[GELORA45] MD Kartaprawira - DEMI KEBENARAN, KEADILAN DAN KETERBUKAAN (Masalah Mahid-eksil di luar negeri)

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

DEMI KEBENARAN, KEADILAN DAN KETERBUKAAN
(Masalah Mahid-eksil di luar negeri)
Oleh; MD Kartaprawira

FB, 16 February 2020 0009Dewasa ini telah berviral status-status tentang mahid 
yang tidak bisa pulang kembali ke tanah air, karena dicabut paspornya oleh 
rejim orba/Suharto berkaitan kasus 1965. Status-status tersebut menyatakan 
bahwa sudah 50 tahun kasus mahid tidak dikutak-kutik (tidak ditangani) oleh 
Negara. Hal tersebut tidak benar dan tidak tepat, justru menyesatkan. Kita 
harus obyektif terhadap fakta yang ada, yang putih harus dikatakan putih, yang 
hitam harus dikatakan hitam.Seperti kita ketahui, bahwa sebagai akibat 
perjuangan para mahid-eksil di luar negeri dan para peduli HAM di tanah air 
pada era reformasi, pemerintah terpaksa mengeluarkan UU Kewarganegaraan 
Indonesia /2006. Maka sejak itu sesuai Pasal 42 telah terbuka “lobang” 
kesempatan bagi para mahid-eksil untuk mendapatkan Kewarganegaraannya kembali 
dalam jangka waktu 3 tahun (sampai 01 Agustus 2009). Itulah politik pemerintah 
(SBY) yang oleh Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin diformulasikan: “Tolak 
penyelesaian politik, tetapi setuju pemberian paspor/kewarganegaraan kembali 
kepada mahid-eksil” (bahkan juga kepada mereka yang bukan mahid-eksil).
Maka di Jerman, Belanda dan Kuba sebagian mahid-eksil telah berhasil 
mendapatkan kembali kewarganegaraannya. Bahkan saya pribadi pernah 
membantu/mendampingi seorang kawan ke KBRI Den Haag untuk mengurus masalah 
tersebut.
Tetapi ada banyak mahid-eksil yang menolak kebijakan berdasar UU 
Kewarganegaraan tersebut di atas. Alasannya a.l.:
1. Esensi kaidah kebenaran dan keadilan dalam kaitannya kasus 1965 tidak nampak 
dan tidak ada bau-baunya dalam UU tersebut, meskipun dalam considerannya banyak 
pasal-pasal HAM yang disebutkan. Bagi kami pengembalian kewarganegaraan/paspor 
hanyalah suatu buntut dari akibat penyelesaian masalah politik yang selalu 
diingkari oleh penguasa.
2. Bahkan berdasarkan Pasal 42 para mahid-eksil dimasukkan dalam satu ombyokan 
atau satu kotak dengan: a). orang-orang yang kehilangan kewargegarannya karena 
sesuatu hal selama 5 tahun atau lebih tidak melapor ke KBRI; b). Para 
pemberontak GAM, OPM dan lain-lainnya.
Pada hal para mahid-eksil teguh setia kepada NKRI, tidak pernah berontak, tapi 
dengan semena-mena dicabut paspornya oleh rejim Suhato. Dan para mahid-eksil 
tidak melarikan diri ke luar negeri, tapi dikirim untuk tugas belajar oleh 
Pemerintah sah Soekarno.
3. Dalam UU Kewarganegaraan/2006, para mahid-eksil diharuskan juga menyatakan 
sumpah setia kepada Negara RI. Nah ini suatu penghinaan yang menyedihkan dan 
memalukan. Sebab para mahid-eksil tidak pernah berontak kepada NKRI. Kami bukan 
anggota GAM dan OPM. Justru Suharto sendiri yang melakukan pemberontakan kepada 
Pemerintah sah RI melalui kudeta merangkaknya.


Lembaga Pembela Korban 1965 (LPK65) di Belanda tidak bisa menghalang-halangi 
anggotanya yang ingin memfaatkan kesempatan untuk mendapatkan kewarganegaraan 
kembali. Sebab hal tersebut adalah hak asasinya untuk menentukan kelanjutan 
kehidupan dirinya.
LPK65 sebagai satu-satunya lembaga legal di luar negeri tetap berjuang demi 
menegakkan kebenaran dan keadilan bagi para korban 1965. Khusus untuk 
mahid-eksil LPK65 melakukan usaha-usaha terobosan atas UU Kewarganegaraan 
RI/2006 dengan segala cara dan jalan.
LPK65 telah berusaha untuk menyiarkan UU Kewarganegaraan/2006 beserta 
komentar-kritiknya melalui: website LPK65, milis-milis Nasional-list, HKSIS, 
Wahana dll, wawancara media-cetak dan radio, diskusi, dialog dengan pejabat dan 
privat. Saya sendiri telah berdiskusi dengan Bp. Hamid Awaludin (architek UU 
Kewarganegaraan/2006) di KBRI Moskwa ketika beliau menjabat sebagai dubesnya. 
Di samping itu telah saya siarkan artikel bersama kritiknya (3 seri) untuk 
menanggapi sosialisasi UU Kewarganegaraan/2006 yang dilakukan Menteri Hukum dan 
HAM Andi Mattalata di Den Haag. Jadi sangat disayangkan sekali sudah hampir 14 
tahun orang tidak tahu hal-hal tersebut di atas (terutama mereka yang menamakan 
dirinya Mahid dan mereka yang sedikit banyak pernah bersinggungan dengan ilmu 
hukum).
Saya ( sebagai Ketum LPK65) telah berusaha keras untuk bertemu dan berdialog 
mengenai masalah eksil/mahid-eksil dengan Presiden Jokowi ketika tahun 2015 
berkunjung ke Negeri Belanda. Tapi tidak berhasil mendapatkan undangan dalam 
salah satu pertemuan-pertemuan dengan masyarakat Indonesia, meski saya telah 
mengemis-ngemis melalui WAKAPRI KBRI Den Haag. Semoga pemerintah Jokowi bisa 
menyempatkan perhatiannya kepada masalah-masalah tersebut diatas. Bagaimana pun 
kami/mahid-eksil adalah Bangsa Indonesia.
Kalau mengenai masalah kepulangan para ex-WNI-ISIS jelas sikap saya dan 
mahid-eksil lainnya: TOLAK MEREKA!!! Presiden harus tegas. Mereka ini akan 
menyebabkan malapetaka yang lebih dahsyat kepada Negara dan bangsa - karena 
menyebarkan virus terorisme.
Sekian terima kasih, semoga artikel ini bermanfaat, terutama bagi penegakan 
kebenaran dan 

[GELORA45] Ikut Berdukacita

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Kami ikut berdukacita mendalam atas meninggalnya seorang kawan eksil politik 
Sdr. Soetikno pada 28 Juni 2019 di Arnhem Belanda.Semoga seluruh keluarga tabah 
dan sabar. Selamat jalan Bung Soetikno menuju kedamaian abadi.
Dengan heningan cipta, MD Kartaprawira

[GELORA45] MEMPERINGATI HARI KARTINI, 2019

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Dalam keikut-sertaan memperingati Hari Kartini 2019 saya tayangkan tulisan Mas 
Bambang Soekotjo yang dikirimkan ke Fisbuk saya (Md Kartaprawira) hari ini. sbb:


Bambang Soekotjo
3 jam · 
Teriring salam buat Astuti Ananta Toer. Maaf mbak baru bisa memenuhi "pesanan" 
mbak berkaitan dengan tulisan pendek tentang Pak Pram. Sekali gus untuk 
memperingati Hari Kartini 21 April 2019.
Salam untuk yang saya rindukan dik Tedjabayu Sudjojono, dik Leo Mulyono, dik 
Win Subiardjo, Yudhi Zahari, Eddy Sugianto, dan masih banyak lagi. Serta tidak 
lupa untuk Rimbun Rumata, Banyu Bening, Nathanael Batitusta,bung Bedjo Untung, 
bung Siswa Santoso, pak Md Kartaprawira, mbak Soe Tjen Marching Go

"KARTINI DAN KENANGAN BERSAMA PRAMUDYA ANANTA TOER"
oleh Bambang Soekotjo
Saya lebih mengenal RA Kartini dari buku karya sastra Pramudya Ananta Toer 
“Panggil Aku Kartini Saja” . Saya mempunyai kenangan bersama Pak Pram yang saya 
tulis “Kartini dan kenangan bersama Pramudya Ananta Toer”. Berikut ini sebagian 
cuplikannya :

KENANGAN LAMA.
Pada awal tahun 2000an, manakala aku membaca tentang Kartini di sebuah majalah 
dari Pemda Pati, kenangan saya menjadi nglangut. Aku juga teringat buku yang 
pernah aku baca di tahun 1967an, yang aku pinjam dari sebuah perpustakaan di 
Benoyo Salatiga.
Sebuah karya sastrawan besar yang dinominasikan untuk mendapat hadiah Nobel : 
Pramudya Ananta Toer yang berjudul “Panggil Aku Kartini Saja”. Sebuah buku yang 
memuat surat-surat Kartini dengan sahabat penanya Stella (Estelle 
Zeehandelaar), Nyonya Abendanon di Negeri Belanda dan masih banyak lagi. Dengan 
gaya sastra Pramudya A.T. ,diedit dan diulas dengan ketajaman cara berfikir 
Pram yang menurutku tidak dimiliki oleh pengarang lainnya dalam mengangkat 
Kartini, menjadi karya sastra yang indah dan menarik. Judul “Panggil Aku 
Kartini Saja” diambil dari kalimat diantara surat-surat Kartini sendiri.
Sekitar sepuluhan tahun kemudian, sejak aku ”tinggal” di Salatiga saya sempat 
bertemu dengan Pak Pram dan membicarakan buku beliau “Panggil Aku Kartini 
Saja”. Mengenang penulisan buku itu wajah pak Pram mendadak muram. Pandangannya 
menerobos jendela disamping jauh kearah kolam ikan diluar sana. Dengan once 
masih menggelayut dibibir yang baru saja dijejali “tembakau hijau” (tembakau 
rajangan yang belum kering benar dan masih berwarna kehijauan dengan bau yang 
jauh dari sedap), pak Pram mulai mengenang masa lalu :
-- Itulah Mbang . . . – diambil once dari bibirnya. Pandangan pak Pram masih 
terpaut diluar sana.
-- Saya kumpulkan data dan informasi tentang Kartini. Saya melakukan perjalanan 
jauh ke Jepara, Jawa Tengah. Ke Mayong dengan naik bendi.Dekat rumahmu kan? – 
pak Pram bertanya ringan tanpa menoleh dan tanpa ekspresi. Dan akupun 
mengangguk walau aku tahu pak Pram tidak melihatku.
-- Di Mayong saya mendapat banyak data dan informasi, juga foto Kartini ketika 
masih kecil yang saya ambil tergantung di soko guru rumah keluarganya – Pak 
Pram mengambil nafas dalam-dalam mengenang masa silam, seakan lepas dari 
himpitan yang menyesakkan dada. Tiba-tiba dengan hanya dipisahkan mesin ketik 
butut diatas meja yang terbuat dari sebetan kayu mranti, pak Pram memandang 
tajam kearah saya, bertanya :
-- Sekarang dimana semua data dan dokumen penting tentang Kartini itu, Mbang? – 
Saya tahu pertnyaan itu tidak bisa saya jawab. Dan saya tidak menjawab karena 
hanya pak Pram yang tahu jawabnya. Suasana hening, tenggorakanku serasa kering. 
Sorot mata pak Pram melumat habis sorot mataku yang beradu pandang, seakan 
sayalah yang akan dijadikan korban amuk hatinya. Dengan bibir tanpa once yang 
mengkerut dikeraskan dan badan dicondongkan kedepan, pertanyaannya diulang 
dengan lebih serious :
-- Dimana ?? – Seakan pak Pram menginterogasi saya. Tergetar hatiku dan aku 
tetap masih saja diam. Suasana hening masih saja menyelimuti ruangan 2x3 M yang 
terbuat dari papan mranti, di Kompleks Markas Komando Inrehab P. Buru itu. 
Hening. Berbeda dengan gemuruh didada saya merasakan sesuatu lewat sorot mata 
dan ekspresi wajah pak Pram, seakan ada sesuatu yang akan meledak dari dalam 
dada beliau.
-- Semua sudah musnah! -- Terhenti sebentar dengan bibir bergetar dan mata 
tajam masih melumat mataku. Aku menunggu dengan perasaan tidak menentu karena 
tidak tahu arah yang mau disampaikan.
-- Semua sudah hancur porak poranda bersama rumahku. Semua sudah dihancurkan 
penguasa Orde Baru . . . . ! – Meledak sudah apa yang selama tadi mengeram 
didada pak Pram. Dengan wajah masih kelihatan angker, pak Pram melanjutkan 
letupan-letupan hatinya seakan menyesalkan perbuatan mereka dengan berkata :
-- Mengapa tidak rumah saya saja yang dirusak? Mengapa dokumen-dokumen itu ikut 
dimusnahkan? Semua itu dokumen bersejarah! Dokumen tentang Kartini, sejarah 
bangsanya sendiri . . . . ? – Saya ikut terhenyak merasakan penyesalan mendalam 
yang sempat membebani batin pak Pram berkaitan dengan penulisan bukunya 
“Panggil Aku Kartini Saja”.
Perasaan saya nglangut.
Di luar sana, 

[GELORA45] Fw: MD Kartparawira - RENUNGAN DI HARI HAM SEDUNIA TAHUN 2018

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

RENUNGAN DIHARI HAM SEDUNIA TAHUN 2018

MD KARTAPRAWIRA·RABU, 12 DESEMBER 20186 kali Dibaca

RENUNGAN DI HARI HAM SEDUNIA TAHUN 2018

(CCKepada: Presiden Jokowi, Komnas HAM, Peduli HAM dan Semuanya)

“AKIBAT AMANDEMEN KE 2/2000, DALAM UUD 1945 TERCANTUM PASAL 28iAYAT 1. MAKA 
DENGAN DEMIKIAN MAFIA HAM BERHASIL MENYELAMATKAN PARA PELAKU KEJAHATAN HAM 
1965-66 DARITANGGUNG JAWAB HUKUM. HIDUP IMPUNITAS DI NEGARA HUKUM INDONESIA!!!” 

UUD1945 Pasal 28i Ayat I berbunyi: “….. hakuntuk tidak dituntut atas dasar 
hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusiayang tidak dapat dikurangi 
dalam keadaan apa pun.”

Karenaketentuan pasal tsb. di atas timbul pada tahun 2000, akibatnya 
kasus-kasuspelanggaran HAM yg terjadi sebelum tahun tsb (Kasus 1965, Trisakti, 
Semanggi,Kudatuli, Talangsari, Tanjungpriok) tidak dapat diajukan ke 
pengadilan. Bahkansialnya, penuntutan Kasus 1965 dll. dapat dianggap sebagai 
pelanggaran HAM. Makabersorak-gembiralah Penjahat HAM 1965: HIDUP IMPUNITAS!!!

Jadipenuntasan Kasus 1965 melalui jalur Pengadilan (termasuk Pengadilan HAM ad 
hoc)sudah tertutup. Tapi sangat mengherankan, mengapa banyak orang 
menuntutpenuntasan melalui jalur Pengadilan, termasuk KOMNASHAM dan para peduli 
HAM.Apakah tidak tahu, tidak mau tahu, atau pura-pura tidak tahu? Oleh 
karenanyamereka tidak berusaha menerobos jalur lain, agar kasus 1965 
tertuntaskan? Agarjalur pengadilan bisa diterapkan atas kasus pelanggaran HAM 
masa lalu, UUD 1945pasal 28i ayat 1 harus dirubah/dicabut. Artinya harus 
diadakan lagi amandemenUUD 1945, yang sangat tidak mungkin dalam situasi dewasa 
ini..

UUPengadilan HAM No.26/2000 sesungguhnya memungkinkan penuntasan 
kasuspelanggaran HAM masa lalu melalui jalur Rekonsiliasi. Tetapi celakanya 
UURekonsiliasi No.27/2004 (UU.KKR) telah dibatalkan oleh Mahkamah 
Konstitusi(Dbp. Jimly Assiddiqi) dengan memakai apa yg dinamakan ULTRA PETITA. 
Kalauniatnya baik, tentu MK seharusnya hanya membatalkan 2 pasal yang diminta 
untukdiuji terhadap UUD, bukannya membatalkan seluruh UUKKR. Di mana keadilan 
bagipara korban bisa dicari lagi, ketika jalur pengadilan tertutup dan UUKKR 
sudahtidak ada? Agaknya di Mahkamah Konstitusi pun bau mafia HAM sudah 
merusaklingkungan. Karenanya salam hangat kusampaikan kepada KPK, semoga 
suksesmembasmi berbagai macam mafia.

PresidenJokowi hendaknya tidak melupakan janji akan menuntaskan Kasus 1965 dan 
kasusmasa lalu lainnya, meski melalui jalur Rekonsiliasi (Apapun nama 
alternatifnya,yang penting adil dan manusiawi). Menurut saya kebijakan tersebut 
adalah bagus,terutama untuk generasi mendatang dalam membangun Negara tanpa 
terbebanisejarah masa silam. Atas dasar keseriusan dan kejujurannya dalam 
melakasanakantugas Negara, saya yakin presiden Jokowi akan terus mengupayakan 
pelaksanaan janjinya,tanpa melengahkan bahayapanasnya api khilafah dalam sekam 
agama dan api separatisme dalam sekam HAM. 

DenHaag, 10 Desember 2018 

MDKartaprawira 

Silahkanbaca juga: 
https://www.facebook.com/notes/md-kartaprawira/penuntasan-kasus-pelanggaran-ham-1965-jangan-terhenti-iii/1563553330358794/

SUMBER: 
https://www.facebook.com/notes/md-kartaprawira/renungan-di-hari-ham-sedunia-tahun-2018/1953357838045006/


|  | Virus-free. www.avg.com  |

[GELORA45] PERCOBAAN

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

INI PERCOBAAN, MAAF.

|  | Virus-free. www.avg.com  |

[GELORA45] Fw: MD Kartaprawira - RENUNGAN DI HARI HAM SEDUNIA TAHUN 2018

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

RENUNGAN DI HARI HAM SEDUNIA TAHUN 2018

MD KARTAPRAWIRA·RABU, 12 DESEMBER 20186 kali Dibaca

RENUNGAN DI HARI HAM SEDUNIA TAHUN 2018

(CC Kepada: Presiden Jokowi, Komnas HAM, Peduli HAM dan Semuanya)

“AKIBAT AMANDEMEN KE 2/2000, DALAM UUD 1945 TERCANTUM PASAL 28i AYAT 1. MAKA 
DENGAN DEMIKIAN MAFIA HAM BERHASIL MENYELAMATKAN PARA PELAKU KEJAHATAN HAM 
1965-66 DARI TANGGUNG JAWAB HUKUM. HIDUP IMPUNITAS DI NEGARA HUKUM INDONESIA!!!”

UUD 1945 Pasal 28i Ayat I berbunyi: “….. hak untuk tidak dituntut atas dasar 
hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi 
dalam keadaan apa pun.”

Karena ketentuan pasal tsb. di atas timbul pada tahun 2000, akibatnya 
kasus-kasus pelanggaran HAM yg terjadi sebelum tahun tsb (Kasus 1965, Trisakti, 
Semanggi, Kudatuli, Talangsari, Tanjungpriok) tidak dapat diajukan ke 
pengadilan. Bahkan sialnya, penuntutan Kasus 1965 dll. dapat dianggap sebagai 
pelanggaran HAM. Maka bersorak-gembiralah Penjahat HAM 1965: HIDUP IMPUNITAS!!!

Jadi penuntasan Kasus 1965 melalui jalur Pengadilan (termasuk Pengadilan HAM ad 
hoc) sudah tertutup. Tapi sangat mengherankan, mengapa banyak orang menuntut 
penuntasan melalui jalur Pengadilan, termasuk KOMNASHAM dan para peduli HAM.. 
Apakah tidak tahu, tidak mau tahu, atau pura-pura tidak tahu? Oleh karenanya 
mereka tidak berusaha menerobos jalur lain, agar kasus 1965 tertuntaskan? Agar 
jalur pengadilan bisa diterapkan atas kasus pelanggaran HAM masa lalu, UUD 1945 
pasal 28i ayat 1 harus dirubah/dicabut. Artinya harus diadakan lagi amandemen 
UUD 1945, yang sangat tidak mungkin dalam situasi dewasa ini.

UU Pengadilan HAM No.26/2000 sesungguhnya memungkinkan penuntasan kasus 
pelanggaran HAM masa lalu melalui jalur Rekonsiliasi. Tetapi celakanya UU 
Rekonsiliasi No.27/2004 (UU.KKR) telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi 
(Dbp.. Jimly Assiddiqi) dengan memakai apa yg dinamakan ULTRA PETITA. Kalau 
niatnya baik, tentu MK seharusnya hanya membatalkan 2 pasal yang diminta untuk 
diuji terhadap UUD, bukannya membatalkan seluruh UUKKR. Di mana keadilan bagi 
para korban bisa dicari lagi, ketika jalur pengadilan tertutup dan UUKKR sudah 
tidak ada? Agaknya di Mahkamah Konstitusi pun bau mafia HAM sudah merusak 
lingkungan. Karenanya salam hangat kusampaikan kepada KPK, semoga sukses 
membasmi berbagai macam mafia.

Presiden Jokowi hendaknya tidak melupakan janji akan menuntaskan Kasus 1965 dan 
kasus masa lalu lainnya, meski melalui jalur Rekonsiliasi (Apapun nama 
alternatifnya, yang penting adil dan manusiawi). Menurut saya kebijakan 
tersebut adalah bagus, terutama untuk generasi mendatang dalam membangun Negara 
tanpa terbebani sejarah masa silam. Atas dasar keseriusan dan kejujurannya 
dalam melakasanakan tugas Negara, saya yakin presiden Jokowi akan terus 
mengupayakan pelaksanaan janjinya, tanpa melengahkan bahaya panasnya api 
khilafah dalam sekam agama dan api separatisme dalam sekam HAM..

Den Haag, 10 Desember 2018

MD Kartaprawira

Silahkan baca juga: 
https://www.facebook.com/notes/md-kartaprawira/penuntasan-kasus-pelanggaran-ham-1965-jangan-terhenti-iii/1563553330358794/

SUMBER: 
https://www.facebook.com/notes/md-kartaprawira/renungan-di-hari-ham-sedunia-tahun-2018/1953357838045006/


|  | Virus-free. www.avg.com  |

[GELORA45] fFw: Bubarnya Angkatan Perang Hindia Belanda: KNIL

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

27 Juli 1950

Bubarnya Angkatan Perang Hindia Belanda: KNIL
Tirto.ID - Jernih Mengalir Mencerahkan


| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
Tirto.ID - Jernih Mengalir Mencerahkan

Jernih Mengalir Mencerahkan
 |

 |

 |





Serdadu-serdadu KNIL. tirto.id/Sabit
Oleh: Petrik Matanasi - 27 Juli 2018Dibaca Normal 3 menitAkhir barisan. 
Serdadu kerajaan 
tanah jajahan.tirto.id - Pada 26 Juli 1950, kediaman Komisaris Tinggi Belanda 
Dr. H. Hirschfeld di Jakarta ramai didatangi pejabat. Sipil dan militer. Pihak 
Republik Indonesia, juga Belanda. Dari pihak Republik, hadir Wakil Presiden 
Muhammad Hatta. Ia berjas putih dengan dasi kupu-kupu dan rambutnya yang 
klimis. 

Ada juga Haji Agus Salim yang berpeci, mengenakan baju koko dan sarung. Dari 
pihak militer Republik ada Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia 
Serikat (APRIS) Kolonel Tahi Bonar Simatupang. Dia mengenakan jas dan dasi 
militernya. 

Dalam acara itu, hadir pengganti Jenderal Simon Hendrik Spoor, Letnan Jenderal 
Dirk Cornelis Buurman van Vreeden selaku Panglima tertinggi Tentara Belanda di 
Indonesia. Buurman harus menggantikan Spoor yang meninggal setahun sebelumnya 
karena serangan jantung. Selain Jenderal Mayor J.H.R. Kohler di Aceh yang 
terbunuh oleh laskar Aceh, Spoor adalah jenderal yang harus mati dalam tugasnya 
di Indonesia. 

Baca juga:   
   - Misteri Kematian Jenderal Spoor
   - Kematian Mayor Jenderal Kohler dalam Perang Aceh

Dalam acara tersebut, Jenderal van Vreden yang lahir di Surakarta itu 
menyampaikan pidato dalam dua bahasa. Intinya adalah soal pembubaran Tentara 
Kerajaan Hindia Belanda alias Koninklijke Nederlandsch Indische Leger (KNIL). 
Sebagian anggota KNIL ada yang bergabung juga ke APRIS—yang tak lama kemudian 
menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) lagi. Masuknya bekas KNIL yang ingin 
bergabung ke APRIS adalah bagian dari kesepakatan dari Konferensi Meja Bundar 
(KMB). 

“Seperti telah saya kataken dalam pidato radio saya, kepada semua militer KNIL, 
saya yakin, di mana pun tuan-tuan berada dalam pekerjaan selanjutnya. Tuan-tuan 
memperlihatken di sana sifat-sifat baik yang sama itu,” kata Buurman van 
Vreden. 

Mantan KNIL yang masuk APRIS dinaikkan pangkatnya. Jika di KNIL pangkatnya 
kopral, masuk TNI bisa jadi sersan. Di antara pendengar pidato Buurman itu 
tentu terdapat bekas perwira KNIL, termasuk Tahi Bonar Simatupang sendiri. Dia 
adalah bekas perwira zeni KNIL sebelum balatentara Jepang menduduki Indonesia.


Pembubaran Yang Tak Mulus
Membubarkan KNIL bukanlah urusan mudah. KNIL, yang kebanyakan adalah 
orang-orang Indonesia, banyak berisikan serdadu-serdadu keras kepala. Meski 
wacana penyaluran mereka ke dalam APRIS/TNI sudah pasti, beberapa kali terjadi 
pemberontakan yang dilakukan eks KNIL. Pada awal 1950, terjadi pemberontakan 
bekas KNIL di Bandung dengan menamakan diri sebagai Angkatan Perang Ratu Adil 
(APRA), di bawah komando bekas kapten pasukan khusus KNIL, Raymond Paul Pierre 
Westerling. 

Baca juga:   
   - Westerling Memberontak Bermodalkan Duit Para Pengusaha
   - Pasukan Westerling Garang di Bandung, Loyo di Jakarta

Di Makassar, pada 5 April 1950, serdadu-serdadu KNIL juga memberontak. Mantan 
KNIL yang baru bergabung dengan APRIS/TNI menjadi pemimpin pemberontakan itu. 
Andi Azis terhasut oleh bekas Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, Dr. Christian 
Soumokil, seorang pemimpin gerakan separatis. Ditambah faktor lain: kedatangan 
pasukan APRIS/TNI dari Jawa yang membuat bekas KNIL di sekitar Makassar merasa 
tidak nyaman. 

Baca juga:   
   - Soumokil: Antara Federalis dan Separatis
   - Pasukan Andi Azis Menolak Tentara dari Jawa

Selain di Bandung dan Makassar, bekas KNIL di Ambon pun membikin perkara. 
Lagi-lagi dipengaruhi Soumokil. Mereka adalah serdadu-serdadu galau. Meski ada 
yang ingin masuk APRIS/TNI, mereka kemudian menjadi alat perang dari negara 
yang didirikan Soumokil, yakni Republik Maluku Selatan (RMS) di Ambon yang 
didirikan pada 25 April 1950. 

Kebetulan, di antara KNIL-KNIL yang ada di Ambon waktu itu ada bekas pasukan 
khusus baret merah dan baret hijau Belanda, misalnya Sersan Nussy atau Kopral 
Corputty. Pemberontakan ini tercatat sebagai pemberontakan yang sulit ditangani 
oleh APRIS.

Baca juga: Ketika Para Sersan Menegakkan Republik Maluku Selatan
Beruntung, APRIS/TNI kebanjiran banyak bekas KNIL yang terlatih dengan baik 
dalam bertempur. Di antara bekas KNIL itu ada dikirimkan ke Maluku untuk 
melawan bekas KNIL lain. Terjadilah perang bekas KNIL versus bekas KNIL. 
Seorang bekas Sersan KNIL bernama Klees masuk APRIS/TNI menjadi kapten yang 
memimpin pasukan lapis baja saat operasi penumpasan pemberontakan Republik 
Maluku Selatan (RMS) di Ambon. 

Saat Letnan Kolonel Slamet Riyadi terbunuh, dialah yang mengemudikan kendaraan 
lapis baja yang ditumpangi Slamet Riyadi sebelum tertembak. 

Bekas KNIL lain adalah Josef Muskita. Saat di KNIL, dia pernah dinas di Jawa 
Timur dan masuk TNI dengan pangkat kapten. Seperti Klees, Muskita juga ikut 
serta 

[GELORA45] Fw: TO PRESIDENT OBAMA FANS: CARE TO KNOW SOME FACTS?

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Andrea Kühne
Kemarin pukul 16.17 · 17-07-2018 FB BAHAN STUDI SEJARAH
TO PRESIDENT OBAMA FANS: CARE TO KNOW SOME FACTS?

 Among other things, president Barack Obama:

 • Sent 3,500 U.S. troops and tanks to Russia's doorstep in one of his final 
decisions as president.

 • Ordered ten times more drone strikes than Bush.

 • Dropped 26,171 bombs in 2016 alone (an average of 72 bombs every day).

 • Put boots on the ground in Syria , despite 16 times saying "no boots on the 
ground".

 • Despite campaign pledges, planned a $1 trillion progam to add more nuclear 
weapons to the US arsenal in the next 30 years.

 • Dropped bombs in 7 Muslim countries; and then bragged about it .

 • Said, “I believe in American exceptionalism with every fiber of my being.”

 • Bragged about his use of drones - I'm "really good at killing people".

 • Deported a modern-record 2 million immigrants.

 • Signed the Monsanto Protection Act into law.

 • Started a new war in Iraq.

 • Initiated, and personally oversees a 'Secret Kill List'.

 • Pushed for war on Syria while siding with al-Qaeda.

 • Backed neo-Nazis in Ukraine.

 • Supported Israel's wars and occupation of Palestine.

 • Deployed Special Ops to 134 countries - compared to 60 under Bush.

 • Did a TV commercial promoting "clean coal".

 • Drastically escalated the NSA spying program.

 • Signed the NDAA into law - making it legal to assassinate Americans w/o 
charge or trial.

 • Gave Bush absolute immunity for everything.

 • Pushed for a TPP Trade Pact.

 • Started a new war on terror - this one on ISIS.

 • Signed more executive memoranda than any other president in history.

 • Transferred more than $100 billion in arms sales to Saudi Arabia, more than 
any other administration in history.

 • Signed an agreement for 7 military bases in Colombia.

 • Opened a military base in Chile.

 •Touted nuclear power, even after the disaster in Japan.

 • Opened up deepwater oil drilling, even after the BP disaster.

 • Mandated the Insider Threat Program which orders federal employees to report 
suspicious actions of their colleagues.

 • Defended body scans and pat-downs at airports.

 • Signed the Patriot Act extension into law.

 • Launched 20,000 Airstrikes in his first term.

 • Continued Bush's rendition program.

 • Said the U.S. is the "one indispensable nation" in the world.

 • Waged war on Libya without congressional approval.

 • Started a covert drone war in Yemen.

 • Escalated the proxy war in Somalia.

 • Escalated the CIA drone war in Pakistan.

 • Sharply escalated the war in Afghanistan.

 • Repealed the Propaganda ban, making it legal to spread government propaganda 
via news outlets.

 • Assassinated 4 US citizens with drone strikes.
SukaSukaSuperHahaWowSedihMarah

|  | Virus-free. www.avg.com  |

[GELORA45] Fw: Hadiah Peserta Piala Dunia 2018 Saja Fantastis, Apalagi Buat Juara

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Hadiah Peserta Piala Dunia 2018 Saja Fantastis, Apalagi Buat Juara

Bastian Schweinsteiger mengangkat trofi Piala Dunia setelah mengalahkan 
Argentina dalam pertandingan final Pala Dunia 2014 di Maracana Stadium, Rio de 
Janeiro, Brazil. (13/7/14). AP/Natacha Pisarenko.
Oleh: Akhmad Muawal Hasan - 13 Juli 2018Dibaca Normal 2 menitFIFA 
mengalokasikan $400 juta atau Rp5,7 triliun untuk hadiah peserta dan finalis 
Piala Dunia 2018. Juara pertama akan diganjar $38 juta (Rp546 miliar).tirto.id 
- Orang kerap berselisih pendapat tentang kompetisi olahraga mana yang 
berstatus paling akbar di dunia: Olimpiade atau Piala Dunia? 

Standar penilaiannya beragam. Namun dari segi jumlah penonton, Piala Dunia 
boleh jadi juara. Huffington Post mencatat Piala Dunia 2014 menarik 3,5 miliar 
pasang mata dan didaulat sebagai ajang olahraga yang paling banyak ditonton di 
televisi. 

Maklum, sepak bola punya reputasi sebagai “olahraga paling populer di muka 
bumi”. Saat popularitasnya bertemu dengan kapitalisme, hasilnya adalah gaji 
fantastis para pemain. Dalam daftar atlet terkaya di dunia tahun 2018 versi 
Forbes, misalnya, posisi lima teratas diisi oleh tiga atlet sepak bola. 

Baca juga:   
   - Bagaimana Rantai Hak Siar Piala Dunia 2018 Bekerja?

Di posisi kelima ada Neymar dengan $90 juta (Rp1,3 triliun), posisi ketiga ada 
Cristiano Ronaldo dengan $108 juta (Rp1,5 triliun), dan posisi kedua diduduki 
Lionel Messi dengan $111 juta (Rp1,6 triliun).

Dalam konteks Piala Dunia 2018 di Rusia, duit fantastis untuk hadiah juga 
digelontorkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) selaku 
penyelenggara. 

Menurut data lembaga yang dilansir laman Goal.com dan telah terkonfirmasi sejak 
Oktober 2017, tahun ini FIFA mengalokasikan $400 juta atau Rp5,7 triliun. Angka 
tersebut merupakan bagian dari total dana penyelenggaraan kompetisi sebesar 
$791 juta atau Rp11,3 triliun.

Baca juga:   
   - Saat Chairul Tanjung Kerahkan Gurita Bisnisnya untuk Piala Dunia

Mampu berlaga di fase grup saja tim nasional akan mendapat $8 juta (Rp115 
miliar). Jika tim mampu mencapai babak 16 besar akan ada tambahan $4 juta 
menjadi total $12 juta (Rp172 miliar). 

Jika berhasil lolos lagi ke babak 8 besar, tambahan hadiahnya masih sebesar $4 
juta. Jika ditotal, tim akan membawa pulang $16 juta (Rp230 miliar).

Juara keempat akan membawa total $22 juta (Rp316 miliar), juara ketiga 
menggondol $24 juta (Rp345 miliar), dan runner-up dihadiahi total $28 juta 
(Rp400 miliar). 

Timnas terbaik dari yang terbaik, yakni mereka yang di penghujung kompetisi 
berhak menjunjung “Trofi Piala Dunia FIFA” berlapis emas 18 karat, akan membawa 
pulang total hadiah senilai $38 juta (Rp546 miliar).

Baca juga:   
   - Mitos Profit Saat Negara Berkembang Jadi Tuan Rumah Piala Dunia



Total hadiah untuk Piala Dunia kali ini lebih besar $42 juta dibanding total 
hadiah dari FIFA untuk para finalis di Piala Dunia 2014 Brasil. Total $358 juta 
(Rp5,1 triliun) dengan Jerman sebagai juara utama memboyong total $35 juta atau 
Rp500 miliar. 

Finalis yang kalah secara dramatis di babak final, Argentina, mendapat $25 juta 
(Rp360 miliar). Juara ketiga Belanda diberi $22 juta (Rp300 miliar) dan juara 
sekaligus tuan rumah Brasil menerima $20 juta (Rp287 miliar). 

Hadiah untuk mampu mencapai turnamen sama, $8 juta, tetapi hadiah untuk setiap 
putaran berikutnya sudah naik pada 2018. Sejak Piala Dunia 2002 di Korea dan 
Jepang, FIFA memang telah rutin menaikkan total hadiahnya untuk para finalis 
turnamen empat tahunan tersebut. 

Baca juga:   
   - Piala Dunia Italia 1934 adalah Awal Dominasi

Pada tahun 2002 total dana untuk menyelenggarakan turnamen sebesar $154 juta 
atau Rp2,2 triliun. Sebanyak $134 juta (Rp1,9 triliun) di antaranya dipakai 
untuk total hadiah dan sisanya untuk dana lain-lain.

Pada Piala Dunia 2006 di Jerman, total dana penyelenggaraannya naik hingga 70 
persen menjadi $262 juta (Rp3,7 triliun). $236 juta (Rp3,4 triliun) di 
antaranya dipakai untuk menghadiahi para peserta dan finalis.

Empat tahun berselang, di Afrika Selatan, angkanya naik 61 persen menjadi $420 
juta (Rp6 triliun), di mana $348 juta (Rp5 triliun) di antaranya untuk hadiah. 
Pada Piala Dunia Brasil, total dana penyelenggaraannya naik 34 persen jadi $564 
juta (Rp8 triliun) di mana $358 juta (Rp5,1 triliun) dipakai untuk hadiah.

Baca juga:   
   - Piala Dunia Sudah Seru & Penuh Intrik Sejak Edisi Perdana 1930

Kembali ke laporan Goal.com, duit yang didapat para pemain timnas peserta Piala 
Dunia itu belum termasuk bonus-bonus yang diberikan oleh asosiasi sepak bola 
atau pemerintah masing-masing negara. Jumlah bonus ini tergantung performa tim 
yang bersangkutan.

“Pembayaran bonus ini berdasarkan kebijaksanaan masing-masing asosiasi dan 
sering dinegosiasikan dengan perwakilan para pemain. Ekspektasi untuk 
masing-masing tim akan berbeda, sehingga pembayaran bonus yang ditawarkan juga 
akan bervariasi.”

Nigeria yang dikalahkan Kroasia 2-0 dalam babak grup, misalnya, harus 

[GELORA45] Fw: Disaksikan para menteri Jokowi, Inalum-Freeport sepakati pokok-pokok divestasi saham

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Disaksikan para menteri Jokowi, Inalum-Freeport sepakati pokok-pokok divestasi 
saham
Kamis, 12 Juli 2018 17:00Reporter : Anggun P. Situmorang   
   - 
    
   - 
    
   - 
    
   -   
  - 148
 - SHARES

saham freeport 51% dimiliki Indonesia. ©Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyaksikan 
penandatanganan pokok-pokok kesepakatan divestasi saham PT Freeport Indonesia 
antara PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) dan Freeport McMoran Inc. Inalum 
diwakili oleh Direktur Utama Budi Gunadi sementara Freeport diwakili oleh 
Presiden Direktur McMoran Richard Adkerson.
BERITA TERKAIT   
   - Di depan Projo, Jokowi cerita sulitnya negosiasi dengan Freeport
   - Amerika dan Inggris ke Papua saat Freeport jadi sorotan, ada apa?
   - Miliki 51 persen saham Freeport, pendapatan dan kepercayaan investor ke RI 
meningkat

"Pada hari ini tanggal 12 Juli 2018, hari Kamis baru saja dilakukan Head of 
Agreement (HoA) antara Inalum dengan Freeport McMoran (FCX) dan Freeport 
Indonesia, Rio Tinto," ujar Menkeu Sri di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, 
Kamis (12/7).

Menkeu Sri mengatakan, HoA ini merupakan suatu langkah maju dan strategis untuk 
mewujudkan kesepakatan Republik Indonesia dan PT Freeport Indonesia dan 
Freeport McMoran pada 27 Agustus 2017 lalu. "Dengan ditandatanganinya Head of 
Agreement yang tadi disaksikan, maka telah dicapai proses divestasi sebagaimana 
telah dilakukan penandatangan oleh Inalum dan Freeport McMoran," jelas Menkeu 
Sri.

Penandatanganan ini juga dihadiri oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
Rini Soemarno, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan 
serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Sementara Freeport 
dihadiri juga oleh Executive Director Freeport Tony Wenas.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa holding Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) Tambang telah mencapai kesepakatan dengan Freeport McMoran 
soal akuisisi saham 51 persen saham Freeport Indonesia.

Dengan adanya kesepakatan ini, Indonesia akan menguasai 51 persen saham 
Freeport yang beroperasi di Papua. Sebelumnya, Indonesia hanya memiliki 9,36 
persen saham perusahaan asal Amerika Serikat (AS).

"Saya telah mendapatkan laporan bahwa holding pertambangan kita, Inalum, telah 
capai kesepakatan awal dengan Freeport pengolahan untuk meningkatkan 
kepemilikan kita menjadi 51 persen dari yang sebelumnya 9,36 persen. 
Alhamdulillah," ujar dia di BSD, Tangerang.

Menurut dia, kepastian pengalihan saham ini hanya tinggal menunggu proses 
penandatangan dari pihak Indonesia dan Freeport McMoran. "Namanya sudah deal, 
tinggal tanda tangan. Teknis masih ada di menteri," lanjut dia.

Menurut Presiden Jokowi, proses peralihan saham ini berjalan cukup alot. Namun 
dirinya bersyukur hal ini bisa terselesaikan. "Ya seperti kita ketahui Freeport 
Indonesia kelola tambang hampir 50 tahun. 3,5 tahun yang kita usahakan sangat 
alot dan sangat intens sekali. Karena ini menyangkut negosiasi yang tidak 
mudah," tandas dia.

[bim]

Baca Juga:
Jokowi soal divestasi saham Freeport: Sangat alot, jangan dipikir mudahMenteri 
Siti: Freeport telah selesaikan 30 dari 37 sanksi pelanggaran lingkungan5 Fakta 
terbaru dari proses divestasi saham hingga pembangunan smelter FreeportESDM 
beberkan keuntungan perpanjangan izin FreeportMenteri Rini pastikan tak akan 
ganti nama Freeport usai divestasi sahamMenteri Sri Mulyani pastikan pembelian 
saham Freeport berlandaskan ekonomi PancasilaJokowi targetkan divestasi 51 
persen saham Freeport rampung Juli 2018Menteri Rini pastikan tak akan ganti 
nama Freeport usai divestasi sahamMenteri Sri Mulyani pastikan pembelian saham 
Freeport berlandaskan ekonomi PancasilaJokowi targetkan divestasi 51 persen 
saham Freeport rampung Juli 2018Inalum sudah tentukan nilai 41,64 persen saham 
Freeport
Topik berita Terkait:
   
   - 
    
   - Divestasi Saham Freeport
   - Freeport
   - Sri Mulyani Indrawati
   - Kemenkeu
   - Inalum
   - Ekonomi Indonesia
   - Jakarta
Berikan Komentar

|  | Virus-free. www.avg.com  |

[GELORA45] Fw: Kolom Asaaro Lahagu: SERANGAN KEDEBAK-KEDEBUK SKALA PENUH PRABOWO

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Kolom Asaaro Lahagu: SERANGAN KEDEBAK-KEDEBUK SKALA PENUH PRABOWO
By Sirulo Multimedia -June 26, 20180223Share on Facebook Tweet on Twitter  
Menjelang Pilkada, Prabowo memainkan 2 serangan. Pertama, serangan kedebak. Ke 
dua, serangan kedebuk. Kata ‘kedebak-kedebuk’ adalah suara benda besar yang 
jatuh. Kedua serangan ini ditembakkan Prabowo demi meningkatkan 
elektabilitasnya yang stagnan di zona frustrasi. Tujuan lainnya adalah meraih 
kemenangan di Pilkada. Menang di Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, maka presiden 
diganti 2019, katanya.



Serangan kedebak Prabowo berisik dan bergaum besar. Ia melempar isu mark up LRT 
di Palembang.Pemerintah, kata Prabowo, telah me-mark-up LRT Palembang. Gaungan 
isu yang dilempar Prabowo ini kedebak. Berbunyi besar. Jatuh mengaum menghujam 
bumi. Setelah diselidiki, isu yang dilempar Prabowo itu membuat anak kelas 6 SD 
tertawa. Data Prabowo ternyata berasal dari Anies. Data dari Anies, ternyata 
dari gagal pahamnya Anies yang menyamakan biaya BRT dengan LRT. Di seluruh 
dunia tak ada satu pun proyek LRT berbiaya 8 juta Dollar US per km.

Serangan kedebak Prabowo berikutnya adalah utang Indonesia yang mencapai 9 ribu 
triliun. Kata Prabowo, utang sedemikian besar itu, berbahaya. Isu yang dilempar 
Prabowo ini berbunyi kedebak hebat. Mengaum dan memekakkan telinga.



Setelah dipahami, utang 9 ribu triliun itu adalah gabungan dari semua utang 
pemerintah, BUMN, swasta dan lembaga lainnya. Dan sebagian besar utang itu 
adalah warisan SBY. Ngabalin menyebut serangan kedebak Prabowo itu sebagai 
serangan sampah. Sementara Luhut Panjaitan menyebutnya sebagai serangan yang 
membegokan.

Serangan kedebak Prabowo selanjutnya adalah serangan kumbang. Ia menyebutnya 
sembako dan suap bisa dibenarkan. Logikanya, katanya, uang itu berasal dari 
rakyat. Jika dikembalikan kepada rakyat, diambil saja. Artinya apa? Rakyat yang 
lapar, tak punya uang, di era Jokowi, dibenarkan menerima sembako dan suap. Ini 
logika kumbang yang berbunyi sumbang Prabowo.

Serangan kedebak Prabowo berkolaborasi dengan serangan SBY. SBY mendukung 
serangan kedebak Prabowo dengan melempar isu: TNI dan Polri tidak netral. 
Serangan ini adalah alibi jitu SBY yang partainya semakin gurem pada Pemilu 
2019 mendatang.

Artinya, jika SBY kalah di Pilkada, itu alasannya jelas. TNI dan Polri 
berpihak. SBY jago bermelankolis, memelas, sebagai korban alias playing victim 
tralalalala. Serangan-serangan kedebak Prabowo itu dilakukan secara 
grasak-grusuk. Asal bunyi. Data belakangan. Yang penting serang. Kick and rush. 
Tanpa perhitungan. Yang penting berisik dan dilakukan dengan skala penuh. 
Kedebak.

Serangan ke dua Prabowo adalah serangan kedebuk. Bunyinya menyayat hati. 
Memilukan dan mengharukan. Apa serangan kedebuk itu? Mengumpulkan donasi.


Prabowo menggalang donasi yang ia sebut dana perjuangan. Mengapa Prabowo baru 
sekarang menggalang dana dari rakyat? Ternyata untuk menyerang pemerintah 
Jokowi. Ketika ia menggalang dana dari rakyat, Prabowo hendak menyampaikan 
pesan yang menyayat hati.

Pertama, di era Jokowi, Prabowo bertambah miskin. Bisnisnya semakin memudar.. 
Pesangon karyawan perusahaannya di Kalimantan hingga kini belum dibayar. Itu 
berarti Prabowo membuktikan sendiri bahwa di era Jokowi, rakyat menderita, 
rakyat susah, termasuk dirinya sendiri. Prabowo tak paham bahwa di era Jokowi, 
permainan kolusi, korupsi dan nepotisme sudah diberantas habis. Jika seseorang 
yang berbisnis hanya mengandalkan KKN, maka habislah dia. Di tengah era digital 
ini, ada banyak perusahan yang gulung tikar. Itupun sudah dimanage secara 
profesional apalagi jika dimanage secara suam-suam kuku ala Prabowo.

Ke dua, penggalangan donasi itu sebagai bentuk frustrasi dan alibi. Menurut 
Fahri Hamzah, bisnis-bisnis Prabowo tak berkembang karena dihambat di era 
Jokowi. Ini adalah serangan yang mengharukan agar rakyat dan taoke simpati 
kepadanya karena menjadi korban semena-mena Pemerintahan Jokowi.

Serangan kedebuk Prabowo itu ditiru habis oleh Sudirman Said di Pilkada Jawa 
Tengah. Saking tak punya uang, Sudirman Said sampai menggadaikan rumahnya untuk 
membiayai para saksi di TPS. Ini jelas memilukan dan alai. Demi meraup 
kekuasaan, rumah rela digadaikan. Ini juga menyerang Ganjar yang berada di 
lingkar kekuasaan yang punya banyak uang.


Itulah serangan-serangan kedebak-kedebuk Prabowo. Serangan itu dilakukan dalam 
skala penuh. Artinya dilakukan dengan bumbu ketakutan, pesimis dan menakutkan. 
Bayangkan serangan Prabowo selalu berbunyi: ada mark up luar biasa, utang 9 
ribu triliun berbahaya, Indonesia semakin kacau, Indonesia bubar 2030.


Kalau begitu, jangan pilih pemimpin yang menebar ketakutan, pesimistis, 
pura-pura miskin tetapi ke mana-mana naik jet pribadi. Indonesia butuh pemimpin 
yang optimis dan mau bekerja untuk rakyatnya dan bukan peminta-minta donasi. 
Apalagi mengijinkan rakyatnya menerima sembako dan uang suap.SUMBER: Kolom 
Asaaro Lahagu: SERANGAN KEDEBAK-KEDEBUK SKALA PENUH PRABOWO

| 
| 
| 

[GELORA45] Fw: Menyimak tulisan Sukoco di BaraJP. Benarkah?

