: Sunday, February 18, 2018 10:50 PM



https://news.detik.com/berita/d-3873269/muncul-skenario-duet-jokowi-prabowo-di-pilpres-2019-bisa-terwujud?_ga=2.150609971.462577397.1518964918-1207507654.1518964918


Minggu 18 Februari 2018, 21:17 WIB
Muncul Skenario Duet Jokowi-Prabowo di Pilpres 2019, Bisa Terwujud?
Danu Damarjati - detikNews

 Survei Poltracking (Foto: Grandyos Zafna.) 
   Jakarta - Joko Widodo dan Prabowo Subianto merupakan lawan politik di 
Pilpres 2014. Namun kini jelang Pilpres 2019, muncul skenario duet Jokowi dan 
Prabowo.

Adalah survei Poltracking Indonesia yang mensimulasikan skenario koalisi ini 
lewat survei yang dirilis di Hotel Sari Pan Pacific, Jl MH Thamrin, Minggu 
(18/2/2018).

Survei nasional bertajuk 'Proyeksi Skenario Peta Koalisi Pilpres 2019' ini 
menggunakan 1.200 responden di 34 provinsi, dilakukan pada 27 Januari sampai 3 
Februari 2018, menggunakan metode stratified multistage random sampling.. 
Margin of error survei ini sebesar kurang lebih 2,83%.

Ada simulasi koalisi poros duet Jokowi-Prabowo versus koalisi poros SBY. 
Koalisi poros Jokowi-Prabowo berisi PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, 
PPP, Partai NasDem, dan Partai Hanura, total kursi 73,40% (411). Koalisi poros 
SBY berisi Partai Demokrat, PAN, dan PKS, total kursi 26,60% (149).

Simulasi model pertama, Jokowi jadi capres dan Prabowo jadi cawapresnya. Mereka 
melawan capres Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan cawapres Gatot Nurmantyo. 
Hasilnya Jokowi-Prabowo menang meraup 50,3% dibanding AHY-Gatot yang meraup 
11,6% suara responden. Yang tidak tahu dan tidak menjawab ada 38,1%.

Model kedua, Jokowi-Prabowo versus Gatot-AHY. Tetap Jokowi-Prabowo menang 
dengan raihan 50,6% melawan Gatot-AHY yang meraih 12,6%. Sisanya tak menjawab.

Di lokasi pemaparan survei, ada politisi PDIP Maruarar (Ara) Sirait, Wakil 
Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, politisi Partai Golkar yang juga Ketua 
DPR Bambang Soesatyo, dan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo. Ara 
Sirait menilai bila Jokowi dan Prabowo bergabung menjadi satu, maka itu akan 
jadi bagus untuk politik Indonesia.

"Kalau bersatu saya rasa pemerintahan akan efektif dan efisien. Kalau mereka 
bertarung, memang mereka pantaslah bertarung. Tinggal mereka bertarung berdua 
atau bersatu berdua," kata Ara soal Jokowi dan Prabowo.

Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo menyatakan pertarungan politik yang 
tajam perlu dihindari. Apalagi hanya ada dua kekuatan menonjol, yakni Jokowi 
dan Prabowo. 

"Menurut saya, kalau dua kekuatan ini digabungkan menjadi satu kesatuan, ya 
selesai. Pemilu tanpa gaduh, langsung bisa recovery perbaikan ekonomi dan 
program-program pemerintah," kata politisi yang akrab disapa Bamsoet ini.

Bersatunya Jokowi dan Prabowo bisa bermanfaat bagi negara. Ini bisa mengobati 
persaingan sengit KIH vs KMP yang masih berbekas. Pasangan capres-cawapres yang 
paling ideal setelah Jokowi-JK, menurut Bamsoet, adalah Jokowi-Prabowo.

"Kalau mau menyelamatkan bangsa ini, bergabunglah dengan kekuatan besar ini, 
kekuatan baik yang ada di belakang Praboeo maupun yang ada di belakang Pak 
Jokowi, sehingga smooth. Kenapa enggak?" ajak Bamsoet.

Direktur Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR mengatakan tak ada yang mustahil 
dalam politik, termasuk bergabungnya Jokowi dengan Prabowo. Poltracking 
meletakkan simulasi skenario Jokowi plus Prabowo karena ini memang ada peluang 
terwujud. Meski begitu, poros koalisi Prabowo tak harus Prabowo sendiri yang 
maju ke Pilpres, meski bisa saja Prabowo sendiri yang maju.

"Jokowi plus Prabowo harus ada lawannya. Lawannya adalah Partai Demokrat. Harus 
ada tiga partai dalam koalisi Demokrat. Kalau semua partai ke Pak Jokowi, maka 
calon tunggal," kata Hanta memungkasi.


(dnu/imk)

[GELORA45] GBK Rusak: Sandiaga Uno Salahkan Baut, Kalau,Dirut Persija...

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://metro.tempo.co/read/1062062/gbk-rusak-sandiaga-uno-salahkan-baut-kalau-dirut-persija?

PilihanUtama=PilihanUtama_Click_3


 GBK Rusak: Sandiaga Uno Salahkan Baut, Kalau


 Dirut Persija...

Reporter:


   Alfan Hilmi

Editor:


   Jobpie Sugiharto

Senin, 19 Februari 2018 11:39 WIB
0 komentar 
 


710012
#

#


#



#




GBK Rusak: Sandiaga Uno Salahkan Baut, Kalau Dirut Persija... 
 



Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, saat 
meninjau kerusakan pasca final Piala Presiden di Gelora Bung Karno, 
Jakarta, 19 Februari 2018. Kemenangan Persija Jakarta di final Piala 
Presiden ternodai oleh pengrusakkan fasilitas SUGBK oleh suporternya. 
TEMPO/Subekti.


*TEMPO.CO, Jakarta* - Setelah Wakil Gubernur DKI Jakarta 
Sandiaga Uno berkomentar soal kerusakan fasilitas di Stadion Utama 
Gelora Bung Karno (GBK), kini giliran Direktur Utama PT Persija Jakarta 
Gede Widiade buka suara.


Gede menyesalkan insiden pengrusakan fasilitas GBK yang melibatkan 
The Jakmania pada saat laga Final Piala Presiden 2018 pada Sabtu malam, 
17 Februari 2018. Dia menyatakan, kejadian pengrusakan adalah tanggung 
jawab dia sebagai pemimpin klub berjuluk Macan Kemayoran itu.


"Semuanya tanggung jawab saya," kata Gede di Senayan, Jakarta Selatan, 
pada Ahad, 19 Februari 2018. "Dan tidak ada yang bersalah selain saya."


*Lihat*: Anies Baswedan: Proyek Stadion Persija Belum Tentu Tahun Ini 



Gede pun meminta maaf kepada Pengurus GBK, Panitia Piala Presiden 2018, 
dan masyarakat Jakarta atas rusaknya beberapa fasilitas di Stadion GBK, 
Senayan. Ia berjanji mengedukasi pengurus The Jakmania, kumpulan 
suporter pecinta Persija, agar insiden pengrusakan tidak terulang kembali.


Tanggapan Gede kontras dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta 
Sandiaga Uno yang justru menyalahkan baut kursi dalam vandalisme 
pengrusakan GBK. Dia menyebut sebelum laga final itu, kursi GBK memang 
rusak karena bautnya kendor.


*Baca*: Kursi GBK Rusak, Sandiaga Uno: Karena Bautnya Memang Kendor 



Empat pintu Stadion Utama GBK rusak didobrak suporter pada saat laga 
Final Piala Presiden 2018 Persija vs Bali United FC pada Sabtu malam, 17 
Februari 2018. Empat pintu yang rusak adalah pintu nomor 5B, 7B, 9 dan 
10. Menurut pantauan /Tempo/, empat pintu yang rusak itu adalah pintu 
keluar penonton dari dalam stadion. Pintu itu terbuat dari besi, dengan 
konstruksi jeruji. Padahal, pintu tersebut baru saja direnovasi untuk 
persiapan Asian Games 2018.


Pengurus GBK menyatakan rugi puluhan juta rupiah akibat itu. "Menurut PT 
Adhi Karya kerugian kerusakan Stadion Utama Gelora Bung Karno puluhan 
juta," kata Humas Pusat Pengelolaan Kompleks GBK Dyah Kumala Sari pada 
saat dihubungi /Tempo /pada Ahad, 18 Februari 2018.


Berbeda dengan Sandiaga Uno, Gede juga mengimbau kepada suporter Persija 
untuk menjaga dan memelihara Stadion GBK. "Persija tidak punya aset, 
tidak punya lapangan. Hanya satu-satunya ini sebelum ada dukungan dari 
Gubernur DKI," ucapnya.

Fw: [nasional-list] Fw: [GELORA45] Penjelasan Partai Garuda Tak Populer, Tapi Lolos Jadi Peserta Pemilu

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: 'Chan CT' sa...@netvigator.com 
[nasional-list] Kepada: GELORA_In 
Terkirim: Selasa, 20 Februari 2018 01.40.28 
GMT+1Judul: [nasional-list] Fw: [GELORA45] Penjelasan Partai Garuda Tak 
Populer, Tapi Lolos Jadi Peserta Pemilu
     

  From: 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45] Sent: Monday, February 
19, 2018 10:32 PM  


 

https://news.detik.com/berita/d-3875099/penjelasan-partai-garuda-tak-populer-tapi-lolos-jadi-peserta-pemilu?_ga=2.2899512.961348420.1519050528-2114250255.1519050528

Senin 19 Februari 2018, 20:01 WIB
Penjelasan Partai Garuda Tak Populer 

Tapi Lolos Jadi Peserta Pemilu
Seysha Desnikia - detikNews  Foto: Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana. 
(Seysha/detikcom)   Jakarta - Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) 
membeberkan alasan mengapa bisa lolos menjadi partai peserta Pemilu 2019 
walaupun selama ini kurang populer. Ketua Umum Partai Garuda, Ahmad Ridha 
Sabana menyebut partainya sudah berdiri sejak April 2015.

"Kenapa partai ini tidak pernah terdengar tapi lolos, saya kira partai ini 
telah bekerja cukup lama, April 2015 sudah bekerja tercatat di Kemenkumham," 
ujar Ahmad di Hotel Lumire, Jalan Senen, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2018).. 

Ahmad menyebut partai Garuda sudah terbentuk selama 2,5 tahun. Ia mengatakan 
Partai Garuda selama ini fokus di tingkat pusat sampai kecamatan dalam 
mempersiapkan pendaftarannya sebagai peserta pemilu dan kurang fokus 
memperkenalkan diri ke masyarakat.


|  Baca juga: Partai Garuda Bantah Terkait dengan Keluarga Cendana |


"Artinya sebelum itu sudah lebih jauh bekerja, mungkin sudah 2,5 terbentuk. 
Kami memang fokus pembentukan partai di tingkat pusat dan daerah sampai dengan 
ke tingkat kecamatan," jelas Ahmad. 

Dia mengatakan, partai Garuda tidak ingin dipublikasikan di awal. Menurut 
Ahmad, partainya ingin bekerja dulu sampai membuahkan hasil.

"Tidak terlalu banyak kita gembar gemborkan karena kita ingin bekerja dulu 
sehingga hasil kita bisa terlihat," sebutnya 


|  Baca juga: Partai Garuda Pastikan Tak Terafiliasi dengan Gerindra |


Seperti diketahui, Partai Garuda resmi menjadi partai peserta Pemilu 2019. 
Partai yang didirikan pada 16 April 2015 itu mendapat nomor urut 6.

Garuda merupakan satu dari empat partai baru peserta pemilu. Tiga partai baru 
peserta Pemilu 2019 lainnya adalah PSI, Perindo, dan Berkarya. 
(elz/elz)

[GELORA45] Prof Mahfud MD tidak setuju hak imunitas DPR

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

Prof Mahfud MD tidak setuju hak imunitas DPR
 Senin, 19 Februari 2018 15:32 WIB
 
Dokumentasi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof Dr Mahfud MD. (ANTARA /M 
Agung Rajasa) ()

 itu membuat kekebalan hukum. Membuat peluang anggota DPR bebas dari 
tindakan hukum kalau melakukan kriminal...
Yogyakarta (ANTARA News) - Ahli hukum tata negara dan juga mantan ketua 
Mahkamah Konstitusi, Prof Dr Mahfud MD, tidak setuju dengan hak imunitas DPR 
sesuai pasal 245 dalam revisi UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD 
(UU MD3). 

Dia berpendapat, hal ini membuat lembaga itu berpeluang besar bebas dari 
tuntutan hukum.

"Saya setuju dengan masyarakat. Kita protes ini entah bagaimana caranya nanti," 
kata Mahfud, di Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Senin.

Dalam pasal itu di katakan, apabila anggota DPR terlibat masalah hukum tidak 
serta merta bisa diperiksa atau ditangkap kecuali dengan izin presiden dan atas 
persetujuan atau rekomendasi Majelis Kehormatan Dewan DPR.

"Ini kita tidak setuju karena itu membuat kekebalan hukum. Membuat peluang 
anggota DPR bebas dari tindakan hukum kalau melakukan kriminal," kata dia.

Menurut Mahfud, Mahkamah Konstitusi sudah pernah membatalkan dan menghapus 
pasal 245 UU Nomor 17/2014 itu sehingga diputuskan setiap anggota DPR yang 
terlibat kasus hukum bisa diperiksa dengan izin presiden tanpa melalui 
rekomendasi MKD.

Selain itu, surat izin presiden juga tidak diperlukan apabila anggota DPR 
terlibat kasus pidana korupsi atau tertangkap tangan.

Hak imunitas DPR, kata Mahfud, hanya bisa diberikan kepada anggota DPR yang 
berbicara di depan forum resmi dalam rangka menjalankan tugasnya. 

"Nah sekarang itu dipukul rata oleh DPR bahwa apapun kalau anggota DPR tidak 
boleh ditangkap atau diproses hukum oleh polisi, KPK, atau kejaksaan sebelum 
dapat izin presiden dan izin itu tidak keluar sebelum ada rekomendasi MKD," 
kata dia.

Bagi dia, tidak ada alasan untuk menunda proses hukum bagi siapapun, termasuk 
anggota DPR apabila terlibat kasus pidana.