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Sukoco
13 jam
Orang-orang sakit hati dan stress di Sekitar KitaAmerika, Singapura, Inggris, 
Jepang, bahkan Cina yang komunis itu tidak menggratiskan jalan tol. Setahu saya 
Arab Saudi yang jalan tolnya gratis. Menyalahkan negara karena jalan tolnya 
tidak gratis itu kelihatan maboknya.Anggaran belanja negara ini defisit. Buat 
bayar pegawai negeri doang kurang. Sementara membangun infrastruktur butuh 
4000-7000 triliun. Duitnya mbahmu? Negara ini sebenarnya tidak bisa membangun 
apa-apa. Tekor, bangkrut. Tanya si pekok SBY yang bakar 3000 triliun buat 
subsidi BBM.Tapi nyatanya pembangunan begitu masif. Itu kalau bukan orang 
jenius gak akan bisa. Yang kayak gitu mosok gak boleh dipuji?Lalu yang pantas 
dipuji siapa, rupamu? Cuci muka sana.Memberhalakan Jokowi memang gak boleh. 
Syirik, dosa besar. Kritik kalau keliru. Tapi tepat. Datanya akurat. Bukan 
macam orang kumur-kumur gitu.Orang yang benar-benar bekerja itu dimusuhi banyak 
orang. Termasuk dari kalangan istana. Mosok membela orang sebaik itu gak 
boleh?Lo buka mata. Mafia migas disikat. Riza Chalid, dewa zeus perminyakan itu 
terkaing-kaing dalam pelarian. Freeport yang seumur-umur menertawakan negara 
lo, dibikin babak belur. Mosok yang kayak gitu gak boleh dibela?Lo lihat harga 
stabil Ramadan ini. 495 mafia pangan dibabat.. Mata lo buta? Memangnya ngurus 
negara kayak ngurus jt lo?Lalu siapa yang harus dipuja, Amien Rais, 
Prabowo, Mardani Ali, Tengku Zul, Habib Rizieq? Lo lihat orang-orang sakit itu 
di barisan mana?Negara ini gak butuh orang pinter, sok kritis. Udah kebanyakan 
yang kayak gitu. Negara ini butuh orang jujur. Yang benar-benar bisa 
bekerja.Kalau cuman adu moncong, siapapun bisa. Memangnya negara butuh makhluk 
nyinyir kayak lo. Nyebur ke laut aja buat rumpon.Buka mata lo, 7000 kapal 
pencuri ikan lari tebirit-birit. Cina yang begitu besar mengkeret digertak di 
Natuna. Lo perhatikan orang-orang yang dulu malu menyebut diri Indonesia, 
sekarang bangga punya presiden cungkring dari Solo itu.Mosok yang kayak gini 
gak boleh dipuji, didoakan, dikuatkan? Otak lo slewah?Lalu apa tujuan 
ribut-ribut ini? Gak ada. Itu orang-orang dengki yang ingin berkuasa. Libidonya 
udah muncrat-muncrat. Mereka menyerang membabi buta. Eh, ada orang yang 
mestinya kritis malah ikut menari dalam pukulan kendang mereka. Kan 
idiot?Jokowi juga gak perlu dibela kok. Anaknya aja gak mau disebut anak Jokowi 
karena ingin mandiri. Dia jualan kaki lima. Lo bisa bayangin anak miliarder 
jualan kayak gembel. Hanya karena ingin merasakan memulai usaha dari nol tanpa 
bayangan orang tua. Otak lo bisa mikir sejauh itu?Tapi orang waras harus 
membela Jokowi. Sampai kapan? Sampai muncul penggantinya. Kalaubisa lebih baik. 
Selama para bromocorah merecokinya, selama itu pula ia gak boleh dibiarkan 
sendiri. Gak perlu jadi pahlawan untuk berpikir waras begini.Di saat negara 
defisit, tekor, bangkrut, masih bisa membangun, mestinya diapresiasi. Kalau 
perlu dibantu. Misalnya taat bayar pajak, buang sampah di tempatnya, mabuk 
secukupnya.Cuman disuruh bayar tol aja tereak-tereak macam orang sinting. Gak 
usah lewat tol kan bisa. Itu Pansela jalurnya juga udah oke. Mikir bensin? Mati 
aja sana. Tol ya harus berbayar, tujuannya agar bisa digunakan untuk membangun 
yang baru lagi.Caranya dengan menjual hak pengelolaan. Ngarti kagak? Kenapa 
swasta mau beli hak kelola itu, karena ada harapan dari uang yang lo bayar itu. 
Kalau tol gratis, bego aja yang mau ngelola.Idiot-idiot aja sendiri, gak usah 
ngajak-ajak, gak usah sok bijak. Pala lo bau menyan!
SUMBER: 
https://www.facebook.com/groups/jokowipresiden7/?multi_permalinks=1910902505689636¬if_id=1528924125426071¬if_t=group_highlights


| 
| 
|  | 
Log in to Facebook | Facebook

Log in to Facebook to start sharing and connecting with your friends, family 
and people you know.
 |

 |

 |

[GELORA45] Fw: JENDERAL MOELDOKO MENJAWAB.

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

KataKita1 Juni pukul 23:22 · https://www.facebook.com/



JENDERAL MOELDOKO MENJAWAB..

 China menguasai surat utang Amerika US$ 1.15 Trilyun. 
 Apakah otomatis Amerika dicaplok oleh China ?? Tidak

 Arab investasi di China 870 Triliyun. 
 Apakah rakyat China terkencing-kecing merasa dijajah oleh Arab ?? Tidak

 Amerika Investasi 122 Triliyun ke Singapore, apakah warga Singapore otamatis 
jadi antek asing ?? Tidak

 Sebanyak 252.000 TKI bekerja di Taiwan. 
 Apakah rakyat Taiwan merasa dijajah Indonesia ?? Tidak

 Jumlah TKI yang bekerja di China 81.000, sementara TKI di Hongkong 153.000, di 
Macau 16.000, apakah rakyat China, Hongkong dan Macau merasa di jajah oleh 
Indonesia ?? Tidak

 TKA yang bekerja di Indonesia sebanyak 74.183 orang. 
 Sementara 21.271 ribu di antaranya berasal dari China, disusul Jepang dan 
lain-lain. 
 Tapi sebagian dari kita sudah terkencing-kencing merasa dijajah oleh China..

 Mengapa rakyat negara-negara dimana TKI kita berkerja tersebut bisa bernalar 
dengan benar ?? 
 Karena mereka bisa membedakan antara bisnis dengan kedaulatan negara.

 Dunia abad XXI tidak dipetakan lagi oleh suku, ras dan agama. 
 Masyarakat modern sudah tidak mempermasalahkan lagi perbedaan keyakinan. 
 Mereka bersama-sama membangun peradaban.

 Di sini tidak begitu. 
 Yang didahulukan hanya kebencian karena takut berkompetisi dan takut kalah 
dalam persaingan hidup.

 Kemudian dibalut dengan pemahaman sempit dalam beragama.

 -Jenderal Moeldoko-



|  | Virus-free. www.avg.com  |

[GELORA45] Fw: Prabowo Amien ke Arab, Jokowi ke Dunia Fantasi

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

   
   -
  
   

   -
   -
   -
   -
  



   -

Prabowo Amien ke Arab, Jokowi ke Dunia Fantasi

   - Alifurrahman 
   - Politik 
   - 8 hours ago 
   - 4 min read 
   -  0
  

   
Dalam banyak kesempatan, beberapa kali Presiden Jokowi membuat publik 
tercengang. Aksi atau tindakannya kadang membuat kita terharu, termotivasi dan 
berani. Misalnya saat terjadi bom di Sarinah, beliau langsung balik ke Jakarta 
dan datang ke lokasi. Begitu juga saat terjadi bom di Surabaya, beliau datangi 
satu persatu, melihat apa yang terjadi. Menanyakan bagaimana itu bisa terjadi. 

Tapi juga kadang Presiden membuat kita tertawa terpingkal-pingkal. Saat kasus 
Setnov disidang oleh MKD, Presiden dengan tanpa rasa bersalah mengundang 
pelawak ke Istana, melakukan sidang tandingan. Bahkan jam undangannya pun sama 
persis dengan jam sidang Setnov di MKD atas kasus papa minta saham.

Jokowi juga sempat ditanya bagaimana komentarnya tentang film G30S/PKI yang 
beberapa waktu lalu sempat menjadi polemik. Presiden diposisikan sebagai orang 
yang pasti tidak akan setuju dengan film tersebut mengingat fitnah terhadap 
Jokowi selama ini adalah beliau PKI, keluarganya PKI. Namun menanggapi hal 
semacam itu, Jokowi rupanya tidak menanggapi sesuai keinginan atau prediksi 
kelompok oposisi. Beliau menyatakan film itu bagus sebagai bagian dari sejarah. 
Cuma gambarnya sudah buram dan harusnya diproduksi ulang. Lagipula dulu film 
tersebut dibuat pada masa Soeharto berkuasa, rezim otoriter. Meski begitu, 
Presiden juga menyempatkan diri menonton bersama pemutaran film PKI tersebut.

Semua pengamat, politisi oposisi dan kampret-kampretnya kelabakan. Presiden 
berjalan di tempat yang tidak seharusnya, bukan di jalan yang sudah mereka 
persiapkan untuk melakukan penyerangan.

Yang belum lama ini terjadi, soal polemik boleh tidaknya mantan koruptor untuk 
maju sebagai caleg. Komentar Jokowi sangat sederhana, boleh, tapi diberi tanda 
bahwa yang itu mantan koruptor. 

Komentar atau sikap Jokowi penuh simbol. Bahasanya tidak bisa langsung 
dimengerti, perlu penafsiran. Sehingga kalau boleh saya tafsirkan, Jokowi ingin 
bilang ke MKD bahwa mereka cuma ngelawak dalam sidang Setnov terkait kasus papa 
minta saham. Film PKI itu tidak enak ditonton, gambarnya saja jelek. Kalau 
sudah koruptor ya jangan nyaleg lah, ga tau malu! Dan terakhir soal bom, Jokowi 
seolah mengatakan “Saya nggak takut!”

Lalu mengapa saya menuliskan ini? bukankah semua kejadian-kejadian tersebut 
sudah berlalu? Hehe ini masih ada kaitannya dengan peristiwa politik terbaru. 
Di saat Prabowo dan Amien Rais terbang ke Arab untuk bertemu Rizieq, alasannya 
umroh, Presiden Jokowi juga melakukan sesuatu. Jokowi mengajak keluarganya, 
formasi lengkap dengan mantu dan cucu, untuk ngabuburit menunggu adzan maghrib.
 
Lokasi yang dipilihpun luar biasa, Dunia Fantasi (Dufan) Ancol. Wahana yang 
dipilih juga luar biasa menarik, berhasil membuat saya tertawa; komedi putar 
lengkap dengan 40 tunggangan dan istana boneka.

Apa yang bisa ditafsirkan dari kegiatan Presiden kali ini? sebenarnya itu 
adalah simbol komunikasi sangat telak kepada Prabowo yang jauh-jauh ke Arab 
untuk bertemu Rizieq. Prabowo tak punya keluarga yang utuh, bercerai dengan 
istrinya, dan anaknya adalah…. Ah tak perlu saya lanjutkan.

Tidak ada pembalasan yang lebih menyakitkan dibanding menunjukkan bahwa kita 
bahagia dengan keluarga yang kita miliki. Tidak ada. Dan Prabowo serat Amien 
tidak memiliki itu, di usianya yang mulai renta. Malah menemui Rizieq yang 
bukan siapa-siapa mereka.

Pertemuan Prabowo, Amien dan Rizieq tak ubahnya pertemuan di Dunia Fantasi. 
Mereka membicarakan hal-hal besar, padahal semuanya hanya berputar-putar 
seperti komedi putar. Saling menunggangi. Mereka seolah-olah membahas hal-hal 
yang sangat penting, padahal salah satu dari mereka hanyalah boneka yang 
dimanfaatkan.

Semua mereka tahu bahwa itu hanyalah permainan, wahana. Pertemuan tersebut pun 
hanyalah pertemuan di Dunia Fantasi. Namun mengapa mereka tetap melakukan hal 
tersebut? karena mereka merasa gembira melakukannya. Meskipun lelah dan jauh. 

Itu semua tergambar oleh aktifitas Presiden kemarin. Bedanya, beliau 
benar-benar bergembira karena memiliki keluarga yang harmonis dan utuh. Tidak 
seperti Prabowo. Selain itu, Jokowi tak perlu jauh-jauh mencari keluarga, tak 
perlu jauh-jauh mencari kebahagiaan.

Lalu apa pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa politik ini? bagi saya, 
berpura-pura itu tidak pernah menyenangkan. Kabur dari tanggung jawab dan kasus 
itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Menggalang dukungan padahal sudah 
berkali-kali ditolak rakyat Indonesia, itu seperti orang yang tidak tahu malu.

Seharusnya Amien dan Prabowo mulai legowo. Menerima kenyataan bahwa Jokowi 
adalah Presiden terbaik Indonesia saat ini, sampai tahun 2024 mendatang. Jika 
itu tidak bisa mereka lakukan, maka segala hal hanya akan nampak seperti Dunia 
Fantasi. Sujud syukur 

[GELORA45] Fw: Strategi Jitu Mahfud, Semprot PKS, Isu pun Hilang

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

 

   -
   -
   -
   -
  
 

   -
  
Strategi Jitu Mahfud, Semprot PKS, Isu pun Hilang

   - Habib Pojur 
   - Politik 
   - 10 hours ago 
   - 4 min read 
   -  11.4k
 trending
Entah bagaiamana perasaan kader-kader PKS mendengar pernyataan-pernyataan 
menohok Mahfud MD. Mulai dari PKS melahirkan 2 koruptor besar, DPR mendapat 
uang yang jauh lebih banyak dari dirinya, sampai yang terakhir adalah strategi 
menyemprot sarang nyamuk.

Belakangan ini sempat viral isu soal pendapatan BPIP, dimana Mahfud merupakan 
salah satu anggotanya, yang perbulannya mencapai 100 juta rupiah. meskipun 
setelah ditelaah sebenarnya gaji bulanannya adalah 5 juta, sisanya Adalah 
tunjangan, asuransi dan operasional, namun publik sudah terlanjur terprovokasi.

Sasaran utamanya jelas Megawati, Presiden Indonesia ke-5 itu selama ini 
terkenal jarang membalas atau berkomentar tentang isu yang menimpa dirinya. Mau 
difitnah macam-macam, dihujat ataupun dicaci, beliau selalu senyum. Saya ingat 
betul dulu saat zaman mertuanya Prabowo, rezim orba, kantor PDI Perjuangan 
diserang orang tak dikenal. Lalu apa respon Megawati? Esok harinya beliau 
keluar membeli bunga, seolah tak terjadi apa-apa. Tanpa komentar, tanpa 
kemarahan.

Namun naasnya, soal isu gaji BPIP yang dimainkan oleh kubu oposisi ini juga 
menyasar Mahfud. Sementara Mahfud jelas bukan orang yang bisa diam dan bersabar 
seperti Megawati. Beliau adalah tipe petarung seperti Rambo yang selalu siap 
turun ke lapangan meski sendirian.

Maka saat pendapatan atau hak keuangan anggota BPIP senilai 100 juta dimainkan 
dan diputar balikkan, Mahfud pun turun tangan. Dengan santainya beliau bilang:

“Oleh sebab itu, BPIP yang lainnya nggak usah bicara. Saya bilang, saya yang 
hadapi. Saya ini tahu lapangan. Caranya ini kalau membunuh nyamuk satu-satu 
nggak selesai-selesai. (Caranya) itu sarangnya ada disemprot dengan pestisida, 
itu kan berhenti sekarang. Pindah malahan," ucap Mahfud.

Memang apa yang diucapkan Mahfud ini terbukti benar. Sekarang isu atau 
nyinyiran pendapatan BPIP hilang begitu saja. 

Masalahnya adalah, strategi semprot sarang nyamuk ini bukan sekedar sebuah 
pembuktian bahwa apa yang dilakukan Mahfud bisa ditiru oleh orang lain. Tapi 
sekaligus menjadi sebuah pengetahuan tak terbantahkan bahwa sarang nyamuk yang 
dimaksud Mahfud, yang kerap berisik dan nguang-nguang itu adalah PKS. 
 
Sehingga ke depan kalau ada isu atau nyinyiran tidak produktif, tidak 
berkualitas dan bersifat propaganda naif, maka cara memadamkannya adalah dengan 
menyerang PKS. Selesai. Ya buktinya sekarang, soal pendapatan BPIP sudah tidak 
dimainkan lagi oleh mereka.

Ternyata masalah terbesar bangsa ini di era media sosial adalah PKS. Kalau 
begini, supaya negara kita menjadi lebih berkualitas dan produktif, ruang opini 
dan informasi kita lebih segar dan positif, lebih baik bubarkan saja PKS. Ya 
kan sarang nyamuk? Untuk apa dipelihara? 

Bagaimana caranya? Jangan pilih PKS. Jangan pilih calon anggota DPR, DPRD dari 
PKS. Jangan pilih Gubernur, Walikota ataupun Bupati yang diusung PKS. Karena 
kalau tidak, nasibnya akan sama seperti Jabar dan Sumut. Tidak ada kemajuan, 
tidak ada perkembangan, yang ada hanyalah cerita-cerita syahdu seolah 
Gubernurnya paling suci dan mulia. Didukung oleh baliho dan spanduk setiap 10 
meter di kota-kota padat penduduk.

Sudah cukup PKS main-main dan jadi nyamuk. Marilah kita sudahi dengan 
membubarkan partai ini secara konstitusional. Tak perlu perpres, tak perlu 
pembubaran Mendagri. Cukup tidak kita pilih saja, maka secara otomatis PKS akan 
menyusul PBB. 

Kita rindu diskusi atau perdebatan yang produktif dan bermanfaat untuk kemajuan 
bangsa ini. Minimal, informasi yang akurat untuk masyarakat Indonesia. Kalau 
yang dimainkan dan dibesar-besarkan hanyalah sebuah pelintiran untuk membuat 
orang emosi, apa gunanya untuk negeri ini?

Permainan isu lewat sosial media, yang membodoh-bodohi masyarakat dengan info 
terpotong-potong, hanya akan menghasilkan emosi. Ujung-ujungnya menghambat 
kerja pemerintah. Beruntung Jokowi dikelilingi oleh orang-orang yang tahan 
banting. Tidak mudah terpengaruh dan fokus bekerja.

Tapi bagaimana kalau masih ada pejabat yang mentalnya seperti zaman SBY dulu? 
Diserang dikit langsung mundur. Jadi tidak melakukan apa-apa. Tidak ada 
perubahan, perkembangan atau apapun yang sekiranya bermanfaat untuk masyarakat.

Meski begitu, sebelum 2019, sepertinya Mahfud MD perlu lebih rajin menangkal 
isu yang dimainkan oleh PKS. Ini bukan soal Jokowi, bukan soal pemerintah, 
bukan soal tujuan dua periode, tapi ini tentang Indonesia yang lebih baik..

Akhirul kalam, Salam surga dari cucu Nabi.

SUMBER:  Special Word, Opini Indonesia - SEWORD


| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
Special Word, Opini Indonesia - SEWORD

Special Word, Opini Indonesia - SEWORD
 |

 |

 |






|  | Virus-free. www.avg.com  |

[GELORA45] Fw: (RALAT) Jokowi: Teror bom gereja Surabaya sungguh tindakan biadab

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Jokowi: Teror bom gereja Surabaya sungguh tindakan biadab

 Minggu, 13 Mei 2018 17:29 WIB 
 
Presiden Joko Widodo didampingi Menko Polhukkam, Wiranto, dan Kepala Kepolisian 
Indonesia, Jenderal Polisi Tito Karnavian, memberikan keterangan pers saat 
mengunjungi para korban teror di tiga Gereja di Rumah Sakit Bhayangkara 
Surabaya, Minggu. (ANTARA News/Desca Natalia)
 terorisme kali ini sungguh biadab dan di luar batas kemanusian yang 
menimbulkan korban anggota masyarakat, anggota kepolisian dan juga anak-anak 
yang tak berdosa... Surabaya (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo menyatakan 
serangkaian aksi terorisme di tiga Gereja di Surabaya merupakan tindakan biadab 
dan di luar batas kemanusian. "Tindakan terorisme kali ini sungguh biadab dan 
di luar batas kemanusian yang menimbulkan korban anggota masyarakat, anggota 
kepolisian dan juga anak-anak yang tak berdosa," kata dia, saat menjenguk 
korban teror di tiga Gereja di RS Bhayangkara Surabaya, Minggu sore.

 Ia juga mengutuk para pelaku yang mengunakan dua anak yang berumur kurang 
lebih 10 tahun digunakan untuk pelaku bon bunuh diri. "Tak ada kata yang dapat 
menggambarkan betapa dalam duka cita kita, semua atas jatuh korban akibat 
serangan bom diri di Surabaya ini," kata dia.

 Jokowi juga mengatakan, terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusian dan 
tidak ada kaitannya dengan ajaran agama apapun. "Semua ajaran agama menolak 
terorime, apapun alasannya," ujar Jokowi, yang didampingi Menko Polhukkam, 
Wiranto, dan Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal (Polisi) Tito Karnivian.

 Jokowi  menegaskan, dia telah memerintahkan Karnavian untuk mengusut tuntas 
jaringan-jaringan pelaku dan membongkar jaringan itu sampai ke akar-akarnya. 
"Seluruh aparat negara tidak akan membiarkan tindakan pengecut semacam ini, dan 
mengajak semua anggota masyarakat untuk bersama-sama memerangi terorisem 
radikalisme yang bertentangan nilai-nilai agama, nilai luhur kita sebagai 
bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan nilai kebhinnekaan," 
tegasnya.

 Ia juga mengimbu seluruh rakyat di seluruh pelosok Tanah Air agar semuanya 
tetap tenang dan menjaga persatuan serta tetap waspada. "Dengan upaya bersama 
seluruh bangsa, terorisme dapat kita berantas. Kita harus bersatu melawan 
terorisme," katanya.

 Jokowi juga mendoakan para korban yang meninggal dunia semoga mendapat tempat 
terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan 
keikhlasan. "Untuk korban yang luka-luka mari kita doakan agar diberi 
kesembuhan dan negara, pemerintah menjamin semua biaya," katanya. 
   
Pewarta: Desca Natalia
Editor: Ade P Marboen
 COPYRIGHT © ANTARA 2018

[GELORA45] Fw: [nasional-list] Mengapa kubu soaialis klasik runtuh satu persatu ?

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

 

   - Forwarded Message - From: iwamardi iwama...@yahoo.de 
[nasional-list] To: Yahoogroups 
; Yahoo! Inc. ; 
rumahkitabers...@yahoogroups.com ; S. Manap 
; Sunny Ambon Sent: Tuesday, April 17, 
2018, 10:29:59 AM GMT+2Subject: [nasional-list] Mengapa kubu soaialis klasik 
runtuh satu persatu ?
     


Mengapa negeri2 sosialis 

"klasik/orthodox"runtuh satu persatu ? (1)
=
Orangbicara tentang fiksi masa depan yg ideal buat negeri2 berkembang 
sptIndonesia dll., yakni masyarakat sosialis . Tapi masyarakat sosialisyg 
bagaimana ?
Apa sih hakekat dari masyrakat sosialis itu ? Kalauorang Jawa kuno 
mengartikannya sebagai cita2 mereka : masyarakat yg"gemah ripah lohjinawi, toto 
tentrem kerto raharjo" (kayaraya serba kecukupan,teratur tenteram kecukupan 
bahagia dan adiltentunya).
Menurut Marxisme, masyarakat "dimana manusia bekerjamenurut kemampuannya dan 
mendapat upah menurut hasil kerjanya.".
Banyakusaha2 species manusia dalam sejarah kehidupan mereka telah dicoba,salah 
satu usaha yg modern adalah membuat (mendirikan) negarasosialis "orthodox 
(klasik)" á la negeri2 kubu sosialisdiabad yg lalu yg sayangnya pada th 
1989/1990 berguguran tumbang satupersatuBentuk masyarakat sosialis yang 
semula diyakini akanmenjadi benteng kemajuan terakhir sistem tatanan komunitas 
manusiaini (setidak2nya menurut teori Marxisme , sebelum menginjak ke 
sistemmasyarakat komunis) telah gagal menjalani kelangsungan hidup 
mereka.Mereka gugur satu persatu dari sebab2 dalam sendiri.
Mengapa ?Apakah untuk Indonesia juga akan diusahakan bentuk 
sosialisme"orthodox" yg semacam itu yg berhenti ambruk ditengah jalan?
 
Sebenarnya untuk penguasa Indonesia tidak perlu susah2 menindas komunisme 
jadikan Indonesia negeri sosial seperti negeri2 Skandinavia atau New 
Zealand, maka komunisme, walau disana resmi dibolehkan tapi tak akan hidup 
subur ! Bikin rakyat Indonesia bahagia seperti rakyat Norwegia misalnya ! 
Membuat satu rakyat dg jalan komunisme "orthodox" toch telah terbukti tak 
mungkin terlaksana (contoh: negeri2 kubu sosialis "klasik" akhirnya roboh satu 
persatu spt batu2 domino !). Sebab? Dasar (prisip) nya sejak semula sudah salah 
! Prinsip Diktatur Proletariat telah menyalahi prinsip2 dialektika sendiri, bhw 
gerak maju satu materi disebabkan adanya kontradiksi intern (kesatuan hal2 yg 
bertentangan !) , sedang di prinsip Diktatur Proletariat, semua ide , pandangan 
, langkah2 apapun yang sedikit berbeda dg pimpinan negara (walaupun sehat & 
benar) akan ditumpas dg kekerasan, bukan dg berdialog(berdialektika). Inilah 
sebab kegagalan negeri2 sosialis "orthodox", mereka melawan (menyalahi) sendiri 
prinsip2 dialektika yg katanya menjadi prinsip mereka. Manusia itu adalah 
makhluk/binatang yg paling sempurna tingkat evolusinya saat ini, tapi masih 
tetap mengidap sifat2 egoisme, sifat hereditas (turun temurun) yg mula2 berguna 
demi kelanjutan existensinya. Sifat ini tidak(belium) bisa hilang begitu saja , 
maka para penguasa negeri2 sosialis orthodox dg atau tanpa sadar telah 
mengembangkan sifat egoisme ini seenaknya karena tidak ada kontrol dari rakyat 
bawah(dilarang keras !) Tak adanya (dilarangnya) kontradiksi intern inilah yg 
terutama membikin macet perkembangan maju negeri2 sosialis orthodox itu, 
terutama di bidang perkembangan ekonomi dan perkembangan jiwa (semangat ) 
berinovasi . Karena macet , maka mereka roboh sendiri dari dalam satu persatu 
(sayang !). Maka. BK yg berpandangan sangat jauh menjorok kedepan, melihat hal 
ini, dia sama sekali tidak pernah menyinggung tentang perlunya prinsip Diktatur 
Proletariat ini untuk dimasukkan sbg salah satu prinsip "sosialisme à la 
Indonesia" yg dia cita2kan buat Indonesia ! Dalam sejarah telah terbukti, 
"Diktatur Proleariat" akan menjelma menjadi "Diktatur Perseorangan" atau 
"Diktatur Klik" demi kepentingan mereka para pemimpin.
Negeri2 besar dan kecil mantan anggota kubu sosialis "orthodox" spt 
RRT,Rusia,Vietnam dll telah menemukan jalannya sendiri2 menuju masyarakat 
idaman manusia , masyarakat yang "gemah ripah lohjinawi, toto tentrem kerto 
raharjo" (menurut fisafat klasik Jawa). (bersambung)






 Mengapa negeri2 sosialis 

"klasik/orthodox"runtuh satu persatu ? (2)
= 
Dan QUO VADIS Indonesia mendatang dibawah pimpinan generasi baru ?


(lanjutan) 
Ketiga negeri ini sedang dan akan menjadi negeri2 superpower baru setelah 
redupnya soviet uni dan negeri2 sosialis klasik pada th 1989/1990 dan gagalnya 
poltik ekonomi RRT tahun2 60/70an.
Vietnam akan menjadi macan kecil Asia Tanggara spt Korea Selatan, walau 
sejarahnya lain sama sekali.
 
Dalam sejarah ke egoisan manusia , bukan hanya di jaman pra-feodalisme dan 
feodalisme saja 

[GELORA45] Fw: JOKOWI RAJA HUTANG ??

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

UNDUHAN DARI FB 08-04-2018
Denny SiregarSukai HalamanKemarin pukul 12:26 · 
JOKOWI RAJA HUTANG ??

"Saya waktu dilantik, utangnya sudah Rp 2.700 triliun. Saya ngomong apa adanya. 
Bunganya setiap tahun Rp 250 triliun. Kalau 4 tahun sudah tambah 1.000 
triliun.."

Begitu kata Jokowi waktu menghadiri Konvensi Nasional Galang Kemajuan. Dari 
pernyataan Jokowi itu, kita bisa menghitung bahwa total hutang plus bunga 4 
tahun sudah 3.700 triliun.

Nah, darimana Jokowi bayar hutang dengan bunga setahun 250 triliun itu ? 
Sedangkan ekonomi kita lemah, sektor pendapatan tidak bertambah karena ekonomi 
hanya terpusat di Jawa.

Bukan hutang saja, Jokowi juga mewarisi rendahnya serapan tenaga kerja, korupsi 
yang merajalela, mental subsidi sebagian besar masyarakat instan yang sudah 
terbiasa dengan Bantuan Langsung Tunai, yang duitnya ya dari hutang juga.

Lebih pusing lagi karena pendapatan negara dalam APBN tahun 2014 hanya sejumlah 
1.600 triliun pertahun. Sedangkan belanja negara sudah mencapai 1.800 triliun. 
Berarti, setahun kita minus 200 triliun. Pucing, kan ?

Untungnya Jokowi berlatar belakang pengusaha, maka ia bertindak sebagai 
pengusaha. Seorang pengusaha ketika terjebak pada situasi berat itu, tidak ada 
yang bisa dilakukannya kecuali menambah pendapatan.

Nah, bagaimana caranya menambah pendapatan jika negara minus 200 triliun per 
tahun ?

Yang pertama, datangi bank-bank yang menghutangi. Ditanya, "Kalian masih 
percaya kami nggak ? Aset kami masih besar. Harus dioptimalkan. Kalau aset ini 
bisa menghasilkan, kami bisa bayar hutang.."

Bank bukan tempat penyimpanan aset. Kalau menyita aset mereka sebenarnya rugi 
juga, karena mereka banker bukan pengusaha. Akhirnya mereka bertanya, "Apa 
rencana kalian ?"

Lalu dibeberkanlah peta rencana jangka panjang pembangunan infrastruktur. 
Dengan adanya infrastruktur, maka geliat ekonomi di daerah2 meningkat karena 
tranportasi dan distribusi jadi lancar.

"Hutangi lagi kami untuk bangun infrastruktur, supaya kami nanti bisa melunasi 
hutang kepada kalian.." kata pemerintah.

Koalisi Bank berunding sejenak dan setuju, karena buat mereka lebih baik 
menambahkan hutang supaya bisa bekerja, daripada men-stop hutang yang berdampak 
gagal bayar.

Begitulah sejarah kenapa hutang kita sekarang bertambah, bukannya menyusut. 
Karena begitu besar beban warisan yang ditinggalkan dan begitu kecil peran 
ekonomi untuk membayar hutang..

Tentu saja ini hanya bisa dipahami oleh mereka yang pengusaha. Bukan kampret 
yang kerjaannya makan, tidur dengan kepala di bawah dan mencari makan dari 
demo-demo tak berguna...

Seruput kopinya ?

Denny Siregar
www.baboo.id

[GELORA45] Fw: PENGUSAHA CINA DAN POLITIK ORDE BARU

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

UNDUHAN DARI FB

 Muhammad IlhamFadli



07-04-2018  17 menit · Kota Padang · 

PENGUSAHA CINA DAN POLITIK ORDE BARU

Sejak kecil, saya teramat suka menghafal nama-namapengusaha Cina Indonesia. 
Sebagaimana halnya dengan nama-nama pemimpin-pemimpinbesar dunia. Semua itu 
saya dapatkan dari majalah Tempo dan Panji Masyarakat(Panjimas) serta majalah 
Suara Muhammadiyah yang dilanggani ayah saya sejaktahun 1980.

Majalah yang datangnya selalu telat. Paling cepat 1minggu dari tanggal 
terbitnya. Maklum, Air Bangis, kampung saya masa itu masihberada dalam kategori 
kampung terisolir. Listrik saja masuk tahun 1984. Itupunlistrik diesel di dua 
masjid besar yang kemudian di bagi ke beberapa rumahhanya untuk dua atau tiga 
buah lampu. Rentang hidupnya hanya jelang maghrib.Pukul 10 malam, Air Bangis 
kembali kelam “basipek”.

Pada masa-masa inilah saya yang telah mulai sekolahdi Sekolah Dasar, sering 
melihat foto-foto pengusaha Indonesia yang berasaldari etnik Cina/Tionghoa.. 
Ada William Soerjawidjaja – bosnya Astra, PrajogoPangestu “bosnya kertas/pulp”, 
Eka Tjipta Widjaja “siraja minyak goreng”, BosLippo Mocthar Riyadi, Keluarga 
Sampoerna, Syofyan Wanandi (aktifis ’66 :adiknya bos “think thank” Orde Baru 
CSIS, Jusuf Wanandi), The Kian Seng aliasMohammad Bob Hassan (mantan Menteri 
Perdagangan dan Perindustrian era Soeharto)…… dan yang paling populer, Om Liem 
alias Soedoeno Salim atawa Liem Shie Liong.

Saya sering bertanya pada ayah, “siapakah mereka?”.

Almarhum ayah selalu menjawab, “pengusaha Indonesiaetnik Cina. Kesayangan 
Soeharto. Mereka orang kaya. Soeharto butuh mereka”.Jawaban yang cukup bagi 
saya. Dengan jawaban seperti itu, saya hanya berfikirbahwa pantas mereka sering 
berfoto dengan Presiden Soeharto. Pantas merekasering diliput media massa. 
Maklum, sahabat baik Presiden. Itu saja. Saya takpunya kemampuan untuk 
menganalisis lebih lanjut.

Seiring berjalannya waktu, saya mulai memahamibagaimana seorang penguasa 
senantiasa berkepentingan terhadap pengusaha.Sehingga tidaklah mengherankan 
apabila kasus-kasus interaksi politik, selaluberbau “fulus” (pengusaha). 
Terdapat hubungan simbiosis mutualis. Hubungansaling menguntungkan.

Buku Ong Ho Kham, “Anti Cina, Kapitalisme Cina danGerakan Cina” yang 
diterbitkan (ulang) oleh Komunitas Bambu Yogyakarta sertabuku klasik “Tionghoa 
dalam Pusaran Politik” karangan Benny G. Setiono (bukuini saya beli tahun 1996 
di pasar loak dengan menteng Jakarta, kalau taksalah), menjelaskan dengan baik 
hubungan simbiosis mutualis ini dari aspekkausalitas historis.

Jadi tidaklah mengherankan, dalam konteks OrdeBaru, untuk memastikan seluruh 
mesin politiknya yang membutuhkan biaya besarbisa bergerak sebagaimana 
mestinya, Soeharto berkepentingan untuk menjagahubungan baik dengan para 
pengusaha (etnis Cina) ini. Dalam sebuah wawancara disalah satu majalah (saya 
lupa nama majalahnya), pengusaha Sofjan Wanandi,mengatakan bahwa bahwa sebelum 
Pemilu dimulai, Soeharto akan memanggilpengusaha-pengusaha etnik Cina tersebut 
dan meminta dana dari mereka. Biasanya,Om Liem ditunjuk sebagai “yang dituakan” 
untuk mengumpulkan dana.

Ia memberikan konsesi dankeistimewaan-keistimewaan, sebagaimana yang diakui 
oleh Om Liem dalam bukunya“Liem Sioe Liong’s Salim Group: The Business Pillar 
of Suharto’s Indonesia”(saya tidak pernah membaca buku ini secara utuh. Saya 
hanya membaca resensiserta kritik bukunya di beberapa media, beberapa tahun 
lalu).

Dalam buku ini, Om Liem mengakui bahwa apa yangdiberikannya selama ini buat 
Soeharto adalah bentuk “balas budi”. Bahkan, “balasbudi” tersebut bukan hanya 
kepada mesin politik yang mendukung agar stabilitaspolitik Orde Baru berjalan 
sebagaimana yang diharapkan Soeharto, Liem bahkanmemberikan sebagian saham di 
beberapa perusahaannya kepada keluarga Soeharto.Untuk anak tertua Soeharto, 
Mbak Tutut alias Siti Hardijanti Indra Rukmana danSigit Harjojudanto diberi 
saham “duduk tanpa kerja” di Bank Central Asia (BCA).

Sepupu Soeharto, Sudwikatmono, termasukkroni-kroninya, juga kaya mendadak 
akibat manisnya hubungan Soeharto dengan pengusahaChina. Bacalah buku karangan 
Richard Robinson, “Soeharto dan BangkitnyaKapitalisme di Indonesia”. 
Tentakelnya akan terlihat dengan nyata. Bahkan,besan Soeharto – Soemitro 
Djojohadikusumo (ayahnya Prabowo Subianto) – dianggapsebagai salah satu ekonom 
yang meletakkan dasar mesranya hubungan Soehartodengan pengusaha-pengusaha 
etnik Cina ini. Walaupun belakangan, pak Mitromengkritisi gaya politik Soeharto 
yang berujung pada tidak harmonisnya hubungandiantara dua besan ini.

Wallahu a’lam.

Bagi saya :

Ada Cina yang jelek, sebagaimana juga berlaku pulapada etnik yang lain. Banyak 
saudara-saudara kita etnik Cina yang baik,sebagaimana yang juga di etnik yang 
lain. Ada etnik Cina yang koruptorsebagaimana yang lain pula.

Tapi sudahlah.

Kita semuanya cinta Indonesia. Bukan membencinegara sendiri, menaikkan-naikkan 
negara lain. Dalam setiap konflik sosial,akan selalu ada pihak-pihak yang 

[GELORA45] Fw: Vladimir Putin Direncanakan Temui Jokowi di Indonesia

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Vladimir Putin Direncanakan Temui Jokowi di Indonesia FABIAN JANUARIUS KUWADO 
Kompas.com - 04/04/2018, 13:32 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih Rusia Vladimir Putin direncanakan 
melawat ke Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menteri Luar Negeri Retno 
Marsudi di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Rabu (4/4/2018). "Rencana 
(kedatangan Putin) ada secara sekilas dibahas (saya dengan Presiden Joko 
Widodo)," ujar Retno. Namun demikian, pihak Kemenlu masih menunggu kepastian 
dari protokoler kepresidenan Rusia. Sebab, pelantikan Putin baru digelar Mei 
2018. "Presiden Putin baru akan dilantik pada bulan Mei 2018. Sehingga 
konfirmasi mengenai tepatnya kapan akan disampaikan setelah pelantikannya 
Presiden Putin," ujar Retno. Pemilihan presiden Rusia 2018 dimenangkan Vladimir 
Putin.. Pria yang berusia 65 tahun tersebut meraih sekitar 75 persen suara 
mengalahkan tujuh calon lainnya. Terpilihnya kembali Putin menjadikannya 
sebagai pemimpin Rusia yang dominan sejak 2009, baik sebagai Presiden atau 
sebagai perdana menteri.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Vladimir Putin 
Direncanakan Temui Jokowi di Indonesia", 
https://nasional.kompas.com/read/2018/04/04/13322341/vladimir-putin-direncanakan-temui-jokowi-di-indonesia?utm_campaign=Socio_medium=Social_source=Facebook.
 
Penulis : Fabian Januarius Kuwado
Editor : Sandro Gatra

[GELORA45] Fw: PRABOWO SALAH ALAMAT

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

DIUNDUH dari Facebook 

Facebook



| 
| 
|  | 
Facebook


 |

 |

 |




Dhia Prekasha Yoedha membagikan kiriman Wahyu Sutono.
1 April pukul 15:37 · Wahyu SutonoIkuti30 Maret pukul 12:40 · 
PRABOWO SALAH ALAMAT

Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, kembali melakukan blunder karena 
tidak tahu bila penetapan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018 oleh 
Dewan Eksekutif Dewan Olimpiade Asia terjadi pada tanggal 19 September 2014 
atau 30 hari sebelum Jokowi dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014.

Secara nalar bila pemerintah SBY menerima keputusan Indonesia sebagai tuan 
rumah Asian Games 2018 tentulah sudah ada cetak biru terkait dengan 
penyelenggaraan pekan olahraga Asia itu. Kalau saja pemerintah SBY-Boediono 
sudah menyiapkan cetak biru pembangunan sarana olahraga dan persiapan atlet 
untuk Asian Games 2018 tentulah pemerintah Jokowi tidak kalang kabut.

Rupanya Prabowo hanya melihat ekor persoalan. Dengan berapi-api Prabowo 
mengatakan: “Asian Games itu memakai uang rakyat. Berapa triliun uang rakyat 
yang dipakai untuk membangun infrastruktur? Padahal, tahun ini gilirannya 
Vietnam yang menjadi tuan rumah.”

Prabowo salah alamat mengkritisi pemerintahan Jokowi. Yang lebih arif adalah 
meminta pertanggungjawaban kepada SBY-Boediono mengapa menerima keputusan yang 
menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018. Semula Asian Games 
XVIII dilangsungkan tahun 2019, tapi karena bertepatan dengan Pemilu Legislatif 
dan Presiden maka dimajukan ke tahun 2018.

Bila langkah ini yang ditempuh Prabowo itu namanya pemimpin yang ciamik karena 
menyasar fakta. Celakanya, Prabowo mengkritisi pemerintah Jokowi disaat 
penyelenggaraan sudah sangat mepet, yakni tanggal 18 Agustus - 2 September 2018 
di Jakarta Palembang. Jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada 
Asian Games 2018 sebanyak 41 cabang, terdiri atas 33 cabang olahraga olimpiade 
dan 8 cabang olahraga non olimpiade.

Perlu dipahami bahwa tidak ada lagi celah bagi Jokowi untuk menolak atau 
membatalkan Asian Games 2018 karena sudah diterima oleh SBY. Lagipula mungkin 
saja ada konsekuensi kalau membatalkan atau mengundurkan diri setelah 
ditetapkan. Prestasi olahraga nasional yang terpuruk tidak semata-mata karena 
gizi buruk. Atlet di beberapa cabang olahraga hanya menjalani olahraga itu saat 
latihan, seperti balap sepeda. Ini terjadi karena fasilitas olahraga yang tidak 
mendukung dan pembinaan yang tidak konsisten.

Selain itu sarana, dalam hal ini lapangan dan peralatan, yang juga sangat 
minim. Seperti lapangan sepak bola di sebuah kota atau kecamatan yang bisa 
dihitung dengan jadi. Pemerintah dan masyarakatpun tidak adil dalam menilai 
prestasi olahraga. Hanya sepakbola dan bulutangkis yang dijadikan ‘dewa’ dalam 
olahraga nasional, padahal penyumbang medali terbanyak ada di atletik dan 
renang.

"Salam NKRI Gemilang"

[GELORA45] Fw: Indo Barometer: Prabowo Jalankan Strategi Donald Trump

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Indo Barometer: Prabowo Jalankan Strategi Donald Trump
Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Share 0TweetShare 021 komentarPrabowo saat berpidato di acara 'Menyapa Warga 
Jabar'. (Wisma Putra/detikcom)Jakarta - Direktur Eksekutif Indo Barometer M 
Qodari menilai Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo tengah menjalankan strategi 
yang digunakan Donald Trump saat Pilpres Amerika Serikat (AS). Prabowo disebut 
sedang mempertentangkan kalangan bawah dan atas serta menyebarkan pesimisme.

"Kalau Pak Prabowo itu, kalau saya lihat beliau ini sedang menjalankan 
strateginya Donald Trump di tahun 2016 dalam Pilpres Amerika Serikat. 
Strateginya Donald Trump itu adalah mempertentangkan kalangan bawah dengan 
kalangan atas," ujar Qodari seusai rilis hasil survei Pilgub Jatim 2018 di 
Harris Suites fX Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (3/4/2018). 


| Baca juga: Lima Ucapan Kontroversial Prabowo yang Bikin Gempar |


Pada Pilpres 2016 di AS, Trump 'menggoreng' isu kesenjangan di AS. Selain itu, 
ia mencoba menyebarkan rasa takut bahwa AS berada di bawah ancaman asing, 
seperti China, ancaman Islam, dan tenaga kerja imigran Meksiko. 

"Menurut saya, ini agak mirip. Jadi yang disebarkan adalah pesimisme, kemudian 
ketakutan. Dan kalau kita lihat kasus di Amerika ternyata pesimisme dan 
ketakutan itu dibeli oleh rakyat Amerika sehingga mereka memilih Donald Trump," 
tuturnya. 

"Trump itu kan slogannya, 'Make America Great Again', membuat Amerika menjadi 
hebat lagi. Menurut saya, terjemahan bebas pidatonya Prabowo itu adalah membuat 
Indonesia menjadi hebat lagi bersama saya, 'macan Asia'," tambah Qodari. 


| Baca juga: Ungkap Elite Goblok Bermental Maling Itu, Prabowo! |



| M Qodari saat merilis survei Pilgub Sumut. (Lamhot Aritonang/detikcom) |


Qodari mengatakan, jika pesimisme dan ketakutan berhasil dikembangkan dan 
mempengaruhi masyarakat, kecenderungan memilih Prabowo sebagai presiden 
diyakini akan lebih besar dibanding memilih Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, 
dalam pesan-pesannya, Prabowo seolah-olah menyiratkan bahwa Indonesia akan 
menjadi hancur jika bukan dia pemimpinnya. 

"Saya belum mengatakan itu akan efektif atau tidak. Untuk pastinya, tentu kita 
harus melihat perkembangan opini publik dan surveinya. Karena Pak Prabowo kan 
baru saja meluncurkan jurus ini. Yang jelas, saya kira siapa pun di situ dengan 
asumsi ini benar, sangat terinspirasi oleh kemenangan seorang Donald Trump," 
ungkapnya. 

Siang ini, lembaga survei Indo Barometer merilis hasil survei terhadap pengaruh 
Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2018 dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 
2019. Jokowi unggul dengan elektabilitas 56,5%, sedangkan Prabowo 22%. 
(tor/tor)   SUMBER: Indo Barometer: Prabowo Jalankan Strategi Donald Trump

| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
Indo Barometer: Prabowo Jalankan Strategi Donald Trump

Marlinda Oktavia Erwanti

Qodari menilai Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo tengah menjalankan strategi 
yang digunakan Donald Trump saat P...
 |

 |

 |

[GELORA45] Ulang Tayang - Tamparan Keras Dosen UI Kepada Anies Baswedan Yang Terus Serang Ahok Dengan Isu SARA

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Tamparan Keras Dosen UI Kepada Anies Baswedan Yang Terus Serang Ahok Dengan Isu 
SARA
Infomenia.Net10/12/2016 06:31:00 AM
Infomenia.net - SERUAN DOSEN UI, Dr. Ade Armando, kpd ANIES BASWEDAN, terbit 
pagi hari, 10 Okt 2016. Share seluasnya demi bangsa dan NKRI. 
--Mas Anies Baswedan, Anda dapat mencegah 
perpecahan bangsa ini. Kalau Anda mau.
Saya baru saja membaca tulisan Anda di laman FB resmi Anda (8 Oktober) yang 
isinya mengecam Ahok dalam kasus Al Maidah yang menghebohkan itu.

Saya semula adalah pengagum Anda. Saya menempatkan Anda sebagai salah satu dari 
25 Tokoh Islam Damai di majalah Madina yang saya pimpin, delapan tahun yang 
lalu. 

Ketika saya menjadi anggota pengurus Yayasan Paramadina, saya mendukung Anda 
untuk terpilih menjadi rektor Universitas Paramadina untuk kedua kali. 

Saya ikut mempromosikan program Indonesia Mengajar yang Anda kembangkan. 
Saya membela Anda ketika saya mendengar berbagai kritik setelah Anda terpilih 
menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Saya semula percaya bahwa Anda adalah salah satu tokoh Muslim Muda yang 
diharapkan Indonesia: pintar, saleh, gagah, demokratis, dan pluralis.

Saya terkesan dengan pernyataan Anda bahwa yang harus dikembangkan adalah Islam 
Jalan Tengah.

Tapi kini, saya kuatir Anda sedang menghancurkan kehormatan Anda sendiri.
Komentar anda soal kontroversi Ahok dan Al Maidah sama sekali tidak menunjukkan 
adanya intelektualitas dan integritas dalam diri Anda saat ini. 

Anda mengabaikan begitu saja fakta bahwa video yang beredar itu adalah hasil 
editan yang jahat, yang menghilangkan konteks dan sangat potensial menimbulkan 
kesan yang salah tentang Ahok.

Saya heran bagaimana mungkin Anda mengawali tulisan Anda dengan pernyataan: 
“Hari-hari ini ketenteraman terganggu, kenyamanan terusik dan kemarahan 
tersulut oleh pernyataan Gubernur DKI Jakarta. “
Sebagai orang pintar, bagaimana mungkin Anda menganggap bahwa persoalan 
sesungguhnya ada pada pernyataan Ahok dan bukan pada upaya menyesatan opini 
public melalui kutipan pernyataan yang diplintir dan dilepaskan dari konteks 
utuhnya?
Dan kemudian Anda berulang-ulang berusaha menekankan bahwa Anda sangat peduli 
pada kebhinekaan Indonesia seraya menggambarkan bahwa Ahok (sebagai ‘pihak 
lain’) mengabaikannya begitu saja. Anda bahkan merestui pihak-pihak yang akan 
menuntut Ahok secara hukum. 

Anda menutup tulisan Anda dengan ajakan: “. . . mari jaga komitmen menjadikan 
Pilkada DKI Jakarta ini sebagai pesta demokrasi dan festival gagasan yang penuh 
dengan kesejukan dan keceriaan.”

Sebagaimana saya baca dalam komentar-komentar di FB Anda, ada banyak orang yang 
selama ini mengagumi Anda tak percaya dengan ketulusan sikap Anda tersebut. 
Saya juga.
Mas Anies, yang saat ini secara aktif mengangkat isu-isu yang memecahbelah 
bangsa adalah kubu pendukung Anda. 

Fanpage Anies Baswedan – Sandiaga Uno masih terus mengangkat isu agama untuk 
menyerang Ahok. Serangan terhadap Ahok dengan tuduhan kafir terus menggema di 
ruang public: di masjid, di pengajian, di media sosial.

Pemelintiran pernyataan Ahok juga dilakukan oleh kubu Anda, termasuk oleh 
seorang aktivis media sosial pendukung Anda, Buni Yani.

Anda sudah berjanji tidak akan membiarkan isu SARA digunakan dalam Pilkada DKI 
2017. Tapi nyatanya, itu terus terjadi dan Anda diam saja. Yang menyatakan 
jangan terprovokasi dengan isu SARA adalah kubu Agus Yudhoyono. Bukan Anda!
Kalau sekarang isu pengkafiran Ahok terus dilakukan, yang akan hancur adalah 
bangsa ini. 
Anda akan memecah bukan saja penduduk Jakarta, tapi juga bangsa Indonesia, 
dengan pengotakan ‘Islam’ versus ‘non-Islam’. Harga yang harus dibayar akibat 
isu SARA ini bisa sangat mahal dan lama.

Jadi, Mas Anies Baswedan, lakukanlah sesuatu. 
Hentikanlah kubu Anda untuk terus menggunakan isu SARA. Berkonsentrasilah pada 
isu gagasan dan program.

Jangan jual kehormatan Anda hanya untuk mencapai kekuasaan.

oleh Ade Armando Pimpinan Madinaonline.id 

[GELORA45] Fw: Jokowi: Kritik Itu Beda dengan Nyinyir, Apalagi yang Asal Bunyi

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Rabu 21 Maret 2018, 21:27 WIB


Jokowi: Kritik Itu Beda dengan Nyinyir, Apalagi yang Asal Bunyi
Ray Jordan - detikNewsShare 0TweetShare 0118 komentarPresiden Jokowi berbicara 
tentang kritik. (Foto: dok. Biro Pers Kepresidenan)FOKUS BERITA:Luhut Marah ke 
Amien RaisJakarta - Presiden Joko Widodo berbicara tentang kritik. Dia 
menegaskan pemerintah tidak anti pada kritik, tapi harus dibedakan antara 
kritik dan mencela, apalagi yang nyinyir.

Jokowi mengatakan perbedaan pendapat atau pilihan dalam demokrasi merupakan hal 
yang biasa. Tetapi tetap harus menjunjung tinggi sopan santun dan adat 
ketimuran dalam menyikapi perbedaan tersebut.

"Perbedaan pendapat dan pilihan itu biasa. Sekali lagi, itu biasa. Tapi harus 
junjung tinggi sopan santun dan adat ketimuran. Tidak saling hujat dan menebar 
ujaran kebencian," kata Jokowi dalam Rapimnas II Partai Perindo di Plenarry 
Hall Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (21/3/2018).


| Baca juga: Serangan Amien Rais yang Tuding Jokowi Ngibul |


Jokowi menegaskan kritik sangat penting bagi pemerintah. Sebab, belum tentu 
semua yang dijalankan pemerintah merupakan hal benar.

"Kalau ada salah, silakan sampaikan dengan kritik," kata Jokowi.

Namun Jokowi menegaskan kritik itu sifatnya beda dengan mencemooh, apalagi 
dengan sikap nyinyir.

"Tolong dibedakan kritik dengan mencela, kritik dengan mencemooh, itu beda. 
Kritik dengan nyinyir itu beda lagi. Kritik dengan memfitnah apalagi, beda.. 
Kritik dengan menjelekkan itu juga beda. Sekali lagi, kritik itu penting untuk 
memperbaiki kebijakan yang ada," tutur Jokowi.


| Baca juga: Hanura: Kebencian Amien Rais ke Jokowi Seperti Kanker! |


Jokowi juga menegaskan kritik yang disampaikan juga harus didukung dengan data 
yang akurat. Kritik tidak boleh asal bicara.

"Kritik harus berbasis data, kritik itu tidak 'asbun', asal bunyi, tidak asal 
bicara. Kritik itu maksudnya untuk mencari solusi, mencari kebijakan yang lebih 
baik," sebutnya.

Jokowi menambahkan, masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi adat ketimuran 
khas Indonesia dalam menyampaikan kritik. Dia juga menekankan tentang 
pentingnya sikap jujur.

"Kita harus kembali ke akar budaya kita, budaya Timur, budaya Indonesia. 
Kejujuran adalah utama, yang ditopang oleh perilaku sopan dan santun, sesuai 
adat istiadat," katanya.

"Dan berdialog merupakan cara terbaik untuk rakyat dan bangsa, yaitu dengan 
cara musyawarah," imbuh Jokowi. 
(jor/elz)

[GELORA45] Fw: Prabowo Jadi Bahan Tertawaan Penulis Novel 'Ghost Fleet', Belum Apa-Apa Sudah Bikin Malu Indonesia

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Prabowo Jadi Bahan Tertawaan Penulis Novel 'Ghost Fleet', Belum Apa-Apa Sudah 
Bikin Malu Indonesia
   
   - saefudin achmad 
    
   - Umum 
    
   - a day ago 
    
   - 4 min read 
    
   -  65.2k
  Trending
Ternyata pidato Prabowo soal ramalan Indonesia akan bubar di tahun 2030 
berdampak luas. Tidak hanya mempermalukan diri sendiri dan partai pendukung, 
tapi mempermalukan Indonesia di kancah Dunia. Tidak hanya Jokowi yang 
menertawai pidato Prabowo, penulis novel 'Ghost Fleet' yang menjadi rujukan 
Prabowo pun ikut menertawakan pidato Prabowo. Pedih!

Penulis novel 'Ghost Fleet', Peter Warren Singer, mengunggah foto Ketum 
Gerindra Prabowo Subianto. 'Ghost Fleet' adalah novel tentang perang masa depan 
yang di dalamnya menceritakan Indonesia sudah tidak ada alias bubar.

"Pemimpin oposisi Indonesia mengutip #GhostFleet dalam pidato kampanye 
berapi-api," tulis Singer lewat akun Twitter @peterwsinger seperti dikutip 
detikcom, Kamis (22/3/2018).

Singer juga mencantumkan tautan sebuah media berbahasa Inggris yang 
memberitakan tentang Prabowo mengutip novelnya. Singer menyebut ini sebagai hal 
yang tak terduga.

"Ada banyak liku dan perubahan tak terduga dari pengalaman buku ini, tapi 
inimungkinmengambilbagiannya..,"tulisSinger lagi.

Novel 'Ghost Fleet' memang menceritakan perang antara Amerika Serikat dan 
China. Singer juga me-mention rekannya yang ikut menulis 'Ghost Fleet', August 
Cole.

"Fiksi, bukan prediksi kan?" balas Cole.

"Tanyakan ke Jenderal Indonesia,"jawabSinger.

Ternyata kehebohan yang terjadi di Indonesia tersiar ke belahan dunia yang 
lain. Cole dan Singer tentu tidak menduga karya fiksinya dijadikan rujukan oleh 
salah satu calon presiden untuk berkampanye. Kekagetan Cole dan Singer semakin 
mempertegas bahwa apa yang ditulis keduanya tidak berdasarkan kajian, namun 
murni hanya fiksi dan fiksi. Tidak ada kajian ilmiah yang mengatakan Indonesia 
bisa bubar di tahun 2030. Makannya mereka kaget kok bisa-bisanya menjadi 
rujukan seorang yang hendak nyapres. hehe

Latar belakang Prabowo memang sangat meragukan. Prabowo hanya punya pengalaman 
militer. Saya tidak yakin Prabowo rajin membaca buku, melakukan kajian secara 
mendalam, berdiskusi dengan para intelek sebelum melemparkan pendapatnya di 
hadapan publik. Pidato Prabowo memang sangat menelanjangi dirinya, membuka mata 
publik tentang kualitas Prabowo yang bisa dikatakan parah untuk ukuran orang 
yang hendak nyapres.

Pada akhirnya teka-teki mengapa Prbowo terus gagal menjadi presiden makin 
terkuak. Mungkin karena ini yang membuat Prabowo sulit menjadi presiden. Bisa 
dibayangkan apa jadinya Indonesia jika Prabowo yang menjadi presiden. Alih-alih 
bisa membuat Indonesia disegani oleh negara-negara lain di dunia, yang ada 
justru menjadi bahan tertawaan masyarakat dunia. Apa yang bisa kita harapkan 
dari seorang yang belum apa-apa sudah bikin malu Indonesia?

Saya kira ini blunder terbesar yang dilakukan oleh Prabowo. Sampai saat ini, 
tidak ada pembelaan secara frontal dari kader-kader Gerindra. Mereka 
kemungkinan bingung mau membela dengan cara apa karena bisa jadi dalam hati 
mereka ikut tertawa mendengar pidato Prabowo yang ternyata merujuk ke novel 
fiksi.

Fahri Hamzah yang biasanya peka dan reaktif, kali ini lebih fokus ke urusan 
dengan Sohibul Iman. Fadli Zon yang dikenal manusia cerdas dan berintelek juga 
belum buka suara. Sepertinya dia sadar bahwa pidato Prabowo sangat bodoh. Fadli 
Zon bingung mau membela Prabowo dengan cara seperti apa. Hehe

Partai-partai pendukung Prabowo juga terlihat bingung mau membela dengan cara 
seperti apa. Mereka hanya membuat peryataan bahwa Prabowo sering membaca buku, 
berdiskusi dengan intelek, dan melakukan kajian. Pernyataan ini bertujuan untuk 
membantah bahwa pidato Prabowo merujuk ke novel fiksi. Minimal bisa mengurangi 
cemooh dan cacian masyarakat.

Rakyat Indonesia patut bersyukur karena Prabowo selalu gagal menjadi presiden. 
Saya yakin jika sampai menjadi presiden, kita rakyat Indonesia tidak akan 
merasa bangga menjadi warga negara Indonesia karena Presidennya hanya bikin 
malu Indonesia di kancah dunia. Beruntung sebelum Pilpres 2019 bergulir, 
Prabowo telah membuat blunder besar. Mungkin ini bisa jadi pertimbangan 
Gerindra apakah akan tetap nekat mengusung Prabowo yang citranya makin 
memburuk, atau akan mengusung calon lain.

Saya kira saat ini kubu Gerindra sedang pusik, panik, memikirkan cara untuk 
menetralisir blunder Prabowo. Saat ini kubu mereka sedang menjadi bahan 
tertawaan masyarakat, tidak hanya di Indonesia, mungkin juga di kancah 
internasional. Fadli Zon mungkin sedang pusing melakukan kajian yang selogis 
mungkin untuk membenarkan pidato Prabowo. Fadli Zon mungkin harus menggadaikan 
nalar sehatnya untuk membela Prabowo. Hehe

Silahkan baca artikel saya yang lain di: https://seword.com/author/saefudin/

Sumber:

https://news.detik.com/berita/d-3930372/penulis-novel-ghost-fleet-posting-foto-prabowo-di-twitter
Facebook  23/03/2018  17:13


| 
| 
|  | 

[GELORA45] Fw: MCA: dari Anti Ahok ke Isu Kebangkitan PKI

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

   
   - HOME 
   -  HUKUM

MCA: dari Anti Ahok ke Isu Kebangkitan PKI
Ilustrasi hoax. Getty Images/iStockphoto908 Shares      
   
   -
Basuki Tjahaja Purnama

Reporter: Felix Nathaniel28 Februari, 2018dibaca normal 2:30 menit   
   - MCA diduga tidak terorganisir dan tidak dikomandoi oleh satu orang sebagai 
sentral pergerakan.
MCA mulai dikenal warganet saat hiruk pikuk Pilkada DKI 2017. Kelompok ini 
terkenal lantaran menjadi oposan dari petahana Gubernur Basuki Tjahaja 
Purnama-Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat.tirto.id - Direktorat Tindak 
Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap 14 anggota grup WhatsApp The Family of 
MCA, Senin (26/2/2018) dan Selasa (27/2/2018). Penangkapan ke-14 orang ini 
diduga terkait dengan jaringan penyebar ujaran kebencian yang diduga beroperasi 
di wilayah siber.

Grup ini mengasosiasikan diri dengan MCA, istilah yang dikenal warganet sebagai 
akronim dari Muslim Cyber Army—. MCA mulai dikenal warganet saat hiruk pikuk 
Pilkada DKI 2017, kelompok ini terkenal lantaran menjadi oposan dari petahana 
Gubernur Basuki Tjahaja Purnama-Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat.

Peneliti dari Departemen Komunikasi dan Informasi Pengurus Besar Nahdlatul 
Ulama Savic Ali menyebutkan tiga hal yang khas dari kelompok MCA: anggotanya 
anonim, biasa menyebarkan informasi tidak benar, dan berusaha menjatuhkan 
kredibilitas Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Dulu belum ada nama. Mereka urusannya nyerang Ahok saja,” kata Savic saat 
dihubungi Tirto, Selasa (27/2/2018).

Temuan ini diperoleh Savic dari hasil studinya meneliti kemunculan situsweb dan 
grup komunitas Islam di dunia siber. Savic menduga kelompok ini tidak 
terorganisir dan tidak dikomandoi oleh satu orang sebagai sentral pergerakan. 
Meski begitu, ia menyakini banyak faksi dalam kelompok ini jika ditelusuri 
lebih lanjut.

Cara kerja kelompok ini, kata Savic, dengan menggunakan isu agama. Isu ini 
dipilih lantaran agama adalah cara tercepat agar mempengaruhi rakyat Indonesia. 
Kemudian, kata dia, mereka memakai sumber tidak jelas untuk membuat informasi 
yang keliru. Apapun yang mereka sampaikan adalah sesuatu untuk menjatuhkan 
pemerintah, meski isinya tidak benar.

“Semangatnya memusuhi pemerintah dan orang-orang yang mendukung pemerintah 
[sekarang],” ucap alumnus STF Driyarkara ini.

Baca juga: Di Sini Ada Muslim Cyber Army, di AS Ada Aktivis Anti-muslim
Dekat dengan Jonru
Setelah Ahok kalah dalam pilkada, Savic menyebut sasaran kelompok ini beralih 
ke pemerintahan Joko Widodo. Anggota grup ini belakangan diketahui memainkan 
isu kebangkitan PKI dalam insiden penyerangan ulama. Menurut Savic isu ini 
merugikan pemerintah.

“[Karena] Waktu Jokowi kampanye [dalam Pilpres 2014], dia di-black campaign 
oleh Jonru [Jon Riah Ukur Ginting] dan kawan-kawan sebagai PKI,” kata Savic.

Ihwal kedekatan Jonru dengan MCA terungkap dalam postingan Jonru di akun 
facebook-nya pada 29 Mei 2017. Jonru pernah mengunggah keterangan soal MCA yang 
ia sebut “Bukanlah suatu organisasi lembaga, komunitas, yayasan, parpol, 
perusahaan, ataupun organisasi masyarakat. Namun, siapapun yang menyuarakan 
dakwah membela kebenaran di media sosial adalah bagian MCA.”

Jonru diketahui merupakan orang yang acap mengkritik Presiden Joko Widodo. Pada 
3 April 2015, Jonru mengunggah tulisan berjudul “5 Alasan Jokowi Tidak Layak 
Jadi Presiden” di beranda Facebooknya.

Humas Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin menilai, MCA yang ditangkap polri 
bukanlah MCA yang terlibat dalam demonstrasi penentang Ahok saat Pilkada DKI 
2017. Menurut Novel, MCA yang menyebarkan hoax adalah MCA palsu.

“MCA sangat berakhlaq, kerjanya hanya melawan hoax rezim ini,” ucap Novel.

Baca juga: The Family of MCA Terkait Muslim Cyber Army?
Partisan Politik?
Dari riset yang dilakukan Savic selama tiga bulan dan melibatkan lebih dari 350 
ribu cuitan di twitter,—belum termasuk unggahan Facebook dan Instagram—, 
kebanyakan ujaran kebencian berasal dari partisan politik, sebagian lainnya 
terafiliasi atau mengklaim sebagai MCA.

Di Twitter, akun MCA memang cukup banyak. Tidak satu pun diketahui mana yang 
asli. Di Facebook, ada salah satu akun MCA yang memiliki anggota 1,1 akun..

Savic menyebut, riset yang dia lakukan masih belum tuntas. Ia tidak mau 
membeberkan simpatisan partai mana yang menjadi pendonor paling banyak soal 
ujaran kebencian.

“MCA ini bukan kelompok tunggal. Saya duga memang ada kelompok lain yang lebih 
lihai memainkan [mereka],” kata Savic.

Soal afiliasi politik anggota grup The Family of MCA, polisi belum mau 
berkomentar. Mereka beralasan akan menjelaskan secara lengkap dalam rilis 
penangkapan anggota grup yang akan dilaksanakan Rabu siang, (28/2/2018).

Karo Penmas Mabes Polri, Brigjen Mohammad Iqbal juga belum tahu afiliasi 
politik 14 tersangka ini dengan grup Facebook dan akun twitter MCA. Ia juga 
belum mau memberikan jawaban ketika ditanya soal peran masing-masing pelaku.

Terpisah, Kasubsit I Dirtipidsiber Bareskrim Polri Kombes Irwan Anwar 

[GELORA45] Fw: Sadisnya Pembunuhan Hakim Kartasasmita oleh Tommy Soeharto

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Sadisnya Pembunuhan Hakim Kartasasmita oleh Tommy Soeharto
   
   - Argo 
    
   - Politik 
    
   - a day ago 
    
   - 5 min read 
    
   -  21.5k
  Trending
Kamis pagi 26 Juli 2001, mentari pagi bersinar hangat. Udara tampak cerah, lalu 
lintas pun lancar tanpa kemacetan yang berarti.

Sebuah mobil Honda CRV dengan nomor Polisi B 999 KX tampak meluncur dengan 
mulus di kawasan Kemayoran, Jakarta Selatan.

Di dalam mobil tersebut, Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, Syafiuddin 
Kartasasmita, SH duduk di tengah, sementara sopirnya menyopiri mobil tersebut 
dengan nyaman.

Baik sang Sopir maupun Hakim Syafiuddin Kartasasmita tidak menyadari di 
belakang mereka ada sepeda motor RX King dengan dua orang berboncengan yang 
membuntuti mereka.

Saat mobil Honda CRV yang ditumpangi Hakim Syafiuddin Kartasasmita tersebut 
melintas di Jalan Pintu Air Serdang, Kemayoran, tiba-tiba sepeda motor RX King 
itu menyalip dengan cepat mobil tersebut.

Dengan gerakan yang secepat kilat, pria yang dibonceng memuntahkan rentetan 
tembakan dari pistol FN 45. Nahas bagi sang Hakim, peluru menerjang kaca mobil 
dan menghajar lengan, dada, dan rahang kanannya.

Hakim Syafiuddin Kartasasmita tewas seketika meregang nyawa, sedangkan sang 
sopir selamat dari muntahan peluru karena posisinya berada di depan.

Dalam tempo 1 × 24 jam aparat Kepolisian Polda Metro Jaya pun bergerak cepat 
menyelidiki kasus pembunuhan sadis tersebut. Korbannya bukan orang sembarangan, 
akan tetapi seorang Hakim Mahkamah Agung.

Polda Metro Jaya lalu membentuk tim yang diberi nama Tim Kobra yang dikomandoi 
oleh Tito Karnavian yang saat itu menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Umum 
Polda Metro Jaya.

Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan serta mengumpulkan 
sejumlah keterangan dari para saksi, Polisi akhirnya menemukan benang merah 
pembunuhan tersebut dengan kasus Tommy Soeharto yang ditangani Hakim Syafiuddin.

Kurang dari satu bulan, pihak Kepolisian akhinya menemukan titik terang 
menyusul penemuan senjata api, bahan peledak dan dinamit di rumah sewaan Tommy 
Soeharto di Jl. Alam Segar III No 23, Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Kapolda Metro Jaya saat itu, Inspektur Jenderal Sofjan Jacoeb, akhirnya 
menyatakan bahwa Tommy Soeharto sebagai tersangka pembunuhan terhadap Hakim 
Agung Syafiuddin Kartasasmita.

Waktu pun bergulir. Polisi berhasil meringkus dua eksekutor yang menghabisi 
nyawa sang Hakim. Kedua eksekutor tersebut adalah Mulawarman dan Noval Hadad.

Mulawarman diringkus Polisi di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan. Sehari 
kemudian, Polisi membekuk Noval Hadad di Bidara Cina, Jati Negara, Jakarta 
Timur. Mereka dibekuk tanpa perlawanan yang berarti.

Dalam aksi eksekusi mereka terhadap Hakim Syafiuddin, Mulawarman bertugas 
mengendarai sepeda motor RX King, sedangkan Noval kebagian tugas menghajar 
Hakim Syafiuddin dengan rentetan tembakan.

Dari nyanyian keduanya terungkap bahwa aktor intelektual dalang pembunuhan 
tersebut adalah Tommy Soeharto. Mereka diperintah Tommy Soeharto untuk membunuh 
mati Hakim Syafiuddin dengan imbalan bayaran sebesar Rp 100 juta.

Rupanya Tommy Soeharto dendam kesumat terhadap sang Hakim karena telah 
memvonisnya dalam kasus tukar guling antara PT Goro Batara Sakti dan Bulog.

Saat itu Tommy Soeharto merupakan terpidana kasus tukar guling antara PT Goro 
Batara Sakti dan Bulog, bersama Ricardo Gelael. Anehnya Tommy Soeharto divonis 
bebas oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Namun Vonis bebas Tommy Soeharto tersebut justru tumbang di tangan Hakim Agung 
Syafiuddin Kartasasmita yang terkenal tegas dan pemberani.

Pada tanggal 22 September 2000, Majelis Kasasi yang diketuai oleh Hakim 
Syafiuddin menghukum Tommy dan Gelael masing-masing dengan hukuman 18 bulan 
penjara dan denda sebesar Rp 30,6 miliar.

Setelah kasus pembunuhan hakim Syafiuddin tersebut terungkap, Tommy Soeharto 
menghilang entah kemana. Tommy pun jadi DPO dan diburu Polisi. Polisi juga 
melayangkan surat ke Interpol minta bantuan untuk mencari Tommy Soeharto.

Selain itu, Polisi menggeledah kediaman mantan Presiden Soeharto. Polisi juga 
menyelidiki rumah Sigit Harjoyudanto, Ari Sigit dan Siti Hardiyanti Rukmana di 
Jalan Yusuf Adiwinata, namun aparat Kepolisian tidak menemukan Tommy Soeharto.

Kapolda Inspektur Jenderal Sofjan Jacoeb juga melakukan pertemuan dengan mbak 
Tutut di Cendana guna membahas penyerahan diri Tommy Soeharto.

Namun upaya Polisi sia-sia. Tommy Soeharto tetap menghilang. Polda Metro Jaya 
mengultimatum Tommy Soeharto untuk segera menyerahkan diri ke Polisi. Ultimatum 
Polisi pun tidak digubris sama sekali oleh Tommy Soeharto.

Dengan kelicikan dan lihainya Tommy Soeharto selalu berhasil lolos dari 
sergapan Polisi. Dia menghilang entah ke mana tak tahu rimbanya seolah-olah 
lenyap ditelan bumi.

Helikopter Polda Metro Jaya juga menyebar brosur pencarian Tommy Soeharto agar 
masyarakat memberi informasi ke Polisi jika melihat keberadaan Tommy Soeharto.

Namun upaya-upaya dari 

[GELORA45] Fw: Rusia: al-Nusra Gunakan Senjata Kimia di Ghouta Timur (2)

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Rusia: al-Nusra Gunakan Senjata Kimia di Ghouta Timur

Muhaimin
Selasa, 13 Maret 2018 - 17:43 WIBviews: 36.622Dia juga memperingatkan bahwa AS 
dapat mengambil tindakan sepihak jika DK PBB gagal menangani situasi di Suriah. 
Diplomat tersebut merujuk pada serangan sepihak AS pada tahun lalu di pangkalan 
Shairat Suriah, setelah rezim Suriah dituduh melakukan serangan senjata kimia 
di Khan Sheikhoun.

Saat itu, AS menembakkan sejumlah rudal jelajah Tomahawk yang diklaim 
menghancurkan beberapa pesawat jet tempur Suriah. Saat itu, Moskow tidak 
melakukan respons militer, namun hanya melontarkan kecaman dan peringatan keras.

Rusia Peringatkan AS

Hari ini (13/3/2018), Kepala Staf Umum Rusia Valery Gerasimov memperingatkan AS 
untuk tidak menyerang Suriah dengan dalih palsu, yakni penggunaan senjata 
kimia. Jika nekat menyerang, kata dia, militer Rusia akan merespons.

”Menurut laporan, setelah serangan berbendera palsu, AS berencana untuk menuduh 
pasukan pemerintah Suriah menggunakan senjata kimia, dan untuk memberi 
komunitas dunia apa yang disebut sebagai bukti kematian massal warga sipil di 
tangan pemerintah Suriah dan Rusia mendukungnya,” kata Gerasimov, seperti 
dikutip RIA Novosti.

Serangan berbendera palsu yang dimaksud itu adalah serangan yang dilakukan 
kelompok militan pemberontak Suriah, tapi dituduhkan ke rezim Suriah. Operasi 
semacam ini melibatkan para aktivis pro-oposisi untuk mendokumentasikannya.

Sebagai pembalasan, Washington, menurut Gerasimov, berencana meluncurkan 
serangan rudal ke distrik-distrik yang diduduki pemerintah di Damaskus.

Pada saat yang sama di Damaskus, yakni di kantor dan fasilitas Kementerian 
Pertahanan Suriah, sekarang ada penasihat militer Rusia, perwakilan dari Pusat 
Rekonsiliasi Pihak yang Berperang dan polisi militer.

”Kami memiliki informasi yang dapat dipercaya tentang militan yang bersiap 
untuk memalsukan serangan kimia pemerintah terhadap warga sipil. Di beberapa 
distrik di Ghouta Timur, kerumunan berkumpul dengan wanita, anak-anak dan orang 
tua, dibawa dari daerah lain, yang mewakili korban serangan bahan kimia 
tersebut,” ujar Gerasimov.(mas)

[GELORA45] Fw: Rusia: al-Nusra Gunakan Senjata Kimia di Ghouta Timur (1)

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Rusia: al-Nusra Gunakan Senjata Kimia di Ghouta Timur

Muhaimin
Selasa, 13 Maret 2018 - 17:43 WIBviews: 36.610Seorang bocah di Douma, Ghouta 
Timur, Suriah, berdiri di antara bangunan yang hancur akibat perang. 
Foto/REUTERS/Bassam Khabieh A+ A-NEW YORK - Duta Besar (Dubes) Rusia untuk PBB 
Vassily Nebenzia mengatakan kelompok militan al-Nusra di Ghouta Timur 
menggunakan senjata kimia jenis gas klorin. Dia menegaskan, al-Nusra sebagai 
kelompok teroris yang berhak diberantas pemerintah Suriah dari tempat 
persembunyiannya.

Nebenzia telah membela pemerintah Suriah dan operasi anti-terorisme yang sedang 
berlangsung di Ghouta Timur.

”Menurut informasi yang kami dapat, pada tanggal 5 Maret 2018, gerilyawan 
al-Nusra menggunakan zat klorin di Ghouta Timur, yang melukai 30 warga sipil. 
Semua ini dilakukan untuk mempersiapkan dasar-dasar tindakan militer unilateral 
terhadap Suriah yang berdaulat,” katanya.

“Kawasan pinggiran Kota Damaskus tidak bisa menjadi sarang terorisme. Dan ini 
digunakan untuk usaha terus-menerus oleh teroris guna melemahkan penghentian 
permusuhan,” lanjut diplomat Moskow ini.

Dewan Keamanan PBB secara bulat mengadopasi resolusi 2401 yang mengamanatkan 
gencatan senjata di Suriah selama satu bulan untuk memungkinkan penyaluran 
bantuan kemanusiaan.

Amerika Serikat (AS) menuduh rezim Suriah dan sekutunya—Rusia dan Iran—menghina 
resolusi DK PBB tersebut dengan terus melakukan pengeboman di Ghouta Timur.

Tapi, Suriah dan Rusia membela diri bahwa operasi yang sedang berlangsung di 
pinggiran Damaskus itu tidak melanggar resolusi 2401. Alasannya, operasi 
ditujukan terhadap kelompok teroris yang dikecualikan dalam resolusi DK PBB..

Menurut Nebenzia, kelompok teroris, tidak seperti Moskow dan Damaskus. Kelompok 
itu sering menyerang rumah sakit dan fasilitas sipil lainnya, dan serangan 
tersebut terdokumentasi dengan baik.

”Sejak resolusi tersebut disahkan, lebih dari 100 orang meninggal karena ini, 
dan jumlah korban luka jauh lebih tinggi. Lebih dari satu rumah sakit 
diserang,” kata Nebenzia. 

”Ini adalah rumah sakit sejati, rumah sakit asli, bukan markas petempur yang 
sering mereka klaim sebagai rumah sakit,” papar Nebenzia.

Gerilyawan al-Nusra, lanjut dia, juga mencegah warga sipil meninggalkan zona 
tempur dengan menembakkan mortir dan para sniper membidik warga sipil.

”Mereka (militan) terus-menerus menyerang koridor kemanusiaan dan pos 
pemeriksaan, termasuk selama jeda kemanusiaan berlangsung,” kata Nebenzia. 
”Mereka mengintensifkan penggunaan terowongan untuk memprovokasi militer Suriah 
dan pintu keluar terowongan tersebut berada di area bangunan umum, masjid dan 
rumah sakit paling utama,” imbuh dia.

Sebelumnya, Dubes Amerika Serikat (AS) untuk PBB menuduh Rusia dan Suriah 
melanggar resolusi DK PBB. Menurut dokumen yang dia peroleh, Moskow dan 
Damaskus membunuh warga sipil tak berdosa dengan menggunakan celah operasi 
anti-terorisme.SUMBER: Rusia: al-Nusra Gunakan Senjata Kimia di Ghouta Timur

| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
Rusia: al-Nusra Gunakan Senjata Kimia di Ghouta Timur

Rusia tegaskan al-Nusra sebagai kelompok teroris, sehingga tak berlaku gencatan 
senjata yang diamanatkan...
 |

 |

 |

[GELORA45] Fw: Sowan ke Buya Syafii, Ganjar Pranowo minta saran agar Pilkada Jateng adem

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Sowan ke Buya Syafii, Ganjar Pranowo minta saran agar Pilkada Jateng adem
Selasa, 13 Maret 2018 13:04Reporter : Dian Ade Permana   
   - 
    
   - 
    
   - 
    
   -   
  - 40
 - SHARES

Ganjar bertemu Buya Syafii Maarif di Grha Suara Muhammadiyah. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Calon Gubernur (cagub) Jawa Tengah nomor urut satu, Ganjar 
Pranowo bertemu mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Buya Syafii Maarif di Grha 
Suara Muhammadiyah, Rabu (13/2). Dengan mengenakan batik, Ganjar tiba pukul 
10.30 WIB.
BERITA TERKAIT   
   - Buku 'Anak Negeri' difilmkan, cerita tentang masa kecil Ganjar Pranowo
   - Buya minta Pilkada Jateng tak tiru Pilkada Jakarta: Itu merusak demokrasi
   - Alat kampanye belum terpasang, timses Sudirman Said protes ke KPU Jateng

Ganjar langsung menemui Buya Syafii di ruangannya yang berada di lantai 2. 
Dalam pertemuan yang digelar tertutup itu, Ganjar sempat berbincang selama 
hampir satu jam dengan Buya Syafii.

"Saya sudah janji lama pengen sowan ke Buya. Tapi baru hari ini bisa diterima 
oleh Buya," ujar Ganjar usai menemui Buya Syafii.

Ganjar mengaku meminta saran dari Buya Syafii tentang Pemilihan Kepala Daerah 
(Pilkada) Jawa Tengah yang saat ini telah memasuki masa kampanye.

"Saya minta saran dan petunjuk tentang Pilkada. Biar Pilkada adem, ayem dan 
bermutu. Bukan pilkada yang galak," terang Ganjar.

Ganjar senang dengan suasana Pilkada Jateng saat ini. Sebab, Pilkada Jateng 
jauh dari nuansa permusuhan.

"Pilkada enggak perlu serem-sereman. Persatuan dijaga. Para pasangan mencoba 
terus menjaga agar adem ayem. Di depan umum tidak menampilkan permusuhan dan 
serem-sereman. Suasana ini (Pilkada), Jawa Tengah bangetlah. Ada unggah-ungguh 
dan sopan santun," tutup Ganjar. [noe]

Baca Juga:
Bertemu Buya Syafii, Ganjar dipesan agar program kampanye realistisAlat 
kampanye belum terpasang, timses Sudirman Said protes ke KPU JatengDebat cagub 
Jateng digelar tiga kaliGanjar tawarkan skema pengentasan kemiskinan dan 
pemberdayaan peternak unggasSolo Raya basis PDIP, Ida Fauziyah tetap optimis 
dapat banyak dukunganPastikan data, KPU Jateng adakan gerakan cek DPS

[GELORA45] Fw: "Hutang negara itu digunakan untuk Kesejahteraan Rakyat.

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Jimmy Hendrik mengirim 2 status baru.
Maria WiyataKemarin pukul 7:26 · FB 12.03.2018
"Bagaimana ibu menjelaskan kepada masyarakat agar tidak lagi Panik dengan 
meningkatnya Hutang negara untuk membiayai Infrastruktur Indonesia?" tanya 
seorang mahasiswa.

"Hutang negara itu digunakan untuk Kesejahteraan Rakyat. Seperti kesehatan, 
pendidikan, infrastruktur dan lainnya. Kalau berhutang untuk membangun 
masyarakat agar menjadi Pintar seperti kalian ini, saya nggak khawatir.

Jadi kalau kalian nanti di Media sosial melihat ada yang ngomongin soal utang, 
kemudian melintir mengatakan seolah-olah negara kita sedang dilanda Krisis 
hutang.

Itu karena dia punya Motif Politik, saya jamin itu.

Jepang saja yang memiliki utang 200 persen atau dua kali lipat dari GDP 
nasional mereka, tidak bingung karena di sana hutang tak dijadikan komoditas 
politik

Para penyebar Isyu Utang luar negeri ini tahu betul, rakyat tidak mengerti 
tentang itu.

Dia sengaja karena tahu betul tentang APBN kita. Tapi dia hanya melihat 
utangnya saja.

Tujuannya supaya Presiden Joko Widodo hanya dilihat jeleknya saja.

Utang luar negeri itu Instrumen bukan tujuan. Namun mereka bilang kalau utang 
meningkat melebihi Rp 4.000 triliun, maka Indonesia akan runtuh.

Padahal kalau membandingkan nominal Utang luar negeri kita belum ada apa-apanya 
dibanding Jepang dan Amerika. Kedua negara itu punya utang yang sangat besar.

Saya berani menjamin Indonesia tak akan menjadi negara dengan utang yang besar. 
karena Indonesia mengelola Hutang negara seperti diamanatkan oleh undang-undang.

Sesuai UU, Hutang negara tidak boleh lebih dari 60 persen dari Produk domestik 
bruto (PDB). Dan saat ini posisi hutang Indonesia kurang dari 30 persen..

Tapi ada yang mau membuat Provokasi. Bikin Hoaks atau menghasut. Dia hanya 
lihat satu sisi, jumlah hutangnya.

Padahal kalau lihat Hutang negara harus lihat APBN kita secara keseluruhan. 
Lihat juga Rasio utang dengan PDB, karena secara prinsip hutang kita dikelola 
sebaik mungkin.

Nanti akan kelihatan apakah Keuangan Indonesia sehat atau tidak.

Jadi orang yang menyebar isu tentang Hutang luar negeri besar dan Indonesia 
akan runtuh itu sengaja untuk menakut-nakuti orang.

Saya tidak suka Indonesia jadi negara yang tidak Percaya Diri."

Sri Mulyani Indrawati , penerima penghargaan Menteri Terbaik Dunia 2018.

[GELORA45] Fw: PDIP Bakal Polisikan Kivlan Zen Soal 'Kader PKI'

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

PDIP Bakal Polisikan Kivlan Zen Soal 'Kader PKI'
Feri Agus, CNN Indonesia | Rabu, 07/03/2018 11:32 WIBBagikan : PDIP bakal 
polisikan Kivlan Zen atas tudingan 'kader PKI'. (CNN Indonesia/M Andika 
Putra)Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 
akan melaporkan mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat 
(Kostrad) Mayjen (Purn) Kivlan Zen ke polisi terkait tudingan Partai Komunis 
Indonesia (PKI). 

Sebelumnya, kemarin, Kivlan mengatakan PDIP banyak menampung pihak-pihak yang 
berafiliasi dengan PKI. Kivlan bahkan menuding ada sejumlah kader PDIP yang 
diduga masih menjadi bagian dari PKI. 

"Nanti PDIP juga akan melaporkan dia (Kivlan Zen). Jadi harus berdasarkan fakta 
dan data. Aku yakin pasti akan ada langkah hukum, karena kita enggak mau dalam 
urusan caci maki," kata kader PDIP Eva Kusuma Sundari kepada CNNIndonesia.com, 
Rabu (7/3).



| 
Lihat juga:
 Kivlan Zen Tuding PDIP Banyak Menampung PKI |


Nama Eva menjadi salah satu kader partai berlambang banteng moncong putih itu 
yang disebut Kivlan sebagai bagian dari PKI. Selain Eva, pensiunan jenderal TNI 
AD bintang dua itu juga menyebut nama dua anggota DPR dari fraksi PDIP, Budiman 
Sudjatmiko dan Rieke Diah Pitaloka.

Eva membantah dirinya bagian dari partai berlambang palu arit yang telah 
dilarang sejak masa Orde Baru. Menurut anggota DPR dari Fraksi PDIP itu, 
dirinya baru lahir pada 1965 dari keluarga yang berlatarbelakang pegawai negeri 
sipil (PNS).

"Saya lahir tahun 1965, ibu bapak saya PNS, guru SMA zaman segitu. Saya jadi 
PNS 11 tahun, kok bisa (dikaitkan) PKI-PKI. Enggak mungkin banget, itu asal 
bunyi. Saya lulusan terbaik P4 tingkat nasional tahun '89, 17 terbaik," 
tuturnya. 

Eva menantang Kivlan untuk melaporkan dirinya maupun PDIP ke pihak berwajib 
bila memiliki bukti terkait hubungan dengan PKI. Dia meyakini Kivlan tak 
memiliki bukti sehingga cuap-cuap di media massa untuk mengadu domba. 

"Jadi kita menantang pak Kivlan silakan, dilaporkan. Silakan melaporkan saya, 
Eva Kusuma Sundari," kata dia. 

Eva melanjutkan bahwa, partai besutan Megawati Soekarnoputri itu bakal 
menyerahkan tindakan Kivlan tersebut ke penegak hukum seperti Ustaz Alfian 
Tanjung, yang juga menuding sebagian kader PDIP adalah PKI lewat media 
sosialnya.

PDIP, kata Eva, saat ini tengah fokus untuk pemenangan Pilkada serentak 2018 
dan Pemilu 2019. Menurutnya, manuver Kivlan kental dengan kepentingan politik. 
Dia menyebut tersangka kasus dugaan makar itu tengah melakukan kampanye hitam 
terhadap PDIP di tengah tahun politik. 

"Kita fokus di pemenangan, biar urusan pembuktian itu tidak di media tetapi di 
pengadilan. Pak Kivlan harus rasional dong, jangan mengadu domba, black 
campaign begitu," kata dia. 


| 
Lihat juga:
 Ingin Suasana Adem, Jokowi Minta Penyebar Hoax Digulung Habis |


Dihubungi secara terpisah, kader PDIP Rieke Diah Pitaloka membantah tudingan 
yang disampaikan Kivlan. Anggota DPR dari Fraksi PDIP itu mengatakan sangat 
tidak mungkin dirinya menjadi bagian dari PKI lantaran baru lahir pada 1974.

"Saya lahir tahun 1974. Saya enggak kenal Kivlan Zen. Mungkin Kivlan lebih tahu 
saya, daripada diri saya sendiri?" kata dia kepada CNNIndonesia.com.

Soal Kivlan yang telah menyebut namanya, Rieke pun mendoakan Kivlan agar diberi 
kesehatan lahir dan batin.

"Saya doakan atas nama almarhum kedua orang tua saya, Kivlan diberi kesehatan 
lahir dan batin, dimudahkan segala urusan, dijauhkan dari segala fitnah," kata 
Rieke.

Sebelumnya, kemarin, usai diskusi dengan tema 'Isu Kebangkitan PKI: Antara 
Realita atau Propaganda' di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kivlan mengatakan 
menyebut ada sejumlah nama kader PDIP yang diduga terkait dengan PKI. Kivlan 
pun meminta mereka untuk mundur dari jabatannya di partai besutan Megawati 
Soekarnoputri tersebut.

"Sebaiknya PDIP itu menarik lah, orang-orang seperti Eva Kusuma Sundari, Rieke 
Dyah Pitaloka, Budiman Sudjatmiko, dia membuat buku itu, janganlah dimasukan 
jadi pimpinan lagi," tuturnya.

Atas dasar itu, Kivlan menilai, PDIP kerap dianggap dekat dengan komunis. 
Bahkan pada tahun 2015, lanjut Kivlan, PDIP mengirimkan sejumlah kadernya ke 
Partai Komunis China untuk belajar ilmu politik dan pengkaderan. (DAL/kid)

[GELORA45] Fw: JALAN TOL SEPANJANG KALIMALANGdisk

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Bambang Djalisnetra membagikan kiriman KataKita.
3 jam · KataKita6 jam · 
JALAN TOL SEPANJANG KALIMALANG

Dulu setiap kali lewat jalan Kali Malang, hati saya gelo.. "ngerti gelo po ra 
koen?" Gelo artinya KECEWA..

Sesak dada saya menyaksikan jalan layang yang katanya bakalan jadi jalan TOL 
penghubung ke Bekasi teronggok mangkrak sejak pak Soeharto lengser. Bergantinya 
presiden berkali2 pun tak mampu membuat kegeloan hati saya membaik.

Saya pernah merem lewat jalan itu, pura2 gak lihat ada jalan yg menghabiskan 
ratusan milyar uang rakyat, namun MANGKRAAAK!

Tidak setahun dua tahun jalanan itu mangkrak tapi 20 TAHUN...

Dan saat pemerintahan AMANAH ini berjalan SEMUA YG MANGKRAK, TERLELAP 
NGOROK, DIBUAT BANGUN... termasuk TOL DI ANTARA KALIMALANG ini...

Lalu kenapa kamu masih membenci pak Jokowi??? Tidakkah matamu mampu jujur 
mengatakan fakta yang kamu lihat?

We Love You Pak Jokowi... Kami semua yang sehat segar bugar dan saksi hidup 
kegagalan pemerintah lama dalam mengemban amanat rakyat, tak akan sedikitpun 
MENDUSTAI KEJUJURAN dan kerjakerasmu membangun yang teronggok... Meski nyatanya 
banyak orang2 buta menafikkan perjuanganmu untuk negri ini...

*COPAS*

Nani Nawangsih
SukaSukaSuperHahaWowSedihMarahKomentariBagikan3Anda, Bambang Djalisnetra, dan 1 
lainnya
Komentar
Victor Manueke Sama dengan jembatan SUKARNO di kota Manado yg mangkrak puluhan 
tahun lamanya, setelah Presidennya Jokowi baru menjabat beberapa bulan, 
jembatan tsb berhasil selesai dan beroperasi !!!.SUMBER: Facebook – log in or 
sign up   5 Maret 2018 13:27

| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
Facebook – log in or sign up

Create an account or log in to Facebook. Connect with friends, family and other 
people you know. Share photos an...
 |

 |

 |

[GELORA45] Fw: Jawapos, Fahri Hamzah dan Fadli Zon Sebar Hoax Ketua MCA adalah Ahoker

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Jawapos, Fahri Hamzah dan Fadli Zon Sebar Hoax Ketua MCA adalah Ahoker
   
   - Alifurrahman 
    
   - Media 
    
   - 3 hours ago 
    
   - 5 min read 
    
   -  0
  Trending
Sebagian admin Muslim Cyber Army atau MCA sudah diciduk oleh Polri. Mereka 
terbukti menyebar hoax 15 juta PKI bangkit dan siap membantai ulama. Selain itu 
mereka juga terbukti menyebar konten hoax nan SARA.

Respon cepat Polri untuk menangkap MCA terbukti cukup berdampak. Setidaknya, 
hoax soal pembantaian ulama oleh PKI sudah mereda beberapa minggu ini. Marbot 
masjid yang sebelumnya mengaku dianiaya oleh PKI, satu persatu mengaku bahwa 
mereka hanya pura-pura. Ada juga yang mengaku dianiaya oleh makhluk halus.

Setelah hoax soal kebangkitan PKI mereda, sepertinya ada yang berusaha untuk 
memainkan isu MCA. Tidak tanggung-tanggung, yang berperan (sercara sengaja 
maupun tidak) mengarahkan MCA kepada kubu Ahoker adalah Jawapos. Salah satu 
media mainstream terbesar di Indonesia. Jawapos menurunkan berita bahwa ketua 
MCA yang ditangkap Polri adalah Ahoker atau pendukung Ahok.

Berita di Jawapos tersebut sebenarnya sangat tidak standar untuk disebut 
berita. Sebab isinya hanya kutipan dari akun-akun twitter yang minim follower.. 
Tidak jelas juga siapa orangnya, bukan tokoh, bukan pula aktivis sosial media. 
Benar-benar dari akun yang tidak jelas dan bahkan mungkin adalah akun 
kloningan. Namun, karena yang memberitakan adalah Jawapos, salah satu media 
mainstream terbesar di Indonesia, maka banyak orang terpengaruh dengan yang 
diberitakan.

Bahkan, pimpinan DPR, Fahri Hamzah mentweet link berita dari Jawapos tersebut. 
“Dari web resmi @jawapos menemukan bahwa ketua MCA adalah Ahoker. Jadi maling 
teriak maling dan ngaku Muslim segala. Ayok @DivHumas_Polri selesaikan abrang 
ini. Jangan mau merusak nama Polri dengan menyerang identitas agama.”

Bagaimanapun pihak Jawapos sudah menghapus berita hoax tersebut dan pimpinan 
readaksi meminta maaf atas keteledoran jurnalisnya dalam menayangkan berita 
yang tidak sesuai standar. Sementara Fahri? Belum. Sampai sekarang, setelah 11 
jam berlalu, dia masih sibuk dengan tweet lainnya dan tidak lagi membahas MCA 
adalah Ahoker.

Sebagai pimpinan Seword, jujur saya merasa sangat prihatin atas kejadian ini. 
pada akhirnya kita sedang melihat sebuah kenyataan, bahwa salah satu media 
mainstream terbesar di Indonesia, dan pimpinan DPR RI yang terhormat, sama-sama 
menyebarkan berita hoax.

Orang lain mungkin menganggap ini sebuah kebetulan dan kesalahan yang biasa 
saja. Tapi bagi saya, sebagai orang yang aktif memantau media dan sedikit paham 
bagaimana sebuah produk jurnalis dibuat, penyebaran hoax bahwa ketua MCA adalah 
Ahoker merupakan sebuah “agenda setting politik” yang terstruktur, sistematis 
dan massif. Katakanlah Jawapos memang hanya kebetulan saja memiliki jurnalis 
yang teledor, katakanlah Fahri juga hanya kebetulan saja mentweet, tapi tetap 
saja, dalam teori politik, tidak ada yang benar-benar kebetulan. Ketika 
kebetulan-kebetulan itu tersusun begitu rapi, kita patut curiga bahwa semuanya 
direncanakan dengan sangat matang.

Buat teman-teman pembaca Seword dan aktif di sosial media, kita semua pasti 
sudah tahu bahwa penggiringan opini ketua MCA adalah Ahoker atau bahkan ada 
yang menyebut orang Polri sendiri. Narasinya sama persis seperti yang Fahri 
tweetkan, maling teriak maling. Mereka menyebar hoax bahwa MCA yang ditangkap 
oleh Polri adalah MCA ‘bikinan’ Polri sendiri atau dari kubu pemerintah. Ini 
semua hanya rekayasa untuk menjatuhkan nama MCA.

Postingan tersebut cukup menyebar di beberapa grup WA dan Facebook. Pada saat 
konten tersebut disebar, publik boleh saja tidak percaya dan menganggap bahwa 
itu adalah hoax. Namun publik tidak bisa mengelak dan menghapus ingatan mereka 
dengan cepat soal hoax tersebut. Sehari dua hari kita masih terngiang dengan 
hoax yang menyebut bahwa ketua MCA yang ditangkap Polri adalah Ahoker.

Dan saat kita masih terngiang, Jawapos menayangkan berita bahwa ketua MCA 
adalah Ahoker. Sekali lagi, sangat terstruktur, sistematis dan massif. Kita 
mungkin tidak percaya bahwa ketua MCA adalah Ahoker, bahkan kita bisa menyebut 
berita yang ditayangkan Jawapos tidak sesuai standar pers. Tapi kita tidak bisa 
menafikan bahwa yang memberitakan adalah salah satu media mainstream yang cukup 
terpercaya. Dan tidak penting lagi apakah beritanya sesuai standar atau tidak, 
sebagian orang yang terngiang bahwa ketua MCA adalah Ahoker merupakan hoax, 
akan langsung berubah dan percaya bahwa itu adalah sebuah fakta. Sebab apa? 
sebab yang memberitakannya adalah Jawapos.

Kalaupun sekarang Jawapos telah menghapus link berita tersebut dan meminta 
maaf, namun sebagian orang pasti tidak tahu dan masih percaya bahwa ketua MCA 
adalah Ahoker. Dan ini adalah goal yang sangat sempurna.

Lihatlah alur dan proses sebuah berita hoax bahwa ketua MCA adalah Ahoker. 
Mereka membuat konten di sosial media dan menuduh ketua MCA yang ditangkap oleh 
Polri adalah 

[GELORA45] Fw: Eks Napi Teroris: Bom Bali I Membuka Misteri Rentetan Bom di Indonesia

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Eks Napi Teroris: Bom Bali I Membuka Misteri Rentetan Bom di Indonesia MOH. 
NADLIR Kompas.com - 25/02/2018, 07:05 WIB 
Ali Fauzi, pelaku bom Bali I dan Tita Apriantini, korban bom JW Marriot dalam 
acara yang diselenggarakan AIDA di Jakarta, Kamis 
(25/1/2018)(KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA) JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan narapidana 
terorisme Ali Fauzi mengatakan bahwa peristiwa Bom Bali I yang terjadi pada 12 
Oktober 2002 silam adalah musibah sekaligus anugerah. Menurut Ali, musibah 
dirasakan bagi para korban dan keluarga korban peristiwa tragis tersebut. 
Sedangkan, anugerah bagi Kepolisian RI yang mampu mengungkap jaringan terorisme 
di Tanah Air. "Lewat Bom Bali I polisi bisa mengungkap rentetan kasus bom di 
Indonesia," kata Ali di Hotel Akmani, Jakarta, Sabtu (24/2/2018). Menurut Ali, 
ada kebuntuan saat bom meledak di depan Kedutaan Besar Filipina, pada Agustus 
2000 silam. Saat itu, polisi masih buta petunjuk siapa dalang di balik aksi 
terorisme tersebut. "Ada bom Plaza Atrium Senen (2001) dan rentetan bom (lain) 
di Tanah Air. Itu semua bisa terungkap lewat tertangkapnya kakak saya, Amrozi, 
Ali Imron, Ali Ghufron, dan lainnya," kata dia. (Baca juga: Cegah Dendam, 
Pemerintah Diminta Rangkul Eks Teroris dan Keluarga Korban) Tabur bunga 
peringatan tragedi Bom Bali ke-13 di Monumen Bom Bali, Jalan Legian, Kuta, 
Senin (12/10/2015).(KOMPAS.com/SRI LESTARI) Karena itu, adik kandung otak Bom 
Bali I tersebut mengatakan, bom yang meledak di Paddy's Pub dan Sari Club di 
Jalan Legian, Kuta Bali itu adalah pembuka misteri teror bom di dalam negeri. 
"Bom Bali I jadi pembuka misteri rentetan bom di Indonesia yang kemudian 
terkuak ada jaringan besar yang berama Jemaah Islamiyah," kata Ali Fauzi. 
"Rentetan bom mulai dari tahun 2000 sampai 2010 itu dilakukan oleh kawan-kawan 
saya yang ada di Jemaah Islamiyah. Kami khusus dibina, dididik di bidang build 
engineering dari (bom) skala kecil sampai besar," ujar dia. Ali pun 
mengungkapkan penyesalannya telah membuat ratusan orang meninggal dunia dan 
cacat seumur hidup, karena aksi teror bomnya. "Ketika pertama kali ketemu 
korban bom saya agak pesimistis. Karena memang saya pada waktu itu seperti 
diadili. Saya sempat mundur, saya enggak kuat seperti ini," tuturnya. "Ada 
sebagian korban bom yang belum mau menerima saya, menunjuk-nunjuk mata saya, 
kepala saya. Air mata saya hampir dua piring, saya dengar kisah korban bom, 
kita semua hanyut dalam tangisan. Proses ini tak mudah," ucap Ali. Kapolda Bali 
Irjen Petrus Golose bersama beberapa pejabat utama Polda Bali menghadiri 
undangan kepolisian Inggris.(Kompas TV)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Eks Napi Teroris: Bom Bali 
I Membuka Misteri Rentetan Bom di Indonesia", 
http://nasional.kompas.com/read/2018/02/25/07050591/eks-napi-teroris-bom-bali-i-membuka-misteri-rentetan-bom-di-indonesia.
 