"Kalau misalnya (anggota DPR) melakukan korupsi, atau maaf, memperkosa 
sekretarisnya, atau menjadikan kantor DPR sebagai tempat transaksi narkoba ya 
ditangkap dong, tidak perlu izin presiden atau MKD DPR. Khan sudah ada hukum 
acaranya sendiri," kata Mahfud.
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Ade P Marboen

Re: [GELORA45] Re: Koalisi Tani Asia mengecam keras penindasan dan perampasan tanah

[Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]]

"Tanah bagi penggarap" adalah salah satu semboyan reforma agraria. Penerapannya 
sudah tentu  disesuaikan dengan kondisi kongkrit tiap daerah. Misalnya ada 
daerah yang tanahnya tidak akan cukup kalau dibagikan kepada semua kaum tani. 
Orang sering berpikir bahwa reforma agraria adalah bagi-bagi tanah. Bukan hanya 
itu isi dari reforma agraria.  Tujuan atau hakekat dari reforma agraria yang 
benar adalah membebaskan kaum tani dari penghisapan dan penindasan feodalisme. 
Hanya dengan begitu tenaga kerja kaum tani bisa berkembang. Dan itu hanya bisa 
dicapai dengan menghancurkan monopoli atas tanah, monopoli atas alat produksi 
pertanian, monopoli atas input, produk pertanian dan monopoli dalam perdagangan 
produk pertanian (melenyapkan tukang ijon, tengkulak). Jokowi mengira dengan 
pembangunan  megaproyek dalam infrasturktur, Indonesia akan "berkembang" 
seperti Tiongkok kapitalis!!! Mimpi di tengah hari bolong! Dia tidak tahu bahwa 
di Tiongkok, ketika  Deng revisionis mengubah haluan perkembangan menjadi 
kapitalis, di tiongkok sudah selesai Revolusi Demokrasi Baru, artinya hubungan 
produksi feodal sudah dihancurkan, kaum tani sudah dibebaskan dari penghisapan 
dan penindasan feodal, basis sudah siap untuk meneruskan pembangunan industri 
nasional: Tiongkok sudah siap untuk tinggal landas. Sebaliknya Indonesia, 
sampai bongkokpun tidak akan tercipta industri nasional kalau tidak 
diselesaikan masalah tanah, kalau kaum tani tidak dibebaskan dari penghisapan 
dan penindasan feodal!!! 

On Tuesday, February 20, 2018 12:30 AM, "kh djie dji...@gmail.com 
[GELORA45]"  wrote:
 

     Bung Sunny,Di Indonesia, menurut UUPA, tuan tanah dapat ganti rugi untuk 
tanahyang diambil pemerintah dan dibagikan pada petani miskin. Tetapiundang2 
pemberian ganti ruginya per ha berapa, belum ada. Uangnyajuga tidak ada saat 
itu.Jadi kalau tidak ada uang ganti rugi, ya tuan tanahnya akan melawanpakai 
tentara, kalau ada yang melaksanakan land reform. UUPAnya disetujui, tetapi 
tinggal aturan saja, tidak ada undang2 pelaksanaannya.Jadi saya pikir2, apa 
waktu itu PKI dipancing ? Waktu  di beberapatempat, landreform dilaksankan, 
tentara dan ormas islam, yang anggotanya banyak jadi tuan tanah, melawan.Kalau 
landreform tanah milik tuan tanah, kan sampai sekarang tidakdilaksanakan 
ataukah diam2 dialihkan ke tumpang sari sambil diberi tugas ikut merawat hutan, 
 transmigrasi  dll.?Pernah dengar cerita orang dengan konsekwen berikan tanah 
kelebihannyadari maximum menurut UUPA. Celakanya, waktu setelah peristiwa 65, 
orang ini malah ditangkap, dibunuh, karena dianggap mesti PKI, kok 
bagikantanahnya secara sukarela.Tetapi kalau tuan tanah tidak dapat 
ganti rugi yang layak, atau diganti denganandil dari perusahaan industri BUMN 
yang jalan baik, mereka akan  melawan.Salam,KH
2018-02-19 23:09 GMT+01:00 kh djie :

Bung Sunny,Satu setengah bulan yang lalu kami ke Taiwan.Suami teman sekuliah 
saya dulu ulang tahun ke 80.Mereka suami istri kerjanya dulu di Toronto.Tetapi 
famili suaminya semua tinggal di Taipei.Jadi perayaan ulang tahunnya di 
sana.Kemudian kami 16 orang bikin tur keliling Taiwan sepanjang pantai. 
Guidenya ex pilot pesawat tempurTaiwan. Bahasa Inggrisnya bagus.Saya tanya 
tentang landreform di Taiwan. Dia bilang,kalau tanah2 ex Jepang yang lari ke 
negerinya, gampang,langsung dibagi-bagi pada penduduk di situ. Kalau miliktuan 
tanah besar Taiwan, tanah yang melebihi maximumpemilikan yang diijinkan, dibeli 
oleh pemerintah Taiwan dalam bentuk surat2 andil industri.Suami teman bilang, 
wah itu dulu hasil dari andil dapatnyasedikit.Kemudian saya tanya guide kami, 
apa betul begitu, hasil dari andil hanya sedikit. Dia bilang, ya, mula2 memang 
sedikit,tetapi sekarang ini perusahaan tersebut sudah jadi perusahaan raksaksa. 
Dividend dari andilnya sekarang besar sekali.Di kota2 besar, industrinya bukan 
main. Di pegunungan, hutannya terpelihara. Sawah2nya bagus, teririgasi baik. 
Tidak semua tanahhasil land reform untuk sawah. Ada yang untuk sayur mayur.Ada 
yang dijadikan petak2 pemeliharaan ikan. Dari bus langsungkelihatan ada air 
yang disemburkan ke udara dengan pompa, yangbalik masuk kolam, bawa oksigen 
dari udara untuk menaikkan kadaroksigen dalam kolam ikan.Kabarnya patung ibu 
Chiang Kaishek akan digeser. istri Chiang kaishekdibenci banyak orang. Anak 
Chiang Kaishek banyak bikin maju Taiwan, dan keras berantas korupsi. Bangun 
highway sepanjang pantai,dengan banyak gunakan tenaga zeni Angkatan Darat 
Taiwan, Bikinjalanan menembus gunung, sepanjang pantai. Kalau Chiang Chenkuo 
dihormati. Boleh ditiru Jokowi, atau sudah dilakukan di Papua ?Lalu saya tanya 
tentang Chang Hsue liang. Wah, guidenya tidak tahu.Lalu cari di Google. Dia 
bilang, dulu banyak yang menghormati, tetapi ada juga yang menganggap dia 
penghianat. Kalau generasi muda sudahtidak tahu tentang dia. Dalam hati saya 
tertawa. Lha, dia yang umur 60 tahunan saja tidak tahu siapa Chang Hsueliang, 

[GELORA45] Fw: Presiden Dimungkinkan Tidak Akan Tandatangani UU MD3

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

20 Februari 2018 | 16:00 WIB | Nasional
Presiden Dimungkinkan Tidak Akan Tandatangani UU MD3

JAKARTA, suaramerdeka.com -Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, 
Presiden Joko Widodo tidak akan menandatangani pengesahan Undang-Undang tentang 
MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) yang baru disahkan oleh DPR RI.

"Kemungkinan (Presiden) tidak menandatangani (UU MD3)," ujar Yasonna, Selasa 
(20/2).

Langkah tersebut diakui tidak akan membatalkan UU MD3. Sebab, berdasar pada 
aturan perundangan, jika dalam waktu 30 hari undang-undang tidak 
ditandatangani, maka undang-undang itu praktis tetap berlaku.

Yasonna mengatakan, langkah presiden untuk tidak menandatangani UU MD tersebut 
merupakan salah satu bentuk protes eksekutif terhadap sejumlah pasal dalam UU 
MD3 yang menuai polemik di masyarakat.

Pasalnya saat revisi UU MD3 dibahas, pemerintah hanya mengajukan Daftar 
Inventarisir Masalah (DIM) mengenai penambahan kursi pimpinan DPR. Namun, 
ternyata di dalam perjalanannya, para wakil rakyat itu menambah sejumlah pasal 
yang saat ini berbuah kontroversi di masyarakat.

Mulai dari pasal soal penghinaan terhadap parlemen, pasal soal memberikan 
wewenang kepada Polri untuk menghadirkan seseorang dalam rapat di DPR hingga 
pasal soal izin Presiden dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas anggota DPR 
yang tersangkut persoalan hukum.

"(Soal pasal kontroversial) bukan usulan pemerintah, sama sekali bukan. Itu (UU 
MD3) memang produk berdua (DPR bersama-sama pemerintah). Tapi kan melalui 
perdebatan kencang juga," ujar Yasonna.

Yasonna pun mendorong masyarakat sipil untuk menggugat UU MD3 ITU ke Mahkamah 
Konstitusi (MK).

"Saya persilakan teman-teman menggugat setelah jadi UU. Jangan sebelum menjadi 
UU ya, nanti batal," ujar Yasonna.

(KCM /CN41 )

[GELORA45] Calls for justice as Filipina maid’s body returns home

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

https://www.reuters.com/article/us-philippines-kuwait-labor/kuwait-condemns-philippine-presidents-call-to-evacuate-workers-idUSKCN1FX1V0
Calls for justice as Filipina maid’s body returns home

*Kuwait manpower authority keen to safeguard workers’ rights*

[image: Image may contain: 8 people, people smiling]

[image: Image may contain: 11 people, people standing and outdoor]


+3

184

25 

65




ILOILO, Philippines: More than a hundred relatives and supporters of a
Filipina maid whose body was found stuffed in a freezer in Kuwait
brandished banners demanding justice as her coffin was returned home
yesterday. The family of Joanna Demafelis openly wept as the white casket
was unloaded at an airport cargo terminal in the central city of Iloilo.
“Justice for Joanna D Demafelis,” was emblazoned on banners and on T-shirts
worn by the crowd which included a congressman and local officials
expressing their anger over the death of the Filipina whose body was found
in a freezer in Kuwait earlier this month after her employers, a Lebanese
man and his Syrian wife, disappeared in 2016. The incident worsened a
diplomatic flap between the Philippines and Kuwait with President Rodrigo
Duterte alleging that employers routinely rape their Filipina workers,
force them to work 21 hours a day and feed them scraps.

He has also banned the deployment of new workers to Kuwait and ordered
airlines to fly home any of the 252,000 Filipinos working there who wish to
return. About 10 million Filipinos work abroad and the money they remit
back is a lifeline of the Philippine economy. Their treatment abroad is
often a political issue at home. Kuwait’s foreign minister previously
condemned Manila’s “escalation”, of the issue but Philippine Foreign
Secretary Alan Peter Cayetano said Friday the Kuwaiti ambassador had
assured him his government was “outraged” over the killing and determined
to find those responsible.

Cayetano said while the death was tragic, it would be a “rallying point”
for governments to work harder to protect Filipinos overseas, while
conceding that Philippine-Kuwaiti relations were going through a “very
rocky period”. He said only about three to five percent of Filipino
laborers in Kuwait were having problems but acknowledged the government
needed to do more. His department said Monday authorities were repatriating
10,000 Filipinos who had overstayed their visas in Kuwait, with more than
700 flown home already under an amnesty program announced recently by the
Kuwaiti government.

A distraught Eva Demafelis could only say “I am sad,” when asked by
reporters about the death of her daughter. “She does not deserve the manner
in which she died. She was beaten up,” said an aunt, Rosela Demafelis
Taunan, referring to local news reports about the 29-year-old maid’s death.
“She decided to go abroad because she wanted to help her parents repair the
house that was damaged by Super Typhoon Yolanda (Haiyan),” in 2013, the
aunt recalled. The slain maid also wanted to finance the college education
of her youngest sister, Joyce, the aunt said.

Residents lined the highway as the funeral convoy escorted by police cars
and motorcycles made its way to Demafelis’ hometown, about a two hour’s
drive from the city. Labor Secretary Silvestre Bello said late Friday that
“working groups” from both countries were discussing forging a memorandum
for protecting the rights of Filipinos in Kuwait, many of whom are working
as maids. Domestic workers in that country are not covered by ordinary
labor legislation, and accounts of Filipinas being subjected to abuse and
exploitation in the Middle East have long circulated.

On Friday, the victim’s wailing sister threw herself at her sibling’s
coffin after it was unloaded at Manila airport, while her stunned brother
Joejet Demafelis tried to comfort her. “This is a huge loss for us. Her
dream, she told my mother, is that she was leaving only because she wanted
to help our parents and our youngest sibling,” the brother told reporters
at the cargo terminal. “My parents can’t accept this. Every so often, they
start weeping,” he added. “I hope they can find those who killed my sister”.

Meanwhile, Kuwait’s Public Authority of Manpower’s spokesman said yesterday
PAM is properly playing its due role in protecting workers of various
nationalities. PAM is using legal means and specific measures, according to
its competence and powers, in order to safeguard the rights of the private
sector’s workers, Aseel Al-Mezeid said in a press statement. Mezeid, who
doubles as head of the PAM’s public relations and media department,
dismissed as “incredible” recent reports about workers’ rights, along with
statements by some countries’ officials on the conditions of their citizens
in Kuwait.

The PAM is eager to 

[GELORA45] ‘Zamannya Ahok Sudah Bebas Banjir, Kok Sekarang Begini’

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

‘Zamannya Ahok Sudah Bebas Banjir, Kok Sekarang Begini’


| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
'Zamannya Ahok Sudah Bebas Banjir, Kok Sekarang Begini' - Poskota News

Warga mengaku usai normalisasi Ciliwung pada zaman Gubernur Basuki Tjahaja 
Purnama alias Ahok, lingkungannya tak...
 |

 |

 |




Rabu, 7 Februari 2018 — 8:47 WIB

Sampah sisa banjir menumpuk di Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan.

JAKARTA – Rini hanya bisa menatap air yang terus naik. Pagi ini, Rabu 
(6/2/2018), banjir kembali merendam sampai 30 cm di lingkungan tempat tingginya 
di Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan.

Sejak air kiriman dari hulu Ciliwung datang dua hari lalu, daerah itu 
kebanjiran lagi. Rini menyebut air merendam rumahnya sampai 1 meter.

“Padahal sejak normalisasi Ciliwung dilakukan, daerah ini nggak pernah 
kebanjiran lagi,” ujar ibu empat anak yang mengungsi selama satu bulan karena 
rumahnya terendam air 2 meter pada 2014. “Kirain mau bebas banjir selamanya, 
ternyata kebanjiran lagi.”

Keluhan sama disampaikan Alu, warga lain. “Zamannya Ahok, daerah sini nggak ada 
banjir, bebas banjir. Lha kok sekarang begini lagi,” ucapnya.

Ia lantas menunjuk sampah yang menumpuk di ujung jalan. “Tumpukan sampah begitu 
hampir setiap hari. Zamannya gubernur Ahok, petugas rajin bersihin sampah. Baru 
sedikit diangkut jadi nggak sampai numpuk. Lha sekarang menumpuk nggak 
diangkut. Masuk deh ke got-got, mampet, ujung-ujungnya banjir kayak gini,” 
ujarnya.

Di daerah itu, banjir kiriman dari hulu Ciliwung membuat perumahan kebanjiran 
sampai lebih dari 1 meter. Sore kemarin, air surut hinga warga sudah bisa 
membersihkan rumahnya. Namun sejak pagi tadi, air kembali menerjang. (*/yp)

[GELORA45] Vonis Buni Yani, Terbukanya Peluang Ahok Bebas dari Jeruji Besi Rutan Brimob

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

Berita November tahun lalu.
---
Vonis Buni Yani, Terbukanya Peluang Ahok Bebas dari Jeruji Besi Rutan Brimob


| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
Vonis Buni Yani, Terbukanya Peluang Ahok Bebas dari Jeruji Besi Rutan Br...

Okezone

Majelis hakim jatuhkan vonis 15 tahun penjara terhadap Buni Yani Vonis itu 
disebutsebut dapat membuka peluang ba...
 |

 |

 |

Fw: [GELORA45] Re: Warga Curhat Banjir Seleher, Anies: Doa Lekas Surut

['Lusi D.' lus...@rantar.de [GELORA45]]

Beginn der weitergeleiteten Nachricht:

Datum: Sat, 17 Feb 2018 19:59:04 +0100
Von: "Lusi D." 
An: "jonathango...@yahoo.com [GELORA45]" 


Agama itu bukan ilmu pengetahuan, tapi kepercayaan. Research itu tidak
termasuk dalam kategori kepercayaan, melainkan branch of science.
Seorang ilmuwan atau kaum intelegensia wajib memperkenalkan kebenaran
atas dasar ilmu pengetahuan yang bisa dibuktikan, tanpa mencela
kepercayaan seseorang. Hanya dengan demikian para ilmuwan ikut aktif
membantu meningkatkan taraf ilmu pengetahuan masyarakatnya.

Lusi.-

[GELORA45] Katgama beri penghargaan Menteri Basuki dan Susi

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://www.antaranews.com/berita/687189/katgama-beri-penghargaan-

menteri-basuki-dan-susi


 Katgama beri penghargaan


 Menteri Basuki dan Susi

Selasa, 20 Februari 2018 17:30 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. (ANTARA /Hafidz Mubarak A)

Saya pikir ini penghargaan juga untuk Pak Jokowi yang telah menghadapi 
beragam kontroversi dari masyarakat karena memilih menteri yang sekolah 
resminya sampai kelas 2 SMA saja."


Yogyakarta (ANTARA News) - Keluarga Alumni Fakultas Teknik Universitas 
Gadjah Mada memberikan penghargaan "Herman Johannes Award" kepada 
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan 
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Balai Senat UGM, Selasa.


Dalam acara memperingati Hari Pendidikan Tinggi Teknik ke-72 itu, 
Menteri Basuki menerima penghargaan untuk bidang infrastruktur, 
sementara Menteri Susi menerima penghargaan dalam bidang kelautan.


"Saya pikir ini penghargaan juga untuk Pak Jokowi yang telah menghadapi 
beragam kontroversi dari masyarakat karena memilih menteri yang sekolah 
resminya sampai kelas 2 SMA saja," kata Menteri Susi disambut tepuk 
tangan dan tawa undangan yang hadir dalam acara itu.


Susi mangatakan Penghargaan "Herman Johannes Award" merupakan 
penghargaan kali kedua yang ia terima dari perguruan tinggi, setelah 
ITB. Susi juga telah menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Institut 
Teknologi Sepuluh November (ITS).


Baginya, penghargaan itu menandakan bahwa Indonesia sangat mengapresiasi 
setiap anak bangsa yang sungguh-sungguh dalam berkarya.


Sementara itu, Menteri Basuki Hadumuljono menganggap penghargaan itu 
sebagai pengingat akan kepercayaan dan harapan almamaternya agar dia 
dapat menjalankan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh.


"Dalam bekerja ada dua hal yang selalu saya ingat. Pertama adalah 
almamater, dan yang kedua keluarga. Maka, ini akan menjadi pengingat 
bagi saya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada saya 
dengan lebih baik lagi untuk menjunjung tinggi kemuliaan almamater 
saya," kata alumnus Fakultas Teknik UGM ini.


Ketua Keluarga Alumni Teknik Gadjah Mada (Katgama) Agus Prijatno 
mengatakan penghargaan itu sebagai bentuk apresiasi kepada tokoh-tokoh 
nasional yang berperan dalam pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia.


"Semoga penghargaan ini mampu menginspirasi generasi `zaman now` untuk 
memberikan yang terbaik pada bangsanya," kata Agus.


Menurut dia, penghargaan itu mengambil nama Herman Johannes karena 
merupakan pahlawan nasional yang sekaligus rektor kedua UGM.


"Penghargaan ini diprakarsai oleh Bapak Airlangga Hartanto atas karya 
dan sumbangsih serta pengabdian yang tak kenal lelah yang disumbangkan 
bagi tanah air," kata dia.


Selain untuk Menteri Susi dan Basuki, penghargaan juga diberikan kepada 
Prof. Ir. Hardjoso Prodjopangarso (alm) untuk Bidang Teknologi 
Pengairan, Prof. Dr. Soebroto, M.A. untuk bidang energi, serta Dr. Ir. 
Hartarto Sastrosoenarto (alm) untuk Bidang Industri.


Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2018

[GELORA45] Faizal Assegaf: Ahok dan Rizieq Setara di Hadapan Hukum

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

"Saya dapat memahami reaksi sporadis dari loyalis Rizieq, namun mereka tidak 
bisa membantah substansi serta fakta bahwa Rizieq dan Ahok sebagai warga negara 
di hadapan hukum setara," kata Faizal kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2). 

Faizal Assegaf: Ahok dan Rizieq Setara di Hadapan Hukum
Martahan Sohuturon, CNN Indonesia | Selasa, 20/02/2018 19:05 WIBBagikan : 
Salah satu pendiri Presidium Alumni 212, Faizal Assegaf menilai Ahok lebih 
negarawan ketimbang Rizieq Shihab dalam menghadapi proses hukum. Padahal Ahok 
dan Rizieq dinilai Faizal setara di hadapan hukum. (AFP PHOTO / POOL / Dharma 
WIJAYANTO).Jakarta, CNN Indonesia -- Salah satu pendiri Presidium Alumni (PA) 
212 Faizal Assegaf menyatakan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja 
Purnama atau Ahok dan tokoh Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab setara di 
hadapan hukum.

Pernyataan tersebut ia sampaikan guna menyikapi langkah Presidium Alumni 212 
yang menonaktifkan dirinya dari segala aktivitas keorganisasian sejak Senin 
(19/2). Ia mengaku dapat memahami reaksi yang diambil Presidium Alumni 212 atas 
pernyataannya dalam sebuah acara diskusi terkait Rizieq itu.

Namun, ia menegaskan, Presidium Alumni 212 tidak bisa membantah fakta bahwa 
Ahok dan Rizieq setara di hadapan hukum. Menurutnya, Rizieq perlu belajar jiwa 
kenegarawanan dan kesatria dari Ahok.


"Saya dapat memahami reaksi sporadis dari loyalis Rizieq, namun mereka tidak 
bisa membantah substansi serta fakta bahwa Rizieq dan Ahok sebagai warga negara 
di hadapan hukum setara," kata Faizal kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2). 


| 
Lihat juga:
 Rendahkan Rizieq, Faizal Assegaf Dicopot dari Presidium 212 |

Faizal juga memastikan penonaktifan dirinya dari aktivitas organisasi Presidium 
Alumni 212 tidak akan menghalanginya untuk terus bersuara kritis dalam 
mendorong gerakan membela Islam yang damai serta menentang segala bentuk 
pendekatan dengan gaya radikal, munafik, anarkis ataupun intoleran.

"Rizieq dan segenap elemen 212 harus konsisten membawa umat dalam gerakan 
membela Islam yang super damai dalam menyuarakan nilai-nilai Islam dan upaya 
perjuangan penegakkan hukum," katanya. 

Faizal mengingatkan, ulama akan dinilai dari ucapan, sikap, dan perbuatan. Dia 
menuturkan, ulama akan kehilangan simpati dan mengecewakan umat bila tidak 
konsisten dengan prinsip perjuangan pembelaan Islam yang damai.


| 
Lihat juga:
 Alumni 212 Lawan Polisi Jika Rizieq Shihab Ditangkap |

Menurutnya, ciri ulama sebagai pewaris nabi adalah sabar, taat hukum, penuh 
kasih sayang, lembut, dan mengedepankan akhlak serta nilai-nilai kemanusiaan. 

Kalau mulai menyimpang dan ingkar janji dengan prinsip membela Islam dengan 
damai, umat berhak meluruskan ulama tersebut agar tidak terjebak dalam 
polarisasi politik sporadis berjubah agama.

"Ulama yang demikian sejalan dengan spirit bela Islam yang super damai," tutur 
mantan aktivis mahasiswa 1998 itu.

Sebelumnya, Presidium Alumni 212 sepakat menonaktifkan Faizal dari segala 
aktivitas di organisasi tersebut. 


| 
Lihat juga:
 Menilai Langkah Polri Sambut Rencana Pulang Rizieq Shihab |

Langkah ini diambil dalam menyikap pernyataan Faizal dalam sebuah acara diskusi 
bertajuk 'Kedatangan Rizieq dan Potensi Gaduh di Tahun Politik', yang 
menyatakan bahwa Ahok lebih negarawan dan kesatria dibandingkan Rizieq dalam 
menghadapi masalah hukum.

"Benar (Faizal dinonaktifkan)," kata Sekretaris Jenderal Presidium Alumni 212 
Hasril Harahap kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

Presidium Alumni 212 berpendapat, membandingkan kasarnya kelakuan atau karakter 
Ahok dengan akhlak kemulaan Rizieq merupakan pendapat yang tidak berbobot 
intelektual. 

Presidium Alumni 212 menilai pernyataan itu masuk dalam kategori tidak beradab 
bila dilihat sisi etika.

"Setelah mengamati dengan seksama berbagai pernyataan Faizal dan sesuai dengan 
pendapat mayoritas pendiri Presidium Alumni 212, kami sepakat untuk 
menonaktifkan Faizal," demikian pernyataan Presidium Alumni 212. (osc)

[GELORA45] Setara Institute: Politisasi Agama adalah,Cara Terburuk Meraih Kekuasaan

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

http://nasional.kompas.com/read/2018/02/20/23383971/setara-institute-politisasi-agama-adalah-

cara-terburuk-meraih-kekuasaan


 Setara Institute: Politisasi Agama adalah


 Cara Terburuk Meraih Kekuasaan

Kristian Erdianto 
Kompas.com - 20/02/2018, 23:38 WIB
Ketua SETARA Institute Hendardi
Ketua SETARA Institute Hendardi(KOMPAS.com/Indra Akuntono)

*JAKARTA, KOMPAS.com* - Ketua Setara Institute Hendardi berharap semua 
pihak yang berkontestasi dalam Pilkada 
 2018 dan Pemilu 2019 
 tidak menggunakan sentimen 
SARA  (suku, agama, ras dan 
antargolongan) dalam berkampanye.


Hendardi mengatakan, kampanye  
melalui politisasi agama dan ujaran kebencian dapat mengancam kohesi 
sosial, kebhinekaan, dan integrasi nasional.


Harapan tersebut termasuk dalam salah satu poin seruan moral dari 186 
tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang sosial untuk menyerukan 
semua pihak menjaga dan memperjuangkan nilai keberagaman.


"Secara aktual seruan moral kebhinekaan ini juga ditujukan untuk 
mengingatkan semua pihak yang berkontes dalam 171 Pilkada dan Pemilu 
2019 untuk tidak menggunakan sentimen sara 
 dalam berkampanye. Karena dampak 
dari itu adalah kohesi sosial kita yang terkoyak-koyak," ujar Hendardi 
dalam konferensi pers di Hotel Atlet Century, Jakarta, Selasa (20/2/2018).


*Baca juga : Sebar Ujaran Kebencian dan SARA, Polisi Tangkap Pemilik 
Akun Twitter @ibhaskiss 
 
*


Hendardi pun menilai berbagai kekerasan bernuansa agama yang belakangan 
terjadi disebabkan karena menguatnya politisasi agama untuk kepentingan 
tertentu atau kekuasaan.


Politisasi agama tersebut kemudian berwujud bentuk intoleransi, 
persekusi, dan diskriminasi.


"Politisasi agama atau identitas adalah cara paling buruk untuk meraih 
kekuasaan," tuturnya.


Berbagai kasus kekerasan bernuansa agama yang marak pada awal tahun ini 
di berbagai daerah merupakan ancaman serius terhadap kebhinekaan.


Pada awal Februari lalu terjadi kasus persekusi terhadap Biksu Mulyanto 
Nurhalim dan pengikutnya di Desa Caringin Kecamatan Legok Kabupaten 
Tangerang.


*Baca juga : Potensi Politik SARA di Pilkada 2018 Diyakini Minim, 
Kenapa? 
 
*


Kemudian, terjadi serangan di Gereja St. Ludwina Desa Trihanggo 
Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman pada 11 Februari 2018, yang 
menyebabkan soerang pastor dan pengikutnya mengalami luka berat akibat 
sabetan senjata tajam.