Penulis : Moh. Nadlir
Editor : Bayu Galih

[GELORA45] Fw: BUYA SYAFII MAARIF: RADIKALISME ADALAH "RONGSOKAN PERADABAN"

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

BUYA SYAFII MAARIF: RADIKALISME ADALAH "RONGSOKAN PERADABAN"
HIKAM READER1:09 PM No comments:

"Inilah rongsokan yang diimpor ke sini, oleh suatu wilayah yang kalah. Daki 
kotoran peradaban ini celakanya dimanfaatkan politisi busuk. Mereka meyakini 
'Teologi Maut', tak berani hidup, kelompok putus asa sejatinya."(Buya Syafi'i 
Maarif, mantan Ketum PP Muhammadiyah)
Metafora yg digunakan oleh Buya Syafii Maarif (BSM) untuk radikalisme dan aksi 
kekerasan, menurut hemat saya, sangat 'cespleng' dan sekaligus mudah dipahami 
publik. Kata "rongsokan" dan "daki" keduanya merepresentasikan suatu kondisi 
yang merupakan bekas, sampah, dan/atau limbah. Walaupun demikian, 'rongsokan' 
masih punya potensi utk diselamatkan dan dimanfaatkan. Itu berbeda halnya 
dengan daki (scum) yang berkonotasi kotor dan mesti dilenyapkan.
Radikalisme dan aksi kekerasan, sebagaimana yang kita lihat masih terus 
berkecamuk di negeri ini dan berbagai negara di dunia lain, adalah ibarat 
rongsokan dan sampah peradaban. Ia adalah produk peradaban manusia yang 
bersifat destruktif, dimulai dari tataran gagasan sampai pada tingkat 
praksisnya. Sepanjang sejarah peradaban, entah sudah berapa banyak rongsokan 
yang menjadi produk samping dr kemajuan dan keunggulan manusia, yang kemudian 
dimanfaatkan utk kepentingan-kepentingan tertentu.
Ketika suatu rongsokan dari peradaban didaur ulang, ia bisa menjadi produk baru 
yang bisa berpotensi positif tetapi juga destruktif. Positif apabila dari 
rongsokan tersebut dapat diperoleh pelajaran bagi manusia agar tak mengulangi 
kesalahan-kesalahan yang akan merusak peradaban. Negatif jika hasilnya adalah 
hanya daki yang makin mengotori kemanusiaan.
Radikalisme dan aksi kekerasan (seperti aksi terorisme) adalah rongsokan 
peradaban yang derajatnya adalah "daki" . Ia bukan rongsokan yang ada 
manfaatnya untuk di daur ulang karena dipandang masih ada gunanya. Radikalisme 
dan kekerasan, karenanya, harus dihilangkan once and for all.
Memberantas radikalisme dan kekerasan bukan ihwal yang mudah, karena banyaknya 
pihak-pihak yang merasa diuntungkan sehingga akan membelanya, baik 
terang-terangan atau sembunyi. Dan yang sembunyi biasanya jauh lebih susah dan 
lama prosesnya ketimbang yang terang-terangan. Yang sembunyi bukan hanya tampak 
"wadhag" (lahiriah)nya saja, tetapi ada dalam pikiran manusia pendukung dan 
pemujanya.
BSM menunjuk pada para politisi busuk dan pengusung serta pendukung "Teologi 
Maut" sebagai para pengguna radikalisme dan kekerasan. Hemat saya, mereka itu 
pun ada yang terang-terangan, seperti JI, Al-Qaeda, ISIS, JAD, dll., tapi juga 
ada yg sembunyi-sembunyi dan tak transparan seperti kelompok HTI dan 
sejenisnya. Belum lagi mereka yang tampak wadhag seakan-aka anti radikalisme, 
pro-demokrasi, dsb., tetapi perilakunya malah mendukung ideologi dan praktik 
kekerasan! Diperlukan kewaspadaan, kewaskitaan, ketegasan, dan keberanian serta 
kekuatan untuk menghadapi, menangkal, dan menanggulangi kedua jenis users tsb.
Itu sebabnya deradikalisasi BUKAN hanya sebuah program apalagi proyek saja; 
tetapi sebuah GERAKAN nasional (a national movement) yang sistemik, 
terstruktur, dan massif dalam jangka panjang. Gerakan deradikalisasi nasional 
(GDN) bukan hanya dilakukan sepenuhnya oleh negara, tetapi juga melibatkan 
organisasi masyarakat sipil (OMSP) dan setiap warganegara. Gerakan 
deradikalisasi bukan hanya soal pemberantasa atau eliminasi, tetapi juga 
rehabilitasi dan penyelamatan serta perlindungan dari ancaman radikalisme dan 
kekerasan dari batang tubuh bangsa Indonesia.
Simak tautan ini:
1. 
https://oknews.co.id/buya-syafii-maarif-tentang-toleransi-otentik-dan-rongsokan-peradaban/2.
 
http://www.muslimoderat.net/2017/07/buya-syafii-rongsokan-peradaban-arab.htmlSUMBER:
 http://www.hikamreader.com/2018/02/buya-syafii-maarif-radikalisme-adalah.html

[GELORA45] Fw: Berkaca Perang di Afghanistan, Jokowi Minta Masyarakat Jaga Persatuan Saat Pilkada

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Berkaca Perang di Afghanistan, Jokowi Minta Masyarakat Jaga Persatuan Saat 
Pilkada
FABIAN JANUARIUS KUWADOKompas.com - 21/02/2018, 22:20 WIB  Presiden Joko Widodo 
saat berkunjung ke Afghanistan, Senin (29/1/2018).(Biro Pers Setpres)
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, pertikaian atau konflik 
tidak akan mendatangkan keuntungan bagi masyarakat. Ia meminta masyarakat 
Indonesia berkaca padaAfghanistan, negara yang 40 tahun lebih dilanda 
peperangan antarsuku-sukunya.

"Afghanistan itu negara dengan deposit minyak paling besar, deposit emas paling 
besar dan deposit gas paling besar. Tapi itu semua tidak bisa dikelola karena 
ada peperangan," ujar Jokowi saat menghadiri acara Majelis Dzikir Hubbul Wathon 
di Gedung Serba Guna II Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu 
(21/2/2018).

Pertikaian dan konflik itu juga membuat peradaban di negara tersebut mundur 
berpuluh- puluh tahun.

Saat Presiden Jokowi menerima Ibu Negara Afghanistan Rula Ghani di Istana 
Presiden di Bogor, beberapa waktu lalu, Rula bercerita bagaimana kondisi 
negaranya sebelum dan sesudah dilanda perang.

Baca juga : Cerita Jokowi di Afghanistan, Deg-degan Ancaman Bom hingga Jaminan 
Ashraf Gani

"Sebelum perang itu, wanita nyetir mobil dari kota ke kota itu hal biasa. 
Negara yang lain penduduknya belum punya mobil, di Afghanistan sudah. Begitu 
perang, ada dua pihak yang paling menderita, perempuan dan anak-anak. Betapa 
mereka kehilangan kebahagiaan," ujar Jokowi.

"Ibu Rula Ghani juga menyampaikan, sekarang, anak bisa bersepeda di kampung 
saja itu sudah alhamdulilah bahagianya. Karena sudah hancur semua sisanya," 
lanjut dia.

Tidak mau Indonesia yang terdiri dari 714 suku berubah menjadi seperti 
Afghanistan, Jokowi pun meminta masyarakat menjaga persatuan dan persaudaraan, 
meski berbeda-beda latar belakang.

Jika ada persoalan antartetangga, Jokowi menilai hal itu segera selesaikan. 
Jika ada persoalan antarkampung, segera dicarikan jalan keluarnya. Jika ada 
persoalan antarsuku, harus diselesaikan secara menyeluruh. Bahkan yang lebih 
sulit lagi, jika ada persoalan antarkelompok agama, mesti secepatnya didamaikan.

Baca juga : Tak Ada Perang, Inilah Wilayah Paling Damai di Afghanistan

Apalagi tahun 2018 dan 2019 ini adalah tahun politik. Tahun 2018, digelar 
Pilkada serentak di 171 daerah dan tahun 2019 digelar pemilihan legislatif dan 
pemilihan presiden wakil presiden.

"Jangan sampai karena Pilkada, Pilpres, persatuan kita menjadi retak. Jangan 
sampai. Itu karena biasanya kalau masuk Pilkada, mesti ada yang 
mengompor-ngompori, membuat kabar tidak benar, jangan," ujar dia.

"Itu tugas kita semua untuk menjaga agar negara kita ini tetap sejuk, aman, 
damai dan tak ada konflik sekecil apapun sehingga pembangunan, kemakmuran dan 
kesejahteraan terus bisa kita tingkatkan," lanjut Jokowi.

[GELORA45] Fw: Ahok Ajukan PK, Ini Kecurigaan Eggi Sudjana (1)

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Ahok Ajukan PK, Ini Kecurigaan Eggi Sudjana (1)
Selasa, 20 Februari 2018 07:40Kompas.comEggi Sudjana 
WARTA KOTA, TANAH ABANG - Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Eggi 
Sudjana menangkap keganjilan dalam pengajuan peninjauan kembali (PK) kasus 
penistaan agama yang diajukan oleh terpidana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, 
ke Mahkamah Agung (MA).

Saat ditemui di kantornya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin 
(19/2/2018), Eggi Sudjana mencurigai ada tangan-tangan kekuasaan yang turut 
campur dalam tindakan hukum yang diambil Ahok tersebut.

Kecurigaannya itu muncul lantara usai divonis bersalah pada Mei 2017 lalu, Ahok 
sama sekali tidak melakukan upaya hukum bandin 

Baca: Sudah Dua Bulan Ahok Tidak Dijenguk Keluarga dan Kuasa Hukumnya

“Saya curiga memang sudah ada yang mengatur. Ahok dulu tidak mengajukan banding 
karena ada bisikan untuk ajukan PK, sehingga hukumannya tidak ditambah,” jelas 
Eggi Sudjana kepada awak media.

Eggi bukan tanpa alasan menyatakan kecurigaannya itu.

Menurutnya, pihak MA juga secara cepat memproses pengajuan PK Ahok yang masuk 
di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 2 Februari 2018 lalu.

Sedangkan MA langsung mengadakan sidang perdana pada 26 Februari 2018.

“Ini memang akal-akalan, langsung sidang, cepat sekali, bisa bebas cepat dia. 
Terdakwa yang mengajukan PK tidak akan dihukum melebihi masa hukuman 
sebelumnya. Justru melalui PK itu terdakwa bisa langsung bebas dari segala 
hukuman yang menjeratnya," papar Eggi.

PK itu diajukan Ahok melalui kuasa hukumnya, Josefina Syukur dan Fifi Lety Indra

[GELORA45] Fw: Ahok Ajukan PK, Ini Kecurigaan Eggi Sudjana (2)

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Ahok Ajukan PK, Ini Kecurigaan Eggi Sudjana (2)
Selasa, 20 Februari 2018 07:40Kompas.comEggi Sudjana 
Mahkamah Agung (MA) membenarkan bahwa mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja 
Purnama (Ahok) telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke MA 
terkait kasus penistaan agama.

"Tanggal 2 Februari 2018 kuasa hukum Ahok mengajukan upaya hukum Peninjauan 
Kembali kepada MA-RI," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah melalui 
keterangan resminya, Senin (19/2).

PK diajukan melalui kuasa hukum yang sekaligus merupakan adik kandungnya, yakni 
Fifi Lety Indra beserta Josefina A Syukur.

Abdullah menjelaskan, Ahok mengajukan PK melalui Ketua Pengadilan Negeri yang 
memutus perkaranya pada tingkat pertama, dalam hal ini Pengadilan Negeri 
Jakarta Utara.

Setelah menerima penetapan tentang penunjukan hakim pemeriksa permohonan PK, 
maka hakim menetapkan hari sidang pertama pada 26 Februari 2018 pekan depan.

"Kuasa hukum Ahok berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
sehingga surat panggilannya tidak bisa langsung, melainkan melalui bantuan 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," jelas Abdullah.

Sidang kedua PK, menurut dia, rencananya dilaksanakan pekan berikutnya dengan 
agenda mendengarkan jawaban pihak lawan, dalam hal ini Jaksa.

"Hakim pemeriksa upaya hukum peninjauan kembali membuat Berita Acara Pendapat 
kemudian dikirim ke Mahkamah Agung bersama dengan berkas perkara secara 
lengkap," katanya.

Dalam hal ini Ahok mengajukan PK terhadap Putusan Pengadian Negeri Jakarta 
Utara Nomor: 1537/Pid.BlZO16/PN.Jkt.Utr yang telah berkekuatan hukum tetap dan 
sebagian pidananya telah dia jalani.

(Rizal Bomantama/Rangga Baskoro)

[GELORA45] Fw: Ketika Agama Kehilangan Tuhan

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Ketika Agama Kehilangan Tuhan

Rabu 14 Februari 2018 10:00 WIB
 
Rep: Fergi Nadira/ Red: Agus Yulianto

   -  

KH Mustofa Bisri (Gus Mus) 
 Foto: Antara/Zarqoni Maksum  Agama kini hanya komoditi yang menguntungkan 
pelaku bisnis berbasis agama.


REPUBLIKA.CO.ID,  Oleh: KH A Mustafa Bisri (Gus Mus)  

Dulu agama menghancurkan berhala. Kini agama jadi berhala. Tak kenal Tuhannya, 
yang penting agamanya.



Dulu orang berhenti membunuh sebab agama. Sekarang orang saling membunuh karena 
agama.



Dulu orang saling mengasihi karena beragama. Kini orang saling membenci karena 
beragama.



Agama tak pernah berubah ajarannya dari dulu,Tuhannya pun tak pernah berubah 
dari dulu. Lalu yang berubah apanya? Manusianya?



Dulu orang belajar agama sebagai modal, untuk mempelajari ilmu lainnya. 
Sekarang orang malas belajar ilmu lainnya, maunya belajar agama saja.



Dulu pemimpin agama dipilih berdasarkan kepintarannya, yang paling cerdas di 
antara orang-orang lainnya. Sekarang orang yang paling dungu yang tidak bisa 
bersaing dengan orang-orang lainnya, dikirim untuk belajar jadi pemimpin agama.



Dulu para siswa diajarkan untuk harus belajar giat dan berdoa untuk bisa 
menempuh ujian. Sekarang siswa malas belajar, tapi sesaat sebelum ujian berdoa 
paling kencang, karena diajarkan pemimpin agamanya untuk berdoa supaya lulus.



Dulu agama mempererat hubungan manusia dengan Tuhan. Sekarang manusia jauh dari 
Tuhan karena terlalu sibuk dengan urusan-urusan agama.



Dulu agama ditempuh untuk mencari Wajah Tuhan. Sekarang agama ditempuh untuk 
cari muka di hadapan Tuhan.



Esensi beragama telah dilupakan. Agama kini hanya komoditi yang menguntungkan 
pelaku bisnis berbasis agama, karena semua yang berbau agama telah 
didewa-dewakan, takkan pernah dianggap salah, tak pernah ditolak, dan jadi 
keperluan pokok melebihi sandang, pangan, papan. Agama jadi hobi, tren, dan 
bahkan pelarian karena tak tahu lagi mesti mengerjakan apa.



Agama kini diper-Tuhankan, sedang Tuhan itu sendiri dikesampingkan. Agama dulu 
memuja Tuhan. Agama kini menghujat Tuhan. Nama Tuhan dijual, diperdagangkan, 
dijaminkan, dijadikan murahan, oleh orang-orang yang merusak, membunuh, sambil 
meneriakkan nama Tuhan.



Tuhan mana yang mengajarkan tuk membunuh?

Tuhan mana yang mengajarkan tuk membenci?

Tapi manusia membunuh, membenci, mengintimidasi, merusak, sambil dengan bangga 
meneriakkan nama Tuhan, berpikir bahwa Tuhan sedang disenangkan ketika ia 
menumpahkan darah manusia lainnya.



Agama dijadikan senjata untuk menghabisi manusia lainnya. Dan tanpa disadari 
manusia sedang merusak reputasi Tuhan, dan sedang mengubur Tuhan dalam-dalam di 
balik gundukan ayat-ayat dan aturan agama.











 
BERITA TERKAIT
   
   - 
JK: Isu Agama dalam Politik tak Bisa Dihindari

   - 
Din: Tidak Benar Kerukunan Antarumat Beragama Menipis

   - 
Mengimplementasikan Rukun Islam ala Ridwan Kamil

   - 
Solusi MUI Terkait Keputusan MK Soal Kolom Agama

   - 
MUI Ingin Penghayat Kepercayaan Dibina

  

  
 

[GELORA45] Fw: Presiden Dimungkinkan Tidak Akan Tandatangani UU MD3

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

20 Februari 2018 | 16:00 WIB | Nasional
Presiden Dimungkinkan Tidak Akan Tandatangani UU MD3

JAKARTA, suaramerdeka.com -Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, 
Presiden Joko Widodo tidak akan menandatangani pengesahan Undang-Undang tentang 
MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) yang baru disahkan oleh DPR RI.

"Kemungkinan (Presiden) tidak menandatangani (UU MD3)," ujar Yasonna, Selasa 
(20/2).

Langkah tersebut diakui tidak akan membatalkan UU MD3. Sebab, berdasar pada 
aturan perundangan, jika dalam waktu 30 hari undang-undang tidak 
ditandatangani, maka undang-undang itu praktis tetap berlaku.

Yasonna mengatakan, langkah presiden untuk tidak menandatangani UU MD tersebut 
merupakan salah satu bentuk protes eksekutif terhadap sejumlah pasal dalam UU 
MD3 yang menuai polemik di masyarakat.

Pasalnya saat revisi UU MD3 dibahas, pemerintah hanya mengajukan Daftar 
Inventarisir Masalah (DIM) mengenai penambahan kursi pimpinan DPR. Namun, 
ternyata di dalam perjalanannya, para wakil rakyat itu menambah sejumlah pasal 
yang saat ini berbuah kontroversi di masyarakat.

Mulai dari pasal soal penghinaan terhadap parlemen, pasal soal memberikan 
wewenang kepada Polri untuk menghadirkan seseorang dalam rapat di DPR hingga 
pasal soal izin Presiden dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas anggota DPR 
yang tersangkut persoalan hukum.

"(Soal pasal kontroversial) bukan usulan pemerintah, sama sekali bukan. Itu (UU 
MD3) memang produk berdua (DPR bersama-sama pemerintah). Tapi kan melalui 
perdebatan kencang juga," ujar Yasonna.

Yasonna pun mendorong masyarakat sipil untuk menggugat UU MD3 ITU ke Mahkamah 
Konstitusi (MK).

"Saya persilakan teman-teman menggugat setelah jadi UU. Jangan sebelum menjadi 
UU ya, nanti batal," ujar Yasonna.

(KCM /CN41 )

[GELORA45] Fw: Tragedi Berdarah Pembantaian Mangkuk Merah

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Tragedi Berdarah Pembantaian Mangkuk Merah
Penangkapan terhadap warga keturunan Tionghoa yang dituding terlibat PKI. 
FOTO/Istimewa852 Shares   Reporter: Iswara N Raditya19 Februari, 2018dibaca 
normal 5:30 menit   
   - PGRS/Paraku dibantai karena dituding terlibat komunis, lebih dari 5 ribu 
orang tewas, mayoritas etnis Tionghoa.
Peristiwa G30S 1965 tak hanya berbuntut pada pembantaian terhadap orang-orang 
yang dianggap antek PKI di Jawa, tapi yang tak kalah mengerikan terjadi juga di 
Kalimantan.tirto.id - Pada akhir 1967 hingga beberapa bulan setelahnya menjadi 
masa-masa mencekam bagi warga keturunan Tionghoa di Kalimantan bagian utara dan 
barat. Terjadi pengusiran dan pembantaian massal. Ribuan orang peranakan 
Tionghoa tewas dan puluhan ribu lainnya terpaksa mengungsi dan tak sedikit yang 
mengungsi pun meregang nyawa.

Jauh sebelum peristiwa kelam itu, sebelum wilayah yang dekat dengan perbatasan 
Malaysia ini tercemar aroma politik, warga Dayak dan kaum peranakan Tionghoa 
hidup damai dan berdampingan. Bahkan, kedua etnis berbeda tersebut sudah 
menjalin ikatan persaudaraan yang kuat.

Baca juga: Tragedi Pembantaian Bulungan di Perbatasan Malaysia
Namun, semua itu berubah, hubungan harmonis antara warga Dayak dan Tionghoa itu 
sirna setelah terjadinya Gerakan 30 September 1965. Citra Presiden Sukarno 
merosot karena dianggap membela Partai Komunis Indonesia (PKI). Di sisi lain, 
pengaruh Soeharto kian menguat dan menyerukan pembersihan total terhadap mereka 
yang dituding terlibat gerakan tersebut.

Gelombang politisasi yang panas di tingkat nasional akhirnya sampai juga ke 
Kalimantan bagian utara atau yang dulu masih termasuk wilayah Kalimantan Barat. 
Ini akhirnya berbuah peristiwa yang kelam dalam sejarah Indonesia, Peristiwa 
Pembantaian Mangkuk Merah. Pihak tentara disinyalir berada di balik peristiwa 
yang terjadi pada 1967.

Bermula dari Ganyang Malaysia
Sejak awal dekade 1960-an, Presiden Sukarno mulai mengobarkan semangat ganyang 
Malaysia karena negeri jiran yang dianggap antek Inggris berambisi membentuk 
Federasi Malaysia. Sebagian besar warga Kalimantan Utara, terutama dari 
kalangan peranakan Tionghoa, yang tinggal di dekat perbatasan turut menolak 
keras rencana Federasi Malaysia.

Baca juga: Dwifungsi ABRI dan Jalan Terbuka Politik Tentara
Presiden Sukarno kemudian mengirimkan salah seorang Menteri Negara di Kabinet 
Dwikora I, Oei Tjoe Tat, ke perbatasan utara Kalimantan untuk menggalang 
kekuatan dalam rangka kampanye ganyang Malaysia. Oei Tjoe Tat yang kebetulan 
juga keturunan Cina memperoleh sambutan meriah dari masyarakat setempat.

Buah hasil kunjungan Oei Tjoe Tat maka dibentuklah barisan sukarela atas izin 
pemerintah pusat. Organisasi barisan sukarela banyak diminati warga, pihak yang 
bergabung bukan saja warga Kalimantan Utara saja, melainkan pula para pemuda 
dari Singapura, Brunei Darussalam, bahkan dari Malaysia yang tidak setuju 
dengan rencana pembentukan Federasi Malaysia, seperti ditulis Oei Tjoe Tat 
dalam Memoar Oei Tjoe Tat, Pembantu Presiden Soekarno (1995: 144).

Barisan sukarela atau gerilyawan yang dibentuk antara lain Pasukan Rakyat 
Kalimantan Utara (Paraku) yang dikombinasikan dengan Pasukan Gerilya Rakyat 
Sarawak (PGRS) pada 1964. Pasukan gabungan ini kemudian dikenal dengan sebutan 
PGRS/Paraku, yang anggotanya memang didominasi oleh orang-orang keturunan 
Tionghoa yang tinggal di negara-negara serumpun itu.

Baca juga: Republik Lanfang, Republik Pertama di Nusantara
Untuk persiapan menghadapi Malaysia, angkatan perang Indonesia mendirikan 
pangkalan militer utama di Kalimantan Barat. Wilayahnya antara lain Sambas, 
Bengkayang, Ledo, Sanggau Ledo, Putusibau, dan kota-kota perbatasan lainnya. 
Daerah-daerah itu dijadikan sebagai tempat berkumpulnya para sukarelawan.

Benny G. Setiono dalam Tionghoa dalam Pusaran Politik (2008:836) memaparkan, 
para sukarelawan dilatih oleh instruktur militer Indonesia dan tinggal di 
kamp-kamp latihan di kawasan perbatasan Kalimantan Barat serta Kalimantan 
Utara. PGRS/Paraku tampaknya memang dipersiapkan khusus untuk perang melawan 
negara tetangga.

Namun, kampanye kontra Malaysia pada akhirnya justru menguap. Memanasnya 
situasi dalam negeri Indonesia seiring terjadinya peristiwa G30S 1965 membuat 
Sukarno berada di ujung tanduk. Angin politik pun berganti arah. Kubu komunis 
yang semula bergerak leluasa menjadi terjepit dan mendapati masa-masa paling 
suram.

Baca juga: KAMI Ada untuk Mengganyang PKI
Soeharto yang berhasil mengendalikan kuasa mengerahkan seluruh jejaring negara 
untuk mengganyang PKI sampai ke akar-akarnya. PGRS/Paraku pun kena imbasnya. 
Militer yang mulai meninggalkan Sukarno pun mendapat momen tepat, menggerakkan 
massa Dayak untuk membasmi PGRS/Paraku, termasuk ribuan peranakan Tionghoa yang 
sebenarnya tidak terkait atau bahkan tidak tahu-menahu atas persoalan ini.

Adu Domba Dayak & Tionghoa
PGRS/Paraku yang sebelumnya dibentuk atas izin Sukarno, menyasar militer 
Indonesia lantaran 

[GELORA45] Fw: Jokowi Persilakan KPK Proses Hukum Adik Iparnya

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Jokowi Persilakan KPK Proses Hukum Adik Iparnya 
Ahmad Romadoni 
16 Feb 2017, 19:25 WIB
   
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 16
171Presiden Jokowi
Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi menanggapi dugaan kasus korupsi yang 
menyangkut nama adik iparnya, Arif Budi Sulistyo. Pria yang menjabat sebagai 
Direktur Operasional PT Rakabu Sejahtera itu disebut dalam surat dakwaan jaksa 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Country Director PT Eka Prima 
Ekspor Indonesia, Ramapanicker Rajamohanan Nair.

Jokowi menyatakan, tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK. 
Dia mempersilakan KPK untuk memproses hukum siapa pun yang diduga melanggar 
aturan, terutama korupsi.

Baca Juga
   
   - Nama SBY Muncul di Sidang Setnov, Ini Kata KPK
   - Pengacara Setnov Sebut Proyek E-KTP Milik Pemerintah SBY
   - Jadi Tersangka Suap, Plt Sekda Pemprov Jambi Datangi KPK

"Ya diproses hukum saja," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 
(16/2/2017).

Jokowi mengatakan, setiap warga harus menghormati proses hukum yang sedang 
berjalan di KPK. Dia percaya KPK dapat bekerja secara profesional.

"Saya yakin KPK bekerja profesional dalam proses semua kasus," imbuh Jokowi..

Jokowi sejak awal menjabat sudah menegaskan kepada semua pihak untuk tidak 
percaya dengan orang yang mengaku keluarga Presiden dan bisa melancarkan sebuah 
proyek. Penegasan itu bahkan sudah dituangkan dalam sebuah surat edaran.

"Saya tidak hanya mengeluarkan surat, tapi sebelumnya mungkin lebih dari lima 
kali. Sidang kabinet, pertemuan dengan dirut dirut BUMN semua saya sampaikan. 
Saya kira penjelasan yang sangat jelas," pungkas Jokowi.
1 dari 2 halaman
KPK Dalami Peranan Adik Ipar Jokowi

Penyidik KPK akan mendalami peran Arif Budi Sulistyo, saksi kasus dugaan suap 
Kasubdit Ditjen Pajak oleh Direktur PT Eka Prima Ekspor (EKP), Ramapanicker 
Ramojohan.

"Arif Budi Sulistyo dalam rangkaian peristiwa ini diduga mitra bisnis dari 
terdakwa dan mengenal pihak-pihak di Ditjen Pajak. Kami akan buktikan hubungan 
antara Arif dengan terdakwa," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung 
KPK, Selasa 14 Februari 2017.

Tak hanya itu, Febri juga mengatakan penyidik akan membuktikan hubungan antara 
Arif Budi Sulistyo dengan pegawai di Ditjen Pajak, Muhammad Hanif serta 
membuktikan adanya komunikasi terkait tax amnesty PT EKP.

Febri menuturkan, Arif merupakan mitra bisnis dari yang diduga menjadi 
perantara antara Rajesh dengan Ditjen Pajak

"(Posisi Arif) mitra bisnis dari terdakwa dan diduga mengenal sejumlah pihak di 
Ditjen pajak ini yang akan kami buktikan. Yang dibuktikan apakah ada tindakan 
lain termasuk pertemuan di dakwaan diduga dihadiri oleh Ditjen pajak," tutur 
Febri.

Nama Arif Budi Susilo sebelumnya tidak pernah terdaftar menjadi saksi di daftar 
pemeriksaan penyidik KPK. Namun, penyidik mengaku bahwa Arif pernah melakukan 
pemeriksaan kasus tersebut sekitar Januari.

"Arif Budi Sulistyo pernah dilakukan pemeriksaan dalam tahap penyidikan sekitar 
pertengahan Januari. Ada kebutuhan-kebutuhan dan strategi penyidikan agar 
penyidik fokus substansi penanganan perkara dan sampai bisa menyusun dakwaan, 
untuk tersangka yang jadi terdakwa," Febri menandaskan.

Pada kasus ini, KPK telah menetapkan dua tersangka, yakni Kepala Subdit Bukti 
Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak 
Kementerian Keuangan Handang Soekarno dan Presiden ‎Direktur PT EK Prima Ekspor 
Indonesia Rajesh Rajamohanan Nair‎.

Handang diduga menerima suap US$ 148.500 atau setara Rp 1,9 miliar dari Rajesh‎ 
pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) November 2016.

Uang suap tersebut dimaksud untuk menghapus kewajiban pajak PT EK Prima Ekspor 
Indonesia sebesar Rp 78 miliar. Uang Rp 1,9 miliar diberikan merupakan 
pemberian pertama dari total keseluruhan Rp 6 miliar yang telah disepakati 
keduanya.

[GELORA45] Fw: DP 1 Persen Angsuran Rp900 Ribu, Presiden Jokowi Saksi Akad KPR Bersubsidi di Pekanbaru

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

DP 1 Persen Angsuran Rp900 Ribu, Presiden Jokowi Saksi Akad KPR Bersubsidi di 
Pekanbaru

Senin, 24 Jul 2017 08:06 Jokowi 0
Presiden Jokowi saat menghadiri prosesi akad KPR bersubsidi untuk masyarakat 
berpenghasilan rendah, Perumahan Griya Setia Bangsa, Pekanbaru, Riau, Minggu 
(23/7). (Sumber: setkab.go.id/Humas/Oji)
PEKANBARU, RIAU, Baranews.co – Pemerintah membangun 1.147 rumah bersubsidi 
dengan tipe 36/108 di Pekanbaru, Provinsi Riau, untuk masyarakat berpenghasilan 
rendah. Pemerintah memberikan subsidi berupa Down Payment (DP) atau uang muka 1 
persen dan bantuan uang muka.

“Sudah selesai dibangun 700. Dan laku keras. Sudah. Yang mengantre banyak 
sekali,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri prosesi akad KPR 
bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, Perumahan Griya Setia 
Bangsa, Pekanbaru, Riau (23/7).

Presiden Jokowi berharap perumahan-perumahan seperti ini tidak hanya dibangun 
di Karawang, Tangerang, Balikpapan, dan Pekanbaru, tapi juga di semua kota.

“Nanti tinggal dilihat memang peminatnya banyak, masyarakat ingin, ya subsidi 
itu tahun depan kita tambahi lagi. Agar lebih banyak rumah yang bisa disubsidi, 
rumah yang dibangun oleh swasta atas back up atau subsidi pemerintah,” jelas 
Presiden seraya mengakui jika dibanding perumahan yang lain, perumahan Griya 
Setia Bangsa ini memiliki kualitas yang paling bagus.

Lebih lanjut disampaikan Presiden, sasaran dari perumahan ini adalah masyarakat 
yang memiliki penghasilan antara Rp3-4 juta sehingga tidak memberatkan.. 
Sementara untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) disediakan jangka waktu 15 tahun, 
dengan besaran angsuran sebesar Rp900 ribu, dan untuk jangka waktu 20 tahun, 
besaran angsuran sebesar Rp 750 ribu.

“Jadi kalau gaji Rp ,3,5 juta atau Rp 4 juta ya enteng. Sewa di sini juga Rp600 
ribu. Jadi kalau nambahi dikit ini jadi hak milik. Ya semuanya akan milih beli 
rumah. Jadi arahnya ke sana subsidi pemerintah itu,” pungkas Presiden Jokowi.

Pembangunan perumahan Griya Setia Bangsa sendiri dibangun untuk mencapai target 
program sejuta rumah di Riau. Mendapat rumah bersubsidi dari Presiden, 
masyarakat yang hadir dalam prosesi akad KPR berebut bersalaman dengan Presiden 
Jokowi dan mengucapkan terima kasih.

“Terima kasih rumahnya, Pak,” teriak masyarakat.

Mendengar ucapan masyarakat, Presiden Jokowi berpesan agar masyarakat menjaga 
dan merawat rumah tersebut. (RMI/OJI/ES)/setkab.go.id/swh

[GELORA45] Fw: Mahfud MD: DPR Mengacaukan Garis Ketatanegaraan...

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Mahfud MD: DPR Mengacaukan Garis Ketatanegaraan...
FABIAN JANUARIUS KUWADOKompas.com - 14/02/2018, 15:18 WIB  Mantan Ketua 
Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD menjadi pembicara pada diskusi publik 
Efektivitas Pemerintahan Jokowi-JK, di Jakarta Pusat, Rabu (27/5/2015). Diskusi 
ini membahas pemerintahan Jokowi dalam mengantarkan bangsa Indonesia menuju 
masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. (TRIBUNNEWS/HERUDIN)
JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)Mahfud MD menyoroti 
disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD 
(MD3) oleh DPR RI.

Ia mengatakan, dengan disahkannya UU MD3 itu, DPR RI telah mengacaukan garis 
ketatanegaraan yang sudah diatur sebelumnya.

"DPR itu sudah mengacaukan garis-garis ketatanegaraan ya. Soal etika dicampur 
aduk dengan persoalan hukum," ujar Mahfud saat ditemui di Kompleks Istana 
Presiden, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Pasal yang mencerminkan campur aduknya etika dengan hukum yakni pasal yang 
memberikan wewenang kepada Mahkamah Kehormatan Dewan ( MKD) untuk mengadukan 
orang yang dinilai merendahkan martabat DPR secara lembaga atau perorangan.

(Baca juga: UU MD3, Kado Memprihatinkan Dua Dekade Reformasi)

 

"Harusnya DPR kalau mau campur adukkan penegakan hukum dengan etika, ya itu 
tidak boleh," ujar Mahfud.

"Misalnya ada orang dianggap menghina DPR, enggak perlu pakai dewan etiknya 
segala. Kan sudah ada hukumnya KUHP pidana, menghina atau mencemarkan pejabat 
publik dan lembaga publik. Kenapa dimasukkan lagi MKD yang harus melapor?" 
lanjut dia.

Diberitakan, DPR RI mengesahkan revisi UU MD3 melalui rapat paripurna di 
Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Senin (12/2/2018) kemarin.

Meski diwarnai interupsi dari fraksi PPP dan walk out dari Partai Nasdem, Fadli 
Zon sebagai pimpinan rapat tetap mengetuk palu sebagai tanda pengesahan UU itu.

"Apakah revisi Undang-Undang MD3 dapat disetujui?" tanya Fadli.

"Setuju," jawab para wakil rakyat yang tersisa.
Sufmi Ahmad Dasco menjelaskan hal itu merupakan kewenangan tambahan bagi MKD. 
Selanjutnya proses hukum bagi penghina anggota DPR akan diserahkan ke 
polisi.(Kompas TV)

[GELORA45] Fw: Panitia Penyambutan Berharap Jokowi Sambut Rizieq

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Panitia Penyambutan Berharap Jokowi Sambut Rizieq
S. Yugo Hindarto, CNN Indonesia | Kamis, 15/02/2018 19:14 WIBBagikan : 
Penasihat Persaudaraan Alumni 212 Eggi Sudjana menjelaskan perkembangan 
kepulangan Habib Rizieq Shihab, di kantornya, Jakarta, Sabtu (10/2). (CNN 
Indonesia/Abi Sarwanto)Jakarta, CNN Indonesia -- Panitia Penyambutan Imam Besar 
Habib Rizieq (PPIB 212) berharap Presiden Joko Widodo dapat ikut menyambut 
kepulangan tokoh Front Pembela Islam itu yang rencananya akan pulang pada 21 
Februari 2018.

"Kalau tidak bisa di bandara, mungkin Presiden Joko Widodo bisa bertemu di 
Masjid Istiqlal, kami inginnya seperti itu," kata Ketua PPIB 212 Rizieq Shihab, 
Eggi Sudjana saat berbincang dengan CNN Indonesia.com, Kamis (15/2).

Eggi belum dapat memastikan tentang kepulangan Rizieq dari Arab Saudi. Kata 
Eggi saat ini, panitia masih menunggu informasi dari Rizieq. 


"Saat ini Habib Rizieq masih Istikharah, kalau istikharah ulang, ya pulang, 
tapi kalau menetap, kami juga belum tahu. Semua bergantung istikharah," kata 
Eggi.


| 
Lihat juga:
 Kasus Rizieq Shihab Menggantung, Polisi Hanya Bisa Menunggu |


Rizieq menetap di Arab Saudi sejak Mei 2017. Sebelum ditetapkan sebagai 
tersangka kasus dugaan konten pornografi, Rizieq terbang ke Arab Saudi untuk 
melaksanakan umrah. Namun, hingga kini Rizieq belum pulang ke Indonesia.

"Kalau jadi pulang tanggal 21 beliau akan tiba di indonesia, dari sana tanggal 
20," katanya.


| 
Lihat juga:
 Rizieq Shihab Jadi Dewan Pembina Persaudaraan Alumni 212 |


Kerukunan Umat

Namun, selain menunggu istikharah Rizieq, Eggi mengatakan panitia juga meminta 
agar Presiden Joko Widodo memberikan perhatian kepada kasus Rizieq, yang 
katanya, demi kepentingan umat Islam.

"Kami berharap ada SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara) untuk menjaga 
kerukunan Umat Islam," katanya.

Eggi menceritakan utusan panitia telah bertemu pihak istana dan membahas 
tentang kasus yang menjerat Rizieq. Namun, Eggi tidak menjelaskan secara rinci 
tentang pertemuan utusan panitia dengan pihak istana itu.

"Yang jelas kami meminta kearifan Jokowi demi bangsa dan negeri, demi 
keselamatan bangsa," kata dia.

| 
Lihat juga:
 Polisi Didesak Segera Keluarkan SP3 untuk Rizieq Shihab |


Sebab, menurut Eggi, bila permohonan agar polisi menghentikan perkara Rizieq 
tidak dipenuhi akan berdampak besar. "Misalkan nanti pulang dan Habib ditangkap 
polisi, maka pendukung akan mengamuk. Nah, daripada ribut alangkah baiknya 
Jokowi memberikan izin," kata Eggi.

Apalagi, menurut perkiraan Eggi, jumlah umat yang akan menyambut Rizieq di 
Bandara Soekarno Hatta mencapai jutaan orang. "Maksud saya agar semuanya jangan 
ribut, daripada ribut antar umat Islam, chaos, lebih baik presiden membrikan 
izin kepada Kapolri untuk mengeluarkan SP3," ujar Eggi.

Pemberian SP3 perkara Rizieq, menurut Eggi bukanlah suatu bentuk intervensi 
hukum. "Presiden jangan merasa bahwa dengan memberikan izin lewat kapolri 
dianggap mengintervensi hukum. Itu tidak mengintervensi karena Polri dan TNi 
berada di bawah presiden sebagai penguasa," katanya.

Eggi membandingkan, pemberian deponeering kepada mantan pimpinan KPK, baik 
dalam kasus Bibit Samad Rianto-Chandra Hamzah maupun Abraham Samad. 
Deeponeering tersebut diberikan dengan alasan 'demi kepentingan umum'. 

Menurut Eggi, perkara Rizieq lebih dari sebuah kepentingan umum ketimbang 
perkara mantan pimpinan KPK. "Bisa chaos, bayangkan bila Rizieq ditahan di 
bandara, bandara bisa stuck," kata Eggi.


| 
Lihat juga:
 Kasus Rizieq Shihab Menggantung, Polisi Hanya Bisa Menunggu |

(ugo/asa)

[GELORA45] Fw: Video PKI di Bogor Ternyata Cuma 'Settingan', 6 Pelaku Diringkus

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Video PKI di Bogor Ternyata Cuma 'Settingan', 6 Pelaku Diringkus

Selasa, 13 Feb 2018 14:00 | editor : Imam Solehudin 
   
Kapolres Bogor AKBP Andi Moch Dicky memberikan keterangan kepada awak media di 
Mapolres Bogor, Selasa (13/2). (Ist/Jawapos.com) 
Berita Terkait
   - Pembunuh Pegawai BNN Bungkam Soal Senpi yang Ditembakkan ke Istrinya
   - Duh, Tersangka Pungli Tebar Aksi Teror
   - Penyerang Markas GMBI Ternyata Bukan Anggota FPI, tapi...

JawaPos.com - Polres Bogor berhasil mengamankan enam pelaku dan penyebar video 
persekusi terhadap tunawisma yang dituduh komunis di Kampung Dayeuh, Kecamatan 
Cileungsi. Adapun kejadian tersebut terjadi pada Sabtu (10/2) dini hari.

"Kami sudah mengamankan pelaku sebanyak enam orang dan kita akan terus 
mengamankan yang main hakim sendiri," ujar Kapolres Bogor AKBP Andi Moch Dicky 
kepada JawaPos.com, Selasa (13/2).

Dia membeberkan, dua pelaku bertugas menyebarkan video persekusi itu di akun 
media sosial.

Seorang di antaranya melakukan penghasutan dan menyebut kalau korban menganut 
paham ideologi terlarang tersebut.

"Empat orang lainnya adalah orang yang berada di TKP dan terekam pada video 
melakukan tindakan kekerasan," jelas Dicky.

Selain mengamankan pelaku, Polres Bogor juga mengamankan korban berinisial S 
(41). Setelah diperiksa, dia sama sekali tidak terkait dengan Partai Komunis 
Indonesia.

"Ternyata bahwa settingan tersebut adalah karangan dari si penyebar hoax itu 
sendiri," sebut Dicky.

Korban sendiri merupakan seorang tunawisma yang mengalami gangguan kejiwaan dan 
bukan berasal dari Bogor, melainkan dari daerah Pemalang.

"Oleh karena itu korban akan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan 
medis dan dilakukan pemeriksaan kejiwaan," tambahnya.

Berkaca pada kasus tersebut, Dicky meminta agar masyarakat tidak mudah 
terprovokasi dan main hakim sendiri. Bila ada yang mencurigakan, lebih baik 
segera dilaporkan ke aparat setempat.

Dia menegaskan bahwa ancaman hukuman penyebar isu SARA dan kebencian, ataupun 
pencemaran nama baik di media sosial pun sangat tegas.

Mereka dapat dijerat dengan undang-undang ITE yang ancaman hukumannya lebih 
dari lima tahun penjara.

"Saya imbau agar masyarakat lebih berhati-hati. Ada pepatah mengatakan mulutmu 
harimaumu, untuk media sosial sendiri, jempol atau jarimu adalah harimaumu," 
pungkas Dicky.

Sebelumnya viral di media sosial, sebuah video dan foto terkait ditangkapnya 
seorang pria yang diduga sebagai pengikut paham ideologi komunis.

Dalam video tersebut, korban diperlakukan secara kasar dengan cara pelecehan, 
kekerasan, dan pem-bullyan oleh sekelompok warga di Cileungsi, Kabupaten Bogor. 

 (dna/JPC) 

[GELORA45] Fw: SMRC: Isu Kebangkitan PKI Dimobilisasi Kekuatan Politik Tertentu

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

SMRC: Isu Kebangkitan PKI Dimobilisasi Kekuatan Politik Tertentu
   Estu SuryowatiKompas.com - 29/09/2017, 17:56 WIBSaiful Mujani 
Research & Consulting (SMRC) merilis survei nasional yang menunjukkan opini 
masyarakat terhadap isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI), Jakarta, 
Jumat (29/9/2017). Hasilnya, mayoritas penduduk (86,8 persen) tidak setuju 
dengan pendapat yang mengatakan bahwa saat ini sedang terjadi kebangkitan 
PKI.(KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI) 
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Saiful Mujani Research and Consulting ( SMRC) 
Sirojudin Abbas mengatakan, opini kebangkitan Partai Komunis Indonesia ( PKI) 
di masyarakat tidak terjadi secara alamiah. 

Menurut dia, opini soal kebangkitan PKI dimobilisasi kekuatan politik tertentu.

"Hasil mobilisasi opini kekuatan politik tertentu, terutama pendukung Prabowo, 
mesin politik PKS dan Gerindra," kata Sirojudin, di Kantor SMRC, Jakarta, Jumat 
(29/9/2017). 

Kesimpulan tersebut diperoleh dari temuan-temuan survei opini publik nasional 
yang dilakukan SMRC terkait isu kebangkitan PKI. 

Sirojudin mengatakan, gejala hasil mobilisasi terlihat pada warga yang 
cenderung memiliki akses media massa, terutama media sosial. 

Baca: Survei SMRC: Lebih Banyak Pendukung Prabowo Percaya PKI Bangkit Dibanding 
Jokowi

Hasil survei SMRC menunjukkan, orang-orang yang percaya isu kebangkitan PKI 
(12,6 persen dari responden) adalah mereka yang tergolong intensif mengakses 
berbagai media.

"Terutama media internet dan koran," kata Sirojudin dalam paparan hasil survei. 

Hasil tabulasi silang dengan preferensi partai politik juga menunjukkan, mereka 
yang percaya PKI 'bangkit' kebanyakan merupakan pemilih PKS (37 persen), 
Gerindra (20 persen), dan PAN (18 persen). 

Lucunya, kata Sirojuddin, mereka yang percaya PKI 'bangkit' justru berusia di 
bawah 21 tahun. Temuan ini mengonfirmasi bahwa isu kebangkitan PKI merupakan 
hasil mobilisasi opini kekuatan politik dengan menggunakan media sosial.

"Harusnya yang lebih tahu bahwa sekarang sedang terjadi kebangkitan PKI adalah 
kalangan warga yang senior. Sebab, mereka (para senior) lebih dekat masanya 
dengan masa PKI hadir di pentas politik nasional dibandingkan warga yang lebih 
junior, atau produk masa reformasi," kata dia.

Dari sebaran wilayahnya, mereka yang percaya PKI 'bangkit' mayoritas berada di 
wilayah DKI Jakarta, Banten, Sumatera Barat, dan Jawa Barat. 

Sirojuddin menuturkan, semua demografi tersebut beririsan dengan pendukung 
Prabowo. 

Baca: Survei SMRC: Hanya 9,2 Persen WNI Setuju Indonesia Jadi Negara Khilafah

Hasil survei SMRC juga menunjukkan mayoritas yang percaya isu PKI bangkit 
adalah muslim (14 persen), ketimbang pemeluk agama lain (satu persen). 

Menurut sosiolog Universitas Indonesia Tamrin Amal Tomagola, mereka yang 
percaya isu kebangkitan PKI, yaitu Muslim yang berasal dari Sumatera Barat, 
Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten konsisten dengan hasil survei SMRC 
sebelumnya tentang berdirinya negara khilafah. Survei SMRC tentang negara 
khilafah itu dirilis pada Juni 2017. 

"Pada saat itu temuannya, mereka yang mendukung khilafah dan bersimpati kepada 
ISIS di daerah Sumatera Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, memang 
menunjukkan kelompok Muslim, kelas menengah, cukup santri, cukup fanatik. Jadi 
hasil survei ini konsisten," kata Tamrin.

[GELORA45] fFw: Jokowi: Tak Ada Tempat Bagi Intoleransi di Indonesia

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

 Jokowi: Tak Ada Tempat Bagi Intoleransi di Indonesia 
Christie Stefanie, CNN Indonesia | Senin, 12/02/2018 11:01 WIB   Bagikan :  
 Presiden Jokowi menegaskan, konstitusi mengatur kebebasan beragama bagi 
masyarakat. Indonesia tidak akan memberi tempat bagi mereka yang intoleransi. 
(CNN Indonesia/Christie Stefanie).  Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko 
Widodo menyatakan, Indonesia menutup ruang bagi oknum atau pihak yang tidak 
bisa hidup dalam kemajemukan masyarakat.

Hal itu disampaikan Jokowi merespons maraknya penyerangan terhadap pemuka agama 
dalam beberapa waktu terakhir.

"Tidak ada tempat bagi mereka yang tidak mampu bertoleransi di negara kita 
apalagi dengan kekerasan," ujar Jokowi di Gedung Pancasila, Kementerian Luar 
Negeri, Jakarta, Senin (12/2).


 
| 
Lihat juga:
 Tokoh Lintas Agama Minta Polisi Usut Motif Penyerangan Gereja |


Jokowi menegaskan, konstitusi mengatur Indonesia menjamin kebebasan beragama 
bagi masyarakatnya mulai dari memilih, memeluk, serta menjalankan acara atau 
ibadah keagamaannya.

Tetapi, Jokowi menilai, kejadian seperti yang terjadi belakang ini tidak hanya 
terjadi di Indonesia. Banyak negara juga menjadi korban akibat keterbukaan 
informasi.

"Kalau dilihat, semua negara mengalami. Tapi kami tidak memberikan tempat 
kepada orang penyebar intoleransi," Jokowi menegaskan.

Ia menginstruksikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian menindak tegas pelaku 
intoleransi bahkan yang menggunakan kekerasan.


| 
Lihat juga:
 Kelompok Intoleran Ancam Kerukunan Umat Beragama |


Mantan Wali Kota Solo ini tidak mau berasumsi penyerangan atau kekerasan ini 
dilatarbelakangi motif politik.

Hingga saat ini, ia masih belum mendapat laporan mengenai itu. Jokowi menunggu 
penyelidikan lebih lanjut Polri terhadap sejumlah kejadian belakangan ini.

Kemarin (11/2), penyerangan terjadi di Gereja Santa Lidwina Bedog, Sleman, 
Yogyakarta. Pelaku membawa pedang dan melukai empat orang yang tengah 
beribadah. Polisi menembak pelaku karena terus menyerang jemaat dan petugas.


| 
Lihat juga:
 Ketua GP Ansor Sebut Pelaku Teror Gereja Sleman 'Gila' Agama |


Sebelumnya, penyerangan juga terjadi kepada pimpinan Pesantren Alhidayah KH 
Umar Basri di Cicalengka, Kabupaten Bandung pada 27 Januari lalu.

Aksi intoleransi juga terjadi terhadap pengurus Persis Ustaz Prawoto pada 1 
Februari 2018, Dan, pada 7 Februari lalu seorang biksu dipersekusi di Kabupaten 
Tangerang. (osc) 

[GELORA45] Fw: Sri Mulyani raih penghargaan sebagai menteri terbaik di dunia

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Sri Mulyani raih penghargaan sebagai menteri terbaik di dunia
 
  Minggu, 11 Februari 2018 17:29 WIB 
   
Menkeu Sri Mulyani Indrawati (REUTERS/Christopher Pike)
  Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyabet 
penghargaan sebagai Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister in the World award) 
dalam acara World Government Summit yang berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab.

 Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nurfransa 
Wira Sakti dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Minggu, menyampaikan 
penghargaan ini diserahkan oleh pemimpin Dubai, Sheikh Mohammad bin Rashid Al 
Maktoum.

 Penghargaan Menteri Terbaik merupakan penghargaan global yang diberikan oleh 
forum tahunan ini kepada satu orang menteri dari semua negara di dunia setiap 
tahunnya.

 Proses seleksi dari penghargaan yang mulai diberikan sejak 2016 ini dan 
penentuan pemenang dilakukan oleh lembaga independen Ernst & Young. 

 Dalam sambutannya, Sri Mulyani menyampaikan apresiasi setelah menjadi penerima 
pertama penghargaan ini dari Asia. Penghargaan ini, lanjut dia, merupakan 
pengakuan kerja kolektif pemerintah, dalam bidang ekonomi.

 Sri Mulyani juga mendedikasikan penghargaan tersebut kepada 257 juta rakyat 
Indonesia dan 78.164 jajaran Kementerian Keuangan yang bekerja keras untuk 
mengelola keuangan negara dengan integritas dan komitmen tinggi guna 
kesejahteraan rakyat yang merata dan berkeadilan.

 Selama ini, upaya reformasi kebijakan telah dicanangkan di Kementerian 
Keuangan, untuk mendorong kebijakan fiskal menuju pembangunan yang inklusif dan 
berkelanjutan. Reformasi birokasi ini juga sudah membuahkan banyak hasil.