Sebelumnya juga terjadi dua serangan terhadap tokoh agama, yaitu ulama, 
tokoh NU, dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Cicalengka Bandung, 
KH. Umar Basri dan ulama sekaligus Pimpinan Pusat Persis, H. R. Prawoto. 
Prawoto dianiaya orang tak dikenal pada Kamis (1/2/2018) hingga nyawanya 
tak dapat diselamatkan dan meninggal dunia.


"Berbagai serangan fisik terhadap tokoh-tokoh berbagai agama dan 
persekusi terhadap minoritas keagamaan, dan banyak dimensi lain dari 
kekerasan yang terjadi, menunjukkan adanya ancaman serius terhadap 
kebhinekaan," kata Hendardi.


Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan Raja dan Sultan 
se-Nusantara di Istana Bogor Jawa Barat.(Kompas TV)

[GELORA45] Ahli: Negara Harus Melindungi Kelompok,Minoritas Suatu Agama

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

http://nasional.kompas.com/read/2018/02/20/22384291/ahli-negara-harus-melindungi-kelompok-

minoritas-suatu-agama


 Ahli: Negara Harus Melindungi Kelompok


 Minoritas Suatu Agama

Kristian Erdianto 
Kompas.com - 20/02/2018, 22:38 WIB
Ketua Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Al Khanif saat 
memberikan keterangan ahli dalam sidang uji materi atas UU No 1 PNPS 
tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama di 
Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2017).
Ketua Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Al Khanif saat 
memberikan keterangan ahli dalam sidang uji materi atas UU No 1 PNPS 
tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama di 
Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa 
(20/2/2017).(KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)


*JAKARTA, KOMPAS.com* - Ketua Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia 
(SEPAHAM) Al Khanif berpendapat, sebagai dasar negara, Pancasila 
mengandung nilai-nilai religius sekaligus norma penghormatan terhadap 
hak asasi manusia.


Nilai religius terkadung dalam sila pertama, "Ketuhanan yang Maha Esa", 
sementara penghormatan terhadap hak asasi manusia atau norma humanisme 
seperti terkandung dalam sila kedua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab”.


Dengan demikian, kata Khanif, negara harus menggunakan instrumen hukum 
dan kebijakan untuk melindungi hak-hak warga negaranya untuk beragama, 
khususnya kelompok minoritas  
dari suatu agama.


"Oleh karena itu, prinsip perlindungan terhadap hak-hak dasar penganut 
agama-agama khususnya minoritas dalam suatu agama resmi yang diakui di 
Indonesia tidak dapat dilepaskan dari norma-norma yang ada di dalam 
kedua sila Pancasila tersebut," ujar Khanif saat memberikan keterangan 
ahli dalam sidang uji materi atas UU No. 1 PNPS tahun 1965 tentang 
Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama 
 di Mahkamah Konstitusi 
(MK), Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2017).


*Baca juga : UU Penodaan Agama Dinilai Kerap Dipakai untuk 
Mendiskriminasi Minoritas 
 
*


Khanif mengkategorikan Indonesia sebagai negara theistik atau negara 
yang berketuhanan dan bukan negara agama.


Sebagai negara theistik maka negara wajib melindungi semua agama tanpa 
terkecuali.


Menurut Khanif, dalam negara theistik tidak boleh ada dominasi suatu 
agama tertentu terhadap agama lainnya dan juga tidak boleh ada monopoli 
suatu tafsir keagamaan dari satu kelompok agama tertentu terhadap 
kelompok agama lainnya.


"Indonesia adalah negara sekuler karena tidak memberikan otoritas kepada 
suatu agama tertentu untuk mengintervensi hukum dan kebijakan 
pemerintah," kata Khanif.


*Baca juga : Sebelum 1998, Ahmadiyah dan Syiah Tak disebut Melakukan 
Penodaan Agama 
 
*


"Namun di lain pihak, negara juga mengakui bahwa agama adalah bagian 
integral dari kehidupan berbangsa dan bernegara karena berdirinya 
Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah dan realitas kemajemukan 
agama di dalamnya," ucapnya.


Menurut akademisi Fakultas Hukum Universitas Jember itu menilai pasal 1 
Undang-Undang Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan 
dan/atau Penodaan Agama selama ini telah ditafsirkan oleh suatu kelompok 
untuk mendiskriminasi hak-hak individu atau kelompok lain.


Pasal itu menyebutkan, /"Setiap  orang dilarang  dengan  sengaja  di 
 muka umum menceritakan, menganjurkan dan  mengusahakan  dukungan 
 umum, untuk  melakukan penafsiran  tentang sesuatu  agama  yang 
 dianut  di Indonesia  atau  melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang 
menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu"./


*Baca juga : Di Sidang Uji Materi Penodaan Agama, Warga JAI Cerita soal 
Tindakan Diskriminatif 
 
*


Oleh sebab itu, ia meminta MK memberikan kerangka penafsiran dalam pasal 
tersebut terutama dalam frasa "melakukan penafsiran  tentang sesuatu 
 agama  yang  dianut  di Indonesia".


Selain untuk menghormati dimensi humanisme Pancasila, penafsiran MK juga 
diperlukan untuk membatasi penerapan konsep teokrasi yang selama ini 
digunakan oleh sekelompok orang untuk melindungi kepentingan mereka sendiri.


"Mahkamah Konstitusi (MK) harus memberikan kerangka penafsiran terhadap 
norma-norma yang ada di pasal-pasal tersebut agar penafsiran MK kemudian 
menjadi rujukan oleh warga negara Indonesia" kata Khanif.


Ahok menjadikan putusan terhadap kasus Buni Yani sebagai referensi dalam 
mengajukan permohonan peninjauan kembali.(Kompas TV)

[GELORA45] U.S. Says Indonesia Foregoing Billions in Investment

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

Indonesia is foregoing billions of dollars on offer from American companies 
eager to invest in Southeast Asia’s biggest economy, U.S. Ambassador to 
Indonesia Joseph Donovan said. Bloomberg's Karlis Salna reports on "Bloomberg 
Markets."

Klik link untuk lihat video:

U.S. Says Indonesia Foregoing Billions in Investment


| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
U.S. Says Indonesia Foregoing Billions in Investment

Feb.19 -- Indonesia is foregoing billions of dollars on offer from American 
companies eager to invest in Southea...
 |

 |

 |

[GELORA45] Tinjauan Ketenagakerjaan Era Jokowi-JK

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://www.cnbcindonesia.com/news/20180220194800-4-4934/tinjauan-ketenagakerjaan-era-jokowi-jk/2


 Tinjauan Ketenagakerjaan Era Jokowi-JK

News - Raditya Hanung Prakoswa , CNBC Indonesia 20 February 2018 21:02
SHARE
1. Tinjauan Ketenagakerjaan Era Jokowi-JK 
 

 
1 dari 2 Halaman 
 


Foto: Doc Presiden RI
Jakarta, CNBC Indonesia- Pada hari Selasa, 20 Februari 2018, lembaga 
riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), 
menyampaikan hasil penelitian terkait ketenagakerjaan di Indonesia di 3 
tahun awal pemerintahan Jokowi-JK.


INDEF secara khusus menggarisbawahi belum solidnya kemampuan penyerapan 
tenaga kerja formal dan rasio penciptaan kerja, yang tercatat lebih 
rendah dibanding tiga tahun awal era pemerintahan sebelumnya (SBY-Boediono).


Menurut data INDEF, penyerapan tenaga kerja formal di era Jokowi-JK 
belum mampu mengungguli pemerintahan SBY-Boediono. Tercatat jumlah 
tenaga kerja formal di era Jokowi-JK di bulan Agustus 2017 adalah 
sebesar 52 juta orang, hanya bertambah 3,5 juta orang ( 7,2%) dari 
capaian Agustus 2015 sebesar 48,5 juta orang.



Dari sisi persentase, jumlah tenaga kerja formal pada Agustus 2017 
tercatat 42,97% dari total tenaga kerja, hanya meningkat tipis dari 
persentase Agustus 2015 sebesar 42,24%.


Tinjauan Ketenagakerjaan Era Jokowi-JK Foto: CNBC Indonesia/Raditya Hanung


Pada 3 tahun awal pemerintahan SBY-Boediono jumlah tenaga kerja formal 
tercatat sebanyak 44,16 juta orang pada Agustus 2012. Jumlah tersebut 
mampu meningkat drastis yakni sebesar 8,38 juta orang (23,42%). 
Peningkatan cukup masif dibandingkan pertumbuhan di masa pemerintahan 
Jokowi-JK.


Persentase tenaga kerja formal di era SBY-Boediono juga meningkat cukup 
besar, yakni dari 33,07% (Agustus 2010) menjadi 39,86% (Agustus 2012).


Kemudian, INDEF menggunakan dua indikator untuk menghitung rumusan Rasio 
Penciptaan Kerja (RPK) yang digagas mereka pada dekade 2000-an, yakni 
rata-rata tambahan jumlah penduduk bekerja dan pertumbuhan ekonomi. RPK 
tersebut menghitung tambahan penduduk bekerja untuk tiap 1% pertumbuhan 
ekonomi.


Tinjauan Ketenagakerjaan Era Jokowi-JK Foto: CNBC Indonesia/Raditya Hanung


*Peran Dana Desa*

Total RPK pada medio 2010-2012 tercatat sebesar 1,4 juta, masih lebih 
unggul dibandingkan total RPK pada rentang 2015-2017 sebesar 1,27 juta. 
Catatan positif juga ditorehkan oleh Jokowi-JK dengan mencatatkan RPK 
tertinggi dalam 10 tahun terakhir pada 2017.


Catatan INDEF RPK pada tahun lalu mencapai 641.183. Angka tersebut 
mengungguli rekor yang dibukukan SBY-Boediono pada tahun 2012 sebesar 
589.104.


Tahun 2017, rata-rata tambahan jumlah penduduk bekerja naik tajam ke 
3,25 juta. Apabila ditinjau secara sektoral, tambahan terbesar diperoleh 
dari sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan yang berhasil 
menciptakan 1,09 juta pekerja baru.


Fenomena tersebut diyakini INDEF disebabkan oleh adanya kucuran dana 
desa sebesar Rp 60 triliun pada tahun 2017. Dalam tiga tahun sejak 2015, 
dana desar terus menanjak signifikan. Dari Rp 20,67 triliun (sekitar Rp 
280,3 juta/desa) pada 2015 hingga menjadi Rp 60 triliun (Rp 800,4 
juta/desa) pada 2017. Hal ini menjadi pembuktian janji Jokowi-JK terkait 
transfer dana desa hingga Rp 1 Miliar per desa.


Dana desa sendiri banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa 
dengan partisipasi masyarakat desa, tanpa gunakan pihak ketiga. Hal ini 
turut membawa pengaruh dalam mengurangi angka pengangguran di desa, 
karena berpotensi menyerap tenaga kerja di desa.


Dari data Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, kontribusi dana 
desa dalam dalam penyerapan tenaga kerja telah mengalami peningkatan 
sampai 3 kali lipat dalam 3 tahun terakhir. Tercatat Program Dasa Desa 
mampu menyerap 5.000.000 tenaga kerja pada tahun 2017.


Tinjauan Ketenagakerjaan Era Jokowi-JK Foto: CNBC Indonesia/Raditya Hanung

**(gus/gus)**
1 dari 2 Halaman Potensi Sektor Digital Sebagai Penyelamat 
Ketenagakerjaan 
 

TAG: tenaga kerja  3 
tahun jokowi-jk  
kinerja jokowi-jk  
indef 

SHARE



 Tinjauan Ketenagakerjaan Era Jokowi-JK

News - Raditya Hanung Prakoswa , CNBC Indonesia 20 February 2018 21:02
SHARE
2. Potensi Sektor Digital Sebagai Penyelamat Ketenagakerjaan 
 

[GELORA45] Russia and China are developing 'destructive' space weapons, US intelligence warns

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

https://www.cnbc.com/2018/02/14/russia-china-developing-destructive-space-weapons-us-intelligence.html?recirc=taboolainternal
Russia and China are developing 'destructive' space weapons, US
intelligence warns

   -

   Russia and China could soon possess "destructive" space weapons that
   could be used against the U.S., according to American intelligence
   agencies.
   -

   The two United Nations Security Council members are pursuing such
   "anti-satellite weapons as a means to reduce U.S. and allied military
   effectiveness," the report said
   
.


Nyshka Chandran  | @nyshkac


Published 2:46 AM ET Wed, 14 Feb 2018 Updated 1:15 PM ET Wed, 14 Feb 2018
CNBC.com



[image: Russia and China developing 'destructive' space weapons]



Russia and China developing 'destructive' space weapons   1:02 PM ET Wed,
14 Feb 2018 | 00:53


Within the next few years, Moscow  and Beijing
 could possess "destructive" weapons for use
in a potential space conflict
,
U.S intelligence agencies warned in a report on Tuesday.

The two United Nations Security Council members are pursuing
"anti-satellite weapons as a means to reduce U.S. and allied military
effectiveness," the report

said, reflecting input from organizations including the FBI
, the CIA , and
the National
Security Agency .

[image: A Soyuz 2.1a rocket booster launches from Russia's Vostochny
Cosmodrome. The Soyuz 2.1.a was set to deliver Russian Kanopus-V No3 and
No4 remote sensing satellites and 9 small satellites to orbit.]


Donat Sorokin | TASS | Getty Images

A Soyuz 2.1a rocket booster launches from Russia's Vostochny Cosmodrome.
The Soyuz 2.1.a was set to deliver Russian Kanopus-V No3 and No4 remote
sensing satellites and 9 small satellites to orbit.

Anti-satellite weapons, which include ballistic missiles, are designed to
damage space-based systems. They are a major element of what is known
as counterspace
technology
,
or hardware and software that aim to hinder adversaries in outer space.



"We assess that, if a future conflict were to occur involving Russia or
China, either country would justify attacks against U.S. and allied
satellites as necessary to offset any perceived U.S. military advantage
derived from military, civil, or commercial space systems," the report said.

"Of particular concern, Russia and China continue to launch 'experimental'
satellites that conduct sophisticated on-orbit activities, at least some of
which are intended to advance counterspace capabilities," it continued.

Russian President Vladimir Putin  and
Chinese President Xi Jinping  both have a
shaky relationship with the world's largest economy.

President Donald Trump's 
administration has criticized Moscow for dangerous military activities
,
but the White House has yet to impose long-awaited sanctions on Putin's
government. Several of Trump's former aides are under investigation for
alleged collaboration with the Kremlin, and a special counsel is
investigating whether the Trump campaign colluded with Russia during his
presidential run.

Beijing's trade and currency practices
,
meanwhile, remain one of Trump's major complaints.

Re: [GELORA45] Re: Ustadz Abdul Somad: LGBT Anti Kebinekaan

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

Reog Ponorogo sangat terkenal sebagai budaya Indonesia nan Adiluhung, nah para 
warok itu punya gemblakan anak laki2, dus sebenarnya para warok itu 
LGBT.Pandangan sang Uztad pada dasarnya berlawanan dengan budaya tradisional 
Indonesia itu sendiri.
Tetapi memang sering terjadi koruptor besar kaok2 anti korupsi, maling teriak 
maling, moralis tetapi punya simpanan, dlsb.Bisa jadi kasus UAS itu sama 
seperti Ohio state legislator yg teriak2 anti LGBT tetapi dirinya sendiri LGBT.

---In GELORA45@yahoogroups.com,  wrote :

Kok seperti orang bilang, anti korupsi, tidak tahunya dia koruptor besar.
2018-02-20 17:24 GMT+01:00 Jonathan Goeij jonathangoeij@... [GELORA45] 
:




Pernah ada anggota konggres dari Partai Republik yg posisinya sedemikian anti 
LGBT, tetapi kemudian terungkap kalau beliau juga LGBT.Apakah sang Uztad juga 
demikian?
kutipan:“Jadi kalau ada yang mengatakan Abdul Somad anti kebinekaan, itu sama 
artinya menuduh saya LGBT. Please deh!” ungkapnya berkelakar dengan gaya 
khasnya disambut apresiasi jamaah.*

---In GELORA45@yahoogroups.com,  wrote :


Maaf setahu saya, LGBT adalah suatu penyakit kelainan pada hormon seseorang, 
dimana seorang laki laki tidak bisa memproduksi hormon testoteron kalau tidak 
salah namanya .

Saya bertanya kira- kira siapa yang mau sakit?

Mestinya kita ikut bersedih ketika melihat orang sakit, kalau ada yang punya 
obat bantu mereka supaya mereka bisa sembuh.

Saya punya teman dikantor selalu bertingkah serba salah, karena semua 
teman-teman laki laki dikantor selalu merendahkannya.

Biasanya seorang bencong persaannya jujur dan rajin kalau saya lihat dari 
cerita mahaberata ketika Arjuna kena kutukan dari bidadari Urwasi menjadi 
bencong dan menyamar manjadi pelatih tari di kerajaan Wirata.

Kemungkinan besar semua LGBT terkena kutukan dari para dewa di sorga karena 
sesuatu hal.

 

 

From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups. com] 
Sent: Monday, February 19, 2018 7:06 PM
Subject: [**EXTERNAL**] [GELORA45] Ustadz Abdul Somad: LGBT Anti Kebinekaan

 

 

Mengapa Ustadz Samad tidak berdoa meminta kepada Alloh agar LGBT disembuhkan 
atau diluruskan sebagaimana mestinya? Atau juga ustadz Somad berdoa kepada 
Allah dengan permintaan agar supaya generasi yang akan dilahirkan Allah tidak 
lagi ada LGBT. Selain itu kalau LGBT anti kebinekaan, lantas mereka diapakan? 
Dipenjarakan dan dilenyapkan dari muka bumi?

 

https://www.hidayatullah.com/ berita/nasional/read/2018/02/ 
04/134689/ustadz-abdul-somad- lgbt-anti-kebinekaan.html

 

Ustadz Abdul Somad: LGBT Anti Kebinekaan

Ahad, 4 Februari 2018 - 10:16 WIB

"Jadi kalau ada yang mengatakan Abdul Somad anti kebinekaan, itu sama artinya 
menuduh saya LGBT. Please deh!"

abdus syakur/hidayatullah.com

Ustadz Abdul Somad (UAS) dalam ceramahnya pada Tabligh Akbar "Persatuan Umat 
untuk Indonesia" di halaman gedung AQL, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu 
(03/02/2018) malam.

Terkait
   
   - Gubernur Anies: Ustadz Somad Dai yang Luar Biasa
   - Ade Armando Sebut LGBT Berhak Hidup
   - Disambut Tokoh Riau di Pekanbaru, UAS Tegaskan Cinta NKRI
   - Kronologi dan Klarifikasi Resmi Ustadz Abdul Somad

Hidayatullah.com– Dalam rangkaian safari dakwahnya di Jakarta, dai kondang asal 
Pekanbaru, Riau, Ustadz Abdul Somad (UAS) mengisi Tabligh Akbar di AQL Islamic 
Center, Tebet, Jakarta Selatan, semalam, Sabtu (03/02/2018).

Pada acara bertema “Persatuan Umat untuk Indonesia” itu, UAS antara lain 
menyinggung soal kebinekaan.

Ia mengatakan, Allah sudah menegaskan bahwa DIA menciptakan laki-laki dan 
perempuan. Ini kata UAS merupakan salah satu contoh bentuk kebinekaan, 
keberagaman.



Baca: Tabligh Akbar UBN-UAS Dihadiri Gubernur Anies, Ulama, dan Ribuan Jamaah


UAS pun bercerita, saat Nabi Adam diciptakan dan ditempatkan di surga oleh 
Allah, ia hidup dengan berbagai kenikmatan. Tapi ternyata Adam merasakan suatu 
kesepian.

“Kenapa? Suatu yang nikmat itu tidak bisa dinikmati sendirian,” ungkapnya.

Hingga kemudian Allah menciptakan pasangan Adam, yaitu Hawa, seorang wanita.. 
Maka muncullah dua makhluk berupa manusia yang berbeda jenis kelamin, laki-laki 
dan perempuan.

“Itulah asal muasal keberanekaragaman atau dalam bahasa lain kebinekaan,” 
jelasnya.


Baca: UAS: Pemilik Ilmu dan Kekuasaan Punya Hak-Tanggung Jawab Atasi LGBT


Sehingga, terang UAS, kebinekaan atau keberagaman itu merupakan sesuatu yang 
indah. Dan itu sunnatullah. Islam pun sudah final soal ini. Sehingga, kata UAS, 
umat Islam tak perlu lagi diajarkan soal kebinekaan.

Maka menurutnya, siapa yang bertentangan dengan sunnatullah pasangan laki-laki 
dan perempuan, maka itu sebagai bentuk anti kebinekaan. Dalam hal ini yang 
dimaksudnya adalah kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender alias LGBT.

“Jadi yang sebenarnya anti kebinekaan itu siapa? LGBT! Dia maunya sama 
(sejenis, Red), ya enggak bisa!” tegasnya menyindir lantas disambut tawa 
hadirin.

“Jadi kalau ada yang mengatakan 

Re: [GELORA45] Re: Ustadz Abdul Somad: LGBT Anti Kebinekaan

[kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]]

Kok seperti orang bilang, anti korupsi, tidak tahunya dia koruptor besar.

2018-02-20 17:24 GMT+01:00 Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com
[GELORA45] :

>
>
> Pernah ada anggota konggres dari Partai Republik yg posisinya sedemikian
> anti LGBT, tetapi kemudian terungkap kalau beliau juga LGBT.
> Apakah sang Uztad juga demikian?
>
> kutipan:
> “Jadi kalau ada yang mengatakan Abdul Somad anti kebinekaan, itu sama
> artinya menuduh saya LGBT. *Please deh*!” ungkapnya berkelakar dengan
> gaya khasnya disambut apresiasi jamaah.*
>
> ---In GELORA45@yahoogroups.com,  wrote :
>
> Maaf setahu saya, LGBT adalah suatu penyakit kelainan pada hormon
> seseorang, dimana seorang laki laki tidak bisa memproduksi hormon
> testoteron kalau tidak salah namanya .
>
> Saya bertanya kira- kira siapa yang mau sakit?
>
> Mestinya kita ikut bersedih ketika melihat orang sakit, kalau ada yang
> punya obat bantu mereka supaya mereka bisa sembuh.
>
> Saya punya teman dikantor selalu bertingkah serba salah, karena semua
> teman-teman laki laki dikantor selalu merendahkannya.
>
> Biasanya seorang bencong persaannya jujur dan rajin kalau saya lihat dari
> cerita mahaberata ketika Arjuna kena kutukan dari bidadari Urwasi menjadi
> bencong dan menyamar manjadi pelatih tari di kerajaan Wirata.
>
> Kemungkinan besar semua LGBT terkena kutukan dari para dewa di sorga
> karena sesuatu hal.
>
>
>
>
>
> *From:* GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com]
> *Sent:* Monday, February 19, 2018 7:06 PM
> *Subject:* [**EXTERNAL**] [GELORA45] Ustadz Abdul Somad: LGBT Anti
> Kebinekaan
>
>
>
>
>
> *Mengapa Ustadz Samad tidak berdoa meminta kepada Alloh agar LGBT
> disembuhkan atau diluruskan sebagaimana mestinya? Atau juga ustadz Somad
> berdoa kepada Allah dengan permintaan agar supaya generasi yang akan
> dilahirkan Allah tidak lagi ada LGBT. Selain itu kalau LGBT anti
> kebinekaan, lantas mereka diapakan? Dipenjarakan dan dilenyapkan dari muka
> bumi?*
>
>
>
> https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/02/
> 04/134689/ustadz-abdul-somad-lgbt-anti-kebinekaan.html
> 
>
>
>
> *Ustadz Abdul Somad: LGBT Anti Kebinekaan*
>
> Ahad, 4 Februari 2018 - 10:16 WIB
>
> "Jadi kalau ada yang mengatakan Abdul Somad anti kebinekaan, itu sama
> artinya menuduh saya LGBT. Please deh!"
>
> abdus syakur/hidayatullah.com 
>
> Ustadz Abdul Somad (UAS) dalam ceramahnya pada Tabligh Akbar "Persatuan
> Umat untuk Indonesia" di halaman gedung AQL, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu
> (03/02/2018) malam.
> Terkait
>
>- Gubernur Anies: Ustadz Somad Dai yang Luar Biasa
>
> 
>- Ade Armando Sebut LGBT Berhak Hidup
>
> 
>- Disambut Tokoh Riau di Pekanbaru, UAS Tegaskan Cinta NKRI
>
> 
>- Kronologi dan Klarifikasi Resmi Ustadz Abdul Somad
>
> 
>
> *Hidayatullah.com *– Dalam rangkaian safari
> dakwahnya di Jakarta, dai kondang asal Pekanbaru, Riau, Ustadz Abdul Somad
> (UAS) mengisi Tabligh Akbar di AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta Selatan,
> semalam, Sabtu (03/02/2018).
>
> Pada acara bertema “Persatuan Umat untuk Indonesia” itu, UAS antara lain
> menyinggung soal kebinekaan.
>
> Ia mengatakan, Allah sudah menegaskan bahwa DIA menciptakan laki-laki dan
> perempuan. Ini kata UAS merupakan salah satu contoh bentuk kebinekaan,
> keberagaman.
>
> Baca: Tabligh Akbar UBN-UAS Dihadiri Gubernur Anies, Ulama, dan Ribuan
> Jamaah
> 
>
> UAS pun bercerita, saat Nabi Adam diciptakan dan ditempatkan di surga oleh
> Allah, ia hidup dengan berbagai kenikmatan. Tapi ternyata Adam merasakan
> suatu kesepian.
>
> “Kenapa? Suatu yang nikmat itu tidak bisa dinikmati sendirian,” ungkapnya.
>
> Hingga kemudian Allah menciptakan pasangan Adam, yaitu Hawa, seorang
> wanita. Maka muncullah dua makhluk berupa manusia yang berbeda jenis
> kelamin, laki-laki dan perempuan.
>
> “Itulah asal muasal keberanekaragaman atau dalam bahasa lain kebinekaan,”
> jelasnya.
>
> Baca: UAS: Pemilik Ilmu dan Kekuasaan Punya Hak-Tanggung Jawab Atasi LGBT
> 
>
> Sehingga, terang UAS, kebinekaan atau 

[GELORA45] Re: Ustadz Abdul Somad: LGBT Anti Kebinekaan

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

 Koreksi: bukan anggota kongres tetapi state legislator.
quote:
An Ohio lawmaker who routinely touted his Christian faith and anti-LGBT views 
has resigned after being caught having sex with a man in his office.

Wes Goodman, who is the Republican state legislator for Ohio, is married to a 
woman who is assistant director of an annual anti-abortion rally known as March 
for Life.
Anti-LGBT politician resigns after he's 'caught having sex with a man in his 
office'


| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
Anti-LGBT politician resigns after he's 'caught having sex with a man in...

Maya Oppenheim

An Ohio lawmaker who routinely touted his Christian faith and anti-LGBT views 
has resigned after being caught ha...
 |

 |

 |





On Tuesday, February 20, 2018, 8:24:00 AM PST, Jonathan Goeij 
 wrote:  
 
 Pernah ada anggota konggres dari Partai Republik yg posisinya sedemikian anti 
LGBT, tetapi kemudian terungkap kalau beliau juga LGBT.Apakah sang Uztad juga 
demikian?
kutipan:“Jadi kalau ada yang mengatakan Abdul Somad anti kebinekaan, itu sama 
artinya menuduh saya LGBT. Please deh!” ungkapnya berkelakar dengan gaya 
khasnya disambut apresiasi jamaah.*

---In GELORA45@yahoogroups.com,  wrote :


Maaf setahu saya, LGBT adalah suatu penyakit kelainan pada hormon seseorang, 
dimana seorang laki laki tidak bisa memproduksi hormon testoteron kalau tidak 
salah namanya .

Saya bertanya kira- kira siapa yang mau sakit?

Mestinya kita ikut bersedih ketika melihat orang sakit, kalau ada yang punya 
obat bantu mereka supaya mereka bisa sembuh.