 World Government Summit melibatkan segenap pemimpin pemerintahan dari seluruh 
dunia dalam suatu forum dialog global tentang proses pemerintahan dan kebijakan 
publik serta kaitannya dengan teknologi, inovasi dan topik lain.

 Forum tahunan ini menjadi ajang pertukaran pengalaman dan pengetahuan antara 
pejabat pemerintah, penentu kebijakan, pakar dan pimpinan sektor swasta untuk 
melihat tren masa depan dan implikasi bagi kemanusiaan.

 World Government Summit yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan penduduk 
dunia ini dihadiri oleh lebih dari 4000 peserta dan 90 pembicara dari 150 
negara dan lembaga internasional.

 Melalui dukungan Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum, World Government 
Summit dimulai oleh sekelompok ahli dari berbagai bidang sebagai upaya untuk 
membawa segenap pemimpin pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam 
satu forum bersama.
Pewarta: Satyagraha
Editor: AA Ariwibowo
 COPYRIGHT © ANTARA 2018

[GELORA45] Fw: Semua sel radikalisme sudah menyusup ke kampus

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

    Semua sel radikalisme sudah menyusup ke kampus
 Sabtu, 10 Februari 2018 16:07 WIB 
 
Kepala BNPT, Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius, memberikan paparan ilmiah 
saat kuliah umum di Gedung Sasana Budaya Ganesha ITB, Bandung, Jawa Barat, 
Sabtu (10/2/2018). (ANTARA FOTO)
 semua sel-sel itu sudah masuk tapi tingkatannya berbeda... Bandung (ANTARA 
News) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan, infiltrasi 
atau penyusupan paham radikalisme sudah masuk ke kampus-kampus. Sebagian pelaku 
dan sekaligus sasaran mereka jelas: mahasiswa.

 "Jadi semua sel-sel itu sudah masuk tapi tingkatannya berbeda," ujar Kepala 
BNPT, Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius, saat menyampaikan kuliah umum, 
di Gedung Sasana Budaya Ganesa ITB, Bandung, Sabtu.

 Dia mengatakan, infiltrasi paham radikalisme juga diduga dilakukan staf 
pengajar atau dosen kepada mahasiswanya. BNPT sudah mulai memetakan sejumlah 
dosen atau tenaga pengajar yang diduga memiliki paham radikalisme dan tidak 
sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

 Ia pun meminta Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi maupun Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperketat penerimaan dosen sebagai antisipasi 
penyusupan paham-paham radikalisme di dunia pendidikan.

 "Saya punya tanggung jawab moral untuk menjaga betul tingkat pendidikan kita 
jangan sampai disusupi hal-hal yang tidak baik," kata dia.

 Menurut dia, penyusupan paham radikalisme sangat mudah penyebar di lembaga 
pendidikan, hal ini berkaitan erat dengan semakin mudahnya akses teknologi 
komunikasi digital.

 "Kemudian dengan teknologi informasi digital itu menyebar cepat, sangat sulit 
memonitornya. Kalau dulu kita gampang secara fisik memonitor. Kalau sekarang 
orang diam, yang dibukanya konten-konten semacam itu," kata dia.

 Untuk mendeteksi hal itu, kata dia, diperlukan kerja sama berbagai pihak baik 
kalangan kampus maupun mahasiswa dengan menginformasikan aktivitas yang 
dianggap mencurigakan.

 "Kami bisa mengidentifikasi kelompok yang memisahkan diri, bikin kelompok 
ekslusif dan tidak boleh dimasuki orang lain selain golongannya. Khan mudah 
mendeteksinya tinggal identifikasi," katanya.

 Di tempat sama, Rektor ITB, Kadarsah Suryadi, mengatakan, pencegahan 
penyusupan paham radikalisme ke kampusnya telah dilakukan dengan berbagai cara. 

 Mahasiswa yang baru masuk dilantik untuk cinta NKRi juga diberikan nilai-nilai 
kebangsaan, cinta Tanah Air, dan dilantik untuk tetap setia pada NKRI. Hal itu 
juga berlaku juga bagi dosen.

 Apabila mereka melanggar nilai-nilai kebangsaan maka ITB melalui komisi 
disiplin akan memberikan sanksi. Adapun sanksi yang paling berat yakni 
dikeluarkan dari kampus.

 "Kami punya kode etik dosen, kami jaga itu. Kami punya komisi kedisiplinan 
untuk mahasiswa, semua kami jaga. Mereka (dosen) juga dilantik ada janji 
seperti mahasiswa setia pada NKRI, Pancasila, Undang-undang. Sanksinya sama 
dikeluarkan apabila menganggar kode etik," katanya. 
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Ade P Marboen
 COPYRIGHT © ANTARA 2018

[GELORA45] Fw: Gus Yaqut: Pelaku Teror Gereja St Lidwina Tergila-gila Agama

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Gus Yaqut: Pelaku Teror Gereja St Lidwina Tergila-gila Agama
 Minggu, 11 Februari 2018 – 19:44 WIB
etua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas. Foto: Source for jpnn
  
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor Yaqut 
Cholil Qoumas mengecam aksi teror di Gereja St Lidwina, Sleman, Jogjakarta, 
Minggu (11/2). 

Pria yang karib disapa Gus Yaqut itu juga mendesak pihak berwajib mengusut 
tuntas aksi teror tersebut. 

Gus Yaqut menduga ada motif tertentu atas serangkaian aksi teror belakangan 
ini.  

"Kami minta aparat kepolisian usut tuntas kasus ini dan apa motif di 
belakangnya. Jangan asal dibilang pelakunya diduga gila. Masa semua kejadian 
teror pelakunya gila semua. Aneh," kata Gus Yaqut di sela Diklat Terpadu Dasar 
Pimpinan Cabang GP Ansor Korea Selatan di Stella Marina Hotel, Incheon, Korea 
Selatan, Minggu (11/2). 

Gus Yaqut tidak yakin pelaku benar-benar gila. Apalagi, aksi teror ini terjadi 
tidak berselang lama dan menimpa tokoh agama. 

Mulai ulama Nahdlatul Ulama (NU) Ustaz Persis di Jawa Barat, biksu di 
Tangerang, dan sekarang umat Katolik di Sleman. 

"Kalau menurut saya, pelaku memang gila, tapi bukan secara psikologis atau 
fisik, tapi tergila-gila agama. Pelaku gila karena pemahaman agama yang salah," 
kata Gus Yaqut.  

Gus Yaqut mengatakan, menurut info yang diterima GP Ansor, pelaku teror di 
Gereja St Lidwina bernama Suliyono terindikasi mulai terpapar radikalisme agama 
setelah Pilkada DKI Jakarta 2017. 

   - 1
   - 2
   - 3
   -  Next
  374 SHARES TAGS    Yaqut Cholil Qoumas Gus Yaqut GP Ansor 
Banser Gereja St LidwinaBerita Terkait
   -  Gus Yaqut Beber 5 Sikap GP Ansor soal Holding BUMN 
   -  Gus Yaqut: Ansor Akan Gelar Turnamen Piala Hariyanto Arbi 
   -  Yakinlah, Kapolri Tak Mungkin Beriktikad Buruk ke Umat Islam 
   -  Gus Yaqut: Ansor Jamin Biaya Pendidikan Anak Miftahul Huda 
   -  Gus Yaqut Tegaskan Ansor dan Banser Siap Hadapi Perusak NKRI 
   -  Gus Yaqut: Banser Siap Bantu Kepolisian Amankan Natal

[GELORA45] Fw: Buku Agama Ajarkan BunuBuku Agama Ajarkan Bunuh Kafir, Tokoh Islam Ini Kaget

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Buku Agama Ajarkan Bunu

Buku Agama Ajarkan Bunuh Kafir, Tokoh Islam Ini Kaget 
   Oleh : 
Tempo.co
  Sabtu, 21 Maret 2015 06:50 WIB 0 komentar 1.4K1101.5K   
   -  Font: ArialRobotoTimesVerdana 
   -  Ukuran Font: - + 
   - 
   - 

Siswa Siswi membaca buku ajaran baru di sekolah SD 01 Menteng Jakarta, 14 
Agustus 2014. Sejak Di mulainya kurikulum baru 2013 ditetapkan, siswa siswi 
menggunakan buku mata pelajaran yang difotocopy karena keterlambatan distribusi 
oleh kemendikbud. TEMPO/Dasril Roszandi
   
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Ulama Indonesia, Amidhan Shaberah, kaget 
dengan penemuan buku pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk SMA yang 
mengajarkan paham radikal. Menurut Amidhan, paham radikal mestinya tidak bisa 
diajarkan di sekolah. Apalagi Islam sangat tidak menyukai tindak kekerasan.

"Tak boleh membunuh begitu saja, Islam itu agama damai," kata Amidhan ketika 
dihubungi, Jumat, 20 Maret 2015. Menurut Amidhan, dalam ajaran Islam tidak ada 
aturan tentang membunuh orang kafir. Islam hanya membolehkan jika dalam kondisi 
perang, umat wajib melawan sebagai upaya mempertahankan diri. Sebab dalam 
perang, hanya ada pilihan membunuh sebelum dibunuh lawan.

Status perang pun sudah berbeda antara dulu dan sekarang. Perang dalam kondisi 
saat ini tidak bisa diputuskan oleh orang per orang atau kelompok. "Harus 
dicatat, Indonesia negara damai, tidak dalam kondisi perang," kata Amidhan. 

Walhasil dia meminta masyarakat tak terprovokasi oleh buku pelajaran tersebut. 
MUI, kata Amidhan, meminta umat Islam di Indonesia meniru Nabi Muhammad SAW 
yang mengajarkan perdamaian dengan umat agama lain. "Ajaran Islam itu mengajak 
manusia masuk ke rumah damai, tidak ada anjuran saling bunuh."

Dalam buku pelajaran tersebut tertulis bahwa umat Islam boleh membunuh umat 
agama lain atau yang disebut kafir. Buku Pendidikan Agama Islam itu ditemukan 
dan diajarkan di kelas XI SMA di Jombang, Jawa Timur. Buku terbitan Musyawarah 
Guru Mata Pelajaran itu  pada halaman 78 tertulis, jika orang menyembah selain 
Allah atau nonmuslim boleh dibunuh. 

Tempo telah membandingkan materi dalam buku Kumpulan Lembar Kerja Peserta Didik 
dengan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, dan hasilnya sama persis. Dalam 
buku terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, materi kontroversial itu 
terdapat pada halaman 170. Sedangkan dalam buku Kumpulan Lembar Kerja terletak 
pada halaman 78.

INDRA WIJAYA | ISHOMUDIN
h Kafir, Tokoh Islam Ini KagetOleh : 
Tempo.co
  Sabtu, 21 Maret 2015 06:50 WIB 0 komentar 1.4K1101.5K   
   -  Font: ArialRobotoTimesVerdana 
   -  Ukuran Font: - + 
   - 
   - 

Siswa Siswi membaca buku ajaran baru di sekolah SD 01 Menteng Jakarta, 14 
Agustus 2014. Sejak Di mulainya kurikulum baru 2013 ditetapkan, siswa siswi 
menggunakan buku mata pelajaran yang difotocopy karena keterlambatan distribusi 
oleh kemendikbud. TEMPO/Dasril Roszandi
   
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Ulama Indonesia, Amidhan Shaberah, kaget 
dengan penemuan buku pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk SMA yang 
mengajarkan paham radikal. Menurut Amidhan, paham radikal mestinya tidak bisa 
diajarkan di sekolah. Apalagi Islam sangat tidak menyukai tindak kekerasan.

"Tak boleh membunuh begitu saja, Islam itu agama damai," kata Amidhan ketika 
dihubungi, Jumat, 20 Maret 2015. Menurut Amidhan, dalam ajaran Islam tidak ada 
aturan tentang membunuh orang kafir. Islam hanya membolehkan jika dalam kondisi 
perang, umat wajib melawan sebagai upaya mempertahankan diri. Sebab dalam 
perang, hanya ada pilihan membunuh sebelum dibunuh lawan.

Status perang pun sudah berbeda antara dulu dan sekarang. Perang dalam kondisi 
saat ini tidak bisa diputuskan oleh orang per orang atau kelompok. "Harus 
dicatat, Indonesia negara damai, tidak dalam kondisi perang," kata Amidhan. 

Walhasil dia meminta masyarakat tak terprovokasi oleh buku pelajaran tersebut. 
MUI, kata Amidhan, meminta umat Islam di Indonesia meniru Nabi Muhammad SAW 
yang mengajarkan perdamaian dengan umat agama lain. "Ajaran Islam itu mengajak 
manusia masuk ke rumah damai, tidak ada anjuran saling bunuh."

Dalam buku pelajaran tersebut tertulis bahwa umat Islam boleh membunuh umat 
agama lain atau yang disebut kafir. Buku Pendidikan Agama Islam itu ditemukan 
dan diajarkan di kelas XI SMA di Jombang, Jawa Timur. Buku terbitan Musyawarah 
Guru Mata Pelajaran itu  pada halaman 78 tertulis, jika orang menyembah selain 
Allah atau nonmuslim boleh dibunuh. 

Tempo telah membandingkan materi dalam buku Kumpulan Lembar Kerja Peserta Didik 
dengan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, dan hasilnya sama persis. Dalam 
buku terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, materi kontroversial itu 
terdapat pada halaman 170. Sedangkan dalam buku Kumpulan Lembar Kerja terletak 
pada halaman 78.

INDRA WIJAYA | ISHOMUDIN

[GELORA45] Fw: Prabowo: Kalau saya jadi tumbal bangsa ini, saya siap!

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Prabowo: Kalau saya jadi tumbal bangsa ini, saya siap!
   Sabtu, 10 Februari 2018 13:04 Reporter : Raynaldo Ghiffari Lubabah   
   -   
   -   
   -   
   -   
  - 2.6k
 - SHARES

   Prabowo Subianto . ©2014 Merdeka.com/Dwi Narwoko 
   
Merdeka.com - Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto prihatin dengan kondisi 
bangsa Indonesia saat ini. Menurut dia, Indonesia sudah menjadi sapi perah dari 
bangsa lain.

"Kita sudah menjadi sawahnya bangsa lain. Atau kita sudah menjadi sapi perahnya 
bangsa lain? Kita bangun pagi kita sedih mungkin kalau kita melihat Bung Karno, 
Pak Dirman pelabuhan kita dikuasai asing. Kita tidak boleh anti asing, kita 
harus bekerjasama tapi ada pandangan geostrategi, tidak boleh diserahkan ke 
bangsa lain," kata Prabowo dalam pidatonya di HUT ke-10 Partai Gerindra di 
Jakarta, Sabtu (10/2).

Prabowo mengutip pidato Bung Hatta yang menyatakan bahwa lebih baik Indonesia 
tenggelam di dasar laut ketimbang harus menjadi embel-embel bangsa lain.

Di hadapan ratusan kader Gerindra yang hadir, Prabowo menekankan bahwa rakyat 
Indonesia butuh kehadiran Gerindra. Dia mengingatkan bahwa Gerindra harus 
selalu berpihak kepada kebenaran, keadilan dan kepentingan bangsa dan rakyat.

"Ini lebih ganpang kita ucapkan tapi susah dilaksanakan. Kita akan tergoda 
mereka-mereka yang dalam posisi kedudukan akan tergoda akan berhadapan dengan 
masalah-masalah real dan aktual. Mereka uang masuk kekuasaan kalian akan dapat 
tantangan dan godaan," jelas Prabowo.

Prabowo juga menambahkan, sebagai seorang pemimpin tidak boleh memiliki sifat 
dendam dan membenci. Meskipun dihina, menurut dia, Gerindra harus membelasnya 
dengan kebaikan.

"Ini berat, ini sangat berat, itu lah ciri khas seorang pendekar. Bahkan 
disakiti pun harus kuat. Seorang pendekar sejati seorang yang punya jiwa kuat 
cinta tanah air tidak boleh takut diintimidasi. Kita harus siap berkorban jiwa 
raga bagi bangsa negara dan rakyat kita. Saya katakan kalau saya jadi tumbal 
bangsa ini, saya siap," kata dia. [rnd]
  
Baca Juga:
 Prabowo: Gerindra bukan partainya Prabowo, Hashim dan Fadli ZonPrabowo: 
Verifikasi tak gampang bagi partai di luar kekuasaanAnies-Sandi, Rachmawati 
Soekarno sampai Ustaz Sambo hadiri acara HUT Gerindra'Prabowo presiden, Prabowo 
presiden, Prabowo presiden'Marching Band sambut kehadiran Prabowo di HUT ke 10 
Partai GerindraAmien Rais minta PAN tak usung Jokowi di 2019, tapi belum tentu 
dukung PrabowoRayakan HUT ke-10, Gerindra kukuhkan Prabowo menjadi capres di 
2019

[GELORA45] Fw: Mantap! Antasari Siap Pasang Badan Untuk Firman Wijaya, Apakah SBY Masih Punya Nyali?

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Mantap! Antasari Siap Pasang Badan Untuk Firman Wijaya, Apakah SBY Masih Punya 
Nyali?
   
Saya sudah menuliskan di artikel sebelumnya bahwa SBY offside melaporkan Firman 
Wijaya. Dia melakukan langkah yang keliru karena laporannya bisa jadi bumerang 
untuk SBY. Pembaca bisa melihat artikel saya sebelumnya di link: 
https://seword.com/umum/offside-laporkan-friman-kpk-bantah-keterlibatan-pepo-dalam-ektp-memalukan-rkBg5d5Iz.

Reaksi berlebihan SBY dalam merespon pernyataan Firman memang memalukan. Muncul 
kata-kata alay dari mulut SBY yang tidak pantas dikeluarkan oleh orang yang 
pernah menjadi presiden. Dari mulai kata-kata “air susu dibalas air tuba”, 
hingga menghadapi “konspirasi besar” turut menghiasi reaksi parno SBY. Padahal, 
KPK sendiri menyatakan bahwa untuk saat ini belum ada bukti keterlibatan SBY 
dalam kasus e-KTP.

Selain memalukan, reaksi parno SBY dengan melaporkan langsung Firman Wijaya 
juga bisa menambah masalah baru bagi SBY. Firman Wijaya tentu tidak akan diam 
saja menerima kenyataan ini. Antasari Azhar (musuh lama SBY) bahkan siap 
membantu Firman Wijaya. Dia seoalh menjadi hantu yang terus membayangi hidup 
SBY.

Mantan Ketua KPK Antasari Azhar menjadi penasihat tim advokasi Firman Wijaya 
yang dilaporkan SBY dengan tuduhan pencemaran nama baik. Bentuk dukungan 
Antasari kepada Firman adalah bersedia menjadi penasihat tim advokasi, kata 
koordinator tim penasihat hukum Firman Wijaya, Boyamin Saiman, di Jakarta, 
Kamis 8 Februari 2018.

Dia mengatakan, Antasari dibutuhkan tim atas keahlian dan pengalaman mantan 
jaksa senior itu dalam menghadapi tuduhan pencemaran nama baik. Dia menganggap 
Antasari pasti mampu membedah unsur-unsur pasal pencemaran nama baik yang 
diatur KUHP Pasal 310 dan 311 karena Firman Wijaya dinilainya tidak pernah 
menuduh SBY terlibat korupsi e-KTP.

"Kami yakin apa yang disampaikan Firman Wijaya terukur dan tidak memenuhi unsur 
pencemaran nama baik dan Antasari pasti bisa banyak membantu bahwa Firman 
Wijaya tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik sehingga penyelidikan 
kepolisian dihentikan."

Puluhan pengacara dengan koordinator Boyamin Saiman akan mendampingi Firman 
yang dilaporkan SBY.

Luar biasa! Ada puluhan pengacara yang akan mendampingi Firman menghadapi 
laporan SBY. Ibaratnya, setelah Firman diancam oleh SBY, Ia memanggil 
teman-temannya untuk membantu menghadapi SBY. Posisi Firman saat ini semakin 
kuat.. Apa SBY yakin masih bernyali menghadapi keroyokan puluhan pengacara?

Selain dibantu puluhan pengacara, Firman Wijaya juga dibantu oleh musuh 
bebuyutan SBY, yaitu Antasari Azhar. Saya yakin sosok Antasari Azhar begitu 
menakutkan bagi SBY. Tidak mustahil jika ada misi balas dendam dari bantuan 
Antasari Azhar ini. Antasari Azhar adalah sosok yang merasa jadi korban 
kekejaman rezim SBY. Dia siap membongkar konspirasi besar pembunuhan Nasrudin.

Sampai saat ini Antasari memang belum melakukan langkah nyata untuk membalas 
dendam kepada SBY. Beliau bahkan seperti tak masalah jika SBY tak dipenjara. 
Tapi Dia memposisikan seperti hantu yang akan selalu membayangi hidup SBY. Jika 
SBY kembali belagu dan melakukan tindakan sewenang-wenang, Antasari akan muncul 
untuk melawan aksi kesewenang-wenangan itu. Dia ingin membuat SBY tidak bisa 
sebelagu saat menjadi presiden.

Mungkin juga Antasari merasa ada kesamaan nasib dengan Firman Wijaya sehingga 
hatinya tergerak untuk membantu melawan kesewenang-wenangan SBY. Dia akan 
menolong siapapun yang didzalimi oleh SBY. Dia akan membantu siapapun yang 
menjadi lawan SBY.

Pada Pilkada DKI 2017, sosok Antasari tiba-tiba muncul ke publik menggelar 
konferensi pers menyatakan bahwa SBY adalah dalang dibalik kematian Nasrudin. 
Dirinya hanya korban kekejaman rezim SBY. Serangan Antasari Azhar ternyata 
mampu membuat SBY kelabakan. Apalagi saat itu menjelang pencoblosan.

Antasari memang seperti ingin membuat SBY kalah dalam hal apapun. Dia tidak 
sudah tidak tertarik memenjarakan SBY. Namun dia siap menggagalkan misi dan 
proyek SBY.

Sosok Antasari inilah yang bisa membuat nyali SBY makin ciut. Saya tidak yakin 
SBY akan melanjutkan laporannya. Tidak mustahil jika tiba-tiba dia mencabut 
pelaporan Firman. Lebih baik mencabut laporan dibanding menghadapi Antasari. 
Namanya cari mati. 

Dari pada mengurus insiden pencemaran nama baik tapi kemudian beresiko kasus 
pembunuhan Nasrudin akan diungkit lagi ke publik, lebih baik mencabut laporan. 
Kalau saya jadi SBY, saya akan mencabut laporan Firman Wijaya. Saya akan tutup 
kasus pencemaran nama baik ini. 

Sekarang kita sama-sama tunggu bagaimana respon SBY ketika mengetahui Antasari 
akan pasang badan untuk Firman Wijaya. Prediksi saya, SBY akan melupakan 
laporan itu. Dia tidak ingin cari masalah lagi dengan Antasari Azhar. hehe

Silahkan baca artikel saya yang lain di: https://seword.com/author/saefudin/

Sumber:

[GELORA45] Fw: Normalisasi Sungai Ciliwung, Sandiaga Uno Lanjutkan Program Ahok

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Normalisasi Sungai Ciliwung, Sandiaga Uno Lanjutkan Program Ahok 
   Reporter: 
Irsyan Hasyim (Kontributor)
   Editor: 
Ali Anwar
  Jumat, 9 Februari 2018 07:00 WIB 0 komentar 2K1112K   
   -  Font: ArialRobotoTimesVerdana 
   -  Ukuran Font: - + 
   - 
   - 

Foto udara banjir yang merendam kawasan Kampung Melayu, Jakarta, 6 Februari 
2018. Banjir akibat luapan Kali Ciliwung telah merendam sejumlah permukiman di 
Jakarta. Ketinggian air di sejumlah tempat bahkan tercatat mencapai dua meter. 
TEMPO/Subekti.
   
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan akan 
mengeksekusi lahan bantaran Sungai Ciliwung untuk normalisasi sungai seperti 
yang telah dilakukan oleh mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. 
Namun, eksekusi baru bisa dilakukan setelah keluarnya hasil appraisal untuk 
menentukan harga lahan warga di aliran dan bantaran Kali Ciliwung.

Untuk membebaskan lahan tersebut, kata Sandiaga Uno, pemerintah telah mendanai. 
“Kita punya sistem yang bagus, didanai. Pemprov (Pemerintah Provinsi) DKI harus 
merogoh kocek dan harus investasi di situ,” kata Sandiaga Uno di Balai Kota DKI 
Jakarta, Kamis, 8 Februari 2018.

“Kalau saya melihatnya, sih, investasi bahwa kota ini harus sustainable,” 
ujarnya. Menurut Sandiaga Uno, normalisasi sungai itu sesuai dengan rekomendasi 
Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane (BBWSCC). “Anggaran sudah 
tersedia, tinggal menyepakati harga, kemudian dieksekusi,” ucap Sandiaga Uno.

Bila ada warga yang keberatan, ujar Sandiaga Uno, dipersilakan menempuh jalur 
hukum. Menurut dia, ketersediaan lahan itu sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 
“Sengketa tersebut ada di pengadilan dan lahan tersebut langsung diserahkan ke 
pemerintah,” katanya.

Proyek normalisasi yang dilakukan pemerintah pusat didukung oleh Gubernur Ahok, 
sehingga pembebasan lahan yang sebelumnya berlarut-larut, bisa terselesaikan 
pada 2016, meski sempat terjadi kekerasan. Sebagian warga korban gusuran 
dipindahkan ke rumah susun sewa, sedangkan di atas lahan yang dibebaskan 
dibangun tanggul beton sepanjang sungai.

Kepala Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Teguh Hendarwan 
mengatakan normalisasi Kali Ciliwung belum 100 persen. “Hingga akhir Desember 
2017 baru berjalan 60 persen,” kata Teguh.  

Kendala utama proses normalisasi Sungai Ciliwung, ujar Teguh, adalah sulitnya 
pembebasan lahan karena faktor administrasi, relokasi, dan gugatan hukum oleh 
masyarakat. "Banyak proses yang harus kami tempuh," katanya.

[GELORA45] Fw: Eva Sundari : Pelan-Pelan Para Mafia Itu Akan Tersingkir

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Eva Sundari : Pelan-Pelan Para Mafia Itu Akan Tersingkir
share on:FacebookTwitter Google +
Di bawah pemerintahan Jokowi, isu mafia cukup menguat. Mereka ada di mana-mana 
dan menggurita. Bahkan masuk dalam lingkaran kekuasaan. 

Di bawah pemerintahan Jokowi pun, ada banyak pejabat politik yang punya konflik 
kepentingan (conflict of interest). Malahan, baru-baru Menko Maritim Rizal 
Ramli sampai mengeluarkan istilah baru: Dwi-fungsi Pepeng, yaitu orang yang 
merangkap sebagai pejabat politik sekaligus pengusaha.

Tetapi, kalau kita mau berpikir historis sedikit, bukankah itu bukan fenomena 
baru. Dulu kita mengenal istilah kapitalis birokrat (kabir) dan komprador. Dua 
istilah itu lebih relevan. Dan kalau mau jujur, kabir dan komprador itu hanya 
buah dari struktur ekonomi kita yang terbelakang dan bergantung pada asing.

Untuk melihat persoalan ini lebih jauh, Hendri Kurniawan dari Berdikari Online 
telah mewancarai Eva Kusuma Sundari. Politisi PDI Perjuangan ini baru saja 
dilantik menjadi Anggota DPR menggantikan posisi Pramono Anung. Sebelum ini dia 
menjadi Staf Khusus di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 
Berikut petikan wawancaranya:

Dalam penglihatan kami, pemerintahan Jokowi banyak diganggu oleh kegaduhan yang 
disulut oleh banyaknya pejabat negara yang punya konflik kepentingan. Ada 
banyak contoh. Sebut saja kasus terbaru: dua orang anggota keluarga Wapres 
Jusuf Kalla terungkap pernah bertemu dengan bos Freeport James R Moffett. Juga 
terkuaknya bekas petinggi Freeport yang kini bekerja di kantor Staf Presiden. 
Belum lagi kasus Pelindo II yang menyeret Wakil Presiden dan Menteri BUMN. 
Bagaimana menurut Mbak Eva?

Saya percaya praktek-praktek semacam itu praktek lama sejak Orde Baru dimana 
KKN masih mendominasi sistem politik. Jika saat ini muncul ke permukaan, karena 
Presiden bukan bagian dari sistem masa lalu dan tidak menyukai praktek-praktek 
semacam itu. Dengan adanya ledakan informasi sehingga mendukung keterbukaan, 
semua praktek-praktek yang sifatnya di bawah karpet pada keluar termasuk 
aktor-aktornya. Pelan-pelan mereka akan tersingkir.

Nah, sebelum ini Mbak Eva bilang di sejumlah media bahwa Presiden Jokowi 
dikelilingi Mafia dengan beragam kepentingan. Yaa, kita bisa menyebut mafia itu 
adalah para kapitalis birokrat (Kabir) dan komprador. Apakah itu ada 
keterkaitannya?

Sebenarnya Presiden sendiri yang menyatakan bahwa ternyata banyak urusan publik 
dan ekonomi dalam kendali mafia. Dalam urusan distribusi beras yang melumpuhkan 
Bulog. Bu Susi lapor mafia kapal ikan dan garam. Demikian juga kelangkaan 
bawang, kedelai, dan lain-lain. Ini menggenapi pengalamanku di DPR yang urus 
mafia hukum, mafia pertanahan, dan lain-lain. Mafia tumbuh karena konspirasi 
birokrat yang menghasilkan kebijakan-kebijakan (misalnya impor dan pertanahan) 
yang memberi peluang mafia untuk praktek-praktek monopoli, oligopoli, dan 
lain-lain.

Dalam pandangan Mbak Eva, apakah kelompok kepentingan di sekeliling Presiden 
itu cukup signifikan dalam mengganggu kerja-kerja pemerintah dan mendesaknya 
keluar dari rel Trisakti dan Nawacita?

Karena platformnya jelas, yaitu nawacita, plus Komitmen Presiden terhadap 
integritas juga kuat, maka para kabir ini kecele karena dikiranya presiden 
Jokowi seperti yang sudah-sudah yang punya konflik kepentingan pribadi, jadi 
bagian dari sistem yang korup karena ada motif rente. Alhamdulillah Jokowi dan 
keluarga tidak ikut bisnis APBN sehingga sistem terpaksa menjadi lebih 
akuntabel. Dampaknya, proses pembangunan bergerak lamban, kecepatan rendah, 
tidak bisa mengimbangi kecepatan presiden. Sistem dalam proses penyesuaian diri 
mencari equilibrium baru, birokrasi mencari ritme. Semoga segera beres sehingga 
bergerak optimal, dan bisa mengimbangi presiden yang action oriented dan minim 
talking.

Menurut Mbak Eva, bagaimana bisa Presiden Jokowi dikelilingi banyak Kabir dan 
komprador? Bukankah dia dulu getol bicara bahwa pemerintahannya menolak model 
“bagi-bagi kekuasaan”. Bisa dijelaskan?

Kemenangan PDI Perjuangan dan Jokowi tidak bersifat mutlak, sehingga harus 
power sharing, apalagi DPR yang dikuasai Koalisi Merah Putih (KMP) yang oposan. 
Tahun pertama ini ibaratnya menata fondasi dan di sini kita bisa melihat 
kelihaian Jokowi mengendarai ombak dimana kekuatan terkonsolidasi dan mulai 
mengerucut di tangan Presiden. PAN bergabung, PPP merapat demikian pula 
sebagian Partai Golkar. PKS menempuh jalan ‘cooperative’ dan seterusnya. Di 
internal Pemerintahan juga demikian, Jokowi makin pede memberhentikan 
menteri-menteri yang dari parpol pendukung dan menggunakan penilaian berbasis 
kinerja.

Dulu, ketika menghadapi para kabir dan komprador di pemerintahannya, Bung Karno 
aktif menggelorakan gerakan “retooling” aparatur negara. Tujuannya adalah 
mengganti semua aparatus pemerintahan yang tidak sejalan dengan politik 
pemerintah. Apakah itu relevan dilakukan juga oleh Presiden Jokowi saat ini?

Retooling yang dilakukan Jokowi adalah dengan 

[GELORA45] Fw: Penghina Presiden Bakal Dijerat Tanpa Aduan

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180205200341-12-274055/penghina-presiden-bakal-dijerat-tanpa-aduan

Penghina Presiden Bakal Dijerat Tanpa Aduan 



  Joko Panji Sasongko, CNN Indonesia | Senin, 05/02/2018 20:53 WIB   Bagikan :  
Presiden Joko Widodo alias Jokowi, di Jakarta, 2017. Panja RKUHP di 
DPR menyetujui untuk menjadikan pasal penghinaan kepada Presiden sebagai delik 
umum. (Foto: CNN Indonesia/Christie Stefanie)   Jakarta, CNN Indonesia -- DPR 
dan Pemerintah menyepakati pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil 
Presiden dalam Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) bersifat delik 
umum. Artinya, proses hukum dilakukan tanpa perlu ada pengaduan dari korban. 
Lama hukuman pun bisa dikurangi.

Pimpinan sidang sekaligus Ketua Panitia Kerja RKUHP di DPR, Benny K. Harman, 
sepakat untuk mengikuti usulan Pemerintah yang ingin menjadikan pasal itu 
sebagai delik umum.

“OK, kalau gitu ini tetap menjadi delik umum ya,” ujar Benny di Gedung DPR, 
Jakarta, Senin (5/2). Ia memberi catatan bahwa pasal itu akan dibahas kembali 
di tingkat Panja RKUHP.



| 
Lihat juga:
Komnas HAM: Pasal Penghinaan Presiden Ingkari Reformasi |


Pasal penghinaan presiden diatur dalam Pasal 239 ayat (1) RKUHP. Disebutkan 
bahwa setiap orang di muka umum menghina presiden dan wapres, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV 
(Rp500 juta).

Pasal 239 Ayat (2) menyebutkan, tidak merupakan penghinaan jika perbuatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum, demi 
kebenaran, atau pembelaan diri.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, sempat terjadi perdebatan terkait delik 
dalam pasal tersebut.

Benny, yang juga anggota F-Demokrat di DPR, menilai, pasal itu sebaiknya 
menjadi delik aduan, bukan delik umum. Sebab, menurutnya, Pemerintah belum 
menjelaskan secara tegas soal frasa penghinaan dan pembelaan diri dalam pasal 
tersebut.


| 
Lihat juga:
Mahfud: Pasal Penghinaan Presiden Boleh Jika Beda Substansi |

Delik aduan itu sendiri berarti setiap orang yang menghina kepala negara harus 
diadukan terlebih dahulu oleh pihak yang merasa dirugikan atau korban sebelum 
bisa diproses penegak hukum.

Sementara, delik umum memiliki konsekuensi bahwa aparat akan memproses kasus 
tersebut dengan atau tanpa pengaduan dari korban.

Harkristuti Harkrisnowo, perwakilan ahli tim Pemerintah, menyatakan, delik umum 
harus diterapkan dalam pasal tersebut karena pasal tentang penghinaan terhadap 
kepala atau wakil kepala negara sahabat bersifat delik umum.

Ia khawatir akan timbul diskriminasi terhadap kepala negara Indonesia jika 
tidak setara dengan pasal penghinaan terhadap kepala negara asing.

“Saya merasa kita kok agak diskriminatif ya. Presiden sendiri tidak dihormati, 
tapi Presiden asing kita sembah-sembah,” cetus Harkristuti.


| Anggota Tim Perumus RKUHP dari Pemerintah Harkristuti Harkrisnowo, di 
Jakarta, 2014. Dia menyebut, delik umum pada pasal penghinaan presiden 
diterapkan agar sesuai dengan pasal penghinaan kepala negara asing. (Foto: Adhi 
Wicaksono) |


Menurut Harkristuti, RKUHP tentang penghinaan presiden bukan untuk kepentingan 
pihak tertentu, melainkan mewakili kepentingan seluruh masyarat Indonesia.

“Dia (kepala negara) ditempatkan dalam posisi oleh rakyat Indonesia.. Bukan 
oleh satu, dua partai, atau sejuta, dua juta orang,” tepisnya.

Sanksi Bisa Dikurangi

Anggota Panja RKUHP Fraksi PPP Arsul Sani mengaku sepakat dengan pemerintah 
soal delik umum pasal itu. Namun, ia meminta pidana penjara pada pasal itu 
kurang dari 5 tahun.

Alasannya, pidana pasal penghinaan terhadap Pemerintah dalam RKUHP hanya 3 
tahun. Terlebih, posisi kepala negara memang rentan dengan penghinaan dan 
kritik karena merupakan jabatan publik tertinggi.

Ia khawatir, pidana penjara 5 tahun dalam pasal tersebut berpotensi menimbulkan 
kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum.

“Ancaman pidananya kalau perlu diturunkan,” ujar Arsul.


| 
Lihat juga:
Fahri Tolak Pasal Penghinaan Presiden dalam Revisi KUHP |

Ketua Tim Pembahasan RKUHP dari Pemerintah Enny Nurbaningsih menyebut bahwa 
usulan pengurangan hukuman pasal itu bisa dilakukan.

Pasal tersebut, kata Enny, dapat masuk kategori pidana sedang. Dengan kriteria 
itu, pidana penjaranya bisa berkisar dua atau tiga tahun penjara.

“Kalau dua tahunan, pemidanaan kita bukan penjara. Kita bisa menerapkan pidana 
pengawasan. Kalau enam bulan bisa kerja sosial,” tutupnya.

 (arh)  

[GELORA45] Fw: Betapa Terharunya Warga Dharmasraya Ini Bisa Bersalaman dengan Jokowi

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

   
   - Tekno
   - Cerita
   - Bola
   - Infrastruktur
   - Sehat
   - Wisata
 
Betapa Terharunya Warga Dharmasraya Ini Bisa Bersalaman dengan Jokowi
 Wed, 7 February 2018  Topik: Presiden Joko Widodo#Dharmasraya#Jokowi   
Share on FacebookShare on TwitterShare on Google Plus 
Share on Pinterest   Share on LinkedIn  Seorang warga Dharmasraya 
tampak menangis karena terharu saat bersalaman dengan Presiden Joko Widodo. 
(Foto: Biro Pers Setpres)   Ia tak kuasa menahan tangis karena terharu bisa 
langsung bersalaman dengan presiden. Tak diketahui siapa nama bapak ini namun 
dari foto yang diperoleh Tagar News dari Biro Pers Sekretariat Presiden, 
terlihat bagaimana bapak ini  menangis saat bersalaman dengan Presiden Joko 
Widodo.

Menurut Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey 
Machmudin, setibanya di Kabupaten Dharmasraya, Presiden Joko Widodo langsung 
meninjau Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), 
Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya.

Di lokasi ini, Presiden melihat langsung padat karya tunai yang yang membangun 
saluran tersier 654 meter dengan biaya Rp 225 juta dan jumlah pekerja sebanyak 
110 orang yang akan dikerjakan selama 90 hari.

Selain membangun irigasi, terdapat juga padat karya tunai membangun jalan 
produksi sepanjang 1,5 kilometer dengan biaya Rp 600 juta dan melibatkan 50 
pekerja selama 2 bulan.

[GELORA45] Fw: Siap-siap untuk Para Kades, Jokowi akan Bawa KPK Cek Keuangan Desa

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Siap-siap untuk Para Kades, Jokowi akan Bawa KPK Cek Keuangan Desa
UnknownThursday, 20 July 2017Berita,Jokowi
 

|  |
| Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2017  |



Beritaterheboh.com - Presiden Joko Widodo ingin Dana Desa yang diturunkan 
pemerintah digunakan dengan baik dan tepat sasaran. Untuk itu, Jokowi berencana 
mengajak KPK turun ke desa mengecek sistem keuangan desa.

Hal ini disampaikan Jokowi saat berdialog dengan Kadiman, seorang kepala desa 
di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Jokowi bertanya apa yang dilakukan 
Kadiman setelah mendapat Dana Desa.

"Ceritakan apa yang sudah dilakukan setelah dapat Dana Desa. Dapatnya berapa 
tahun 2016?" tanya Jokowi di Istana Negara dalam acara Pembukaan Rakornas 
Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, Kamis 
(18/5/2017).

"Rp 700 juta sekian, Pak," jawab Kadiman.
"Gede banget dong, ya. Terus?" tanya Jokowi lagi.

"Alhamdulillah, dengan sistem SisKeuDes (Sistem Keuangan Desa) kami bisa 
melakukan transparansi dan selalu terbuka untuk masyarakat, dari perencanaan 
sampai penggunaan. Sehingga kita bisa melakukan pemeringkatan, mana yang perlu 
kita utamakan atau skala prioritas. Jadi kita selalu terbuka terhadap 
masyarakat dan kita juga membikin baliho supaya APBDes kita bisa dilihat 
masyarakat, kegunaannya apa saja, sehingga semua bisa memantau untuk apa," 
jelas Kadiman.

Jokowi pun kembali bertanya, apakah penduduk desa tersebut mengetahui anggaran 
yang diterima. Sebab, Jokowi mengatakan pernah mengecek ke beberapa tempat, ada 
penduduk yang tidak tahu.

"Insyaallah tahu, Pak, karena kami setiap penganggaran itu rapat selalu 
mengundang banyak. Ini ada duit saya bilang, mau digunakan apa. Yang penting 
tidak melenceng dari RPJMDes kita dan RKP kita," kata Kadiman.

"Benar semua rakyat tahu, ya?" tanya Jokowi lagi.

"Insyaallah, Pak, karena kita mengadakan papan informasi yang kita letakkan di 
kantor desa di wilayah strategis. Jadi masyarakat tahu bahwa dana desa berapa 
PAD, berapa ADD (cek lagi), insyaallah terbuka," jawab Kadiman.

"Terbuka, ya? Tapi begini lo, nanti ke desa Bapak-bapak ini tidak sendirian lo. 
Saya ajak KPK," kata Jokowi.

Mendengar perkataan Jokowi, Kadiman pun mengaku siap keuangan desanya diperiksa 
KPK. "Insyaallah siap, Pak," katanya.

"Kelihatannya yakin. Omongnya tuh kelihatan, siap-nggak siap kelihatan. Kalau 
agak grogi, malah tak cek nanti. Tapi kan ini tidak grogi," ucap Jokowi menutup 
dialog dengan Kadiman.(detik.com)
SUMBER: 
http://www.beritaterheboh.com/2017/07/siap-siap-untuk-para-kades-jokowi-akan.html

[GELORA45] Fw: Korupsi Alquran, Fahd ARafiq Cium Istrinya Setelah Divonis Ringan 4 Tahun

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Korupsi Alquran, Fahd ARafiq Cium Istrinya Setelah Divonis Ringan 4 Tahun
 
 Admin PKS Puyengan  September 29, 2017 Umum Leave a comment13 Views 
  Korupsi Alquran, Fahd ARafiq Cium Istrinya Setelah Divonis Ringan 4 Tahun 
penjara
 

PKSPUYENGAN.COM –  Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq resmi dijatuhkan hukuman 
pidana empat tahun penjara dengan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan 
oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Fahd A Rariq dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi 
secara bersama dalam proyek pengadaan Alquran dan alat laboratorium Madrasah 
Tsanawiyah Kementeriaan Agama (Kemenag), pada 2011-2012.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Fahd El Fouz terbukti secara sah dan meyakinkan 
melakukan korupsi secara bersama-sama,” kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan 
Tipikor, Haryono dalam amar putusannya, Kamis (28/9/2017). 

 

Majelis menyatakan Fahd telah terbukti melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 
juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Vonis majelis hakim lebih rendah dari tuntutan yang dilayangkan jaksa yakni 
lima tahun penjara dengan denda sebesar Rp250 juta subsider enam bulan kurungan.

Hal yang meringankan Fahd di antaranya telah mengembalikan uang kerugian negara 
Rp3,4 miliar. “Terdakwa punya tanggungan, serta telah mengembalikan uang hasil 
korupsi sebesar Rp3, 4 miliar, ” ujar Haryono saat menimbang putusannya 
terhadap terdakwa.

Sedangkan hal-hal yang memberatkan vonis Fahd di antaranya karena perbuatan dia 
tidak menunjang program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan 
korupsi di Indonesia.

Dalam fakta persidangan terungkap, Fahd ‎melakukan korupsi bersama-sama dengan 
Zulkarnaen Djabar yang diadili dalam berkas terpisah. Fahd mendapatkan fee 
sebesar Rp3.411.000.000 dari dua proyek Kemenag tersebut.

Namun, KPK telah lebih dahulu menjebloskan Zulkarnaen Djabar dan putranya, 
Dendi Prasetya ke penjara.

+PortalPuyengan
Source: Okezone

SUMBER: 
https://pkspuyengan.com/korupsi-alquran-fahd-arafiq-cium-istrinya-setelah-divonis-ringan-4-tahun/

[GELORA45] Fw: KPK Tangkap Bupati Jombang Bersama Satu Orang Lainnya

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

KPK Tangkap Bupati Jombang Bersama Satu Orang Lainnya


| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
KPK Tangkap Bupati Jombang Bersama Satu Orang Lainnya

Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko terkena operasi tangkap tangan (OTT) 
KPK. Pasca OTT, Nyono tiba di gedung...
 |

 |

 |

[GELORA45] Fw: 10 Kepala daerah terjerat korupsi sepanjang tahun 2017

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

10 Kepala daerah terjerat korupsi sepanjang tahun 2017
   Minggu, 31 Desember 2017 12:00 Reporter : Ya'cob Billiocta   
   -   
   -   
   -   
   -   
  - 21
 - SHARES

   Gubernur Bengkulu dan istri tiba di KPK. ©2017 merdeka.com/muhammad 
luthfi rahman 
   
Merdeka.com - Sepanjang tahun 2017, sebanyak 10 kepala daerah terjerat kasus 
korupsi. Sebagian besar mereka terjaring operasi tangkap tangan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari berbagai kasus tersebut, miliaran rupiah uang 
negara telah berhasil diselamatkan KPK.

Dimulai dari awal tahun 2017, KPK menangkap Bupati Buton Samsu Umar Abdul 
Samiun dalam kasus suap mantan Ketua MK Akil Mochtar. Dia ditangkap saat turun 
dari pesawat di Bandara Soekarno Hatta, 25 Januari 2017. Penangkapan Samsu 
setelah berulangkali mangkir dari pemeriksaan dan dia kalah praperadilan..

Dalam kasus ini, Samsu mengaku pernah memberi uang Rp 1 miliar kepada Akil 
melalui CV Ratu Samagat, yang diketahui perusahaan milik istri Akil tahun 2012. 
Pemberian uang tersebut sebagai bentuk suap atas sengketa Pilkada Buton yang 
bergulir di MK.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta akhirnya memvonis Samsu dengan 
hukuman 3 tahun 9 bulan penjara. Dia juga dituntut membayar denda sebesar Rp 
150 juta atau subsider 3 bulan kurungan penjara.

Di Bulan Juni, KPK menangkap dan menerapkan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan 
istrinya Lili Martiani Maddari sebagai tersangka penerima suap untuk 
pembangunan jalan.

KPK juga mengamankan pengusaha Rico Dian Sari (RDS), Direktur PT SMS Jhoni 
Wijaya (JHW), dan Haris (H). "Diduga pemberian uang terkait fee proyek yang 
dimenangkan PT SMS dari provinsi Bengkulu dari komitmen 10 persen per proyek 
yang harus diberikan ke Gubernur Bengkulu melalui istrinya," ungkap pimpinan 
KPK Saut Situmorang saat itu.

Dari dua proyek yang dimenangkan PT SMS, Ridwan dijanjikan uang Rp 4,7 miliar. 
PT SMS memenangkan proyek pembangunan TES Muara Aman Kabupaten Rejang Lebong 
dengan nilai Rp 37 miliar dan proyek pembangunan jalan curuk air dingin 
Kabupaten Rejang Lebong dengan nilai proyek Rp 16 miliar.

Uang diduga diterima istri Ridwan, Lili Martiani Maddari di kediamannya di 
kawasan Sidomulyo, Bengkulu. Rico Dian Sari yang juga tercatat sebagai 
Bendahara DPD Golkar Provinsi Bengkulu langsung ditangkap KPK setelah 
menyerahkan uang dalam kardus dengan nominal diperkirakan Rp 1 miliar.

Penerimaan tersebut diduga merupakan yang pertama dilakukan dari total komitmen 
yang disepakati. Setelah menangkap Lili dan Rico, tim KPK mengamankan Ridwan.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Jhoni disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) 
huruf a atau b atau pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) KUHP.

Sedangkan, sebagai pihak yang diduga menerima, Rico, Lili dan Ridwan 
disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Hingga akhir tahun, penanganan kasus ini masih terus berjalan. Ridwan, Lili dan 
rico menjalani sidang perdana Bulan Oktober kemarin.

Sementara Jhoni selaku penyuap divonis 3 tahun 7 bulan penjara dan denda Rp 200 
juta subsider 4 bulan kurungan. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan JPU KPK 
yaitu 4 tahun penjara.

Di Bulan Agustus, KPK menangkap Bupati Pamekasan Achmad Syafii Yasin, bersama 
Kepala Kejaksaan Negeri Rudi Indra Prasetya dan sejumlah pejabat setempat dalam 
kasus suap Rp 250 juta berupa pengusutan dugaan penyelewengan dana desa di 
Pamekasan, Madura.

Lima orang ditetapkan tersangka. Mereka adalah Achmad Syafii Yasin, Rudi Indra 
Prasetya, Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan Sucipto Utomo, Kepala Desa 
Dasuk Agus Mulyadi dan Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Kabupaten 
Pamekasan Noer Solehhoddin.

Atas perbuatannya itu, Agus dan Sutjipto selaku penyuap disangkakan telah 
melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau Pasal 5 Ayat 1 huruf b atau Pasal 13 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 
ke-1 KUHP. Kasus ini pun masih diproses hukum dan belum final.

Di akhir Agustus, KPK menangkap Wali Kota Tegal Siti Masitha dalam kasus suap 
pengelolaan dana kesehatan RSUD Kardinah dan pengadaan alat kesehatan. Selain 
Siti, KPK juga menetapkan tersangka untuk Amir, pihak swasta sekaligus orang 
kepercayaan Siti, dan wakil direktur utama RSUD Kardinah, Cahyo.

Saat OTT, KPK menyita uang tunai sebesar Rp 300 juta di kantor bagian keuangan 
rumah sakit. Hasil dugaan sementara, Rp 200 juta telah mengalir ke dua rekening 
milik Amir.

Atas perbuatannya, Siti dan Amir selaku penerima disangkakan telah melanggar 
Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 

[GELORA45] Fw: Jokowi: Mungkin Nanti, Saya Akan Kirim BEM UI ke Asmat

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Sabtu 03 Februari 2018, 18:54 WIB 

 
Jokowi: Mungkin Nanti, Saya Akan Kirim BEM UI ke Asmat
 Andhika Prasetia - detikNews Share 0Tweet Share 0155 komentar  
   Presiden Jokowi. (Foto: Laily Rachev/Biro Pers Setpres)
Situbondo - Presiden Jokowi merespons soal aksi pemberian kartu kuning dari 
Ketua BEM UI, Zaadit Taqwa, salah satunya yang menuntut soal perbaikan kondisi 
di Asmat. Jokowi kemungkinan akan mengirim yang bersangkutan ke Asmat, Papua.

"Mungkin nanti, mungkin nanti, mungkin nanti ya, saya akan kirim, mungkin ketua 
dan anggota-anggota di BEM ke Asmat. BEM UI ya," ujar Jokowi kepada wartawan di 
Pondok Pesantren Salafiyah Safi'iyah Sukorejo, Situbondo, Jatim, Sabtu 
(3/2/2018).


| Baca juga: BEM UI Ungkap Arti Aksi 'Kartu Kuning' buat Jokowi |


Alasan Jokowi ingin mengirimkan Zaadit cs ke Asmat untuk melihat kondisi 
terkini di sana. Permasalahan soal Asmat menjadi salah satu dari 3 tuntutan 
yang disampaikan BEM UI kepada Jokowi.

"Biar lihat betul medan yang ada di sana, kemudian problem besar yang di kita 
hadapi, khususnya di Papua," jelasnya.


| Baca juga: Momen Mahasiswa UI Beri 'Kartu Kuning' ke Jokowi |


Namun, Jokowi tak mempermasalahkan saat ia diacungkan kartu kuning. Ia menyebut 
hal itu wajar.

"Ya yang namanya aktivis muda dinamika seperti itu biasalah. Ada yang 
mengingatkan, bagus sekali," kata Jokowi.

Aksi 'kartu kuning' ini dilakukan setelah Jokowi menyampaikan orasi ilmiahnya 
pada acara Dies Natalis ke-68 UI di Balairung, Depok, Jabar, Jumat (2/2). 
Zaadit langsung dihalau Paspampres yang berada di lokasi. 
(dkp/fjp)

[GELORA45] Fw: Cerita Menegangkan Presiden ke Afghanistan, Selimut Jadi Syal hingga Sujud Syukur di Pesawat

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Cerita Menegangkan Presiden ke Afghanistan, Selimut Jadi Syal hingga Sujud 
Syukur di Pesawat
 Ihsanuddin Kompas.com - 30/01/2018, 10:41 WIB   Presiden 
Joko Widodo saat berkunjung ke Afghanistan, Senin (29/1/2018).(Biro Pers 
Setpres)
JAKARTA, KOMPAS.com — Kenekatan Presiden Joko Widodo berkunjung ke Afghanistan 
yang tengah dalam kondisi tidak stabil menghadirkan kesan dan cerita tersendiri 
bagi para pembantunya yang ikut serta dalam rombongan.. 

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menceritakan, Pemerintah Afghanistan 
memberlakukan pengamanan yang sangat ketat kepada Presiden Jokowi dan 
rombongan. 

 Pengamanan ketat mengawal delegasi setibanya di Bandara Internasional Hamid 
Karzai, Kabul, sampai Istana Agr tempat Presiden Afghanistan Ashraf Ghani sudah 
menunggu.

 "Sepanjang jalan dari Airport ke Istana Presiden Afghanistan melalui 
jalan-jalan berbeton, kendaraan lapis baja dan 2 heli terbang diatas mobil 
Presiden," cerita Pramono lewat akun twitternya, @pramonoanung.


 Rombongan menteri dan kepala lembaga yang mendampingi kunjungan Presiden 
Jokowi di Kabul, Afghanistan, Senin (29/1/2018).(Twitter Pramono Anung)


 Dua hari sebelum kedatangan Presiden Jokowi, Kabul memang baru saja mengalami 
serangan teror bom bunuh diri. Korbannya mencapai 103 orang. Namun, serangan 
teror itu tak menyurutkan niat Jokowi berkunjung ke Afghanistan. 

 Rencana kunjungan ini memang sudah dijadwalkan sejak awal sebagai bagian dari 
kunjungan Jokowi ke lima negara di Asia. Sebelum ke Afghanistan, Jokowi sudah 
terlebih dahulu melakukan kunjungan kenegaraan ke Sri Lanka, Pakistan, 
Bangladesh, dan India.

 "Presiden enggak ada takutnya," kata Pramono.

Cerita lucu di tengah ketegangan

 Meski demikian, para pembantu Jokowi tetap merasakan ketegangan harus memasuki 
negara yang tengah bergejolak. Namun, ketegangan ini justru menghadirkan cerita 
lucu dan berkesan.


 Koordinator Staf Khusus Teten Masduki lupa mengenakan selimut pesawat sebagai 
ganti pakaian dingin saat tiba di Kabul, Afghanistan, Senin 
(29/1/2018)..(Twitter Pramono Anung)


 Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, misalnya, sampai lupa membawa 
baju hangat untuk melawan udara di Kabul yang sedang musim dingin dan tengah 
turun salju.

 "Pak Teten karena tegang, lupa membawa baju untuk udara dingin, dan memakai 
selimut pesawat untuk menahan rasa dingin dan dipikir ulama dari Indonesia," 
kata Pramono. 

 Dalam foto yang dibagikan, tampak Teten mengenakan selimut pesawat sebagai 
syal dan dikalungkan ke bagian lehernya. 

Selain itu, ada juga cerita Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Komandan 
Pasukan Pengamanan Presiden Mayjen Suhartono. Setelah kunjungan di Afghanistan 
sekitar 6 jam selesai, keduanya langsung sujud syukur saat memasuki pesawat 
kepresidenan. 

 "Alhamdulillah sudah pulang," kata Pramono.


 Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono dan Menteri Luar Negeri Retno 
Marsudi sujud syukur karena kedatangan Presiden Jokowi di Kabul, Afghanistan 
berlangsung aman dan lancar meski beberapa saat sebelumnya Kabul sedang 
diserang ledakan bom.(Twitter Pramono Anung)


Baca juga: Dinilai Teguh dan Berani, Jokowi Terima Medali dari Presiden 
Afghanistan 

 Pesawat kepresidenan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar 
pukul 05.20, Selasa (30/1/2018) pagi ini.

 Menlu Retno Marsudi menyampaikan rasa syukurnya karena kunjungan Presiden ke 
Afghanistan, di tengah berkecamuknya masalah keamanan di negara tersebut, 
berlangsung lancar dan aman.

 “Kita patut bersyukur, alhamdulillah bahwa kunjungan Presiden ke Kabul dapat 
dilakukan dengan lancar dan aman,” kata Retno. 

 Rasa syukur juga disampaikan Danpasampres Suhartono. Di balik gejolak yang 
terjadi di Kabul, Presiden Jokowi bisa menjalani kunjungannya dengan aman dan 
lancar tanpa gangguan keamanan apa pun.

 "Alhamdulillah misi pengamanan VVIP dalam rangka kunjungan kenegaraan Presiden 
RI ke Kabul, Afghanistan, selesai, aman, dan lancar," kata Suhartono.

 "Meski sedikit menegangkan karena telah terjadi serangkaian serangan 
bersenjata dan bom oleh kelompok tertentu dalam minggu ini hingga pagi tadi," 
tambahnya.

[GELORA45] Fw:KPK Tetapkan Gubernur Jambi Zumi Zola Tersangka

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

KPK Tetapkan Gubernur Jambi Zumi Zola Tersangka

Rabu, 31 Jan 2018 17:20| editor : Kuswandi

Gubernur Jambi Zumi Zola(Marieska Virdhani/JawaPos.com)

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan menetapkan Gubernur Jambi 
Zumi Zola sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini sebagai tindak lanjut 
pengembangan kasus suap RAPBD Jambi 2018 yang sudah menjadikan beberapa anak 
buah mantan pesinetron tersebut sebagai tersangka.

“Yup (Zumi Zola), sudah tersangka,” kata sumber JawaPos.com, di Jakarta, Rabu 
(31/01). Hal senada juga dikatakan sumber lainnya." Iya sudah tersangka dari 
Minggu lalu," imbuh sumber tersebut.

Sebagai tindak lanjut penetapan tersangka terhadap Zumi, penyidik KPK hari ini 
melakukan penggeledahan di kediaman Zumi Zola di Jalan Sultan Thaha Nomor 1 
Pasar Jambi, Kota Jambi.
Berita Terkait   
   - Terkuak! BPK Tak Berani Batalin Proyek e-KTP Meski Diduga Bermasalah
   - Sidang e-KTP, Hotma Sitompul: Paulus Bilang Novanto Ketuanya
   - e-KTP Jadi Perkara Korupsi, Saksi: Menang Kan Saya

"Ada penggeledahan. Tim masih di lapangan dan akan di-update lebih lanjut ya," 
terang Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Hal senada juga diungkapkan pimpinan KPK 
Saut Situmorang.

"Oh nanti kalian tunggu saja ya. Tapi kalau kita masuk artinya kan sudah 
hati-hati. Itu saja, saya bisa ngomong itu," ujarnya Rabu (31/01). Ketika 
disinggung apakah Zumi Zola sudah menjadi tersangka, Saut enggan berkomentar 
banyak.

Ilustrasi: penyidik KPK sedang melakukan penggeledahan(Teguh 
Kautsar/JawaPos.com)



"Tunggu saja. Pokoknya ada perkembangan signifikan," tutupnya.

Dalam kasus ini, sebelumnya penyidik KPK memang telah memeriksa Zumi Zola 
sebanyak dua kali, yakni pada 5 Januari dan 22 Januari kemarin.

Sebelumnya, dalam kasus dugaan penyuapan terkait pembahasan APBD Provinsi Jambi 
2018, setidaknya ada 16 orang yang berhasil diamankan Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jambi. 12 orang di 
antaranya ditangkap di Jambi dan 4 orang di Jakarta.
 
16 orang itu yakni, Anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Supriyono (SUP), Plt 
Kepala Dinas Provinsi Jambi Arfan (ARN), Asisten Daerah Bidang III Provinsi 
Jambi Saipudin (SAI), Anggota DPRD Jambi Nurhayati (NUR).

Lalu Fauzi alias Atong (ATG) yang notabene anak buah SAI, Dheny Ivan (DHI) dan 
Wahyudi (WYD) selaku anak buah ARN, Geni Waseso Segoro (GWS) dari pihak swasta, 
staf di Dinas PUPR Provinsi Jambi Rinie (RNI), Surip (SRP) selaku sopir SUP, 
dan Otong (OTG) selaku sopir ARN.

Kemudian, Wasis (WSS) Kepala UPDT Alat dan Perbekalan Provinsi Jambi, Plt 
Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik (EWM), Kepala Perwakllan Provinsi 
Jambi di Jakarta Amidy (AMD), Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Varial 
Adhi Putra (VRL), dan Asrul (ASR) dari pihak swasta.

Dari OTT terkait "uang ketok" APBD Jambi 2018 itu, tim KPK mengamankan uang 
senilai Rp 4,7 miliar. Adapun uang tersebut dikumpulkan dari sejumlah tempat.

"Yang di dalam dua koper isinya 3 miliar. Yang di plastik hitam gabungan dari 
400 juta ditemukan di lokasi di dekat restoran. Dan 1,3 ditemukan di rumah SAI 
(Saipudin, Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saipudin)," terang Juru 
Bicara KPK Febri Diansyah.

Usai dilakukan pemeriksaan KPK menetapan sejumlah pihak yang tertangkap ini 
menjadi tersangka. Mereka antara lain Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah 
Provinsi Jambi EWM (Erwan Malik), Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat ARN (Arfan), serta Asisten Daerah III Provinsi Jambi SAI (Saifudin). 
Sementara, satu pihak lagi adalah Anggota DPRD Jambi dari Fraksi PAN SUP 
(Supriyono).

"KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Diduga sebagai penerima SUP 
(Supriyono) dan diduga pemberi EWM (Erwan Malik), Plt Sekda Provinsi Jambi, ARN 
(Arfan), Plt Kepala Dinas PUPR, dan SAI (Saipudin) Asda III Provinsi Jambi," 
ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/11).

Sebagai penerima suap, Supriyono disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf 
b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam 
Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, selaku pemberi suap, Erwan, Arfan, dan Saifudin disangka melanggar 
Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31/1999 
sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(ce1/ipp/JPC)

[GELORA45] Fw: Kajian Periodik PBB, Komnas HAM: Kita Dipermalukan

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

 
Ninik Yuniati 
  
Kajian Periodik PBB, Komnas HAM: Kita Dipermalukan
 
"Indonesia masih belum sukses untuk merespon dan menindaklanjuti 
rekomendasi-rekomendasi itu."
  
 Jumat, 28 Apr 2017 08:16 WIB
  
Ilustras






   
KBR, Jakarta- Pemerintah Indonesia bakal dicecar tentang penegakan HAM dalam 
Kajian Universal Periodik (Universal Periodic Review, UPR) Dewan HAM 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss 3-5 Mei mendatang. Setidaknya 
93 negara akan mempertanyakan pelaksanaan 150 rekomendasi UPR   pada 2012. Di 
antaranya masalah pelanggaran HAM berat masa lalu, Papua, perlindungan terhadap 
 minoritas, serta kebebasan berkeyakinan.

Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Dicky Komar 
mengatakan, delegasi Indonesia di Jenewa   dipimpin   Menteri Luar Negeri Retno 
Marsudi dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

"Ini sinyal yang sangat baik dan sangat kuat terkait dengan komitmen pemerintah 
terhadap upaya pemajuan dan perlindungan HAM. Di siklus pertama tahun 2008, 
delegasi Indonesia dipimpin oleh dirjen dari Kementerian Luar Negeri, siklus 
kedua, dipimpin oleh Menteri Luar Negeri. Jadi tahun ini, sekaligus menegaskan 
komitmen kita ketika delegasi dipimpin oleh dua menteri sekaligus," kata Dicky 
di Kantor Staf Kepresidenan, Kamis (27/4/2017).

Staf Ahli Deputi V (Bidang Kajian Politik dan Pengelolaan Isu-isu Hukum, 
Pertahanan, Keamanan dan HAM) Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ifdhal Kasim 
memperkirakan masalah hukuman mati juga akan ditanyakan dalam persidangan. Kata 
dia, delegasi sudah siap menjelaskan apa adanya tentang hal itu.

"Jadi akan tetap kami laporkan apa yang sudah pemerintah lakukan soal hukuman 
mati. Wujudnya kan sudah ada yakni revisi UU KUHP," ujar dia.

Selain memberikan jawaban perkasus, pemerintah juga akan melaporkan upaya 
pemerintahan baru dalam menegakkan HAM.

Dalam sidang UPR, Dewan HAM PBB juga akan menerima laporan dari masyarakat 
sipil serta badan PBB yang berada di Indonesia. Laporan ini disebut shadow 
report.

"Shadow report penting untuk memperoleh gambaran utuh. Dan ini bisa menjadi 
pertimbangan untuk siapapun delegasi yang akan mengamati HAM di suatu negara," 
imbuh Dicky Komar.

Komnas HAM sebagai salah satu pelapor khusus menyatakan telah mengirimkan 
laporan. Ketua Pelapor Khusus Komnas HAM Imdadun Rahmat memprediksi Indonesia 
kembali akan mendapat rapor merah. 

Kata Imdadun  pemerintah terbukti   gagal menjalankan rekomendasi UPR, salah 
satunya soal Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB). Ini tercermin dari 
masih banyaknya kasus yang belum terselesaikan. Ditambah lagi, pengaduan 
kasus-kasus baru tetap berlanjut.

"Saya menyampaikan keprihatinan bahwa setelah 5 tahun kita diberi waktu oleh 
Komisi HAM PBB, untuk memperbaiki kondisi pelaksanaan HAM di Indonesia termasuk 
di dalamnya hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, Indonesia masih belum 
sukses untuk merespon dan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi itu. Kita 
masih cukup berat di masa-masa yang akan datang," kata Imdadun Rahmat, di 
Komnas HAM, Selasa (25/4/2017).

Komnas HAM mencatat pada tiga bulan terakhir terdapat belasan laporan pengaduan 
tentang pelanggaran KBB.

"Cukup banyak memang di Jawa Barat, untuk kabupaten Bogor saja itu ada tiga 
kasus baru dilaporkan, Kemudian di kota Depok, Banjar," tuturnya.

Selain itu, Komnas juga memaparkan setidaknya 9 pelanggaran KBB di seluruh 
Indonesia yang penyelesaiannya masih menggantung. Di antaranya, menimpa Gereja 
Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Bogor, HKBP Filadelfia di Bekasi, pengungsi 
Syiah di Sampang, Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), serta Jamaah Ahmadiyah 
Indonesia (JAI). 

Imdadun menambahkan, dengan rapor merah, Indonesia akan dipermalukan di dunia 
internasional. Selain itu, Indonesia akan kehilangan peluang untuk memiliki 
peran penting di PBB.

"Jadi kita di-shame, dipermalukan oleh bangsa-bangsa yang lain. Dan 
konsekuensinya, maka Indonesia tidak akan mendapatkan peran yang strategis di 
dalam posisi penting di PBB," imbuhnya.

Editor: Rony Sitanggang
SUMBER: 
http://kbr.id/nasional/04-2017/kajian_periodik_pbb__komnas_ham__kita_dipermalukan/89937.html

[GELORA45] Fw: Aktivis Penjilat Anies?

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Aktivis Penjilat Anies?
   
Orang-orang miskin adalah komoditas yang sering diperjual-belikan LSM. Sebagian 
mungkin digerakkan ketulusan demi kemanusiaan, sebagian lain bisa dilihat motif 
kepentingannya. Mungkin tidak selalu Rupiah, karena sebagian dari mereka sudah 
cukup kaya. Namun untuk mendongkrak kelas, seperti status sosial atau sebutan 
pembela wong cilik. Dalam komunitas tertentu, positioning semacam itu sangat 
penting.

Berbagai motif aktivis itu sebenarnya diperlukan, selama Pemerintah atau 
pengusaha besar tidak berbuat adil. Aktivis yang entah murni dorongan 
kemanusiaan, atau demi penghidupan dan nama baik menjadi penyeimbang dari 
abusive of power. Namun jika semua sudah seimbang, suara mereka justru mirip 
kaleng rombeng. Bising dan menyebalkan. Atau sebaliknya, saat akal sehat 
membutuhkan suara mereka, justru mereka malah merapat pada penguasa.

Dua hal itu sama buruknya: aktivis kaleng rombeng (saat situasi seimbang) dan 
aktivis pro penguasa (saat situasi tak seimbang).

Di jakarta, dulu banyak aktivis bersuara lantang tentang kebijakan Pemerintah. 
Mereka membawa teori-teori berat sebagai dasar argumen. Biar terkesan intelek. 
Itu waktu gubernurnya Ahok. Orang boleh memiliki alasan demi kemanusiaan dan 
akal sehat untuk melawannya. Posisi ahok adalah Pemerintah, ia rentan 
disalahkan. Apalagi musuh politiknya memang banyak. Namun ironisnya, aktivis 
yang dulu teriak-teriak soal kemanusiaan itu sekarang bungkam.

Penggusuran tetap terjadi. Banjir bertambah titik genangannya. Sampah dan 
kesemrawutan lalu lintas makin bertambah. Pengangguran dan kriminalitas 
meningkat. Namun mereka diam. Ternyata, yang lebih gila, sekarang mereka 
merapat pada penguasa. Tidak hanya sebagai LSM yang mengorder stopmap dan 
amplop. Namun jadi bagian integral pemerintahan.

Aktivis murni mestinya berdiri di luar. Tugasnya mengawasi, memberi teguran, 
mengoreksi. Saat mereka ada di lingkaran kekuasaan, itu tak lain adalah anjing 
penjaga. Bukan aktivis lagi. Maka memakai alasan kemanusiaan dan sebutan 
aktivis sambil menerima upah dari penguasa adalah tipikal centeng kompeni. Itu 
aktivis sampah.

Anies, gubernur yang tak becus bekerja itu merekrut 70-an orang untuk menutupi 
ketidak-mampuannya. Sebagian dari mereka dikenal sebagai aktivis. Melihat 
kedekatan mereka, muncul tudingan miring, bahwa mereka aktivis model baru, 
aktivis pro Anies.

Sehina-hinanya aktivis adalah mereka yang menjilat pada penguasa yang culas 
dengan mengatasnamakan kemanusiaan.

Program-program Anies jelas bermasalah. Kita lihat Tanah Abang yang sekarang 
jadi mimpi buruk. Balaikota yang kembali berjarak dan penuh rahasia. Janji 
politik yang nyaris semua diingkari. 

Yang terbaru sebagai contoh pelegalan becak di DKI Jakarta. Padahal sejak tahun 
80-an, becak dianggap bermasalah bagi kota yang terus berkembang pesat seperti 
Jakarta. Sejak itu becak terlarang beroperasi. Problem becak ini banyak sekali. 
Pertama mereka lambat, sangat lambat. Kedua mereka tidak punya kelengkapan lalu 
lintas memadai. Ketiga, tenaganya manusia. Keempat, mereka seenaknya di jalan. 
Kelima, tidak menjanjikan secara ekonomi.

Kehadiran Bajaj sebenarnya adalah upaya untuk mengganti becak yang digerakkan 
tenaga manusia. Bajaj, meski juga bermasalah, sedikit lebih manusiawi. Karena 
yang dibutuhkan Jakarta adalah transportasi massal. Atau transportasi kecil 
yang terintegrasi. Jakarta tak butuh moda transportasi yang bikin macet karena 
ngetem dan lambat. Apalagi tenaganya manusia.

Membiarkan becak berkeliaran di Jakarta sama halnya tega terhadap kemiskinan. 
Membiarkan mereka terjerumus dalam kesengsaraan secara terus-menerus. Padahal 
mestinya, tugas orang yang peduli kemanusiaan adalah mengangkat derajat mereka. 
Memberikan pekerjaan yang lebih baik. Jika bapaknya pengayuh becak, anaknya 
sudah harus lebih sukses. Bukan malah mengabadikan kesengsaraan itu secara 
turun-temurun.

Nursyahbani Katjasungkana merilis pernyataan di akun medsosnya tentang sikap 
beberapa kelompok aktivis yang mendukung program becak itu. Di antaranya 
Serikat Becak Jakarta (Sebaja) Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) Jakarta dan 
Urban Poor Consortium (UPC). Dengan tulisan huruf kapital ditulis di sana, 
"TOLONG DISEBAR, JIKA MEMANG MASIH PUNYA EMPATI." 

Mirip ciri khas tulisan penyebar hoax dari bumi datar. Tulisan itu berisi 
pernyataan yang lemah argumennya. Setiap butirnya terkadung sesat pikir kronis. 
Orang-orang yang membuat tulisan itu seperti tak pernah belajar logika. Semacam 
proyek yang dipaksakan demi berlakunya edaran stopmap dan amplop di Balaikota.

Program becak untuk wisata yang diusulkan Sebaja, masih memungkinkan untuk 
diterima. Namun itu pernyataan belakangan para aktivis saat Anies mulai 
terdesak. Jadi para aktivis ini seolah menjadi penyambung lidah Anies. Mereka 
menerangkan proyek becak ini dengan detil dan membawa-bawa nama orang miskin. 
Padahal secara nalar sehat, penjelasan itu tak bisa diterima.

Trik murahan yang biasa 

[GELORA45] Fw: PENUNTASAN KASUS PELANGGARAN HAM 1965 JANGAN TERHENTI (I)

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

PENUNTASAN KASUS PELANGGARAN HAM 1965 JANGAN TERHENTI (I)Md Kartaprawira·3 
Januari 2018"Perang Dingin dan Kejahatan Kemanusiaan 1965“Oleh: MD 
Kartaprawirahttp://www.md-kartaprawira.nl/43555...Kebanyakan kegiatan 
pengungkapan tragedi nasional 1965 dilakukan oleh para sejarawan, etnoloog, 
jurnalis dan pakar  bidang lainnya. Dalam tulisan serial ini akan diuraikan 
secara populer beberapa aspek hukum kasus 1965  untuk melengkapinya. 
Sesungguhnya keterlibatan AS dalam persitiwa G30S/genosida 1965-1966 bukanlah 
peristiwa yang mengejutkan apabila kita tengok ke belakang sejarah Perang 
Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur/Sosialis setelah berakhirnya Perang 
Dunia II. Blok Barat yang anti komunis jelas punya strategi global untuk 
menghancurkan kekuatan komunis di MANA SAJA (termasuk di Indonesia) dengan 
segala jalan dan cara: menghamburkan bom napalm, melancarkan propaganda HAM, 
membantu pemberontak dan aksi teror dan lain-lainnya.  Untuk menghancurkan 
komunisme di Indocina/Vietnam pada tahun 1960-an, AS mengerahkan  seperempat 
juta tentaranya dan dengan semena-mena menghambur-hamburkan bom napalm yang 
mengakibatkan korban ribuan rakyat Vietnam dan kerusakan hebat lingkungan. 
Itulah kejahatan kemanusiaan yang dilakukan AS terhadap rakyat Vietnam dalam 
melancarkan agresinya terhadap Vietnam.   Sedang dalam Perang Dingin terhadap 
Uni Soviet dan negara-negara sosialis Eropa lainnya AS dengan gigih melancarkan 
serangannya dengan menggunakan propaganda HAM dan intelejen. Untuk tujuan 
tersebut Radio Swoboda (Bebas/Merdeka), yang disponsori AS mengumandang di 
udara dalam berbagai bahasa meluncurkan „propaganda HAM“ selama 24 jam setiap 
hari. Situasinya lebih memanas ketika Prof. Sakharov (pemenang hadiah nobel, 
pakar bom nuklir) dan penulis terkenal Sholzonitsin seorang dissident pengarang 
buku „Arkhipelag gulag“(Kepulauan Kamp Tahanan Negara) ikut aktif berkiprah 
dalam gerakan HAM melawan Uni Soviet. Memang banyak praktek negatif sistem 
sosialisme di Uni Soviet yang sangat mudah dijadikan sasaran empuk serangan 
propaganda HAM. Usaha Gorbachev untuk menyelamatkan Uni Soviet dengan 
melaksanakan perestroika (reformasi) - meskipun memakai semboyan „Sosialisme 
Berwajah Kemanusiaan“- tetap tidak dapat menolong „penyakit“ parah yang 
diderita Uni Soviet kala itu.  Ternyata Den Siauw Ping lebih cerdas dalam 
melakukan politik pembaharuan di Tiongkok.Akibatnya dalam pemilu untuk memilih 
presiden Federasi Rusia (Negara Bagian Uni Soviet yang terbesar) Boris Yeltsin 
tampil sebagai pemenang. Padahal dia bukan anggota PKUS (Partai Komunis Uni 
Soviet), bukan orang komunis lagi. Artinya sebagian besar kaum proletar yang 
kehidupannya berada di kota-kota industri, tidak lagi mempercayai PKUS, 
komunisme dan birokrasinya yang selama puluhan tahun ditakuti luar biasa. Babak 
terakhir  runtuhnya Uni Soviet adalah akibat perundingan Yeltsin bersama 
petinggi Negara Bagian Belorusia (Shuskevic) dan Negara Bagian Ukraina (Kucma) 
dalam pertemuan di daerah Belawezhky, Belarusia, di dekat perbatasan antara 
Belarusia dan Polandia pada tahun 1991 yang menghasilkan “pernyataan keluar 
dari Uni Soviet”. Kemudian aksi tersebut diikuti negara-negara bagian Uni 
Soviet lainnya (Kazakhstan, Uzbekistan, Gruzia/Georgia, Armenia dan 
lain-lainnya) menyatakan kedaulatan masing-masing. Dengan demikian habislah 
eksistensi Uni Soviet. Karena Uni Soviet sudah bubar, maka Gorbacev pun 
kehilangan jabatan presiden.Jadi jelas bukan Gorbacev yang membubarkan Uni 
Soviet, tapi karena semua subyek Uni Soviet (negara-negara bagian) menyatakan 
keluar dari Uni Soviet. Keadaan Rusia (Federasi Rusia) selama di bawah presiden 
Yeltsin malah makin menjadi buruk dan terpuruk akibat kesalahan politik 
Privatisasi badan-badan usaha negara. Di pihak lain oligarkhi tumbuh makin 
kuat. Tapi keadaan tersebut akhirnya bisa di”selamat“kan oleh presiden Putin, 
sehingga Rusia (Federasi Rusia) berhasil mengambil kedudukan semula sebagai 
negara besar yang ditakuti AS dkk.Demikianlah hebatnya serangan propaganda HAM 
dari Blok Barat  yang mempunyai andil besar dalam Perang Dingin untuk 
meruntuhkan negara sosialis pertama - Uni Soviet dan negara-negara sosialis 
Eropa lainnya.  Dalam kaitannya dengan Indonesia umum mengetahui bahwa kelompok 
kanan Angkatan Darat pada waktu Perang Dingin (dan sekarang?) mempunyai posisi 
yang kuat dan selalu berusaha meminggirkan kelompok kiri/komunis dari bidang 
kehidupan politik.    Maka sangatlah tidak aneh apabila Blok Barat memanfaatkan 
situasi internal AD tersebut untuk kepentingan strategi global Perang Dingin 
agar Indonesia tidak jatuh dalam pengaruh dan kekuasaan komunis. Tetapi 
situasinya di Indonesia bagi Blok Barat/AS lebih rumit. Sebab terpaksa 
menghadapi dua front: komunis dan Soekarno.Penghancuran PKI seakar-akarnya 
tidak hanya merupakan pelaksanaan strategi global Blok Barat dalam Perang 
Dingin, tetapi juga karena PKI merupakan pendukung kuat  Pemerintahan Soekarno  
yang  mempunyai pengaruh 

[GELORA45] Fw: PENUNTASAN KASUS PELANGGARAN HAM 1965 JANGAN TERHENTI (III)

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

PENUNTASAN KASUS PELANGGARAN HAM 1965 JANGAN TERHENTI (III)Md Kartaprawira·26 
Januari 2018„Mencari Payung Hukum Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat 1965“ 
Oleh MD KartaprawiraA.Setelah jatuhnya rejim Orba /Suharto yang dengan kejam 
telah menginjak-injak berbagai macam norma HAM, maka sesuai makin panasnya suhu 
reformasi di Indonesia saat itu, mulailah para presiden berikutnya berusaha 
merintis pembangunan dalam bidang Hak Azasi Manusia (HAM) yang berakibat 
terbitnya berbagai macam perundang-undangan tentang hak asasi manusia.Pada era 
Presiden B.J. Habibie berhasil diterbitkan „UU No.39/1999 tentang Hak Azasi 
Manusia“(UUHAM/1999). Pada era Presiden Gusdur diterbitkan „UU No. 26/2000 
Tentang Pengadilan HAM”(UU PHAM/2000). Sedang pada era Presiden Megawati 
diterbitkan „UU No. 27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi“ 
(UUKKR/2004). Perlu diketahui, bahwa diterbitkannya UUKKR/2004 adalah suatu 
keharusan, sebab dalam UU PHAM/2000 penuntasan kasus pelanggaran HAM 
dimungkinkan melalui 2 (dua) jalur, yaitu jalur pengadilan ad hoc (yudisial) 
dan jalur Rekonsiliasi (non-yudisial).Sayang SBY yang berhasil menjadi presiden 
dalam 2 masa jabatan tidak menampakkan langkah-langkah untuk memajukan 
penerapan norma-norma HAM dalam kehidupan. Bahkan kasus besar – Pelanggaran HAM 
berat/Kejahatan kemanusiaan/genosida politik 1965 tidak mendapat perhatian yang 
semestinya.Sebaliknya (celakanya!) di dalam era pemerintahan SBY salah satu 
payung hukum penting dalam penuntasan kasus besar 1965 tersebut di atas, yaitu 
UUKKR/2004 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan memakai apa yang 
dinamakan azas „ultra petita.“ Padahal UU KKR adalah satu-satunya piranti hukum 
yang masih tersisa untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat 1965/kejahatan 
kemanusiaan/genosida politik 1965 setelah dicantumkannya pasal 28/i ayat 1 di 
dalam UUD 1945 sebagai akibat amandemen UUD 1945. Dalam pasal 28/i Ayat 1 
tersebut dinyatakan: „hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum berlaku 
surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa 
pun.“ Jadi kasus pelanggaran HAM 1965 tersebut di atas tidak dapat diajukan ke 
pengadilan (termasuk pengadilan ad hoc). Inilah yang dinamakan azas 
non-retroaktif, artinya tidak boleh berlaku surut. Penerapan azas 
non-retroaktif (berdasarkan pasal tersebut) bahkan merupakan suatu PELANGGARAN 
HAM. Harap jangan dicampur-adukkan dan jangan disalah-mengertikan antara Azas 
non-retroaktif dengan institusi „Daluwarsa“. Jadi jelas satu-satunya jalan 
penuntasan kasus pelanggaran HAM 1965 adalah hanya melalui jalur Rekonsiliasi, 
selama Pasal 28/i Ayat 1 UUD 1945 tidak/belum dicabut atau dirubah. Memang 
sangat disesalkan adanya pasal 28/i Ayat 1 dalam UUD 1945 tersebut, sebab 
mengakibatkan impunitas secara konstitusional terlindungi dengan nyaman, 
sebaliknya merugikan para korban secara total. Tapi yang mengherankan tidak ada 
peduli HAM yang   mempersoalkan hal tersebut, meskipun problemnya sudah lama 
beredar di media cetak dan medsos/internet sejak tahun 2005*. Mungkin mereka 
membenarkan pasal tersebut dalam kaitannya kasus pelanggaran HAM 1965. Bahkan 
pada bulan Desember 2000 ketika di dalam pertemuan dengan team MPR di KBRI Den 
Haag tentang Sosialisasi Putusan MPR berkaiatan amandemen UUD, hal tersebut 
sempat diajukan oleh penulis. Tetapi tidak ada respon yang memuaskan.   
    Nampak sekali bagaimana pelaku berusaha untuk bebas total 
dari tanggung jawab hukum. Meskipun melalui jalur pengadilan penuntasan kasus 
HAM 1965 tidak dapat dilaksanakan, namun  eksistensi UU KKR/2004 terasa tidak 
nyaman bagi para pelaku kejahatan kemanusiaan. Oleh karena itu, 
pembumi-hangusan UU KKR/2004 tentu bukan suatu yang mengagetkan dan aneh. 
Apakah pembatalan UUKKR/2004 oleh MK tersebut ada hubungannya dengan 
usaha-usaha Orba-senyap yang aktif di semua sector strategis di era reformasi, 
wallahu a’lam. Yang jelas sudah 13 tahun sesudah UUKKR/2004 dibatalkan 
UUKKR-Baru belum ada tanda-tanda kemunculannya. Berarti penuntasan kasus 
pelanggaran HAM 1965 juga masih tanda tanya kapan dimulai, sebaliknya bisa 
dipastikan impunitas terus berlangsung dengan aman tanpa ada gangguan.   B. 
Muncul pertanyaan mengapa UU KKR tidak nyaman bagi para 
pelaku/penjahat-kemanusiaan 1965? Jawabannya: Karena di dalam proses KKR 
apabila pelaku tidak mengakui Kebenaran (kejahatan yang dilakukannya) dan tidak 
mau minta Maaf – maka pelaku tidak akan mendapat amnesti dan selanjutnya 
diajukan ke PENGADILAN (UUKKR/2004 Pasal 29 Ayat 3). Maka ketika UUKKR/2004 
yang mengandung pasal ketidak-nyamanan tersebut dibatalkan oleh majelis hakim 
Mahkamah Konstitusi (Ketua Jimly Asshiddiqie) tentu para pelaku kejahatan 
kemanusiaan 1965 akan bisa tidur nyenyak. Maka terjadinya Pencantuman azas 
non-retroaktif dalam UUD 1945 (Pasal 28/i Ayat 1) melalui amandemen dan 
Pembatalan UUKKR/2004 oleh Mahkamah Konstitusi berarti: baik melalui Pengadilan 
 maupun Rekonsiliasi tidak 

[GELORA45] Fw: Sah! Idrus Resmi Dilantik Jadi Mensos, Moeldoko KSP, Agum Wantimpres

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Sah! Idrus Resmi Dilantik Jadi Mensos, Moeldoko KSP, Agum Wantimpres
Wednesday, January 17, 2018
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Sekjen Golkar demisioner Idrus Marham 
menjadi Menteri Sosial. Mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Moeldoko juga 
dilantik menjadi Kepala Staf Presiden (KSP) dan Agum Gumelar sebagai anggota 
Wantimpres

Reshuffle kabinet jilid 3 dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Rabu 
(17/1/2017) pagi. Presiden Jokowi dan Wapres JK hadir bersamaan di lokasi pukul 
09.23 WIB.

Idrus, Moeldoko berdiri berdampingan mengenakan setelan jas warna hitam dan 
peci berwarna senada.
Di samping Idrus dan Moeldoko ada Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) 
Marsdya Yuyu Sutisna yang juga akan dilantik Jokowi menjadi KSAU. Dia 
menggantikan posisi Marsekal Hadi Tjahjanto yang kini menjabat Panglima TNI.

Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan 'Indonesia Raya'. Kemudian, 
acara pelantikan dimulai dengan pembacaan Keppres pengangkatan Idrus sebagai 
Mensos, Moeldoko sebagai KSP dan Agum Gumelar menjadi anggota Wantimpres. 
Jokowi lalu memandu pengambilan sumpah jabatan.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar 
45 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan 
selurus-selurusnya," demikian penggalan sumpah jabatan tersebut.

Idrus menggantikan Khofifah Indar Parawansa sebagai Mensos. Khofifah akan maju 
sebagai calon gubernur di Pilgub Jawa Timur 2018. Sedangkan Moeldoko 
menggantikan posisi Teten Masduki. Agum menggantikan almarhum Hasyim Muzadi. 
[detik.com]SUMBER: 
http://www.infopresiden.com/2018/01/sah-idrus-resmi-dilantik-jadi-mensos.html?m=1

[GELORA45] Fw:KPK Segera Panggil Bambang Soesatyo Terkait Kasus e-KTP

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

KPK Segera Panggil Bambang Soesatyo Terkait Kasus e-KTP 
  Feri Agus , CNN Indonesia | Senin, 15/01/2018 21:55 WIB   Bagikan :   
   KPK bakal memanggil Bambang Soesatyo yang baru saja resmi dilantik menjadi 
Ketua DPR, terkait dengan kasus korupsi e-KTP. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)   
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memanggil 
Bambang Soesatyo, yang baru saja resmi dilantik menjadi Ketua Dewan Perwakilan 
Rakyat. Lembaga antirasuah akan menjadwalkan kembali pemeriksaan pria yang 
karib disapa Bamsoet itu. 

"Untuk proses hukum yang berjalan di KPK, saya kira itu tetap akan berjalan di 
koridor hukum seperti biasa," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung 
KPK, Jakarta, Senin (15/1).

"Terkait kapan penjadwalan ulang kami akan informasikan lagi setelah ada 
informasi kebutuhan dari penyidik," tutur Febri menambahkan. 



| 
Lihat juga:
Bamsoet Salah Ucap Tiga Kali saat Sumpah Jabatan Ketua DPR |


Bamsoet sempat dipanggil pada 20 Desember 2017 lalu. Mantan Ketua Komisi III 
DPR itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka korupsi proyek pengadaan e-KTP, 
Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo. 

Namun, ketika itu Bamsoet tak bisa hadir lantaran mengikuti kegiatan Musyawarah 
Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Jakarta. 

Febri melanjutkan, posisi Bamsoet yang saat ini telah menjadi pimpinan dewan 
tak akan mempengaruhi penyidikan korupsi proyek e-KTP, yang diduga merugikan 
negara hingga Rp2,3 triliun. Penyidik korupsi e-KTP akan tetap berjalan dalam 
koridor hukum. 

"Saya kira proses hukum akan berjalan di koridor hukum saja. Relnya akan 
berbeda secara politik," tuturnya. 


| 
Lihat juga:
Nama Bamsoet dalam Pusaran Korupsi |


Pelantikan Bamsoet

Di sisi lain, Febri mengatakan, KPK menghormati pelantikan Bamsoet sebagai 
ketua DPR menggantikan Setya Novanto, yang tersandung korupsi e-KTP, dan kini 
telah duduk di kursi terdakwa. 

"Jadi posisi KPK adalah kami hargai mekanisme dan proses yang berjalan di DPR 
tersebut," kata dia. 


| 
Lihat juga:
KPK Jadwalkan Pemeriksaan Anggota Polri Ajudan Setnov |


Febri berharap, kerja sama antara KPK dengan DPR dalam upaya pemberantasan 
korupsi bisa bersinergi. Menurutnya, pencegahan korupsi di sektor politik bisa 
dilakukan bersama oleh KPK dan DPR. 

"Jadi setelah di lantik ke depan harapannya tentu ada sinergi ada konsen pada 
upaya-upaya dan pemberantasan korupsi ke depan," ujarnya. 

Nama Bamsoet sempat mencuat dalam sidang terdakwa memberikan keterangan palsu 
pada persidang kasus e-KTP, Miryam S Haryani. Bamsoet bersama lima anggota DPR 
disebut mengancam Miryam saat menjadi saksi e-KTP. (asa) 

[GELORA45] Fw: ICW Minta KPK Kejar Pelaku Selain Fredrich Yunadi dan Bimanesh

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

ICW Minta KPK Kejar Pelaku Selain Fredrich Yunadi dan Bimanesh  Reporter: 
M Yusuf Manurung
  Editor: 
Rina Widiastuti
 Minggu, 14 Januari 2018 17:21 WIB   
Tersangka dugaan menghalangi proses penyidikan Setya Novanto, Fredrich Yunadi, 
resmi ditahan di rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, 13 
Januari 2018. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia 
Corruption Watch (ICW), Tama Satya Langkun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) menelusuri pelaku lain dalam dugaan obstruction of justice (OJ) atau 
merintangi dan menghalangi penyidikan kasus korupsi proyek e-KTP untuk Setya 
Novanto, selain mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi dan dokter 
Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo.

"Tetap harus ditelusuri. Bagaimanapun dalam konteks proses ini, yang merintangi 
banyak juga," katanya di kantornya Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, 
Minggu, 14 Januari 2018.

Baca: Soal Fredrich Yunadi, Peradi Sayangkan Satu Hal Ini

KPK saat ini telah menetapkan dua tersangka dalam kasus tersebut yakni Fredrich 
Yunadi dan Bimanesh Sutarjo. Keduanya diduga melakukan manipulasi data medis 
atas kecelakaan yang menimpa Setya Novanto pada 16 November 2017.
 
Tama mengatakan, KPK tetap harus menelusuri pihak lain yang telah dicekal ke 
luar negeri terkait kasus tersebut. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui 
apakah pihak tersebut melakukan tindak pidana OJ atau tidak. "Pihak pihak 
tersebut wajib dimintai keterangan," katanya.

Sebelumnya KPK telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan 
HAM mencegah Fredrich Yunadi, Bimanesh, mantan kontributor Metro TV Muhammad 
Hilman Mattauch dan Achmad Rudyansyah untuk mencegah bepergian ke luar negeri 
dalam enam bulan ke depan. Surat itu dilayangkan pada 8 Januari 2018.

Baca: Pengamat: Penahanan Fredrich Yunadi Bukan Kriminalisasi Advokat

Fredrich dan Bimanesh telah ditetapkan sebagai tersangka pada 10 Januari 2018. 
Keduanya dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Saat ini Fredrich Yunadi dan Bimanesh Sutarjo telah ditahan di rumah tahanan 
KPK. Untuk Fredrich, KPK sebelumnya melakukan penjembutan paksa pada Jumat 
malam, 12 Januari 2018, karena mangkir dari panggilan.
   
   - ICW
   - KPK
   - Fredrich Yunadi
   
   - Setya Novanto
    
   - 1 hari lalu  
   - 
Pengamat: Penahanan Fredrich Yunadi Bukan Kriminalisasi Advokat
   


   

[GELORA45] Fw: Sandi Bilang Habis Rp100 M Lebih di Pilkada DKI, Anies Cepat-Cepat Bilang Begini

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Sandi Bilang Habis Rp100 M Lebih di Pilkada DKI, Anies Cepat-Cepat Bilang Begini
Friday, January 12, 2018
 PATRIOTNKRI.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, tidak ada 
mahar yang diminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subiant... 







PATRIOTNKRI.COM -Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, tidak ada 
mahar yang diminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pilkada DKI 
Jakarta 2017.

Dia menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi kabar kader Gerindra La Nyalla 
Mattalitti yang dimintai mahar Rp 40 miliar oleh Prabowo untuk Pilkada Jawa 
Timur 2018.

"Tidak ada mahar (pada Pilkada DKI), enggak ada, sama sekali enggak ada," ujar 
Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (12/1/2018).

Anies menjelaskan, dana yang digunakan untuk Pilkada DKI Jakarta 2017 berasal 
dari patungan dia, Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno, dan timnya. Sebab, pilkada 
dipastikan membutuhkan biaya.

"Kalau bisa dibilang ya semuanya kemarin itu iuran sehingga terjadi gerakan, 
semuanya terlibat. Jadi, bahwa proses politik memerlukan biaya itu benar, tapi 
bahwa calon, kami harus membayar, itu tidak ada," kata Anies.

Sebelumnya, Sandiaga menyebutkan, setiap kontestasi politik pasti memiliki 
biaya. Kader Gerindra itu pun menyebutkan, dana yang dihabiskan untuk Pilkada 
DKI 2017 misalnya lebih dari Rp 100 miliar.

"Memang kalau politik itu berbiaya. Kemarin kami menghabiskan lebih dari Rp 100 
miliar. Jadi, itu yang diinginkan sebetulnya oleh Gerindra. Jangan sampai nanti 
kami sudah mencalonkan, enggak memiliki pendanaan," katanya

Selain diminta mencari mitra koalisi, La Nyalla juga diminta menyiapkan 
kelengkapan pemenangan. Salah satu kelengkapan pemenangan, kata La Nyalla, ia 
diminta uang Rp 40 miliar oleh Prabowo. Uang itu digunakan untuk saksi dalam 
Pilkada Jawa Timur.

Baca juga : Waketum Gerindra Nilai Wajar jika La Nyalla Diminta Rp 40 Miliar 
oleh Prabowo

Permintaan itu dilakukan saat La Nyalla melangsungkan pertemuan dengan Prabowo 
di Hambalang, Bogor, 10 Desember 2017, bertepatan dengan Gerindra mengumumkan 
Mayjen (Purn) Sudrajat sebagai calon gubernur Jawa Barat.

"Saya dimintai uang Rp 40 miliar. Uang saksi disuruh serahkan tanggal 20 
Desember 2017, kalau tidak bisa saya tidak akan direkomendasi," ujar La Nyalla 
seperti dikutip Tribunnews.com, Kamis (11/1/2018).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai wajar jika La Nyalla 
diminta uang Rp 40 miliar oleh Prabowo untuk maju dalam Pilgub Jawa Timur. 
Menurut Arief, uang itu memang dibutuhkan untuk keperluan membayar saksi di 
tempat pemungutan suara (TPS).

Sumber: kompas.com 

[GELORA45] Fw: Auditor Utama BPK Ditangkap KPK, Mobil Honda Odissey yang Baru Dibeli Langsung Dikembalikan ke Diler

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Auditor Utama BPK Ditangkap KPK, Mobil Honda Odissey yang Baru Dibeli Langsung 
Dikembalikan ke Diler
 Rabu, 10 Januari 2018 18:15 WIB   
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mobil Honda All New Odissey langsung dikembalikan ke 
diler Honda Sunter tidak berselang lama usai operasi tangkap tangan terhadpa 
Ali Sadli.

Mobil tersebut dikirimkan ke rumah bekas Kepala Sub Auditorat III Auditorat 
Keuangan Negara BPK RI Ali Sadli karena Ali lah yang membeli mobil tersebut 
untuk bekas Auditor Utama BPK RI Rochmadi Saptoguriri.

Keterangan tersebut diungkapkan saksi Andriyanto seorang sales promotor 
otomotif yang turut mengurus pembelian mobil tersebut di diler Honda Sunter.

Saat bersaksi untuk terdakwa Rochmadi Saptogiri yang dijerat pencucian uang, 
Andriyanto mendapat kepastian pemulangan mobil tersebut dari istri Ali Sadli, 
Wuryanti Yustianti.

"Infonya dipulangin ke Honda Sunter. Saya coba hubungi Ibu Ali Sadli 
(Wuryanto), pas tahu bapak ditahan, saya tanya 'Bu ini mobil kok balik lagi'. 
Karena ditelepon tidak bisa saya datang ke rumah," kata Andriyanto menjawab 
pertanyaan majelis hakim di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 
Rabu (10/1/2017).

Baca: Terdakwa Bekas Auditor Utama BPK RI Rochmadi Saptogiri Palsukan NPWP dan 
KTP untuk Beli Mobil

Andriyanto mengaku tidak tahu sebab dan siapa yang mengurus pemulangan mobil 
seharga Rp 721 juta itu. Saat ditemui di rumahnya, Wuryanti menolak mobil 
tersebut miilik suaminya.

"Cuman bilang ini bukan mobil Bapak, kata Bu Ali," beber Andriyanto.

Andriyanto mengaku didesak oleh Sales Supervisor Diler Honda Sunter, Valentino, 
untuk mengetahui pemulangan mobil tersebut.

Menurut dia, diler memiliki tanggung jawab besar apabila mobil dikembalikan 
karena baru beberapa hari.

Mereka khawatir jika mobil tersebut bermalah seperti mengalami baret.

Andriyanto mengatakan mereka tidak tahu siapa yang memiliki mobil tersebut. 
Pasalnya, mobil itu dibeli atas nama Andhika Aryanto. Mobil tersebut diantar ke 
rumah Ali Sadli pada 21 Mei 2017.

"Saya konfirmasi ke ibu (Wuryanti) (bilang) 'Saya cuman tahu bapak pesan mobil 
atas nama Andhika Aryanto'. Jadi ini fotokopi (KTP) orangnya, saya kasih tahu 
ibu, dia bilang ini bukan mobil bapak (Ali Sadli)," ungkap Andriyanto.

Sekadar informasi, Andhika Aryanto adalah nama palsu dari Rochmadi Saptogiri.

Rochmadi menggunakan identitas palsu berupa KTP dan NPWP untuk membeli mobil 
tersebut. Walau identitas palsu, foto di KTP tersebut tetap wajah Rochmadi.

Diketahui, uang untuk membeli mobil tersebut diduga berasal dari hasil 
kejahatan yang dilakukan Ali Sadli. Ali membelanjakan gratifikasi Rp 
10.519.836.000 dan USD80.000 yang dia terima.

Uang yang dia kumpulkan selama 2014-2017 itu dia habiskan untuk membeli tanah, 
bangunan dan kenderaan bermotor padahal patut diduga bahwa uang itu diduga 
hasil tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan jabatan terdakwa selaku 
kepala Sub Auditorat III.B.2 Auditorat Keuangan Negera BPK RI.
  Tags  Auditor BPKSuap BPKKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Baca 
Juga 
   -   Jumat, KPK Periksa Fredrich Yunadi Sebagai Tersangka  
   -   Kuasa Hukum Susun Draf Pengajuan Justice Collaborator Setya Novanto  
   -   Terdakwa Bekas Auditor Utama BPK RI Rochmadi Saptogiri Palsukan NPWP dan 
KTP untuk Beli Mobil  
   -   Alamak! Paspor Sudah Distempel, Tinggal Naik Pesawat, Mantan Pengacara 
Setnov Dicekal Imigrasi  
   -   Penuhi Panggilan KPK, Yasonna Laoly Siap Jelaskan E-KTP  
  

[GELORA45] Fw: KPK Tetapkan Andi Narogong sebagai "Justice Collaborator"

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

KPK Tetapkan Andi Narogong sebagai "Justice Collaborator"
 Abba Gabrillin Kompas.com - 07/12/2017, 20:56 WIB   Andi 
Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis 
(7/12/2017).(KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN)
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan terdakwa 
Andi Agustinus alias Andi Narogong sebagai saksi pelaku yang bekerja sama 
dengan penegak hukum atau justice collaborator.

Hal itu dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan tuntutan terhadap Andi.

"Pada 5 Desember 2017, pimpinan KPK menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku 
atau justice collaborator," ujar jaksa KPK Nur Haris saat membacakan surat 
tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Dalam surat tuntutan, jaksa menilai Andi memenuhi syarat sebagai saksi pelaku 
yang bekerja sama dengan penegak hukum. Keterangan Andi dinilai telah membantu 
KPK dalam mengungkap kasus korupsi e-KTP.