Saya punya teman dikantor selalu bertingkah serba salah, karena semua 
teman-teman laki laki dikantor selalu merendahkannya.

Biasanya seorang bencong persaannya jujur dan rajin kalau saya lihat dari 
cerita mahaberata ketika Arjuna kena kutukan dari bidadari Urwasi menjadi 
bencong dan menyamar manjadi pelatih tari di kerajaan Wirata.

Kemungkinan besar semua LGBT terkena kutukan dari para dewa di sorga karena 
sesuatu hal.

 

 

From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] 
Sent: Monday, February 19, 2018 7:06 PM
Subject: [**EXTERNAL**] [GELORA45] Ustadz Abdul Somad: LGBT Anti Kebinekaan

 

 

Mengapa Ustadz Samad tidak berdoa meminta kepada Alloh agar LGBT disembuhkan 
atau diluruskan sebagaimana mestinya? Atau juga ustadz Somad berdoa kepada 
Allah dengan permintaan agar supaya generasi yang akan dilahirkan Allah tidak 
lagi ada LGBT. Selain itu kalau LGBT anti kebinekaan, lantas mereka diapakan? 
Dipenjarakan dan dilenyapkan dari muka bumi?

 

https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/02/04/134689/ustadz-abdul-somad-lgbt-anti-kebinekaan.html

 

Ustadz Abdul Somad: LGBT Anti Kebinekaan

Ahad, 4 Februari 2018 - 10:16 WIB

"Jadi kalau ada yang mengatakan Abdul Somad anti kebinekaan, itu sama artinya 
menuduh saya LGBT. Please deh!"

abdus syakur/hidayatullah.com

Ustadz Abdul Somad (UAS) dalam ceramahnya pada Tabligh Akbar "Persatuan Umat 
untuk Indonesia" di halaman gedung AQL, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu 
(03/02/2018) malam.

Terkait
   
   - Gubernur Anies: Ustadz Somad Dai yang Luar Biasa
   - Ade Armando Sebut LGBT Berhak Hidup
   - Disambut Tokoh Riau di Pekanbaru, UAS Tegaskan Cinta NKRI
   - Kronologi dan Klarifikasi Resmi Ustadz Abdul Somad

Hidayatullah.com– Dalam rangkaian safari dakwahnya di Jakarta, dai kondang asal 
Pekanbaru, Riau, Ustadz Abdul Somad (UAS) mengisi Tabligh Akbar di AQL Islamic 
Center, Tebet, Jakarta Selatan, semalam, Sabtu (03/02/2018).

Pada acara bertema “Persatuan Umat untuk Indonesia” itu, UAS antara lain 
menyinggung soal kebinekaan.

Ia mengatakan, Allah sudah menegaskan bahwa DIA menciptakan laki-laki dan 
perempuan. Ini kata UAS merupakan salah satu contoh bentuk kebinekaan, 
keberagaman.



Baca: Tabligh Akbar UBN-UAS Dihadiri Gubernur Anies, Ulama, dan Ribuan Jamaah


UAS pun bercerita, saat Nabi Adam diciptakan dan ditempatkan di surga oleh 
Allah, ia hidup dengan berbagai kenikmatan. Tapi ternyata Adam merasakan suatu 
kesepian.

“Kenapa? Suatu yang nikmat itu tidak bisa dinikmati sendirian,” ungkapnya.

Hingga kemudian Allah menciptakan pasangan Adam, yaitu Hawa, seorang wanita.. 
Maka muncullah dua makhluk berupa manusia yang berbeda jenis kelamin, laki-laki 
dan perempuan.

“Itulah asal muasal keberanekaragaman atau dalam bahasa lain kebinekaan,” 
jelasnya.


Baca: UAS: Pemilik Ilmu dan Kekuasaan Punya Hak-Tanggung Jawab Atasi LGBT


Sehingga, terang UAS, kebinekaan atau keberagaman itu merupakan sesuatu yang 
indah. Dan itu sunnatullah. Islam pun sudah final soal ini. Sehingga, kata UAS, 
umat Islam tak perlu lagi diajarkan soal kebinekaan.

Maka menurutnya, siapa yang bertentangan dengan sunnatullah pasangan laki-laki 
dan perempuan, maka itu sebagai bentuk anti kebinekaan. Dalam hal ini yang 
dimaksudnya adalah kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender alias LGBT.

“Jadi yang sebenarnya anti kebinekaan itu siapa? LGBT! Dia maunya sama 

[GELORA45] Re: Ustadz Abdul Somad: LGBT Anti Kebinekaan

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

Pernah ada anggota konggres dari Partai Republik yg posisinya sedemikian anti 
LGBT, tetapi kemudian terungkap kalau beliau juga LGBT.Apakah sang Uztad juga 
demikian?
kutipan:“Jadi kalau ada yang mengatakan Abdul Somad anti kebinekaan, itu sama 
artinya menuduh saya LGBT. Please deh!” ungkapnya berkelakar dengan gaya 
khasnya disambut apresiasi jamaah.*

---In GELORA45@yahoogroups.com,  wrote :


Maaf setahu saya, LGBT adalah suatu penyakit kelainan pada hormon seseorang, 
dimana seorang laki laki tidak bisa memproduksi hormon testoteron kalau tidak 
salah namanya .

Saya bertanya kira- kira siapa yang mau sakit?

Mestinya kita ikut bersedih ketika melihat orang sakit, kalau ada yang punya 
obat bantu mereka supaya mereka bisa sembuh.

Saya punya teman dikantor selalu bertingkah serba salah, karena semua 
teman-teman laki laki dikantor selalu merendahkannya.

Biasanya seorang bencong persaannya jujur dan rajin kalau saya lihat dari 
cerita mahaberata ketika Arjuna kena kutukan dari bidadari Urwasi menjadi 
bencong dan menyamar manjadi pelatih tari di kerajaan Wirata.

Kemungkinan besar semua LGBT terkena kutukan dari para dewa di sorga karena 
sesuatu hal.

 

 

From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] 
Sent: Monday, February 19, 2018 7:06 PM
Subject: [**EXTERNAL**] [GELORA45] Ustadz Abdul Somad: LGBT Anti Kebinekaan

 

 

Mengapa Ustadz Samad tidak berdoa meminta kepada Alloh agar LGBT disembuhkan 
atau diluruskan sebagaimana mestinya? Atau juga ustadz Somad berdoa kepada 
Allah dengan permintaan agar supaya generasi yang akan dilahirkan Allah tidak 
lagi ada LGBT. Selain itu kalau LGBT anti kebinekaan, lantas mereka diapakan? 
Dipenjarakan dan dilenyapkan dari muka bumi?

 

https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/02/04/134689/ustadz-abdul-somad-lgbt-anti-kebinekaan.html

 

Ustadz Abdul Somad: LGBT Anti Kebinekaan

Ahad, 4 Februari 2018 - 10:16 WIB

"Jadi kalau ada yang mengatakan Abdul Somad anti kebinekaan, itu sama artinya 
menuduh saya LGBT. Please deh!"

abdus syakur/hidayatullah.com

Ustadz Abdul Somad (UAS) dalam ceramahnya pada Tabligh Akbar "Persatuan Umat 
untuk Indonesia" di halaman gedung AQL, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu 
(03/02/2018) malam.

Terkait
   
   - Gubernur Anies: Ustadz Somad Dai yang Luar Biasa
   - Ade Armando Sebut LGBT Berhak Hidup
   - Disambut Tokoh Riau di Pekanbaru, UAS Tegaskan Cinta NKRI
   - Kronologi dan Klarifikasi Resmi Ustadz Abdul Somad

Hidayatullah.com– Dalam rangkaian safari dakwahnya di Jakarta, dai kondang asal 
Pekanbaru, Riau, Ustadz Abdul Somad (UAS) mengisi Tabligh Akbar di AQL Islamic 
Center, Tebet, Jakarta Selatan, semalam, Sabtu (03/02/2018).

Pada acara bertema “Persatuan Umat untuk Indonesia” itu, UAS antara lain 
menyinggung soal kebinekaan.

Ia mengatakan, Allah sudah menegaskan bahwa DIA menciptakan laki-laki dan 
perempuan. Ini kata UAS merupakan salah satu contoh bentuk kebinekaan, 
keberagaman.



Baca: Tabligh Akbar UBN-UAS Dihadiri Gubernur Anies, Ulama, dan Ribuan Jamaah


UAS pun bercerita, saat Nabi Adam diciptakan dan ditempatkan di surga oleh 
Allah, ia hidup dengan berbagai kenikmatan. Tapi ternyata Adam merasakan suatu 
kesepian.

“Kenapa? Suatu yang nikmat itu tidak bisa dinikmati sendirian,” ungkapnya.

Hingga kemudian Allah menciptakan pasangan Adam, yaitu Hawa, seorang wanita.. 
Maka muncullah dua makhluk berupa manusia yang berbeda jenis kelamin, laki-laki 
dan perempuan.

“Itulah asal muasal keberanekaragaman atau dalam bahasa lain kebinekaan,” 
jelasnya.


Baca: UAS: Pemilik Ilmu dan Kekuasaan Punya Hak-Tanggung Jawab Atasi LGBT


Sehingga, terang UAS, kebinekaan atau keberagaman itu merupakan sesuatu yang 
indah. Dan itu sunnatullah. Islam pun sudah final soal ini. Sehingga, kata UAS, 
umat Islam tak perlu lagi diajarkan soal kebinekaan.

Maka menurutnya, siapa yang bertentangan dengan sunnatullah pasangan laki-laki 
dan perempuan, maka itu sebagai bentuk anti kebinekaan. Dalam hal ini yang 
dimaksudnya adalah kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender alias LGBT.

“Jadi yang sebenarnya anti kebinekaan itu siapa? LGBT! Dia maunya sama 
(sejenis, Red), ya enggak bisa!” tegasnya menyindir lantas disambut tawa 
hadirin.

“Jadi kalau ada yang mengatakan Abdul Somad anti kebinekaan, itu sama artinya 
menuduh saya LGBT. Please deh!” ungkapnya berkelakar dengan gaya khasnya 
disambut apresiasi jamaah.*


Baca: Ustadz Abdul Somad: LGBT Penyakit, Bukan Pemberian Tuhan


Rep: SKR

Editor: Muhammad Abdus Syakur

 

 

[GELORA45] Re: Putusan Buni Yani Jadi Dasar Ahok Ajukan PK

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

Putusan Buni Yani memang sepantasnya jadi dasar PK, Buni Yani di vonis November 
tahun lalu, mengapa kok tunggu sekian lama baru PK?

---In GELORA45@yahoogroups.com,  wrote :


Putusan Buni Yani Jadi Dasar Ahok Ajukan PK

Priska Sari Pratiwi, CNN Indonesia | Selasa, 20/02/2018 09:27 WIB

Ahok menjadikan putusan PN Bandung atas Buni Yani sebagai bagian pokok 
keberatan untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. (ANTARA 
FOTO/Pool/Raisan Al Farisi)

Jakarta, CNN Indonesia -- Terpidana kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama 
alias Ahok mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

Adapun alasan yang mendasari pengajuan PK oleh Ahok tersebut ternyata putusan 
atas Buni Yani yang menjadi terdakwa kasus ujaran kebencian. Hal itu diutarakan 
Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara Jootje Sampaleng

"Pada pokoknya, keberatan dengan putusan Buni Yani. Dia membandingkan dengan 
putusannya. Atas dasar itu terlah terjadi kekhilafan hakim dan kekeliruan yang 
nyata," ujar Jootje menjelaskan isi dalam berkas permohonan PK Ahok kepada 
CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

 

| 
Lihat juga:

 Eggi Sudjana Sebut PK Ahok Hanya Akal-Akalan
 |



Sesuai pasal 263 KUHAP menyebutkan permintaan PK dapat dilakukan apabila 
terdapat keadaan atau bukti baru (novum), apabila terdapat putusan yang 
bertentangan satu sama lain, dan apabila putusan menunjukkan kekhilafan hakim 
atau kekeliruan yang nyata. 

Jootje tak merinci lebih jauh poin keberatan yang disampaikan Ahok dalam 
permohonan PK. Namun, menurutnya, terdapat fakta dan kesimpulan yang dianggap 
bertentangan dalam putusan Ahok dan Buni Yani terdahulu. 

"Itu pokok-pokoknya. Lengkapnya nanti akan dibacakan saat persidangan," kata 
dia.

Sesuai mekanisme pengajuan PK, proses pemeriksaan akan dilakukan di tingkat 
pengadilan negeri. Nantinya materi yang diajukan saat pemeriksaan PK dibuat 
dalam berita acara dan ditandatangani majelis hakim yang menangani. 

"Setelah berkas dinyatakan lengkap baru dikirim ke MA. Nanti MA yang akan 
memeriksa dan putusan berada di tingkat MA," ujar Jootje.



| 
Lihat juga:

 Vonis Buni Yani, Potongan Video Ahok dan Keraguan Hakim
 |



Jootje menerangkan pengadilan telah menunjuk tiga hakim yang menangani 
pemeriksaan PK Ahok yakni Mulyadi, Salman Alfaris, dan Tugianto.

Selama proses pemeriksaan, lanjut Jootje, Ahok selaku terpidana tak wajib 
hadir. Hal tersebut merujuk pada Surat Edaran MA 4/2016 yang menyebutkan 
apabila terpidana sedang menjalani pidana di lapas atau rutan, maka proses 
persidangan maupun penandatangan berita acara pemeriksaaan dapat diwakili kuasa 
terpidana. 

Sebelumnya Ahok divonis dua tahun penjara oleh majelis hakim PN Jakarta Utara 
terkait pernyataannya soal surat Al Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu, DKI 
Jakarta.

Perkara itu berawal laporan publik usai beredarnya cuplikan video yang diunggah 
Buni Yani melalui media sosial. Atas vonis hakim PN Jakut yang dibacakan pada 9 
Mei 2017 itu Ahok tak mengajukan banding dan kini dipenjara di rutan Mako 
Brimob Kelapa Dua, Depok.

Sementara itu Buni Yani divonis penjara satu tahun enam bulan oleh Pengadilan 
Negeri Bandung pada 14 November 2017. Vonis itu lebih rendah dari tuntutan 
jaksa yakni dua tahun. Meski divonis, Buni Yanit tak ditahan karena melakukan 
upaya banding.



| 

 |


(kid/sur)

[GELORA45] Watch "Mosquito trap DIY 8,000 mosquito kill reduce ZIKA DENGUE MALARIA MaxxAir Fan CO2" on YouTube

[Hsin Hui Lin ehh...@gmail.com [GELORA45]]

https://youtu.be/6BhV-o77RqQ

[GELORA45] Tragedi Berdarah Pembantaian Mangkuk Merah

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

Tragedi Berdarah Pembantaian Mangkuk Merah

Penangkapan terhadap warga keturunan Tionghoa yang dituding terlibat PKI. 
FOTO/Istimewa 
Reporter: Iswara N Raditya
19 Februari, 2018
https://tirto.id/tragedi-berdarah-pembantaian-mangkuk-merah-cEUq a.. 
PGRS/Paraku dibantai karena dituding terlibat komunis, lebih dari 5 ribu orang 
tewas, mayoritas etnis Tionghoa.
Peristiwa G30S 1965 tak hanya berbuntut pada pembantaian terhadap orang-orang 
yang dianggap antek PKI di Jawa, tapi yang tak kalah mengerikan terjadi juga di 
Kalimantan.tirto.id - Pada akhir 1967 hingga beberapa bulan setelahnya menjadi 
masa-masa mencekam bagi warga keturunan Tionghoa di Kalimantan bagian utara dan 
barat. Terjadi pengusiran dan pembantaian massal. Ribuan orang peranakan 
Tionghoa tewas dan puluhan ribu lainnya terpaksa mengungsi dan tak sedikit yang 
mengungsi pun meregang nyawa.

Jauh sebelum peristiwa kelam itu, sebelum wilayah yang dekat dengan perbatasan 
Malaysia ini tercemar aroma politik, warga Dayak dan kaum peranakan Tionghoa 
hidup damai dan berdampingan. Bahkan, kedua etnis berbeda tersebut sudah 
menjalin ikatan persaudaraan yang kuat.


Baca juga: Tragedi Pembantaian Bulungan di Perbatasan Malaysia

Namun, semua itu berubah, hubungan harmonis antara warga Dayak dan Tionghoa itu 
sirna setelah terjadinya Gerakan 30 September 1965. Citra Presiden Sukarno 
merosot karena dianggap membela Partai Komunis Indonesia (PKI). Di sisi lain, 
pengaruh Soeharto kian menguat dan menyerukan pembersihan total terhadap mereka 
yang dituding terlibat gerakan tersebut.

Gelombang politisasi yang panas di tingkat nasional akhirnya sampai juga ke 
Kalimantan bagian utara atau yang dulu masih termasuk wilayah Kalimantan Barat. 
Ini akhirnya berbuah peristiwa yang kelam dalam sejarah Indonesia, Peristiwa 
Pembantaian Mangkuk Merah. Pihak tentara disinyalir berada di balik peristiwa 
yang terjadi pada 1967.

Bermula dari Ganyang Malaysia
Sejak awal dekade 1960-an, Presiden Sukarno mulai mengobarkan semangat ganyang 
Malaysia karena negeri jiran yang dianggap antek Inggris berambisi membentuk 
Federasi Malaysia. Sebagian besar warga Kalimantan Utara, terutama dari 
kalangan peranakan Tionghoa, yang tinggal di dekat perbatasan turut menolak 
keras rencana Federasi Malaysia.


Baca juga: Dwifungsi ABRI dan Jalan Terbuka Politik Tentara

Presiden Sukarno kemudian mengirimkan salah seorang Menteri Negara di Kabinet 
Dwikora I, Oei Tjoe Tat, ke perbatasan utara Kalimantan untuk menggalang 
kekuatan dalam rangka kampanye ganyang Malaysia. Oei Tjoe Tat yang kebetulan 
juga keturunan Cina memperoleh sambutan meriah dari masyarakat setempat.

Buah hasil kunjungan Oei Tjoe Tat maka dibentuklah barisan sukarela atas izin 
pemerintah pusat. Organisasi barisan sukarela banyak diminati warga, pihak yang 
bergabung bukan saja warga Kalimantan Utara saja, melainkan pula para pemuda 
dari Singapura, Brunei Darussalam, bahkan dari Malaysia yang tidak setuju 
dengan rencana pembentukan Federasi Malaysia, seperti ditulis Oei Tjoe Tat 
dalam Memoar Oei Tjoe Tat, Pembantu Presiden Soekarno (1995: 144).

Barisan sukarela atau gerilyawan yang dibentuk antara lain Pasukan Rakyat 
Kalimantan Utara (Paraku) yang dikombinasikan dengan Pasukan Gerilya Rakyat 
Sarawak (PGRS) pada 1964. Pasukan gabungan ini kemudian dikenal dengan sebutan 
PGRS/Paraku, yang anggotanya memang didominasi oleh orang-orang keturunan 
Tionghoa yang tinggal di negara-negara serumpun itu.


Baca juga: Republik Lanfang, Republik Pertama di Nusantara

Untuk persiapan menghadapi Malaysia, angkatan perang Indonesia mendirikan 
pangkalan militer utama di Kalimantan Barat. Wilayahnya antara lain Sambas, 
Bengkayang, Ledo, Sanggau Ledo, Putusibau, dan kota-kota perbatasan lainnya.. 
Daerah-daerah itu dijadikan sebagai tempat berkumpulnya para sukarelawan.

Benny G. Setiono dalam Tionghoa dalam Pusaran Politik (2008:836) memaparkan, 
para sukarelawan dilatih oleh instruktur militer Indonesia dan tinggal di 
kamp-kamp latihan di kawasan perbatasan Kalimantan Barat serta Kalimantan 
Utara. PGRS/Paraku tampaknya memang dipersiapkan khusus untuk perang melawan 
negara tetangga.

Namun, kampanye kontra Malaysia pada akhirnya justru menguap. Memanasnya 
situasi dalam negeri Indonesia seiring terjadinya peristiwa G30S 1965 membuat 
Sukarno berada di ujung tanduk. Angin politik pun berganti arah. Kubu komunis 
yang semula bergerak leluasa menjadi terjepit dan mendapati masa-masa paling 
suram.


Baca juga: KAMI Ada untuk Mengganyang PKI

Soeharto yang berhasil mengendalikan kuasa mengerahkan seluruh jejaring negara 
untuk mengganyang PKI sampai ke akar-akarnya. PGRS/Paraku pun kena imbasnya. 
Militer yang mulai meninggalkan Sukarno pun mendapat momen tepat, menggerakkan 
massa Dayak untuk membasmi PGRS/Paraku, termasuk ribuan peranakan Tionghoa yang 
sebenarnya tidak terkait atau bahkan tidak tahu-menahu atas persoalan ini.

Adu Domba Dayak & Tionghoa
PGRS/Paraku yang sebelumnya dibentuk atas izin Sukarno, 

[GELORA45] Fw: Tragedi Berdarah Pembantaian Mangkuk Merah

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Tragedi Berdarah Pembantaian Mangkuk Merah
Penangkapan terhadap warga keturunan Tionghoa yang dituding terlibat PKI. 
FOTO/Istimewa852 Shares   Reporter: Iswara N Raditya19 Februari, 2018dibaca 
normal 5:30 menit   
   - PGRS/Paraku dibantai karena dituding terlibat komunis, lebih dari 5 ribu 
orang tewas, mayoritas etnis Tionghoa.
Peristiwa G30S 1965 tak hanya berbuntut pada pembantaian terhadap orang-orang 
yang dianggap antek PKI di Jawa, tapi yang tak kalah mengerikan terjadi juga di 
Kalimantan.tirto.id - Pada akhir 1967 hingga beberapa bulan setelahnya menjadi 
masa-masa mencekam bagi warga keturunan Tionghoa di Kalimantan bagian utara dan 
barat. Terjadi pengusiran dan pembantaian massal. Ribuan orang peranakan 
Tionghoa tewas dan puluhan ribu lainnya terpaksa mengungsi dan tak sedikit yang 
mengungsi pun meregang nyawa.

Jauh sebelum peristiwa kelam itu, sebelum wilayah yang dekat dengan perbatasan 
Malaysia ini tercemar aroma politik, warga Dayak dan kaum peranakan Tionghoa 
hidup damai dan berdampingan. Bahkan, kedua etnis berbeda tersebut sudah 
menjalin ikatan persaudaraan yang kuat.

Baca juga: Tragedi Pembantaian Bulungan di Perbatasan Malaysia
Namun, semua itu berubah, hubungan harmonis antara warga Dayak dan Tionghoa itu 
sirna setelah terjadinya Gerakan 30 September 1965. Citra Presiden Sukarno 
merosot karena dianggap membela Partai Komunis Indonesia (PKI). Di sisi lain, 
pengaruh Soeharto kian menguat dan menyerukan pembersihan total terhadap mereka 
yang dituding terlibat gerakan tersebut.

Gelombang politisasi yang panas di tingkat nasional akhirnya sampai juga ke 
Kalimantan bagian utara atau yang dulu masih termasuk wilayah Kalimantan Barat. 
Ini akhirnya berbuah peristiwa yang kelam dalam sejarah Indonesia, Peristiwa 
Pembantaian Mangkuk Merah. Pihak tentara disinyalir berada di balik peristiwa 
yang terjadi pada 1967.

Bermula dari Ganyang Malaysia
Sejak awal dekade 1960-an, Presiden Sukarno mulai mengobarkan semangat ganyang 
Malaysia karena negeri jiran yang dianggap antek Inggris berambisi membentuk 
Federasi Malaysia. Sebagian besar warga Kalimantan Utara, terutama dari 
kalangan peranakan Tionghoa, yang tinggal di dekat perbatasan turut menolak 
keras rencana Federasi Malaysia.

Baca juga: Dwifungsi ABRI dan Jalan Terbuka Politik Tentara
Presiden Sukarno kemudian mengirimkan salah seorang Menteri Negara di Kabinet 
Dwikora I, Oei Tjoe Tat, ke perbatasan utara Kalimantan untuk menggalang 
kekuatan dalam rangka kampanye ganyang Malaysia. Oei Tjoe Tat yang kebetulan 
juga keturunan Cina memperoleh sambutan meriah dari masyarakat setempat.

Buah hasil kunjungan Oei Tjoe Tat maka dibentuklah barisan sukarela atas izin 
pemerintah pusat. Organisasi barisan sukarela banyak diminati warga, pihak yang 
bergabung bukan saja warga Kalimantan Utara saja, melainkan pula para pemuda 
dari Singapura, Brunei Darussalam, bahkan dari Malaysia yang tidak setuju 
dengan rencana pembentukan Federasi Malaysia, seperti ditulis Oei Tjoe Tat 
dalam Memoar Oei Tjoe Tat, Pembantu Presiden Soekarno (1995: 144).

Barisan sukarela atau gerilyawan yang dibentuk antara lain Pasukan Rakyat 
Kalimantan Utara (Paraku) yang dikombinasikan dengan Pasukan Gerilya Rakyat 
Sarawak (PGRS) pada 1964. Pasukan gabungan ini kemudian dikenal dengan sebutan 
PGRS/Paraku, yang anggotanya memang didominasi oleh orang-orang keturunan 
Tionghoa yang tinggal di negara-negara serumpun itu.

Baca juga: Republik Lanfang, Republik Pertama di Nusantara
Untuk persiapan menghadapi Malaysia, angkatan perang Indonesia mendirikan 
pangkalan militer utama di Kalimantan Barat. Wilayahnya antara lain Sambas, 
Bengkayang, Ledo, Sanggau Ledo, Putusibau, dan kota-kota perbatasan lainnya. 
Daerah-daerah itu dijadikan sebagai tempat berkumpulnya para sukarelawan.

Benny G. Setiono dalam Tionghoa dalam Pusaran Politik (2008:836) memaparkan, 
para sukarelawan dilatih oleh instruktur militer Indonesia dan tinggal di 
kamp-kamp latihan di kawasan perbatasan Kalimantan Barat serta Kalimantan 
Utara. PGRS/Paraku tampaknya memang dipersiapkan khusus untuk perang melawan 
negara tetangga.

Namun, kampanye kontra Malaysia pada akhirnya justru menguap. Memanasnya 
situasi dalam negeri Indonesia seiring terjadinya peristiwa G30S 1965 membuat 
Sukarno berada di ujung tanduk. Angin politik pun berganti arah. Kubu komunis 
yang semula bergerak leluasa menjadi terjepit dan mendapati masa-masa paling 
suram.

Baca juga: KAMI Ada untuk Mengganyang PKI
Soeharto yang berhasil mengendalikan kuasa mengerahkan seluruh jejaring negara 
untuk mengganyang PKI sampai ke akar-akarnya. PGRS/Paraku pun kena imbasnya. 
Militer yang mulai meninggalkan Sukarno pun mendapat momen tepat, menggerakkan 
massa Dayak untuk membasmi PGRS/Paraku, termasuk ribuan peranakan Tionghoa yang 
sebenarnya tidak terkait atau bahkan tidak tahu-menahu atas persoalan ini.

Adu Domba Dayak & Tionghoa
PGRS/Paraku yang sebelumnya dibentuk atas izin Sukarno, menyasar militer 
Indonesia lantaran 

[GELORA45] Maret, Dana Pinjaman dari China untuk Kereta Cepat Cair

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

Maret, Dana Pinjaman dari China untuk Kereta Cepat CairKompas.com - 20/02/2018, 
08:09 WIB
Menteri BUMN Rini Soemarno di dalam Kereta Inspeksi 2 di indramayu, Jawa Barat, 
Kamis (11/1/2018)(KOMPAS.com/Yoga Hastyadi Widiartanto)
JAKARTA, KOMPAS.com -  Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Rini Soemarno 
mengatakan, dana pinjaman proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ditargetkan cair 
pada Maret 2018 ini.  Hal ini seirideng dengan peembebasan lahan proyek 
sepanjang lebih dari 55 kilometer (km).

Menurut dia, laporan proses pembebasan lahan pada saat ini sudah diserahkan 
kepada kontraktor lokal dan kontraktor China.