(Baca juga: KPK: Pernyataan Andi Narogong soal Persekongkolan Proyek E-KTP, 
Informasi Penting)

Dalam pertimbangan, jaksa mengutarakan beberapa hal yang meringankan tuntutan. 
Selain telah ditetapkan sebagai JC, Andi belum pernah dihukum, menyesali 
perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan.

Selain itu, Andi berterus terang memberikan keterangan dalam persidangan.

Meski berstatus sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan KPK, jaksa tetap 
mempertimbangkan perbuatan Andi yang berdampak besar.

"Meski sebagai justice collaborator, jaksa pertimbangkan secara komprehensif 
perubatan, termasuk akibat dari perbuatan terdakwa," kata jaksa.

Andi dituntut delapan tahun penjara dan denda Rp 1 miliar oleh jaksa KPK.

(Baca: Andi Narogong Dituntut Delapan Tahun Penjara)

Menurut jaksa, Andi terbukti memperkaya diri sendiri, orang lain dan korporasi 
dalam korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Perbuatan Andi juga telah membuat kerugian negara Rp 2,3 triliun.
 Pada persidangan Kamis (30/11) kemarin seakan jadi titik balik sikapnya selama 
ini.(Kompas TV

[GELORA45] Fw: Ajukan Permohonan "Justice Collaborator", Siapa Aktor Lain yang Ingin Diungkap Novanto?

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Ajukan Permohonan "Justice Collaborator", Siapa Aktor Lain yang Ingin Diungkap 
Novanto? 
 Abba Gabrillin Kompas.com - 11/01/2018, 10:48 WIB   
Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto melambaikan tangan usai 
menjalani sidang dengan agenda tanggapan jaksa terhadap eksepsi di Pengadilan 
Tipikor, Jakarta, Kamis (28/12). Jaksa penuntut umum menyatakan tetap pada 
dakwaan semula. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/aww/17. (ANTARA FOTO/Rosa 
Panggabean)
JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus dugaan korupsi pegadaan Kartu Tanda 
Penduduk berbasis elektronik ( e-KTP) Setya Novanto telah mengajukan permohonan 
sebagai  justice collaborator. 

 Novanto bersedia menjadi saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.

 Lantas, siapa aktor besar lain yang ingin diungkap oleh mantan Ketua DPR RI 
itu?

Baca juga: Setya Novanto Ajukan Diri Menjadi Justice Collaborator Kasus e-KTP 

Pengacara Novanto, Firman Wijaya mengatakan, permohonan sebagai justice  
collaborator ini sekaligus menunjukkan sikap bahwa Novanto bukanlah 
satu-satunya pelaku yang paling berpengaruh dalam korupsi pengadaan e-KTP.

 
 Firman Wijaya(kompas.com/dani prabowo)"Saya katakan, soal penganggaran, 
perencanaan sudah dirancang jauh, dan itu ada lembaganya, ada instansinya. Kita 
lihat siapa inisiator proyek e-KTP ini," kata Firman di Pengadilan Tipikor 
Jakarta, Kamis (11/1/2018).


 Firman mengatakan, siapa sebenarnya aktor yang juga berperan dalam korupsi 
e-KTP akan terungkap dalam perjalanan sidang Setya Novanto.

Misalnya, siapa sebenarnya yang paling berpengaruh dalam proses penganggaran.

Baca juga: Akankah Novanto Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator Kasus e-KTP? 

 Kemudian, hal-hal yang menyangkut kebijakan pada pihak eksekutif dan 
legislatif. Termasuk, menurut Firman, mengungkap sejauh mana peran Novanto 
dalam pembahasan anggaran.

 "Kita lihat saja, kalau posisi yang lebih besar itu jabatan-jabatan yang 
berpengaruh di negeri ini, ya mungkin saja. Tapi kita tunggu pembuktiannya," 
kata Firman.

 Di sisi lain, menurut Firman, pembuktian dalam persidangan diharapkan dapat 
mengungkap banyaknya nama-nama pihak yang seharusnya terlibat yang tidak 
tercantum dalam surat dakwaan kliennya. 

Baca juga: Lindungi Novanto, Fredrich dan Dokter Bimanesh Diduga Berkomplot 

Pengungkapan keterlibatan pihak lain dinilai berkaitan dengan pembuktian fakta.

Tak hanya nama, kata Firman, angka mengenai jumlah uang yang diterima 
pihak-pihak lain juga banyak yang berubah dalam dakwaan Novanto.

 "Yang lebih penting soal JC bagi saya pada Pak Nov adalah soal keadilan. 
Fairness process. Kenapa kok saya yang diburu. Kenapa nama-nama lain hilang. 
Itu jadi harapan dalam pengajuan JC," kata Firman.


 Mantan Pengacara Setnov sudah ditetapkan sebagai tersangka.(Kompas TV)

[GELORA45] Fw: "Jangan Novanto Jadi Tumbal Sendirian di Kasus e-KTP

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

"Jangan Novanto Jadi Tumbal Sendirian di Kasus e-KTP"
 Kristian Erdianto Kompas.com - 12/01/2018, 15:46 WIB   
Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto (kiri) menjalani sidang 
lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2018). Sidang mantan 
ketua DPR itu beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa 
Penuntut Umum KPK.(ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin mendukung 
upaya Setya Novanto yang mengajukan permohonan menjadi  justice collaborator 
dalam perkara dugaan korupsi proyek e-KTP.

Menurut Mahyudin, jika permohonan tersebut dikabulkan, Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) akan dapat mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk orang 
yang disebut-sebut lebih berkuasa dari Novanto.

"Bagus kalau beliau (Novanto) bisa menjadi justice collaborator. Itu saya kira 
sebuah langkah bagus, saya kira buka saja semua. Jangan beliau jadi tumbal 
sendiri. Katanya ada yang lebih berkuasa," ujar Mahyudin di Kompleks Parlemen, 
Senayan, Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Selain itu, lanjut Mahyudin, KPK akan lebih mudah menelusuri aliran uang negara 
yang diselewengkan dalam proyek tersebut.

(Baca juga: Kata Fahri Hamzah soal Permohonan Setya Novanto Jadi Justice 
Collaborator)

 

Dengan demikian KPK dapat mengetahui pihak-pihak mana saja yang menerima uang 
dalam kasus yang disebut-sebut merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun.

"Buka saja semua. Menurut saya begitu termasuk duit- duit siapa yang dapat, 
dibuka saja semua," tuturnya.

Sebelumnya, KPK menyatakan mantan Ketua DPR Setya Novanto sudah mengajukan 
permohonan untuk menjadi justice collaborator (JC) dalam kasus korupsi proyek 
pengadaan e-KTP.

 Justice collaborator merupakan saksi pelaku, yang bukan pelaku utama, yang 
bekerja sama dengan penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana yang dimaksud.

[GELORA45] Fw: PENUNTASAN KASUS PELANGGARAN HAM 1965 JANGAN TERHENTI (II)

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

PENUNTASAN KASUS PELANGGARAN HAM 1965 JANGAN TERHENTI (II)
Md Kartaprawira·12 Januari 2018 „Indonesia Negara Hukum - Kasus Kejahatan 
Kemanusiaan 1965 HARUS dituntaskan“ Oleh MD KartaprawiraA.Selama ini kita telah 
tergiring untuk menelan suatu pandangan politik  tentang kasus tragedi nasional 
1965 yang dari sudut pandang hukum (terutama kasus penuntasannya) tidak dapat 
dibenarkan. Sebab Rejim Orde Baru/Suharto menganggap „Peristiwa G30S adalah 
pemberontakan PKI yang harus ditumpas habis, berlangsung terus sampai 
tahun-tahun sesudah Oktober 1965 di seluruh Indonesia“.  Akibat penumpasan 
tersebut memakan korban dahsyat sejumlah manusia yang tidak tahu menahu tentang 
apa yang dinamakan G30S. Logika sehat tidak membenarkan pandangan tersebut di 
atas, sebab di Indonesia tidak ada tanda-tanda bahwa PKI 
mempersiapkan/melakukan pemberontakan. Bahkan anggota-anggota Central Comite 
PKI pun tidak ada yang tahu tentang G30S tersebut. Karena kekuatan kanan 
(Suharto dkk) di Indonesia secara senyap merupakan bagian Blok Barat dalam 
Perang Dingin, maka kesempatan emas melaksanakan strategi global – 
menghancurkan kekuatan komunis di mana saja,  diwujudkan dengan cara menjadikan 
 peristiwa G30S pintu masuk ke jalan tol pembinasaan PKI seakar-akarnya. 
Sejatinya dalam peristiwa 1965 ada 2 (dua) pakem yang tidak boleh satu sama 
lain dicampur-adukkan menjadi satu. Maka dalam masalah penuntasan kasusnya 
harus ada pembatasan* tegas antara 2 pakem tersebut. meski materinya ada 
sangkut pautnya satu sama lain.Pakem Pertama: Peristiwa timbulnya Gerakan 
Tigapuluh September (G30S) yang dipimpin oleh Letkol. Untung, yang 
mengakibatkan terbunuhnya 6 jenderal dan seorang letnan,  memang suatu fakta. 
Tindakan G30S tersebut dan mereka yang tersangkut dianggap suatu gerakan 
pemberontakan. Maka ketika pada awal Oktober 1965 G30S berhasil ditumpas dan 
kasusnya telah dituntaskan melalui Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub), 
pakem tersebut harus dianggap sudah selesai. Pakem Kedua: Peristiwa timbulnya 
dibanyak daerah Indonesia pembunuhan, penahanan, penganiayaan, dan tindak 
kriminal lainnya secara massal yang memakan korban ratusan ribu sampai jutaan 
manusia yang tak berdosa tanpa dibuktikan kesalahannya melalui prosedur hukum 
yang berlaku. Kejadian tersebut merupakan Pelanggaran HAM berat 1965/Kejahatan 
kemanusiaan/Genosida Politik 1965, yang sampai 52 tahun lamanya belum dijamah 
penuntasannya oleh institusi negara penegak hukum baik pada jaman Orde Baru 
maupun jaman “Reformasi”.Kasus G30S (Pakem I) sudah selesai, karena sudah 
dituntaskan oleh majelis hakim Mahmilub. Tapi Kasus Pelanggaran HAM 1965 (Pakem 
II) sama sekali belum dituntaskan sampai 52 tahun. Kasus pelanggaran HAM berat 
tersebut berdiri sendiri, yang penuntasannya harus tidak tergantung dengan 
masalah G30S lagi. Bahkan apabila terbukti PKI memberontak, pembunuhan ratusan 
ribu manusia yang dituduh PKI sama sekali tidak bisa dibenarkan oleh hukum. 
Bahkan kalau pun dalam keadaan perang (seperti kata Wiranto) pun tawanan tidak 
boleh disiksa, dibunuh dan dihilangkan. Kenyataannya  memang banyak tindak 
kejahatan HAM terjadi dan terdapat banyak petunjuk bukti, baik yang bersumber 
dari Komnas HAM, temuan Majelis Hakim IPT1965,  kesaksian-kesaksian para korban 
dan tulisan-tulisan para ilmuwan di media cetak maupun internet. Tapi penguasa 
rejim Orba untuk kepentingan kekuasaannya sengaja menciptakan situasi dan 
kondisi dengan isu PKI melancarkan pemberontakan yang harus ditindas sampai 
seakar-akarnya. Dengan ditopang penyalah gunaan Supersemar dan penerbitan TAP 
MPR XXV/1966 rejim Orba berusaha memperkuat kekuasaannya. Maka selama 32 tahun 
dan sampai di era „reformasi“ dewasa ini PKI terus dijadikan hantu yang 
menakutkan dan berbahaya. Terjadinya banyak korban dianggap suatu hal wajar, 
dan tidak dapat dihindarkan karena  PKI berontak melawan negara. Itulah akibat 
dicampur adukan 2 pakem tersebut sehingga menjadi satu putusan politik 
penumpasan pemberontakan PKI seakar-akarnya.Karena propaganda santer bahwa PKI 
berontak, menimbulkan suasana kepanikan di kalangan masyarakat, terutama di 
daerah-daerah di mana masyarakat sudah tertanam kecurigaan mendalam terhadap 
komunis. Bahkan situasi tersebut mengakibatkan suatu opsi: membunuh atau 
dibunuh. Ketika ABRI setempat atau yang didatangkan dari daerah lain aktif 
dengan berbagai cara memanfaatkan situasi tersebut, maka di berbagai daerah 
timbulnya tragedi nasional tidak mungkin terbendung lagi.  Seandainya kala itu 
ada kekuatan yang mampu menyatakan masalah G30S sudah selesai setelah yang 
tersangkut diadili di Mahmilub , maka berbagai macam tindak kekersan bisa 
dihentikan. Sejatinya Presiden Soekarno mendirikan Mahmilub bertujuan untuk 
menuntaskan dan mengakhiri masalah G30S/Untung. Tapi kekuasan ABRI (Suharto 
dkk) praktis sudah di atas angin, maka terjadilah apa yang harus terjadi sesuai 
direncanakan Suharto dkk – menumpas pemberontakan G30S/PKI sampai 
seakar-akarnya untuk mencapai 

[GELORA45] Fw: Jika Prabowo Mau Jadi Presiden, Dukung Saya Maju Gubernur Papua

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Jika Prabowo Mau Jadi Presiden, Dukung Saya Maju Gubernur Papua 
   
 Jurnal Politik  , PemiluPilkada  , 30 Desember 2017
 Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai saat memberikan keterangan pers di 
kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (24/2/2017).(Foto: 
Kompas/Kristian Erdianto) 
  
Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI periode 2012 – 2017, 
Natalius Pigai, mengaku bisa mengalahkan Gubernur Papua incumbent, Lukas 
Enembe, dalam Pilkada 2018 mendatang.
 
Natalius mengaku memiliki potensi besar untuk memenangkan pemilihan di wilayah 
paling timur RI tersebut.
 
Selain itu, Natalius juga mengungkapkan bahwa mengalahkan Jokowi itu persoalan 
mudah, apalagi jika Prabowo menunjuknya sebagai calon gubernur Papua.
 
Berikut pernyataan lengkap Natalius Pigai kepada redaksi RMOL, Jumat, 29 
Desember 2017:
 
“Gerindra tidak dukung saya maju gubernur Papua, padahal saya sangat potensial 
bisa mengalahkan incumbent, dan banyak orang di Papua tahu itu. Oleh karena 
tidak ada partai yang mendukung saya maka terpaksa saya harus memutuskan 
mendukung incumbent untuk mempersiapkan diri pada periode berikutnya 2023-2028.
 
Sikap saya ini telah disampaikan kepada Pak Lukas Enembe bahwa kalau saya dapat 
partai, kami akan berkompetisi. Tetapi kalau tidak dapat partai, maka saya 
pastikan dukung Lukas periode berikutnya. Sikap saya ini beliau sangat paham.
 
Kalau Prabowo dukung saya, untuk menghancurkan Jokowi itu soal kecil, apalagi 
kalau saya menjadi gubernur. Tolong sampaikan kepada Bapak Prabowo. Jangan 
condong ke orang yang punya fulus atau orang lain karena melawan Jokowi itu 
bukan soal uang tetapi punya nyali menghancurkan citra Jokowi dan punya massa 
di Republik ini.
 
Tanpa apa-apa saja, Jokowi sudah tersudut, semua jabatan ditawarkan: dubes, 
wakil kepala BIN, preskom, dirjen dan lainnya tetapi saya tolak.
 
Saya tahu, kasus-kasus HAM selama Jokowi pimpin negeri ini, beliau bisa 
diselidiki sebagai bagian dari tanggung jawab komando (commander 
responsibilities) dalam pelanggaran HAM besar. Hasil penyelidikan rutin Komnas 
HAM bisa diketahui untuk meminta pertanggungjawaban Jokowi, Ada juga dokumen 
hasil penyelidikan saya dan dokumen lainnya selama di Komnas HAM. Jokowi juga 
ketakutan, tapi Prabowo yang untung dan saya tidak mau bongkar dulu.
 
Jokowi juga pelanggar HAM dan itu bisa menguntungkan posisi Prabowo saat 
bertarung. Karena bisa berkampanye di dunia internasional untuk menjatuhkan 
Jokowi. Apalagi yang kampanye saya, Jokowi goncang. Strategi seperti itu juga 
kami, komunitas HAM, gunakan saat menghancurkan Prabowo 2014. Dengan demikian, 
Jokowi dan Prabowo sama yaitu sama-sama melanggar HAM.
 
Daripada dukung calon gubernur lain yang tidak jelas pendukung, kenapa tidak 
saya yang didukung. Pendukung saya di Indonesia ini jelas: umat Islam, 
minoritas agama, suku Papua. Tolong sampaikan ke Pak Prabowo bahwa untuk papua 
sebaiknya Gerindra kocok ulang.”

SUMBER: 
https://jurnalpolitik.id/2017/12/30/jika-prabowo-mau-jadi-presiden-dukung-saya-maju-gubernur-papua/amp/

[GELORA45] Fw: Buka Pidato Politik di Awal 2018, SBY Puji Pemerintah Jokowi

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Jumat 05 Januari 2018, 08:31 WIB 

 
Buka Pidato Politik di Awal 2018, SBY Puji Pemerintah Jokowi
 Gibran Maulana Ibrahim - detikNews Share 0Tweet Share 053 
komentar SBY saat berpidato politik. (Gibran Maulana/detikcom)  
  Jakarta - Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono membuka pidato 
politiknya pada 2018. Dalam pembukaan, SBY memuji pemerintahan Presiden Joko 
Widodo. 

Awalnya, SBY bicara soal agenda pilkada dan pemilu yang akan datang. Bagi SBY, 
agenda politik itu sangat penting bagi masa depan bangsa. 

"Di awal tahun baru 2018, tahun yang insyaallah membawa berkah kebaikan bagi 
kita semua, dalam kapasitas saya sebagai pimpinan Partai Demokrat, saya buat 
pernyataan ditujukan kepada negara dan pemerintah serta elemen bangsa 
Indonesia," kata SBY membuka pidato politik di DPC PD Cibinong, Bogor, Jawa 
Barat, Jumat (5/1/2018).

Bagi SBY, 2018 adalah tahun yang amat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. 
Banyak agenda dan kegiatan penting yang akan dilaksanakan tahun ini, di 
antaranya Pilkada 2018 dan kegiatan awal Pemilu 2019.


| Baca juga: Jelang Pidato Politik SBY, Kader Padati Kantor DPC Demokrat 
Cibinong |


SBY menyebut pesta demokrasi tersebut bukanlah urusan elite politik semata, 
tapi juga kepentingan rakyat karena akan berpengaruh terhadap nasib dan masa 
depan rakyat. 

Setelah berbicara panjang-lebar soal Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, SBY 
berbicara tentang pencapaian pemerintahan Presiden Joko Widodo sampai tahun 
ini. SBY memberi apresiasi kepada Jokowi. 

"Partai Demokrat mengetahui Jokowi beserta pemerintahnya yang dipimpinnya 
tengah serius, telah, sedang, dan akan terus melakukan tugas dan kewajibannya. 
Saya menyaksikan pemerintahan Presiden Jokowi ingin membuat yang terbaik bagi 
rakyatnya, ingin memajukan dan menyejahterakan kehidupan bangsanya," tuturnya. 

"Partai Demokrat juga melihat berbagai hasil dan prestasi yang telah diraih 
pemerintah kita. Untuk itu, dengan tulus kami menyampaikan ucapan terima kasih 
dan penghargaan yang tinggi dan berharap capaian itu dapat dijaga dan bahkan 
ditingkatkan," tambah SBY.

Video 20Detik: Pesan SBY Hadapi Tahun Politik




 
(gbr/elz)

[GELORA45] Fw: PDIP Siap Menghadapi Isu Agama di Pilkada dan Pilpres 2019

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

PDIP Siap Menghadapi Isu Agama di Pilkada dan Pilpres 2019 
   Reporter: 
Adam Prireza
   Editor: 
Juli Hantoro
  Senin, 25 Desember 2017 16:21 WIB 0 
   
   -  

Politisi PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko (tengah) menyampaikan orasi politik 
saat kampanye pasangan calon bupati-wakil bupati Ponorogo Amin-Agus Widodo di 
Alun-alun Ponorogo, Jawa Timur, 29 November 2015. ANTARA FOTO
   
TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, 
Budiman Sudjatmiko, mengatakan partainya telah siap menghadapi terpaan isu 
berbau agama dan ras menjelang kontestasi politik, khususnya dalam pemilihan 
presiden (pilpres) 2019. Terlebih, PDIP kemungkinan besar mengusung Presiden 
Joko Widodo atau Jokowi pada pilpres mendatang.

"Bukan hanya menghadapi pilpres, buat pilkada pun kami sudah bahas hal itu 
(serangan isu agama)," kata Budiman kepada Tempo melalui telepon, Senin, 25 
Desember 2017.

Hal tersebut terkait dengan pernyataan Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi 
Syarwi Chaniago yang memprediksi isu-isu kebangsaan dan kenegaraan akan 
bergeser menjadi isu-isu umat dalam pemilu presiden 2019. Sejumlah isu umat 
tersebut, kata Pangi, bakal menyerang Presiden Joko Widodo sebagai calon 
inkumben.

Baca juga: Pengamat Politik: Isu Umat Bakal Menyerang Jokowi di Pilpres 2019

Jokowi, yang selama ini dianggap sebagai tokoh nasionalis-sekuler, dinilai 
lawan politiknya memiliki jarak dengan agama dalam kehidupan berbangsa. Pangi 
juga menambahkan, alumni 212 akan menjadi salah satu kekuatan poros penantang 
Jokowi dalam pemilihan presiden atau pilpres 2019.

Namun, Budiman membantah anggapan tersebut. Menurut dia, nilai-nilai keagamaan 
dan ketuhanan justru menjadi inspirasi PDIP dan Jokowi sebagai kadernya dalam 
berpolitik. Ia pun mengatakan, selama ini koalisi dengan partai-partai Islam 
seperti Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan pun berjalan 
baik.

"Begitu halnya hubungan dengan organisasi Islam, seperti Nahdlatul Ulama, 
Muhammadiyah, dan Persatuan Islam," kata Budiman.

Ia pun menganggap tudingan-tudingan semacam itu merupakan upaya politisasi 
agama oleh kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pribadinya. Budiman 
mengatakan partainya sudah mengidentifikasi kelompok-kelompok mana saja yang 
kerap menyerang PDIP dan Jokowi dengan isu agama. Berbagai bukti pun telah 
mereka kumpulkan dan akan dibuka pada waktunya.

"Kami bukan lahir dari ruangan ber-AC, kami lahir dari lapangan, sudah biasa 
itu (serangan isu agama)," ujar dia.

Baca juga: Peneliti Australia Khawatir Isu Agama Digunakan di Pilpres 2019

Dalam Rapat Koordinasi Nasional PDIP di ICE-BSD, Tangerang, beberapa waktu 
lalu, kata Budiman, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri membahas hal 
tersebut. "Kita harus kuat dan jangan menyerah (menghadapi serangan isu 
agama)," kata Budiman mencontohkan Megawati.

[GELORA45] SELAMAT NATAL + SELAMAT TAHUN BARU 2018

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Saudara-saudaraku dimana saja berada

SELAMAT NATAL, 

Semoga kasih-sayangNYA berlimpah menyuburkan jiwa toleransi kita

SELAMAT TAHUN BARU 2018, 

Semoga kerukunan bangsa kuat membaja membentengi NKRI dan Pancasila

Amin YRA, MD Kartaprawira, 24-12-2017

[GELORA45] Fw: Anies Curhat Soal TGUPP Jaman Jokowi-Ahok Dibolehkan, Mendagri Balas Jawab Menohok Banget

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Anies Curhat Soal TGUPP Jaman Jokowi-Ahok Dibolehkan, Mendagri Balas Jawab 
Menohok Banget
13Jumat, 22 Desember 2017
 Infoteratas.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengkritik Kementerian 
Dalam Negeri terkait anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan...
 Akun Ini Bikin Heboh, Bongkar Siapa "Pemodal" Dibalik Aksi Reuni 212 Dan 
Tujuannya. Benarkah? SKAKMATT Gun Romli Soal Anies Minta Ganti Keramik Kamar 
Mandi & Bongkar Soal Dana PAUD dari Pemerintah Untuk Pemrov DKI. Simak 
Videonya!! Fakta Baru Soal Anies Sandi Kasih Rp40,2 Miliar ke HIMPAUDI yang Tak 
Punya Kantor, Ternyata!! Akun Ini Bongkar Drama Dibalik Kisah Dana Hibah LSM 
HIMPAUD 40,2 M Ternyata Mencengangkan!!
Infoteratas.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengkritik Kementerian 
Dalam Negeri terkait anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) 
yang mereka ajukan dalam RAPBD DKI 2018. Anggaran TGUPP yang diajukan Pemprov 
DKI mencapai Rp 28,99 miliar.

Info yang didapat Anies, anggaran tersebut dicoret Kemendagri. "Memang ada 
keanehan di sini, dicoret bukan dananya, TGUPP nya. Kami juga lagi mencoba 
mengerti ada apa ini dengan Kemendagri," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, 
Kamis (21/12) kemarin.

Dia menyayangkan TGUPP yang sudah ada sejak era gubernur Joko Widodo tapi baru 
dipermasalahkan di eranya. Harusnya, menurut Anies, jika memang ada yang tak 
sesuai seperti dalam jumlah bisa dikurangi dan tidak lansung mencoret..

"Jadi aneh bayangkan sebuah institusi yang sudah berjalan beberapa tahun di era 
Pak Jokowi, Pak Basuki dan Pak Djarot mendadak di era kami enggak boleh. Lain 
kalau kita bicara tentang jumlah anggarannya, personalia. Kalau ini enggak, ini 
TGUPP-nya. TGUPP-nya dianggap salah. Dianggap salah tempat dan macam-macam," 
sambungnya.

Kemendagri memberikan penjelasan atas keluhan Anies. Menteri Dalam Negeri 
Tjahajo Kumolo mengaku sudah mendapatkan penjelasan dari Dirjen Keuangan Daerah 
soal TGUPP di RAPBD DKI 2018 yang dipertanyakan Anies.

Dia menegaskan, tak membantah tim serupa juga pernah ada di era gubernur Basuki 
Tjahaja Purnama alias Ahok. Namun tidak dibebankan dalam APBD.

"Laporan Dirjen Keungan Daerah, di zaman Pak Ahok tidak muncul di RAPBD 
sehingga tidak dipersoalkan karena TGUPP dibebankan atau menggunakan Biaya 
Penunjang Operasional KDH," kata Tjahjo menyampaikan hasil evaluasi anak 
buahnya. Demikian diterima merdeka.com melalui pesan singkat, Jumat (22/12).

Dalam evaluasi Kemendagri terhadap APBD 2018 ada beberapa hal yang fokus. 
Termasuk anggaran TGUPP yang tidak diperkenankan untuk dianggarkan pada Biro 
Administrasi Sekretaris Daerah mengingat:

a. Keluaran yang diharapkan atas penyediaan anggaran tersebut tidak sesuai 
dengan fungsi Biro Administrasi Sekretaris Daerah

b. TGUPP bukan merupakn unit SKPD, sehingga tidak memiliki fungsi untuk 
melaksanakan urusan pemerintahan serta fungsi penunjuang urusan pemeriksan yang 
menjadi kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Selain TGUPP, poin anggaran yang dievaluasi adalah belanja modal pengadaan 
konstruksi/pembelian gedung kesenian/kebudayan Rp 82 miliar lebih pada kegiatan 
pembelian rumah MT Haryono.

Kemudian terkait anggaran perjalanan dinas.

Soal TGUPP yang diperjuangkan Anies-Sandi sebenarnya sudah pernah 
dijelaskanKementerian Dalam Negeri melalui Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Bina 
Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin.

"Kami merekomendasikan untuk dianggarakan menggunakan anggaran biaya 
operasionalnya kepala daerah bukan menggunakan pos khusus. Mengambil jatahnya 
pak gubernur kira-kira begitu. biaya operasional," kata Pelaksana Tugas (Plt) 
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin, Jakarta, Kamis (21/12).. 

Artikel ini sudah tayang di merdeka.com dengan judul"Mendagri sebut anggaran 
TGUPP zaman Ahok tak masuk RAPBD sehingga tidak dipersoalkan"SUMBER: 
http://www.infoteratas.com/2017/12/anies-curhat-soal-tgupp-jaman-jokowi.html?m=1

[GELORA45] Fw: Presiden Jokowi: Sudah Ada Anggaran Paspampres, Jangan Macam-macam Memberi

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Presiden Jokowi: Sudah Ada Anggaran Paspampres, Jangan Macam-macam Memberi
News
Presiden Joko Widodo menegaskan Paspampres sudah memiliki anggaran operasional. 
Maka, menurut Jokowi, tidak dibenarkan apabila ada anggaran lain untuk urusan 
operasional Paspampres.

"Saya kira sudah anggarannya kok, sudah ada anggaran," ujar Jokowi seusai 
peringatan Hari Ibu ke-89 di Pantai Waisai Torang Cinta, Raja Ampat, Papua 
Barat, Jumat (22/12/2017).

Pernyataan Jokowi itu sekaligus menepis pengakuan mantan Dirjen Hubla Kemenhub 
Antonius Tonny Budiono dalam persidangan beberapa waktu lalu. Saat itu, Tonny 
mengaku memberikan uang untuk kegiatan operasional Paspampres.

"Di situ sudah ada anggaran, sudah ada anggaran. Jadi kalau ada orang luar yang 
masih macam-macam memberikan, itu yang tidak benar yang memberikan. Kalau ada 
ya, karena sudah ada anggarannya," ujar Jokowi.

"Sudah tidak di Istana, tidak di kementerian, ya memang tidak boleh," imbuh 
Jokowi.

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah tegas menepis hal hal 
itu. Hadi pun telah meminta Polisi Militer (POM) TNI menyelidiki hal itu.
"Satu hari setelah ada berita itu, saya perintahkan Danpom (Komandan Polisi 
Militer) TNI untuk mendalami apa benar anggota saya Paspan Paspampres menerima 
uang Rp 100-150 juta setiap Presiden ada kunjungan," ujar Hadi di Markas Divisi 
Infanteri 1 Kostrad, Cilodong, Depok, Jawa Barat, Rabu (20/12).

"Hasilnya cepat bahwa Danpom menyampaikan laporan ke saya, Paspampres tidak 
terlibat untuk itu," ujar Hadi.

Pengakuan Tonny itu diucapkan dalam persidangan pada Senin (18/12) lalu. Namun 
pernyataan Tonny langsung dibantah TNI melalui Kapuspen TNI Mayjen M Sabrar 
Fadhilah. Menurutnya, dana operasional untuk Paspampres ditanggung oleh negara.

Dari segi aturan pun, kegiatan operasional Paspampres sudah diatur negara. 
Aturannya dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang 
pengamanan presiden, wakil presiden, mantan presiden dan mantan wakil presiden 
beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala 
pemerintah. Pendanaan tersebut terdapat dalam Pasal 29. Berikut bunyi aturan 
itu:

Pasal 29

(1) Segala pendanaan Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden 
dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat 
Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara.

(2) Pendanaan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan 
melalui anggaran Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. [detik.com]SUMBER: 
http://www.infopresiden.com/2017/12/presiden-jokowi-sudah-ada-anggaran.html

[GELORA45] Fw: Uang Rakyat DKI Kembali Terselamatkan, Kemendagri Kembali Coret Dana 17,7 M Untuk...

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Uang Rakyat DKI Kembali Terselamatkan, Kemendagri Kembali Coret Dana 17,7 M 
Untuk... 
Thursday, December 21, 2017

 BERANINEWS.COM - Kementerian Dalam Negeri mencoret bantuan keuangan untuk 
partai politik Rp 4.000 per suara dari anggaran pendapatan dan belanja daerah 
(APBD) DKI Jakarta 2018.

Pelaksana Tugas Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin mengatakan, 
Kemendagri mencoret dana parpol karena belum ada revisi Peraturan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang 
menyatakan adanya kenaikan bantuan dana.
"Bantuan partai politik itu langsung kamicut, karena aturannya memang belum ada 
untuk kemudian dinaikkan," ujar Syarifuddin saat dihubungi, Kamis (21/12/2017).
Syarifuddin menjelaskan, anggaran bantuan keuangan parpol itu melonjak dari 
perhitungan Kemendagri. 
Oleh karena itu, Kemendagri merekomendasikan besaran bantuan itu kembali ke 
angka lama, yakni Rp 410 per suara untuk parpol yang memiliki kursi di DPRD DKI 
Jakarta.
"Kembali ke angka lama. Iya kurang lebih (Rp 410 per suara). Yang pasti begini 
total anggarannya, saya lihat kalau hitung-hitungan kami itu sekitar Rp 1,8 
miliar lebih, sedangkan yang dianggarkan Rp 17 miliar lebih," kata Syarifuddin.
Kemendagri telah mengevaluasi APBD DKI 2018. Hasil evaluasi itu telah 
dikirimkan tim evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. 
Tjahjo nantinya akan mengeluarkan surat keputusan (SK) berisi rekomendasi 
Kemendagri terhadap APBD DKI 2018. SK itu rencananya diterbitkan Jumat 
(22/12/2017).
Syarifuddin menyebut bisa jadi masih ada perubahan rekomendasi sebelum Tjahjo 
menerbitkan SK tersebut.
Adapun bantuan keuangan untuk parpol dianggarkan Rp 17,7 miliar dalam APBD DKI 
2018. 
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan, anggaran itu ditetapkan 
mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintahan sebelumnya soal dana bantuan 
keuangan bagi parpol.
"Pada saat itu angka bantuan belanja keuangan kepada parpol dari angka Rp 1,8 
miliar meningkat menjadi Rp 17,7 miliar, ditetapkan pada tanggal 2 Oktober. 
Kemudian perdanya keluar tanggal 13 Oktober. 13 Oktober adalah hari terakhir 
pemerintahan sebelum kami mulai bertugas," kata Anies, Senin (11/12/2017)..
Sumber: kompas.comSUMBER: 
http://www.beraninews.com/2017/12/uang-rakyat-dki-kembali-terselamatkan.html

[GELORA45] Fw: Andi Narogong Divonis 8 Tahun Penjara Tambah Denda Rp 1 Miliar

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

   
Yogi Brery  di BeritaHukum  2 menit ago 
 Andi Narogong Divonis 8 Tahun Penjara Tambah Denda Rp 1 Miliar 
 
Jambur.com,Jakarta-Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis 8 tahun 
penjara ditambah denda Rp 1 miliar dan hukuman pengganti atau subsider selama 
enam bulan kurungan kepada Andi Agustinus alias Andi Narogong. Putusan dari 
majelis hakim tersebut, sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum yaitu delapan 
tahun penjara.

“Mengadili, satu menyatakan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong telah 
terbukti secara sah melakukan korupsi secara bersama-sama. Kedua, menjatuhkan 
pidana dengan pidana penjara 8 tahun dan denda Rp 1 miliar subsidier enam bulan 
kurungan,” ucap Ketua Majelis Hakim Jhon Halasan Butar-butar saat membacakan 
amar putusan, Kamis, (21/12/2017).

Ketiga, Hakim menambahkan, menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti 
sebesar US$ 2.500.000 dan Rp 1,186 miliar dikurangi US$ 350 ribu 
selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap subsidier 
2 tahun.

Hakim mengatakan Andi Narogong telah terbukti melakukan perbuatan korupsi serta 
mengarahkan proyek e-KTP bersama-sama dengan beberapa pihak.
   
Artikel Terkait   
   - Dua Pengacara Novanto, Fredrich & Otto Mundur Dari Kasus E-KTP   
Jambur.com,Jakarta-Pengacara Fredrich Yunadi ikut mengundurkan diri dari tim 
kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto setelah…

   - Andi Narogong Dituntut 8 Tahun Penjara Dan Denda 1 Miliar   
Jambur.com,Jakarta-Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menuntut terdakwa kasus 
korupsi KTP elektronik atau e-KTP, pengusaha Andi…

   - Ditahan KPK, Golkar Munaslub Gantikan Setya Novanto ?   
Jambur.com/Berita Politik - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji 
mengemukakan bahwa partainya haruslah memiliki figur…




Hakim menimbang bahwa perbuatan Andi memiliki dampak yang masif dalam hal 
pengelolaan data kependudukan yang berakibat sampai saat ini. Tetapi hakim 
mengabulkan penetapan Andi sebagai justice collaborator, sebab telah mengungkap 
peran beberapa pihak dalam mega proyek sebesar Rp 5,9 triliun tersebut.

Pada perkara ini, Andi didakwa melakukan korupsi proyek e-KTP dengan memperkaya 
sejumlah pihak seperti, pejabat Kemendagri, panitia proyek, sampai pada anggota 
DPR juga ikut menerima jatah tersebut.

Dalam dakwaan lainnya, Andi juga memperkaya korporasi seperti Perum PNRI, PT 
LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sandipala Arthaputra, PT Sucofindo, dan 
manajemen bersama konsorsium PNRI dalam proyek senilai Rp5,9 triliun itu.

SUMBER: 
https://www.jambur.com/berita/20171221/11142/andi-narogong-divonis-8-tahun-penjara-tambah-denda-rp-1-miliar/amp

[GELORA45] Fw: Masalah Menanti jika Kita Enggan Membahas Pelanggaran HAM Masa Lalu

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Eric Stover, Investigator HAM:

Masalah Menanti jika Kita Enggan Membahas Pelanggaran HAM Masa Lalu
Eric Strover telah lebih dari 40 tahun menginvestigasi pembantaian serius di 
pelbagai penjuru dunia, termasuk di Rwanda dan Kamboja. tirto.id/Teguh Sabit 
Purnomo  Reporter: Aulia Adam 19 Desember, 2017  7:30 menit  
"Kekuasaan itu korup," kata Stovler, "karena itu, penguasa enggan mengakui 
kesalahan pelanggaran HAM di masa lalu." Memang agak mustahil untuk mengadili 
pemerintah atas kesalahan pelanggaran HAM masa lalu, tapi Anda harus terus 
berupaya atas nama humanisme. tirto.id -  Nama besarnya tak dibangun dalam 
semalam. Eric Stover adalah penggiat hak asasi manusia yang dikenal karena 
totalitas kerjanya mengungkap pelanggaran HAM di sejumlah negara. Selama lebih 
dari 40 tahun terakhir ia menginvestigasi pembantaian serius di antaranya di 
Bosnia, Kroasia, Argentina, Yugoslavia, Rwanda, dan Guatemala.. Di Asia, ia 
memantau Kamboja, Filipina, dan Myanmar.

 Dalam dunia HAM, Stover dikenal atas sumbangsihnya lewat keahlian di bidang 
forensik dan psikologi. Selain fokus mengungkap kejahatan HAM di banyak negara, 
secara personal, ia juga punya ketertarikan personal untuk membantu keluarga 
korban melewati beban. Riset-risetnya membantu International Campaign to Ban 
Landmines mendapat Anugerah Nobel Perdamaian 1997.

 Senin pertama Desember ini, Aulia Adam dan M. Faisal Reza Irfan dari Tirto 
bertemu dengan Stover. Profesor kelahiran Palembang, Sumatera Selatan, ini 
berbagi pengalamannya merawat HAM. Terutama bagaimana kita harus bersikap di 
era selentingan berita palsu dan hoaks yang memecah belah semua kelompok.

Well, sedang apa di Indonesia? Ada yang sedang diteliti?

 Oh, enggak, enggak. Kebetulan ada undangan jadi pembicara di sini. Besok saya 
bakal bicara di salah satu kampus di Aceh. Ya, tentang hak asasi manusia. Tapi 
tidak spesifik tentang yang terjadi sini.

Anda lahir di sini, di Palembang, tepatnya. Bisa ceritakan bagaimana orangtua 
Anda bisa sampai ke Indonesia?

Saya lahir di sini September 1952. Ayah saya bekerja sebagai ahli mesin untuk 
perusahaan minyak di Palembang. Yang menarik, waktu ibu saya hamil, ia sakit 
parah dan hampir mati. Tapi saya lahir dan ibu saya bertahan. Jadi, cerita 
tentang Indonesia selalu punya ruang sendiri di keluarga kami. Tapi, saya 
pindah ketika umur dua tahun. Jadi, bahasa Indonesia saya sama sekali enggak 
bagus. Tapi seenggaknya, saya sudah tiga kali kembali ke sini. Kerjaan paling 
banyak saya di Asia sebenarnya di Kamboja, Filipina, dan Myanmar.

Anda telah lama bekerja untuk isu hak asasi manusia. Berkunjung dan melihat 
keadaan banyak sekali negara, seperti yang Anda sebut: Filipina, Kamboja, 
Myanmar, bahkan Rwanda, Yugoslavia, dan lainnya. Adakah syarat tertentu yang 
Anda lihat ketika memutuskan mendatangi negara-negara itu?

 Pada dasarnya, pekerjaan saya adalah investigator kasus-kasus HAM. Kadang saya 
memang meneliti. Tapi saya lebih sering bekerja sebagai investigator. Sudah 
bekerja di bidang ini selama kurang lebih 40 tahun karena bermula ketika saya 
bergabung dengan Amnesty International di London pada pengujung 1970-an. 

Dari dulu yang paling membantu saya adalah organisasi-organisasi lokal. Mereka 
yang paling penting. Karena mereka yang merekam pertama kali kasus-kasus HAM di 
negara-negara itu. Misalnya, mereka dengar sesuatu, dan kau bisa datang 
membantu mereka. Jadi, biasanya saya datang dengan bantuan profesional untuk 
bantu mereka. Misalnya forensik. Itu area yang paling saya kuasai.

 Saya kasih contoh. Di New York, di penjara-penjara pada awal 1990-an, disebut 
holding station di Amerika Serikat—ketika orang-orang diangkut dari jalanan 
pada malam hari untuk dibawa ke holding station, lalu keesokan harinya mereka 
dikenakan sanksi. Holding station adalah tempat yang buruk karena isinya 
orang-orang mabuk, dan di sana mereka dirantai sampai pergelangan tangannya 
luka-luka, tubuh mereka jadi sasaran pukulan. 

Jadi, suatu ketika, ada seorang pendeta datang ke sana, dan dia melihat 
luka-luka itu. Dia melapor ke organisasi HAM lokal waktu itu, dan aku membawa 
ahli saraf ke sana. Kami melihat apa yang bisa dilakukan di sana, dan memeriksa 
orang-orang yang sudah dibebaskan untuk melihat sejauh mana kerusakannya. Kami 
menerbitkan laporannya, yang menyatakan bahwa praktik ini harus segera 
dihentikan. Sebulan kemudian, pemerintah mengeluarkan aturan untuk menutup 
praktik itu.

 Kebanyakan pekerjaan saya bermula di Argentina. Kalian mungkin tahu, cerita 
tentang orang-orang hilang di sana, diculik militer. Ada pembantaian 
besar-besaran di sana. Jadi, ketika pemerintah sivpil berkuasa pada 1983, aku 
diminta untuk datang membawa tim forensik untuk melatih mahasiswa di 
universitas untuk melakukan pemeriksaan, arkeologi, dan lainnya. Sehingga kau 
jadi punya bukti untuk dibawa ke pengadilan.

 Jadi itu yang saya lakukan di Argentina, Chili, Peru, Guatemala, dan 
lainnya—bekerja sama dengan organisasi lokal dan membawa 

[GELORA45] Fw; Mahfud: Indonesia Mulai Dirusak Pendidikan Radikal Eksklusif Timteng

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

 Jumat 15 Desember 2017, 16:35 WIB


Mahfud: Indonesia Mulai Dirusak Pendidikan Radikal Eksklusif Timteng
https://news.detik.com/berita/d-3771403/mahfud-indonesia-mulai-dirusak-pendidikan-radikal-eksklusif-timteng
Dony Indra Ramadhan - detikNews   
Bandung - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD khawatir 
Indonesia menjadi negara konflik layaknya di Suriah. Karena itu, ia mengajak 
masyarakat Indonesia menjaga kebinekaan.

Hal itu diungkapkan Mahfud saat diskusi kebinekaan dalam pergelaran Desember 
Light Fest 2017, yang digagas Aliansi Kebhinnekaan Jawa Barat, di gedung Graha 
Pos, Jalan Banda, Kota Bandung, Jabar, Jumat (15/12/2017).

"Mari kita jaga kebersatuan karena kalau seperti di Suriah, kita akan menyesal. 
Mumpung belum terjadi, mari kita bina," ucap Mahfud dalam diskusi bertema 
'Membukukan Wacana Kebhinnekaan' tersebut.

 
 Mahfud mengakui saat ini memang tengah ada godaan untuk merusak kebinekaan 
melalui paham radikal. Menurutnya, ada kelompok yang ingin mengubah bangsa 
Indonesia menjadi negara agama.

"Indonesia yang selama ini rukun dan damai mulai dirusak radikal eksklusif yang 
datang dari pendidikan Timur Tengah. Ingin membangun negara agama seakan-akan 
kita nggak beragama. Itu bahaya kalau sampai terjadi seperti Timur Tengah, 
Suriah, Afghanistan, dan Pakistan. Nggak pernah aman, setiap hari ada bom," 
tuturnya.

Karena itu, pihaknya turut mengajak warga sama-sama membina dan menjaga 
kebinekaan tersebut. Jadi gangguan apa pun yang dapat merusak bisa ditangani 
bangsa Indonesia.

Acara Desember Light Fest sendiri merupakan acara yang digagas sejumlah 
komunitas di Jabar. Dengan mengangkat tema kebinekaan, penyelenggara berharap 
terjaminnya suatu komitmen yang solid antar-komunitas dan tokoh nasional.

"Kita ini di Indonesia punya banyak sekali keragaman kebinekaan, itu kepunyaan 
kita, tapi sering kali wacana kebinekaan itu biasanya disampaikan dalam bentuk 
filosofis, kelas seminar. Nah yang kita buat sekarang ini bagaimana urusan 
kebinekaan renyah dikunyah oleh berbagai kalangan karena yang mengalami wacana 
kebinekaan," kata ketua pelaksana Agus Leonardo. 
(asp/asp) 

[GELORA45] Fw: Jokowi Akui Belum Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

 Mahasiswa dengan foto korban Tragedi Mei mengikuti Peringatan 17 Tahun Tragedi 
12 Mei 1998 di Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta, Selasa (12/5/2015). 
(JIBI/Solopos/Antara/Sigid Kurniawan) Minggu, 10 Desember 2017 18:00 WIB  Indah 
Septianing W/JIBI/SoloposPolitik Share 
:http://www.solopos.com/2017/12/10/jokowi-akui-belum-tuntaskan-kasus-pelanggaran-ham-berat-875677
Jokowi Akui Belum Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat
 
Presiden Jokowi mengakui masih punya pekerjaan yang belum tuntas dalam 
pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Solopos.com, SOLO — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui masih banyak 
memiliki pekerjaan rumah perihal penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Pekerjaan 
tersebut, kata dia, merupakan pekerjaan besar yang belum tuntas diselesaikan 
pemerintah.

“Saya sadari masih banyak pekerjaan rumah yang belum tuntas diselesaikan, salah 
satunya pelanggaran HAM di masa lalu,” ungkap Jokowi dalam peringatan Hari Hak 
Asasi Manusia Sedunia Ke-69 bertajuk bertajuk Kerja Bersama Peduli Hak Asasi 
Manusia di The Sunan Hotel Solo, Minggu (10/12/2017).
 
Selain hak sipil dan politik, kata Jokowi, pemerintah juga harus menjamin 
hak-hak sosial, ekonomi dan kultural yang akan mempengaruhi hak politik warga 
negara. Para pembuat kebijakan, politikus, birokrat, dan pengusaha harus bisa 
melihat keadaan dari pandangan dan sisi kepentingan masyarakat bawah.

“Karena itulah mengapa saya sering turun ke bawah, turun ke daerah ke 
masyarakat untuk menggali masalah-masalah mereka,” katanya. Menurut Jokowi, 
kebiasaannya melakukan blusukan merupakan salah satu cara untuk bisa melihat 
secara langsung pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Baca juga: Jokowi 
Diprediksi Baru Urus Pelanggaran HAM pada 2021.

Lebih lanjut Jokowi mengatakan jika Pemerintah saat ini masih fokus pada 
pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan 
kesehatan. Pemerintah telah membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 17,9 
juta masyarakat tidak mampu. Sedangkan di sektor kesehatan, 92,4 juta 
masyarakat telah memperoleh jaminan kesehatan.

Selain itu Pemerintah telah memberikan hak pengelolaan tanah adat kepada 
masyarakat lokal atau adat. “Saya juga mengapresiasi semua pihak atas 
konstribusinya dalam penegakan HAM di Indonesia,” katanya.

Dalam kaitannya dengan pemenuhan hak dasar masyarakat, Jokowi menyebut bahwa 
banyaknya kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak bisa dijadikan sebuah 
ukuran. Yang paling penting adalah seberapa banyak kebijakan itu dirasakan 
manfaatnya oleh masyarakat. Jokowi mengatakan dibutuhkan kerja bersama 
pemerintah pusat, daerah dan kompnen masyarakat untuk menghadirkan keadilan HAM.
LOWONGAN KERJA 
 PAUD EL-MEDINA, informasi selengkapnya  KLIK DISINI  Editor : Adib M Asfar 
TagsTragedi 1965pelanggaran HAMpenculikan aktivis

[GELORA45] Fw: Demi Emas di Papua, CIA Gulingkan Sukarno dan Kennedy

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Rabu 06 September 2017, 17:56 WIB
Emas Papua

Demi Emas di Papua, CIA Gulingkan Sukarno dan Kennedy
Erwin Dariyanto - detikNewsShare 0  Tweet   Share 0  439 komentar
Ilustrasi (Andhika Akbarayansyah/detikcom)  FOKUS BERITA: CIA Di Balik Jatuhnya 
Sukarno  0   0  439 Jakarta - Tambang emas di Papua yang kini dieksplorasi 
PT Freeport McMoRan awalnya ditemukan oleh tiga geolog asal Belanda. Mereka, 
Jean Jacques Dozy, AH Colijn, dan Franz Wissel, bekerja untuk Netherland New 
Guinea Petroleum Company, yang bermarkas di Babo, Papua Barat.

Pada 1936, ketiganya menemukan 'gunung emas' di Ertsberg saat melakukan 
perjalanan ke puncak Cartensz di Papua. Dozy lantas menuangkan temuan tersebut 
dalam sebuah laporan yang kemudian disimpan di salah satu perpustakaan di 
Belanda. 

Musabab situasi politik, laporan tentang adanya gunung emas di Papua itu tetap 
tersimpan hingga 1959. Belanda kala itu sadar, jika laporan tersebut dibuka ke 
publik, hal itu akan berdampak pada situasi politik yang akan mengubah masa 
depan Papua. Tapi sebenarnya informasi soal penemuan gunung emas di Papua juga 
diketahui oleh Direktur of Central Intelligence Agency (CIA) Allen Dulles. 

Allen Dulles adalah adik kandung Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John 
Foster Dulles. Keluarga Dulles memiliki hubungan yang erat dengan pengusaha 
raksasa minyak Amerika Serikat, Rockefeller.

Dulles, yang juga berprofesi sebagai pengacara, kerap membantu perusahaan 
minyak Belanda dan Amerika yang memiliki masalah terkait investasi di wilayah 
Indonesia. Hal itu bahkan dia lakukan sejak beberapa tahun setelah Indonesia 
merdeka. 