"Itu sudah jalan dan sekarang tinggal finalisasi dokumen dan harus diselesaikan 
dengan perbankan. Kami harapkan Maret ini bisa dicairkan," kata Rini di 
Jakarta, Senin (19/2/2018)

Dia menyebutkan, pada tahap pertama, kemungkinan pencairan dana proyek kereta 
cepat akan dilakukan oleh China Development Bank (CDB) sebesar 500 juta dollar 
AS atau Rp 6,75 triliun.

Baca juga: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dikebut, Konstruksi Dimulai Mei

Jumlah itu merupakan bagian dari total pinjaman sebesar 5,9 miliar dollar AS 
atau sekitar Rp 78,6 triliun oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). KCIC 
merupakan konsorsium BUMN Indonesia dan Konsorsium China Railways dengan skema 
business to business.

Walau dana proyek bisa cair bulan depan, namun Rini mengatakan, realisasi 
pembangunan bakal molor. Hal itu terjadi karena pembebasan lahan telat. Apalagi 
sampai saat ini masih banyak pebebasan lahan yang harus meminta persetujuan 
dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).


Menurut Rini, penyelesaian pembangunan kereta cepat akan dilakukan dalam 32 
bulan terhitung sejak Februari 2018. Dengan begitu proyek itu ditargetkan 
rampung pada Oktober 2020. Target ini molor dari rencana semula selesai pada 
2019.

Sebelumnya Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan 
mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi rencana proyek kereta cepat 
JKT-BDG. Evaluasi ini terkait permintaan Presiden Joko Widodo yang menginginkan 
agar ada penambahan rute hingga mencapai Bandara International Kertajati di 
Majalengka Jawa Barat.

Dengan penambahan tersebut, maka diperkirakan akan ada penambahan rute 80 km 
sehingga menjadi 200 km. Bahkan untuk k meluluskan permintaan Presiden Jokowi 
tersebut, Kementerian Perhubungan (Kemhub) tengah membuat Detail Engineering 
Desain (DED).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, belum mengetahui potensi 
pembengkakan biaya investasi jika rute diperpanjang sampai Bandara Kertajati. 
Namun, Budi memastikan investor proyek ini tetap KCIC dan tetap mengandalkan 
dana pinjaman dari China.

Fokus pemerintah saat ini adalah mempercepat pembebasan lahan, sehingga ketika 
dana pinjaman cair, proyek yang dirancang sejak 2015 ini bisa langsung 
berjalan. (Kontan/Ghina Ghaliya Quddus)

[GELORA45] Penghutanan kembali.

[kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]]

 Bagus ideenya. Tentara Rakyat kan serbaguna. Nama baik dan jasa2nya akan
tetap diingat.
Tentara kalau nganggur, fisiknya juga kurang baik. Jaman dinasti Qing,
tentara bawa keluarganya, pimpin pembangunan tembok besar yang tebal dan
kuat dekat Beijing.
Tetapi kalau dibantu mesin boor dari traktor kerjanya akan cepat tanam
jutaan pohon ?
Contoh Dwi-fungsi yang benar ? Bisa ditiru.

Dari milis lain :

为人服务, 为国敬忠.
People’s money well spent, People’s Army well done.

60,000 Chinese troops are being mobized to plant trees in large area enough
to cover the State of Utah to control the air polution around Beijing.

https://news.vice.com/en_ca/article/j5bjvx/china-soldiers-
trees-planting-beijing-pollution?utm_source=vicenewsfb

[GELORA45] Presiden Jokowi Melantik 17 Duta Besar Baru

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

 *Apah diantara duta yang dinobatkan adalah   paman, abang, oom, tante,
kakak adik, tunangan Anda? Syukur kalau ada, yang tidak syukur tunggu saja
mungkin akan dinobatkan bila ada hayat dikandung badan. hehehe*

http://global.liputan6.com/read/3304821/presiden-jokowi-melantik-17-duta-besar-baru

*Presiden Jokowi Melantik 17 Duta Besar Baru*

[image: Tanti Yulianingsih] 

Tanti Yulianingsih 

20 Feb 2018, 17:31 WIB

11

[image: Presiden Joko Widodo Melantik 17 Duta Besar RI di Istana Merdeka
(20/2/2018). (Foto: Infomed/Kemlu/Rudi)]


Presiden Joko Widodo Melantik 17 Duta Besar RI di Istana Merdeka
(20/2/2018). (Foto: Infomed/Kemlu/Rudi)​​

*Liputan6.com, Jakarta -* Presiden Joko Widodo (Jokowi
)
melantik dan mengambil sumpah 17 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
(LBBP) Republik Indonesia untuk negara-negara sahabat di Istana Negara,
Jakarta, Selasa pagi.

Seperti dikutip dari *Kemlu.go.id *, Selasa
(20/2/2018), ketujuh belas Duta Besar LBBP yang dilantik tersebut di
antaranya untuk Brunei Darussalam, Tiongkok merangkap Mongolia, Jerman,
Swiss, Rumania, Argentina, Sudan dan Peru.Lalu ada juga Portugal, Spanyol,
Filipina, Islandia, Kamboja, Fiji, Laos, Myanmar, dan ASEAN.

Pelantikan ke-17 duta besar baru RI itu dihadiri oleh Ibu Negara Iriana
Jokowi
,
Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Menlu Retno Marsudi, Ketua DPR RI
Bambang Soesatyo, Ketua DPD RI Oesman Sapta, Seskab Pramono Anung, dan
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Berikut ini daftar selengkapnya dubes baru yang dilantik oleh Jokowi
 tersebut:



1 dari 2 halaman
--
Nama 17 Dubes RI yang Baru Dilantik



Presiden Joko Widodo Melantik 17 Duta Besar RI di Istana Merdeka
(20/2/2018). (Foto: Infomed/Kemlu/Rudi)

​​

1. Dr. Sujatmiko, M.A. (Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik
Indonesia untuk Negara Brunei Darussalam)

2. Drs. Djauhari Oratmangun (Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok merangkap Mongolia)

3. Arif Havas Oegroseno, SH,LL.M (Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
Republik Indonesia untuk Republik Federasi Jerman)

4. Prof. Muliaman Dharmansyah Hadad, Ph.D. (Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Konfederasi Swiss merangkap
Keharyapatihan Liechtenstein)

5. Inspektur Jenderal (Purn) Drs. M. Amhar Azeth, SH. (Duta Besar Luar
Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Rumania
merangkap Republik Moldova)

6. Dra. Niniek Kun Naryatie (Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
Republik Indonesia untuk Republik Argentina merangkap Republik Paraguay dan
Republik Oriental Uruguay)

7. Drs. Rossalis Rusman Adenan, MBA (Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa
Penuh Republik Indonesia untuk Republik Sudan merangkap Republik Eritrea)

8. Dra. Marina Estella Anwar Bey (Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
Republik Indonesia untuk Republik Peru merangkap Negara Plurinasional
Bolivia)

9. Hersindaru Arwityo Ibnu Wiwoho Wahyutomo, SH., LL.M (Duta Besar Luar
Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Portugal)

10. Drs. Hermono, MA (Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik
Indonesia untuk Kerajaan Spanyol merangkap United Nations World Tourism
Organization (UNWTO))

11. Dr. Sinyo Harry Sarundajang (Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
Republik Indonesia untuk Republik Filipina merangkap Republik Kepulauan
Marshall dan Republik Palau)

12. Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, SH., LL.M. (Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Norwegia merangkap
Republik Islandia)

13. Sudirman Haseng, SE., M.Si (Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
Republik Indonesia untuk Kerajaan Kamboja)

14. Raden Mohammad Benyamin Scott Carnadi, SH., MBA., LL.M. (Duta Besar
Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji
merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru dan Tuvalu)

15. Drs. R.P. Pratito Soeharyo (Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
Republik Indonesia untuk Republik Demokratik Rakyat Laos)

16. Prof. Dr. Iza Fadri (Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik
Indonesia untuk Republik Uni Myanmar)

17. Drs. Ade Padmo Sarwono, MA (Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa
Penuh/Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Association of Southeast Asian
Nations (ASEAN).

[GELORA45] Malaysia dan Kebebasan Pers

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

I*ndonesia dan Malaysia adalah negara agama. Negara agama tidak menghendaki
kebebasan pers dan kebebasan rakyat menyatakan pendapat, sebab keputusan
dan pelaksanaan politik adalah kehendak Tuhan. Jadi kalau negara dan/atau
petingginya dikritik bisa dianggap penghinaan terhadap wakil-wakilNya yaitu
petinggi negara yang dikaruniakan Tuhan. Setiap perbuatan demikian adalah
tindakan kriminal yang patut dihukum. Tuhan adalah Tuhannya kaum mayoritas.*

https://hukum.tempo.co/read/1060537/malaysia-dan-kebebasan-pers?utm_source=Digital%20Marketing_medium=Partnership_campaign=Dable



Malaysia dan Kebebasan Pers

Reporter:
Tempo.co

Editor:
Idrus F. Shahab

Rabu, 14 Februari 2018 10:10 WIB

0 komentar


30003

   -

   [image: Malaysia dan Kebebasan Pers]
   

   


WS Rendra pada protes pembredelan TEMPO, EDITOR dan DETIK di depan Deppen,
Jakarta, 1994. Dok.TEMPO/Robin Ong

*TEMPO.CO *, *Jakarta* - Sama-sama pada posisi tak
menggembirakan alias terpuruk dalam indeks kebebasan pers, Indonesia dan
Malaysia, dua negeri bertetangga yang senantiasa bersaing –dari olahraga,
budaya, hingga pencapaian eknomi—ini tampaknya harus sering bercermin satu
sama lain.  Indonesia yang pada pekan lalu merayakan “Hari Pers Nasional
”
tentunya dapat mengukur seberapa jauh ia telah melangkah maju meninggalkan
sang jiran yang lebih makmur, tapi tak cukup berdaya menjalankan kebebasan
pers.

Berpaling kepada Konstitusi Federal Pasal 10, yang menjamin hak setiap
warga negara akan kebebasan berekspresi dalam batasan tertentu,
sesungguhnya tak ada kekuatan yang menghalangi masyarakat di negeri
tetangga itu menyuarakan serta menerbitkan segenap pendapat dan
pikiriannya.  Media massa Malaysia, termasuk yang berbasis internet
sejatinya bebas dari sensor.

Baca: Pasal-pasal yang Menjamin Kebebasan Pers di Indonesia.


Namun pasal yang mengakui kebebasan sebagai hak yang melekat pada tiap-tiap
individu itu dalam praktiknya harus takluk pada undang-undang anti
penghasutan atau Sedition Act 1948 yang demikian lentur, layaknya pasal
karet yang siap ditafsirkan penguasa.

Sejak era Reformasi ini, pers di Indonesia diuntungkan dengan pasal 28 F
UUD 1945 melalui amendemen kedua yang menjamin hak memperoleh informasi
yang akurat,  ” setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi dengan mengungkapkan segala jenis saluran  yang tersedia.”

Sementara Undang-Undang Malaysia, Akta 15, Akta Hasutan 1948, justru
menyimpan semangat mengancam mereka yang menyebar keterangan yang
“menghasut.” Akta ini merincikan bahwa menghasut di sini termasuk a)
mendatangkan kebencian atau penghinaan atau membangkitkan perasaan tidak
setia terhadap raja atau kerajaan b) membangkitkan rakyat supaya menuntut
perubahan dengan cara tidak sah c) membangkitkan perasaan tidak setia
terhadap keadilan di Malaysia d) menimbulkan perasaan tidak puas hati atau
tidak setia di kalangan rakyat Yang di-Pertuan Agong, dan seterusnya.
Seseorang yang oleh pengadilan Malaysia dinyatakan bersalah telah
 menghasut atau melanggar pasal ini niscaya diganjar kurungan tiga tahun
penjara, dikenakan denda 5.000 RM --setara Rp 17,3 juta—atau keduanya.

Dengan pasal ini kartunis Zulkiflee Anwar Haque, yang akrab dipanggil
Zunar, berkali-kali ditahan dan diseret ke meja hijau dengan berbagai
tuduhan pelanggaran pasal penghasutan terhadap pemerintah. Merujuk pada
Akta Hasutan 1948 yang sebenarnya diperuntukkan pemerintah kolonial Inggris
buat memerangi gerakan komunis di Semenanjung Melayu dulu, dewasa ini
pemerintah di Putrajaya mengembangkan ancaman bagi siapa saja yang membagi
status pos facebook, meretweet pesan, menulis blog, atau mengomentari
posting yang bernada kritis terhadap pemerintah.

Menggunakan aturan pasal karet Sedition Act, pemerintah Malaysia merasa
memiliki dasar untuk mengekang kebebasan berekspresi
,
mengeluarkan pendapat, beropini dan menyebarkan informasi. Berdasarkan
aturan ini, hingga akhir April 2015 sedikitnya 200 orang terdiri dari
politikus, wartawan dan aktivis. Dan efektifitas pasal ini menjadi berlipat
ganda ketika pemerintah kemudian  juga menggunakan undang-undang keamanan
dalam negeri Internal Securty Act, yang mengizinkan penahanan tanpa putusan
hukum 

Re: [GELORA45] One billion Rising di Kalteng

['tmaslam.2...@yahoo.com' tmaslam.2...@yahoo.com [GELORA45]]

Terimakasih Tat foto-fotonya, tambah manteb.

salam,

Titiek Maslam 
 
 
 
 
---Oorspronkelijk bericht---
 
Van: Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]
Datum: 02/19/18 12:41:27
Aan: Yahoogroups;  Daeng;  Rachmat Hadi-Soetjipto;  Harry Singgih;  Farida
Ishaja;  Gol;  Mitri;  Lingkar Sitompul;  Ronggo A.;  in...@ozemail.com.au; 
Billy Gunadi;  Oman Romana;  Harsono Sutedjo;  da...@telia.com;  Sie Tik Tan
  Sahala Silalahi;  Tjoa;  Andreas Sungkono;  GELORA_In;  Nunu Nugroho
Onderwerp: [GELORA45] One billion Rising di Kalteng
 
  
ONE BILLION RISING KALTENG Campaign 2018






 ONE BILLION RISING KALTENG Campaign 2018
Pada tanggal 17 Pebruari 2018, untuk pertama kalinya kampanye perempuan
bertajuk "ONE BILLION RISING" ...