Dari situlah Dulles berkeinginan menguasai sumber daya alam di Papua, termasuk 
gunung emas di Erstberg. Operasi Dulles untuk menguasai tambang di Papua mulai 
dilakukan di masa Presiden Amerika Serikat dijabat John F Kennedy.

Presiden Kennedy, pada awal menjabat, melantik Allen Dulles sebagai Direktur 
CIA. Namun Dulles tak memberikan informasi soal gunung emas di Papua kepada 
Kennedy. "Allen Dulles tak memberikan informasi tentang emas kepada Presiden 
Kennedy," kata Indonesianis asal Australia, Greg Poulgrain. 

Ia mengatakan hal itu saat bedah buku karyanya, "Bayang-bayang Intervensi, 
Perang Siasat John F Kennedy dan Allen Dulles atas Sukarno", di kantor pusat 
LIPI, Selasa (5/9/2017).

Menurut Poulgrain, Dulles dan Kennedy secara tidak langsung terkait dengan 
proses bergabungnya Papua Barat ke wilayah Indonesia. 

 Keduanya sama-sama ingin Belanda menyerahkan Papua Barat ke Indonesia, tapi 
mereka punya strategi yang berbeda. Kennedy ingin bersama Sukarno menjalankan 
program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat setelah Papua Barat 
menjadi wilayah Indonesia. Namun Dulles tak sepakat. 

Dulles ingin menghentikan rencana Kennedy dan merancang sejumlah strategi. 
Salah satunya menghalangi niat Kennedy memberikan bantuan untuk Indonesia. Pada 
1963, Kennedy menerima undangan dari Bung Karno untuk datang ke Indonesia pada 
1964. Salah satu agenda yang akan dibahas adalah program ekonomi untuk membantu 
rakyat Papua. 

"Namun Kennedy tak pernah sampai di Papua karena dia tewas terbunuh," kata 
Greg. Kennedy tewas ditembak saat berkunjung ke Dallas dengan iringan mobil 
terbuka pada Jumat, 22 November 1963. 

Pada saat bersamaan, Dulles juga terus merancang strategi untuk menyingkirkan 
Sukarno dari kursi presiden. Dulles, yang sudah meniti karier panjang di bidang 
intelijen, bahkan sejak Presiden John F Kennedy baru lahir, dengan piawai 
merancang strategi untuk membuat pemerintahan Sukarno tidak stabil. 

CIA di bawah Dulles selalu membuat peristiwa-peristiwa politik yang membuat 
Sukarno tak bisa mengkonsolidasikan kekuasaannya dan mengurus ekonomi dengan 
baik. Dulles menggunakan berbagai upaya untuk menggulingkan Sukarno. 

"Kenapa Sukarno harus disingkirkan? Jawabnya, jika Sukarno tetap berkuasa, amat 
sulit bagi Dulles untuk mendapatkan atau menguasai gunung emas di Papua, yang 
sudah menjadi milik Indonesia. Karena Sukarno seorang nasionalis yang tidak mau 
tunduk pada imperialisme baru Amerika Serikat," tulis Ikrar Nusa Bhakti dalam 
pengantar buku tersebut.

Dulles sadar, jika Sukarno menjadi Presiden Indonesia seumur hidup, rencananya 
menguasai tambang emas di Papua akan gagal. Dua tahun setelah Kennedy tewas, 
terjadi peristiwa G30S, yang menjadi titik awal tumbangnya kekuasaan Sukarno. 
Setelah Kennedy tewas dan kekuasaan Sukarno tumbang, jalan Dulles menguasai 
tambang emas di Papua pun lancar. 
(erd/jat) 

[GELORA45] Fw: Syafii: Sila kelima Pancasila kunci tangkal radikalisme

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Syafii: Sila kelima Pancasila kunci tangkal radikalisme
Senin, 6 November 2017 20:25 WIB | 2.276 Views Pewarta: Luqman HakimSyafii 
Maarif (ANTARA FOTO/Ismar Patrizki) Yogyakarta (ANTARA News) - Tercapainya sila 
kelima Pancasila merupakan kunci keberhasilan menangkal berbagai ideologi 
impor, termasuk radikalisme, kata Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden 
Pembinaan Ideologi Pancasila, Buya Syafii Maarif. 

 "Ideologi impor dengan teologi maut-nya sesungguhnya tidak mempan hidup di 
Indonesia asal sila kelima (Pancasila) betul-betul diwujudkan," kata Syafii 
dalam Seminar "Pancasila dan Kebhinekeaan" di Balai Senat Universitas Gadjah 
Mada (UGM) di Yogyakarta, Senin.

 Menurut mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu, era Pemerintahan Presiden Joko 
Widodo harus mampu mengoptimalkan implementasi seluruh sila dalam Pancasila. 

 "Pancasila jangan hanya retorika," kata dia.

 Sila pertama, menurut dia, baru memiliki makna apabila sila kelima yang 
berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" itu menjadi kenyataan. 

 Jika sila kelima dapat diwujudkan, menurut Syafii, ketimpangan sosial dan 
ekonomi bisa dihilangkan. 

 Dengan demikian, kehadiran ideologi-ideologi impor yang mengancam Pancasila 
dan kebhinekaan tidak akan bertahan lama di Indonesia.

 "Jangan lagi Pancasila sila kelima tergantung di awan tinggi, sedangkan rakyat 
di bumi terkapar. Itu tidak boleh," kata dia.

 Menurut Syafii, ketimpangan itu masih ada di Indonesia yang ditunjukkan dengan 
masih tingginya jumlah desa tertinggal. 

 Sesuai data dari Kementerian Desa saat ini, sekitar 60 persen dari 74.910 desa 
masuk katagori tertinggal dan sangat tertinggal.

 "Belum lagi penguasaan tanah di Indonesia yang 80 persen dikuasai oleh 
konglomerat domestik dan 13 persen konglomerat luar," kata dia. 

 (T.L007/M029)
Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2017

[GELORA45] Fw: The German complicity in the 1965 military coup in Indonesia

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

| 
| 
|  ASIA & OCEANIA   |

 |

 |  |
|  |
|   | 
| 
| ASIA & OCEANIA / The German complicity in the 1965 military coup in Indonesia 
  |


|  Date of publication at Tlaxcala: 28/10/2015   |
|  Original: Bonn und der Putsch in Indonesien 1965
 Translations available: فارسی    |



|   |
| The German complicity in the 1965 military coup in Indonesia   |



|   |  |  |
| German-Foreign-Policy.com  

 |


 

| 
JAKARTA/BONN/PULLACH (Own report) - Germany's Federal Intelligence Service 
(BND) has been heavily involved in the 1965 murderous putsch in Indonesia - the 
guest nation of this year's Frankfurt Book Fair. This was confirmed in secret 
documents from the Bundestag, the German Parliament. According to BND President 
at the time, Gerhard Wessel's manuscript for a talk he delivered to a session 
of the Bundestag's "Confidential Committee" in June 1968, the BND did more than 
merely support the Indonesian military in their blood-soaked "liquidation of 
the CPI" (Communist Party of Indonesia) - resulting in the murder of hundreds 
of thousands, possibly even millions - with advisors, equipment and finances. 
Suharto, who subsequently took power, had even attributed a "large part ... of 
the success" of the operation to the BND. 



Up to now, mainly the US-American assistance to the putsch has been known. The 
putsch, and the more than 30 year-long dictatorship that followed - which also 
had been reliably promoted by West Germany - are important themes being 
presented by Indonesian writers at this year's Frankfurt Book Fair. To this 
day, the German government has refused to allow an investigation of the BND's 
support for the putsch and the Indonesian military's excessive brutality.

Hundreds of Thousands Dead

The Indonesian putsch, bringing Maj. Gen. Haji Mohamed Suharto to power in 
Jakarta, began in October 1965 as a reaction to an attempted coup d'état, 
killing several officers on September 30. Suharto's dictatorial reign lasted 
until 1998. The attempted coup was falsely attributed to the Communist Party of 
Indonesia (CPI). Subsequently, the military launched excessively brutal 
operations against all genuine and suspected members and sympathizers of the 
communist party. Hundreds of thousands, possibly even millions, were murdered; 
millions were imprisoned. The exact number is still unknown. The crimes 
committed at the time by the military have never really been brought to light.



50 to 100 Victims Each Night

One of the things never brought to light is what support western powers had 
given to the Suharto putsch. US complicity, having had the best relations to 
the Indonesian armed forces, has, to some extent, already been exposed. 
According to experts, for example, by 1965, around 4,000 Indonesian officers 
had been trained in US military installations as well as high-ranking officers 
having been trained in counter-insurgency on the basis of US field manuals at 
Indonesia's elite military institutes.[1] December 2, 1965, the US ambassador 
gave his consent to providing financial support to the "Kap-Gestapu" movement, 
a movement - as he put it - "inspired by the army, even though comprised of 
civilian action groups," which "shouldered the task of the ongoing repressive 
measures against Indonesia's Communist Party."[2] The ambassador must have 
known what this would mean. November 13, his employees had passed on 
information from the Indonesian police indicating, "between 50 and 100 members 
of the CPI in Eastern and Central Java were being killed each night." April 15, 
the embassy had admitted, "it did not know if the actual number" of murdered 
CPI activists "was not closer to 100,000 or 1,000,000." In spite of the mass 
murder, the US ambassador in Jakarta reported back to Washington (August 10, 
1966) that the authorities in Jakarta had been provided a list of the leading 
CPI members.[3]



U.S. War Department Identity Card issued to “Hans Holbein,” the cover name of 
Major General Reinhard Gehlen

"Reliable Friend of Germany"

Agencies of the West German government had also been involved in the putsch. 
The BND had supported "Indonesia's military intelligence service's 1965 defeat 
of a left-wing putsch in Jakarta, with submachine guns, shortwave radios and 
money (with a total value of 300,000 DM)," reported "Der Spiegel" in March 
1971.[4] Twelve weeks later, the magazine added that "a commando of BND men" 
had "trained military intelligence service operatives in Indonesia" and 
"relieved their CIA colleagues, who were under the heavy pressure of 
anti-American propaganda."[5] By "supplying Soviet rifles and Finnish 
ammunition, the BND instructors" were even actually intervening in that "civil 
war." If one can believe the BND's founder, Reinhard Gehlen, Bonn, at the time, 
had the best contacts to leading military officers. In his "Memoirs," published 
in 1971, Gehlen wrote, "two of Germany's reliable friends" were among the 
Indonesian officers, murdered September 30, 

[GELORA45] Fw: SMRC: Kali Pertama Jokowi Ungguli Prabowo Subianto di Jawa Barat

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

SMRC: Kali Pertama Jokowi Ungguli Prabowo Subianto di Jawa Barat 
  Reporter: 
Budiarti Utami Putri
  Editor: 
Ninis Chairunnisa
 Kamis, 2 November 2017 17:53 WIB  
image: https://cdn.tmpo.co/data/2016/11/17/id_556893/556893_620.jpg
Presiden Joko Widodo menerima Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Istana 
Merdeka, Jakarta, Kamis, 17 November 2016. Aditya Budiman/Tempo.
  
TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) 
menunjukkan elektabilitas Joko Widodo di Jawa Barat unggul dari Prabowo 
Subianto. Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan mengatakan hal ini adalah 
keunggulan Jokowi yang pertama kalinya sejak pemilihan presiden 2014.

"Dari simulasi dua nama, Jokowi memperoleh dukungan 48,8 persen, sementara 
Prabowo 43,8 persen," kata Djayadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada 
Kamis, 2 November 2017.

Djayadi mengatakan dukungan terhadap Jokowi mengalami peningkatan sekitar 7,3 
persen sejak Mei 2017. Sedangkan dalam periode yang sama, dukungan Prabowo 
mengalami penurunan sekitar 8,5 persen.

Baca: Elektabilitas Jokowi Lebih Tinggi dari Prabowo, Gerindra: Wajar
  
Angka ini berubah dari tren pilpres 2014. Saat itu, Jokowi kalah dari Prabowo 
dengan perolehan suara 40,2 persen lawan 59,8 persen. "Bila tren ini berlanjut, 
peluang Jokowi untuk memenangkan pilpres di Jawa Barat semakin besar," kata 
Djayadi.

Menurut Djayadi, perubahan tren ini disebabkan berubahnya pandangan masyarakat 
Jawa Barat terhadap Jokowi. Djayadi menilai Jokowi menaruh perhatian khusus 
pada Jawa Barat, terbukti dengan sejumlah kunjungan dan beberapa proyek 
infrastruktur besar yang dikerjakan pemerintah di provinsi tersebut.

Baca: SMRC: Ridwan Kamil Berpeluang Menang Pilgub Jabar 2018

"Saya kira faktor utama karena masyarakat Jabar melihat Jokowi beda dengan 
dulu. Dia sudah menunjukkan karya-karyanya yang bisa dinilai," kata Djayadi.

Jika dikaitkan dengan konteks pemilihan gubernur Jawa Barat, SMRC mencatat 
bahwa suara pendukung Jokowi ini menyebar ke semua pendukung calon-calon 
gubernur potensial, kecuali Dedi Mulyadi. Dari simulasi lima nama, Jokowi 
unggul di kalangan pendukung Aa Gym (51,3 persen berbanding 44,7 persen dengan 
Prabowo), Deddy Mizwar (49,2 persen berbanding 45,9 persen), Dede Yusuf Macan 
Effendi (61,3 persen berbanding 37,7 persen), dan Ridwan Kamil (49,9 persen 
berbanding 46,3 persen). Di kalangan pendukung Dedi Mulyadi, Jokowi kalah dari 
Prabowo dengan perolehan 38,6 persen berbanding 54,4 persen.

Menurut Djayadi, Pilgub Jawa Barat itu penting karena provinsi ini menyumbang 
18 persen pemilih nasional. Suara di Jawa Barat akan berpengaruh terhadap 
perolehan suara nasional dalam pemilu presiden 2019. Prediksi ini juga berkaca 
pada pilpres 2014. Dukungan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan kepada Prabowo 
Subianto saat itu, menurut Djayadi, berperan dalam memenangkan Prabowo di Jawa 
Barat.

Read more at 
https://nasional.tempo.co/read/1030200/smrc-kali-pertama-jokowi-ungguli-prabowo-subianto-di-jawa-barat?AllUtama=AllUtama_Click_2#TBYIERSVHKOQhKIJ.99

[GELORA45] Fw: Peran Soekarno 'Didegradasi' Oleh Anies Baswedan

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Peran Soekarno 'Didegradasi' Oleh Anies Baswedan

Catatan Tengah  SENIN, 30 OKTOBER 2017 , 14:05:00 WIB | OLEH: DEREK MANANGKA 
 
http://www.rmol.co/read/2017/10/30/313147/Peran-Soekarno-Didegradasi-Oleh-Anies-Baswedan-
| 

 | Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to LinkedInShare to 
Copy LinkShare to PrintShare to Google Translate |


Anies Baswedan/Net
   KETIKA Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI berbicara tentang perlunya 
kebangkitan pribumi di Jakarta, saya melihat hal itu sah-sah saja. Bukan 
sesuatu yang bisa menyebabkan NKRI ‘kiamat’.  Berita Terkait  Sandi Tabuh 
Genderang Perang Nih... Faizal Assegaf: Bersihkan APBD DKI Dari Jaringan 
Koruptor Kotak-Kotak! "Pak Menko Bukan Tidak Hadir, Pak Anies Justru Tidak 
Ada..."
|  |

 
Bahkan ketika membaca naskah pidatonya yang diviralkan oleh Ichan Loulembah, 
mantan anggota DPD-RI dari Sulawesi Tengah, saya sepakat, isi pidato itu tidak 
sedang mempersoalkan eksistensi pribumi dan non-pribumi.

“Tidak ada yang salah dari pidato kawan saya itu”, demikian tulis Ichan, bekas 
Senator dan produser Radio Trijaya FM tersebut.

Terminologi pribumi itu menjadi sensitif, mungkin karena faktor psikologis saja.

Gubernur Baswedan pada Pilkada 2017, berhasil menyingkirkan Basuki Tjahaja 
Purnama alias Ahok. Seorang putera Indonesia keturunan Tionghoa yang masih 
diberi label sebagai “non-pribumi”.

Diakui atau tidak, Pilkada DKI 2017, telah menyebabkan masyarakat ibukota 
“terbelah”. Mereka yang pro terhadap Baswedan dan yang lebih suka Ahok. Yang 
nota bene, dua-duanya bukan “pribumi”.

Itu sebabnya saya tidak tertarik membahasnya secara panjang lebar. Karena pada 
akhirnya hanya akan memperpanjang perdebatan yang tidak produktif.

Pidato Baswedan soal pribumi lebih terkesan, dia masih bereforia atas 
kemenangannya terhadap Ahok. Jadi manusiawi saja.

Yang tidak tepat adalah karena Anies seolah-olah masih ingin melanjutkan 
perdebatan dan persaingan Pilkada DKI. Ini yang tidak patut dan tak elok.

Oleh pernyataannya itu, Pilkada DKI 2017 yang sudah lama usai, dihidupkan 
kembali dengan aroma seperti persiapan Pilpres 2019.

Ditambah dengan peliputan pers yang tidak cukup akurat atau utuh, maka jadilah 
pernyataan itu menimbulkan kehebohan.

Masalahnya menjadi berbeda, sewaktu Anies Baswedan pekan ini mempersoalkan 
peran Soekarno. Terutama peran Proklamator itu dalam Konperensi Asia Afrika.

Dan Baswedan mempersoalkan peran Soekarno, hanya selang beberapa hari setelah 
pernyataannya tentang pribumi.

Baswedan menilai �" kalau saya tidak salah menafsirkannya, Soekarno bukanlah 
orang yang berperan besar dalam sejarah perjuangan bangsa-bangsa Asia Afrika.

Persoalan Soekarno dan isyu pribumi, menjadi berbeda, terutama karena 
pernyataan itu muncul di saat yang tidak tepat.

Saat masyarakat sedang rindu atas hadirnya ketenangan dalam dunia politik, 
Baswedan justru menyampaikan pernyataan yang dapat menyebabkan politik 
bergejolak lagi.

Saat masyarakat berharap Baswedan bicara soal Jakarta, dia justru bicara soal 
sejarah dan peran seorang Proklamator.

Baswedan belum kelihatan bekerja bagi rakyat Jakarta, tapi yang dia 
prioritaskan soal Sejarah Politik Soekarno.

Urusan sejarah Soekarno, tidak ada relevansinya dengan tugasnya sebagai 
pemimpin Jakarta. Kecuali jika Baswedan ingin merobohkan Monas, ikon Jakarta 
yang dibangun di zaman Presiden Soekarno.

“Kali ini Gubernur Anies Baswedan, Gabener”, begitu celoteh seorang netizen. 
Celotehan mana sungguh sesuai dengan apa kata hati nurani saya.

Sekalipun pernyataannya tentang Soekarno - hanya dipahami dari pemberitaan di 
media-media sosial, tetapi di sini saya memperoleh kesan, pernyataan bekas 
Menteri Pendidikan yang diberhentikan Presiden Joko Widodo saat masih menjabat, 
sudah keluar dari “rel kepatutan”.

Kalau pernyataan itu disampaikannya ketika kampanye Pilkada 2017, mungkin masih 
bisa dipahami.
Atau pernyataannya tentang Soekarno akan dianggap patut, sekiranya sebelum 
diberhentikan dari kabinet, Baswedan dikenal sebagai guru sejarah atau 
sejarawan sekaligus peneliti dari LIPI.

Artinya bisa ditafsirkan, Baswedan ingin kembali ke profesi lama, menjadi Guru 
Sejarah.

Sayangnya yang terkesan, Baswedan sebagai seorang politisi nasional atau setara 
dengan anggota DPR-RI.
Dia seolah menunjukkan kepada masyarakat, sebagai Guberner ibukota NKRI, dia 
bisa bicara tentang apa saja. Termasuk mengoreksi bahkan mendegradasi peran 
Soekarno sebagai tokoh bangsa-bangsa Asia Afrika.

Dalam diri saya tidak mengalir sedikitpun titisan darah Soekarno. Saya juga 
bukan anggota partai yang mengadopsi paham Soekarno.

Walaupun demikian, saya memiliki perasaan dekat terhadap ketokohan Soekarno. 
Lewat buku-bukunya antara “Soekarno Penyambung Lidah Rakyat”, “Sarinah” atau 
“Indonesa Menggugat”, saya memperoleh marwah dan aura, betapa bangganya menjadi 
bagian dari rakyat Indonesia. Atau negara yang pernah dipimpin oleh Soekarno.

Saya percaya dengan sejarah dan Civic yang diajarkan di SMP dan SMA di kota 

[GELORA45] Fw: Vedi R. Hadiz "Isu Komunis Dimainkan dalam Persaingan Oligarki"

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Vedi R. Hadiz

"Isu Komunis Dimainkan dalam PersainganOligarki"

Reporter: Ivan Aulia Ahsan& Windu Jusuf

26Oktober, 2017 dibaca normal 8:30 menit 

https://tirto.id/isu-komunis-dimainkan-dalam-persaingan-oligarki-cy47

·Share Inti Berita



697



0
Shares



0

 

Di Eropa Timur, isu kebangkitan komunisme dimainkan oleh pemerintahan 
ultra-kananrasis dan cenderung otoriter 

Meskirezim-rezim komunis telah runtuh sejak awal dekade 1990-an, komunisme 
masihdimunculkan sebagai "hantu" di mana-mana. 

tirto.id - Revolusi Oktober di Rusia yang mengilhami 
pendirianpemerintahan-pemerintahan komunis di seluruh dunia tepat berusia 100 
tahun.Terlepas dari fakta hampir seluruh praktik komunisme abad 20 telah 
runtuhantara 1989-1991, rumor seputar kebangkitan PKI terus muncul 
tiapSeptember-Oktober. Meski tak seorang pun yang benar-benar 
bisamembuktikannya. 

Gejala ketakutan akan "kebangkitan komunisme" tidak semata diIndonesia. 
Beberapa negara lain menghadapi fenomena serupa dalam bentukberbeda-beda. 

Di satu sisi, ketakutan ini mencerminkan kegagalan 
rezim-rezimliberal-demokratik dalam pemenuhan janji-janji kemakmuran. Namun, di 
sisi lain,ketakutan ini dalam praktiknya dipakai untuk melegitimasi 
kemunculankelompok-kelompok populis sayap kanan, yang mengampanyekan 
rasisme,anti-imigrasi, bahkan otoritarianisme.  

Baca juga: 
   
   - Visual Report Masa Depan Partai Komunis (edisi Indonesia)
   - The World Was Red: A Visual History (edisi Inggris)


Tirto menemui Vedi R. Hadiz, profesor Kajian Asia Universityof Melbourne, di 
sela-sela kesibukannya sebagai pembicara dalam seminar diUniversitas Indonesia. 

Pada 1990-an,Vedi meneliti gerakan-gerakan buruh. Belakangan ia berfokus 
padastudi-studi tentang oligarki dan populisme Islam. Juni lalu, bukunya 
Islamic Populism in Indonesia and the MiddleEast diterbitkan oleh Cambridge 
University Press. Vedi menyatakan isukomunisme terkait erat dengan persaingan 
faksi-faksi oligarki yang memainkanIslam atau nasionalisme untuk kepentingan 
politik. 

Berikutwawancara Windu Jusuf dan Ivan Aulia Ahsan dari Tirto bersama Vedi R. 
Hadiz.

Belakangan mekarparanoia komunisme di Indonesia. Tren ini juga terjadi di luar 
Indonesia,seperti di negara-negara bekas Blok Timur yang melarang simbol-simbol 
komunisdi ruang publik. Di luar konteks realpolitik, ini mencerminkan 
situasisosiologis masyarakat yang seperti apa?

Saya kira ada perbedaan antara masyarakat yang pernah mengalami 
pemerintahanyang katanya komunis dengan Indonesia yang hanya mengalami 
“ancaman” komunis. 

Di negara Eropa Timur, komunisme mengandung stigma tertentu dalam masyarakat. 
Kecuali bagibeberapa generasi tua yang kadang-kadang memiliki nostalgia atas 
hak atas perumahan,kesehatan dan pendidikan yang gratis di bawah pemerintahan 
komunis. Tapiaspek-aspek dari pemerintahan komunis yang represif terhadap hak 
asasi manusia itu menjadi stigma, apalagi banyak pemimpin komunis yang hidup 
sebagaielite tersendiri.

Persoalannya, di masyarakat pasca-komunis, banyak janji kapitalisme pun 
tidakterpenuhi. Jadi janji-janji kemakmuran, high consumption, hidup 
sepertiorang Barat yang kaya, tidak sepenuhnya tercapai.

Orang-orang dari Eropa Timur ini sebetulnya sumber tenaga kerja yang 
relatifmurah untuk ukuran masyarakat ekonomi Eropa. Dalam konteks itu—apalagi 
denganjurang kaya-miskin yang semakin meningkat secara global—komunisme bisa 
menariklagi, bisa jadi ancaman terhadap status quo. Walau ancaman 
tersebutseringkali propaganda pemerintahnya. 

Kekuatan riil komunis hari ini sebenarnya tidak ada. Cuma memang ada 
kekecewaanmasyarakat dengan kapitalisme yang masif sejak 1989-1990 yang harus 
ditangani.

Baca juga: EropaSetelah Piala Eropa

Cara menanganinya, kalau seperti di Polandia atau Hungaria itu cenderung 
olehpemerintah-pemerintah yang ultra-kanan. Kecenderungan otoriter juga 
sangattinggi. Mereka memakai ideologi dan propaganda berdasarkan nasionalisme, 
bahkanultranasionalis. Terutama seperti di Hungaria, posisi seorang pemimpin 
menjadihampir di tingkat kultus. Jika komunisme muncul, ya tentu saja itu 
menggangguposisi mereka. 

Di Polandia dan Rumania juga seperti itu. Jadi dalam rangka 
mempertahankanstatus quo, kecemasan masyarakat atas ketidakadilan sosial 
dialihkan kemasalah-masalah nasionalisme dan patriotisme. Yang jadi kambing 
hitam adalahdunia internasional, imigran, konspirasi dari luar negeri. Itu 
semua dilakukanuntuk menjaga agar status quo bertahan.

Baca juga: SebastianKurz, Muda, Kanan dan Anti-Imigran

Bagaimana dengansituasi di Indonesia?

Kalau di Indonesia beda, walau ada beberapa persamaan. Dalam artian, 
masyarakatjuga dijanjikan banyak pada era reformasi. Sayangnya tidak terpenuhi. 
Orangberpikir, dengan demokrasi, kemakmuran bisa mudah tercipta. 
Distribusikemakmuran merata. Ya enggak begitu. Dibutuhkan suatu perjuangan 
untukmencapai itu.

Di Indonesia, jurang kaya-miskin masih lebar, struktur kekuasaan politik 
masihdikuasai oligarki yang sempit, dan ada kecemasan 

[GELORA45] Fw.. Gerak-gerik Angkatan Darat dalam Catatan Arsip Rahasia AS ‘65

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Gerak-gerik Angkatan Darat dalam Catatan Arsip Rahasia AS ‘65

image: 
https://img.kumpar.com/kumpar/image/upload/w_50,h_50,c_fill,g_face,f_jpg,q_auto,fl_progressive,fl_lossy/main2_rqo7a5.jpg

kumparan
Senin 23 Oktober 2017 - 
11:56https://kumparan.com/ardhana-pragota/gerak-gerik-angkatan-darat-dalam-catatan-arsip-rahasia-as-65?utm_source=Desktop
Peranan Angkatan Darat di sepanjang tahun-tahun genting sebelum dan sesudah 
peristiwa 30 September 1965 memang tidak terelakkan. Matra darat Tentara 
Nasional Indonesia ini berada di pusaran ketegangan politik kala itu. Hal ini 
tidak mengejutkan mengingat periode awal 60-an adalah aksi ketegangan politik 
antara Partai Komunis Indonesia dan Angkatan Darat. PKI serta organisasi 
Barisan Tani Indonesia melakukan banyak aksi pendudukan tanah guna menuntut 
Undang-Undang Pokok Agraria yang dianggapAD sebagai aksi yang membahayakan. 
Kemudian wacana Angkatan Kelima pada awal 1965 untuk mempersenjatai buruh tani 
ditentang keras oleh AD. Peristiwa malam 30 September berupa penculikan dan 
pembunuhan tujuh perwira AD menunjuk PKI sebagai kambing hitamnya. Mahkamah 
militer luar biasa (Mahmilub) memutus PKI dan perwira menengah seperti Letkol 
Untung, Jenderal Oemar Dhani, Brigjen Soepardjo bersalah atas peristiwa G30S. 
Orde Lama berganti Orde Baru ditandai dengan superioritas AD yang berjalan 
beriringan dengan kuatnya stigmatisasi terhadap orang-orang yang dikaitkan 
dengan komunis. Namun, ada peristiwa yang tidak bisa ditampik dan mengekor 
setelahnya; pembunuhan massal dan pemenjaraan tanpa proses hukum terhadap 
orang-orang yang dikaitkan dengan komunis. Amnesty Internasional menyebutkan 1 
juta manusia dibunuh. Badan Intelijen Amerika Serikat, CIA, dalam laporannya 
menyebut korban dibunuh menyentuh angka 500 ribu. Hingga kini, tuntutan atas 
keadilan masih terus digaungkan oleh penyintas. 


image: 
https://img.kumpar.com/kumpar/image/upload/c_fill,g_face,f_jpg,q_auto,fl_progressive,fl_lossy,w_800/db8nrsa4e8eahs4hfuai.jpg


Partai Komunis Indonesia (PKI) (Foto: Wikipedia)Tragedi 1965 memang peristiwa 
sejarah yang begitu abu-abu. John Roosa dalam buku Dalih Pembunuhan Massal, 
Benedict Anderson dengan Cornell Papernya, dan kerja-kerja akademik lainnya 
menyebutkan bahwa AD bukan pihak yang pasif dan korban yang tak berdaya selama 
1965. Fakta-fakta ini masih bergelut guna menuntun pencarian 
kebenaran.Pembukaan arsip rahasia AS tentu memberi narasi baru untuk membuka 
sengkarut sejarah. Dokumen tersebut merupakan bagian dari catatan keluar masuk 
Kedutaan Besar AS di Jakarta, Indonesia dari 1964-1968. Proses deklasifikasi 
dilakukan dua lembaga nirlaba National Security Archive (NSA) dan National 
Declassification Center (NDC) serta lembaga negara National Archives and 
Records Administration (NARA). Isinya terdiri dari catatan para diplomat AS 
tentang interaksi mereka dengan politisi, beberapa narasumber anonim, dan 
pengamatan mata atas peristiwa dan laporan media massa. Dalam dokumen 
deklasifikasi yang terbit Selasa (17/10), Angkatan Darat menjadi pihak yang 
paling banyak disebut dalam 39 dokumen deklasifikasi peristiwa sebelum dan 
sesudah Tragedi 1965. 
Baca Juga :
   
   - Arsip Rahasia ‘65: AS, Kudeta Soeharto, dan Penanaman Modal Asing
   - Isi Dokumen AS 1965: Rencana Penggulingan Sukarno dan Pembantaian PKI
   - Soal Dokumen 1965, Menhan Ryamizard Akan Tanya Langsung ke Menhan AS
Menguatnya PKI pada awal tahun 60-an bukan perkara receh bagi AS yang menjadi 
kekuatan utama Blok Barat. AS kala itu tengah beradu pengaruh dengan Blok 
Komunis di timur. Memiliki Partai Komunis terbesar ketiga setelah Uni Soviet 
dan China, AS tentu tidak mau Indonesia lepas begitu saja. AS melihat bahwa AD 
langsung bergerak cepat pasca peristiwa 30 September. Dalam laporan Duta Besar 
AS untuk Indonesia, Marshall Green, tertanggal 12 Oktober 1965, Kedutaan AS 
memperoleh informasi dari staf Kedubes Jerman Barat. bahwa AD tengah menyiapkan 
upaya penggulingan Sukarno karena tidak puas terhadap respons Presiden atas 
laporan. Catatan tersebut menyebutkan bahwa ada pertemuan antara Sukarno dan 
Menteri Pertahanan saat itu, Jenderal AH Nasution, pada 11 Oktober 1965 guna 
melaporkan PKI sebagai dalang peristiwa 30 September. Namun Sukarno menolak 
argumen tersebut yang memicu berkembangnya permainan di balik layar untuk 
menggulingkan Sukarno. “AD Indonesia sekarang mempertimbangkan kemungkinan 
menggulingkan Sukarno sendiri dan sedang mendekati beberapa kedutaan 
negara-negara Barat untuk memberitahukan bahwa tindakan ini mungkin terjadi,” 
tulis laporan tersebut. Dalam periode yang sama, AD melalui Resimen Para 
Komando Angkatan Darat (RPKAD) pimpinan Kolonel Sarwo Edhie Wibowo sudah 
bergerak untuk membasmi PKI ke luar Jakarta. Pembasmian PKI dan simpatisannya 
tidak sepenuhnya dilakukan melalui tangan AD. Operasi tersebut juga ditopang 
oleh keterlibatan beberapa kelompok masyarakat. Sebuah laporan tertanggal 18 
Oktober 1965 menyebutkan bahwa aksi-aksi memberangus 

[GELORA45] Fw Arsip Rahasia AS: Ide Membunuh Marsekal Kesayangan Sukarno

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Arsip Rahasia AS: Ide Membunuh Marsekal Kesayangan Sukarno 
Omar Dani. FOTO/Wikicommon 469 Shares Reporter: Petrik Matanasi24 Oktober, 
2017 dibaca normal 2:30 menit 
https://tirto.id/arsip-rahasia-as-ide-membunuh-marsekal-kesayangan-sukarno-cyGU 
  
   -  
 Marsekal Omar Dani dianggap sebagai penghalang dan direncanakan harus mundur 
atau dibunuh 
Dalam arsip Jakarta Embassy Files tanggal 18 Oktober 1965, disebutkan adanya 
usul menghabisi Marsekal AURI andalan Sukarno. tirto.id -  Masa muda Raden Mas 
Sutarto akrab dengan kamera. Dia bukan hanya dikenal sebagai juru foto yang 
sekadar memotret, tetapi juga mahir memegang kamera untuk produksi film. 
Laki-laki berdarah priyayi Kesunanan Surakarta ini masih mengabdi di Departemen 
Penerangan Perjuangan Republik Indonesia pada 1965 yang berdarah itu.

Menurut Rosihan Anwar, dalam In Memoriam: Mengenang Yang Wafat (2002), dia juga 
meliput Rapat Raksasa IKADA 19 September 1945. Ia juga yang mengusulkan agar 
tanggal 19 September dijadikan sebagai Hari Film Nasional. 

Pada 1963, menurut Mimbar Penerangan (1963), salah satu jabatan yang diemban 
Sutarto adalah Pembantu Menteri Penerangan Urusan Audio-Visuil. Kala itu 
Menteri Penerangan sedang dijabat oleh Roeslan Abdulgani. 

 Sebagai pembantu atau asisten Menteri Penerangan Ruslan Abdulgani, nama 
Sutarto disebut dalam telegram diplomatik Duta Besar Amerika untuk Indonesia 
Marshall Green kepada Sekretaris Negara Amerika di Washington tanggal 18 
Oktober 1965. (RG 84, Entry P 339, Jakarta Embassy Files, Box 38 (Dummy Box), 
Folder 3). Dokumen ini terangkum dalam arsip yang disebut: Jakarta Embassy 
Files yang baru saja dibuka. 

Baca Juga: Arsip Rahasia AS Soeharto Tahu Pembantaian 1965

“Dokumen ini mencatat percakapan antara staf kedutaan dengan Surtarto, asisten 
khusus Roeslan Abdulgani,” simpul Sejarawan Brad Simpson, direktur Proyek 
Dokumentasi Indonesia dan Timor-Timur di Universitas Connecticut yang menjadi 
penyelia deklasifikasi arsip-arsip tersebut. 

Arsip-arsip itu mencatat berbagai aksi-aksi anti-PKI di berbagai daerah, dari 
Jawa, Medan, Sumatera Selatan, Makassar dan tentu saja Jawa Tengah. Sutarto 
dengan leluasa berbincang soal pemeriksaan Letnan Kolonel Untung (salah satu 
pemimpin G30S). 

 “Sutarto meyakinkan bahwa target penting tentara, juga Kelompok Islam 
anti-PKI, adalah Subandrio,” tulis Marshall Green dalam dokumen itu. Sutarto 
juga meyakinkan bahwa PKI dan simpatisannya harus dijatuhkan. 

“Kita mungkin harus mengumpulkan Aidit, Njoto dan Lukman di Lapangan Banteng 
untuk menunjukkan mereka kepada semua orang,” kata Sutarto seperti dikutip 
Green. 

Baca juga: Arsip Rahasia AS: Pembantaian di Bone pada 1965

Menurut Brad Simpson, Staf Kedutaan Amerika mencatat Angkatan Darat berencana 
mengadakan aksi di Kedutaan Republik Rakyat Tiongkok. Tidak lama kemudian, di 
bawah komando Soeharto, Indonesia memutuskan hubungan diplomatisnya. 

Bagi Sutarto, yang lahir pada 27 April 1914 di Solo ini, di tengah suasana 
kacau pada 1965 itu Soeharto adalah orang yang dapat diandalkan. Soeharto 
adalah orang kuat kala itu, setidaknya dia adalah Panglima Komando Cadangan 
Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Dalam kekacauan pasca G30S itu, selain 
Soeharto, orang lain yang dianggap kuat adalah Marsekal Madya Omar Dhani, 
Menteri Panglima Angkatan Udara (Menpangau). 

share infografik

Orang nomor satu di Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) ini, menurut Salim 
Said dalam Gestapu 65: PKI, AIDit, Soekarno dan Soeharto (2015), “Hanya ikut 
petunjuk Soekarno tanpa reserve […] contoh sempurna Sukarnois.” 

Waktu kemudian bergerak sangat cepat. Soekarno kemudian dianggap melindungi 
PKI. Sementara AURI di bawah Omar Dhani pendukung Sukarno. Omar Dhani dengan 
sendirinya lantas dianggap berbahaya dan musuh yang dianggap berpotensi 
menghalangi penumpasan PKI. 

Baca Juga: Arsip Rahasia AS Laporan Intel AU Soal Situasi di Solo 1965 

“Omar Dhani harus berhenti atau kita bunuh dia,” kata Sutarto. Empat perwira 
tinggi AURI lainnya — Sri Muljono, Surjadarma, Abdoerachamat dan satu orang 
lagi yang diketahui namanya — harus cabut juga. Kemungkinan nama yang tidak 
diketahui adalah Ignatius Dewanto, yang menjabat Direktur Intelijen AURI. 

Omar Dhani nyatanya tidak dibunuh. Sri Muljono Herlambang menggantikannnya. 

“Kira-kira bulan Agustus 1966, Omar Dhani mulai diperiksa Tim Pemeriksa Pusat 
(Taperpu),” catat buku Tuhan, pergunakanlah hati, pikiran dan tanganku: pledoi 
Omar Dani (2001). 

Ia dituduh telah mengadakan penerbangan rahasia untuk mengambil senjata dari 
RRT — yang dijanjikan Perdana Menteri Zhou En Lai. Meski dijanjikan 100.000 
pucuk, di pengadilan Omar Dani didakwa hanya mengambil 25.000 senapan jenis 
Tjung. 

Baca Juga: Tentang Pasokan Ribuan Senjata Dari Cina pada 1965 

Penahanan di Rumah Tahanan Militer pun harus dialami Omar Dhani. Pada 4 
November 1965, ia telah diberhentikan dengan hormat oleh Presiden. Tak hanya 
jabatan Menpangau — yang dijabatnya ketika usianya 

[GELORA45] Fw: Bang Buyung dalam Dokumen Rahasia AS

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Bang Buyung dalam Dokumen Rahasia AS

Pakar hukum yangdisegani ini memang anti-PKI. Namanya tercantum dalam dokumen 
rahasia AStentang peristiwa 1965.

 

Adnan BuyungNasution mendampingi Jaksa Agung AS Robert F. Kennedy dan Gubernur 
Jawa BaratMashudi berkunjung ke Pasar Baru. 


Foto: repro "Pergulatan Tanpa Henti: Dirumahkan Soekarno, DipecatSoeharto."



Historia




Martin Sitompul

Rabu 18 Oktober2017 WIB

http://historia.id/modern/bang-buyung-dalam-dokumen-rahasia-as

 

ADNAN BuyungNasution disebut dalam dokumen rahasia yang telah dideklasifikasi 
oleh PusatDeklasifikasi National (NDC) Amerika Serikat dan dibuka untuk publik 
pada 17Oktober 2017. Dokumen enam halaman itu merangkum situasi Indonesia 
pascaGerakan 30 September 1965 dan upaya kalangan moderat membantu Angkatan 
Daratmenghancurkan PKI.

Dokumen tersebutmenunjukkan betapa luasnya dukungan pembunuhan massal yang 
dipimpin AngkatanDarat bahkan di antara kekuatan politik moderat di Indonesia. 
Dalam amatanpemerintah AS, Buyung dianggap perwakilan kaum moderat yang berguna 
menyediakaninformasi penting bagi Kedubes AS.

Memorandum yangdikeluarkan Kedubes AS di Jakarta merekam pembicaraan Buyung 
dengan RobertRich, sekretaris kedua Kedubes AS. Buyung yang saat itu berusia 31 
tahun danmenjabat asisten Jaksa Agung, mengusulkan untuk terus mengejar komunis 
gunamelemahkan kekuatan PKI.

“Ini adalah momenkritis bagi orang-orang moderat Indonesia, seperti anggota PNI 
dan Masyumi,untuk membubarkan komunis dan menghilangkan kekuatan PKI,” kata 
Buyung kepadaRich.

Buyung disebutkandua kali mendatangi Kedubes AS pada 15 dan 19 Oktober 1965. 
Dia mengatakanbahwa Angkatan Darat telah mengeksekusi ribuan orang komunis. Dia 
berpesan agarsebisa mungkin fakta ini dipegang erat-erat dan disembunyikan dari 
PresidenSukarno. Informasi lain yang disampaikannya adalah rencana Angkatan 
Darat untukmembebaskan pimpinan Masyumi dan PSI yang dipenjara sejak 
pemberontakan PRRI.

Buyung memilikiakses ke pihak AS karena pernah bertugas di intelijen Kejaksaan 
Agung. Dia jugamenjadi asisten yang diperbantukan (liaison officer) Kejaksaan 
Agunguntuk mendampingi tamu kehormatan Jaksa Agung AS Robert F. Kennedy 
yangberkunjung ke Indonesia pada 1962.

Sejak duduk diSMA, Buyung sudah tegas anti-PKI. Ayahnya, Rahmad Nasution 
menanamkan pelajarantentang demokrasi, dan setelah agak besar, dia membaca 
buku-buku ayahnya mengenaibahaya komunisme, otoriterisme, totaliterisme, bahkan 
militerisme dan fasisme.

“Sehingga sayasudah terbentuk menjadi sangat alert terhadap paham komunis. 
Waktu diIPPI (Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia) saya sudah sadar betul 
bersikapanti-PKI. Saya menentang IPPI Edi Abdurachman yang cenderung mau 
mengkomuniskanIPPI,” kata Buyung dalam otobiografinya, Pergulatan Tanpa 
Henti:Dirumahkan Soekarno, Dipecat Soeharto.

Sikap itukonsisten terus hingga pada Juli 1964, Buyung bersama rekan-rekannya 
mendirikanGerakan Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat). Dalam organisasi ini 
bergabungaktivis pemuda, cendekiawan, hingga tentara yang berpaham sama: 
anti-PKI.Mereka antara lain para jaksa seperti Adi Muwardi yang menjadi ketua 
GerakanAmpera, beberapa tokoh HMI, dan beberapa tentara pelajar maupun 
kelompokintelijen Angkatan Darat. Gerakan Ampera juga menggandeng tokoh-tokoh 
militerdari Divisi Siliwangi.

Sebagai wakilketua Gerakan Ampera, Buyung membangun sel-sel Pemuda Ampera di 
berbagaiwilayah: Menteng, Senen, hingga Bogor. Mereka menggalang berbagai 
elemenmasyarakat, mulai dari tukang becak, pedagang asongan, hingga gelandangan 
dalamprogram-program kerakyatan yang disebut Program Karya.

“Kami berpendapatbahwa salah satu cara melawan PKI adalah dengan merebut hati 
rakyat, yaitumelakukan kerja nyata, membangun irigasi, penggilingan padi, 
membuat jembatan,dan sebagainya, di kampung-kampung. Proyek Karya itu sudah 
sempat kami kerjakandi berbagai tempat di Jawa Barat dan Solo, Jawa Tengah,” 
kata Buyung.

Setelah G30S danPKI dilibas habis, Gerakan Ampera melebur dalam KASI (Kesatuan 
Aksi SarjanaIndonesia). Buyung menjadi ketua KASI Jakarta. Dalam rapat-rapat 
KASI, Buyungmendukung Soeharto sebagai presiden. “Saya adalah orang yang paling 
gencarmencalonkan Soeharto menjadi presiden daripada Nasution yang saya anggap 
orangOrde Lama dan terkontaminasi Peristiwa 17 Oktober 1952,” kata Buyung 
(Baca: Peristiwa 17 Oktober 1952: Moncong Meriam Menodong Istana).

Namun, dalam rapatKASI kemudian muncul kekhawatiran melihat tentara semakin 
dominan. “Wah, kalaubegini kita jadi alat tentara saja. Kalau dibiarkan, 
tentara akan berkuasa dinegeri ini. Hal ini tidak boleh terjadi. Kita harus 
bangun kekuatan sipil,”kata Buyung. Upaya Buyung meminta Chaerul Saleh untuk 
memimpin pemuda dalammengimbangi tentara tidak berhasil. Wakil Perdana Menteri 
III itu tidak maumeninggalkan Sukarno.

KekhawatiranBuyung terbukti ketika melihat tentara berkuasa. Dalam suatu 
pertemuan denganPresiden Soeharto, Buyung menyampaikan bahwa tentara berkuasa 
mana-mana 

[GELORA45] Re: [perhimpunanpersaudaraan] Berita duka

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

 Mas Naryo Kusno yg baik,  saya ikut berduka cita atas kepergian Mbak Sri 
Widajati Ongko. Semoga arwahnya diterima  oleh Sangyang Murbeng Dumadi.dengan 
limpahan kasih-sayangNYA.Salam duka, 
M Djum Kartaprawira
On ‎Thursday‎, ‎October‎ ‎12‎, ‎2017‎ ‎11‎:‎38‎:‎43‎ ‎PM‎ ‎CEST, 
Sekretariat Persaudaraan sekretariatpersaudar...@ymail.com 
[perhimpunanpersaudaraan]  wrote:  
 
     



                                              BERITA DUKA
   
 Dengan rasa duka kami memberitakan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2017 telah 
meninggal dunia
                                                                            
Saudari Sri Widajati Ongko
 Saudari Sri Widajati atau biasa dipanggil Wiwiek , lahir pada tanggal 30 Juni 
di Probolingga. Kami kenal dia sebagai seorang yang selalu optimis dan pantang 
menyerah serta sahabat yang ringan tangan membantu sesama teman. Bersama 
suaminya ( saudara Soenarjo ) saudari Wiwiek sering mengikuti aktif  
kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Persaudaraan. Untuk itu 
kami menyampaikan terima kasih banyak. Semoga arwah dan amalnya diterima Tuhan 
Yang Maha Kuasa. Kepada seluruh keluarga  terutama saudara Soenarjo dan 
putranya : Dito dan Dony mengharapkan tetap tabah dalam masa duka ini. 
  
Perpisahan terakhir dengan saudari Sri Widajati Ongko akan dilangsungkan pada : 
Hari       : Rabu tanggal 18 Oktober 2017 jam 16.00 - 17.00 
  Tempat  :  Het Uitvaarthuis Purmerend - Beemster van PC Uitvaart  
   Doctor J.M.den Uyllaan 14-16 ; 1442 VS PURMEREND 
Upacara cremasi akan dilaksanakan hanya dalam lingkungan tertutup untuk 
keluarga saja. 
Salam duka, A/n Perhimpunan Persaudaraan
  A. Sungkono ( Ketua ) Aminah Idris ( sekretaris )
  
    
  
  

   
 
|  | Virusvrij. www.avg.com  |

  #yiv5684340345 #yiv5684340345 -- #yiv5684340345ygrp-mkp {border:1px solid 
#d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv5684340345 
#yiv5684340345ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv5684340345 
#yiv5684340345ygrp-mkp #yiv5684340345hd 
{color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 
0;}#yiv5684340345 #yiv5684340345ygrp-mkp #yiv5684340345ads 
{margin-bottom:10px;}#yiv5684340345 #yiv5684340345ygrp-mkp .yiv5684340345ad 
{padding:0 0;}#yiv5684340345 #yiv5684340345ygrp-mkp .yiv5684340345ad p 
{margin:0;}#yiv5684340345 #yiv5684340345ygrp-mkp .yiv5684340345ad a 
{color:#ff;text-decoration:none;}#yiv5684340345 #yiv5684340345ygrp-sponsor 
#yiv5684340345ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv5684340345 
#yiv5684340345ygrp-sponsor #yiv5684340345ygrp-lc #yiv5684340345hd {margin:10px 
0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv5684340345 
#yiv5684340345ygrp-sponsor #yiv5684340345ygrp-lc .yiv5684340345ad 
{margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv5684340345 #yiv5684340345actions 
{font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv5684340345 
#yiv5684340345activity 
{background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv5684340345
 #yiv5684340345activity span {font-weight:700;}#yiv5684340345 
#yiv5684340345activity span:first-child 
{text-transform:uppercase;}#yiv5684340345 #yiv5684340345activity span a 
{color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv5684340345 #yiv5684340345activity span 
span {color:#ff7900;}#yiv5684340345 #yiv5684340345activity span 
.yiv5684340345underline {text-decoration:underline;}#yiv5684340345 
.yiv5684340345attach 
{clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px 
0;width:400px;}#yiv5684340345 .yiv5684340345attach div a 
{text-decoration:none;}#yiv5684340345 .yiv5684340345attach img 
{border:none;padding-right:5px;}#yiv5684340345 .yiv5684340345attach label 
{display:block;margin-bottom:5px;}#yiv5684340345 .yiv5684340345attach label a 
{text-decoration:none;}#yiv5684340345 blockquote {margin:0 0 0 
4px;}#yiv5684340345 .yiv5684340345bold 
{font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv5684340345 
.yiv5684340345bold a {text-decoration:none;}#yiv5684340345 dd.yiv5684340345last 
p a {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv5684340345 dd.yiv5684340345last p 
span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv5684340345 
dd.yiv5684340345last p span.yiv5684340345yshortcuts 
{margin-right:0;}#yiv5684340345 div.yiv5684340345attach-table div div a 
{text-decoration:none;}#yiv5684340345 div.yiv5684340345attach-table 
{width:400px;}#yiv5684340345 div.yiv5684340345file-title a, #yiv5684340345 
div.yiv5684340345file-title a:active, #yiv5684340345 
div.yiv5684340345file-title a:hover, #yiv5684340345 div.yiv5684340345file-title 
a:visited {text-decoration:none;}#yiv5684340345 div.yiv5684340345photo-title a, 
#yiv5684340345 div.yiv5684340345photo-title a:active, #yiv5684340345 
div.yiv5684340345photo-title a:hover, #yiv5684340345 
div.yiv5684340345photo-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv5684340345 
div#yiv5684340345ygrp-mlmsg #yiv5684340345ygrp-msg p a